PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

PUSPRONAKES LN BADAN PPSDMK KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2010

ERA GLOBALISASI

HUBUNGAN ANTAR NEGARA YANG TIDAK ADA BATAS, PERDAGANGAN BEBAS TERMASUK PRODUK JASA PELAYANAN SALAH SATUNYA DI BIDANG JASA PELAYANAN KESEHATAN

BANYAK TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING MASUK KE INDONESIAPERMENKES NO. 317/MENKES/PER/III/2010

KONDISI SAAT INIy Instansi yang mengeluarkan Rekomendasi

RPTKA masih bervariasi belum satu pintu, yaitu : Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Ditjen Yanmedik. y Sarana pelayanan kesehatan yang mempekerjakan TK-WNA masih banyak yang belum menerapkan Permenkes RI No.317/Menkes/ Per/ III/ 2010, yaitu berupa : Klinik Praktek Dokter, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan RS Type C sehingga perlu dilakukan sosialisasi ke Dinkes & Yankes

Lanjutan

y TK-WNA bekerja sebagai Konsultan dan Praktek

Mandiri y Tenaga manajerial asing di RS/klinik yang memiliki basic pendidikan tenaga kesehatan y TK-WNA banyak berada di Provinsi : DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat, Batam, Pontianak, Singkawang, Kaltim, Gorontalo. y Jumlah TK-WNA yang dapat diidentifikasi tersebar di wilayah Indonesia : Tahun 2008 = 21 orang, Tahun 2009 = 33 orang, Tahun 2010 = 25 orang.

Lanjutan

Jabatan TK-WNA yang bekerja di Indonesia, yaitu :y y y y y y y y y y y y y y

Nurse Apoteker Eksekutif Ahli Optik/Optometris Konsultan Bedah Spesialis Onkologi Critical Care Ahli Homoeopathy Ahli Gizi, Bidan Kesehatan Masyarakat Dokter Umum Market Research Analyst Advisor Aerospace Medicine General Medicine General Dentistry

Customer

Care

Ketua V.Z.W Bimesa Belgia Tenaga Sukarelawan Team Leader Coordinator/MNH Advisor Manager Bussiness System Partnership Director

Procurement and Probity Advisor Maintenance Advisor

Management Hospital Advisor Market Research Management Clinic.

DASAR HUKUM1. UUD RI Thn 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 2. UU No.29 Thn 2004 ttg Praktik Kedokteran (UUPK) 3. UU No.36 Thn 2009 ttg Kesehatan 4. UU No.44 Thn 2009 ttg Rumah Sakit 5. UU No.13 Thn 2003 ttg Ketenagakerjaan 6. UU No. 9 Thn 1992 ttg Keimigrasian 7. PP No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 8. Permenkes RI No.317/Menkes/ Per/ III/ 2010 ttg

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

DASAR HUKUMy y

UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 21 - Ayat 1 Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan & pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyeenggaraan pelayanan kesehatan - Ayat 2 Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah - Ayat 3 Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang

DASAR HUKUMy y

PP 32 th 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 4 - Nakes hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah memiliki izin dari menteri kesehatan. Pasal 21 - Setiap Nakes dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standar profesi. Pasal 24 - Perlindungan hukum diberikan kepada Nakes yg melakukan tugasnya sesuai standar profesi.

DASAR HUKUMy

PP 38 tahun 2007 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Pembagian kewenangan antara

DASAR HUKUMPermenkes NO. 317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia, pasal 26 dan pasal 27

Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/kota Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini serta sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif

Tindakan administratif dapat berupa: - Teguran lisan - Teguran tertulis - Pencabutan izin Sesuai peraturan perundang-undangan

DASAR HUKUMPermenkes NO. 317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia, pasal 8

(1) TK-WNA Pemberi Pelayanan harus memiliki STR yang dikeluarkan oleh KKI untuk dokter dan dokter gigi atau MTKI untuk tenaga kesehatan lain serta memiliki SIP

(2) TK-WNA Pemberi Pelatihanharus memiliki surat keterangan referensi keahlian yang dikeluarkan oleh kolegium bagi dokter dan dokter gigi WNA atau organisasi profesi bagi TK-WNA lain serta mendapatkan persetujuan dari KKI bagi dokter dan dokter gigi WNA atau dari MTKI bagi TK-WNA lain

DASAR HUKUMPermenkes NO. 317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia, pasal 9

(1) TK-WNA Pemberi Pelayanan harus mengikuti proses evaluasi

(2) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

DASAR HUKUMPermenkes NO. 317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia, pasal 24

(1) TK-WNA berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan kompetensinya secara periodik kepada organisasi profesi dengan tembusan kepada Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota

(2) TK-WNA berkewajiban menaati standar profesi, standar pelayanan dan etika profesi

TUJUANy Meningkatkan mutu pelayanan dan proses alih

tehnologi TK-WNA sesuai dengan rencana yang diajukan. y Mengurangi adanya penyimpangan

Pelanggaran atas peraturan perundangundangan Indonesia bagi TKK-WNA dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan (Permenkes No. 317 Tahun 2010 Pasal 27 (1))

WAKTUy Dapat diselenggarakan secara terus menerus,

berkala dan atau sewaktu-waktuy Dapat diselenggarakan pada saat sebelum, sedang

atau setelah proses dilaksanakany Dapat dilaksanakan terhadap seluruh atau sebagian

proses

PELAKSANAyTim terpadu yang terdiri dari : y Pemerintah (Kemkes, Kemnakertrans,

Imigrasi, Kemdagri, KKI)y Pemeritah Daerah y Organisasi Profesi

METODEy Penentuan kuota y Observasi dokumen dan SOP terhadap

kesesuaian proses pengurusan rekomendasi RPTKA dan IMTAy Observasi langsung y Wawancara langsung y Focus Group Discussion

INSTRUMEN MONEVy Identifikasi TK-WNA dan

pendampingy Check list dokumen y Check list pembinaan dan

pengawasan

IDENTIFIKASI TK-WNAy Nama y Profesi y Jabatan y Lama bekerja y Negara Asal y Usia y Status y Identitas No. Paspor & KITAS/KITAP y Kewarganegaraan y Registrasi keanggotaan profesi dari negara asal

RENCANA TINDAK LANJUT1. Menyusun Tim Terpadu 2. Menyusun Pedoman Pembinaan dan 3. 4. 5. 6. 7.

Pengawasan Melakukan identifikasi keberadaan TK-WNA Menyusun jadwal pembinaan dan pengawasan Melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai jadwal Melakukan analisis dan menyusun laporan Melaporkan ke Menkes melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan