pedoman umum pemantauan ind juli

PEDOMAN UMUMPEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAANRAN-GRK DAN RAD-GRK

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2013

JULI 2013

PEDOMAN UMUM PEMANTAUAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN (PEP)PELAKSANAAN RAN-GRK DAN RAD-GRK

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2013

iiiPEDOMAN UMUM

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (PEP)PELAKSANAAN RAN-GRK DAN RAD-GRK

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) merupakan bagian yang signifikan dari implementasi rangkaian kegiatan aksi mitigasi yang telah ditetapkan dalam dokumen RAN-GRK dan RAD-GRK. Untuk menjamin sinergitas pelaksanaan PEP aksi mitigasi emisi GRK di seluruh wilayah Indonesia dan pada berbagai bidang pembangunan diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan terkait baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK ini terdiri dari Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pedoman Umum menjelaskan secara ringkas tentang substansi, pengorganisasian dan mekanisme PEP di tingkat nasional dan tingkat daerah. Adapun Petunjuk Teknis memuat Lembar/Formulir Isian PEP beserta petunjuk pengisian untuk masing-masing bidang yang tercakup dalam RAN-GRK dan RAD-GRK yang disajikan secara rinci dengan penjelasannya agar mudah dipahami dan dilaksanakan. Selain itu Lembar/Formulir isian PEP ini digunakan juga untuk kebutuhan pelaporan inventarisasi GRK; penyelenggaraan inventarisasi GRK diatur dalam Peraturan Presiden No. 71/2011.

Penyusunan pedoman ini dilakukan melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yang mewakili Kementerian/Lembaga teknis terkait, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Lingkungan Hidup yang dibantu oleh Sekretariat RAN-GRK. Kementerian Lingkungan Hidup terutama berperan dalam mengkoordinasikan inventarisasi GRK untuk mengetahui

KATAPENGANTAR

ivPEDOMAN UMUM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (PEP)PELAKSANAAN RAN-GRK DAN RAD-GRK

tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK dan verifikasi hasil pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional di antaranya RAN-GRK. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri berperan aktif dalam penyusunan Pedoman ini terutama dalam memperjelas mekanisme koordinasi PEP pembangunan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan juga diberikan oleh Sekretariat ICCTF, perguruan tinggi, ICRAF dan mitra pembangunan antara lain GIZ, ICED/USAID dan JICA. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat selama proses penyusunan dari awal hingga akhir.

Akhir kata, kami berharap semoga Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAN-GRK dan RAD-GRK ini dapat bermanfaat optimal sehingga dapat berkontribusi signifikan untuk meningkatkan kualitas implementasi RAN-GRK dan RAD GRK. Hal tersebut sangat penting untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK dan berkontribusi untuk mengatasi isu perubahan iklim dalam konteks global.

Jakarta, Juni 201

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, BAPPENAS

Endah Murniningtyas

vPEDOMAN UMUM


KATA PENGANTAR iiiDAFTAR ISI vDAFTAR GAMBAR viDAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH vii

BAB 1PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Ruang Lingkup 2 1.3 Tujuan 2 1.4 Landasan Hukum 2

BAB 2PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAN-GRK DAN RAD-GRK 2.1 Tujuan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 5 2.2 Kerangka Koordinasi Aksi Mitigasi dan Inventarisasi GRK dalam pelaksanaan PEP 5 2.3 Pelaksana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 7 2.4 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 8 2.5 Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAN-GRK dan RAD-GRK 8 2.5.1 Mekanisme PEP RAD-GRK 9 2.5.2 Mekanisme PEP RAN-GRK 9 2.6 Bahan Pemantauan dan Evaluasi 10 2.7 Alat Pemantauan dan Evaluasi 10

BAB 3PENUTUP 11 LAMPIRAN I LEMBAR 1a: Lembar Umum Aksi Mitigasi 12 Penjelasan LEMBAR 1a 13 LAMPIRAN II LEMBAR 1b: Rencana Dan Realisasi Anggaran Kegiatan Mitigasi 14 LEMBAR 1b (Lanjutan) 15 Penjelasan LEMBAR 1b 16 LAMPIRAN III LEMBAR 2: Lembar Rekapitulasi Capaian Penurunan Emisi 18 Penjelasan LEMBAR 2 I9

DAFTAR ISI

viPEDOMAN UMUM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (PEP)PELAKSANAAN RAN-GRK DAN RAD-GRK

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem koordinasi pelaksanaan dan pelaporan RAN/RAD-GRK 3Gambar 2. Alur mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian 6

viiPEDOMAN UMUM


DAFTAR ISTILAH

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja DaerahAPBN : Anggaran Pendapatan Belanja NegaraBAU : Business As Usual atau kondisi tanpa adanya rencana aksiBUR : Biennial Update Report atau Laporan Update Dua Tahunan Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBappeda : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDIPA : Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranDIPDA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DaerahGRK : Gas Rumah Kaca NAMAs : Nationally Appropriate Mitigation Actions, yaitu aksi-aksi mitigasi

yang layak secara nasionalNatcom : National Communication (Komunikasi Nasional) yaitu Dokumen

yang berisikan data dan informasi mengenai emisi dan penurunan emisi GRK serta rincian kegiatan penurunan emisi yang telah dilakukan sebagai laporan ke UNFCCC.

PEP : Pemantauan, Evaluasi dan PelaporanPermen : Peraturan MenteriPerpres : Peraturan Presiden PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar NegeriPP : Peraturan PemerintahRAN-GRK : Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca RAD-GRK : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca SKPD : Satuan Kerja Perangkat DaerahTriwulan : Setiap 3 bulanUU : Undang-UndangUNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change

1PEDOMAN UMUM


1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mencanangkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU). Komitmen ini telah dijabarkan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang diikuti oleh Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) untuk tingkat provinsi (termasuk kabupaten/kota). Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur masing-masing provinsi mengamanatkan pemantauan, evaluasi (kaji ulang), dan pelaporan (PEP), untuk mengetahui pencapaian target dan sasaran penurunan emisi dan penyerapan GRK.

Sistem PEP ini mengacu pada peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP tersebut. PEP ini terutama diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber resmi lain yang tidak mengikat.

Untuk pelaksanaan PEP tersebut diperlukan adanya “Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK”. Pedoman ini terdiri dari Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang saling terkait. Pedoman Umum berisi

BAB 1PENDAHULUAN

2PEDOMAN UMUM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (PEP)PELAKSANAAN RAN-GRK DAN RAD-GRK

pengorganisasian dan mekanisme untuk melakukan PEP pencapaian targetaksi mitigasi di dalam RAN-GRK dan RAD-GRK. Sedangkan Petunjuk Teknis memuat dan menjelaskan cara-cara pengisian Lembar isian PEP berdasarkan bidang-bidang, yaitu (1) kelompok bidang berbasis lahan meliputi bidang kehutanan, lahan gambut dan pertanian, (2) kelompok bidang berbasis energi meliputi bidang energi, transportasi dan industri, dan (3) bidang pengelolaan limbah.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan PEP pencapaian target dan sasaran RAN-GRK serta RAD-GRK ini meliputi:1. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan;2. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan;3. Waktu pemantauan, evaluasi dan pelaporan;4. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

1.3 Tujuan

Tujuan dari pedoman ini adalah: 1. Sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

(K/L) dalam melaksanakan PEP implementasi RAN-GRK;2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PEP implementasi

RAD-GRK;3. Untuk harmonisasi pelaporan rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK dan

inventarisasi GRK

1.4 Landasan Hukum

Kegiatan PEP ini mengacu kepada:1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;

3PEDOMAN UMUM


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

6. Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 38/M.PPN/HK/03/2012 tentang Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim.

5PEDOMAN UMUM


2.1 Tujuan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan dari Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan adalah:1. Mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAN-GRK dan RAD-GRK;2. Meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan

dalam upaya pencapaian target penurunan emisi dan penyerapan GRK;3. Menyiapkan bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang

diperlukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK di tahun-tahun berikutnya;

4. Menyediakan laporan tahunan capaian penurunan emisi GRK nasional.

2.2 Kerangka Koordinasi Aksi Mitigasi dan Inventarisasi GRK dalam pelaksanaan PEP

(a) Pelaksanaan aksi mitigasi dan inventarisasi GRK nasional merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan dalam memenuhi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Peraturan Presiden No. 61 dan No. 71 tahun 2011 telah

BAB 2PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAN-GRK DAN RAD-GRK


memberikan kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan bagi pelaksanaan PEP dari aksi mitigasi dan inventarisasi GRK, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.

(b) Pelaksanaan PEP dari aksi mitigasi di tingkat nasional dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam bidang-bidang yang tercantum di dalam RAN-GRK. Di tingkat daerah, dengan fasilitasi dan koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri, Gubernur seluruh provinsi melaksanakan PEP dari aksi mitigasi RAD-GRK. Menteri/Kepala Lembaga terkait menyampaikan laporan capaian aksi mitigasi RAN-GRK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Lingkungan Hidup. Gubernur menyampaikan laporan capaian aksi mitigasi RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Lingkungan Hidup. Laporan PEP aksi mitigasi merupakan bahan utama bagi penyusunan Laporan Update Dua tahunan (Biennial Update Report – BUR) dan dokumen Komunikasi Nasional (National Communication) kepada UNFCCC.

(c) Kementerian PPN/BAPPENAS melakukan koordinasi PEP untuk konsolidasi, penelaahan (review) serta pembahasan hasil laporan per bidang dan per provinsi melalui Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim didukung oleh Sekretariat RAN-GRK. Laporan capaian penurunan emisi tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

(d) Inventarisasi GRK dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK serta untuk kebutuhan verifikasi hasil pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional di antaranya RAN-GRK. Inventarisasi GRK ini dilakukan di tingkat nasional dan daerah yang mencakup wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat nasional, Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan inventarisasi GRK dan menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan di tingkat daerah, para Bupati/Walikota menyiapkan inventarisasi GRK di tingkat kabupaten/kota, dan menyampaikan laporan hasil kepada Gubernur. Gubernur seluruh provinsi melaksanakan inventarisasi GRK di tingkat provinsi, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi GRK di kabupaten/kota di wilayahnya. Gubernur kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri LH. Menteri LH selanjutnya menyampaikan laporan inventarisasi GRK nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS..

(e) Dalam pelaksanaan inventarisasi GRK, KLH mengembangkan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) Center. SIGN dirancang sebagai simpul dari berbagai laporan inventarisasi GRK yang disampaikan oleh Kementerian/

7PEDOMAN UMUM


Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. SIGN Center secara teknis bertugas untuk mengoordinasi, mengompilasi, dan menjamin/mengendalikan kualitas data dan informasi inventarisasi GRK per bidang dan per daerah.

Gambar 1. Sistem koordinasi pelaksanaan dan pelaporan RAN/

RAD-GRKdan inventarisasi

GRK

2.3 Pelaksana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksana kegiatan PEP meliputi:• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian merupakan koordinator umum

pelaksanaan PEP, dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai koordinator teknis. Berdasarkan hasil PEP dari RAN-GRK dan RAD-GRK, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS melakukan koordinasi kaji ulang sedangkan Menteri LH melakukan koordinasi verifikasi capaian penurunan emisi GRK.

• Menteri/Kepala Lembaga terkaitmerupakanpejabatpelaksanakegiatanPEPRAN-GRK di tingkat nasional.

• Menteri Dalam Negeri merupakan pejabat yang mengkoordinasikanpelaksanaan kegiatan PEP RAD-GRK di seluruh provinsi.


