MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1021 TAHUN 2018
T E N T A N G
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN PELABUHAN
SAMARINDA DAN PERAIRAN PELABUHAN KUALA SAMBOJA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian diatur
bahwa untuk kepentingan keselamatan, keamanan
berlayar, perlindungan lingkungan maritim serta
kelancaran berlalu lintas pada perairan pelabuhan,
Menteri menetapkan Perairan Wajib Pandu;
b. bahwa perairan Pelabuhan Samarinda telah
ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I
berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 22 tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan
Wajib Pandu;
c. bahwa perairan kegiatan alih muat barang (Ship to
Ship Transfer) Muara Jawa dan Muara Berau telah
ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I
berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KP 134 Tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib
Pandu Pada Perairan Tempat Kegiatan Alih Muat
Barang (Ship to Ship Transfer) Muara Jawa dan Muara
Berau;
-2-
Mengingat
d. bahwa Perairan Terminal Khusus Senipah Marine
Terminal telah ditetapkan sebagai Perairan Pandu
Luar Biasa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Nomor PP.304/1/10/DJPL-15
tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa Pada
Perairan Terminal Khusus Senipah Marine Terminal di
Provinsi Kalimantan Timur;
e. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, peninjauan
lapangan dan pembahasan, maka perlu dilakukan
perubahan, perluasan, serta peningkatan status
penetapan perairan di wilayah tersebut ditetapkan
dengan 1 (satu) keputusan;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e, sperlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib
Pandu Pada Perairan Samarinda dan Perairan
Pelabuhan Kuala Samboja Provinsi Kalimantan Timur;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4227);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64
-3-
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang
Mengesahkan ”International Convention For The Safety
Of Life At Sea, 1974” sebagai Hasil Koferensi
Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974,
-4-
yang telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah
Republik Indonesia di London, Pada Tanggal 1
November 1974, yang merupakan Pengganti
”International Convention For The Safety Of Life At Sea,
1960”, sebagaimana terlampir pada Keputusan
Presiden Ini (Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun
2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun
2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
-5-
Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1401);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun
2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana
Pemanduan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2033);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1867);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun
2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
390);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
-6-
Memperhatikan
Menetapkan
PERTAMA
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1891);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129
Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan
Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun
2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
PP.304/2/19/DJPL-8 tanggal 6 Juni 2018 perihal Usulan
Perluasan Perairan Wajib Pandu di Wilayah Pelabuhan
Samarinda dan Pelabuhan Kuala Kamboja;
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN
PELABUHAN SAMARINDA DAN PERAIRAN PELABUHAN
KUALA SAMBOJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
Menetapkan Perairan Pelabuhan Samarinda dan Perairan
Pelabuhan Kuala Samboja Provinsi Kalimantan Timur
sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I.
-7-
KEDUA Batas-batas perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA ditandai dengan titik-titik
koordinat geografis sebagai berikut :
Titik A : 00°10’00”LS / 117°27’00”BT, ditarik garis
menuju Titik B;
Titik B : 00°10’00”LS / 117054’28”BT, ditarik garis
menuju Titik C;
Titik C : 01°44’00”LS / 117054’28”BT, ditarik garis
menuju Titik D;
Titik D : 01°12’24”LS / 117034’30”BT, ditarik garis
menuju Titik E;
Titik E : 01°15’00”LS / 117°05’00”BT, ditarik garis
menuju Titik F;
Titik F : 01°04’54”LS / 117°05’06”BT, ditarik garis
menyusuri pantai menuju Titik G;
Titik G : 00°50’30”LS / 117°08’30”BT, ditarik garis
menyusuri sungai menuju Titik H;
Titik H : 00°39’14”LS / 117°18’04”BT, ditarik garis
menyusuri Sungai Mahakam menuju Titik I;
Titik I : 00°30’59”LS / 117009’02”BT, ditarik garis
menyusuri Sungai Mahakam menuju Titik
Titik J : 00°25’33”LS / 116°59’34”BT, ditarik garis
menyusuri Sungai Samarinda menuju Titik
K;
Titik K : 00°17’24”LS / 116°59’34”BT, ditarik garis
menyusuri Sungai Samarinda menuju TitikT .
