daftar identifikasi peraturan perundang-undangan yang ... · penyediaan tenaga listrik untuk...

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Daftar Identifikasi

Peraturan Perundang-undangan Yang Diterbitkan/Diprakarsai Oleh

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan Tahun Pengundangan

JAKARTA

2015

- 2 -

Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Yang Diterbitkan/Diprakarsai Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan

Tahun 2015

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

A. UNDANG-UNDANG

1.

B. PERATURAN PEMERINTAH

1. 23 Tahun 2015

5 Mei 2015

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

Migas

2. 42 Tahun 2015

23 Juni 2015


Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan

C. PERATURAN PRESIDEN

1. 68 Tahun 2015

10 Juni 2015


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut semua ketentuan mengenai Kementerian ESDM dalam:

1. Perpres No. 24 Thn 2010 jis Perpres No. 135 Thn 2014

2. Perpres No. 165 Thn 2014

- 3 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

2. 94 Tahun 2015

25 Agustus 2015


Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Penunjang Mencabut Peraturan Presiden RI

(PERPRES) No. 38 Th 2007

3. 113 Tahun 2015

19 Oktober 2015


Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut Perpres No. 78 Th 2013

4. 125 Tahun 2015

9 November 2015


Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

Migas Mengubah Perpres No. 64 Th 2012

5. 126 Tahun 2015

9 November 2015

Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 254

Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petrolueum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan

Kecil.

Migas

6. 146 Tahun 2015

30 Desember 2015


Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri

Migas

D. PERATURAN MENTERI

1. 01 Tahun 2015

6 Januari 2015

Berita Negara Republik Indonesia

Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Mencabut Pasal 1, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7, Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2012

http://jdih.esdm.go.id/view/status.php?bentuk=Peraturan%20Presiden%20RI%20%28PERPRES%29&no=94&tahun=2015&id=1442

http://jdih.esdm.go.id/view/status.php?bentuk=Peraturan%20Presiden%20RI%20%28PERPRES%29&no=94&tahun=2015&id=1442

- 4 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

Tahun 2015 Nomor 3

2. 02 Tahun 2015

8 Januari 2015

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi

Ketenagalistrikan

3. 03 Tahun 2015

13 Januari 2015


Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung

Ketenagalistrikan Mencabut Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (6), dan Pasal 19A ayat (3)

dan ayat (4) Permen ESDM No. 001 Th 2006 jo Permen ESDM No. 004 Th 2007 dan Mencabut

Ketentuan harga pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) dalam pasal 2 Permen ESDM No. 04 Th 2012

4. 04 Tahun 2015

13 Januari 2015


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Migas Merubah Permen ESDM No. 39 Th 2014

5. 05 Tahun 2015

20 Januari 2015


Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nsional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib

Migas Mencabut Permen ESDM No. 20 Th 2008

6. 06 Tahun 2015

26 Januari 2015


Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut Kepmen ESDM No. 85.K/803/M.PE/1994

- 5 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

7. 07 Tahun 2015

28 Januari 2015


Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum dan Pencantuman Label Tanda

Hemat Energi Untuk Piranti Pengkondisi Udara

EBTKE

8. 08 Tahun 2015

04 Maret 2015


Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Minerba Mengubah Permen ESDM No. 1 Thn 2014

9. 09 Tahun 2015

04 Maret 2015


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan Mengubah Permen ESDM No. 31 Thn 2014

10. 10 Tahun 2015

04 Maret 2015


Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2015

EBTKE

11. 11 Tahun 2015

16 Maret 2015


Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut Permen ESDM No. 017 Thn 2007

12. 12 Tahun 2015

18 Maret 2015


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan,

EBTKE Perubahan Ketiga Permen ESDM No. 32 Thn 2008

- 6 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

Tahun 2015 Nomor 406 Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan

Bakar Lain

13. 13 Tahun 2015

16 April 2015


Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019

Penunjang

14. 14 Tahun 2015

16 April 2015


Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

EBTKE

15. 15 Tahun 2015

11 Mei 2015


Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya

MIGAS

16. 16 Tahun 2015

25 Mei 2015


Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

17. 17 Tahun 2015

25 Mei 2015


Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

- 7 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

18. 18 Tahun 2015

26 Juni 2015


Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi,

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Mencabut Permen PE No.

01.P/47/MPE/1992 jo Kepmen PE No. 975 K/47/MPE/1999

19. 19 Tahun 2015

29 Juni 2015


Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) Oleh PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan Mencabut Permen ESDM No. 12 Th 2014 sebagaimana telah diubah oleh Permen ESDM No. 22 Th 2014

20. 20 Tahun 2015

06 Juli 2015


Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah


21. 21 Tahun 2015

24 Juli 2015


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Bidang Mineral dan Batubara

Minerba

22. 22 Tahun 2015

24 Juli 2015


Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Penunjang Mencabut Permen ESDM No. 13 Tahun 2013

- 8 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

23. 23 Tahun 2015

31 Juli 2015


Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi

Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Migas Mencabut Permen ESDM No. 05

Tahun 2010

24. 24 Tahun 2015

5 Agustus 2015


Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

25. 25 Tahun 2015

12 Agustus 2015


Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Minerba Mencabut ketentuan terkait pendelegasian wewenang

pemberian izin usaha di bidang mineral dan batubara Permen ESDM No. 05 Th 2010

26. 26 Tahun 2015

18 Agustus 2015


Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

EBTKE Dicabut oleh Permen ESDM No. 29 Th 2015

27. 27 Tahun 2015

11 September 2015


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mengubah Permen ESDM No. 21 Th 2014

28. 28 Tahun 2015

11 September 2015

Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut Keputusan Menteri

ESDM No. 4064 K/73/MEM/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No.

- 9 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


2764 K/73/MEM/2014

29. 29 Tahun 2015

11 September 2015


Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

EBTKE Mencabut Permen ESDM No. 26 Th 2015

30. 30 Tahun 2015

21 September 2015


Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihibahkan

Penunjang

31. 31 Tahun 2015

29 September 2015


Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas

Ketenagalistrikan

32. 32 Tahun 2015

23 Oktober 2015


Perubahan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian Izin Khusus Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Minerba Mengubah Permen ESDM No. 32 Th 2013

33. 33 Tahun 2015

23 Oktober 2015


Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara.

Minerba Mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

No. 134 .K/201/M.PE/1996

34. 34 Tahun 2015

23 Oktober 2015

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya.

Penunjang Mencabut Kepmen ESDM No. 1211 K/70/MEM/2005

http://jdih.esdm.go.id/view/status.php?bentuk=Peraturan%20Menteri%20Energi%20dan%20Sumber%20Daya%20Mineral&no=33&tahun=2015&id=1433



- 10 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


35. 35 Tahun 2015

23 Oktober 2015


Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penunjang

36. 36 Tahun 2015

23 Oktober 2015


Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penunjang

37. 37 Tahun 2015

23 Oktober 2015


Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi.

Migas Mencabut Permen ESDM No. 3 Th

2010

38. 38 Tahun 2015

02 November 2015


Percepatan Pengusahaan Minyak dan

Gas Bumi Non Konvensional.

Migas

39. 39 Tahun 2015

13 November 2015


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minya

Migas Perubahan Kedua Permen ESDM Nomor 39 Thn 2014

40. 40 Tahun 2015

10 Desember 2015

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang



- 11 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


41. 41 Tahun 2015

29 Desember 2015


Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Manajer Energi Di Industri dan Bangunan Gedung

EBTKE - Mencabut : 1. Permen ESDM No. 13 Th 2010 2. Permen ESDM No. 14 Th 2010

42. 42 Tahun 2015

29 Desember 2015


Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut ketentuan Bab I s.d Bab VI sebagaimana diatur dalam

Permen ESDM No. 052 Th 2006

43. 43 Tahun 2015

30 Desember 2015


Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba

44. 44 Tahun 2015

31 Desember 2015


Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota


- 12 -

Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Yang Diterbitkan/Diprakarsai Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan

Tahun 2014

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

A. UNDANG-UNDANG

1. 21 Tahun 2014

11 Januari 2014


Panas Bumi EBTKE Mencabut UU No. 27 Thn 2003


1. 1 Tahun 2014

11 Januari 2014

Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba Perubahan Kedua PP No. 23 Th 2010

2. 23 Tahun 2014

14 April 2014


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Perubahan PP No. 14 Th 2012

3. 75 Tahun 2014

14 Oktober 2014


Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

EBTKE Perubahan Kedua PP No. 59 Th 2007

- 13 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

4. 77 Tahun 2014

14 Oktober 2014


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba Perubahan Ketiga PP No. 23 Th 2010

5. 79 Tahun 2014

17 Oktober 2014


Kebijakan Energi Nasional EBTKE Mencabut Perpres No. 5 Th 2006


1. 1 Tahun 2014

22 Januari 2014


Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional

EBTKE

2. 45 Tahun 2014

19 Mei 2014


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Yang Menggunakan Batubara

Ketenagalistrikan Merubah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006

3. 47 Tahun 2014

03 Juni 2014


Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi Menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral

Penunjang

4. 62 Tahun 2014

20 Juni 2014

Pengesahan Statute Of The International Renewable Anaery Agency (Statuta

EBTKE

- 14 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Badan Energi Terbarukan Internsional)

5. 191 Tahun 2014

31 Desember 2014


Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran bahan Bakar Minyak

Migas Mencabut Perpres 71 Th 2005 diubah dengan Perpres 45 Th 2009 dan Mencabut perpres 15 Th 2012

6. 193 Tahun 2014

31 Desember 2014


Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Nasional (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

Ketenagalistrikan Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006

7. 194 Tahun 2014

31 Desember 2014


Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas

Ketenagalistrikan Perubahan Kedua Perpres No. 4 Th 2010


1. 01 Tahun 2014

11 Januari 2014


Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri

Minerba Mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral,

- 15 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013

2. 02 Tahun 2014

17 Januari 2014


Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014

Penunjang

3. 03 Tahun 2014

17 Januari 2014


Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014

EBTKE

4. 04 Tahun 2014

04 Februari 2014


Pemberian Tunjangan inerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

5. 05 Tahun 2014

04 Februari 2014


Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

- 16 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

6. 06 Tahun 2014

20 Februari 2014


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor

18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu

Migas

7. 07 Tahun 2014

28 Februari 2014


Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba

8. 08 Tahun 2014

27 Maret 2014


Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

Migas

9. 09 Tahun 2014

01 April 2014


Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan Mencabut Permen ESDM No. 30 Th 2012

10. 10 Tahun 2014

04 April 2014


Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang

Minerba

11. 11 Tahun 2014

17 April 2014


Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Minerba

- 17 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

12. 12 Tahun 2014

02 Mei 2014


Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Ketenagalistrikan

13. 13 Tahun 2014

02 Juni 2014


Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

14. 14 Tahun 2014

02 Juni 2014


Jadwal Retensi Arsip Substantif Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

15. 15 Tahun 2014

02 Juni 2014


Jadwal Retensi Arsip Substantif Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

16. 16 Tahun 2014

02 Juni 2014


Jadwal Retensi Arsip Substantif Kegeologian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

17. 17 Tahun 2014

02 Juni 2014


Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP dan UAP Panas Bumi Untuk PLTP Oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Ketenagalistrikan

- 18 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

18. 18 Tahun 2014

18 Juni 2014


Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast


19. 19 Tahun 2014

30 Juni 2014


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan

20. 20 Tahun 2014

03 Juli 2014


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

EBTKE Merubah Permen ESDM No. 32 Th 2008

21. 21 Tahun 2014

17 Juli 2014


Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipili Di Lingkungan Kementerian ESDM

Penunjang Mencabut Permen ESDM No. 4 Th 2014

22. 22 Tahun 2014

13 Agustus 2014


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Ketenagalistrikan Meubah Permen ESDM No. 12 Th 2014

- 19 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

23. 23 Tahun 2014

23 September 2014


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Subbidang Perancangan, Subbidang Perencanaan, Subbidang Konstruksi, dan Subbidang Inspeksi

Ketenagalistrikan

24. Permen ESDM No. 24 Tahun 2014

Tanggal 02/09/2014

Berita Negara No. 1233

Tata Kelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”

Penunjang


Tanggal 03/10/2014


Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian ESDM

Penunjang


Tanggal 16/10/2014


Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut Permn ESDM No. 33 Th 2013


Tanggal 16/10/2014


Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Ketanagalistrikan Mencabut Pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Permen ESDM No. 04 Th 2012


Tanggal 16/10/2014


Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Ketanagalistrikan

- 20 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Tanggal 16/10/2014


Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi dan Mineral

Penunjang Mencabut Permen ESDM No. 0003 Th 2005


Tanggal 17/10/2014


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenetrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Perubahan Kedua Permen ESDM No. 18 Thn 2010


Tanggal 5/11/2014


Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketanagalistrikan Mencabut Permen ESDM No. 09 Th 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 19 Th 2014


Tanggal 6/11/2014


Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

Ketanagalistrikan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010


Tanggal 17/11/2014


Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketanagalistrikan Mencabut Permen ESDM No. 09 Tahun 2011

- 21 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Tanggal 17/11/2014


Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu


sebagaimana telah di ubah dengan Permen ESDM No. 6 Tahun 2014


Tanggal 24/12/2014


Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ketanagalistrikan Mencabut Permen ESDM No. 05 Tahun 2010


Tanggal 24/12/2014


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd1:2013 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 Sebagai Standar Wajib

Ketanagalistrikan Mencabut Kepemen ESDM No. 2046 K/40/MEM/2001 dan Permen ESDM No. 008 Tahun 2007


Tanggal 30/12/2014


Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang


Tanggal 30/12/2014


Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba

- 22 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Tanggal 31/12/2014


Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Migas Mencabut Permen ESDM No. 01 Th 2013 dan

