perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac fileprinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN

TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-NGAWI

DI KABUPATEN KARANGANYAR

Penulisan Hukum

(skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

AHMAD AKBAR RISANTYO

NIM. E1106004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)




Oleh


NIM. E1106004

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, April 2011

Dosen pembimbing

Lego Karjoko S.H. M.H NIP.196305191988031001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




Disusun oleh :


NIM : E. 1106004

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 April 2011

TIM PENGUJI (1) Purwono Sungkowo Raharjo S.H : …………………………

Ketua

(2) Pius Triwahyudi S.H, M.Si : ………………………… Sekretaris

(3) Lego Karjoko S.H, M.H. : .......................................

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.

NIP.196109301986011001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Ahmad Akbar Risantyo

NIM : E1106004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

”PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-

NGAWI DI KABUPATEN KARANGANYAR” adalah betul-betul karya

sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi

tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari

terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan

Ahmad Akbar Risantyo E1106004


commit to user

v

HALAMAN MOTTO

Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. Al-Baqarah :153)

Pasti ada hikmah di balik setiap kejadian. Nikmatilah setiap kejadian sebagai sarana evaluasi diri. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita

menjadi lebih baik. (KH. Abdullah Gymnastiar)

Tak ada orang yang sukses jika tidak siap menghadapi dan menanggulangi kesulitan-kesulitan dan mempersiapkan diri memikul tanggung jawab.

(William J.H.Boetcker)

Jangan pernah mengatakan nanti saya akan kerjakan tapi katakanlah

sekarang juga saya kerjakan (Penulis)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini aku persembahkan kepada:

Allah SWT, yang senantiasa memberikan kenikmatan pada umat-Nya;

Bapak Ibu tercinta yang selalu memberi do’a dan kasih sayang;

Vithaku tersayang dan Teman-temanku yang selalu setia;

Almamaterku, fakultas hukum UNS


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin, puji syukur kepada Allah SWT penulis

panjatkan atas segala rahmat, karunia, ridho dan hidayah-Nya yang telah

diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan

judul “PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-

NGAWI DI KABUPATEN KARANGANYAR”.

Penulisan hukum ini membahas mengenai prosedur pengadaan tanah untuk

pembngunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar sudah atau belum

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan proses pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar tersebut sudah

atau belum memperhatikan prinsip pengadaan hak atas tanah.

Pada saat ini belum banyak penelitian yang mengangkat mengenai prinsip

penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan

tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran, dan dorongan bagi penulis

dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih ini penulis

sampaikan terutama pada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan

kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis

selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNS.

3. Bapak Lego Karjoko S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan skripsi yang

telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan

arahan sehingga tersusunnya skripsi ini.


commit to user

viii

4. Bapak Maryono,S.Sos, MM. Kasubbag Pertanahan dan Ketertiban setda Kab.

Karanganyar terimakasih atas data- data, dan penjelasan yang telah diberikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum

khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan

skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan.

6. Seluruh Staff Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas bantuannya.

7. Bapak dan Ibu Tercinta, serta keluargaku yang telah memberikan segalanya

kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga

penulis dapat membalas budi jasa yang telah Engkau berikan.

8. Vitaku, makasih banget atas segala dukungan, bantuan, waktu, cinta, dan

kasih sayang yang selama ini engkau berikan.

9. Buat teman-teman kampus (Awan, Wulung, Nusa) dan teman-teman lain

Fakultas Hukum UNS angkatan 2006 yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu.

10. Teman-temanku Kos (Arif, Yoga, Wawan, Heri) yang selalu sabar menemani,

mendengarkan keluh kesah juga selalu memberi dukungan dan motivasi.

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu

tersusunnya

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini,

maka saran serta kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk

memperkaya karya tulis ini. skripsi ini.


Penulis


commit to user

ix

DAFTAR ISI

JUDUL .................................................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................................... ii

PENGESAHAN PENGUJI ................................................................................... iii

PERNYATAAN .................................................................................................... iv

HALAMAN MOTTO ............................................................................................ v

PERSEMBAHAN ................................................................................................. vi

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR dan TABEL........................................................................ xi

ABSTRAK ........................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Perumusan Masalah .......................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 5

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 6

E. Metode Penelitian ............................................................................. 6

F. Sistematika Skripsi ......................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah ........ 12

2. Tinjauan Tentang Asas-Asas Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum ................................................................... 14


commit to user

x

a. Asas-Asas Mengenai Penguasaan Tanah .............................. 14

b. Asas-Asas Dalam Pengadaan Tanah ..................................... 16

3. Tinjauan Tentang Kepentingan Umum Dalam

Pengadaan Tanah ....................................................................... 18

4. Tinjauan Tentang Musyawarah dan Ganti Rugi ........................ 20

a. Musyawarah Dalam Pengadaan Tanah ................................. 20

b. Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah ............................. 21

5. Tinjauan Tentang Prosedur Pengadaan Tanah ........................... 24

B. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur Peengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar ......................................... 35

b. Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah Dalam Proses Pengadaan

Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi Kabupaten

Karanganyar .................................................................................... 62

BAB V PENUTUP

A. Simpulan ......................................................................................... 66

B. Saran ............................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xi

DAFTAR GAMBAR dan TABEL

Ragaan 1 Kerangka Pemikiran 32 Tabel 1 Lokasi terkena pembangunan jalan tol Kabupaten Karanganyar 38 Tabel 2 Susunan panitia pengadaan tanah pembangunan jalan tol 38 Tabel 3 Data Pengadaan Tanah Tahun 2008 42 Tabel 4 Data Pengadaan Tanah Tahun 2009 42 Tabel 5 Data Pengadaan Tanah Tahun 2010 43 Tabel 6 Data Progres Tanah Sampai Dengan Tahun 2010 43 Tabel 7 Data Rencana Pengadaan Tanah Tahun 2011 44 Tabel 8 Susunan Satgas Identifikasi dan Verifikasi Pengadaan Tanah 45 Tabel 9 Susunan Satgas Inventarisasi Pembantu Panitia Pengadaan Tanah 46 Tabel 10 Susunan Satgas Sekretariat Pembantu Panitia Pengadaan Tanah 47

Tabel 11 Besaran Ganti Rugi Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar No. 023/KRA/XI/2008

54

Tabel 12 Besaran Ganti Rugi Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

55

Tabel 13 Data Ganti Rugi Yang Sudah Dibayar Sampai Tahun 2010 56

Tabel 14

Daftar pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas penguasaan penggunaan dan pemilikan tanah atau bangunan atau tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang akan terkena proyek pembangunan ruas jalan tol Solo-Ngawi Nomor: 005C/BA/WRJ/PT/SM-I/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010

57

Tabel 15

Daftar pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas penguasaan penggunaan dan pemilikan tanah atau bangunan atau tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yang akan terkena proyek pembangunan ruas jalan tol Solo-Ngawi Nomor: 005C/BA/KMR/PT/SM/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008

61


commit to user

xii

ABSTRAK

AHMAD AKBAR RISANTYO, E1106004. 2011. “PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-NGAWI DI KABUPATEN KARANGANYAR”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur peengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk mengetahui apakah proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi sudah memperhatikan prinsip pengadaan hak atas tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan jika dilihat dari jenisnya termasuk dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan hukum ini dengan pendekatan Undang-Undang. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedang data primer bersifat sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan studi dokumen-dokumen. Analisis data dengan menggunakan analisis deduksi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama, Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak jelas diatur dalam Undang-Undang namun pelaksanaan di Kabupaten Karanganyar dilakukan menurut cara pemeintah. Kedua, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar juga telah memperhatikan Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya Pemerintah mengadakan musyawarah dalam pembebasan lahan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar sangat menghormati pemilik tanah., serta adanya transparansi dari Pemerintah dalam melakukan proses pengadaan tanah.

Kata Kunci: prinsip penghormatan hak atas tanah, pengadaan tanah, pembangunan jalan tol


commit to user

ABSTRACT

AHMAD AKBAR RISANTYO, E1106004. 2011. “THE PRINCIPLE OF RESPECTING THE RIGHT TO LAND IN LAND PROCUREMENT FOR SOLO-NGAWI TOLL ROAD CONSTRUCTION IN KARANGANYAR REGENCY”. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to find out whether or not the procedure of land procurement for the Solo-Ngawi Toll Road Construction in Karanganyar Regency has been consistent with the legislation, and to find out whether or not the land procurement process for the Solo-Ngawi Toll Road Construction in Karanganyar Regency has taken into account the principle of respecting the right to land.

This study belongs to a descriptive research and viewed from the type belongs to a normative law research. The approach used in this research was statute approach. The type of data used was secondary data, while the primary data is only to support. Technique of collecting data used was library study in the form of books, legislation and documentary study. The technique of analyzing data used was deductive analysis.

Considering the research conducted, the following conclusions can be drawn. Firstly, the land procurement process for Solo-Ngawi Toll Road Construction in Karanganyar Regency has been consistent with the legislation. Despite several unclear things in the law, the implementation in Karanganyar Regency is carried out according to the government method. Secondly, the land procurement for Solo-Ngawi Toll Road Construction in Karanganyar Regency has also taken into account the principle of respecting the right to land. It can be seen from the high frequency of meeting conducted by the Government in liberating the land. Considering that fact, it can be seen that the Karanganyar Regency’s Government highly respects the land owner as well as there is transparency among the government in doing the land procurement process.

Keywords: principle of respecting the right to land, land procurement, toll road construction.


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, yang meliputi

permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di

bawah air, termasuk air laut (Boedi Harsono, 2005: 6).

Pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha

Esa kepada rakyat Indonesia, dan ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Landasan yuridis konstitusional dari pernyataan di atas terdapat dalam

Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk mencapai sebesar besarnya

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia (Bachtiar Effendi, 1993:1).

Dikuasai maksudnya di sini adalah negara berwenang selaku organisasi

kekuasaan seluruh rakyat Indonesia untuk mengatur dan menyelenggarakan

peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaan, menentukan dan mengatur hak-

hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa,

mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan

hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa, penguasaan negara hanyalah

pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk tingkat terendah dapat diberikan

dan dipunyai oleh seseorang atau badan-badan hukum tertentu, penguasaan

terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat Indonesia (Bachtiar Effendie, 1993: 38-39).

Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

maka lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar


commit to user

2

Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang

Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria

disebutkan bahwa: Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di

dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi

kekuasaan seluruh rakyat. Kekuasaan mengatur ini meliputi baik tanah-tanah

yang telah di haki seseorang atau badan hukum maupun termasuk yang

belum. Dengan demikian tanah-tanah yang telah dihaki seseorang atau badan

hukum adalah juga termasuk dalam wewenang pengaturan kekuasaan Negara.

Misalnya adanya Lembaga Pencabutan atau Pembebasan Hak-Hak Atas

Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan (Bachtiar Effendie, 1993:2).

Issue yang sering mencuat dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, adalah mengenai persoalan ganti kerugian dan

penerapan upaya konsinyasi yang dianggap melanggar hak asasi manusia.

Ganti kerugian juga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan penghormatan

kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk

kepentingan umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

menyatakan bahwa bentuk ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah

dengan memperhatikan jika untuk pengadaan tanah tersebut telah disetujui

oleh 75 persen warga masyarakat, atau telah dibayarkan ganti kerugiannya

sekitar 75 persen kepada warga masyarakat, untuk melepaskan hak atas tanah

yang terkena lokasi pembangunan dimaksud, maka untuk sisanya yang masih

belum mau melepaskan hak atas tanahnya dapat dilakukan upaya konsinyasi

berupa sejumlah uang yang dititipkan di Pengadilan Negeri setempat apabila

tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk maupun jumlah ganti

kerugiannya dengan pemilik atau pemegang Hak Atas Tanah. Namun jika


commit to user

3

warga masyarakat yang setuju untuk melepaskan hak atas tanah kurang dari

50 persen, maka pengadaan tanah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :

pertama, lokasi pembangunan tersebut dipindahkan ke tempat lain, atau jika

tidak dapat dipindahkan ke tempat lain; maka kedua, dilakukan pencabutan

hak atas tanah.

Secara garis besar pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum pada umumnya meliputi beberapa

tahapan, yaitu: tahap pertama berupa pelaksanaan penyuluhan akan

dilaksanakannya pengadaan tanah untuk pembangunan, tahap inventarisasi,

tahap pengumuman hasil inventarisasi, tahap penaksiran dan pengusulan

besaran ganti kerugian berdasarkan penetapan Tim Penilai Harga Tanah,

tahap pelaksanaan musyawarah. Dalam tahap ini apabila tidak tercapai kata

sepakat, maka ditempuh upaya konsinyasi dan pencabutan hak atas tanah.

Sedangkan dalam hal tercapainya kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah

pelaksanaan pembayaran ganti kerugian yang kemudian ditindak lanjuti

dengan pembuatan Berita Acara Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak Atas

Tanah tersebut. Pengadaan tanah melalui Pencabutan Hak diajukan oleh

Bupati, Walikota, Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri sesuai

kewenangannya, kepada Presiden melalui Kepala Badan Pertanahan

Nasional.

Berdasarkan penelitian penulis di Kabupaten Karanganyar, bahwa

terdapat proyek Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang dalam hal

ini dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum Diretorat Jenderal Bina

Marga yaitu dalam pembangunan jalan Tol Solo-Ngawi. Proyek Pembangnan

Jalan Tol Solo-Ngawi tersebut dimaksudkan akan menunjang sektor ekonomi

sehubungan dengan akan dibukanya Jalan Tol tersebut yang diharapkan akan

digunakan sebagai jalur lintas antar propinsi, yang diharapkan akan

mempermudah laju perdagangan. Selain itu juga dapat meningkatkan

aksebilitas dan mobilitas, dan mengurangi biaya transportasi, meningkatkan

integritas sosial dan interaksi regional, mendorong pengembangan wilayah,


commit to user

4

memberikan rangsangan terhadap pertumbuhan sektor industri dan

pariwisata, meningkatkan lapangan pekerjaan.

Sehingga Pengadaan Jalan Tol Solo-Ngawi didasarkan pada ketentuan

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum yang menyatakan bahwa pengadaan dan rencana pemenuhan

kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana

Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Pihak Pemerintah Kabupaten Karangayar juga sudah memberikan ganti

kerugian yang layak karena nilai tanah dan rumah mereka sudah melampaui

standart Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Hal tersebut dilakukan karena

pemerintah Kabupaten Karanganyar masih menempatkan penghormatan yang

tinggi terhadap hak-hak yang sah atas tanah, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan


Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan

menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul “PRINSIP

PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN

TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-NGAWI DI

KABUPATEN KARANGANYAR”.


commit to user

5

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk

memperjelas agar penelitian dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan

sasaran yang diharapakan. Rumusan masalah merupakan dasar dalam

penelitian agar hasil yang diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang

sedang dibahas.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah prosedur peengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-

Ngawi di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan?

2. Apakah proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi

sudah memperhatikan prinsip penghormatan hak atas tanah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam

suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan

obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif).

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui apakah prosedur peengadaan tanah untuk

pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar sudah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Untuk mengetahui apakah proses pengadaan tanah untuk

pembangunan tol Solo-Ngawi sudah memperhatikan prinsip

penghormatan hak atas tanah.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan

penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis


commit to user

6

guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis

terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima selama

menempuh kuliah untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi di

masyarakat.

c. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu

pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan

karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat

diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari

penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk

mencapi gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Salah satu usaha untuk memperbanyak wawasan dan pengalaman serta

menambah pengetahuan tentang Hukum Agraria.

c. Hasil dari penulisan ini dapat juga dijadikan sebagai bahan ilmiah

dalam penulisan atau penelitian lebih lanjut dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak pihak yang terkait

mengenai prinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan

tanah untuk pembangunan jalan tol.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan


commit to user

7

menganalisa, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala

bersangkutan (Bambang Sunggono, 2006: 38).

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu

penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang

hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan

pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto,

2006: 6)

Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009:35).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

(Soerjono Soekanto, 2006: 52).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah

menggunakan pendekatan penelitian dengan metode penelitian statute

approach (pendekatan Undang-Undang). Pendekatan Undang-Undang

(statute approach) merupakan penelaahan terhadap semua Undang-

Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk

memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 93).


commit to user

8

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif.

Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,

konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,

2006: 22).

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yaitu data dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-buku,

literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-

dokumen, hasil penelitian yang terwujud laporan dan sumber tertulis

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini lebih

bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih mnitikberatkan penelitian

pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat sebagai

penunjang.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hukum yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Pokok Agraria

2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan


commit to user

9

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 36 Tahun 2005.

3) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan

penjelasan hukum primer, seperti:

1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam

penelitian ini

2) Hasil-hasil yang relevan dengan penelitian ini

3) Buku-buku penunjang lainnya

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian

ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan cara yang

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mereduksi, dan memilih

data yang digunakan dalam penelitian. Teknik yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah studi pustaka atau studi dokumen yaitu pengumpulan

data sekunder.

7. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau

memecahkan suatu masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh

dengan menggunakan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian

studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen

yang dapat membantu menafsirkan norma terkait. Sumber penelitian

tersebut diolah kedalam pokok permasalahan yang dajukan.


commit to user

10

Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme deduksi.

Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis

mayor (aturan hukum) yang kemudian diajukan premis minor (fakta

hukum), kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan

atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47). Dalam penelitian ini

yang menjadi premis mayor adalah Undang-Undang Pokok Agraria


Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum seagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan

Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang menjadi premis minor yaitu

prinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan tol.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika

penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya

ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun

sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Pada BAB I PENDAHULUAN penulis memberikan gambaran

mengenai permulaan sebuah penelitian tentang latar belakang masalah yang

berisi tentang dasar keinginan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini.

Dalam BAB I ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan

diadakannya penulisan hukum ini, dan manfaat penulisan hukum ini.

Pendahuluan penulisan hukum ini juga menjelaskan mengenai metode dan

sistimatika yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

Pada BAB II TINJAUAN PUSTAKA diuraikan tentang kerangka

pemikiran dan kerangka teori. Kerangka teori yang diuraikan antara lain

tinjauan tentang prinsip penghormatan hak atas tanah, tinjauan tentang asas-

asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tinjauan tentang kepentingan


commit to user

11

umum dalam pengadaan tanah, tinjauan tentang musyawarah dan ganti

kerugian, dan tinjauan tentang prosedur pengadaan tanah.

Pada BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN diuraikan

tentang pembahasan dari perumusan masalah mengenai prosedur pengadaan

tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar

dan prinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan tol Solo-Ngawi.

Pada BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan yang merupakan

jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, dan saran yang berisi masukan

dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA berisi mengenai buku acuan yang digunakan

dalam penyusunan penulisan hukum ini.

LAMPIRAN berisi dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam

pengadaan tanah di Kabupaten Karanganyar.


commit to user

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah

Hak atas tanah yang dimiliki seseorang sesuai dengan hukum tanah

nasional dilindungi dari gangguan pihak lain tanpa alas hak yang sah, dalam

segala bentuk (fisik maupun nonfisik). Demikian juga hak atas tanah seseorang

tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum,

termasuk oleh penguasa. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia, tampak usaha untuk memberikan

keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum yaitu

dalam Pasal 36 ayat (1) setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri

maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya,

keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum,

ayat (2) tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang

dan secara melawan hukum, dan ayat (3) hak milik mempunyai fungsi sosial.

Sedangkan berkenaan dengan pengambialalihan hak atas tanah untuk

kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia Pasal 37 ayat (1) bahwa pencabutan hak milik atas

suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti

kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ayat (2) apabila suatu benda berdasarkan

ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak

diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal

itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan kecuali ditentukan lain (Maria S.W. Sumardjono, 2008:

269).


commit to user

13

Pedoman dalam pengaturan pengadaan tanah hendaknya

mengakomodasikan tiga hal, yakni:

a. Penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk

penghapusan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan

pembangunan.

b. Keberlanjutan kapasitas produktif masyarakat.

c. Pemberdayaan masayrakat melalui pengembangan dan pelaksanaan good

governance (partisipasi, transparasi, akuntabilitas dan rule of law) (Maria

S.W. Sumardjono, 2008: 271).

Kebijakan pemerintah mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum, semuanya mengarah pada prinsip

penghormatan terhadap hak atas tanah. Secara mutlak ini harus diperhatikan

dan dilaksanakan oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan rasa sakit kepada

pemilik atau pemegang hak atas tanah yang menyerahkan atau melepaskan hak

atas tanahnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Walaupun dilaksanakan oleh pemerintah yang mewakili negara dalam

penerapan konsep hak menguasai negara atas tanah yang menjadikan negara

sebagai pengatur peruntukan, pemeliharaan, pemberian hak atas tanah dan

sebagainya, yang merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang

Dasar 1945, dimaksudkan bahwa hak menguasai negara tersebut harus dapat

memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap

pengadaan tanah belum mengakomodasikan paradigma pembangunan tersebut.

Hal ini tampak dari ketidakesuaian antara bentuk pengaturan dan materi

muatannya (Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993, Peraturan Presiden

Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006), karena

materi muatan terkait dengan hak dasar manusia terhadap tanah yang dijamin

oleh UUD 1945, maka bentuk peraturannya adalah undang-undang (Maria

S.W. Sumardjono, 2008: 271).


commit to user

14

Dalam proses pengadaan tanah yang terjadi selama ini, kesejahteraan

sosial ekonomi masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan

pembangunan pasca pengadaan tanah tidak memperoleh perhatian. Proses

pengadaan tanah dianggap telah selesai dengan diserahkannya ganti kerugian,

dilepaskannya hak atas tanah dan diberikannya hak atas tanah kepada pihak

yang memerlukan tanah tersebut. Bahwa jika kemudian ternyata kesejahteraan

sosial-ekonomi masyarakat yang terkena dampak itu menurun bila

dibandingkan dengan keadaan pra-pengadaan tanah, masyarakat seolah-olah

dibiarkan untuk mencari solusinya sendiri.

