konsolidasi tanah perkotaan sebagai instrumen … · tanah serta usaha pengadaan tanah untuk...

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI INSTRUMENPENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM

Isabela Candrakirana,* Oloan Sitorus,** dan Widhiana Hestining Puri*

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract: Land Consolidation (LC) is land policy concerning settlement return the domination and land use as efforts of landacquisition for development interest, to enhance the environment quality and preservation of natural resources by activelyinvolving the community participation. In this case government needn’t to provide compensation with a very large fund due theprinciples used in LC is building without displacing. The LC participants provide Land Contribution for the Development (STUP)that will be used for public and social facility and for the KT implementation fund. KT that mostly conducted in Indonesia is UrbanLand Consolidation (ULC) namely LC which carried out in urban or outskirt. Several countries have implemented this in handlingland acquisition and arrangement issues, such as Japan, Germany and Thailand. This study using case study’s approach which aimto get the comprehensive knowledge about KTP. The ULC is a program that upholds the justice and participatory principle. Thecommunity will receive a decent environment completed with public and social facility, in addition the community is also asked todirectly involve in the activity process start from its planning up to development. Beside that others various public facility whichusually obtained by land acquisition can be fulfilled by the community participation in ULC.KKKKKey Wey Wey Wey Wey Wororororordsdsdsdsds: Urban Land Consolidation, Land Acquisition, Public Interest

IntisariIntisariIntisariIntisariIntisari: Konsolidasi Tanah (KT) adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sertausaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber dayaalam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini pemerintah tidak perlu memberikan ganti rugi yang membutuhkandana sangat besar karena prinsip yang dipergunakan dalam KT adalah membangun tanpa menggusur. Peserta KT memberikanSumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) yang akan digunakan untuk fasilitas umum dan sosial serta untuk biaya pelaksanaanKT. KT yang sebagian besar dilaksanakan di Indonesia adalah Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) yaitu KT yang dilaksanakan diperkotaan atau pingggiran kota. Beberapa negara telah melaksanakan hal ini dalam menangani permasalahan pengadaan tanah danpenataan tanah, seperti Jepang, Jerman dan Thailand. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan study kasus yang bertujuan untukmendapatkan gambaran utuh dan komprehensif tentang pelaksanaan KTP. Program KTP merupakan program yang menjunjung asaskeadilan dan keikutsertaan atau partisipatif. Masyarakat akan mendapatkan lingkungan yang layak dilengkapi dengan fasilitas umumdan sosial, selain itu masyarakat juga diajak untuk terlibat dalam proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai denganpembangunannya. Selain itu berbagai fasilitas umum yang biasanya diperoleh melalui pengadaan tanah dapat dipenuhi melaluipartisipasi masyarakat dalam KTP.Kata KKata KKata KKata KKata Kunciunciunciunciunci: Konsolidasi Tanah Perkotaan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.

A. Pengantar

Peningkatan laju pembangunan suatu daerahberpengaruh terhadap peningkatan kebutuhanakan tanah. Kebutuhan akan tanah semakin me-

ningkat, namun di sisi lain ketersediaan tanahrelatif tetap. Ketersediaan tanah menjadi masalahyang semakin rumit dan kompleks, terutama diwilayah perkotaan yang secara administratif tidakbisa dimekarkan, namun secara f isik membutuh-kan tanah khususnya untuk pembangunan ke-pentingan umum.

Sebagian besar kota yang ada di Indonesia, khu-susnya kota di Jawa merupakan under bounded

**Staf Kanwil BPN RI Provinsi Lampung. Email:[email protected]. **Ketua STPN danDosen STPN. Email: [email protected]. ***DosenSTPN. Email: [email protected]

650 Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014

city, yaitu kota yang batas morfologinya (f isiknya)sudah melebihi batas administrasinya1 Fakta inimenunjukkan bahwa keberadaan kota-kota diIndonesia berada pada perkembangan yang tidakterkendali (unmanaged growth). Perkembangankota yang tidak terkendali menyebabkan muncul-nya wilayah yang semrawut dan minim akan fasili-tas umum dan sosial. Hal ini mensyaratkan adanyapengadaan tanah untuk pembangunan fasilitasumum maupun sosial guna mendukung terwu-judnya wilayah yang berkualitas.

Berdasarkan berbagai pengalaman, pengadaantanah yang selama ini dilakukan terutama diwilayah perkotaan dalam rangka pembangunanfasilitas umum maupun sosial sering menimbul-kan konflik baik sosial maupun budaya. Hal initerjadi manakala pengadaan tanah dilakukansecara konvensional melalui pembebasan tanahdengan ganti rugi, tukar menukar maupundengan cara yang lain yang dilakukan untuk ke-pentingan umum. Pengadaan tanah adalahkegiatan menyediakan tanah dengan cara mem-beri ganti kerugian yang layak dan adil kepadapihak yang berhak. Pihak yang berhak adalahpihak yang menguasai atau memiliki objek penga-daan tanah. Permasalahan yang sering munculdalam pengadaan tanah dengan cara tersebutadalah kesediaan masyarakat pemilik tanah danbesarnya ganti rugi yang tidak sesuai.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umumsebenarnya telah disinggung tentang keterlibatanmasyarakat dalam proses pengadaan tanah, sepertidilaksanakannya konsultasi publik untuk menda-patkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan.Seringkali lokasi pengadaan tanah yang diusulkanoleh pemerintah susah untuk diubah, akibatnyamasyarakat mau tidak mau diharapkan persetu-juannya terhadap calon lokasi pengadaan tanah

yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelibatanmasyarakat dalam hal ini hanya dilakukan dalamtahap awal sebelum kegiatan pembangunan dilak-sanakan. Dalam pelaksanaan pengadaan tanahsecara konvensional terkesan masyarakat hanyasebagai korban pembangunan, karena setelahmasyarakat mendapatkan ganti rugi dan berpin-dah ke lokasi yang baru maka masyarakat tidakakan langsung bisa menikmati hasil pem-bangunan yang berasal dari tanah mereka. Gantirugi yang diterima pihak yang berhak juga sering-kali tidak memberikan kesejahteraan namunterkesan mengakibatkan kemiskinan karena gantirugi tidak dikelola dan dipergunakan dengan baik.Dalam hal ini perlu ditempuh cara pengadaantanah berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan,kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepa-katan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlan-jutan dan keselarasan. Cara ini dapat ditempuhdengan melaksanakan konsolidasi tanah (KT).

KT adalah kebijakan pertanahan mengenaipenataan kembali penguasaan dan penggunaantanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepen-tingan pembangunan, untuk meningkatkankualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber-daya alam dengan melibatkan partisipasi aktifmasyarakat.2 KT sebagai instrumen pengadaantanah bagi kepentingan umum karena KT meru-pakan kegiatan pembangunan yang memposi-sikan masyarakat sebagai agen dari proses pem-bangunan itu sendiri. Pelaksanaan KT jugamengedepankan kepentingan bersama, kese-taraan dalam perencanaan, dan pembangunanyang berbasis dari kekuatan di masyarakat, se-hingga dipandang lebih memenuhi rasa keadilandan kemanusiaan bagi masyarakat. Masyarakatdiuntungkan karena dapat memperoleh kepastianhak atas tanah dan hal ini dilaksanakan denganprinsip keterbukaan, yakni masyarakat membe-rikan kewajibannya berupa Sumbangan Tanah

1Hadi Sabari Yunus, 2008, Dinamika Wilayah Peri-urban Determinan Masa Depan Kota, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

2 Pasal 1 Butir (1) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

651Isabela Candrakirana, dkk.: Konsolidasi Tanah Perkotaan ..: 649-662

Untuk Pembangunan (STUP) dengan mem-peroleh haknya berupa sertipikat secara cuma-cuma dan tanah yang telah tertata dan dilengkapidengan fasilitas umum dan sosial.