Permen ESDM No. 34 Th 2014


Tanggal 31/12/2014


Perubahan Keempat atas Peraturan Meneteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

Ketenagalistrikan

Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan

Yang Diterbitkan/Diprakarsai Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan

Tahun 2013

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

A. PERATURAN PRESIDEN

1. Peraturan Presiden

07 Tahun 2013

11 Januari 2013


Pengesahan Asean Petroleum Security Agreement (Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi Asean)

Migas


09 Tahun 2013

14 Januari 2013



Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas Tindak lanjut atas Putusan

Mahkamah Konstitusi

Nomor 36/PUU-X/2012

tanggal 13 November 2012


28 Tahun 2013

11 April 2013

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Penunjang Merubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2007 tentang Gaji dan

Penghasilan Serta Hak

Lainnya Yang Sah Bagi

Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur

Penyediaaan dan

Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas

Bumi Melalui Pipa

- 2 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


78 Tahun 2013

11 Desember 2013


Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral

Penunjang Dicabut oleh Perpres No. 113 Th

2015

B. INSTRUKSI PRESIDEN

1. 03 Tahun 2013

13 Februari 2013

Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan Dan Pemurnian Di Dalam Negeri

Minerba

2. 05 Tahun 2013

8 Mei 2013

Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian

Subsidi Bahan Bakar Minyak

Migas

C. PERATURAN MENTERI

1. 01 Tahun 2013

2 Januari 2013


Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak

Migas Mencabut Peraturan Menteri

ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 555)

2. 02 Tahun 2013

11 Januari 2013


Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Minerba

- 3 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

3. 03 Tahun 2013

11 Januari 2013


Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan

Tahun Anggaran 2013

EBTKE

4. 04 Tahun 2013

11 Januari 2013



Penunjang

5. 05 Tahun 2013

29 Januari 2013


Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

6. 06 Tahun 2013

4 Februari 2013


Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Dokumentasi dan Tata Naskah Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Penunjang

7. 07 Tahun 2013

4 Februari 2013


Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan

Penunjang Mencabut Peraturan Menteri Nomor 016 Tahun 2007 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan

- 4 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

8. 08 Tahun 2013

4 Februari 2013


Pedoman Pengelolaan Sistem Infomasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Penunjang

9. 09 Tahun 2013

4 Februari 2013


Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas Tindak lanjut Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24)

10. 10 Tahun 2013

5 Februari 2013


Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

Penunjang

11. 11 Tahun 2013

5 Februari 2013


Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan

Penunjang

- 5 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

12. 12 Tahun 2013

5 Februari 2013


Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Museum Geologi

Penunjang

13. 13 Tahun 2013

6 Februari 2013


Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Penunjang - Mencabut Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 12 Tahun 2009 - Dicabut oleh Permen ESDM

No. 22 Tahun 2015

14. Peraturan Bersama MESDM, Menteri Keuangan dan Meneg

BUMN Nomo 14 Tahun 2013, 33 PMK.06/2013, PER-01/MBU/2013

Status Kepemilikan Aset Panas Bumi Yang Berasal dari Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract)

EBTKE

15. 15 Tahun 2013

22 Februari 2013


Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas

16. 16 Tahun 2013

10 Mei 2013


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi

EBTKE Merubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi

17. 17 Tahun 2013

12 Juni 2013


Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik

EBTKE

18. 18 Tahun 2013 Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen

Migas Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2012 tentang

- 6 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

21 Juni 2013



Pengguna Tertentu Pelaksanaan Peraturan Presiden

tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

19. 19 Tahun 2013

04 Juli 2013


Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota

EBTKE - Mencabut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Permen ESDM No. 04 Tahun 2012

- Dicabut oleh Permen ESDM No. 44 Th 2015

20. 20 Tahun 2013

01 Agustus 2013


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral

Minerba Merubah Peraturan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan

Pemurnian Mineral senagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012

21. 21 Tahun 2013

01 Agustus 2013



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

Ketenagalistrikan Merubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan

Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

22. 22 Tahun 2013

14 Agustus 2013


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Merubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

23. 23 Tahun 2013

14 Agustus 2013

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah

Penunjang

- 7 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


24. 24 Tahun 2013

14 Agustus 2013


Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah

Penunjang

25. 25 Tahun 2013

29 Agustus 2013


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

EBTKE Mengubah Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

26. 26 Tahun 2013

5 September 2013

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1099

Jadwal Retensi Arsip Keuangan Penunjang

27. 27 Tahun 2013

13 September 2013


Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba

28. 28 Tahun 2013

13 September 2013


Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logan dan Batubara

Minerba

29. 29 Tahun 2013

13 September 2013

Penyediaan, Pemanfaatan Tata Niaga Dimetil Eter Sebagai Bahan Bakar

Migas

- 8 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


30. 30 Tahun 2013

24 Oktober 2013


Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 019 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 019 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

31. 31 Tahun 2013

24 Oktober 2013


Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Migas

32. 32 Tahun 2013

19 November 2013


Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba

33. 33 Tahun 2013

11 Desember 2013


Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

34. Peraturan Bersama Menteri ESDM dan Kepala BKN Nomor :

34 Tahun 2013

11 Desember 2013


Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya

Penunjang

- 9 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

35. 35 Tahun 2013

20 Desember 2013


Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

36. 36 Tahun 2013

24 Desember 2013


Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Ketenagalistrikan Mencabut Permen ESDm 048 Tahun 2006

37. 37 Tahun 2013

24 Desember 2013


Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan

Minerba

38. 38 Tahun 2013

24 Desember 2013


Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra

Tinggi

Ketenagalistrikan



Tahun 2012

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

A. PERATURAN PEMERINTAH

1. Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012



Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4314)

2. Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan

Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628)

- 2 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

3. Nomor 24 Tahun 2012

tanggal 21 Februari 2012

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111)

4. Nomor 42 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012



Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara Ketenagalistrikan

5. Nomor 49 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Migas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian

Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253)

6. Nomor 62 Tahun 2012 Tanggal 6 Juli 2012



Usaha Penunjang Tenaga Listrik Ketenagalistrikan Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603)

- 3 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

7.