2. Tinjauan Tentang Asas-Asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umum

Sebagai cermin penghormatan terhadap Hak Atas Tanah, pelepasan atau

pembebasan Hak Atas Tanah didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku.

a. Asas-Asas Mengenai Pengadaan Tanah

Menurut Boedi Hersono asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan

tanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum tanah nasional

kita kepada pemegang hak atas tanah, adalah (Boedi Harsono, 2005: 342) :

1) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk

keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh

hukum tanah nasional;

2) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya

(illegal), tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana

(Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960);

3) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang

disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap

gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat

maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada

dasar hukumnya;

4) Bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk

menanggulangi gangguan yang ada :


commit to user

15

a) Gangguan oleh sesama anggota masyarakat : gugatan Perdata

melalui Pengadilan Negeri atau meminta perlindungan kepada

Bupati atau Walikotamadya menurut Undang-Undang Nomor 51 Prp

1960 di atas;

b) Gangguan dari penguasa : gugatan melalui Pengadilan Umum atau

Pengadilan Tata Usaha Negara.

5) Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk

keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum)

perolehan tanah yang dihaki seseorang, harus melalui musyawarah untuk

kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang

memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;

6) Bahwa sehubungan dengan apa yang disebut di atas, dalam keadaan

biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya

paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang

haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima

imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga

penawaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan

negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdata;

7) Bahwa dalam keadaan memaksa, jika tanah yang bersangkutan

diperlukan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak

mungkin menggunakan tanah lain, sedang musyawarah yang diadakan

tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan

secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang

haknya, dengan menggunakan acara pencabutan hak, yang diatur

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;

8) Bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar

kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya

berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya

meliputi tanahnya, bangunan dan tanaman milik pemegang hak,


commit to user

16

melainkan juga kerugian-kerugian lain yang dideritanya sebagai akibat

penyerahan tanah yang bersangkutan;

9) Bahwa dalam bentuk dan jumlah imbalan atau ganti-kerugian tersebut,

juga jika tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan

pencabutan hak, haruslah sedemikian rupa, hingga bekas pemegang

haknya tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun

tingkat ekonominya.

b. Asas-asas dalam pengadaan tanah

Menurut Maria S.W. Sumardjono asas-asas dalam pengadaan tanah,

yaitu (Maria S.W. Sumardjono, 2008: 282-284) :

1) Asas Kesepakatan.

Seluruh kegiatan pengadaan tanah, terutama dalam bentuk

pelepasan hak atas tanah beserta segala aspek hukumnya seperti

persoalan ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, pemukiman kembali,

kondisi sosial ekonomi, dan lain-lain harus didasarkan pada asas

kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak

atas tanah.

2) Asas Kemanfaatan.

Manfaat dari hasil kegiatan pembangunan itu harus dapat dirasakan

oleh masyarakat sebagai keseluruhan.

3) Asas Keadilan.

Kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti kerugian

yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara

dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap

faktor fisik maupun nonfisik

4) Asas Kepastian Hukum.

Pelaksanaan pengadaan tanah harus memenuhi asas kepastian

hukum, yang dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan


commit to user

17

perundang-undangan di mana semua pihak dapat mengetahui dengan

pasti hak dan kewajibannya masing-masing.

5) Asas Keterbukaan.

Dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang terkena dampak

berhak memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya, kebijakan

ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman kembali dan

lokasi pengganti (bila ada), dan hak masyarakat untuk menyampaikan

keberatan.

6) Asas Keikutsertaan atau Partisipasi.

Peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam

setiap pengadaan tanah (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) diperlukan

agar menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat meminimalkan

penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang bersangkutan.

7) Asas Kesetaraan.

Asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak yang

memerlukan tanah dan pihak yang tanahnya akan dilepaskan atau dicabut

harus diletakkan secara sejajar dalam seluruh proses pengambilalihan

tanah.

8) Asas Minimalisasi Dampak Kelangsungan Kesejahteraan Ekonomi.

Pengadaan tanah dilakukan dengan upaya untuk meminimalkan

dampak negatif atau dampak penting yang mungkin timbul dari kegiatan

pembangunan tersebut.

Asas-asas sebagaimana yang diuraikan di atas dimaksudkan untuk

melindungi hak setiap orang atas tanahnya, agar tidak dilanggar atau dirugikan

ketika berhadapan dengan keperluan negara akan tanah untuk kepentingan

umum. Pengadaan tanah harus dilandasi oleh asas-asas hukum yang berlaku,

karena asas-asas hukum tersebut dapat menghindarkan aparat penegak hukum

untuk bertindak menyimpang. Sehingga pelaksanaan pengadaan tanah bagi


commit to user

18

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum akan berjalan dengan

tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap

hak-hak yang sah atas tanah.

3. Tinjauan Tentang Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah

Kepentingan umum menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005


tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

didefiniskan kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Dalam Peraturan

Presiden ini yang dimaksud sebagai kepentingan umum selanjutnya diuraikan

dalam 7 kategori. Misalnya: jalan, waduk, fasilitas keamanan umum,

pelabuhan atau bandara, tempat pembuangan sampah, cagar alam atau cagar

budaya, dan lain-lain.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan

tanah bagi kegiatan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilakukan

dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Di luar itu pengadaan

tanah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang

disepakati. Dengan demikian pihak swasta tidak dapat memanfaatkan

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 (Maria S.W. Sumardjono, 2007:

74).

Setelah keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 disempurnakan

menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka tidak ada

kriteria pembatasan kepentingan umum, hal ini membuka kemungkinan

pengadaan tanah oleh swasta difasilitasi oleh pemerintah, sedangkan biayanya

dibebankan kepada swasta atau investor (Maria S.W. Sumardjono, 2007: 103).

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan bahwa:

untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta


commit to user

19

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan

memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan

undang-undang, dimaksudkan di sini bahwa negara dapat saja mengambil hak

privat yang dimiliki seseorang atas tanah untuk kepentingan umum yang

disejajarkan dengan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama dari

rakyat dengan kepentingan umum (Gunanegara, 2008: 58).

Pengambilan tanah Hak Milik secara sewenang-wenang, yang dapat

mengakibatkan orang akan kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, kehidupan

yang layak atau kenikmatan dari hak milik atas tanah yang dimilikinya.

Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang

pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara

tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud

untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfatkan serta

mempergunakan benda tersebut. Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “Hak Milik adalah hak turun-

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan

mengingat ketentuan Pasal 6”. Dari bunyi pasal tersebut jelas dapat kita lihat

bahwa hak milik merupakan hak paling kuat yang dipunyai orang atas tanah

sehingga menyebabkan pemilik atas tanah hak milik tersebut dapat berbuat

seluas-luasnya. Berbuat seluas-luasnya di sini tidak mutlak, tentunya dengan

batasan.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat

daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan

yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara (Kartini

Muljadi, dan Gunawan Widjaja, 2004: 17).

Menurut Soetandyo ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh agar

pembangunan nasional yang banyak memerlukan tanah yang dapat dibebaskan

dapat bersifat kemanusiaan dan berdimensi kerakyatan, yaitu:

a. Menggunakan pendekatan sosiologik antropologik yang prosesnya harus

ditunggui dengan penuh kesabaran. Dalam wujud kebijaksanaan untuk


commit to user

20

membuka peluang yang luas dan bebas kepada masyarakat awam agar

secara bubbling up para warga ini dapat memutuskan sendiri secara

bertanggung jawab kegunan lahan-lahan mereka untuk kepentingan orang

banyak.

b. Menggunakan pendekatan hukum, namun dengan memprioritaskan prosedur

dan proses yang privaatrechtelijk yang pada hakikatnya adalah juga suatu

proses yang demokratis daripada mendahulukan yang publiekrechtelijk,

yang dalam masa-masa transisi di kebanyakan negeri berkembang,

umumnya terkesan masih amat berwarna kekuasaan ekstralegal (Adrian

Sutedi, 2007: 85).

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip kepentingan umum dalam

pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut menjadi penting karena:

a. Dalam sarana pembangunan, terutama dibidang materiil baik di kota

maupun di desa banyak memerlukan tanah.

b. Sebagai titik tolak didalam pembebasan tanah, pengadaan tanah, dan

pencabutan hak atas tanah.

c. Setelah lahirnya otonomi daerah, dalam rank untuk menampung aspirasi

masyarakat di daerah, kepentingan umum dalam penafsirannya harus

disesuaikan dengan masyarakat setempat (Adrian Sutedi, 2007: 48-49).

4. Tinjauan Tentang Musyawarah dan Ganti Kergugian

a. Musyawarah Dalam Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005



Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

dilakukan atas dasar musyawarah langsung. Yang dimaksud musyawarah

adalah: kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling

memberi, dan saling menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain


commit to user

21

yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan

dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman,

dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang

memerlukan tanah. Nilai nyata atau harga pasaran yang wajar inilah yang

sebenarnya harus ditetapkan atas dasar perti mbangan dari tim penilai harga

tanah yang profesional dan independent.

Musyawarah hendaknya langsung melibatkan semua warga yang

tanahnya terkena proyek dimaksud, sehingga untuk pembicaraan mengenai

bentuk dan besarnya ganti rugi dilakukan secara transparan. Apabila

musyawarah dilakukan tanpa atau hanya melibatkan beberapa orang warga

saja, maka apa bentuk ganti kerugian, dan berapa besarnya ganti kerugian

yang akan mereka terima menjadi tidak diketahui dengan jelas, dan akan

terbuka peluang terjadinya manipulasi bentuk dan besar ganti kerugian.

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ini, biasanya banyak

bermunculan para calo atau makelar tanah, sehingga dengan dilakukannya

musyawarah ini dapat menghindarkan warga masyarakat dari para calo atau

makelar tanah yang dapat merugikan mereka. Musyawarah yang dilakukan

tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaan pengadaan tanah dapat

membahas mengenai besar dan bentuk ganti kerugian, dilakukan beberapa

kali musyawarah dengan warga masyarakat yang tujuan utamanya adalah

untuk membicarakan mengenai besaran dan bentuk ganti kerugian.

Apabila tidak dimungkinkan dilakukan musyawarah dengan para

pemilik tanah, maka para pemilik tanah dapat mewakilkannya kepada orang

yang telah ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Penunjukan kuasa hukum dari

para pemilik tanah harus dilakukan secara tertulis, disertai materai cukup

dan diketahui oleh Kepala Desa, atau surat kuasa tersebut dibuat di hadapan

pejabat yang berwenang.

b. Ganti Kerugian Dalam Pengadaan tanah

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (11)

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan


commit to user

22

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah : penggantian terhadap

kerugian baik bersifat fisik atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah

kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, atau benda-benda lain

yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup

yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena

pengadaan tanah.

Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah


Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa

bentuk ganti kerugian dapat berupa:

1) Uang

2) Tanah pengganti

3) Pemukiman kembali

4) Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

5) Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ganti kerugian termaksud diberikan untuk hak atas tanah, bangunan,

tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah (Pasal 12

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan


Presiden Nomor 36 Tahun 2005).

Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian untuk bangunan dan

tanaman adalah nilai jual yang ditaksir oleh instansi pemerintah daerah

yang bertanggung jawab dibidang tersebut. Sedangkan untuk tanah

harganya didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya dengan

memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang


commit to user

23

terakhir (Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana


Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005). Yang dimaksud

dengan nilai nyata adalah market value atau harga pasar yang wajar yaitu

harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk sebidang tanah dalam

keadaan yang wajar, tanpa adanya unsur paksaan untuk menjual atau

membeli (Maria S.W. Sumardjono, 2007:76).

Penetapan nilai nyata sebagai dasar perhitungan harga tanah tentulah

dimaksudkan agar tingkat kesejahteraan bekas pemegang hak tidak

mengalami kemunduran.

Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan ganti

kerugian, disamping NJOP Bumi dan Bangunan tahun terakhir, adalah:

1) Lokasi atau letak tanah

2) Status penguasaan tanah (pemegang hak yang sah atau penggarap)

3) Status hak atas tanah (Hak Milik, Hak Bangunan, Hak Pakai, dll)

4) Kelengkapan sarana dan prasarana

5) Keadaan pengguna tanahnya (terpelihara atau tidak)

6) Kerugian sebagai akibat dipecahnya hak atas tanah seseorang

7) Biaya pindah tempat atau pekerjaan

8) Kerugian terhadap turunnya penghasilan si pemegang hak (Maria S.W.

Sumardjono, 2007:81).

Penentuan akhir besarnya ganti kerugian haruslah dicapai secara

musyawarah antara pemegang hak dan instansi yang memerlukan tanah

tersebut.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah



Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disamping kerugian

yang bersifat fisik, ganti rugi meliputi pula kerugian yang bersifat non fisik


commit to user

24

sebagai akibat dari pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah,

bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah,

yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat

kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Dengan kata

lain ganti rugi akibat pengadaan tanah tidak boleh menjadikan pihak yang

melepaskan hak atas tanah menjadi lebih miskin atau kehidupan

ekonominya lebih merosot dari pada sebelum terkena pengadaan tanah.

Kerugian yang bersifat nonfisik meliputi hilangnya pekerjaan, bidang

usaha, sumber penghasilan, dan sumber pendapatan lain yang berdampak

terhadap penurunan tingkat kesejahteraan seseorang. Alternatif ganti

keruginnya antara lain meliputi penyediaan lapangan kerja pengganti,

bntuan pelatihan, dan fasilitas kredit. Ganti kerugian nonfisik bersifat

komplementer terhadap ganti kerugian yang bersifat fisik (Maria S.W.

Sumardjono, 2007:103).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah



Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terdapat lembaga baru

yaitu lembaga atau tim penilai yang profesional dan independen untuk

menentukan nilai atau harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna

tercapainya kesepakatan atas besarnya ganti rugi. Lembaga ini tidak terdapat

dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.

5. Tinjauan Tentang Prosedur Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia telah di atur

sebelumnya di dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 kemudian

diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah



Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengandung

maksud dari pengadaan tanah, bentuk pengadaan tanah, tata cara serta


commit to user

25

pelaksanaannya. Sehingga legitimasi hukum tentang pengadaan tanah di

Indonesia sudah barang tentu ada dan dapat digunakan sebagai pedoman kita

dalam pengadaan untuk kepentingan umum.

Pada dasarnya hanya berkisar pada tiga permasalah pokok mengenai

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu: batasan atau defenisi

kepentingan umum, mekanisme penaksiran harga tanah dan ganti kerugian,

serta tata cara pengadaan tanah yang harus ditempuh. Sehingga dapat kita

pahami bagaimana pengadaan tanah di Indonesia yang dilakukan oleh

Pemerintah (Eksekutif atau Menteri Agraria atau BPN) yang merupakan

lembaga yang sangat berperan penting terhadap pengadaan tanah untuk

kepentingan umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diuraikan di dalam pasal 5


Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah sebagai berikut :

a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, (di atas tanah, di ruang atas tanah,

ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran

pembuangan air dan sanitasi.

b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya.

c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal.

d. Fasilitas keamanan umum, seperti tanggal penanggulangan bahaya banjir,

lahar dan lainnya.

e. Tempat pembuangan sampah.

f. Cagar alam dan cagar budaya.

g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Sehingga jelas bahwa apa saja tanah-tanah yang dimaksudkan dapat

dijadikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan tanah, yang jelasnya

fungsi dari tanah tersebut di lakukan pengadaan adalah merupakan tujuan

untuk kepentingan umum, bermanfaat untuk umum, serta tidak merugikan bagi

umum.


commit to user

26

Oleh karena itu diterbitkannya Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun

2007 tentang Ketentuan Pelaksaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang

perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

Adapun tata cara pengadaan tanah dalam Peraturan Kepala BPN Nomor

3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Untuk memperoleh tanah, instansi pemerintah harus menyusun

proposal rencana pembangunan, paling lambat satu tahun sebelumnya yang

berisi uraian tentang: maksud dan tujuan, letak dan lokasi, luasan tanah,

suber dana dan analisis kelayakan lingkungan. Dalam menentukan letak

dan luasan tanah yang diperlukan pemerintah dapat meminta pertimbangan

Badan Pertanahan Nasional. Pembuatan proposal ini hanya digunakan

apabila pembangunan tersebut ditujukan untuk fasilitas keselamatan umum

dan penanganan bencana yang bersifat mendesak. Untuk pembangunan

yang menyangkut kepentingan umum yang lain tidak diperlukan adanya

proposal rencana pembangunan ini.

b. Tahap Penetapan Lokasi

Berdasarkan proposal rencana pembangunan, instansi pemerintah

yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi yang

akan dikaji oleh Bupati atau Walikota atau Gubernur berdasarkan

pertimbangan tata ruang, penatagunaan tanah, sosial-ekonomi, lingkungan,

penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah.

Permohonan penetapan lokasi yang lokasinya terletak di dua

Kabupaten atau Kota atau lebih dalam satu Provinsi ditujukan kepada

Gubernur, permohonan lokasi yang lokasinya terletak di dua Provinsi atau

lebih ditujukan kepada Kepala BPN (Maria S.W. Sumardjono, 2008: 289).

c. Pembentukan panitia pengadaan tanah (P2T)

P2T menurut daerah atau wilayah dibedakan menjadi 3, antara lain:


commit to user

27

1) P2T Kabupaten atau Kota yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau

Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dengan anggota paling banyak sembilan orang.

P2T Kabupaten atau Kota bertugas:

a) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat

b) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,

tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang

haknya akan dilepaskan atau diserahkan

c) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang

haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang

mendukungnya

d) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi

e) Menerima hasil penilaian harga tanah, bangunan, tanaman, dan benda-

benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim

Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai

bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan

tanah

f) mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi

pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk

atau besarnya ganti rugi

g) menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan

dilepaskan atau diserahkan

h) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik

i) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak

j) mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas

pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang

memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota, dan

k) menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian

pengadaan tanah kepada Bupati atau Walikota atau Gubernur untuk


commit to user

28

wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak

tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

2) P2T Provinsi, jika tanah terletak di dua Kabupaten atau Kota atau lebih

dalam satu Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

P2T Provinsi bertugas:

a) Memberikan pengarahan, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan

pengadaan tanah di Kabupaten atau Kota

b) Mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan

tanah di Kabupaten atau Kota

c) Memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk pengambilan

keputusan penyelesaian bentuk atau besarnya ganti rugi yang diajukan

oleh Bupati atau Walikota, dan

d) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan

tanah di Kabupaten atau Kota.

3) P2T Nasional, jika tanah terletak di dua provinsi atau lebih yang

dibentuk dengan Keputusan Mendagri.

P2T Nasional bertugas:

a) Memberikan pengarahan, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan

pengadaan tanah di Provinsi atau di Kabupaten atau Kota

b) Mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan

tanah di Provinsi atau di Kabupaten atau Kota

c) Menentukan atau menetapkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten

atau Kota untuk melaksanakan tugas pengadaan tanah di Kabupaten

atau Kota masing-masing

d) Memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk pengambilan

keputusan penyelesaian bentuk atau besarnya ganti rugi yang diajukan

oleh Bupati, Walikota atau Gubernur, dan

e) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan

tanah di Provinsi atau di Kabupaten atau Kota.


commit to user

29

d. Penyuluhan

P2T bersama instansi yang memerlukan tanah melaksanakan

penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan

kepada masyarakat dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik

tanah. Penyuluhan dilaksanakan di tempat yang ditentukan dalam surat

undangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten atau Kota,

dan dalam pelaksanaannya dipandu Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten atau

Kota

e. Identifikasi dan Inventarisasi

Jika rencana pembangunan diterima masyarakat, dilakukan

identifikasi dan inventarisasi berkenaan dengan pengukuran bidang tanah

dan atau bangunan dan lain-lain (terdiri dari 8 aspek). Hasil pelaksaan

identifikasi dan inventarisasi berkenaan dengan pengukuran bidang tanah

dan atau bangunan dan pemetaan bidang tanah dan atau bangunan dan

keliling batas bidang tanah dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah.

Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi terkait enam aspek lainnya

dituangkan dalam bentuk daftar yang memuat berbagai keterangan

berkenaan dengan subyek dan obyek.

Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut selanjutnya oleh Panitia

Pengadaan Tanah Kabupaten atau Kota diumumkan di Kantor Desa atau

Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota, melalui website selama

7 (tujuh) hari, atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan

guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk

mengajukan keberatan. Apabila keberatan tersebut mengenai sengketa

kepemilikan, atau penguasaan maupun penggunaan tanah, bangunan,

tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan

Tanah Kabupaten atau Kota mengupayakan penyelesaian melalui

musyawarah.


commit to user

30

f. Penunjukan Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah

Penilaian harga tanah dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah.

Jika di Kabupaten atau Kota belum ada Lembaga Penilai Harga Tanah,

penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah yang keanggotaannya

terdiri dari lima unsur yang dibentuk Bupati atau Wali Kota atau Gubernur,

antara lain.

1) Unsur instansi yang membidangi bangunan atau tanaman

2) Unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional

3) Unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

4) Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah

5) Akademisi yang mampu menilai harga tanah, bangunan, tanaman, dan

benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

g. Penilaian

Penilaian harga tanah oleh Tim Penilai Harga Tanah didasarkan pada

NJOP atau nilai nyata dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan

dapat berpedoman pada 6 variabel yakni lokasi, letak tanah, status tanah,

peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan RT atau RW,

sarana dan prasarana, dan faktor-faktor lain. Sedangkan penilaian harga

bangunan, tanaman, dan benda-benda lain dilakukan oleh instansi terkait.

