1

PENENTUAN DATUM VERTIKAL BATAS WILAYAH LAUT Oleh : Ratih Destarina

Dalam Permendagri No.1/2006 pasal 1 ayat (6), batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut. Penentuan batas daerah di laut merupakan kelanjutan dari pekerjaan penegasan batas daerah di darat di mana suatu daerah tersebut terdiri dari suatu daratan dan lautannya yang berbatasan langsung dengan daerah lain ataupun yang berbatasan langsung dengan laut perairan dalam NKRI.

Gambar 1. Kedudukan Garis Pantai dan Garis Pangkal Garis pantai berdasarkan IHO Hydrographic Dictionary (1970) adalah garis

pertemuan antara pantai (daratan) dan air (lautan). Walaupun secara periodik permukaan laut selalu berubah, suatu tinggi muka laut tertentu yang tetap dan dapat ditentukan, harus dipilih untuk menjelaskan posisi garis pantai. Pada peta laut biasanya digunakan garis air tinggi (high water line) sebagai garis pantai. Hal ini berbeda sekali dengan garis pangkal dimana yang digunakan adalah garis air rendah (low water line). I. DATUM VERTIKAL

Datum, secara umum, merupakan besaran-besaran atau konstanta-konstanta (quantities) yang dapat bertindak sebagai referensi atau dasar (basis) untuk hitungan-hitungan besaran-besaran lain.

Ada dua macam datum yang umum digunakan dalam perpetaan yaitu datum horizontal dan datum vertikal. Datum horizontal digunakan untuk menentukan koordinat peta (X.Y), sedangkan datum vertikal untuk penentuan elevasi (peta

2

topografi) ataupun kedalaman (peta bathimetri). Perhitungan dilakukan dengan transformasi tertentu, dengan demikian transformasi antar datum, antar sistem proyeksi, dan antar sistem koordinat dapat dilakukan. Untuk datum horizontal, peta-peta Bakosurtanal umumnya menggunakan datum Padang (ID-47), sedangkan peta-peta Dishidros menggunakan datum Batavia.

Gambar 2. Datum vertikal Untuk mempresentasikan informasi ketinggian atau kedalaman, sering

digunakan datum yang berbeda. Pada peta laut umumnya digunakan suatu bidang permukaan air rendah (chart datum) sebagai bidang referensi, sehingga nilai-nilai kedalaman yang dipresentasikan oleh peta laut ini mengacu pada pasut rendah (low tide) [Djunar20]. Saat ini ada banyak bidang vertikal yang dijadikan sebagai chart datum, misalnya: MLLW (Mean Lower Low Water), LLWLT (Lowest Low Water Large Tide), LLWST (Lowest Low Water Spring Tide), dan LAT (Lowest Astronomical Tide). Perbedaan bidang vertikal yang digunakan sebagai chart datum ini akan menyebabkan perbedaan nilai-nilai yang direpresentasikan oleh peta-peta laut yang bersangkutan, selain pada gilirannya juga akan berpengaruh pada penentuan atau penarikan batas-batas perairan negara-negara yang bersebelahan.

II. BATAS WILAYAH LAUT NASIONAL

Penetapan batas maritim penting dilakukan karena berkaitan erat dengan hak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di laut.

Dalam RPP Batas Daerah, garis pantai ini didefinisikan yaitu sebagai garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan. Meskipun begitu pengertian air rendah sendiri secara oseanografis tidak secara otomatis mengacu ke suatu muka air rendah tertentu. Muka air rendah, disamping muka surutan (chart datum), dapat berupa MLLW (Mean Lower Low Water), MLWN (Mean Low Water Neaps), MLWS (Mean Low Water Springs), maupun LAT (Lowest Astronomical

3

Tide). Selain itu juga garis air rendah tergantung pada tipe pasut di perairan yang bersangkutan, seperti diurnal atau semidiurnal, maka kedudukan dan jarak relatif antara muka-muka air rendah ini juga akan bervariasi.

I.1. Batas Wilayah Laut Propinsi

· Dasar Hukum Batas Wilayah Laut Propinsi - Pekerjaan delimitasi batas wilayah maritim antara propinsi di Indonesia

harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang “Pedoman Penegasan Batas Daerah” yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Berdasarkan Permendagri No.1/2006, peta dasar yang digunakan adalah peta laut dan peta LLN skala 1:500.000 untuk batas provinsi.

- Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

· Datum Vertikal Yang Digunakan - Datum Vertikal orthometris Lowest Astronomical Tide (LAT) untuk peta

dasar kelautan. LAT merupakan datum vertikal yang ditetapkan untuk reduksi pasut sebagaimana direkomendasikan oleh IHO.

· Contoh

- Penentuan Batas Wilayah Laut Antara Propinsi Bali dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah peta LLN analog.