• Gubernurmerupakanpejabatpelaksanadankoordinatorpemantauan,evaluasidan pelaporan pelaksanaan RAD-GRK di dalam wilayah provinsi;

• Kepala SKPD tingkat Provinsi bidang terkait merupakan pejabat pelaksanakegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD-GRK sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing di wilayah provinsi (termasuk kabupaten/kota).

2.4 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

(a) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dua kali sekali setahun, yaitu pada akhir triwulan ketiga dan akhir triwulan keempat;

(b) Pengumpulan Laporan Antara dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober dan Laporan Akhir pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya;

(c) Penyampaian Laporan Antara kepada Presiden dilakukan pada minggu kedua bulan November dan Laporan Akhir pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya. Penyampaian Laporan Antara dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Indonesia untuk kebutuhan penyusunan laporan pencapaian penurunan emisi GRK di forum nasional dan internasional.

2.5 Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAN-GRK dan RAD-GRK

Untuk mencapai kinerja yang optimal dalam penyelenggaraan PEP maka dibangun mekanisme seperti pada Gambar 2.

9PEDOMAN UMUM


2.5.1 Mekanisme PEP RAD-GRK1. Pada akhir triwulan ketiga (akhir September), SKPD-SKPD bidang terkait tingkat

provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RAD-GRK sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. Data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi disajikan ke dalam Lembar Umum 1-2 (lihat lampiran) dan Lembar Teknis setiap bidang (lihat Buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD-GRK). Data dan informasi tersebut disampaikan pada minggu pertama bulan Oktober kepada Kepala BAPPEDA provinsi.

2. Kepala BAPPEDA mengadakan rapat koordinasi bersama SKPD-SKPD terkait untuk menelaah data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi tersebut. Kemudian Kepala BAPPEDA menyampaikan laporan kepada Gubernur.

3. Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi RAD-GRK kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Dalam Negeri dan Menteri LH dalam bentuk Laporan Antara pada minggu kedua bulan Oktober. Salinan berbentuk softcopy disampaikan kepada Sekretariat RAN-GRK secara on-line

Gambar 2. Alur mekanisme

pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pencapaian

RAN-GRK dan RAD-GRK.


melalui e-mail [email protected] dan/atau website www.sekretariat-rangrk.org.

4. Pada akhir triwulan keempat (akhir Desember), SKPD-SKPD bidang terkait tingkat provinsi menyampaikan Laporan Akhir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RAD-GRK kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri LH.

5. Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terkait kegiatan RAD-GRK di seluruh provinsi.

2.5.2 Mekanisme PEP RAN-GRK1. Pada akhir triwulan ketiga, Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan

pemantauan dan evaluasi kegiatan RAN-GRK per bidang. Data hasil pemantauan dan evaluasi disajikan ke dalam Lembar Umum 1-2 (lihat lampiran) dan Lembar teknis setiap bidang (lihat Buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD-GRK). Data dan informasi tersebut disampaikan pada minggu kedua bulan Oktober kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menko Kesra, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, dan Menteri LH. Salinan berbentuk softcopy disampaikan kepada Sekretariat RAN-GRK secara on-line melalui e-mail [email protected] dan/atau melalui website www.sekretariat-rangrk.org.

2. Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/BAPPENAS mengadakan rapat dengan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yang dibantu oleh Sekretariat RAN-GRK untuk melakukan penelaahan data dan informasi dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan daerah.

3. Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yang dibantu oleh Sekretariat RAN-GRK menyiapkan rancangan laporan terintegrasi dari pencapaian kegiatan RAN-GRK dan RAD-GRK untuk Menteri PPN/Kepala BAPPENAS. Selanjutnya Menteri PPN/Kepala BAPPENAS menyampaikan laporan tersebut kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menko Kesra, dan Menteri LH. Menko Perekonomian selanjutnya menyampaikan laporan capaian aksi mitigasi dan status emisi GRK secara nasional kepada Presiden.

4. Pada akhir triwulan keempat (akhir Desember), Kementerian/Lembaga terkait menyampaikan Laporan Akhir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RAN-GRK kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menko Kesra, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, dan Menteri LH. Salinan berbentuk softcopy disampaikan kepada Sekretariat RAN-GRK secara on-line melalui e-mail [email protected] dan/atau melalui website www.sekretariat-rangrk.org. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan dapat dilihat pada Gambar 2.

11PEDOMAN UMUM


2.6 Bahan Pemantauan dan Evaluasi

a. Bahan yang akan digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di wilayah Provinsi (termasuk Kabupaten/Kota) adalah Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD dan laporan kegiatan oleh pemangku kepentingan lain yang terkait dengan penurunan emisi GRK (RAD-GRK);

b. Bahan yang akan digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat Nasional adalah Laporan pelaksanaan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Laporan kegiatan oleh pemangku kepentingan lain yang terkait dengan penurunan emisi GRK (RAN-GRK).

2.7 Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan Lembar matriks pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK yang terdiri dari: • Lembar 1a: LembarUmumyangmemuatdaftar kegiatandidalamRAN/RAD-

GRK, indikator kinerja, capaian penurunan emisi;• Lembar1b: LembarAnggaranyangmemuatRencanadanRealisasiAnggaran

Kegiatan Mitigasi• Lembar2:LembarRekapitulasiCapaianPenurunanEmisiyangmemuatrekapan

capaian penurunan emisi setiap tahun.

Selain lembar-lembar isian di atas, petunjuk teknis untuk PEP masing-masing bidang dijelaskan secara rinci dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan PEP.

13PEDOMAN UMUM


Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan bagian penting dari rangkaian kegiatan penurunan emisi GRK di Indonesia. Pedoman PEP ini diharapkan akan memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan emisi GRK dari kegiatan RAN-GRK dan RAD-GRK berdasarkan fungsi dan kewenangan di bidang dan wilayah masing-masing.

Hasil dari pelaksanaan PEP digunakan sebagai bahan laporan Pemerintah tekait dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada tahun 2020. Selain itu, hasil dari PEP menjadi bahan bagi kaji ulang dan verifikasi dokumen RAN-GRK dan RAD-GRK yang mendukung pengembangan Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) Indonesia serta meningkatkan efektivitas penurunan emisi GRK.

Pedoman ini akan terus disesuaikan dengan memperhatikan perkembangan terbaru terkait isu kebutuhan nasional, data dan informasi terbaru serta hasil negosiasi di tingkat internasional yang disepakati oleh UNFCCC.

BAB 3PENUTUP


NoLEM

BAR

1a: L

EMBA

R U

MU

M A

KSI M

ITIG

ASI

SUB-

BID

AN

G

:

KATE

GO

RI

:

TAH

UN

:

LEM

BAG

A P

ELA

POR

:

Lam

pira

n 1

Pem

erin

tah

Pusa

t Ke

men

teria

n :

Pem

erin

tah

Prov

insi

Pr

ovin

si

:

Pem

erin

tah

Dae

rah

Kabu

pate

n/Ko

ta :

12

34

56

710

138

1114

912

1516

1718

19

Aksi

Miti

gasi

Loka

si

Perio

dePe

laks

anaa

nTa

rget

Sel

ama

Perio

dePe

laks

anaa

n Ak

si M

itiga

siTa

rget

Sel

ama T

ahun

Pela

pora

n ( .

.. )Re

alisa

si Se

lam

a Tah

unPe

lapo

ran

( ... )

Mas

alah

dan

Ant

isipa

si/Pe

nang

gula

ngan

Awal

Jum

lah

Jum

lah

Jum

lah

Mas

alah

Antis

ipas

i/Pe

nang

-gu

lang

an

Pena

nggu

ngJa

wab

Kete

rang

an

Unit

Unit

Unit

Penu

runa

nEm

isiGR

K(to

n CO

2e)

Penu

runa

nEm

isiGR

K(to

n CO

2e)

Penu

runa

nEm

isiGR

K(to

n CO

2e)

Akhi

r

Emisi

GRK

BAU

(ton

CO2e

)

15PEDOMAN UMUM


Penjelasan LEMBAR 1a

1. Kolom pertama diisi dengan nomor urut setiap aksi mitigasi. Nomor urut aksi mitigasi harus sesuai dengan nomor urut pada LEMBAR 1b dan LEMBAR 2.