Hasil penilaian diserahkan kepada P2T untuk digunakan sebagai dasar

musyawarah.

h. Musyawarah

Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas

tanah bersama panitia dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Atau

dengan cara lain kesepakatan dianggap telah tercapai bila 75% luas tanah

telah diperoleh atau 75% pemilik telah menyetujui bentuk dan besarnya

ganti rugi. P2T Kabupaten atau Kota membuat berita acara hasil

pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk dan atau besarnya ganti rugi


commit to user

31

yang ditanda tangani seluruh anggota P2T, instansi pemerintah yang

memerlukan tanah dan para pemilik.

i. Putusan P2T tentang bentuk dan atau besarnya ganti rugi

Keputusan mengenai bentuk atau besarnya ganti rugi dan Daftar

Nominatif Pembayaran Ganti Rugiditerbikan oleh P2T berdasarkan

muyawarah mengenai proposal pembangunan telah mendapat persetujuan

masyarakat, serta didasarkan pada Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau

Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti Rugi.

Pemilik yang berkeberatan terhadap putusan P2T dapat mengajukan

keberatan disertai alasannya kepada Bupati, atau Walikota atau Gubernur

atau Mendagri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

j. Pembayaran ganti rugi

Yang berhak menerima ganti rugi adalah:

1) Pemegang hak atas tanah

2) Nazir untuk tanah wakaf

3) Ganti rugi tanah untuk HGB atau HP yang diberikan atas tanah HM atau

HPL diberikan kepada pemegang HM atau HPL.

4) Ganti rugi bangunan, tanaman, atau benda-benda yang ada diatas tanah

HGB atau HP yang diberikan diatas tanah HM atau HPL diberikan

kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda-benda tersebut.

k. Pelepasan hak

Pada saat ganti rugi dalam bentuk uang diterima, yang berhak

menerima membuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak, diikuti

dengan pembuatan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak

Atas Tanah atau Penyerahan Tanah oleh P2T. Kemudian penerima ganti

rugi menyerahkan dokumen asli yang diperlukan dan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten atau Kota mencatat hapusnya hak atas tanah yang

dilepaskan.


commit to user

32

l. Pengurusan hak atas tanah

P2T melakukan pemberkasan dokumen yang dilampirkan pada Berita

Acara Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk diserahkan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan. Kemudian instansi pemerintah yang memerlukan

tanah mengajukan permohonan hak atas tanah.

m. Pelaksanaan pembangunan fisik dapat dimulai setelah pelepasan hak atas

tanah dan atau bangunan dan atau tanaman atau telah dititipkannya ganti

rugi di Pengadilan Negeri setempat

n. Evaluasi dan Supervisi

B. Kerangka Pemikiran

Ragaan 1 Kerangka pemikiran

Pengadaan Tanah Untuk Tol Solo-Ngawi di Karanganyar 1. Prosedur 2. Musyawarah 3. Ganti rugi

1. Konsep a. HMN b. Fungsi sosial HAT

2. Peraturan perundang-undangan a. UUPA b. Perpres No.36 Tahun 2005 jo

Perpres No.65 Tahun 2006 c. Peraturan Kepala BPN No. 3

Tahun 2007

Peristiwa hukum 1. Prosedur 2. Musyawarah 3. Ganti rugi

Kesimpulan Ada atau tidak prinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk Tol Solo-Ngawi di Karanganyar


commit to user

33

Menurut ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

hasil amandemen keempat dinyatakan bahwa: ”bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untaian kata ini mengandung

makna bahwa di dalamnya memberikan kekuasaan pada negara untuk

mengatur sumber daya alam yang terkandung di wilayah negara kesatuan

Republik Indonesia yang diabdikan bagi kesejahteraan segenap rakyat

Indonesia.

Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara yang termuat dalam

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya hak menguasai oleh Negara juga harus

memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Fungsi sosial hak atas tanah

yang dimiliki oleh setiap pemilik tanah perlu diperhatikan oleh

pemerintah.

Kepemilikan tanah sangat dihargai di Indonesia. Hal tersebut

terbukti dari banyaknya undang-undang yang mengatur tentang

kepemilikan tanah. Perlidungan yang diberkan pemerintah tersebut

merupakan wujud bahwa pemerintah sangat menghargai pemilikan tanah

di Indonesia.

Penghargaan terhadap kepemilikan tanah tersebut harus

dilaksanakan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan

proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar.

Pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan

umum, yaitu pembanguan jalan tol harus sesuai dengan prinsip-prinsip

penghormatan hak atas tanah. Dalam konsep penguasaan tanah oleh negara

serta fungsi sosial hak atas tanah untuk pembangunan jalan tol di

Kabupaten Karanganyar yang akan dibahas oleh penulis adalah prosedur,

dan musyawarah serta proses penentuan ganti rugi, apakah proses tersebut


commit to user

34

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

belum.

Dalam pengadaan tanah untuk pembagunan jalan tol Solo-Ngawi

bagaimana penerapan prinsip penghormatan hak atas tanah, apakah sudah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.


commit to user

35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar

Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh

tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan

umum. Sedangkan hak atas tanah yang dimiliki seseorang sesuai dengan

hukum tanah nasional dilindungi dari gangguan pihak lain tanpa alas hak

yang sah, dalam segala bentuk (fisik maupun nonfisik). Demikian juga hak

atas tanah seseorang tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang dan

secara melawan hukum, termasuk oleh penguasa. Berkenaan dengan

pengambialalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum, Pengadaan tanah

di Indonesia telah ada dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Land Acquisition in Developing Countries is an important work. It provides a comprehensive survey of the land acquisition techniques used by developing countries and an analysis of their operations, by a person with comprehensive vision of both the developing and the developed worlds. (Allan J. Berlowitz, 1986, 850)

Seperti pada jurnal Allan J. Berlowitz proses pengadaan tanah

merupakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah

melakukan tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

jalan tol Solo-Ngawi sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun

2007 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005




commit to user

36

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar antara lain

sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Instansi pemerintah yang dalam proses pembangunan jalan tol Solo-

Ngawi dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat

Jenderal Bina Marga menyusun proposal rencana pembangunan, yang

berisi uraian tentang tujuan pembangunan jalan tol Solo-Ngawi, lokasi

pembangunan jalan tol, luasan tanah yang digunakan untuk pembangunan

jalan tol, sumber dana yang digunakan dan analisa kelayakan lingkungan

(Amdal).

Dalam proposal pembangunan jalan tol Solo-Ngawi ini diuraikan

tujuan pembangunan jalan tol adalah untuk meningkatkan perekonomian,

menghubungkan antar kawasan dan mengatasi masalah kemacetan lalu

linas, meningkatkan aksebilitas dan mobilitas, mengurangi biaya

transportasi, meningkatkan integrias sosial dan ineraksi regional,

mendorong perkembangan wilayah, mendorong perkembangan dan

pertumbuhan sektor industri dan pariwisata, meningkatkan lapangan

pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Pada proposal ini juga dijelaskan mengenai sumber dana. Alokasi

dana pada APBN tahun 2010 untuk pengadaan tanah ini adalah sebesar

Rp.67.906.659.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam

Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berdasarkan DIPA

Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0553/033-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember

2009, Revisi I DIPA Tahun 2010 Nomor: 0553/033-04.1/-/2010 Tanggal 7

Juni 2010 dan Revisi II DIPA Tahun 2010 Nomor: 0553/033-04.1/-/2010

Tanggal 24 Agustus 2010.


commit to user

37

2. Tahap Penetapan Lokasi

Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Marga

mengajukan proposal ke Gubernur Jawa Tengah berdasarkan

pertimbangan Tata Ruang, penatagunaan ruang, sosial-ekonomi,

lingkungan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. Dalam proses

pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi yang melipui

Kabupaten Boyolali, dan Kabupaen Karanganyar sepanjang kurang lebih

29KM dibagi menjadi dua seksi, antara lain sebagai berikut:

• Seksi I (Boyolali-Karanganyar) STA : 0+000 – 12+800 di tambah

dengan interchange dan overpass ± 2,25KM

• Seksi II (Karanganyar-Sragen) STA : 12+800 – 25+100 di tambah

dengan interchange dan overpass ± 2,1KM

Dengan rincian sebagai berikut:

o Untuk Kabupaten Boyolali mencakup 2 (dua) kecamatan, yang

terdiri dari 10 (sepuluh) desa atau kelurahan.

o Untuk Kabupaten Karanganyar mencakup 3 (tiga) kecamatan, yang

terdiri dari 9 (sembilan) desa atau kelurahan.

o Untuk Kodya Surakarta mencakup 1 (satu) wilayah kecamatan, yang

terdiri dari 1 (satu) desa atau kelurahan.

Lokasi yang terkena proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten

Karanganyar meliputi 3 (tiga) Kecamatan, termasuk di dalamnya 9

(Sembilan) Desa, yaitu:


commit to user

38

Tabel 1 Lokasi Terkena Pembangunan Jalan Tol Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Desa Jumlah Bidang Luas tanah terkena pembangunan tol (m2)

Kebakkramat Waru 203 176.622Kebak 150 86.966Kemiri 247 142.369

Gondangrejo

Karangturi 128 198.441Wonorejo 312 193.367

Jeruk Sawit 153 225.513Jatikuwung 170 98.945

Colomadu Ngasem 82 57.952Klodran 11 6.214

Jumlah 1456 1.186.389Sumber: Kantor BPN Kabupaten Karanganyar

3. Tahap Tata Cara Pengadaan Tanah

a. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi pelaksanaan

pembangunan untuk jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar

didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 590/37

Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten

Karanganyar Tanggal 8 Januari 2010, dengan 7 (tujuh) orang anggota dan

12 (dua belas) anggota tidak tetap, yaitu:

Table 2 Susunan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol.

