pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan

8/6/2019 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

http://slidepdf.com/reader/full/pengadaan-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan 1/18



��

Pengadaan tanahPengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkantanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang

melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan

benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Pengadaan

Tanah

Kepentingan

Umum

Non Kepentingan

Umum



�� Kepentingan umumKepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan

masyarakat.

�� Non kepentingan umumNon kepentingan umum adalah kepentingan bagi sebagian kecilkelompok masyarakat untuk tujuan tertentu, misalnya untuk

kegiatan bisnis

Dasar Hukum

KepentinganUmum

Perpres No. 65 Th2006

Non KepentinganUmum

Hukum PerikatanBk III KUHPdt



Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atastanah.

Pelepasan tanahPelepasan tanah

Pelepasan tanah atau penyerahan tanah adalah setiap kegiatan

melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah

dengan tanah yang dikuasainya dengan cara memberikan gantirugi atas dasar musyawarah.

MusyawarahMusyawarah

Musyawarah adalah proses/kegiatan saling mendengar dengan

sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkanatas kesukarelaan atara pemegang hak atas tanah dan pihak yang

memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai

bentuk dan besarnya ganti kerugian



Ganti KerugianGanti Kerugian

Penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau

benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibatpelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Pokok kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

�

Semata-mata hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tanahbagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

� Pelaksanaan dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan

hak atas tanah.

� Pengadaan tanah selain selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lainyang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang

bersangkutan.



PENGA D AA NPENGA D AA N

� Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang

diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum hanya dapat dilakukan bila penetapan rencana tersebut

sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan

lebih dahulu.

PERENC A N AA NPERENC A N AA N

� Untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum, instansi pemerintah yang memerlukan tanah

menyusun proposal terlebih dahulu paling lambat satu tahun

sebelumnya.



ISI PROPOS ALISI PROPOS AL

� Maksud dan tujuan pembangunan

� Letak dan lokasi pembangunan� Luas tanah yang diperlukan

� Sumber pendanaan

� A nalisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan

beserta dampak berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya

Khusus untuk letak lokasi serta luas tanah yang diperlukan instansi

pemerintah yang memerlukan tanah dapat meminta

pertimbangan Badan Pertanahan.

Rencana proposal pembangunan diajukan kepada Bupati/walikota

atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dantembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota ybs.



Proposal diperlukan untuk pengkajian.

� Kesesuaian rencana pembangunan dari aspek tata ruang

� Kesesuaian dengan penatagunaan tanah� Sosial ekonomi

� Lingkungan

� Penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah

PELA KS A N AA N K A JI A NPELA KS A N AA N K A JI A N

� Pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan

didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan kantor

pertanahan

� Berdasarkan rekomendasi tersebut Bupati/Walikota atau

Gubernur DKI dapat menerbitkan keputusan penetapan lokasi

Keputusan penetapan lokasi berlaku sebagai izin perolehan tanah

bagi instansi pemerintah yang memerlukan tanah.



T A T A C A R A PENGA D AA N T A N A H

Dibentuk panitia pengadaan tanah dengan jumlah anggota 9 orang,

terdiri:1. SEKD A sebagai ketua panitia

2. Pejabat dari unsur pernagkat daerah

3. Kepala kantor pertanahan ² sekretaris

4. Kepala dinas terkait

TUGA S P A NITI A

� Memberi penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat

� Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah,

bangunan, benda lain yang berkaitan dengan tanah

� Mengadakan penelitian tentang status hukum atas tanah yangakan dilepas haknya



Susunan kepanitiaan bila menyangkut 2 kabupaten

� Panitia diketuai oleh Sekda propinsi

� Pejabat daerah propinsi

� Kepala kantor wilayah BPN propinsi

� Kepala dinas propinsi yang terkait

Bila menyangkut 2 propinsi

� Sekjen Kemendagri sebagai ketua� Pejabat eselon 1 pada PU sebagai wakil ketua

� Pejabat eselon I BPN

� Dirjen/asmen/deputi instansi terkait

� Gubernur ybs atau pejabat yang dirunjuk

� Bupati/walikota yang terkait



PENYULUIH A N

� Bila diterima masyarakat, dilanjutkan dengan kegiatan pengadaan

tanah

� Bila tidak diterima diadakan penyuluhan lagi

� Tetap tidak diterima masyarakat oleh 75% dari pemilik tanah,

sedang lokasi mungkin dipindahkan, diajukan alternatif lokasilain.



IDENTIFIK A SI D A N INVENT A RIS A SI

� Penunjukan batas

� Pengukuran bidang tanah/bangunan

� Pemetaan bidang tanah/bangunan

� Penetapan bidang tanah/bangunan

� Pendataan penggunaan tanah/bangunanan� Pendataan status tanah

� Dsb yang dianggap perlu

PENILA I A N

�

Penilaian harga tanah dilakukan oleh lembaga penilai harga tanahyang ditunjuk oleh panitia pengadaan tanah

� Melakukan penilaian harga tanah berdasar NJOP atau nilai

nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan



H A SIL PENILA I A N

� Tim penilai harga tanah menyerahkan hasil penilaiannya kepada

panitia pengadaan tanah untuk dibawa ke musyawarah

BES A RNY A GA NTI RUGI

� Berpedoman pada kesepakatan para pihak� Berpedoman pada hasil penilaian tim penilai harga tanah



Dasar perhitungan besarnya ganti rugiDasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya

dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan

berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang

ditunjuk oleh panitia;b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang

bertanggungjawab di bidang bangunan.

c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang

bertanggung jawab di bidang pertanian



�� Pembayaran Ganti RugiPembayaran Ganti Rugi

a.pemegang atas tanah atau ahli warisnya yang sah;

b.nadzir,bagi tanah wakaf

� Dalam hal tanah,bangunan,tanaman atau benda yang berkaitan

dengan tanah yang dimiliki bersama oleh beberapa orang,

sedangkan satu atau beberapa orang dari mereka tidak dapat

ditemukan,maka ganti kerugian yang menjadi hak orang yang

tidak dapat diketemukan tersebut,dikonsinyasikan di pengadilan

Negeri setempat oleh Instansi Pemerintah yang memerlukantanah.



Ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk :

a. hak atas tanah;

b. bangunan;

c. tanaman;

d. benda-benda lain, yang berkaitan dengan tanah.

Bentuk ganti rugiBentuk ganti rugi dapat berupa :

a. Uang; dan/atau

b. Tanah pengganti; dan/atau

c. Pemukiman kembali; dan/atau

d.Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.



Biaya pengadaan tanahBiaya pengadaan tanah dibebankan kepada instansi pemerintah

yang memerlukan tanah, berupa:

� Biaya pengukuran tanah & pemetaan tanah

� Pemberian ganti rugi pada pemilik

� Panitia pengadaan tanah� Tim penilai harga tanah

� Pengurusan hak atas tanah

� Biaya lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan

pengadaan tanah

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan

Documents