2. Kolom ke-2 diisi dengan judul setiap aksi mitigasi yang dilakukan (berdasarkan kewenangan setiap tingkat pemerintahan). Judul aksi mitigasi harus disesuaikan dengan judul aksi mitigasi pada LEMBAR 1b dan LEMBAR 2.

3. Kolom ke-3 diisi dengan lokasi aksi mitigasi (kegiatan inti), serinci mungkin sesuai dengan data yang tersedia.

4. Kolom ke-4 diisi dengan tahun awal implementasi setiap aksi mitigasi.5. Kolom ke-5 diisi dengan tahun akhir implementasi setiap aksi mitigasi.6. Kolom ke-6 diisi dengan total potensi emisi GRK yang dihasilkan (dalam

satuan ton CO2ekuivalen) pada kondisi business as usual (BAU) (jika tidak memungkinkan BAU Baseline per kegiatan, diisi dengan BAU Baseline per sektor. Besaran BAU Baseline sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Perpres 61/2011 dan dokumen RAD-GRK).

7. Kolom ke-7 diisi dengan target jumlah keluaran (output) dari aksi mitigasi selama periode pelaksanaan aksi mitigasi.

8. Kolom ke-8 diisi dengan target unit keluaran (output) dari aksi mitigasi selama periode pelaksanaan aksi mitigasi.

9. Kolom ke-9 diisi dengan target penurunan emisi GRK pada setiap aksi mitigasi (dalam satuan ton CO2ekuivalen) sesuai dengan target yang ada pada dokumen RAN-GRK dan RAD-GRK.

10. Kolom ke-10 diisi dengan target jumlah keluaran (output) dari aksi mitigasi pada tahun pelaporan aksi mitigasi.

11. Kolom ke-11 diisi dengan target unit keluaran (output) dari aksi mitigasi pada tahun pelaporan aksi mitigasi.

12. Kolom ke-12 diisi dengan target penurunan emisi GRK pada tahun pelaporan (dalam satuan ton CO2ekuivalen).

13. Kolom ke-13 diisi dengan realisasi jumlah keluaran (output) dari aksi mitigasi pada tahun pelaporan aksi mitigasi.

14. Kolom ke-14 diisi dengan realisasi unit keluaran (output) dari aksi mitigasi pada tahun pelaporan aksi mitigasi.

15. Kolom ke-15 diisi dengan realisasi penurunan emisi GRK pada tahun pelaporan (dalam satuan tCO2ekuivalen).

16. Kolom ke-16 diisi dengan kata kunci masalah yang dihadapi; uraian lebih rinci mengenai masalah tersebut dapat dijelaskan dalam lembar tersendiri.

17. Kolom ke-17 diisi dengan kata kunci upaya antisipasi/penanggulangan yang telah/akan dilakukan; uraian lebih rinci mengenai upaya antisipasi tersebut dapat dijelaskan dalam lembar tersendiri.

18. Kolom ke-18 diisi dengan institusi pelaksana aksi mitigasi (sesuai dengan kewenangan setiap tingkat pemerintahan).

19. Kolom ke-19 diisi dengan keterangan tambahan sebagaimana diperlukan.


NoLEM

BAR

1b: R

ENCA

NA

DA

N R

EALI

SASI

AN

GG

ARA

N K

EGIA

TAN

MIT

IGA

SI

SUB-

BID

AN

G

:

KATE

GO

RI

:

TAH

UN

:

LEM

BAG

A P

ELA

POR

:

Lam

pira

n 2

Pem

erin

tah

Pusa

t Ke

men

teria

n :

Pem

erin

tah

Prov

insi

Pr

ovin

si

:

Pem

erin

tah

Dae

rah

Kabu

pate

n/Ko

ta :

12

34

56

710

138

1114

912

1516

Aksi

Miti

gasi

Perio

dePe

laks

anaa

nRe

ncan

a An

ggar

an S

elam

a Pe

laks

anaa

n Ak

si M

itiga

siBe

rdas

arka

n Su

mbe

r Dan

a (x

Rp

1.00

0)Re

ncan

a An

ggar

an S

elam

a Pe

laks

anaa

n Ta

hun

Pela

pora

n / .