No. NAMA JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

1 Drs. Kastono DS, MM Sekretaris Daerah Ketua merangkap

Anggota

2 Drs. Margito, MM Asisten Pemerintahan Wakil Ketua merangkap Anggota

3 ……………………..Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Sekretaris merangkap Anggota

4 Ir. Didik Joko Kepala DPU Anggota


commit to user

39


KEDUDUKAN DALAM PANITIA

Bakdono, M.Si

5 Ir. Siti Maesyaroch, M.Si

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan

Anggota

6 Drs. Wahyu Widiyanto, MM

Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Karanganyar

Anggota

7 Suprapto, SH.,MM Kepala Bagian Hukum Anggota

8 Nugroho, S.Sos, MM Camat Kebakkramat Anggota Tidak Tetap

9 Suharno, SH. Camat Gondangrejo Anggota Tidak Tetap

10 Eko Budi Hartoyo, SH., MM

Camat Colomadu Anggota Tidak Tetap

11 Suwarto Kepala Desa Waru Kec. Kebakkramat Anggota Tidak Tetap

12 Rukini Kepala Desa Kebak Kec. Kebakkramat Anggota Tidak Tetap

13 Amin Sandimin Kepala Desa Kemiri Kec. Kebakkramat Anggota Tidak Tetap

14 Giyanto Kepala Desa Karangturi Kec. Gondangrejo Anggota Tidak Tetap

15 Suratman Kepala Desa Jeruk Sawit Kec. Gondangrejo Anggota Tidak Tetap

16 Heri Putranto Kepala Desa Jatikuwung Kec. Gondangrejo Anggota Tidak Tetap

17 Suhud Anshori, S.Ag. Kepala Desa wonorejo Kec. Gondangrejo Anggota Tidak Tetap

18 Joko Purnomo, SH.,MM

Plt. Kepala Desa Klodran Kec. Colomadu Anggota Tidak Tetap

19 Joko Slamet Haryadi Kepala Desa Ngasem Kec. Colomadu Anggota Tidak Tetap

Sumber: Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 590/37 Tahun 2010


commit to user

40

Dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 590/37 Tahun

2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar

diuraikan pula tugas dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) adalah sebagai

berikut:

1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat,

2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,

tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang

haknya akan dilepaskan atau diserahkan,

3) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang

haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang

mendukungnya,

4) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi,

5) Menerima hasil penilaian harga tanah dan bangunan dari Lembaga

atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab

menilai bangunan dan tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan

dengan tanah,

6) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi

pemerintah yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah Direktorat

Jenderal Bina Marga dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya

ganti rugi,

7) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan

dilepaskan atau diserahkan,

8) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para

pemilik,

9) Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak,

10) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas

pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang


commit to user

41

memerlukan tanah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina

Marga dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar,

11) Menyampaikan permasalahan diserai pertimbangan penyelesaian

pengadaan tanah kepada Bupati Karanganyar apabila musyawarah

tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan,

12) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi.

b. Penyuluhan, dipimpin oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bersamaan

dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Marga

melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat pembangunan jalan

tol Solo-Ngawi, maksud dan tujuan pembangunan jalan tol Solo-Ngawi

kepada masyarakat dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik

tanah untuk menyerahkan tanahnya.

c. Identifikasi dan Inventarisasi

Rencana pembangunan diterima oleh masyarakat, maka dilakukan

identifikasi dan inventarisasi tanah yang meliputi kegiatan penunjukan

batas, pengukuran bidang tanah atau bangunan, dan lainnya. Hasilnya

dituangkan di dalam peta bidang tanah dan daftar yang memuat berbagai

keterangan berkenaan dengan subjek dan objek oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Karanganyar. Setelah itu, diumumkan di Kantor Desa atau

Kelurahan selama 7 (tujuh) hari, Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota

melalui website selama 7 (tujuh) hari.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis maka hasil dari proses

pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh P2T

mulai tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut:


commit to user

42

Tabel 3 Data Pengadaan Tanah Tahun 2008.

Kecamatan Desa Kebutuhan Tanah (m2)

Jumlah Bidang

Luas (m2)

Jumlah (Rp)

Kebak

Kramat

Waru 176.622 125 122.488 35.319.681.840

Kebak 86.966

Kemiri 142.369 39 30.581 5.754.282.106

Gondang

Rejo

Karangturi 198.441 71 99.642 9.043.117.627

Wonorejo 193.367

Jeruk Sawit 225.513

Jatikuwung 98.945

Colomadu Ngasem 57.952

Klodran 6.214

Jumlah 1.186.389 235 252.711 50.117.081.573Sumber: Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi



Jumlah Bidang

Luas (m2)

Jumlah (Rp)

Kebak

Kramat

Waru 176.622 45 27.498 14.091.372.797

Kebak 86.966

Kemiri 142.369 28 24.017 4.260.525.900

Gondang

Rejo

Karangturi 198.441 4 5.852 1.430.630.260

Wonorejo 193.367 174 99.898 48.125.838.590

Jeruk Sawit 225.513 23 39.502 5.605.685.630

Jatikuwung 98.945 55 31.636 10.093.569.380


Klodran 6.214

Jumlah 1.186.389 329 228.403 83.607.622.557

Sumber: Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi


commit to user

43



Jumlah Bidang

Luas (m2)

Jumlah (Rp)

Kebak

Kramat

Waru 176.622 2 169 46.475.000

Kebak 86.966

Kemiri 142.369 8 5.973 923.170.700

Gondang

Rejo

Karangturi 198.441 2 1.849 130.802.000

Wonorejo 193.367 91 37.710 17.444.517.290

Jeruk Sawit 225.513 16 25.115 4.510.419.540

Jatikuwung 98.945 52 30.243 7.813.279.200


Klodran 6.214

Jumlah 1.186.389 171 101.059 30.868.663.730


Jadi sampai dengan tahun 2010 jumlah tanah yang telah berhasil

diperoleh oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dalam musyawarah dengan

para pemilik, adalah sebagai berikut. Meskipun sampai dengan saat ini

masih ada yang dalam proses pembayaran.

Tabel 6 Data Progres Tanah Sampai Dengan Tahun 2010.

Kecamatan Desa Jumlah Tanah (m2)

Jumlah Bidang

Persentase Luas Jumlah (Rp)

Kebak Kramat

Waru 150.155 172 85.01% 49.457.529.638

Kebak - 0 0% -

Kemiri 60.571 75 42.55% 10.937.978.706

Gondang Rejo

Karangturi 107.343 77 54.09% 10.604.549.887

Wonorejo 137.608 265 71.16% 65.570.355.880

Jeruk Sawit 64.617 39 28.65% 10.116.105.170

Jatikuwung 61.879 107 62.54% 17.906.848.580

Colomadu Ngasem - 0 0% -

Klodran - 0 0% -Jumlah 582.173 735 48.54% 164.593.367.861



commit to user

44

Menurut data yang diperoleh penulis sisa tanah yang belum

diselesaikan proses musyawarahnya maupun belum dilakukan

musyawarah seperti pada Desa Kebak Kecamatan Kebak Kramat, Desa

Ngasem dan Klodran Kecamatan Colomadu akan diselesaikan pada tahun

2011. Adapun rencana pengadaan tanah pada tahun 2011 adalah sebagai

berikut.

Tabel 7 Data Rencana Pengadaan Tanah Tahun 2011.

Kecamatan Desa Jumlah

Tanah (m2)Jumlah Bidang

Jumlah (Rp)

Kebak

Kramat

Waru 26.467 31 4.498.770.380

Kebak 86.966 150 10.012.735.892

Kemiri 81.798 172 12.510.783.643

Gondang

Rejo

Karangturi 91.098 51 12.724.318.000

Wonorejo 55.759 56 13.291.034.100

Jeruk Sawit 160.896 114 11.528.056.900

Jatikuwung 37.066 63 5.093.452.000

Colomadu Ngasem 57.952 82 8.692.800.000

Klodran 6.214 11 3.525.703.015

Jumlah 604.216 730 81.877.653.930


Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, panitia

pengadaan tanah dirasakan perlu membentuk satuan tugas yang dibentuk

langsung oleh ketua panitia pengadaan tanah.

Satuan tugas yang pertama adalah satuan tugas identifikasi dan

verifikasi. Satuan tugas ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di

Kabupaten Karanganyar Nomor 590/17 Tahun 2010.


commit to user

45

Adapun susunan satuan tugas identifikasi dan verifikasi pengadaan

tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk jalan tol Solo-Ngawi di

Kabupaten Karanganyar yaitu:

Tabel 8 Susunan Satgas Identifikasi dan Verifikasi Pengadaan Tanah.


KEDUDUKAN DALAM SATGAS

1 Kelik Budiyono, A.Ptnh, MM

Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Koordinator

2 Sudarmanto, S.SiT, MM


Anggota

3 Bayu Indarto, S.SiT


Anggota

4 Duddy Prihanto Eko Saputra


Anggota

Sumber: Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Karanganyar Nomor 590/17 Tahun 2010

Satuan tugas ini bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten

Karanganyar melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pengadaan

Tanah Kabupaten Karanganyar. Tugas dari satuan tugas identifikasi dan

verifikasi adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan identifikasi mengenai bidang tanah yang haknya akan

dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya.

2) Melaksanakan verifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan haknya

terkait dengan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan

pembangunan untuk jalan tol Solo-Ngawi.


commit to user

46

3) Merumuskan dan menyampaikan bahan hasil identifikasi dan verifikasi.

4) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan proses identifikasi

dan verifikasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

jalan tol Solo-Ngawi.

Susunan satuan tugas yang kedua adalah satuan tugas inventarisasi

pembantu panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan

tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar. Satuan tugas ini dibentuk

berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten

Karanganyar Nomor 590/13 Tahun 2010, yaitu:

Tabel 9 Susunan Satgas Inventarisasi Pembantu Panitia Pengadaan Tanah.



1 Sudina, BA Kasubsi PTP Kantor Pertanahan Koordinator

2 Ir. Hermanto Basuki, MM

Kasi Pengembangan Hutan Rakyat Dinas Pertanahan Anggota

3 Mulyanto Staf Subdin Ciptakarya CPU Anggota

4 Suhardi Staff Kantor Pertanahan Anggota

5 Ismanto Staf Bag. Pemerintahan Umum Anggota


Tugas dari satuan tugas inventarisasi pembantu panitia pengadaan

tanah adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,

tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang

haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

2) Memasang hasil pengumuman penelitian dan inventarisasi.


commit to user

47

3) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan inventarisasi

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan tol Solo-Ngawi.

Susunan satuan tugas yang ketiga adalah satuan tugas sekretriat

pembantu panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan

tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar. Satuan tugas ini dibentuk

berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten

Karanganyar Nomor 590/13 Tahun 2010, yaitu:

Tabel 10 Susunan Satgas Sekretariat Pembantu Panitia Pengadaan Tanah.



1 Maryono, S.Sos, M.M

Kasubbag Pertanahan dan Ketertiban Setda Kab. Karanganyar Koordinator

2 Aris W Budiharjo, SH Kasi HAT Kantor Pertanahan Anggota

3 Ir. Suharsono, M.Si

Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Anggota

4 Bambang SN, SIP Staf Bagian Pemerintahan Umum Anggota


Tugas dari satuan tugas sekretariat pembantu panitia pengadaan

tanah adalah sebagai berikut:

1) Membantu pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang berkaitan

dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi.

2) Menyiapkan rapat-rapat panitia pengadaan tanah.

3) Membantu menyelenggarakan ketatausahaan atau administrasi panitia

pengadaan tanah.


commit to user

48

4) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kesekretariatan

dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan jalan

tol Solo-Ngawi.

d. Penunjukan Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah

Penilaian harga tanah dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah.