B. KEPUTUSAN/PERATURAN PRESIDEN

1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012

tanggal 10 Januari 2012

Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Minerba


Nomor 15 Tahun 2012 Tanggal 7 Febuari 2012

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41

Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Migas Mencabut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar

Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006


Nomor 45 Tahun 2012 Tanggal 13 April 2012


Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Migas Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa


Nomor 64 Tahun 2012 Tanggal 22 Juni 2012


Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

Migas Diubah oleh Perpres 125 Tahun 2015


Nomor 95 Tahun 2012 Tanggal 13 November 2012


Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas

- 4 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

C. INTRUKSI PRESIDEN

1. Intruksi Presiden

1 Tahun 2012 10 Januari 2012

Pelaksanaan Dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara

Minerba

2. Intruksi Presiden

2 Tahun 2012 10 Januari 2012

Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional

Migas


1. 01 Tahun 2012 13 Januari 2012


Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait

Ketenagalistrikan Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi

Terkait (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 419)

2. 02 Tahun 2012 13 Januari 2012


Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang

Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2012

Penunjang

3. 03 Tahun 2012 13 Januari 2012


Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

Penunjang

- 5 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

4. 04 Tahun 2012 31 Januari 2012


Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit

Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Mencabut Peraturan Menteri

ESDM Nomor 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang

Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik (Beruta Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 427)

5. 05 Tahun 2012 31 Januari 2012


Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional

Migas

6. 06 Tahun 2012 31 Januari 2012


Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik negara (Persero) Untuk Melakukan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pump Storage Upper Cisokan 4 x 260 MW

Ketenagalistrikan

7. 07 Tahun 2012 6 Februari 2012


Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral

Minerba Diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2012

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534)

8. 08 Tahun 2012

24 Februari 2012 Berita Negara Republik Indonesia


Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Migas Pelaksanaan atas Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran

Negara Tahun 2012 Nomor 41)

9. 09 Tahun 2012 30 Maret 2012


Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

- 6 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

10. 10 Tahun 2012

10 Mei 2012


Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan

EBTKE

11. 11 Tahun 2012

16 Mei 2012 Berita Negara Republik Indonesia


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral

Minerba Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara

Tahun 2012 Nomor 165)

12. 12 Tahun 2012



Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak

Migas Dicabut dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013

13. 13 Tahun 2012



Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Ketenagalistrikan Mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 0031 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi

14. 14 Tahun 2012



Manajemen Energi EBTKE

15. 15 Tahun 2012



Penghematan Penggunaan Air Tanah Geologi

16. 16 Tahun 2012



Tunjangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


Pertambangan dan Energi Nomor 1277 K/601/M.PE/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang

Tunjangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan

- 7 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5 Departemen Energi dan Sumber

Daya Mineral

17. 17 Tahun 2012 20 Juni 2012


Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Geologi

18. 18 Tahun 2012 20 Juni 2012


Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

EBTKE Perubahan Atas Peraturan Menteri

ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 156)

19. 19 Tahun 2012 25 Juni 2012


Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan- Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2009

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 248)

20. 20 Tahun 2012 25 Juni 2012


Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu Untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2009

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa

Proteksi Arus Lebih Terpadu Untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) Sebagai Standar Wajib (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 249)

- 8 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

21. 21 Tahun 2012 25 Juni 2012


Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan

22. 22 Tahun 2012

23 Agustus 2012 Berita Negara Republik Indonesia


Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Ketenagalistrikan Mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan

Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

23. 23 Tahun 2012

5 September 2012 Berita Negara Republik Indonesia


Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Minyak Mentah Indonesia

Migas

24. 24 Tahun 2012 9 Oktober 2012


Perubahan Atas Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba

Perubahan Atas Peraturan menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan

Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341)

25. 25 Tahun 2012

10 Oktober 2012 Berita Negara Republik Indonesia


Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa


Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1065 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas

- 9 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5 Bumi Melalui Pipa

26. 26 Tahun 2012



Tata Cara Pemohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian, dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara

Ketenagalistrikan

27. 27 Tahun 2012



Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Migas Perubahan Atas Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik


28. 28 Tahun 2012

27 November 2012 Berita Negara Republik Indonesia


Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Ketenagalistrikan Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

untuk Kepentingan Umum

29. 29 Tahun 2012

17 Desember 2012 Berita Negara Republik Indonesia


Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi

Ketenagalistrikan

30. 30 Tahun 2012

21 Desember 2012 Berita Negara Republik Indonesia


Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaa Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan Dicabut oleh Permen ESDM No. 09 Tahun 2014

- 10 -

NO REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

31. 31 Tahun 2012

21 Desember 2012


Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) Pada Kegiatan Usaha

Minyak dan Gas Bumi

Migas



Tahun 2011

NO. REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

A. KEPUTUSAN/PERATURAN PRESIDEN

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011


Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan Mencabut Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh

Perusahaan Perseroan (Persero) PI’ Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157)

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011

Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Geologi


Nomor 47 Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan Batubara

Ketenagalistrikan


Nomor 48 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi baru terbarukan

Ketenagalistrikan

- 2 -

NO. REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

dan Bahan bakar gas


tanggal 13 September 2011

Penetapan Cekungan Air Tanah Geologi

B. PERATURAN MENTERI

1. 01 Tahun 2011 7 Januari 2011


Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi

Migas

2. 02 Tahun 2011 16 Februari 2011


Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga

Listrik Oleh PT perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2012

tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

3. 03 Tahun 2011 18 Februari 2011


Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan, Dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan

Migas

4. 04 Tahun 2011 24 Februari 2011


Penghargaan Energi Penunjang

- 3 -

NO. REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

Tahun 2011 Nomor 90

5. Peraturan Bersama MESDM dan Mendagri

05 Tahun 2011 8 April 2011


Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah

Migas

6. 06 Tahun 2011 19 April 2011


Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast

Energi

7. 07 Tahun 2011 11 Mei 2011


Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional

Penunjang

8. 08 Tahun 2011 13 Mei 2011


Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011

Ketenagalistrikan

9. 09 Tahun 2011 13 Mei 2011


Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan Mencabut:

1) Keputusan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 2038 K/40/MEM/2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Biaya Penyambungan

Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;


- 4 -

NO. REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

Sumber Daya Mineral Nomor 1616 K/36/MEM/2003 tanggal 31 Desember 2003

tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan Oleh

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; dan

3) Peraturan Menteri Nomor 07

Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Perusahaan Listrik

Negara. Permen No. 9 Th 2011 dicabut oleh Permen ESDM No. 33 Tahun 2014

10. 10 Tahun 2011 3 Agustus 2011


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

Ketenagalistrikan

11. 11 Tahun 2011 3 Agustus 2011


Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

12. 12 Tahun 2011 11 Agustus 2011


Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba

- 5 -

NO. REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

13. 13 Tahun 2011 11 Agustus 2011


Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral

Penunjang

14. 14 Tahun 2011 11 Agustus 2011



Penunjang

15. 15 Tahun 2011 9 September 2011


Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami

Geologi

16. 16 Tahun 2011 1 November 2011



Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Migas Dirubah dengan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

1065)

17. 17 Tahun 2011 21 Desember 2011


Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

18. 18 Tahun 2011 21 Desember 2011


Jadwal Retensi Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

- 6 -

NO. REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

19. 19 Tahun 2011 28 Desember 2011


Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052

K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan tanggal 28 Agustus 2001

20. 20 Tahun 2011 28 Desember 2011


Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273

K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan tanggal 31 Juli 2002



Tahun 2010

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


1. Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010



Wilayah Pertambangan Minerba

2. Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010



Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282)

3. Nomor 55 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba

- 2 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


tanggal 20 Oktober 2010 Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5163

