AISBAT EI'KT'M I(ETtrRI,AMEATAN ?EI{CI'RUSAN AIMAKEII\trINAN PADA DINAS TtrIINDI'DI'KAT{

PENCATATAI{ IIDTL l(CIfA PAII}IMI{G

SXRIPSI

DLiultrr ScbrSd $hh 8.rtt SlnrltUntul Mcuporchh Gdrr Srrf ur EullroProlnu Sadt Eubn Prqnn Sulur

OIXE:

HrrEA+4f p+I.il+llNIM r 3l12016 O{3

I'NTYERSIITAS MUEAMMADIYAE PALEMBANGTAKIILTAS EI'KT'M

2t:N

FAI(I,LTASET'KT'M

PERIrcTUJI'AN DAN PENGESAEAN

JtDtLSrilE[ ! AXIBAT EI'KT'M KETERI"AMBATANPENGT'RUSAN AIffA KELIIEIRAN PAI'A DINASXETENDT'DUIqN PENCATATN{ SIPIL KOTAPALEMBANG

\\F-

$DIEAEI(^NOI.EE

DEIqNtrAXI'L A8EI'K'M

: Mnhltnnd Alvrnr 502015O43: f,rhnPrcgnrSortue: ErlunPsdrtr

Pelcobu3' Febrorrl 2lll0

NAMANIMPROGRAMSTI'DIPROGRAMIGISUSUSAI{

Palblnbllt,l.AtltrLDd[SE..ME

2.MutndlTudlLSE,ME

)

)

(

(

PERSEIUJUAT{ OI.EE rIM PEI{GUJI:

Kdur : El.NrnlorL,SE"Sf,.,ME

Arygotr :l.MgndlTudltSS.,ME

2"E.trdulffl,SE"ME

A8 MT'EAMMADIYAE PAIJIIIBANGZ.\'"EAM'aaD,\.k' ,SO .I- I

Lfo.ffi:

SI]RAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIM

Program Studi

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

AKIBAT HI]KUM KETERLAMBATAN PENGI]RUS$I AKTAKELAIIIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAI|I SIPILKOTAPALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun

keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbemya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan

apabila

pemyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2020

MUIIAMMADALVAN

:MUEAMMADALVAN

:502016043

: Ilmu Hukum

tv

enyatakan,

ILIOTIO:

'Serylf,r1s &?riryctt r&fr{rt f4qau t4rrgfr [4n 6wd. Uuaa,eft@ et lrrrritp tu *lfuO.@ dtl{dtd pedttug tu?ffire 6otbd&trgafr',

(W.Atrttufr:116)

l&tfrtsatbrlrnrt ra*:

> trdt *rV ah, a,,,Ei0'w tJlg etnanffit dol en cWrgp, sa.tu trsq dsckrltnm@rkt,

> *friul, Efrttg, esfrrprl tlrr* rb M,at t Frwt e*n E *t, N dtmgt*urn

> AfirwrpG+ht

v

ABSTRAK

AI(BAT HUKT]M KETERLAMBATAN PENGT]RUS$I AKTAKELAHIRAN PADA DINAS KEPEIIDUDIJKAN PENCATATAI{ SIPIL

KOTAPALEMBANG

OlehMTJIIAMMADALVAN

Akta Kelahiran dapat dijadikan jati diri atau alat membuktikan diri ataspemiliknya, sebab dalam suatu Akta Kelahiran anak tersebut akan dicantumkandengan jelas tentang hari, tanggat, bulan dan tahun kelahiran sertaditegaskannama orang tua yang melahirkan. Oleh karena itrL akta kelahiran dapatmembuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapatmelakukan suatu perbuatan hukumt tertentu, misalnya perkawinan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kekuatanpembuktian akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencaatan Sipil kota palembang ? dan Apakah akibat hukum keterlambatanpengurusan akta kelahiran tersebut ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitianhukum Normatif yang bersifat des loiptif, yaifi menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakandi atas, dapat disimpulkan bahwa : Kekuatan pembuktian akta kelahiran yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu : Aktakelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yangberkaitan dengan adanya kelahiran sebagai alat bukti sah dan otentik mengenaistatus anak yang meliputi dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknyadan negara yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota.Dan Akibat hukum keterlambatan pengurusan akta kelahiran tersebut yaitubatasan kewajiban warga dalam pendaftaran kelahiran di Kantor Kependudukandan Catatan Sipil Kota Palembang, yaitu: Setiap kelahiran wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiranpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan apabila tidak dilaporkanmaka dapat diancam dengan sanksi administratif berupa denda apabila melampauibatas waktu pelaporan.

Kata Kunci : Akibat Ilukum, Akta Kelahiran.

KATAPENGA]\ITAR

Assalrtmu'alaikum \ r.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta

sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat

Nya jualah skripsi dengan judul : AKIBAT HUKIIM KETERLAMBATAI\I

PENGURUS$I AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KE,PENDT]DT]KATI

PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak

mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih

kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya lerhadap:

l. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah

Palembang beserta jajarannya;

Bapak Nur Husni Emilson, SE SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua hodi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II

Akademik Penulis.

