PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH

DAERAH

Drs. Eduard Sigalingging, M.Si

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III

PRESIDEN

MENDAGRI

Pembinaan Pengawasan

Binwas Umum Binwas Teknis

K/L

Secara Nasional

DIKOORDINASIKAN

MENDAGRI Provinsi

Gubernur sbg wakil Pem. Binwas

umum & teknis

(PP 19/2010 & PP 23/2011)

Kab/Kota

Pemegang

kekuasaan

pemerintahan –

Psl 4 (1) UUD

1945

Psl 17

UUD 1945

Koordinator Binwas

dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan di

daerah UU 23/2014

Psl 8 (3)

Koordinasi

Otonomi Seluas-luasnya

Ps 18 (5) UUD ‘45

Tanggung jawab

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

2

Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan :

Pelayanan publik;

Pemberdayaan masyarakat;

Peran serta masyarakat;

Daya saing daerah;

PEMERINTAHA N DAERAH

3

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT :

PEMERINTAHAN UMUM

KONKUREN :

Urusan Pilihan (8)

Bersifat Pelayanan Dasar (6)1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum dan penataan

ruang;4. perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat; dan 6. sosial

Bersifat Non Pelayanan Dasar (18)1. tenaga kerja;2. pemberdayaan perempuan dan

pelindungan anak; 3. pangan;4. pertanahan;5. Lingkungan Hidup;6. administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;8. pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;9. perhubungan; 10. komunikasi dan informatika;11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;12. penanaman modal;13. kepemudaan dan olah raga;14. statistik;15. persandian;16. kebudayaan;17. perpustakaan; dan18. kearsipan.

1. politik luar negeri;2. pertahanan;3. keamanan;

4. yustisi;5. moneter dan fiskal nasional; dan6. agama.

1. kelautan dan perikanan;2. pariwisata;3. pertanian;4. Kehutanan;5. energi dan sumber daya mineral;6. perdagangan;7. perindustrian; dan\8. transmigrasi.

Urusan Wajib (24)

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pembangunan bersifat holistic komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait

2. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidakmenyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah

3. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar

4. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem

5. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

NORMA POKOK KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

1. REVOLUSI MENTAL2. PENDIDIKAN3. KESEHATAN4. PERUMAHAN

Nawa cita5

Nawa Cita8 & 9

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

1. Kedaulatan pangan2. Kedaulatan energy dan

ketenagalistrikan3. Kemaritiman dan kelautan4. Pariwisata dan Industri

Nawa Cita6 & 7

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

1. Antar kelompok pendapatan2. Antar wilayah: a. Desa, b. perbatasan, c.

tertinggal, d. perkotaanNawa Cita 3

KONDISI PERLU

Kepastian danPenegakan hukum

Keamanan danketertiban

Politik dan DemokrasiTata kelola dan reformasi

birokrasi

Nawa Cita 4 Nawa Cita 1 Nawa Cita 9 Nawa Cita 2

5

SASARAN PEMBANGUNAN 2015-2019

SUMBER; BAPPENAS

6

TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN

RKP 2015

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI

PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

RKP 2017

MEMACU PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR DAN EKONOMIUNTUK MENINGKATKANKESEMPATAN KERJA,MENGURANGI KEMISKINAN DANKESENJANGAN ANTAR WILAYAH

7

ARAH KEBIJAKAN RKP 2017

Memacu pembangunaninfrastruktur dan ekonomiuntuk meningkatkankesempatan kerja, mengurangikemiskinan dan kesenjanganantar wilayah

TEMA RKP 2017

PENDEKATAN

1. Holistik-Tematik:

2. Integratif; dan

3. Spasial

KEBIJAKAN ANGGARAN

1. ANGGARAN HARUSBERORIENTASI MANFAAT UNTUKRAKYAT DAN BERORIENTASI PADAPRIORITAS UNTUK MENCAPAITUJUAN PEMBANGUNANNASIONAL

2. KEBIJAKAN ANGGARAN TIDAKDIDASARKAN PADA MONEYFOLLOW FUNCTION, TETAPI PADAMONEY FOLLOW PROGRAMPRIORITAS. TIDAK PERLU SEMUATUGAS DAN FUNGSI (TUSI)DIBIAYAI SECARA MERATA

3. MEMANGKAS PROGRAMYANG NOMENKLATURNYATIDAK JELAS DAN TIDAKADA MANFAATNYA BAGIRAKYAT

8

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA

• Revolusi mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

• Kedaulatan Pangan• Kedaulatan Energi dan ketenagalistikan• Kemaritiman dan Kelautan• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN

DAN KEWILAYAHAN

• Pemerataan Antar kelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan• Pembangunan Konektifitas Nasional

KONDISI PERLU• Pembangunan Politik, Hukum,

Pertahanan dan Keamanan

9

ASPEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

INTENSITAS URUSAN

BESARAN KELEMBAGAAN

BEBAN KERJA YANG DITUANGKAN DALAM

PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN SESUAI BESARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

BEBAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN

PRIORITAS NASIONAL

PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DI

DAERAH

Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan

nasional

Pembangunan daerah untuk mencapai tujuan

pembangunan dalam pasal 258 ayat (1) UU 23/2014

Pasal 258

(1) Daerah melaksanakan

pembangunan untuk peningkatan

dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja,

lapangan berusaha, meningkatkan

akses dan kualitas pelayanan

publik dan daya saing Daerah.