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan

Usaha Panas Bumi

Energi Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun

2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4777)


tanggal 20 Desember 2010



Reklamasi dan Pasca Tambang Minerba





Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas

B. PERATURAN PRESIDEN



Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas

Ketenagalistrikan

- 3 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5



Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim

Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Tim

Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik


tanggal 5 Mei 2010

Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional

Penunjang


1. 01 Tahun 2010 22 Januari 2010


Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

2. 02 Tahun 2010 27 Januari 2010


Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas

Serta Transmisi Terkait

3. 03 Tahun 2010 27 Januari 2010


Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

Migas

4. 04 Tahun 2010 28 Januari 2010


Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

- 4 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

5. 05 Tahun 2010 29 Januari 2010


Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber

Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penunjang Dicabut oleh Permen ESDM No. 35 Tahun 2014 dan Permen ESDM No. 23 Tahun 2015



Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Migas

7. 07 Tahun 2010 30 Juni 2010


Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara


Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik

Negara (Berita Negara Nomor

291)

8. 08 Tahun 2010 5 Juli 2010


Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan

- 5 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

9. 09 Tahun 2010 5 Juli 2010


Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pebangkitan

Energi Baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan

10. 10 Tahun 2010 5 Juli 2010


Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, serta Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan

Ketenagalistrikan

11. 11 Tahun 2010 5 Juli 2010


Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Perawatan dan perbaikan Mesin produksi dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu

Ketenagalistrikan

12. 12 Tahun 2010 5 Juli 2010


Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

Ketenagalistrikan

13. 13 Tahun 2010 5 Juli 2010


Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri

Energi Dicabut oleh Permen ESDM No.

41 Th 2015

- 6 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

14. 14 Tahun 2010 5 Juli 2010


Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang

Pengelolaan

Energi Dicabut oleh Permen ESDM No.

41 Th 2015

15. 15 Tahun 2010 27 Agustus 2010


Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

Ketenagalistrikan Diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2012 (Berita Negara Republik


16. 16 Tahun 2010 27 Agustus 2010

Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Nomor

35 Tahun 2008, Nomor PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali

Ketenagalistrikan



Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara

Minerba

- 7 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

18. 18 Tahun 2010 22 November 2010


Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

19. 19 Tahun 2010 2 Februari 2010


Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi

Migas



Tahun 2009

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

A. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009




Pertambangan Mineral dan Batubara Minerba Mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Fokok

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2831





Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan Mencabut Undang-Undang Nomor

15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317)


1. Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009

Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Migas Merubah PP No. #6 Thn 2004

- 2 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

2. Nomor 55 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009

Perubahan Kedua Atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas Perubahan Kedua PP No. 35 Th 2004

3. Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009

Konservasi Energi

Energi

C. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN

1. Keputusan Presiden selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional

Nomor 11 Tahun 2009 Tanggal 22 April 2009

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Penunjang

Keputusan Presiden

Nomor 17 Tahun 2009,

tanggal 18 Maret 2009

Pengangkatan Anggota DEN EBTKE


Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009

Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Migas



Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

Ketenagalistrikan Diubah dengan Perpres Nomor 47 Tahun 2011

- 3 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


1. 01 Tahun 2009 12 Januari 2009

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum

Migas Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun

2012 tentang Harga Jual

Eceran dan Konsumen

Pengguna Jenis BBM

Tertentu

2. 02 Tahun 2009 30 Januari 2009


Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

Energi Mencabut Permen ESDM No. 005 Tahun 2007



Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

4. 04 Tahun 2009 20 Februari 2009


Aturan Distribusi Tenaga Listrik Ketenagalistrikan

- 4 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

5. 05 Tahun 2009 24 Maret 2009


Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari

Koperasi atau Badan Usaha Lain


Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi terbarukan

Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 427)

6. 06 Tahun 2009 28 April 2009


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan

7. 07 Tahun 2009 28 April 2009


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan

8. 08 Tahun 2009

28 April 2009 Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 82

Penetapan dan Pemberlakuan Standar

Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan

9. 09 Tahun 2009 28 April 2009


Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Mencabut:


Sumber Daya Mineral Nomor 582 K/70/MEM/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian ljazah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

2) Ketentuan Pasal 39, Pasal 68,

Pasal 69 dan Pasal 70 dalam

- 5 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1161

WO/MEM/2005 tanggal 4 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Terpadu

Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral

10. 10 Tahun 2009 22 Mei 2009


Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

11. 11 Tahun 2009 25 Juni 2009


Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

Energi

12. 12 Tahun 2009 14 Juli 2009


Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral

Penunjang

13. 13 Tahun 2009 14 Juli 2009


Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah

Geologi

14. 14 Tahun 2009 31 Juli 2009


Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Penunjang

- 6 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

15. 15 Tahun 2009 11 Agustus 2009


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan-

Kendali Lampu sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan Terdapat Perubahan Nomor HZ

16. 16 Tahun 2009 11 Agustus 2009


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib


17. 17 Tahun 2009 11 Agustus 2009


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer sebagai Standar Wajib


18. 18 Tahun 2009 19 Agustus 2009



Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara

Minerba

19. 19 Tahun 2009 31 Agustus 2009


Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa Migas


Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 293

Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja Dewan Energi Nasional

Penunjang

- 7 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5



Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional dan Sekretariat

Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

22. Nomor 22 Tahun 2009 29 September 2009


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama

Migas



Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara

Minerba




Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi

Geologi



Penetapan dan pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

Ketenagalistrikan



Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas

Migas

- 8 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5



Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur

Penunjang



Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba Diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 (9 Oktober 2012 Berita Negara




Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah

Migas



Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan

31. 31 Tahun 2009 13 November 2009


Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang

Menggunakan Energi terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 128)

- 9 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

32. 32 Tahun 2009 4 Desember 2009


Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk

Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik

Oleh PT perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 73)

33. 33 Tahun 2009 28 Desember 2009



Penunjang

34. 34 Tahun 2009 31 Desember 2009


Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri

Minerba



Tahun 2008

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008

Air Tanah Geologi

B. PERATURAN PRESIDEN/KEPUTUSAN PRESIDEN


tanggal 7 Mei 2008

Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional

Penunjang


27 September 2008

Hari Jadi Pertambangan dan Energi Penunjang


Nomor 77 Tahun 2008

Pengesahan memorandum of understanding on the ASEAN power grid (memorandum saling pengertian mengenai jaringan transmisi tenaga

Listrik ASEAN)

Ketenagalistrikan



Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua

Migas

- 2 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi

dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Migas


Pedoman dan Tata Cara Pengambilan Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Migas

4. 04 Tahun 2008 29 Februari 2008

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan

5. 05 Tahun 2008 29 Februari 2008

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

(PLTMH), Pembangkit Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Ketenagalistrikan

6. 06 Tahun 2008 17 Maret 2008

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

Ketenagalistrikan

- 3 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

7. 07 Tahun 2008 17 Maret 2008

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan

8. 08 Tahun 2008 17 Maret 2008

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan

Ketenagalistrikan

9. 09 Tahun 2008 17 Maret 2008

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan

10. 10 Tahun 2008 31 Maret 2008

Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak tanah Untuk Keperluan

Rumah Tangga dan Usaha Kecil

Migas

11. 11 Tahun 2008 18 April 2008

Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

EBTKE

- 4 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

12. 12 Tahun 2008 21 April 2008

Perubahan Hari dan Jam Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan

Gas Bumi (Pusdiklat Migas) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Akamigas, Badan Pendidikan dan pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badiklat ESM), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