2.

:t.

v

5. Ibu Atika Ismail, SE MH. Selaku Pembimbing dalm penulisan skripsi ini;

6. Ibu Hj. Hj. Jonani, SH, MH.. Pembimbing Akademik Penulis selama

menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi

7. Seluruh Bapak dan lbu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang;

8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi

ini dapst selesai dengan baik sebagai salah safu persyaratan untrrk menempuh

ujian slaipsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmai kepada

mereka

YYassalamutelaikum wr.wb.

Palembang Pobruari 2020

Peirulis,

MUEAMMADALVAIY

vIt

DAFTARISI

ix

BABItr: PEMBAHASAN

AKekrM pembulrim drtl keLhirm fang dikchu*P

oleh Dinas Ifependrdukm dan Focehn Sipil""""""'- n

B. Akibd hulsm keterlmboaa pengurussn aha kolahhan

terschlt .......---. 37

BABIV: PDT{UTT,P

A. KcsimPulan.. {l

B. Saran*rm... ..."""""""""""""' {t

DAFTARPUSTAKA

LAIT,IPIRA}.7

T

BAB I

PENDAIIT]LUAI\T

A. Latar Belakang

lengsa lndonesia merupakanbangsa yang kaya akan Sumber Daya Alam

dan Sumber daya Manusia Keberhasilan di dalam pembangrman di suatu negara,

tidak lepas dari faktor manusia sebagai faktor utama yang eksistensinya tidak

dapat diganti oleh alat-alat ataupun mesin yanfmodern sekaliprm.

Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang, maka

manusia membentuk keluarga yang terlebih dahulu mengadakan perkawinan, dari

keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang

diharapkan sebagai akibaf dari perkawinan tersebut, dan anak yang lahir inilah

yang disebut sebagai generasi penerus dari omng tuanya.

Anak merupakan assef masa depan sekaligus penerus estapet gerrerusi bagiperadaban yang akan datang. Karena itu sudah meqiadi tanggungiawab setiaporang tua untuk merawa! mernelihara dan mendidih hingga pertumbuhan danperkembangan anak bias berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harusbertanggungiawab memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak demimasa depan mereka yang nantinya akan menjadi generasi-generasi sesuai yangdiharapkan oleh bangsa dan negara.l

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya

adalah dengan kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Analg Per,al27 menerangkan bahwa :

l. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya-

tsolahudin Pangung" 2011, Mendryatk*t Hak Asuh AnakPagdila agoma,Indonesia Legal Center Publishing, Jakartq hlm 23

dqn Horta Bersoma

2

2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dituangkan dalam Akta

Kelahiran.

3. Pembuatan akta kelahiran didasa*an pada surat keterangan dari orang

yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang

tuanya tidak diketahui keberadaanny4 pembuatan Akta Kelahiran untuk

anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya-

Hal tersebut sangat sesuai dengan Undang-undang Nttor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 yang menyebutkan bahwa:

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi

Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam

puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatzt pada

Registrasi Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran tersebut.

Untuk itu, maka setiap peristiwa kelahiran harus segera dilaporkan

penduduk kepada instansi setempat untuk segera dicatat dan ditertibkan Akta

Kelahirannya, sehingga jelaslah identitas anak yang dilahirkan tersebut. Pada

umrunnya, status hokum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dna akan

berakhir dengan kematian bagi dirinya Peristiwa kelatriran sampai dengan

kematian tersebut akan membawa akibat hukum yang sangat penting untuk

dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan.

Akta Kelahiran menjadi sangat penting karena dengan Akta Kelahirantersebut seorang anak memiliki bukti secara hokum tentang statusnya sebagaianak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperolehkedudukan yang pasti sebagaiWarga Negara lndonesia. Tetapi dalam kenyataan

'I

yang ada di dalam masyarakaq pentinpyaAkta Kelahiran belum diketahui dandisadari oleh masyarakat luas.2

Dapat dikatakan sebagai anak yang sahdari orang tuanya apabila anak

tersebut dapat menu4iukkan bukti - bukti yang kuat dan otentik. AIat bulti yang

sah Gntunya adalah alat bukti tertulis dan otentik yang menerangkan tentang suatu

hal agar hal tersebut dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Akta Kelahiran dapat dijadikan jati diri atau alat membuktikan diri atas

pemiliknya sebab dalam suatu Akta Kelahiran anak tersebut akan dicantumkan

dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta

ditegaskannama orang tua yang melahirkan. Oleh karena itu, akta kelahiran dapat

membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat

melakukan suatu perbuatan hukumt tertenhr, misalnya pe*awina[

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran

anak perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik, karena untuk membuktikan

identitas seseorang yang pasti dan sah adalah Akta Kelahirannya yang dikeluarkan

oleh suatu lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan akta tersebut.3

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran memuat secara

lengkap dan cermat tentarg berbagai hal yang harus ditulis dalam akta temebut

dan akta kelahiran merupakan akta otentik dimana akta tersebut dibua oleh pejabat

yang berwenang dalam hal ini ,dalah pegawai Catatan Sipil.