KT dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 85% dari pemilik tanah yang luastanahnya meliputi sekurang-kurangnya 85% dariluas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasimenyatakan persetujuannya. Partisipasi ataukeikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan KTdilakukan dengan menyerahkan STUP yangsebagian besar digunakan untuk pembangunanjalan dan fasilitas umum lainnya. Cara ini jugadiharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagimasyarakat karena nilai tanah akan meningkatsebagai imbas dari penataan penguasaan danpenggunaan tanah. Program KT dilakukandengan konsep “membangun tanpa menggusur”sehingga diharapkan prinsip keberlanjutan tetapterpelihara. Keselarasan dapat terwujud manakalapemerintah dan masyarakat mempunyai tujuanyang searah atau sejalan guna mewujudkan pem-bangunan bagi kepentingan umum.

KT yang sebagian besar dilaksanakan di Indo-nesia adalah KTP, dalam arti KT di pinggiran per-kotaan. Menurut Yudhi Setiawan3, hal tersebutdilakukan dengan pertimbangan, pertama untukmengantisipasi semakin mekarnya daerah-daerahkumuh (slums) akibat urbanisasi; kedua, kawasanpinggiran kota relatif mudah diatur karena hargatanah belum terlalu tinggi dan belum banyakperumahan yang didirikan di atas hak atas tanah-nya. Terdapat beberapa model KT, tetapi modelyang cocok diterapkan di pinggiran kota adalahmenata kembali bentuk dan letak bidang tanah(land readjustment).4

Kegiatan KTP dapat dikatakan berhasil jikaprasarana dan fasilitas umum/fasilitas sosial telahterbangun secara f isik.5 Berdasarkan penelitianyang telah dilakukan menunjukkan hanya lokasiKTP Swadaya di Kabupaten Langkat ProvinsiSumatera Utara dan Kabupaten Gianyar ProvinsiBali yang telah berhasil menyelesaikan semuafasilitas yang berkualitas dalam waktu kurang darilima tahun. Problematika dalam pelaksanaan KTPdi Indonesia selama ini adalah belum dibangun-nya fasilitas umum dan sosial di lokasi KTP yangtelah direncanakan, sehingga terkesan KTP hanyamerupakan kegiatan sertipikasi semata tanpapembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.Hal ini terjadi karena dasar hukum pelaksanaanKTP yang hanya berupa Peraturan Kepala BPN(Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 ten-tang Konsolidasi Tanah) yang sifatnya hanyamengikat instansi BPN semata, sehingga koordi-nasi antar instansi terkait menjadi kunci keber-hasilan pelaksanaan KTP.

Tulisan ini merupakan pengembangan hasilpenelitian yang pernah dilakukan penulis tentangKTP di Desa Sinduadi yang mampu menyele-saikan persoalan penataan dan penyediaan fasi-litas umum dan sosial di wilayah pinggiran KotaYogyakarta. Pada tahap awal pelaksanaannya ke-giatan ini belum berhasil dilaksanakan akibattertundanya kegiatan konstruksi. Namun berkatkoordinasi yang baik diantara para stakeholdermaka kegiatan ini berhasil terselesaikan. Kon-struksi dalam pelaksanaan KTP yaitu pekerjaan

3Yudhi Setiawan, 2009, Instrumen Hukum Campuran(gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm.7.

4Mulyono Sadyohutomo, Penataan Tanah sebagai Sub-sistem dari Penataan Ruang, Jurusan perencanaan Wilayahdan Kota FTSP-ITN, Malang, 2006, Secara teori ada tiga

model konsolidasi tanah, antara lain: Model 1 ( upayamenyatukan penguasaan seseorang atas bidang-bidang tanahyang tersebar dan dikonsolidasikan menjadi satu hamparanagar lebih mudah dalam pengelolaannya, hal ini banyakdilakukan di Eropa); Model 2 (menata kembali bentuk danletak bidang tanah/land readjustment, model ini dilakukan diAsia); Model 3 (pemecahan bidang-bidang tanah menjadijumlah kaveling lebih banyak (land division).

5Max Evert Maggie, 2009. Permasalahan alam Konsoli-dasi Tanah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Perta-nahan Nasional, Jakarta. hlm.42.


yang bersifat f isik dalam kaitannya dengankegiatan KTP. Pekerjaan ini meliputi pem-bangunan f isik badan jalan, penggalian parit,pengerasan, dan pembangunan sarana atau fasi-litas umum lainnya.6 Pekerjaan konstruksi dilak-sanakan dengan mengacu pada desain KTP yangtelah disiapkan sebelumnya dan disesuaikandengan rencana yang telah disetujui oleh pelak-sana dan peserta KTP. Konstruksi yang ditanganisekaligus dilaksanakan yaitu pembentukan badanjalan, penggalian parit, dan pengerasan jalan.Kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab BPNRI yang selama ini menyelenggarakan KTP. Se-dangkan pembangunannya diserahkan kepadainstansi yang berwenang. Konstruksi menjadi halyang sangat penting mengingat kegiatan KTPtidak hanya sebagai kegiatan pensertipikatan ta-nah semata namun juga perlu dilengkapi denganpembangunan fasilitas umum dan sosial. Karenaselain sebagai usaha menata kembali penguasaandan penggunaan, kegiatan KTP juga sebagai usahapengadaan tanah untuk kepentingan pem-bangunan untuk meningkatkan kualitas ling-kungan dan pemeliharaan sumberdaya alam.

Penelitian ini menggunakan metode pen-dekatan studi kasus. Menurut Stake dalamCreswell7, pendekatan studi kasus merupakanpendekatan penelitian dimana di dalamnyapeneliti menyelidiki secara cermat suatu program,peristiwa, aktif itas, proses, atau sekelompokindividu. Kasus dibagi oleh waktu dan aktif itas,dan peneliti mengumpulkan informasi secaralengkap dengan menggunakan berbagai prosedurpengumpulan data berdasarkan waktu yang telahditentukan. Penelitian lapangan dalam studi ini

dilakukan di Dusun Kragilan dan Rogoyudan,Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, KabupatenSleman.

B. Menilik Konsolidasi Tanah Perkotaandi Luar Negeri

Konsolidasi tanah (Land Consolidation) meru-pakan salah satu kebijakan mengatasi perma-salahan pengadaan tanah dan penataan tanahyang telah dilakukan di banyak negara. Pelak-sanaan KT antara satu negara dengan negara yanglain memiliki beberapa perbedaan baik programyang dilaksanakannya, payung hukum yangdigunakan maupun mekanisme pelaksanaannya.

1. Jepang

Jepang merupakan negara yang pertama kalimemperkenalkan KT dengan istilah Kukaku-seiri.Pembangunan areal perkotaan yang mendekatiKT sebenarnya telah dimulai sejak abad 17 denganadanya program realligement jalan perkotaan danpengaturan batas-batas persil yang diperintahkanoleh penguasa feodal untuk menghindari keba-karan yang sering terjadi di daerah perkotaankarena tata kota yang tidak beraturan. Berdasar-kan Japan International Cooperation Agency(JICA), 90% dari kawasan yang sudah direnca-nakan pembangunannya melalui peremajaan kotaditata melalui KTP. Konstribusi KTP yang sangatbesar terhadap pengembangan areal perkotaanyang sistematis, maka di Jepang KTP disebut“mother of city planning”. Hal ini didukung olehkebijakan pengaturan KTP di Jepang yang serius.8

Terobosan yang menentukan bagi pengguna-an KTP sebagai bagian mekanisme pembangunankota yang penting dimulai ketika teknik ini

6Edi Priatmono dan Warsono, 2009, Pengaturan danPenataan Konsolidasi Tanah (Bahan Diklat KonsolidasiTanah), Pusat pendidikan dan Pelatihan Badan PertanahanNasional, hlm.40 (Hal ini merupakan konsep konstruksi KTpada tahun 1980-1990). Konstruksi berdasarkan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri No. 590/5648/Agr tanggal 9Oktober 1985 adalah pembuatan jalan, saluran air, dansebagainya.

