pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah waris...
TRANSCRIPT
i
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH WARIS
YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PALEMBANG
SKIRPSI
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Program Sarjana Hukum
MUSDALIFA
50 2016 100
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020
ii
Surat Pernyataan Orosinilitas Skripsi
Yang bertanda tangan dibawah in :
Nama : MUSDALIFA
Nim : 502016100
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH WARIS
YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS DI BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PALEMBANG
Adalah bukan merupakan karya Ilmiah tulis orang lain, kecuali dalam bentuk
kutipan yang telah saya sewbutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar
maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Palembang, 10 Februari 2020
iii
III iiii
iv
MOTTO
“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau
harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”
(Al-Bukhari IV, 1319 H: 52)
PERSEMBAHAN
Skripsi Ini di Persembahkan Kepada:
Ayahanda Mashur dan Ibunda Herina
tercinta yang selalu mendoakan,mendidik
dan menjadi pelita dalam hidupku.
Saudaraku Al. Musahidin dan Salsabila
yang senantiasa memberikan semangat
dan dukungannya.
Almamater yang dibanggakan.
v
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulliah puji dan syukur penulis haturkan kehadirat ALLAH SWT,
Tuhan semesta alam, Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada
kekuataan selain kekuatannya-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tak lupa, shalawat dan salam
penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para
sahabat yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu
setia memperjuangkan risalahnya.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan
judul: PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH WARIS
YANG DI LAKUKAN OLEH AHLI WARIS DI BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PALEMBANG.
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana
palaksanaan hak milik atas tanah waris yang di lakukan ahli waris di Badan
Pertanahan Nasional Palembang, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi
sebagai bentuk untuk mensosialisasikan yang terkait dengan pelaksanan
pendaftaran hak milik tanah waris di Badan Pertanahan Nasional Palembang.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah turut
membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala
vi
hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada:
1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Palembang, yang di wakili oleh Bapak
Firdaus, S.H selaku Sub Seksi Peralihan Hak di Badan Pertanahan Nasional
Palembang yang membantu memberikan data wawancara dalam menyelesaikan
skripsi ini terima kasih banyak.
4. Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan III. Ibu Dr.
Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Ani Aryati,
S.Ag., M.PdI selaku Wakil Dekan IV. Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum
Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi 1. dan
Bapak H. Syairozi, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi 2. Yang telah
mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-
arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini.
7. Bapak H. Hambali Yusuf, S.H.., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik
penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang
vii
8. Ayahandaku Mashur dan Ibundaku Herina tercinta, terima kasih banyak yang
tak terhingga atas do’a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan
ketulusan dalam mendidik dan mendampingi penulis, semoga Allah SWT selalu
melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Saudaraku Al. Musahidin dan Salsabila tercinta, terima kasih banyak atas do’a,
semangatnya sehingga ayuk bisa menyelesaikan skirpsi ini.
10. Sahabatku M. Dendy Agustiawan yang sudah membantu, memberikan
semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh
kesabaran.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna masih banyak
kesalahan dan kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu penulis
mengharapkan saran atau masukkan yang membangun dari berbagai pihak yang
berkesempatan membaca skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.
Wassalamualaikum Wr, Wb
Palembang,10 Februari 2020
Penulis
MUSDALIFA
viii
ABSTRAK
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH WARIS
YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS DI BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PALEMBANG
MUSDALIFA
Peralihan hak milik atas tanah karena waris harus dilaksanakan melalui prosedur
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,bahwa ahli waris
berkewajiban untuk segera mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan
mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan yang belum didaftar dalam
waktu 6 (enam) bulan setelah orang tuanya meninggal dunia. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran peralihan hak
milik atas tanah karena waris di Badan Pertanahan Nasional Palembang. Dan untuk
mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala di dalam pendaftaran hak milik atas
tanah waris di Badan Pertanahan Nasional Palembang Penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriftif. menggunakan Bahan Hukum
Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena
waris untuk saat ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah di
tetapkan di Badan Pertanahan Nasional Palembang secara sistematik dan secara
sporadik. Faktor-faktor yang menjadi kendala di dalam pendaftaran peralihan hak
milik atas tanah waris di Badan Pertanahan Nasional Palembang, yaitu: a. Faktor
yang berasal dari masyarakat yaitu masyarakat masih kurang melengkapi
persyaratan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik
atas tanah karena waris yang telah ditentukan oleh pemerintah. b. Pada saat proses
pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena waris yang dilakukan oleh
pemohon, ketika proses peralihan hak milik tanah, masih ada tuntutan dari keluarga
lain mengenai pembagian harta waris. sehingga sering menghambat dalam
penyelesaiannya peralihan hak milik tanah waris.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah, Hak Milik, Tanah Waris.