(2) Pembangunan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan

perwujudan dari pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang telah

diserahkan ke Daerah sebagai

bagian integral dari pembangunan

nasional.

(3) Kementerian atau lembaga

pemerintah nonkementerian

berdasarkan pemetaan Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

dan Urusan Pemerintahan Pilihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 melakukan sinkronisasi dan

harmonisasi dengan Daerah untuk

mencapai target pembangunan

nasional.

SINKRONISASI DAN HARMINISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RPJMN

RPJMD

Target Pembangunan Nasional

Target Pembangunan Daerah

KomoditiBaseline (2014)

Target

2017 2019

Komoditi A 20 ton 26 ton 30 ton

Misal, terdapat : • 5 provinsi yang memiliki intensitas dan beban kerja besar

di urusan terkait produksi komoditi A;

• 10 provinsi dengan intensitas dan beban kerja kecil

• Target lebih tinggi dengan anggaran lebih besar padaProvinsi dengan intensitas dan beban kerja besar di urusanterkait produksi komoditi A;

• Target lebih rendah dengan anggaran lebih kecil padaProvinsi dengan intensitas dan beban kerja kecil di urusanterkait produksi komoditi A.

Perencanaan dan penganggaranprovinsi

PEMDA

Tugas dan fungsi kementerian dalam negeri

PERAN DITJEN BINA BANGDA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Peran Kemendagri dalam Koordinasi Pembangunan Daerah

sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014K/L SEKTOR

Pembinaan teknis

sesuai urusan

Pelaksanaan urusan

pembangunan sesuai

kewenangan, dengan

berpedoman pada

NSPK

KOORDINASI

PEMBINAAN

SINKRONISASI DAN

HARMONISASI KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN PUSAT DAN

DAERAH

Pasal 259, ayat (1)

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara

kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Pasal 259, ayat (2) Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan

oleh Menteri (Menteri Dalam Negeri) dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

12

PENELAAHAN NAWA CITA DAN RPJMN DAN RKP

INVENTARISASI KEBIJAKAN DAN PRIORITAS SEKTORAL

PERUMUSAN LANGKAH LANGKAH STRATEGIS

FASILITASI DAN PENDAMPINGAN DAERAH

PENYUSUNAN RENCANA KERJA

1 2

456

PROSES INTERNALISASI KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMD

INVENTARISASI PRIORITAS NASIONAL, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

ANALISA KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM RPJMN

INVENTARISASI KEBIJAKAN K/L (SPM DAN NSPK)

INVENTARISASI TUGAS DAN MANDAT DAERAH

ANALISA KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN SEKTORAL

SUB TAHAPAN SUB TAHAPAN

SUB TAHAPAN

ANALISA POTENSI DAERAH

PERUMUSAN TARGET

PERUMUSAN LANGKAH PEMBINAAN

MEMUAT JADWAL KEGIATAN PEMBINAAN SECARA KESELURUHAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN K/L DAN DAERAH

EVALUASI RANCANGAN RPJMD

PENETAPAN PERDA RPJMD OLEH DAERAH

DILAKUKAN OLEH PEIPD

PENETAPAN PRIORITAS

RAPAT KOORDINASI DENGAN K/L

KESEPAKATAN PRIORITAS KEBIJAKAN

PELAKSANAAN RENCANA KERJA

3

SUB TAHAPAN

13

TAHUJA

DIREKTORAT

SEKRETARIAT

PEMDA

Koordinasi dan konsolidasi kebijakan

Fasilitasi Implementasi

Kebijakan

Kebijakan

Fasilitasi

Ko

ord

ina

si

BANGDA

KEUDA

Koordinasi pada aspek

penganggaran APBDK

oo

rdin

asi

INTERNAL BANGDA INTERNAL DAGRI EKSTERNAL

URUSAN PEMERINTAH

BANGDA BAPPENAS

K/L

KoordinasiLintas

Fasilitasi Integrasi Kebijakan Prioritas Nasional ke dalam

Dokren Daerah

PEMDA

FasilitasiImplementasi

kebijakan

14

15

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha

Isi Pokok:

Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 tahap:

Tahap I:

1. Pembentukan Satuan Tugas untuk pengawalan dan penyelesaian

hambatan

2. Penerapan checklist di KEK, KPBPB (FTZ), Kawasan Industri,

dan KSPN yang telah beroperasi;

3. Penggunaan data sharing.

Tahap II:

1. Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan

2. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

elektronik (Online Single Submission).