7John W. Creswell, 2010, Research Design, PustakaPelajar, Yogyakarta, hlm.: 20.

8Oloan Sitorus, 2006. Keterbatasan Hukum KonsolidasiTanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan PertanahanPartisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia, PenerbitMitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.


diadopsi sebagai metode utama program penataankota dari kerusakan akibat gempa besar Kanto(daerah Tokyo dan sekitarnya) pada awal tahun1920 dan kerusakan akibat Perang Dunia II. Keduasituasi ini menjadi pilar penting bagi dilembaga-kannya pembangunan kota yang terencana danmeningkatkan kualitas lingkungan yang baik.Keberadaan pemilik tanah di tempat semulamerupakan hal yang menarik dan penting dariprogram ini. Hal ini didukung dengan pem-bangunan infrastruktur dan fasilitas kota. KTPmenjadi kegiatan yang penting karena kebutuhanakan tanah dapat dipenuhi tanpa harus melaku-kan pembebasan tanah yang sangat sulit dila-kukan karena alasan f inansial maupun kultural.

Penekanan KTP pada penataan kota diwu-judkan dalam Land Readjustment Law 1954 danCity Planning Law 1968 yang menjadi dasarpenting penggunaan KTP sebagai metode pem-bangunan perkotaan. Konsep KTP di Jepang mem-berikan tambahan ruang publik baru dan tanahcadangan. KTP juga harus konsisten dalam pem-bangunan fasilitas umum dan sosial sebagaimanaperencanaan kota yang ditetapkan Maka diperlu-kan kerjasama antara proyek KT dengan proyeklain dalam kaitannya dengan pembangunanfasilitas umum dan sosial di perkotaan.

Pembiayaan KTP di Jepang dilakukan denganmenggunakan dana yang berasal dari sumbangantanah milik masyarakat, subsidi pemerintah, sertakerjasama dengan perbankan. Kerjasama antaramasyarakat, pemerintah dan swasta secara terin-tegrasi menjadi kunci sukses dalam pelaksanaanKTP di Jepang.

2. Jerman

KT di Jerman dikenal dengan istilah baulan-dumlegung.9 KT di wilayah perkotaan Jermanmulai dilaksanakan pada tahun 1842 untuk

penataan Kota Hamburg yang rusak akibatkebakaran besar. Peraturan mengenai KT yangawalnya hanya untuk rekonstruksi selanjutnyaberkembang ke perencanaan dan pembangunankota. Dalam pelaksanaannya, KT di Jerman tidakhanya ditekankan pada pembangunan infrastruk-tur dan fasilitas kota saja, melainkan juga padapelaksanaan rencana dan standar-standar perko-taan. Melalui KT, suatu wilayah akan diatur kem-bali dengan memperhatikan struktur tanah dimasing-masing wilayah yang selanjutnya dikem-bangkan untuk memperoleh bentuk, ukuran danlokasi yang lebih menguntungkan dengan dileng-kapi jalan, saluran air, konservasi dan fasilitasumum lainnya. Selain meningkatkan infrastruk-tur f isik secara umum, KT juga digunakan untukmempromosikan penciptaan lapangan kerja baru.

Sumbangan yang diberikan dari pelaksanaanKT antara lain peningkatan infrastruktur 67% -72% selama 10 tahun terakhir, pengelolaan airminum daerah, pengelolaan pembuangan limbah,peningkatan konservasi lebih dari 40% selama 15tahun terakhir.10 Mengenai pembangunan jalan,prioritas utama adalah pembangunan jalan supra-regional jalan daerah, negara dan jalan federasiserta jalan raya. Prioritas kedua adalah pem-bangunan jalur kereta api serta pembesaran kanaldan bandara. Partisipasi masyarakat pemilik tanahdilakukan mulai dari persiapan sampai denganpelaksanaan. Masyarakat pemilik tanah tergabungdalam kelembagaan tersendiri. Masyarakat tidakhanya berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan,namun masyarakat dapat mengajukan keberatanapabila ada hal-hal yang tidak sesuai denganprosedur pelaksanaan.

3. Thailand

KT di Thailand dikenal dengan istilah LandReadjusment (LR). LR dilakukan untuk memper-baiki lingkungan perkotaan yang kumuh serta

9Joachim Thomas, Modern Land Consolidation-recenttrends on Land Consolidation in Germany. 10 Joachim Thomas. Ibid.


memperbaiki tata ruang kota. Keadaan inidipengaruhi oleh pertumbuhan kota yang tidakdirencanakan sebelumnya. Hal yang menarikadalah uji coba LR secara langsung dilaksanakanpada empat kota sekaligus yaitu Bangkok, Chon-buri, Nakoren, dan Sawon. Hal ini tentu membu-tuhkan kesungguhan dan keberanian terutamapelaksanaan eksekusi di lapangan terkait pende-katan kepada masyarakat dan luas dari kegiatanyang akan dilaksanakan.11

Badan pelaksana LR di Thailand adalah TheDepartment of Town and Country Planning(DTCP) dan sebagai penanggung jawabnya adalahBangkok Metropolitan Administration (BMA)yang merupakan badan pemerintah lokal.12 Dalampelaksanaan pembangunannya, LR terintegrasidengan institusi-institusi lain serta pemilik tanahyang bersangkutan. Desain LR di Thailand harusmemperhatikan ketentuan bahwa lebar jalanharus 8 meter, ruang terbuka ± 6,5% dari totalarea, fasilitas publik berstandar maju. Demimenjaga keseimbangan antara pendapatandengan pengeluaran proyek maka dialokasikan± 28% dari total area untuk cadangan tanah pem-bangunan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berta-hap dalam jangka waktu lima tahun. Kerjasamadengan pihak swasta juga dilakukan yakni bersa-ma ARCHER. Pihak swasta berperan dalam pem-bangunan 20% ruang publik, jalan dan fasilitasumum lainnya.13

Pembiayaan LR di Thailand berasal dari subsidipemerintah serta sebagian besar berasal dari danadisposisi cadangan tanah yang mencapai 89,48%dari keseluruhan dana perolehan. Pengelolaan

pembiayaan LR di Thailand dilakukan oleh timkhusus dibawah naungan perdana menteri.Dimana salah satu tugasnya adalah memana-jemen, mengontrol dan mengevaluasi pembiaya-an LR.14 Kesuksesan LR di Thailand tidak terlepasdari koordinasi yang baik antara pemerintah,masyarakat dan institusi yang terkait.

C. Urgensi Konsolidasi Tanah Perkotaandalam Memenuhi Kebutuhan Tanahuntuk Pembangunan di Indonesia

Perkembangan suatu wilayah dan kemajuanpada bidang pembangunan mutlak membutuh-kan perencanaan dan pengawasan yang tepatdemi masa depan suatu wilayah. Ketersediaan danpenataan tanah menjadi hal yang perlu dikaji dandirencanakan secara matang sesuai denganperuntukannya sebagaimana RTRW. Pemerintahsering mengabaikan hal tersebut sehingga padasaatnya membutuhkan tanah untuk kegiatanpembangunan maka cara yang dilakukan adalahmelaksanakan pengadaan tanah dengan gantirugi. Proses yang demikian lebih banyak mem-berikan dampak negatif bagi kegiatan pem-bangunan, diantaranya adalah rendahnya partisi-pasi masyarakat, peminggiran masyarakat dalamproses pembangunan, serta mendorong tercip-tanya kemiskinan akibat hasil ganti rugi yang tidakdigunakan secara tepat sehingga terkesan masya-rakat hanya sebagai korban dari proses pem-bangunan.