Titik L : 00°16’57”LS / 116°59’21”BT, ditarik garis
menyusuri Sungai Samarinda dan
menyusuri pantai kembali menuju Titik A.
-8-
Lokasi naik/turun petugas pandu (Pilot Boarding Ground) :
Titik A : 01°15’00”LS / 117°07’00”BT
Titik B : 01°15’00”LS / 117023’00”BT
Titik C : 00°15’00”LS / 117°50’00”BT
KETIGA Lokasi Perairan Wajib Pandu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA digambarkan dalam Peta Laut
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.
KEEMPAT Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan
pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan
Keputusan Menteri ini.
KELIMA Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka:
a. Lampiran Nomor 12 Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas
Perairan Wajib Pandu;
b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 134
Tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu
Pada Perairan Tempat Kegiatan Alih Muat Barang
(Ship To Ship Transfer) di Muara Jawa dan Muara
Berau;
c. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nomor PP.304/1/10/DJPL-15 tentang Penetapan
Perairan Pandu Luar Biasa Pada Perairan Terminal
Khusus Senipah Marine Terminal di Provinsi
Kalimantan Timur
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-9-
KEENAM : Keputusan Menteri
ditetapkan.
ini mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: BUDI KARYA SUMADI
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
7. Gubernur Kalimantan Timur;
8. Wali Kota Samarinda;
9. Bupati Kutai Kartanegara;
10. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda;
11. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
Samarinda;
12. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja.
Salinan sesuai dengan aslinya
5IRO HUKUM,
ia Muda (IV/c) >1023 199203 1 003
LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 1021 TAHUN 2018 TANGGAL 9 JULI 2018 TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN PELABUHAN SAMARINDA DAN PERAIRANPELABUHAN KUALA SAMBOJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN PELABUHAN SAMARINDA DAN PERAIRAN PELABUHAN KUALA SAMBOJA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PETA LAUT INDONESIA NOMOR: 130
1. Titik A : 00°10’00” LS / 117°27’00” BT, ditarik garis menuju Titik B;
2. Titik B : 00°10’00” LS / 117°54’28” BT, ditarik garis menuju Titik C;
3. Titik C : 01044W’ LS / 117°54’28” BT, ditarik garis menuju titik D;
4. Titik D : 01012’24” LS / 117°34’30” BT, ditarik garis menuju titik E;
5. Titik E : OloiS’OO” LS / 117°05’00” BT, ditarik garis menuju titik F;
6. Titik F : 01°04’54” LS / 117°05’06” BT, ditarik garis menyusuri pantai
menuju titik G;
7. Titik G : 00°50’30” LS / 117°08’30” BT, ditarik garis menyusuri sungai
menuju titik H;
8. Titik H : 00°39’14” LS / 117°18’04” BT,ditarik garis menyusuri sungai
Mahakam menuju titik I;
9. Titik I : 00°30’59” LS / 117°09’02” BT, ditarik garis menyusuri
sungai Mahakam menuju titik J;
10. Titik J : 00°25’33” LS / 116°59’34” BT, ditarik garis menyusuri
sungai Samarinda menuju titik K;
11. Titik K : 00° 17’24” LS / 116°59’34” BT, ditarik garis menyusuri
sungai Samarinda menuju titik L;
12. Titik L : 00°16’57” LS / 116°59’21” BT, ditarik garis menyusuri sungai
Samarinda dan menyusuri pantai kembali menuju titik A;
Lokasi naik/turun pandu (Pilot Boarding Ground):
Titik A : 01°15’00”LS / 117007’00”BT
Titik B : 01°15’00”LS / 117°23’00”BT
Titik C : 00°15’00”LS / 117050’00”BT
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
Salinan sesuai dengan aslinya
^fama Muda (IV/c) 1023 199203 1 003
IRO HUKUM,
I H.. SH. DESS