Preparation (penyiapan) Tahap II telah dimulai pada Tahap I

Menko Perekonomian telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 91 Tahun 2017 (Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017)

16

INOVASI DAERAH(dalam UU 23/2014)

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PemerintahDaerah dapat melakukan inovasi dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah

Prinsip :

a. Peningkatan efisiensib. Perbaikan efektivitasc. Perbaikan kualitas pelayanand. Tidak ada konflik kepentingane. Berorientasi kepada kepentingan umumf. Dilakukan secara terbukag. Memenuhi nilai-nilai kepatutanh. Dapat dipertanggungjawabkan hasil tidak untuk kepentingan sendiri

INOVASI DAERAH

1. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggotaDPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dananggota masyarakat

2. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan PemerintahanDaerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.

3. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akandilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadikebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidakmencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipilnegara tidak dapat dipidana.

18

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraanPemerintahan Daerah.Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:1. peningkatan efisiensi;2. perbaikan efektivitas;3. perbaikan kualitas pelayanan;4. tidak menimbulkan konflik kepentingan;5. berorientasi kepada kepentingan umum;6. dilakukan secara terbuka;7. memenuhi nilai kepatutan; dan8. dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk9. kepentingan diri sendiri.

INOVASI DAERAH(dalam PP 38/2017)

KEWAJIBAN PEMDA :

Pemda wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Diselenggarakan berdasarkan pada 12 asas, yaitu :1. kepentingan umum; 2. kepastian hukum;3. kesamaan hak;4. keseimbangan hak dan kewajiban;5. keprofesionalan;6. partisipatif;7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;8. keterbukaan;9. akuntabilitas;10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;11. ketepatan waktu; dan12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

“ASAS” PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Pasal 344 UU 23/2014)

Bersifat WAJIB bagi PEMDA :

Pemda wajib membangun manajemen pelayanan publik, meliputi:1. pelaksanaan pelayanan;2. pengelolaan pengaduan masyarakat;

3. pengelolaan informasi;4. pengawasan internal;5. penyuluhan kepada masyarakat;6. pelayanan konsultasi; dan7. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Pemda dapat membentuk forum komunikasi antara Pemda dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

“MANAJEMEN” PELAYANAN PUBLIK (Pasal 345 UU 23/2014)

Bersifat WAJIB bagi PEMDA :

Pemda wajib mengumumkan informasi pelayanan publik kepadamasyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses olehmasyarakat luas.

Dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat, yang memuat:1. jenis pelayanan yang disediakan;2. syarat, prosedur, biaya dan waktu;3. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan4. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.

“INFORMASI” PELAYANAN PUBLIK (Pasal 347 UU 23/2014)

Maklumat pelayanan publik : ditandatangani KDH dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. menjadi dasar Pemda dalam menyelenggarakan pelayanan publik

Daerah dapatmelakukanpenyederhanaan jenisdan prosedurpelayanan publik untuk

meningkatkanmutu pelayanan dan

daya saing Daerah.

“PENYEDERHANAAN” Jenis & Prosedur YanLik(Pasal 349 UU 23/2014)

Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditetapkan“PERDA”

Menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik

yang dilaksanakan oleh Pemda provinsi.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan

evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan

oleh Pemda kabupaten/kota.

“EVALUASI” kinerja PELAYANAN PUBLIK (Pasal 352 UU 23/2014)

Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat merupakan bagian dari

evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

Hasil evaluasi sebagaimana digunakan Pemerintah

Pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal

dan/atau non fiskal kepada Daerah.

Tidak mengumumkan informasi tentang

pelayanan publik (Pasal 348):

Sanksi Administratif (teguran)

2x berturut-turut teguran tidak dilaksanakan:

KDH ikut program pembinaan khusus

“SANKSI” terkait PELAYANAN PUBLIK (dalam UU 23/2014)

PENUTUP1. Menentukan minimal salah satu prioritas daerah Kabupaten/Kota sebagai

unggulan untuk dapat dijadikan percontohan skala provinsi dan nasional.

2. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil

negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat

3. Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah

dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil

negara tidak dapat dipidana.

4. Pemda wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemda wajib mengumumkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat

melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

6. Daerah segera meninjau kembali perda/perkada yang menghambat investasi dan

segera melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri;

TERIMA KASIH

26