Proses pengadaan tanah secara konvensionalharus dilakukan pengkajian agar memberikanruang bagi partisipasi masyarakat dan mampumemberikan peningkatan kesejahteraan bagikehidupan masyarakat yang terkena prosestersebut. Selain penyediaan fasilitas umum dansosial, penataan wilayah pun turut andil dalampembangunan suatu wilayah yang harus ikutdipikirkan mengingat hal ini turut berperan agar

11Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan KabupatenSleman,Upaya Penataan Ruang di Perbatasan Kota RekamJejak Land Concolidation di Desa Sinduadi, CV. IndonesiaMuda, Yogyakarta, 2013.

12Yudhi Setiawan, 2009. Instrumen Hukum Campuran(gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

13Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan KabupatenSleman . Op. cit. 14 Ibid.


tidak muncul wilayah yang semrawut dan ku-muh. Realita yang ada sampai saat ini pengadaantanah secara konvensional belum sepenuhnyamampu menjadi alternatif pengadaan tanahdalam rangka penyediaan tanah bagi kepentinganpembangunan dan peningkatan fasilitas ling-kungan. KTP merupakan alternatif yang dapatdilakukan dalam mengatasi permasalahan ter-sebut.

Secara f ilosofi, program KTP merupakan pro-gram yang berkeadilan karena masyarakatkhususnya peserta KTP diajak untuk berpartisi-pasi dalam proses kegiatan mulai dari perenca-naan sampai dengan pelaksanaan kegiatan sertatindak lanjut kegiatan tersebut. Dengan demikiananggapan sebagai obyek dari pembangunan dapatdihindari. Melalui manfaat yang didapat dari pro-gram KTP sebagaimana dijelaskan di depan makakebijakan KTP memiliki urgensi di tengah realitapembangunan yang ada saat ini.

Tantangan program konsolidasi tanah sebagaiinstrumen pengadaan tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umum sebenarnya harusdirespon dengan baik oleh pemerintah. Hal inimengingat semakin tingginya kebutuhan tanahnamun ketersediaan tanah relatif tetap bahkancenderung terus berkurang. Terlebih saat inipemerintah dituntut untuk melakukan perce-patan pembangunan akibat perkembangan kotayang semakin mengarah ke pinggiran kota, ada-nya otonomi daerah maupun pemekaran wilayah,sehingga pembangunan infrastruktur berupajalan serta fasilitas umum dan sosial menjadi pro-gram yang harus segera dilakukan. Program KTPjuga telah terbukti di beberapa negara sebagaialternatif pilihan dalam pembangunan kota,sehingga tantangan untuk melaksanakan KTPseharusnya menjadi salah satu upaya penyelesaiandari permasalahan pengadaan tanah di Indone-sia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pem-

bangunan Bagi Kepentingan Umum, dijabarkanbahwa pada intinya kegiatan KT ditujukan untukkepentingan umum, dimana kepentingan umumyang dimaksud adalah segenap aspek kepentinganmasyarakat, bangsa dan negara yang harus diwu-judkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsepmembangun tanpa menggusur yang diterapkandalam pelaksanaan KTP dapat menjadi jawabanatas tantangan pelaksanaan pengadaan tanahsecara konvensional yang selama ini sering menim-bulkan permasalahan khususnya terkait dengankepentingan masyarakat yang dipinggirkan.

D. Potret Pelaksanaan KTP di DesaSinduadi (1989 s/d 2014)

KTP di Desa Sinduadi khususnya di DusunRogoyudan dan Kragilan dilaksanakan dalamupaya antisipasi terhadap perkembangan KotaYogyakarta ke arah pinggiran kota dan untukkepentingan pembangunan guna meningkatkankualitas lingkungan. Lokasi ini dipilih karenaberbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.Desa Sinduadi merupakan salah satu wilayahaglomerasi di Kabupaten Sleman serta wilayahpenyangga dari Kota Yogyakarta. BerdasarkanRencana Umum Tata Ruang (RUTR) KabupatenSleman, wilayah Desa Sinduadi diperuntukkansebagai wilayah permukiman.15 Kondisi di lokasiKTP sebelum dilaksanakan KTP adalah berupatanah sawah dengan beberapa bangunan rumah.Hanya terdapat satu jalan poros yang berada di

15 Pada awal pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi yangdilaksanakan tahun 1989 belum ada dokumen hukum mengenairencana tata ruang Desa Sinduadi. Namun dalam perkem-bangannya, berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kabu-paten Sleman Tahun 1994 s/d 2003 wilayah tersebut diperun-tukkan untuk permukiman. Hal ini dipertegas dengan adanyaSurat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor 420.3/3A/KPTS/67/BPN/92 tanggal 20 Januari 1992 yang menye-butkan mengenai RUTR Kabupaten Sleman Tahun 1990 s/d2010 digunakan sebagai dasar pelaksanaan KTP di DesaSinduadi.


tengah dusun sebagai akses keluar dan masukperkampungan yang ada di sebelah barat darilokasi KTP. Mengingat lokasi ini berada di ping-giran Kota Yogyakarta yang perkembangannyasangat cepat, maka untuk mengantisipasi wilayahyang kumuh dan semrawut dengan keterbatasanfasilitas umum dan sosial menjadikan Desa Sin-duadi khususnya Dusun Rogoyudan dan Kragilanpenting untuk dilakukan penataan wilayahmelalui KTP.

KTP merupakan alternatif penyelesaian untukmengatasi perkembangan Kota Yogyakarta kearah pinggiran kota karena KTP memiliki konsepmembangun tanpa menggusur sehingga masya-rakat tetap dapat menikmati secara langsung hasildari kegiatan tersebut untuk kehidupan merekaseperti ketersediaan jalan dan fasilitas umumlainnya. Penyediaan tanah untuk pembangunanfasilitas umum dan sosial dilakukan oleh pesertaKTP dengan menyumbangkan sebagian tanah-nya. Maka KTP merupakan pembangunan dari,oleh dan untuk masyarakat. Dalam hal ini peme-rintah sangat terbantu karena pengadaan tanahyang membutuhkan ketersediaan tanah untukdilakukan pembangunan kepentingan umum dansosial sangat sulit dipenuhi dan harus membe-rikan ganti rugi dengan biaya yang sangat mahal.Konsep KTP juga merupakan alternatif kebijakanpemerintah dalam pembangunan wilayah yangpartisipatif. Berbeda dengan cara pengadaan tanahkonvensional pada umumnya yang melaksana-kan pembebasan tanah dengan membayar gantirugi yang terkadang dilakukan tanpamelaluimusyawarah dan acap kali menimbulkan perma-salahan di kemudian hari.

KTP di Desa Sinduadi dilakukan di lokasi selu-as 22,4455 ha dengan jumlah bidang tanah 323bidang tanah yang terdiri dari 292 bidang tanahperorangan dan 31 bidang tanah kas desa. PesertaKTP terdiri dari 135 peserta perorangan dan 1 pe-merintah Desa Sinduadi. Lokasi ini direncanakanmenjadi lokasi KTP yang tertata sebagai berikut:

Berdasarkan luas lokasi KTP di atas, STUPyang diberikan oleh masing-masing peserta KTPsebesar 15% (3,3668 ha). STUP digunakan untukpembangunan fasilitas umum dan sosial serta un-tuk Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP)yang nantinya digunakan untuk membantu biayapelaksanaan KTP. Rincian STUP di lokasi KTPadalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian STUP di Lokasi KTP DesaSinduadi

Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, 2014

Potret pelaksanaan kegiatan KTP dibagi dalamtiga periode, yaitu periode pertama (tahun 1989s/d 2003), periode kedua (tahun 2004 s/d 2008),dan periode ketiga (tahun 2009 s/d Juni 2014).Hal ini didasarkan pada pelaksanaan kegiatan danperkembangan yang terjadi di dalamnya.