..(x

Rp

1.00

0)

Awal

Akhi

rAP

BNAP

BNAP

BDPr

ovin

siAP

BDPr

ovin

siAP

BDKa

b/Ko

taAP

BDKa

b/Ko

taPH

LNPH

LNSw

asta

Swas

taJu

mla

hJu

mla

h

17PEDOMAN UMUM


NoLEM

BAR

1b: R

ENCA

NA

DA

N R

EALI

SASI

AN

GG

ARA

N K

EGIA

TAN

MIT

IGA

SI (L

anju

tan)

SUB-

BID

AN

G

:

KATE

GO

RI

:

TAH

UN

:

LEM

BAG

A P

ELA

POR

:Pe

mer

inta

h Pu

sat

Kem

ente

rian

:

Pem

erin

tah

Prov

insi

Pr

ovin

si

:

Pem

erin

tah

Dae

rah

Kabu

pate

n/Ko

ta :

117

1819

2223

2420

21

Real

isasi

Sela

ma

Pela

ksan

aan

Tahu

n Pe

lapo

ran

/ ...

(x R

p 1.

000)

APBN

Pena

nggu

ngJa

wab

Kete

rang

anAP

BDPr

ovin

siAP

BDKa

b/Ko

taPH

LNSw

asta

Jum

lah


Penjelasan LEMBAR 1b

1. Kolom pertama diisi dengan nomor urut setiap aksi mitigasi. Nomor urut aksi mitigasi harus disesuaikan dengan nomor urut pada LEMBAR 1a dan LEMBAR 2.

2. Kolom ke-2 diisi dengan judul setiap aksi mitigasi yang dilakukan (berdasarkan kewenangan setiap tingkat pemerintahan). Judul aksi mitigasi harus disesuaikan dengan judul aksi mitigasi pada LEMBAR 1a.

3. Kolom ke-3 diisi dengan tahun awal implementasi setiap aksi mitigasi.4. Kolom ke-4 diisi dengan tahun akhir implementasi setiap aksi mitigasi.5. Kolom ke-5 diisi dengan rencana anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari

sumber APBN, selama periode pelaksanaan aksi mitigasi (x Rp 1000).6. Kolom ke-6 diisi dengan rencana anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari

sumber APBD Provinsi, selama periode pelaksanaan aksi mitigasi (x Rp 1000).7. Kolom ke-7 diisi dengan rencana anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari

sumber APBD Kabupaten/Kota, selama periode pelaksanaan aksi mitigasi (x Rp 1000).

8. Kolom ke-8 diisi dengan rencana anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), selama periode pelaksanaan aksi mitigasi (x Rp 1000).

9. Kolom ke-9 diisi dengan rencana anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber swasta, selama periode pelaksanaan aksi mitigasi (x Rp 1000).

10. Kolom ke-10 diisi dengan jumlah total anggaran dari semua sumber selama periode pelaksanaan aksi mitigasi (kolom ke-5 hingga ke-9) (x Rp 1000).

11. Kolom ke-11 diisi dengan rencana anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber APBN pada tahun pelaporan (disebutkan tahun pelaporan) (x Rp 1000).

12. Kolom ke-12 diisi dengan rencana anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber APBD Provinsi pada tahun pelaporan (x Rp 1000).

13. Kolom ke-13 diisi dengan rencana anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber APBD Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan (x Rp 1000).

14. Kolom ke-14 diisi dengan rencana anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada tahun pelaporan(x Rp 1000).

