LAMA (2005 s.d 2012 )BARU ( 2012 - )Perpres 36 / 2005Perpres 65 / 2006Perka BPN 3 / 2007Permendagri 4 / 2007Permenkeu 58 / 2008UU No. 2 / 2012Perpres 71 / 2012Perka BPN 5 / 2012Permendagri .Permenkeu

UNSUR UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENGADAAN TANAH (UNTUK TANAH > 1 HA)

LAMABARU ( 2012 - )Pemerintah (Pusat dan Daerah)Instansi yang membutuhkan tanahPanitia Pengadaan TanahMasyarakat / pemilik tanahPemerintah (Pusat dan Daerah)Instansi yang membutuhkan tanahPemerintah daerah(Tim Kajian) dalam rangka penerbitan SP2LPPihak yang berhak (masyarakat / pemilik tanah- Pelaksanaan pengadaan tanah (Kanwil BPN / Kepala Kantor BPN) - Penyerahan Hasil - Pemantauan & Evaluasi

1.Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan semakin berkembangnya industri, permukiman, pemekaran wilayah menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan kelancaran transportasi jalan utama (primer) dati sentra bahan baku dan industri ke daerah pemasaran.

A. LATAR BELAKANG

2. AKIBATNYA :Tidak tertata dan terarahnya pengaturan lokasi industri yang semata hanya mengikuti/mendekati lokasi dimana tersedia fasilitas jalan utama, yang berakibat kepada menumpuknya volume lalu lintas di suatu tempatMeningkatnya volume lalu lintas jalan raya dan bercampurnya lalu lintas lokal dan regional yang menyebabkan kemacetan pada ruas jalan utama (arteri)Sulitnya merencanakan dan mengarahkan pengembangan wilayah kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.B. DASAR HUKUM

3. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan / Aset Desa.5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008, tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dan dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana pembangunan tersebut sesuai dengan dan berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

C. PEDOMAN UMUM

3. Untuk pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.4. Untuk pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur untuk pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten / Kota atau lebih, atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota untuk pengadaan tanah yang terletak di satu wilayah Kabupaten / Kota.5. Susunan Panitia baik di tingkat Propinsi atau Kabupaten / Kota, serta tugas tugasnya dapat dilihat dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 pasal 14 dan 15.

6. Penetapan Lokasi Pembangunan.Instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati / Walikota setempat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.Apabila tanah yang diperlukan terletak di 2 (dua) wilayah Kabupaten / Kota maka permohonan tersebut diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Permohonan dimaksud dimulai dari penyusunan proposal rencana pembangunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelumnya, yang menguraikan antara lain :Maksud dan tujuan pembangunan;Letak dan lokasi pembangunan;Luasan tanah yang diperlukan;Sumber pendanaan;Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya. Penyusunan proposal rencana pembangunan tersebut diatas, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dapat meminta pertimbangan Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia.

Apabila rencana penggunaan tanahnya sudah sesuai dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah atau kota, Bupati/Walikota atau Gubernur memberikan persetujuan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang dipersiapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat.Keputusan penetapan lokasi di atas diberikan untuk jangka waktu :Satu tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas sampai dengan 25 Ha.Dua tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanahseluas lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha.Tiga tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 50 Ha.

Setelah diterimanya keputusan penetapan lokasi, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari wajib mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, dengan cara sosialisasi :Langsung; dan Tidak langsung, dengan menggunakan media cetak, media elektronika, atau media lainnya.

D. INSTANSI YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGADAAN TANAH

Terjaminnya hak-hak masyarakat atas tanah.Penilaian harga tanah dilakukan oleh Lembaga Appraisal Independen (Pasal 25 dan 27 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007).Terhindarnya masyarakat dari proses spekulasi tanah.Setelah diterbitkannya SP2LP, peralihan kepemilikan tanah wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati/Walikota/Gubernur. Kuasa hanya berlaku untuk 1 (satu) Pemberi Kuasa kepada 1 (satu) penerima kuasa (Pasal 33 ayat 4 dan pasal 46 ayat 3 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007.

E. PRINSIP PRINSIP PENGADAAN TANAH

Terjaminnya perolehan tanah untuk kepentingan umum.Uang Ganti Rugi dititipkan di Pengadilan Negeri setempat untuk hal :Pasal 32 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 untuk :Pemegang hak atas tanah tidak diketahui keberadaannya;Menjadi obyek perkara di Pengadilan & belum memperoleh hasil yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Masih dipersengketakan kepemilikannya & belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak;Sedang dilakukan sita oleh Pihak yang berwenang. Pasal 37 ayat 4 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007. Setelah musyawarah melewati 120 (seratus dua puluh) hari kalender, Pemegang Hak atas tanah tetap tidak menerima uang ganti rugi tetapi tanah telah dibebaskan 75% (tujuh puluh lima persen).

Usulan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP), yang dilengkapi dengan :Lokasi tanah yang diperlukan (Gambar rencana trace dan ROW yang sudah disahkan);Luas dan gambar kasar yang diperlukan;Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan;Uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan.Persetujuan SP2LPPembentukan P2TPermintaan kepad Panitia Pengadaan Tanah untuk memulai kegiatanSosialisasi/Penyuluhan kepada Aparat dan MasyarakatPematokan Ruang Milik JalanPengukuran Peta BidangInventarisasi/RincikanPengumuman Hasil InventarisasiMusyawarahPenetapan Harga, Bentuk, dan Besarnya Ganti RugiPemberkasan dokumen Kepemilikan TanahPembayaran Ganti RugiSurat pelepasan Hak dan SertifikasiF. MEKANISME PENGADAAN TANAH

MEKANISME PENGADAAN TANAH

MEKANISME PEMBAYARAN UNTUK GANTI RUGI TANAH DENGAN CARA PEMBAYARAN LANGSUNG (APBN )

MEKANISME PEMBAYARAN UGR UNTUK TANAH KAS DESA (TKD)

*********************