KTP di Desa Sinduadi dilaksanakan berdasar-kan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IISleman Nomor 99/Kep/KDH/1989 tentang Ren-cana Pelaksanaan Penataan Tanah Perkotaan.Keputusan ini didasarkan pada perkembanganKota Yogyakarta ke arah pinggiran kota, makauntuk menghindari wilayah yang semrawut dankumuh dengan keterbatasan fasilitas umum dansosial maka dipandang perlu untuk menata wila-yah tersebut dan dilengkapi dengan fasilitas

No STUP Jumlah Luas

1 Jalan dan Saluran air - 29.146

2 TPBP 12 2.270

3 Rencana Masjid 1 1.082

4 Rencana Puskesmas 1 1.170

Jumlah 33.668


umum dan sosial. Fasilitas umum seperti jalanmenjadi sangat penting untuk dibangun mengingatlokasi ini sebagai wilayah penghubung antara desadengan kota. Dasar hukum pelaksanaan KTP di DesaSinduadi yang dilaksanakan tahun 1989 adalahSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/5648/Agr Tahun 1985 tentang Petunjuk Teknis/Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

Pembiayaan KTP yang merupakan pilot projectKTP di Provinsi DIY berasal dari dana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TingkatI atau Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Pro-vinsi DIY Tahun Anggaran 1988/1989 sebesar Rp51.000.000,-. Dana tersebut digunakan untukbiaya pelaksanaan KTP sampai dengan penerbitansertipikat16 tanpa dilakukan konstruksi yang beru-pa pembuatan badan jalan dan saluran air yangseharusnya termasuk kegiatan yang dilakukanoleh BPN. Kegiatan KTP pada periode pertamadapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Gambaran Umum Pelaksanaan KTP diDesa Sinduadi Tahun 1989 s/d 2003

Sumber: Hasil olahan data primer dan sekunder, 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwapelaksanaan KTP pada periode pertama belumberhasil terselesaikan. Kegiatan KTP hanya sebatassertipikasi dan belum ditindaklanjuti denganpembangunan fasilitas umum dan sosial. Dalam

16Kantor Wilayah BPN RI Provinsi DIY, KronologiKonsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Sinduadi, KecamatanMlati, Kabupaten Sleman, 2013.

17Sukamto, 2003, Pelaksanaan Konsolidasi TanahPerkotaan di Kabupaten Sleman, Tesis Universitas GadjahMada: tidak dipublikasikan.

2 Pelaksanaanoperasionalpenataan, meliputi:a. penelitian pemilikan

dan penguasaantanah dan warkah-warkahnya;

b. pengukuran rincikanpemilikan tanah(Akhir tahun 1989);18

c. penelitian bobotlokasi masing-masingpemilikan;

d. pembuatan petaketinggian dan petapenggunaan tanah(awal tahun 1990);

e. perencanaan danpembuatan petadesain detail(pengkaplingan)untuk disetujuipemilik tanah;19

f. musyawarah tentangrencana realokasi(awal tahun 1991);20

g. penunjukan kaplingdi lapangan(pertengahan tahun1991);

h. pekerjaan konstruksiprasaranalingkungan;

i. penyelesaian realisasipelepasan hak ataspemilikan/penguasaan tanah pesertakonsolidasi (3Desember 1990 s/d 4Januari 1991);21

j. usul penegasan tanahyang dilepaskanmenjadi tanah yanglangsung dikuasaioleh Negara (20Januari 1991 dan 19Februari 1991);

k. Penegasan KepalaBPNuntukselanjutnyadilakukanredistribusi atastanah kepada parabekas pemilik sampaidengan pengeluaransertipikat (17Desember 1991).

a. penelitian pemilikan dan penguasaan tanahdilakukan untuk mengetahui bukti-buktipemilikan dan penguasaan terhadap bidang-bidang tanah yang ada di lokasi KTP. Kegiatanini tidak dilakukan dengan teliti sehingga masihada bukti kepemilikan tanah yang berupasertipikat yang belum ditarik.

b. Pengukuran rincikan dilakukan untukmengetahui letak dan batas masing-masingbidang tanah di lokasi KTP. Hasilnyadiwujudkan dalam Peta Situasi PemilikanSemula Lokasi KTP di Desa Sinduadi.

c. penelitian bobot lokasi masing-masingpemilikan dilakukan berdasarkan luas dan letakmasing-masing bidang tanah. Selanjutnyadijadikan sebagai bahan pertimbangan dalampenyusunan blok plan.

d. pembuatan peta ketinggian dan petapenggunaan tanah untuk mengetahui ketinggianlereng serta penggunaan tanah di lokasi KTPsebagai bahan pertimbangan pembuatan pradesain KTP.

e. kegiatan dalam pembuatan peta desain detailKTP adalah menggambarkan tata letak rencanastruktur jaringan jalan, realokasi bidang tanah,fasum dan fasos serta TPBP. Selanjutnyadimusyawarahkan dengan peserta KTP.

f. musyawarah rencana realokasi dilakukandengan memberikan kesempatan pada pesertaKTP melihat letak, bentuk dan luas bidangnyamasing-masing. Hasilnya dituangkan dalamSurat Pernyataan Persetujuan PenempatanKapling baru.

g. penunjukan kapling baru dilakukan kepadamasing-masing pemilik tanah terhadap bidangtanahnya sebagaimana desain KTP.

h. konstruksi prasarana lingkungan belumdilakukan dalam pelaksanaan KTP di DesaSinduadi periode pertama.

i. pelepasan hak dilakukan oleh peserta KTPkepada pemerintah agar ditata dalam rangkapelaksanaan penataan/ KTP. Pelepasan hak atastanah dilakukan agar pemerintah lebihmempunyai kekuasaan yang besar dalam menatakembali bidang-bidang tanah menjadi teratur.

j. usul penegasan dilakukan berdasarkan Suratpermohonan penegasan tanah obyek konsolidasidari Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSleman Nomor 420/6436A/BPN/ 1991 dan SuratPermohonan penegasan tanah obyek konsolidasiNomor 422/344/BPN/1991.

k. Penegasan sebagai obyek KTP dilakukan olehKepala BPN dengan Surat Keputusan Nomor193-VI-1991 tanggal 17 Desember 1991.Berdasarkan usulan redistribusi tanah, dilakukanpenerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak.Penyelesaian sertipikat dilakukan sampaidengan tahun 2001 (terjadi kevakuman ±8 tahunyakni antara tahun 1993 s/d 2001, hal ini karenaadanya pencabutan patok batas bidang tanah).