13. 13 Tahun 2008 13 April 2008

Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

14. 14 Tahun 2008 9 Mei 2008

Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

EBTKE Dicabut dengan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari

Koperasi atau Badan Usaha Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46)

15. 15 Tahun 2008 16 Mei 2008

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan Untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan distribusí Gas Sebagai Stándar Wajib

Migas

- 5 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

16. 16 Tahun 2008 23 Mei 2008

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin

Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum

Migas

17. 17 Tahun 2008 23 Mei 2008

Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan

EBTKE

18. 18 Tahun 2008 29 Mei 2008

Reklamasi dan Penutupan Tambang Minerba Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

19. 19 Tahun 2008 13 Juni 2008

Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Migas

20. 20 Tahun 2008 13 Juni 2008

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib

Migas

21. 21 Tahun 2008 30 Juni 2008

Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi

Migas

22. 22 Tahun 2008 30 Juni 2008

Jenis-Jenis Biaya Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Yang Tidak Bisa Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Migas Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Ketentuan Perpajakan

dan Biaya Operasi yang Tidak Dapat Dikembalikan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

- 6 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

23. 47/M-IND/PER/7/2008, 23 Tahun 2008, Per.13/Men/VII/2008, 35

Tahun 2008, PER-03/MBU/2008 14 Juli 2008

Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor

Industri di Jawa Bali

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2010

24. 24 Tahun 2008

25. 25 Tahun 2008 5 Agustus 2008

Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional

Minerba

26. 26 Tahun 2008 14 Agustus 2008

Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 1186)

27. 27 Tahun 2008 22 Agustus 2008

Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

Migas

28. 28 Tahun 2008 22 Agustus 2008

Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram

Migas


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

Ketenagalistrikan

- 7 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan

Bidang Distribusi Tenaga Listrik, Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan


Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

EBTKE

33. 33 Tahun 2008 1 Oktober 2008

Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Pelayanan Listrik Nasional Batam

Ketenagalistrikan

34. 35 Tahun 2008 12 November 2008

Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Ketenagalistrikan

35. 36 Tahun 2008 12 November 2008

Pengusahaan Gas Metana Batubara Minerba

36. 37 Tahun 2008 27 November 2008

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera

Ketenagalistrikan

- 8 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

37. 38 Tahun 2008 28 November 2008

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin

Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum

Migas

38. 39 Tahun 2008 3 Desember 2008

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib

Minerba

39. 41 Tahun 2008 November 2008

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum

Migas

40. 42 Tahun 2008 12 Desember 2008

Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2009

Penunjang



Tahun 2007

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

A. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007

Penanggulangan Bencana


Tanggal 10 Agustus 2007

Energi Energi


1. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007


Kegiatan Usaha Panas Bumi Panas Bumi



Nomor 38 Tahun 2007

Tanggal 28 Juni 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional

Penyelidik Bumi Penunjang Dicabut Perpres No. 94

Th 2015


Nomor 91 Tahun 2007

Tanggal 19 September 2007

Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 86 Tahun 2006 tentang

Pemberian Jaminan Pemerintah untuk

Pembangunan Pembangkit tenaga

Ketenagalistrikan Mengubah Pepres Nomor 86 Tahun 2006

- 2 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

Listrik Yang Menggunakan Batubara



Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Migas


1. 01 Tahun 2007 8 Januari 2007

Penetapan dan pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan

2. 02 Tahun 2007 8 Januari 2007

Penetapan dan pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan

3. 03 Tahun 2007 29 Januari 2007

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali

Ketenagalistrikan

- 3 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

4. 004 Tahun 2007 11 Mei 2007

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Ketenagalistrikan

5. 005 Tahun 2007 12 Juli 2007

Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

Panas Bumi Dicabut dengan Permen ESDM No. 02 Tahun

2009

6. 006 Tahun 2007 26 Juli 2007

Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Minerba

7. 007 Tahun 2007 31 Juli 2007

Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Migas

8. 008 Tahun 2007 3 Agustus 2007

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000/Amd1-2006 Mengenai Amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000), Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan Mencabut Kepmen ESDM No. 2046

K/40/MEM/2001

- 4 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

9. 009 Tahun 2007 3 Agustus 2007

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 dan Standar

Nasional Indonesia 04-6507.1-2002/Amd1-2006 Mengenai Pemutus Sirkit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Pemutus Sirkit Untuk Operasi Arus Bolak-Balik, Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan

10. 010 Tahun 2007 3 Agustus 2007

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 Mengenai Saklar Untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan

11. 011 Tahun 2007 3 Agustus 2007

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2006 Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus Untuk Kipas Angin, Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan

- 5 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

12. 012 Tahun 2007 3 Agustus 2007

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 Mengenai

Tusuk-Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan

13. 014 Tahun 2007 19 September 2007

Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

14. 015 Tahun 2007 19 September 2007

Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

15. 016 Tahun 2007 19 September 2007

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir Migas

Migas

16. 017 Tahun 2007 24 September 2007

Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

17. 018 Tahun 2007 11 Oktober 2007

Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

- 6 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

18. 019 Tahun 2007 24 Oktober 2007

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di

lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

19. 020 Tahun 2007 21 November 2007

Pedoman Tugas Relajar Pendidikan Pascasarjana Program Magíster/Master (S2) dan Doctor (S3) Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

20. 021 Tahun 2007 19 Desember 2007

Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Tabung LPG 3 Kg

Migas



Tahun 2006

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5




Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Migas


Tanggal 5 Juli 2006

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Perubahan Kedua PP No. 10 Thn 1989 (Dicabut dengan PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)




Kebijakan Energi Nasional Energi Dicabut dengan PP No. 79 Tahun 2014

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Migas Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012

tentang Harga Jual Eceran dan Konsumn Pengguna Jenis BBM Tertentu

- 2 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


tanggal 5 Juli 2006

Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk

Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

Ketenagalistrikan Diubah dengan Perpres 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009


tanggal 5 Juli 2006

Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Perpres 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Perpres

72 Tahun 2006

Peraturan Presiden

Nomor 86 Tahun 2006

Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Pembangkit tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

Diubah dengan Perpres Nomor 91 Tahun 2007



Tim Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

Migas


1. 001 Tahun 2006 tanggal 02-01-2006

Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Ketenagalistrikan

2. 002 Tahun 2006 tanggal 18-01-2006

Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah

Ketenagalistrikan

3. 026 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006

Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

Migas

- 3 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

4. 027 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Yang Diperoleh dari Survei Umum

dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi Migas

Migas

5. 028 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006

Pedoman dan Tata cara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas

6. 029 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan

7. 030 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006


Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Ketenagalistrikan

8. 031 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik Sub Bidang Instruktur Operasi