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... ii
SURAT PERNAYATAAN ORISINIL SKRIPSI ..................................... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................... iv
KATA PENGANTAR .................................................................................v
ABSTRAK ............................................................................................... viii
DAFTAR ISI ix
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................1
B. Rumusan Masalah ...................................................................8
C. Ruang Lingkup .......................................................................9
D. Kerangka Konseptual .............................................................9
E. Metode Penelitian .................................................................10
F. Sistematika Penulisan............................................................12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Waris ..................................................................13
1. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum perdata .................................................................14
x
A. Pengertian Pendaftaran Tanah .........................................20
1. Tujuan Pendaftaran Tanah .........................................25
2. Azaz Pendaftaran Tanah ...........................................27
BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak milik Atas Tanah Waris
Yang DI Lakukan Oleh Ahli Waris Di Badan Pertanahan Nasional
Palembang ...........................................................................29
B. Faktor-Faktor Yang menjadi Kendala Di Dalam Pendaftaran
Peralihan Hak Milik Atas Waris Di Badan Pertanahan
Nasional Palembang ..................................................................40
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ...........................................................................45
B. Saran .....................................................................................46
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1 1
1
BAB I
A. Latar Belakang
Tanah merupakan salah satu bentuk karunia tuhan yang berupa sumber
daya untuk diberikan kepada manusia. Yang mana tanah merupakan bagian yang
tidak dapat terpisahkan didalam kehidupan manusia. Oleh karena itu tanah disebut
juga sebagai salah satu kebutuhan yang urgent bagi kehidupan manusia. Sehingga
hampir semua kebutuhan manusia dapat dikatakan berasal dari tanah.
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar.
Manusia hidup serta melalukan aktivitas di tanah sehingga setiap saat
manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua
kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung
selalu memerlukan tanah. Tanah juga mempunyai arti penting bagi
kehidupan Bangsa Indonesia, hal ini karena Negara Indonesia
merupakan negara agraria. Jadi tanah merupakan suatu benda yang
sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan bahkan sampai
meninggalnya seseorang memerlukan tanah, oleh karena itu manusia
tidak terlepas hubungannya dengan tanah sehingga tanah mempunyai
nilai ekonomis yang lebih tinggi dan perlu mendapat perlindungan
jaminan kepastian hukum akan pemiliknya.1
Hubungan manusia dengan tanah sangat erat sehingga dirasakan ada
pertalian antara tanah dan manusia. Oleh sebab itu tanah sangat di butuhkan setiap
manusia.2 Fungsi dan manfaat tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, hal
ini dapat dilihat dari banyaknya konflik atau sengketa.3 Sejak dulu
1 Urip Santoso. 2010. Pendaftaran Dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana Prenada
Media Group. Jakarta. hlm. 227.
2 M. Adib Luthfi, Ahmad Khisni. 2018. Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik
Atas Tanah Yang Belum Lunas Pembayarannya. Vol 5. No 1. Jurnal Akta. hlm 66.
3 Layyin Mahfiana. 2013. Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten
Ponogoro. Jurnal Kodifikasi. Vol 7. No 1. hlm 84.
2
2
tanah sudah menjadi sumber sengketa atau konflik dan tidak jarang menimbulkan
korban jiwa. Sebagai suatu gejala konflik dan sengketa tanah adalah suatu proses
interaksi antara dua atau lebih yang memperjuangkan kepentingan atas objek yang
sama, yaitu tanah dan benda-benda yang berkitan dengan tanah.4
Berdasarkan hak menguasi negara maka disusunlah Undang-Undang No 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA). Tujuan Undang Undang ini adalah memberikan kepastian
hukum berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat.
Secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa
“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah
diseluruh wilaya Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah”. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan “bumi air dan kekayaan alam terkandung
didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.5
Dalam penjelasan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) digariskan
bahwa tujuan UUPA adalah sebagai berikut:
a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional,
yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagian dan
keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam
masyarakat yang adil dan makmur; b) Meletakkan dasar-dasar untuk
mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; c)
4 Ibid. hlm 87.
5 Eka Puji Setiyarini. 2014. Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan
Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jurnak Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. hlm 3.