1 Perintisan/penjajagan rencana lokasikonsolidasi ,meliputi:a. pemilihan calon

lokasi (awal tahun1988);

b. penyuluhan (16 Mei1988);

c. penjajagan danpermintaankesepakatan pemiliktanah (24 Mei 1988);

d. inventarisasi danidentifikasi pemiliktanah;

e. pengukuran kelilingdan pembuatan petarencana design /blokplan (awal tahun1989);17

f. pembuatan SK.Bupati tentangrencanalokasi (3 Juli1989);

a. Pemilihan calon lokasi dilaksanakan untukmemperoleh beberapa lokasi yang akandilaksanakan kegiatan KTP. Rencana lokasi KTPmeliputi Desa Sendangadi dan Desa Sinduadi(Kecamatan Mlati) serta Desa Condongcatur(Kecamatan Depok).

b. Penyuluhan dilakukan untuk mendapatkankesepahaman antara pemerintah denganmasyarakat terkait rencana pelaksanaan KTP.

c. Penjajagan dan permintaan kesepakatandilaksanakan untuk mengetahui jumlah calonpeserta KTP yang setuju untuk dilaksanakan KTPdi lokasi yang direncanakan akan dilakukan KTP.

d.inventarisasi dan identifikasi pemilik tanah padamasing-masing calon lokasi dilakukan terhadapsemua pemilik tanah di lokasi KTP. Identifikasimeliputi nama pemilik dan alamat pemiliktanah.

e. pengukuran dan pemetaan keliling dilaksanakanuntuk mengetahui letak, batas dan luas lokasiKTP yang akan menjadi dasar pembuatan blokplan.

f. rencana lokasi KTP di Desa Sinduadiberdasarkan pada Keputusan Bupati SlemanNomor 99/Kep/KDH/1989 tanggal 3 Juli 1989tentang Rencana Pelaksanaan Penataan TanahPerkotaan.

No Tahapan Kegiatan

18 Peta situasi pemilikan semula (Eksisting) Lokasi KTPdi Desa Sinduadi.

19Ibid.20 Wawancara dengan bapak Hadi (Kepala Dusun

Kragilan) tanggal 24 Februari 2014.21Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 193-VI-1991

tanggal 17 Desember 1991 tentang Penegasan Tanah NegaraSebagai Obyek Konsolidasi Tanah.


periode ini juga belum terlihat adanya koordinasipara stakeholder yang terkait. Peran BPN yangbelum dilaksanakan dalam tahap pelaksanaanoperasional penataan adalah melaksanakanpekerjaan konstruksi prasarana lingkungan danberkoordinasi dengan instansi terkait (DinasPekerjaan Umum dan Perumahan) untuk tindaklanjut pembangunannya. Penataan dan pem-bangunan wilayah dalam pelaksanaan KTP dida-hului dengan pelepasan pemilikan/penguasaantanah oleh peserta KTP. Pelepasan pemilikan/penguasaan dalam pelaksanaan KTP berbedadengan pelepasan hak dalam pelaksanaan penga-daan tanah secara konvensional, karena pelepasanhak dalam pelaksanaan KTP hanya bersifatsementara. Peserta KTP melepaskan tanahnyamenjadi tanah yang langsung dikuasai oleh nega-ra selanjutnya dilakukan penataan sebagaimanadesain KTP. Setelah dilakukan penataan makaakan diredistribusikan kembali kepada pesertaKTP. Maksud dari pelepasan hak ini adalah agarpemerintah memiliki kekuasaan penuh untukmenata obyek KTP.

Pada periode pertama terjadi kevakumankegiatan KTP yakni antara tahun 1993 s/d 2001.Hal ini menyebabkan penyelesaian sertipikat jugaterganggu. Kevakuman terjadi akibat pencabutanpatok yang dilakukan oleh peserta KTP, karenakecewa kegiatan KTP yang belum terselesaikan.Beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksa-naan KTP periode pertama adalah kurangnyaperencanaan dan koordinasi, TPBP (tanah peng-ganti biaya pelaksanaan) yang belum dikelola,pencabutan patok yang telah terpasang, pengu-asaan tanah menurut keadaan semula (sebelumdilakukan KTP), berdirinya bangunan yang tidaksesuai dengan batas bidang tanah, timbulnyakeinginan untuk pembatalan kegiatan KTP kare-na kegiatan ini belum terselesaikan hingga ber-tahun-tahun. Kegiatan KTP pada periode pertamahanya merupakan kegiatan sertipikasi semata,belum dilakukan pembuatan badan jalan dan

saluran air yang termasuk dalam rangkaian pelak-sanaan kegiatan KTP. Upaya penyelesaian ter-hadap berbagai permasalahan yang terjadi dilaku-kan dalam tindak lanjut pelaksanaan KTP periodekedua yaitu tahun 2004 s/d 2008.

Pelaksanaan KTP tidak hanya dilakukansampai dengan sertipikasi semata namun perludilaksanakan konstruksi yang meliputi pembu-atan jalan dan saluran air yang termasuk dalamrangkaian kegiatan KTP serta pembangunannyayang dilaksanakan oleh instansi terkait. Kegiatankonstruksi diupayakan realisasinya dalam ke-giatan KTP periode kedua. Namun, kondisi f isikbatas-batas bidang tanah di lokasi KTP tidak sesuaidengan sertipikat hasil penataan. Maka sebelumkonstruksi dilaksanakan terlebih dahulu dila-kukan pengembalian batas-batas bidang tanahsebagaimana desain KTP.

Pelaksanaan kegiatan pada periode kedua yangdilakukan tahun 2004 s/d 2008 adalah upayatindak lanjut kegiatan KTP yang terhenti ditengah jalan. Dalam rentang waktu ini (2004 s/d2008), tidak ada kegiatan yang signif ikan yangdilakukan dalam kegiatan KTP di Desa Sinduadi.Hal ini karena hanya dilakukan pengaspalan duajalur jalan sepanjang 1092 m² dan pembuatansaluran air sepanjang 728 m. Sebagaimana renca-na kegiatan KTP, seharusnya dilakukan pem-bangunan jalan sepanjang 12.963 m² dan saluranair sepanjang 2.916 m.

Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan dalamperiode kedua hanya memberikan pengharapankepada peserta KTP dan sebagai bukti bahwakegiatan KTP masih berlangsung. Namun setelahkegiatan tersebut selesai dilaksanakan, penyele-saian KTP seakan tidak ada tindak lanjutnyakembali. Kevakuman kembali terjadi dalamkegiatan KTP yaitu antara tahun 2006 s/d 2008.Peserta KTP mengungkapkan kekecewaan akibatkegiatan KTP yang belum terselesaikan denganmencabut kembali patok batas bidang tanah yangtelah terpasang. Upaya tindak lanjut pelaksanaan


KTP di Desa Sinduadi tahun 2004 s/d 2008 tidakterlepas dari berbagai hambatan, seperti minim-nya alokasi dana, pencabutan kembali patok batasbidang tanah, semakin banyak peserta KTP yangmendirikan bangunan di lokasi lama (tidakberdasarkan desain KTP), peralihan hak atas tanahdi bawah tangan dan ahli waris dari peserta KTPmenolak lokasi sebagaimana desain KTP (akibatlamanya penyelesaian kegiatan KTP maka seba-gian peserta KTP telah meninggal dunia sehinggabidang tanah yang menjadi obyek KTP menjadimilik ahli warisnya).

Berbagai permasalahan yang semakin rumitmendesak pemerintah untuk segera menyele-saikan kegiatan KTP di Desa Sinduadi. Rencanapemerintah untuk melebarkan Jalan Jambon yangberada di sisi selatan dari lokasi KTP juga menjadisalah satu alasan agar kegiatan KTP segera terse-lesaikan. Penyelesaian kegiatan KTP kembalidilakukan setelah adanya inisiatif dari para stake-holder, baik Pemerintah Provinsi DIY, PemerintahDaerah Kabupaten Sleman, Kantor Wilayah BPNProvinsi DIY, Kantor Pertanahan KabupatenSleman, dan pemerintah lingkup lokal sepertiKecamatan Mlati dan Desa Sinduadi.