Ketenagalistrikan

- 4 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

Pembangkit dan Sub Bidang Instruktur Pemeliharaan Pembangkit

9. 033 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006

Pengusahaan Gas Metana Batubara Migas

10. 034 Tahun 2006 tanggal 02 Juni 2006

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi

Ketenagalistrikan

12. 037 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006

Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Yang

Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas


Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas

Migas

14. 044 Tahun 2006 tanggal 18 Juli 2006

Pembelian Tenaga Listrik Dalam Rangka Percepatan Diversifikasi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Ke Batubara Melalui Pemilihan Langsung

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari

Koperasi atau Badan Usaha Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46)

- 5 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan

Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

Migas

16. 046 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006

Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

17. 047 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006

Pedoman Pembuatan dan Pemanfaatan Briket Batubara dan Bahan Bakar Padat Berbasis Batubara

Minerba


Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Permen ESDM No. 36 Tahun 2013

19. 049 Tahun 2006 tanggal 4 Oktober 2006

Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang


Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang


Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

EBTKE Dicabut dengan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati

(biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain

22. 053 Tahun 2006 tanggal 6 November 2006

Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan di Dalam Negeri

Migas



Tahun 2005

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5




Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan Dicabut dengan PP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik



Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas Merubah PP No. 35 Th 2004



Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Dalam Negeri

Migas - Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran

Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

- Mencabut Keppres No. 90 Thn

2002



Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Migas Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Harga Jual Eceran Bahan

Bakar Minyak Dalam Negeri yang dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012


Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

Migas

- 2 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5



1. 0021.K/20/MEM/2005 tanggal 18 Januari 2005

Pedoman dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2005-2020

Migas

2. 0398.K/40/MEM/2005 tanggal 25 Februari 2005

Penetapan Kawasan Karst Sukolilo Geologi

3. 0009 Tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005

Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum


Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

4. 0001 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005

Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Dalam Keadaan Bertegangan

Ketenagalistrikan

5. 1109.K/MEM/2005 tanggal 21 Maret 2005

Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemenfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah

Ketenagalistrikan

6. 1135.K/81/MEM/2005 tanggal 28 Maret 2005

Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi

Migas

7. 3 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005

Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi

Penunjang

- 3 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Migas


Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal

Migas


Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional

Ketenagalistrikan

11. 1213.K/31/MEM/2005 tanggal 25 April 2005

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional

Ketenagalistrikan Mencabut Kepmen ESDM No. 0954

K/30/MEM/2004

12. 1321.K/20/MEM/2005

tanggal 30 Mei 2005

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan

Distribusi Gas Bumi Nasional

Migas

13. 1352.K/81/MEM/2005 tanggal 3 Juni 2005

Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135.K/81/MEM/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penetapan Bagian Daerah penghasil Minyak Bumi serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2005

Penunjang

- 4 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

14. 1393.K/30/MEM/2005

tanggal 10 Juni 2005


Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalsitrikan Bidang Instalasi Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan


Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005-2020

Migas


Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan

Ketenagalistrikan

18. 0030 Tahun 2005

tanggal 20 Juli 2005


Sudah dicabut dengan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)


Tata Cara Penghematan Energi Energi Sudah dicabut dengan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik (Berita Negara


- 5 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

20. 0034 Tahun 2005


Pemberlakuan Standar Nasional

Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Pemutus Sirkit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1: Pemutus Sirkit Untuk Operasi Arus Bolak Balik, Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 Mengenai Pemutus Sirkit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1: Pemutus Sirkit Untuk Operasi Arus Bolak Balik, Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2001 Mengenai Saklar Untuk Instalasi Listrik Tetap

Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1: Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2003(2) Mengenai Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan Bagian 2-80: Persyaratan Khusus Untuk Kipas Angin, Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan

- 6 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

24. 0038 Tahun 2005


Pemberlakuan Standar Nasional

Indonesia 04-6292-1-2003 Mengenai Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan Bagian 1: Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892-1-2001 Mengenai Tusuk Kontak dan Kotak Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan Bagian 1: Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan,

Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Inspeksi, dan Sub Bidang Pemeliharaan

Ketenagalistrikan


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Penunjang, Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan, dan Sub Bidang Koordinasi

Ketenagalistrikan

- 7 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

28. 0042 Tahun 2005

tanggal 6 Oktober 2005


Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu, Sub Bidang Penunjang, dan Sub Bidang Perawatan dan perbaikan Mesin Produksi

Ketenagalistrikan

28. 1952 K/20/MEM/2005 tanggal 17 Oktober 2005

Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Lepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Untuk Memberikan Rekomendasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Untuk Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Penunjang

29. 2043 K/20/MEM/2005 tanggal 21 November 2005

Penugasan PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Di Seluruh Wilayah Indonesia

Migas

30. 0044 Tahun 2005 tanggal 22 November 2005

Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Migas

- 8 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

31. 0045 Tahun 2005


Instalasi Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 P/40/M.PE/1990

tanggal 16 Juni 1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 437 K/30/MEM/2003 tanggal 11 April 2003

Diubah dengan Permen Nomor 046 Tahun 2006

32. 0046 Tahun 2005


Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2008



Tahun 2004

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5




Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

Migas



Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas Diubah oleh PP No. 34 Tahun 2005 dan kedua diubah oleh PP No. 55 Tahun 2009



Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Migas

B. KEPUTUSAN PRESIDEN

1. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 Tanggal 12 Mei 2004

Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan

Minerba

2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 18 Mei 2009

Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Tanpa Izin, Penyalagunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan serta Pencurian Aliran

Penunjang

- 2 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

Listrik


1. 0002 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004

Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau)

Energi

2. 0057 K/40/MEM/2004 tanggal 16 Februari 2004

Perubahan Keputusan Mentei Pertambangan dan Energi Nomor 680 K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Minerba


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Sub Bidang Perencanaan

dan Konstruksi serta Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan

4. 0954 K/30/MEM/2004 tanggal 15 April 2004

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Kepemen ESDM No.

1213.K/31/MEM/2005

- 3 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

5. 0980 K/40/MEM/2004 tanggal 4 Mei 2004

Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Kepada

Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Untuk Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Yang Ada Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003

Panas Bumi

6. 0983 K/16/MEM/2004 tanggal 6 Mei 2004

Kebijakan Energi Nasional Energi

7. 1059 K/70/MEM/2004 tanggal 26 Mei 2004

Standar Latih Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil

Penunjang

8. 1128 K/40/MEM/2004 tanggal 23 Juni 2004

Kebijakan Batubara Nasional Minerba


Keanggotaan Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Keputusan

Menteri ESDM Nomor 2311 tahun 2008


Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali

Ketenagalistrikan


Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang


Tata Cara Penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Migas Dicabut dengan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan

penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

- 4 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

13. 1522 K/80/MEM/2004 tanggal 25 Agustus 2004

Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356

K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2004

Migas


Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Dicabut dengan Keputusan

Menteri Nomor 1762K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya

Mineral


Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Minerba

16. 1659 K/40/2004 tanggal 1 Desember 2004

Penetapan Kawasan Kars Gunung Semeru dan Pacitan Timur

Geologi

17. 1707 K/30/MEM/2004 tanggal 13 Desember 2004

Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

Ketenagalistrikan

- 5 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang

Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi dan Sub Bidang Pemeliharaan