15. Kolom ke-15 diisi dengan rencana anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber swasta pada tahun pelaporan (x Rp 1000).

16. Kolom ke-16 diisi dengan total rencana anggaran dari semua sumber pada tahun pelaporan (kolom ke-11- hingga kolom ke-15) (x Rp 1000).

17. Kolom ke-17 diisi dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber APBN pada tahun pelaporan (disebutkan tahun pelaporan) (x Rp 1000).

18. Kolom ke-18 diisi dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber APBD Provinsi pada tahun pelaporan (x Rp 1000)

19PEDOMAN UMUM


19. Kolom ke-19 diisi dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber APBD Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan (x Rp 1000).

20. Kolom ke-20 diisi dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada tahun pelaporan(x Rp 1000).

21. Kolom ke-21 diisi dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi dari sumber swasta pada tahun pelaporan (x Rp 1000).

22. Kolom ke-22 diisi dengan total realisasi anggaran dari semua sumber pada tahun pelaporan (kolom ke-17- hingga kolom ke-21) (x Rp 1000).

23. Kolom ke-23 diisi dengan penanggung jawab pelaksanaan aksi mitigasi.24. Kolom ke-24 diisi dengan keterangan tambahan sebagaimana diperlukan.


NoLEM

BAR

2: L

EMBA

R RE

KA

PITU

LASI

CA

PAIA

N P

ENU

RUN

AN

EM

ISI

SUB-

BID

AN

G

:

KATE

GO

RI

:

TAH

UN

:

LEM

BAG

A P

ELA

POR

:

Lam

pira

n 3

Pem

erin

tah

Pusa

t Ke

men

teria

n :

Pem

erin

tah

Prov

insi

Pr

ovin

si

:

Pem

erin

tah

Dae

rah

Kabu

pate

n/Ko

ta :

12

34A

5A6A

7A4B

5B6B

7B8

Aksi

Miti

gasi

(RAN

/RAD

-GRK

)Pr

ogra

m/K

egia

tan

(DIP

A/DI

PDA)

Tahu

n 20

10Ta

hun

2011

Tahu

n 20

12ds

t

Capa

ian

Kegi

atan

Capa

ian

Kegi

atan

Capa

ian

Kegi

atan

Capa

ian

Kegi

atan

Penu

runa

nEm

isiPe

nuru

nan

Emisi

Penu

runa

nEm

isiPe

nuru

nan

Emisi

Kete

rang

an

21PEDOMAN UMUM


Penjelasan LEMBAR 2

1. Kolom pertama diisi dengan nomor urut setiap aksi mitigasi. Nomor urut aksi mitigasi harus disesuaikan dengan nomor urut pada LEMBAR 1a dan LEMBAR 1b.

2. Kolom ke-2 diisi dengan judul setiap aksi mitigasi yang dilakukan (berdasarkan kewenangan setiap tingkat pemerintahan). Judul aksi mitigasi harus disesuaikan dengan judul aksi mitigasi pada LEMBAR 1a dan LEMBAR 1b.

3. Kolom ke-3 diisi dengan judul/nama Program/Kegiatan yang tercantum di dalam DIPA atau DIPDA.

4. Kolom ke-4A diisi dengan pencapaian kegiatan yang dilakukan (jumlah dan unit) pada tahun 2010 sebagai base year (tahun awal ditentukannya perhitungan penurunan emisi GRK).

5. Kolom ke-4B diisi dengan realisasi penurunan/penyerapan GRK (dalam satuan ton CO2ekuivalen) pada tahun 2010 sebagai base year (tahun awal ditentukannya perhitungan penurunan emisi GRK).

6. Kolom ke-5, 6, dan seterusnya diisi dengan pencapaian kegiatan yang dilakukan dan penurunan/penyerapan GRK (dalam satuan ton CO2ekuivalen).

7. Kolom ke-8 diisi dengan keterangan tambahan sebagaimana diperlukan.

pedoman umum pemantauan ind juli

Documents