Upaya penyelesaian kegiatan KTP dimulaidengan pembentukan Kelompok MasyarakatSadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH)tanggal 29 Desember 2009. Penyelesaian KTP diDesa Sinduadi mendapat angin segar setelahdiadakan rapat oleh Pemerintah Provinsi DIY yangdipimpin langsung oleh Gubernur DIY. Arahandari Gubernur DIY adalah agar dilakukan pener-tiban penempatan kapling baru sesuai peta hasilKTP dan segera dibangun jaringan jalan olehPemerintah Kabupaten Sleman sesuai peta hasilKTP.22

Demi mencapai efektivitas dan kelancaranpelaksanaan koordinasi pemanfaatan penguasaan

dan penggunaan tanah agar sesuai dengan ren-cana tata ruang maka dibentuk Tim KoordinasiKonsolidasi Tanah melalui Keputusan BupatiSleman Nomor 131/Kep.KDH/A/2010 tanggal 5April 2010 tentang Tim Koordinasi KonsolidasiTanah. Hasil rapat tim koordinasi adalah KTP diDesa Sinduadi belum dapat dilaksanakan tahun2010, karena anggaran yang dijanjikan Peme-rintah Daerah Kabupaten Sleman baru tersediadi tahun 2011. Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Sleman sepakat menyelesaikanpembangunan badan jalan pada tahun 2011dengan telah diusulkan dana pada APBD Kabu-paten Sleman. Sementara itu, POKMASDARTIB-NAH diminta mengidentif ikasi masalah terutamapada tanah yang berdiri bangunan agar melak-sanakan pendekatan dengan pemiliknya.

Pembangunan fasilitas umum di lokasi KTPdimulai dari blok timur (sebelah timur jalan porosdi lokasi KTP). Alasan pembangunan dilakukandari sebelah timur jalan poros adalah lokasi KTPdi sebelah timur jalan poros lebih dekat denganJalan Magelang yang merupakan Jalan Provinsisehingga dengan dilaksanakan pembangunanakan lebih mempermudah akses masyarakat yangakan menuju Kota Yogyakarta. Kegiatan yang dila-kukan meliputi pembuatan jalan, saluran air,pembuatan talud jalan dan gorong-gorong.Realisasi kegiatan pembangunan sarana danprasarana kegiatan KTP di Desa Sinduadi sampaitahun 2012 adalah sebagai berikut:

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PerumahanKabupaten Sleman, 2013

22Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, Laporan Pelak-sanaan Kegiatan KTP di Desa Sinduadi Tanggal 16 Februari2012.

No Jenis kegiatan UkuranTahun

Pelaksanaan

1 Pembuatanbadan jalan

1.100m³ 2011

2 Jalan aspal 1.284,5 m² 2011

3 Saluran air 332 m 2011

4 Pembuatan talud jalan 1.350 m 2011

5 Pembuatan gorong-gorong

65 m 2011

6 Pembuatan badan jalan 1.116 m³ 2012

7 Pembuatan talud jalan 460,74 m 2012


Sebelum kegiatan yang berasal dari danaAPBD dilaksanakan, masyarakat beserta POK-MASDARTIBNAH Desa Sinduadi serta Pemerin-tah Desa Sinduadi telah melaksanakan pembuatanbadan jalan dengan dana PNPM pada tahun 2011.Kegiatan tersebut masih menyisakan hutangdengan toko material karena dana tersebut saatitu tidak mencukupi untuk pembuatan badanjalan. Pembangunan yang dilaksanakan merupa-kan inisiatif yang sangat baik dalam upaya penye-lesaian KTP. Semangat ini dapat dijadikan contohpartisipasi masyarakat mewujudkan penyelesaiankegiatan KTP dan dapat menjadi sindiran padapemerintah karena belum mampu menyelesaikankegiatan yang telah berlangsung sejak tahun 1989.Semangat dan partisipasi masyarakat menjadikekuatan tersendiri bagi pemerintah untuk dapatsegera menyelesaikan kegiatan tersebut. Carayang ditempuh adalah dengan melaksanakankoordinasi dengan para stakeholder guna penye-lesaian dan keberhasilan kegiatan tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Slemanmengupayakan penyelesaian KTP dan berko-mitmen akan menyelesaikan kegiatan KTP ditahun 2014. Upaya yang dilakukan adalah menyam-paikan rencana kegiatan serta dana dalam rangkatindak lanjut penyelesaian KTP melalui surat Nomor590/246/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentangpenyampaian realisasi pembangunan sarana danprasarana yang telah dilakukan serta usulan rencanakegiatan tahun 2013 s/d 2014 yang meliputi:

Pemerintah Kabupaten Sleman mulai melaksa-nakan secara intensif penyelesaian KTP di DesaSinduadi pada tahun 2013. Pemerintah menyusunstrategi percepatan pelaksanaan KTP yang beker-jasama dengan para stakeholder seperti pemerintahtingkat kecamatan hingga desa, tim penilai, sertatokoh masyarakat. Penguatan komunikasi men-jadi kunci keberhasilan dari kegiatan lintas sekto-ral ini. Dalam rangka menjamin kelancaranpelaksanaan KTP maka dikeluarkan KeputusanGubernur DIY Nomor 29/TIM/2013 tanggal 5Maret 2013 tentang Pembentukan Tim PengendaliKonsolidasi Tanah. Tim ini bertugas melakukanpengendalian dan evaluasi perkembangan pelak-sanaan kegiatan dan memecahkan masalah yangtimbul dalam pelaksanaan KTP.

Program awal dari kegiatan KTP di tahun 2013adalah pendekatan dengan peserta KTP sertapelaksanaan pengukuran dan pematokan ulangbatas bidang tanah. Pendekatan dengan pesertaKTP oleh tim yang melibatkan unsur PemerintahKabupaten, Kantor Pertanahan, PemerintahKecamatan, Pemerintah Desa, Kepolisian,Komando Rayon Militer, dan POKMASDARTIB-NAH telah dilakukan pada bulan April hingga Mei2013.23 Hasil dari pendekatan tersebut adalahsecara umum masyarakat setuju dengan upayapenyelesaian kegiatan KTP. Dalam rangka pen-dekatan, masyarakat juga dihimbau untuk men-sukseskan kegiatan KTP dengan turut serta dalamkegiatan tersebut. Demi kelancaran tugas dilapangan maka didirikan sekretariat bersama/basecamp KTP sebagai tempat rapat maupun ko-ordinasi dengan peserta untuk penyelesaian per-masalahan yang ada.

Kegiatan pengukuran dan pematokan yangdilakukan sebagai tindak lanjut kegiatan KTPdapat diselesaikan pada bulan agustus 2013 dansegera ditindaklanjuti dengan pembuatan ga-

No Jenis Kegiatan Ukuran Rencana Penyelesaian

1 Jalan aspal 1.800 m² 20132 Pembuatan badan

jalan2.400 m³ 2013

3 Pembuatan taludjalan

1.200 m 2013


11,6 m 2013

5 Jalan aspal 3.000 m² 2014

6 Drainase 1.000 m 20147 Pembuatan badan

jalan4.000 m³ 2014

8 Pembuatan taludjalan

2.000 m 2014


30 m 2014

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PerumahanKabupaten Sleman, 2013

23Wawancara dengan Bapak Thomas Kristiadi (KepalaSub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Per-tanahan Kabupaten Sleman tanggal 25 Februari 2014.


lengan (pematang sawah) untuk memisahkanbidang tanah yang satu dengan bidang tanahyang lain karena lokasi KTP masih berupa sawahserta memasang papan nama dan nomor hak padamasing-masing bidang tanah. Hal ini menurutpenulis juga sebagai bentuk sosialisasi kepadapeserta KTP mengenai bidang tanah masing-masing peserta sebagaimana desain KTP. Menurutsalah satu peserta pemasangan tersebut membuatpeserta yakin akan letak bidang tanahnya dansebagai bentuk penunjukan kepada masing-masing peserta KTP.