Ketenagalistrikan



Tahun 2003

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

A. UNDANG-UNDANG


Tanggal 22 Oktober 2003

Panas Bumi Panas Bumi Dicabut dengan UU No. 21 Tahun 2014


1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 6 Maret 2003

Perubahan Peruntukan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998

Minerba

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003

Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Migas

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012

tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- 2 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5



Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik Ketenagalistrikan Tidak berlaku secara hukum sesuai hasil putusan Mahkamah Konstitusi



Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

Migas

C. KEPUTUSAN PRESIDEN



Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama Dalam Bidang-Bidang Energi dan Sumber-Sumber Mineral

Penunjang



Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan Diubah dengan Keppres 76 Tahun 2003



Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011

- 3 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


1. 05 K/30/MEM/2003 tanggal 8 Januari 2003

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar Khusus Untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak Balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0034 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional

Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Pemutus Sirkit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1:

Pemutus Sirkit Untuk Operasi Arus Bolak Balik, Sebagai Standar Wajib

2. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan

Menteri Keuangan Nomor 31 K/20/MEM/2003 31 K/KMK.01/2003


Pedoman Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Oleh Pertamina

Migas


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetisi Kerja Tenaga

Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi Sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Migas

4. 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003

Pemberlakuan Standar nasional Indonesia 19-6659-2002 Mengenai Tanda Keselamatan – Pemanfaatan Listrik Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan


Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/M.PE/1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan

- 4 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil

Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2003

Migas


Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura

Air Tanah

8. 812 K/30/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003

Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Lepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Untuk Pemrosesan dan Pelaksanaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Minerba

9. 813 K/30/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003

Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003-2020

Ketenagalistrikan

10. 815 K/30/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003

Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Ketenagalistrikan


Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

- 5 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80/2003 Mengenai

Piranti Listrik Untuk Rumah dan Sejenisnya-Keselamatan, Bagian 2 – 80 Mengenai Persyaratan Khusus Untuk Kipas Angin Sebagai Standar Wajib

Ketenagalistrikan

13. 953 K/50/MEM/2003 tanggal 17 Juli 2003

Kriteria Pembangunan Berkelanjutan Untuk Proyek Clean Development Mechanism (CDM) Sektor Energi

Energi


Penetapan Kawasan Kars Gomobong Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Geologi


Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

Ketenagalistrikan

- 6 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur

Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Migas Diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992)

18. 1086 K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003

Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan

Geologi


Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Migas


Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Migas


Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan


Penetapan dan pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

- 7 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Penunjukan PT Pertamina (Persero) Sebagai Pengelola Sementara

Pengoperasian Lapangan Wailawi

Migas


Pengelolaan Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah

Penunjang


Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan

Minerba


Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif

Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor

291)



Tahun 2002

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5



tanggal 6 Mei 2002

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

Migas

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Migas


Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Migas

B. KEPUTUSAN PRESIDEN




Migas

2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002

Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara

Penunjang

- 2 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


tanggal 30 April 2002

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran

Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Migas

4. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tanggal 23 Mei 2002

Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

Minerba


tanggal 12 Agustus 2002

Pokok-Pokok Organisasi Pertamina Migas



Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Migas



Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan

Listrik Negara

Ketenagalistrikan




Migas Dicabut oleh Perpres No. 22 Thn 2005

C. KEPUTUSAN MENTERI

9. 83 K/40/MEM/2002 tanggal 28 Januari 2002

Pencabutan Keputusan Menteri pertambangan dan Energi Nomor 2283 K/40/MPE/1997 tentang Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia

Minerba

- 3 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

10. 216 K/31/MEM/2002 tanggal 22 Maret 2002

Penetapan Status Proyek PLTP Karaha Dari Ditangguhkan Menjadi Diteruskan

Panas Bumi


Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Alam serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2002

Penunjang

12. 667 K/11/MEM/2002 tanggal 14 Mei 2002

Penugasan Kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Dalam Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik

Geologi

13. 832 K/45/MEM/2002 tanggal 30 Mei 2002

Pengujian Juru Ledak di Bidang Pertambangan Umum

Minerba


Pelimpahan Wewenang Pemberian Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas, Pengolahan Pelumas Bekas, dan Pengemasan Pelumas Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Migas


Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar

Ketenagalistrikan Pasal 14 dicabut dengan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2009


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

Ketenagalistrikan

- 4 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5



Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi

Ketenagalistrikan


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi

Ketenagalistrikan


Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan


Penetapan Status Proyek-Proyek Listrik Swasta Dari Semula Ditangguhkan dan Dikaji Kembali Menjadi Diteruskan.

Ketenagalistrikan


Pengelolaan Data Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang


Pembentukan Unit Pengelola Data Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang


Unsur Pimpinan dan Komite Pengarah Unit Pengelola Data Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang

24. 1723 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian

Penunjang

- 5 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang

Bawah Tanah

Penunjang


Organisasi dan Tata Kerja Musium Geologi

Penunjang



Tahun 2001

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

A. UNDANG-UNDANG



Minyak dan Gas Bumi Migas Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beberapa pasalnya yaitu Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3)

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara

Ketenagalistrikan

- 2 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5



Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan dan Penggunaan

Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

Migas

C. KEPUTUSAN PRESIDEN



Penyediaan dan Pelayanan Pelumas Migas



Tim Koordinasi Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan pencurian Aliran Listrik

Ketenagalistrikan


tanggal 29 Maret 2001

Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Migas

4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 15 Juni 2001

Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Migas

5. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api

Penunjang

- 3 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


1. 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001


Penunjang


Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Ketenagalistrikan Dicabut dengan Permen ESDM Nomor 0046 Tahun 2005

3. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep - 110/MEM/2001 1217 K/05/MEM/2001

tanggal 29 Mei 2001

Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Penunjang


Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas dan pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu Pelumas

Migas


Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disedikan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Preusan Listrik Negara

Ketenagalistrikan


Tata Cara Penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan dan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi

Migas

- 4 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5

7. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri

Keuangan dan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 1905 K/34/MEM/2001,

426/KMK.01/2001, 233/MPP/Kep/7/2001 tanggal 20 Juli 2001

Ketentuan Impor Pelumas Migas


Pencabutan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1123 K/73/MEM/2001 tentang Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pusat Departemen Pertambangan dan Energi

Minerba


Biaya Penyambungan Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan

Listrik negara


Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 291)


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Bidang Rekayasa Elektronika SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) sebagai Standar Wajib di Bidang Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

- 5 -

NO. NOMOR REGULASI

PENJELASAN REGULASI

KETERANGAN JUDUL

MATERI PENGATURAN

1 2 3 4 5


Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan Diubah dengan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2007 dan dengan Permen ESDM Nomor 19

Tahun 2011


Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan


Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2001-2004

Penunjang

daftar identifikasi peraturan perundang-undangan yang ... · penyediaan tenaga listrik untuk...

Documents