Penggunaan peta LLN ini sesuai dengan Permendagri No.1/2006 tentang “Pedoman Penegasan Batas Daerah”, yang menyatakan bahwa peta yang digunakan dalam penentuan batas wilayah maritim untuk provinsi adalah peta LLN Skala 1:500.000. Peta LLN ini diperoleh dari Pusat Pelayanan Informasi Kebumian (PPIK) yang merupakan salah satu outlet resmi Bakosurtanal. Adapun spesifikasi dari peta LLN lokasi penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Judul utama : Bali (termasuk Jawa Timur dan NTB) 2. Nomor peta : Peta LLN - 17 3. Skala : 1:500.000 4. Datum Horizontal : ID-1974 5. Datum Vertikal : Muka Laut di Tanjung Priok Jakarta 6. Sistem koordinat : Geografis dan UTM

I.2. Batas Wilayah Laut Kabupaten

· Dasar Hukum Batas Wilayah Laut Kabupaten - Berdasarkan Permendagri No.1/2006, peta dasar yang digunakan adalah

peta laut dan peta LPI skala 1:50.000 untuk batas daerah kabupaten dan kota.

- Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

4

III. BATAS WILAYAH LAUT INTERNASIONAL

Indonesia adalah negara kepulauan yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

Menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, maka Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar beberapa zona maritim seperti Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif, dan Landas kontinen. Pada setiap zona terdapat kedaulatan atau hak berdaulat yang penting bagi Indonesia. Itulah yang menyebabkan penetapan zona maritim dan penyelesaian batas maritim dengan Negara tetangga mendesak untuk dilakukan.

Titik terluar pada Garis Air Rendah pantai yang berbatasan dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan yang merupakan titik terluar bersama untuk penarikan garis pangkal ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua negara serta memenuhi ketentuan Hukum Intemasional. Perjanjian perbatasan dengan negara tetangga tersebut pengesahannya dilakukan dengan Undang-undang.

· Dasar Hukum Batas Wilayah Laut Internasional

- Mengacu pada ketentuan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS III) tahun 1982 mengenai penetapan batas wilayah laut, dinyatakan bahwa batas kewenangan wilayah laut suatu Negara Pantai diukur dan ditentukan posisinya dari Garis Pangkal (baseline).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang dibentuk untuk menindaklanjuti pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 memuat ketentuan bahwa peta yang menggambarkan wilayah Perairan Indonesia atau Daftar Koordinat Geografis Titiktitik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

· Datum Vertikal Yang Digunakan

Garis Pangkal yang digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah taut adalah Garis Air Rendah (low water line) dimana Garis Pangkal pada umumnya diturunkan dari garis pangkal normal yang merupakan garis pertemuan antara permukaan air rendah dengan garis pantai.

Permukaan air rendah adalah Chart Datum yang didefinisikan sebagai datum vertikal. Walaupun IHO telah merekomendasikan LAT sebagai Chart Datum Intemasional namun belum semua negara menggunakannya.

Digunakan model-model Chart Datum ISWL, MLLW (Pantai Barat Amerika), MLLW (Pantai Timur Amerika), IHO, MSWL, Admiralty, LLW, MSL dan MLW dimana dilakukan uji signifikansi terhadap perbedaan nilai-nilai kedudukan vertikal antar model-model Chart Datum terhadap LAT untuk keperluan penetapan batas laut wilayah.

5

REFERENSI Abidin, dkk. 2005. Geodetic Datum of Indonesian Maritime Boundaries : Status and

Problems. Cairo, Egypt : Pharaohs to Geoinformatics FIG Working Week 2005 and GSDI-8.

Adnyana, dkk. 2007. Delimitasi Batas Maritim antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat: Sebuah Kajian Teknis . Yogyakarta : Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika FT UGM.

Andreas, Heri. - . Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di Laut. Bandung : KK Geodesi ITB.

Arimjaya, dkk. 2008. Aplikasi Google Maps API untuk Pembuatan Sistem Informasi Geografis Batas Maritim Indonesia Berbasis Internet. Yogyakarta : Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Pratomo, Danar Guruh. 2004. Aspek Teknis Pembatasan Wilayah Laut Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Surabaya : Teknik Geodesi – ITS.

Presiden Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Jakarta.

Sitepu, M.J. - . Digital Marine Resource Mapping of Indonesian Waters. Jakarta : Bloom Dantarsa co.

________, 2005. Analisis Signifikansi Perbedaan Model-model Chart Datum untuk Penentuan Batas Laut Wilayah, Studi Kasus : Stasiun Pasut Padang, Sumatera Barat, Tahun 2000, <URLhttp://lib.itb.ac.id /top/s2-theses/geodetic and geomatic engineering/2005> dikunjungi pada tanggal 5 November 2008, jam 15.15 WIB.

________, 2007. Draft Kebijakan Perpetaan, <URLhttp://crs.itb.ac.id/media/ Draft Kebijakan Perpetaan « Ketut Wikantika> dikunjungi pada tanggal 5 November 2008, jam 14.25 WIB.

________, 2008. Sistem Koordinat, <URLhttp://multiply.com/abdur’s_blog/journal> dikunjungi pada tanggal 5 November 2008, jam 14.28 WIB.

________, 2008. Model Bumi dan Sistem Koordinat, <URLhttp://wordpress.com/Universitas Hasanuddin Makasar/Pemetaan Sumberdaya Hayati Laut> dikunjungi pada tanggal 5 November 2008, jam 14.25 WIB.