Jika di Kabupaten atau Kota belum ada Lembaga Penilai Harga Tanah,

penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah yang keanggotaannya

terdiri dari lima unsur yang dibentuk Bupati atau Wali Kota atau Gubernur

DKI. Dalam pembangunan jalan tol Solo-Ngawi, Penilaian harga tanah

dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah yaitu oleh PT. Wadantra

Nilaitama.

e. Penilaian

Penilaian harga tanah yang dilakukan lembaga penilai harga tanah

dilakukan dengan melihat NJOPnya atau nilai nyata dengan

memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan berpedoman terhadap 6 (enam)

variabel yakni lokasi, letak tanah, RT atau RW, sarana dan prasarana, dan

faktor-faktor lainnya. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Wadantra

Nilaitama yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Apprasial tentang

Laporan Akhir Penilaian Harga Tanah Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi

Kabupaten Karanganyar Nomor File 089.B/P-OTDA/WAN/XII-07 tanggal

17 Desember 2007.

Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

Kepentingan Umum Kabupaten Karanganyar telah mengadakan

musyawarah dengan warga terkena proyek pembangunan jalan tol Solo-

Ngawi di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo pada tanggal Dua

puluh delapan bulan Agustus tahun Dua ribu delapan (28-08-2008)

mengenai pemberitahuan hasil tim penilaian harga tanah.


commit to user

49

Klasifikasi tim penilaian terdiri dari beberapa kelompok:

1) Kelompok IA Nomor Bidang 35, 37, 39-46

2) Kelompok IIA Nomor Bidang 19, 27-29, 33-34, 36,38

3) Kelompok IIIA Nomor Bidang 6-7, 15-17, 20-22, 24-26, 207, 218-220,

224-227, 231-238, 241-249, 253-254,

259, 272

4) Kelompok IVA Nomor Bidang 8-14, 18, 23, 30-32, 48-77

5) Kelompok VA Nomor Bidang 78-94

6) Kelompok IB Nomor Bidang 95-118

7) Kelompok IIB Nomor Bidang 158-163, 165-168, 171-172, 179-181,

188

8) Kelompok IIIB Nomor Bidang 119-157, 164, 169-170, 173-178, 182-

187, 189-217, 221-223, 228-230, 239,

240, 250, 252, 255-258, 260-271

9) Kelompok IVB Nomor Bidang 273-279, 281-285, 288

Klasifikasi nilai ganti rugi permintaan penawaran hasil kelompok:

1) Kelompok IA : Rp. 5.000.000,-/m2

2) Kelompok IIA : Rp. 4.000.000,-/m2

3) Kelompok IIIA : Rp. 3.000.000,-/m2

4) Kelompok IVA : Rp. 2.500.000,-/m2

5) Kelompok VA : Rp. 2.500.000,-/m2

6) Kelompok VIA (kas desa)

7) Kelompok IB : Rp. 2.000.000,-/m2

8) Kelompok IIB : Rp. 3.000.000,-/m2

9) Kelompok IIIB : Rp. 3.000.000,-/m2

10) Kelompok IVB : Rp. 3.500.000,-/m2

Klasifikasi nilai ganti rugi penawaran pertama oleh lembaga penilai

harga tanah:

1) Kelompok IA : Rp. 750.000,-/m2

2) Kelompok IIA : Rp. 450.000,-/m2


commit to user

50

3) Kelompok IIIA : Rp. 350.000,-/m2

4) Kelompok IVA : Rp. 250.000,-/m2

5) Kelompok VA : Rp. 150.000,-/m2

6) Kelompok VIA (kas desa)

7) Kelompok IB : Rp. 225.000,-/m2

8) Kelompok IIB : Rp. 200.000,-/m2

9) Kelompok IIIB : Rp. 175.000,-/m2

10) Kelompok IVB : Rp. 125.000,-/m2

Klasifikasi nilai ganti rugi penawaran pada tahun 2009 dalam

musyawarah harga tanah tanggal Dua puluh Sembilan bulan April tahun

Dua ribu Sembilan (29-04-2009) oleh lembaga penilai harga tanah:

1) Kelompok IA : Rp. 800.000,-/m2



4) Kelompok IVA : Rp. 300.000,-/m2

5) Kelompok VA : Rp. 175.000,-/m2

6) Kelompok IB : Rp. 250.000,-/m2

7) Kelompok IIB : Rp. 225.000,-/m2

8) Kelompok IIIB : Rp. 200.000,-/m2

9) Kelompok IVB : Rp. 150.000,-/m2

Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

Kepentingan Umum Kabupaten Karanganyar telah mengadakan

musyawarah dengan warga terkena proyek pembangunan jalan tol Solo-

Ngawi di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat pada tanggal Dua puluh

lima bulan Juli tahun Dua ribu delapan (25-07-2008) mengenai

pemberitahuan hasil tim penilaian harga tanah.

Klasifikasi tim penilaian terdiri dari beberapa kelompok:

1) Kelompok I Nomor Bidang 12-13

2) Kelompok II Nomor Bidang 19-11, 14-70, 96-101


commit to user

51

3) Kelompok III Nomor Bidang 1-8, 71-95

Klasifikasi nilai ganti rugi penawaran pertama oleh lembaga penilai

harga tanah:

1) Kelompok IA : Rp. 60.000,-/m2



f. Musyawarah

Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara

musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas

tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.

Kesepakatan dalam musyawarah dianggap telah tercapai bila 75% luas

tanah telah diperoleh atau 75% pemilik telah menyetujui bentuk dan

besarnya ganti rugi. P2T Kabupaten atau Kota membuat berita acara hasil

pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk dan atau besarnya ganti

rugi yang ditanda tangani seluruh anggota P2T, instansi pemerintah yang

memerlukan tanah dan para pemilik.

Land acquisition involves the compulsory taking of land, often against the will of the land owners. The law in Malaysia requires the state to pay compensation adequately, however, adequate compensation is not defined in the statute. Historically, the courts seem to have succumbed to the pretense that the adequacy requirement may be achieved by giving sufficient monetary rewards in exchange. The questions are what monetary quantum is appropriate to constitute the constitutional mandate of adequate compensation; what should be the measure of compensation; what makes compensation adequate, and what are the tests of adequacy? A questionnaire survey was conducted among practicing valuers to discern their views with regard to the above issues. This survey revealed the views that compensation attributes under the stipulated laws are not adequate to fulfill adequate compensation notion under the spirit of Article 13 of Federal Constitution 1957. There is a need to review the heads of compensation structures by incorporating other countries practices such as payment of solatium or premium as over and above total compensation.


commit to user

52

Most of the valuers believed that land acquisition need not necessarily present the best alternative for the government to secure land for development. (Anuar Alias dan Md Nasir Daud, 2006, 326)

Musyawarah yang dilakukan di Negara Malaysia juga melibatkan

para pemilik tanah dan juga sangat memperhatikan ganti rugi yang harus

diberikan pemerinta kepada pemilik tanah. Musyawarah yang dilakukan

pada dasarnya tidak harus menguntungkan pihalk pemerintah tetapi juga

harus memperhatikan pemilik tanah.

Musyawarah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga

dengan para pemilik yang difasilitasi oleh P2T bagi pelaksanaan

pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar telah

berulang kali dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya

kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemegang hak atas

tanah.

Sebagai contoh di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten

Karanganyar yang sampai dengan telah dilaksanakan 2 (dua) kali

muyawarah yaitu tanggal 25 Juli 2008 dan pada tanggal 13 Agustus 2008

yang hanya bertambah 3 (tiga) orang pemilik tanah yang setuju dengan

harga yang ditawarkan oleh Tim Penilai Harga Tanah.

Musyawarah pertama telah dilaksanakan pada tanggal Dua puluh

lima bulan Juli tahun Dua ribu delapan (25-07-2008) telah terjadi tawar

menawar harga tanah antara pihak Direktorat Jenderal Bina Marga dengan

para pemilik tanah sebagai berikut:

Permintaan penawaran hasil kelompok:

1) Kelompok I : Rp. 1.000.000,-/m2

2) Kelompok II : Rp. 1.500.000,-/m2

3) Kelompok III : Rp. 1.500.000,-/m2


commit to user

53

Penawaran pertama pemerintah:

1) Kelompok I : Rp. 60.000,-/m2

2) Kelompok II : Rp. 100.000,-/m2

3) Kelompok III : Rp. 70.000,-/m2


1) Kelompok I : Rp. 1.000.000,-/m2

2) Kelompok II : Rp. 1.400.000,-/m2

3) Kelompok III : Rp. 1.500.000,-/m2

Penawaran kedua pemerintah:

1) Kelompok I : Rp. 70.000,-/m2

2) Kelompok II : Rp. 150.000,-/m2


Dalam musyawarah tersebut belum dicapai kesepakatan harga antara

Direktorat Jenderal Bina Marga dengan para pemilik tanah. Maka

selanjutnya diadakan musyawarah kedua pada tanggal Tiga belas bulan

Agustus tahun Dua ribu delapan (13-08-2008). Dalam musyawarah ini

dilakukan tawar menawar lagi.


1) Kelompok I : Rp. 1.000.000,-/m2

2) Kelompok II : Rp. 1.400.000,-/m2

3) Kelompok III : Rp. 1.500.000,-/m2

Penawaran kedua pemerintah:

1) Kelompok I : Rp. 79.800,-/m2

2) Kelompok II : Rp. 184.300,-/m2


Pada musyawarah yang kedua ini ada tiga orang pemilik tanah yang

setuju dengan penawaran yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Bina

Marga.


commit to user

54

g. Keputusan P2T tentang Bentuk atau Besarnya Ganti Rugi

Bentuk atau besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia

Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi Kabupaten

Karanganyar didapatkan melalui musyawarah harga tanah yang kemudian

dilanjutkan dengan musyawarah kesepakatan harga tanah, yang dihadiri

oleh P2T dan pemilik tanah yang telah setuju pada musyawarah harga

tanah.

Setelah terjadi musyawarah kesepakatan harga tanah antara

direktorat Jenderal Bina Marga dan pemilik tanah kemudian P2T membuat

keputusan tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi parsial tanah,

bangunan, dan tanaman yang kemudian akan diguankan sebagai dasar

untuk pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah.

Pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di desa Kemiri Kecamatan

Kebakkramat Kabupaten Karanganyar keputusan tentang bentuk dan

besarnya ganti rugi dituangkan dalam Surat Keputusan Panitia Pengadaan

Tanah Nomor: 023/KRA/XI/2008 tentang penetapan bentuk dan besarnya

ganti rugi parsial tanah, bangunan dan tanaman untuk kepentingan

pembangunan jalan tol Solo-Ngawi terletak di desa Kemiri Kecamatan

Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

Tabel 11 Besaran Ganti Rugi Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar No. 023/KRA/XI/2008

No. Nama

pemegang HAT

Tanah Bangunan Tanaman

Status Luas yg terkena

(m2)

Harga satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

1 Rewang Hak milik 372 184.300 69.559.600 2 Ny.Karsosadiyo Hak milik 291 184.300 53.631.300 3 Sorejo Hak milik 622 150.000 93.300.000

Jumlah 1.285 215.490.900 Sumber: Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 023/KRA/XI/2008


commit to user

55

Data diatas merupakan bentuk lampiran Surat Keputusan Panitia

Pengadaan Tanah tentang bentuk dan besaran ganti rugi parsial tanah

untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi Desa Kemiri Kecamatan

Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

Sebagai contoh lain berikut merupakan lampiran putusan P2T

tentang bentuk dan besaran ganti rugi di Desa Wonorejo Kecamatan

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

Tabel 12 Besaran Ganti Rugi Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

No. Nama

pemegang HAT

Tanah Bangunan Tanaman Jumlah total penerimaan

(Rp) Status Luas yang

terkena (m2)

Harga satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

1 Mantono Hak milik 3280 200.000 656.000.000 43.376.000 28.905.000 728.281.000

2 Mantono Hak milik 574 200.000 114.800.000 114.800.000 3 Suranti 83.768.000 83.768.000 4 Sunardi 144.405.000 144.405.000 5 Suranto 87.680.000 87.680.000 6 Hari Hartono 265.192.200 265.192.200 7 Sutopo Hak milik 162 200.000 32.400.000 485.000 32.885.000 8 Parinem Hak milik 179 150.000 26.850.000 100.000 26.950.000

Jumlah 4.195 830.050.000 624.421.200 29.490.000 1.483.961.200

Sumber: Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 005C/BA/WRJ/PT/SM-I/XII/2010

h. Pembayaran Ganti Rugi

Proses pembayaran ganti rugi didasarkan pada surat keputusan

panitia pengadaan tanah tentang bentuk dan besaran ganti rugi. Surat

tersebut dibuat oleh panitia pengadaan tanah atas dasar musyawarah yang

sebelumnya telah dilakukan.

Pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pelaksaan

pembangunan jalan tol Solo-Ngawi yang dilaksanakan P2T di Kabupaten

Karanganyar pada umumnya langsung diberikan kepada pemilik tanah

ataupun ahli waris sesuai dengan musyawarah. Pembayaran tersebut


commit to user

56

umumnya disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat agar memenuhi syarat

transparan dalam pembayaran ganti rugi.

Tabel 13 Data Ganti Rugi Yang Sudah Dibayar Sampai Tahun 2010.

Kecamatan Desa Jumlah

Tanah (m2)Jumlah Bidang

Persentase Luas

Jumlah (Rp)

Kebak

Kramat

Waru 150.155 172 85.01% 49.457.529.638

Kebak - 0 0% -

Kemiri 60.571 75 42.55% 10.937.978.706

Gondang

Rejo

Karangturi 107.343 77 54.09% 10.604.549.887

Wonorejo 137.608 265 71.16% 65.570.355.880

Jeruk Sawit 64.617 39 28.65% 10.116.105.170

Jatikuwung 61.879 107 62.54% 17.906.848.580

Colomadu Ngasem - 0 0% -

Klodran - 0 0% -

Jumlah 582.173 735 48.54% 164.593.367.861


i. Pelepasan Hak

Pemilik hak atas tanah membuat surat pernyataan pelepasan atau

penyerahan hak, diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pembayaran

Ganti Rugi dan Pelepasan Hak atas Tanah atau Penyerahan Tanah oleh

P2T, dengan catatan bahwa pemilik hak atas tanah telah menerima uang

ganti rugi atau berupa lainnya. Pembuatan surat pernyataan pelepasan hak

oleh pemilik tanah digunakan sebagai bukti bahwa pmilik telah benar-

benar menyerahkan hak atas tanahnya kepada Direktorat Jenderal Bina

Marga selaku pihak yang membutuhkan tanah dan pemilik tanah telah

mendapatkan ganti rugi yang telah disepakati.


commit to user

57


commit to user

58


commit to user

59


commit to user

60


commit to user

61


commit to user

62

j. Pengurusan Hak Atas Tanah

Pengurusan hak atas tanah yang dimaksud adalah pemberkasan

dokumen yang telah dilampirkan di dalam Berita Acara Pelaksanaan

Pengadaan Tanah, untuk diserahkan kepada pihak yang berkepentingan

baik kepada Direktorat Jenderal Bina Marga selaku pemohon hak atas

tanah, Kantor Pertanahan, dan Bupati.

k. Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan setelah pelepasan hak atas

tanah, bangunan, dan tanaman atau telah dititipkannya ganti tugi di PN

setempat. Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan dengan

diterbitkannya keputusan Bupati.

Pada dasarnya prosedur yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan prosedur pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,

yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana


Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang pelaksanaanya.

B. Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah dalam Proses Pengadaan

Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten

Karanganyar

Prinsip penghormatan hak atas tanah merupakan hal yang penting

dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adanya prinsip

penghormatan hak atas tanah merupakan wujud perlindungan undang-undang

terhadap warga masyarakat dari kemungkinan terjadinya kesewenang-

wenangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia.

Prinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan jalan tol Solo-

Ngawi diwujudkan pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan menjalankan


commit to user

63

proses pengadaan tanah yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36

Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum.

Hal tersebut dapat dilihat mulai dari adanya penyuluhan oleh Panitia

Pengadaan Tanah pembangunan jalan tol Solo-Ngawi bersama dengan

Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai pihak yang membutuhkan tanah yang

telah dilakukan sebelum terjadi proses musyawarah. Penyuluhan tersebut

dilakukan untuk memberitahu masyarakat, dalam hal ini pemilik tanah

tentang manfaat serta maksud dan tujuan pembangunan jalan tol Solo-Ngawi.

Setelah dilaksanakannya proses penyuluhan, Panitia Pengadaan Tanah

(P2T) pembangunan jalan tol Solo-Ngawi selanjutnya melakukan proses

musyawarah. Musyawarah dilakukan sampai dengan adanya kesepakatan

antara pihak Direktorat Jenderal Bina Marga dengan para pemilik tanah.

Musyawarah yang sampai terjadi 2 (dua) kali seperti terjadi di Desa

Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Musyawarah

tersebut terjadi pada tanggal 25 Juli 2008 dan 13 Agustus 2008. Pada

musyawarah pertama yang diadakan Panitia Pengadaan Tanah untuk

pembangunan jalan tol Solo-Ngawi belum terjadi kesepakatan antara pihak

Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai pihak yang membutuhkan tanah

dengan warga Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

sebagai para pemilik tanah, karena harga tanah yang ditawarkan oleh

pemerintah dianggap terlalu rendah. Selanjunya diadakan musyawarah yang

kedua yang kemudian disetujui oleh 3 (tiga) pemilik tanah.

Setelah adanya musyawarah, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) kembali

memusyawarahkan kesepakatan harga yang telah disepakati pihak Direktorat

Jenderal Bina Marga sebagai pihak yang membutuhkan tanah dan warga Desa

Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sebagai para


commit to user

64

pemilik tanah pada tanggal 13 Agustus 2008. Musyawarah tersebut diadakan

tanggal 28 November 2008 yang juga dihadiri oleh Pejabat Pembuat

Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi dan Panitia Pengadaan

Tanah (P2T) Jalan Tol Solo-Ngawi selaku wakil dari pemerintah. Pada

musyawarah tersebut juga dilaksanakan penandatanganan berita acara

musyawarah kesepakatan harga.

Dibentuknya Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah jalan tol

Solo-Ngawi dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pembangunan jalan

tolSolo-Ngawi bisa dilaksanakan dengan lebih efektif, terkoordinasi serta bisa

menjadi jembatan penghubung daerah dan pusat sehingga bisa dilaksanakan

secara cepat, transparan dengan memperhatikan aspek hukum serta prinsip

penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah.

Setelah terjadi musyawarah kesepakatan harga tanah, Panitia Pengadaan

Tanah (P2T) kemudian menerbitkan surat keputusan tentang bentuk dan

besarnya ganti rugi parsial tanah, bangunan dan tanaman yang kemudian

digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Dalam pembuatan surat

keputusan tersebut Panitia Pengadaan Tanah (P2T) juga melibatkan pemilik

tanah yang setuju untuk menandatangani lampiran surat keputusan tentang

bentuk dan besarnya ganti rugi.

Penerbitan surat keputusan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi

parsial tanah, bangunan dan tanaman oleh panitia pengadaan tanah kemudian

juga digunakan sebagai dasar pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah.

Turut dilibatkannya para pemilik tanah dalam proses-proses pengadaan

tanah untuk kepentingan umum seperti dalam proses musyawarah, proses

pembuatan berita acara kesepakatan harga oleh pemerintah juga merupakan

suatu bukti bahwa pemerintah sangat memperhatikan dan menghormati

seseorang sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah.


commit to user

65

Seringnya dilakukan musyawarah juga menunjukkan adanya

transparansi dan penghormatan pemerintah terhadap prinsip penghormatan

hak atas tanah. Maka pemilik hak atas tanah benar-benar merasa dihargai,

meskipun jumlah nominal harga tanah yang ditawarkan oleh pemerintah

dengan yang diinginkan terpaut sangat jauh.


commit to user

66

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di

Kabupaten Karanganyar telah memenuhi beberapa tahapan seperti yang

diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan

Tanah Demi Kepentingan Umum. Meskipun dalam pelaksanaannya ada

beberapa hal yang kurang sesuai dengan aturan. Seperti pada saat

musyawarah, yang terjadi di Kabupaten Karanganyar proses musyawarah

dilakukan secara berkala. Meskipun tidak 75 % warga yang tanahnya

terkena proyek pemerintah setuju, tetapi proses pengadaan tanah terus

dijalankan.

2. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi telah

memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas

tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya musyawarah yang berulang

kali dilakukan pemerintah seperti yang dilakukan di Desa Kemiri

Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Serta adanya

transparansi dalam proses pembayaran ganti rugi maupun pada saat

musyawarah penentuan harga tanah.

B. Saran

1. Untuk mencegah lamanya waktu yang ditimbulkan dalam pengadaan

tanah, Pemerintah harus lebih memperhatikan prinsip-prinsip

penghormatan terhadap hak atas tanah.


commit to user

67

2. Pemerintah harusnya lebih dahulu memberikan penyuluhan tentang

pentingnya pembangunan yang akan dilaksanakan, agar masyarakat

lebih mudah melepaskan tanahnya.


commit to user

68

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Achmad Rubaie. 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Malang: Bayumedia

Adrian Sutedi. 2007. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar Effendi. 1993. Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanannya. Bandung: Alumni

Bachtiar Effendie.1993. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah. Alumni: Bandung.

Bambang Sunggono. 2006. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Gunanegara. 2008. Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: P.T. Tatanusa,

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUHPerdata. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.

Maria S.W. Sumardjono. 2007. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas

_____________________. 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas.

Soerjono Soekanto.2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Jurnal Hukum:

Allan J. Berlowitz. 1986. Land Acquisition in Developing Countries. Fordham International Law Journal Vol. 10 Issue 4.

Anuar Alias and Md Nasir Daud. Payment Of Adequate Compensation For Land Acquisition In Malaysia. Pacific Rim Property Research Journal, Vol 12, No 3.


commit to user

69

Imam Koeswahyono. Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum. Jurnal Konstitusi

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peratura Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac fileprinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah...

Documents