3
3
Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.6
Dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan
penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yaitu pendaftaran
tanah diselenggarakan dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum dalam
penguasaan tanah. Dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 disebutkan bahwa “ sertifikat merupakan surat tanda bukti yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamya.7
Ketentuan mengenai Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah
hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah. Turun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung
terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal
dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang
memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Terkuat artinya Hak Milik
atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya,
tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari
gangguan pihak lain, dan tidak mudah dihapus. Terpenuhnya artinya Hak
Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila
dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain dapat menjadi induk bagi
hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain,
dan pengunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas
tanah yang lain.8
Merujuk Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Agaria disebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun dengan
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat
ketentuan dalam Pasal 6. Dengan Kemudian sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
6 Nurjannah. 2014. Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform.
Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan. Vol 3. No 2. hlm 195.
7 Indri Hadisiswati. 2014. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah
.Jurnal Ahkam. Vol 2. No 1. hlm 120.
8 Satria Braja Hariadja. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap
Objek Yang Sama. Jurnal Hukum Kaidah. Vol 18. No 3. hlm 64.
4
4
disebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Peralihan hak milik atas tanah perpindahan hak atas tanah dari pemegang subjek
haknya kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan
dengan tujuan lain agar pihak lain tersebut memperoleh hak tersebut. Pihak yang
mengalihkan atau memindahkan hak harus berhak dan berwenang memindahkan
haknya, sedangkan pihak yang memperoleh hak harus memenui syarat pemegang
ha katas tanah.9
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang
berhak menerima warisan wajib meminta pendaftaran peralihak hak tersebut.
Didalam Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi “untuk pendaftaran peralihan hak karena
pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya
pewaris, tidak dipungut biaya pendaftaran”. Penerima hak milik atas tanah
tersebut dengan tidak melanggar ketentuan bahwa harus sesuai dengan Pasal 21
UUPA. Maka diketahui bahwa perolehan hak milik atas tanah karena pewarisan
setelah berlakunya UUPA jo PP No. 24 Tahun 1997.10
Berdasarkan Peraturan Pemeritah dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA hak
milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-
hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam
Pasal 19. Peralihan hak karena pewarisan menurut Pasal 42 ayat (2) Apabila
seorang pemilik tanah meninggal dunia maka orang yang menerima warisan
9
Ibid. hlm 62.
10 Numayani, 2017. Perolehan Tanah Karena Pewarisan Dan Pendaftarannya
Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas
Hukum Universitas Lampung. Vol 4. No 2. hlm 90.
5
5
tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan harus mendaftarkan tanah warisannya
tersebut ke Badan Pertanahan Nasional.
Apabila ahli waris akan membagikan warisan tersebut harus ada
penyerahan akta dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (notaris atau
camat), yang merupakan pejabat wewenang, hingga akhirnya dikeluarkan Akta
Pembagian hak waris.11
syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal
42 ayat (4) Peralihan Hak karena pewarisan PP No. 24 Tahun 1997 dan
selanjutnya didaftarkan atau melakukan proses balik nama kepada Kantor Badan
Pertanahan Nasional untuk dibuatkan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum
atas tanah tersebut. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam
rangka memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris dan demi ketertiban
tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu
memunjukkan keadaan yang mutakhir.12
Salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah
memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang
dipegang oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah
menyelenggarakan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Badan
Pertanahan Nasional Palembang, dan secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1)
UUPA yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Repulik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
11 http://lib.unnes.ac.id. Pelaksanaa Pendaftaran Peralihan Hak Atas Atas Tanah Karena
Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Di Akses Pada Tanggal 08-09-2019. hlm 29.
12
Ibid. hlm 10.
6
6
Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA yaitu meliputi 4 (empat) hal
sebagai berikut:
a) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; b)
Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi; 1) Pengukuran
perpetaan dan pembukuan tanah; 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan
peralihan hak-hak tersebut; 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang
berlaku sebagai alat bukti yang kuat; c) Pendaftaran tanah
diselenggarakan dengan mengingat keadaaan Negara dan masyarakat,
keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelengaraan
menurut pertimbangan Menteri Agraria; d) Dalam Peraturan Pemerintah
diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran terkmaksud
dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.13
Pelaksanaa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan
dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris dan demi
menjamin kepastian hukum dan kepastian hak adalah penerbitan sertifikat hak
atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Palembang.