Tahun 2013 Pemerintah Provinsi DIY danPemerintah Kabupaten Sleman memberikan danaguna percepatan penyelesaian. Masing-masingsebesar 3,5 milyar rupiah dari Pemerintah ProvinsiDIY dan 0,6 milyar rupiah dari Pemerintah Kabu-paten Sleman untuk pembangunan fasilitasumum seperti jalan, drainase, gorong-gorong dankegiatan penunjang. Kekurangan dana penyele-saian pembangunan f isik tersebut akan diusul-kan di tahun 2014.24

Tindak lanjut kegiatan KTP pada tahun 2013juga dilakukan identifikasi bangunan, baik rumahmaupun tempat usaha yang berdiri tidak sesuaidengan hasil penataan sebagaimana desain KTP.Hasil identif ikasi di lokasi KTP terdapat 60bangunan yang letaknya tidak sesuai. Dari 60bangunan tersebut sebagian besar bangunan tidakmemiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Makasebenarnya upaya ganti rugi tidak tepat jikadiberikan kepada pemilik bangunan yang tidaksesuai dengan desain KTP karena bangunan tidakmemiliki ijin. Namun dalam pelaksanaan KTP diDesa Sinduadi, hal ini tetap dilakukan sebagaikonsekuensi akibat lamanya waktu penyelesaianKTP. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sle-man melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Peru-mahan Kabupaten Sleman telah menganggarkan

dana hingga milyaran untuk mengganti bangunanyang tidak sesuai desain KTP. Berdasarkan rencanakegiatan, penyelesaian kegiatan KTP akan kembalidilakukan pada tahun 2014 dengan pengaspalan.

Kegiatan KTP seharusnya telah terselesaikandalam jangka waktu lima tahun. Namun pelak-sanaan KTP di Desa Sinduadi dilaksanakanhingga tiga periode dari tahun 1989 s/d Juni 2014.Lamanya penyelesaian kegiatan ini akibat ku-rangnya koordinasi antar instansi terkait. KegiatanKTP di Desa Sinduadi dapat memberikanpelajaran dalam rencana pelaksanaan KTP dilokasi yang lain. Perencanaan yang matang dankoordinasi antar instansi terkait mutlak diper-lukan demi keberhasilan pelaksanaan KTP. Walau-pun pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi berlang-sung hingga 24 Tahun namun berkat koordinasiyang baik antar instansi terkait dan juga masya-rakat maka kegiatan ini berhasil terselesaikansehingga wilayah Desa Sinduadi khususnyaDusun Rogoyudan dan Kragilan menjadi wilayahyang tertata yakni semua bidang tanah meng-hadap jalan dan terhubung menuju Kota Yogya-karta. Lokasi ini juga dilengkapi dengan fasilitasumum dan sosial lainnya. Rencana PelebaranJalan Jambon yang menghubungkan wilayahDesa dengan Kota Yogyakarta dapat terwujud dantidak memerlukan ganti rugi dengan adanyapenataan wilayah melalui KTP yang mampumenyediakan tanah untuk pelebaran jalan terse-but. Kegiatan ini dapat menjadi contoh bahwapengadaan tanah untuk kepentingan umum tidakharus selalu dilakukan dengan penggusuranmaupun pemberian ganti rugi namun dengankonsep membangun tanpa menggusur yangditerapkan dalam pelaksanaan KTP maka semuakepentingan baik pemerintah maupun masya-rakat dapat terakomodir dengan baik.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi membe-rikan banyak manfaat baik bagi masyarakat

24Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan KabupatenSleman, Laporan Progres Kegiatan Penataan Kawasan LandConsolidation tanggal 4 Juni 2013.


maupun pemerintah. Pelaksanaannya yang men-capai 24 tahun banyak memberikan pelajarandalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahdi lokasi yang lain. Dalam hal ini perencanaanyang matang dan koordinasi yang baik menjadikunci keberhasilan dari kegiatan lintas sektoraltersebut. Partisipasi masyarakat juga sangat pen-ting dalam pelaksanaan kegiatan KTP. Partisipasitersebut berupa kesepakatan menjadi peserta KTPdan kesediaan memberikan STUP yang dipergu-nakan untuk pembangunan fasilitas umum dansosial serta untuk pembiayaan pelaksanaan KTP.Terbentuknya lingkungan yang tertata dan di-lengkapi dengan fasilitas umum (jalan dansaluran air) dan sosial merupakan hasil dari KTPdi Desa Sinduadi. Hal ini sangat mendukungantisipasi perkembangan Kota Yogyakarta ke arahpinggiran Kota. Semua bidang tanah di lokasi KTPtelah memiliki akses jalan dan beberapa jalur jalanjuga telah terhubung menuju Kota Yogyakarta.Pelaksanaan KTP juga mendukung pem-bangunan pelebaran Jalan Jambon yang beradadi sisi selatan lokasi KTP dan menghubungkanJalan Magelang dengan Jalan Kabupaten. Jalanyang dahulu sempit dan rusak kini telah berubahmenjadi lebih lebar dan mulus sehingga menjadialternatif yang dipilih masyarakat yang akanmenuju ke Kota Yogyakarta. Pelebaran JalanJambon di lokasi KTP juga tidak memerlukanganti rugi dengan adanya penataan melalui KTPdi lokasi tersebut. Berdasarkan beberapa manfaatyang didapatkan dari pelaksanaan KTP makakegiatan KTP dapat menjadi alternatif dalampengadaan tanah untuk kepentingan umum yangsering menimbulkan permasalahan. Dalam hal inidiperlukan perencanaan yang matang, koordinasilintas sektor serta partisipasi masyarakat gunamewujudkan keberhasilan pelaksanaan KTP demipembangunan untuk kepentingan umum.

Daftar Pustaka

Creswell, John W. 2010. Reserch Design Pende-katan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabu-paten Sleman. 2013. Upaya Penataan Ruangdi Perbatasan Kota Rekam Jejak Land Con-colidation di Desa Sinduadi. CV. IndonesiaMuda: Yogyakarta

Maggie, Max Evert. 2009. Permasalahan DalamKonsolidasi Tanah, Pusat Pendidikan danPelatihan Badan Pertanahan Nasional:Jakarta

Priatmono, Edi dan Warsono. 2009. Pengaturandan Penataan Konsolidasi Tanah (BahanDiklat Konsolidasi Tanah), Pusat Pendidikandan Pelatihan. Badan Pertanahan Nasional:Jakarta

Sadyohutomo, Mulyono. 2006. Penataan TanahSebagai Subsistem dari Penataan Ruang. Ju-rusan perencanaan Wilayah dan Kota FTSP-ITN: Malang

Setiawan, Yudhi. 2009. Instrumen HukumCampuran (gemeenschapelijkrecht) DalamKonsolidasi Tanah. PT. Raja Graf indoPersada: Jakarta

Sitorus, Oloan. 2006. Keterbatasan Hukum Kon-solidasi Tanah Perkotaan Sebagai InstrumenKebijakan Pertanahan Partisipatif dalamPenataan Ruang di Indonesia. Mitra Kebi-jakan Tanah Indonesia: Yogyakarta

Sukamto. 2003. Pelaksanaan Konsolidasi TanahPerkotaan di Kabupaten Sleman. Universi-tas Gadjah Mada: Yogyakarta

Yunus, Hadi Sabari.2008. Dinamika Wilayah Peri-urban Determinan Masa Depan Kota.Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Badan Pertanahan Nasional, Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional tentang Konso-lidasi Tanah. Peraturan Kepala BPN Nomor4 Tahun 1991.

konsolidasi tanah perkotaan sebagai instrumen … · tanah serta usaha pengadaan tanah untuk...

Documents