Banyaknya masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya sering kali

mengakibatkanmerekamenjadikurangpahamakanpentingnyasuatuAkta Kelahiran

' Ibid., tm 29

'Viaor M. Situmorang darr Cormentyna Sitanggang; 2008, lspek Hthtn AkaCdlqtan Sipil Di Indonesio, Sinar Grafik4 Jak rta, hlm 36

5

1. Kekuatan pembuktian akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencaatan Sipil kota Palembang

2. Akibat hukum keterlambatan pengurusan akta kelahiran tersebut

D. Defenisi Konseptual

l. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat

menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya

dalam putusannya.a

2. Akta Kelahiran adatah bukti sah mengenai status d"n peristiwa kelahiran

seseorang yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.s

E. MetodePenelitien

l. Jenis Penelitian

'Jenis Penelitian yang digunakan dalam skipsi ini adalah jenis penelitian

hukum yang dipandang dari sudut tuj"an penelitian hukum yaitu penelitian

hukum sosiologis, yang bersifat deslcriptif alan menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian fuf adalah data

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

penmdang-undangan yang terkai! jumal, hasil penelitian, artikel dan

buku-buku lainnya

Dara yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang

diperoleh dari pustaka antara lain :

. 'www.defenisi.pengetahuan.com/2015/05/defenisisi-pengertian-pembuktian-hukum-html,C&cs 2 Nopember 2019

5rio, 2005.I/ztz m Keluarga tentang Kedtduknn Anak lJndang-andang, Citra AdityaEi, Badmg, trlm.86.

6

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang otoitas (authorilotn y"ng terdiri dari

peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-rmdang

Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang mernberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti Encangan undang-undang, hasil-hasil

penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Telnik Pengumpulen Data

Dalam penelitian hukum id teknik pengumpulan data yang digunakan

yaitu melalui studi kepustakaan (librory research) yaitu penelitian untuka

data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian

sefia mempelqiari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmia[ surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam

penulisan skripsi ini.

Data Primer diperoleh melalui wawnara pada Dinas kependudukan dan

Catatan Sipil kota Palembang

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan

diklasifikasikan, bau kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya

m€nguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

7

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektit sehingga memudahkan

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari

sumber hukum tersebut dikorstruksikan benrpa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku

khusus pada masalah tertentu dqn konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus dit€rapkan pada keadaan umurn,

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam

penelitian

f,'. Sistemrtikr penrtisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab denean sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

psrmasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitiaq Defenisi Konseptual,

Metode Penelitiarq serta Sistenlatika Penulisan.

Bab tI, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang

erat kaitamya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Jenis Akt4

Kekuatan Pembuktian Akta, Akta Otentik dan Akta Di bawatr tanga& Pengertian

Akta Kelahiran.

Bab III, merupakan yang berkaitan dengan Kekuatan

pembuktian akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan Akibat hukum keterlambatan pengurusan akta kelahiran

t€rsebut .

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

49

DAF'TAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia' Citra AdityaBakti, Bandung.

Herlian Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang

Kenotariatan, Aditya Bakti, Bandung.

Komar Andasasm it4 2002, Notoris Selayang Pandang, Alumni, Bandung.

Lilian Tedjosaputro, 2003, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum

Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta'

Martiman Prodjohamidjojo ,2002, Hukum Pembudian, Pradnya Paramita, Jakarta.

--------, 2004, Hukum Pembuhian Dalam Sengketa Tala Usaha Negara' Pradnya

Paramita, Jakarta.

Retnowulan Sutanto dan Oerip Kartawinatq 2006, Hukum Acara Perdata dalam

Teori dan Praheh Mandar Maju Bandung.

fuduan Syahrani, 2003, Hukum Acara Perdato di Lingkungan Psadilan Umum,

Pustaka Kartini, Jakarta.

R. Subekti dan litrosudibio, 2002, Kamw Hukum, PtadyaParunit4 Jakarta.

R. Soegondo Notodisoerjo, 2003, Hukum Notaris di Indonesia, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Satrio, 2005.Hukum Keluarga tentang Kedudukan Arnk Undang'undang, CitraAditya Bakti, Bandung.

Solahudin Pangung, 2011, Mendapatkan Hak Asuh Aruk dan Harta Bersama diPengadilan agama, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberly,Yogyakarta.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2005, Grosse Afua dalamPembuktian dan Eksetasr, Rineka Cipta, Jakarta.

2008, Aspek Hukum Alda Catatan Sipil Di Indonesia, SinarGrafika.Jakarta.

50

Perrturan Permdang-mdengan :

Kitab_U. ndaag-Undang _ Hukrm penlat4 Terjemalta[n ( Subekti dan R.IJimsudibiq paradnya parmita, Jalrarts, i005.

Undary-mdang Republik Indonesia Nomor 23 Tahrm 20ffi Tertog Ahrhisttosifceene&kan

Undang-undang Nomor I Tfum 1974 Iefiang perkavirurt

Undang-rmdang Nomo 23 Tahm 20m tentang perlindungau Anak