Sertifikat mempermudah pemegang hak untuk dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat
(2) UUPA, maka akibat hukum dari pendaftaran hak atas tanah yang berupa
13 Ibid. hlm 11.
7
7
penerbitan surat tanda bukti (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.14
Kegiatan pendaftran tanah di Badan Kantor Pertanahan Nasional
Palembang mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan
kepastian hak atas tanah. Hal ini dilakukan bagi pemegang hak atas tanah, agar
dengan mudah membuktikan bahwa dialah yang berhak atas suatu bidang tanah
tersebut. Kepastian hukum yang dimaksud dalam kegiatan pendaftaran tanah
adalah sebagai berikut:
a. Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang mejadi pemegang hak
(subjek hak).
b. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah
hak (subjek hak).
c. Kepastian hukum mengenai haknya.15
Terdaftarnya hak kepemilikan atas tanah seseorang dengan diterbitkan
bukti kepemilikan sertifikat hak atas tanah guna memberikan jaminan kepastian
hukum dan keamanan terhadap pemiliknya. Sebaliknya terhadap tanah-tanah
yang tidak didaftarkan akibat hukum tidak didaftarkan peralihan hak milik atas
tanah waris pada Kantor Badan Pertanahan Nasional menurut Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:
a). Ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tidak mendapat jaminan
kepastian hukum karena ahli waris tersebut tidak mempunyai sertifikat
sebagai surat tanda bukti hak yang tertulis atas nama ahli waris.
14 Ibid. hlm 19.
15
Aartje Tehupeiory. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jurnal Raih
Asa Suskes. Vol 2. No 1. hlm 25.
8
8
b). Ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya seperti,
Jual Beli, Hibah, Tukar Menukar, Pembagian Hak Bersama dan
Pemasukan Dalam Perusahaan.16
Maka negara tidak menjamin kepastian hukum dan haknya bagi
pemiliknya, karena sistem hukum pertanahan di Indonesia mengamanatkan
adanya kepastian hukum atas tanah dengan adanya pendaftaran tanah.17
Tidak
terkecuali Badan Pertanahan Kota Palembang.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik
untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan
ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: “ PELAKSANAAN
PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH WARIS YANG DILAKUKAN
OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PALEMBANG.”
A. Permasalahan
Permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah waris yang
dilakukan oleh ahli waris di Badan Pertanahan Nasional Palembang ?
2. Apakah faktor- faktor yang menjadi kendala di dalam pendaftaran peralihan
hak milik atas tanah waris di Badan Pertanahan Nasional Palembang ?
16 Adrian Sutedi, 2016. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftrannya. Sinar Grafika.
Jakarta. hlm 3.
17 ibid. hlm 31.
9
9
B. Ruang Lingkup dan Tujuan
Penelitian ini dititik beratkan/difokuskan pada penelusuran terhadap
analisis pendaftaran hak milik atas tanah melalui waris yang dilakukan oleh
Badan Pertanahan Nasional Palembang, karena terlalu luasnya materi terkait
dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah waris ini, maka penelitian
menitik beratkan hanya menganalisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal lain berkaitan dengan
permasalahan.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:
1. Pelakasanaan pendaftaran hak milik atas tanah waris yang dilakukan oleh
Badan Pertanahan Nasional Palembang.
2. Apakah akibat hukum bila hak milik atas tanah waris tidak didaftarkan di
Pertanahan Nasional Palembang.
C. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan
yang memuat istilah-istilah, batas-batasan serta pembahasan yang akan
dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran
penafsiran serta untuk mempemudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini
akan dikemukakan penjelasan dan batas-batasan istilah yang berkaitan dengan
judul skripsi ini sebagai berikut:
1. Pelaksanaan adalah: suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan teperinci.
10
10
2. Pendaftaran tanah adalah: rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
hak milik atas tanah satuan rumah susun serta hak-hak tertantu yang
membebani.
3. Hak milik adalah: hak turun menurun terkuat dan terpenuh yang di punyai
orang atas tanah.
4. Waris adalah: orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan
(mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga,
pernikahan.
D. Metode Penelitian
Selaras dengan tujuan yang menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama
yang bersangkut paut dengan analisis pendaftaran hak milik atas tanah waris
yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Palembang, maka jenis
penelitian adalah penelitian hukum empiris yang bersifat (deskriptif).
1. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian
kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
11
11
Bersifat mengikat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
semua ketentuan Peraturan yang berlaku. Bahan-bahan hukum primer
meliputi; a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-
Undang Pokok Agraria; b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum seperti buku-buku dan
tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai
bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari
kamus bahasa, ensiklopedia, majalah, suarat kabar, dan sebagainya.
2. Teknik pengolahan data
a. Metode penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh
melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dan hasil penelitian.
b. Metode penelitian lapangan, yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai
data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari
responden yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya atau
ditentukan oleh peneliti secara acak.
3. Analisa data
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian
bersifat deskfiptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut,
meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan
12
12
oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan
rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek
kajian.18
E. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan
tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:
Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai hak milik atas tanah, dasar hukum hak milik atas tanah,
subjek hak milik atas tanah, pendaftaran hak milik atas tanah,
pengertian pewarisan, pengertian waris, unsur- hukum pewarisan,
dan peralihan hak milik karena warisan.
Bab. III. Pembahasan, yang mengkaji hasil penelitian secara khusus
menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai
analisis pendaftaran hak milik atas tanah waris yang dilakukan oleh
Badan Pertanahan Nasional Palembang.
Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi
ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.
18 Ali Zainuddin. 2018. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 106.
2
2
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Adrian Sutedi, 2016. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftrannya. Sinar
Grafika. Jakarta.
Ali Zainuddin. 2018. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
A.P.Parlindungan, 2002. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria,
Maju Mundur. Bandung.
Dinda Keumala, Setiyono, 2009, Tip Hukum Praktis Tanah Dan Bangunan.
Raih Asa Sekses, Jakarta.
Munir Fuady, 2002. Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek. Citra Aditya
Bakti. Bandung.
Soedharyo Soimin, 2002, Hukum Orang Dan Keluarga Persepektif Hukum
Perdata/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat. Sinar Grafika, Jakarta.
Tamakiran, 1992. Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum,
Cv. Pionir Jaya. Bandung.
Urip Santoso. 2010. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Kencana
Prenada Media Group. Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro. 1983. Hukum Waris Di Indonesia, Sumur. Bandung.
Wirjono Prodjodikoro, 1996. Hukum Warisan Di Indonesia. Rineka Cipta.
Bandung.
3
3
B. JURNAL/ KARYA ILMIAH
Aartje Tehupeiory. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. jurnal
Raih Asa Suskes. Vol 2. No 1.
Anita kamilah, M. Rendy Aridhayandi. 2015. Kajian Terhadap Penyelesaian
Sengketa Pembagian Harta Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakan
Wasiat Oleh Ahli Waris Di Hubungkan Dengan Buku II Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda. Jurnal Wawasan
Hukum. Vol 31. No 1.
Aliya Sandra Dewi. Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan Kekuatan
Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah. Jurnal Surya Kencana
Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1. 2018.
Eka Puji Setiyarini. 2014. Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena
Pewarisan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Menurut
Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah. Jurnal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Harris Yonatan Parmahan Sibuea. Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk
Pertama Kali. Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2018.
Indri Hadisiswati. 2014. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak
Atas Tanah .Jurnal Ahkam. Vol 2. No 1.
Layyin Mahfiana. 2013. Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten
Ponogoro. Jurnal Kodifikasi. Vol 7. No 1.
M. Adib Luthfi, Ahmad Khisni. 2018. Akibat Hukum Terhadap Peralihan
Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Lunas Pembayarannya. Vol 5. No
1. Jurnal Akta.
Mohammad Yasir, Fauzia. Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. Vol 9.
No 2. 2016.
Numayani, 2017. Perolehan Tanah Karena Pewarisan Dan Pendaftarannya
Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Ilmiah Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol 4. No
2.
Nurjannah. 2014. Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk
Landreform. Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan. Vol 3. No 2.
Satria Braja Hariadja. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah
Terhadap Objek Yang Sama. Jurnal Hukum Kaidah. Vol 18. No 3.
4
4
TA Martiananda. 2012. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah. Jurnal
Perspektif. Edisi No 2. Vol. 17.
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok
Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
D. INTERNET
http://e-journal.uajy.ac.id. Di akses pada tanggal 12-09-2019.
https://lib.ui.ac.id. Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern
Dan HukumAntar Tata Hukum Ekstern. Di Akses Pada Tanggal
08-09-2019.
http://lib.unnes.ac.id. Pelaksanaa Pendaftaran Peralihan Hak Atas Atas
Tanah Karena Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.
Di Akses Pada Tanggal 08-09-2019.
http://repositori.uin-alauddin.ac.id. Implementasi Azaz Sederhana, Aman,
Terjangkau, Muktahir, Dan Terbuka Oleh Penyelenggara Pendaftaran
Tanah Di Kota Makassar Di akses pada tanggal 13-09-2019.