laporan hasil analisa pemantauan jaksa penuntut umum di pengadilan negeri jak-pus, jak-sel, jak-ut,...

h*f?1 pt'tfsqbl llreitg'

lWasgarakat Pemantau Plsradllan IndaneslaFakultas Hukum Univers'ltas lndonesia

, Laporan Hasil Anallsa Pamantruan

Jaksa Penuntut Umum

Di Pe nsa d i I a n N es eri' " -' H;::'t';::: :lffi:"f

-a ft a uta ra' ra r." rta Ba rat'

Bulan Juli - Desember 2003

Laporan analisa pemantauan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakafta Pusat, Jakrta Selatan, Jakafta

utara, Jakarta Barat, Jakafta Timur dan Cibinong ini merupalon hasil pemantauan dan pengkajlan yag dilakulon oleh

MaPPI FH UL Laporan inl dibuat berdasarkan hasil pemantauan atas klneria keJakaan seJak Juli 2003 sampai dengan

Desember 2003. dalam laporan analisa pemantauan ini, kaml menganalisa kinerJa Jaksa Penuntut Umum baik dari

segi materiil yaitu produk yang dihasilkannya (surat dahraan dan requlsitoir), dan dari sisi formil yaitu melihat

kesesuaian antara kinerJa KeJalaaan sebagal Penuntut Umum dl lapangan dengan ketentuan yang terdapat dl Kltab

Undang-undang Hukum Acara Pidana, PetunJuk Teknls KeJaksaan, dan ketentuan-ketentuan terkalt lalnnya. Serta

dilihat puta tlngkah laku Jaksa Penuntut Umum selama melakukan tugasnya di Pengadllan Negeri tersebut di atas.

KETIDAIGESUAIAI'I DENGAN }IUKUM ACARA

A. Pengadilan Negeri Jaka*a Pusat

Pada pemantauan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta hrsat selama kurun walCu Juli hingga

Desember tidak ditemukan ketidaksesuaian dengan hukum acara,

B. Pengadilan Negeri lakafta Selatan

Berikut ini adalah ketidakesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakarta Selatan:

Periode Juli - Aguotus

55 iiPr,l.B/2003/Pr{ IJakse! I

PembuktianRabu, 2 Juli pk,

13.30 s.d14.00 wIB

883/Pid.B/2003/PNJaksel

Terdakwa:Ahmad Yani

Pembuktiansenin, 28 Juli2003, pk.

1 1 ,20 s.d11.25 WIB

I. 355 (1) KUHP

rr 310 (1) KUHP

Anc;I. Max. 12 tahunpenjaraIL Max. 9 bulanpenjara

JPU tldak menghadirkansaksi korban sehingga sidangterpaksa ditunda.

Periode Agusfus-September

Terdakwe*

Willy Effendi

PH:1. GayusLumbun, SH

2, Rozak, SH

78 (1) t)it 2Ue7

anc;Max 10 tahunpenJaraDenda Max. Rp,500 juta

JPU tidak dapat menghadirkanssksi saat pemeriksaan saksi,sehingga saksl a de charge diperiksa tebih dulu danmenghambat jalannyapersiclangan,

Masgarakat Pemantau Psradilan IndanesiaFakultas Huk um Universitas lndnnesim

3. Nelita ,

SH

46l/Pid,Bl2003l

PN Jaksel1. Rd. ImamRoosanto.

2. Triono, S.

PH: LeonardSimonangkir,SH

Andi, 5l-l

Pembuktian(pemeriksaansaksi)

Senin 11

Agustus 2003,pk. 12.40 s.d13.05 \,VIB

T, 372 KUHP

2, 378 KUHP

Anc:

1. Max. 4 tahunpenJara

2, 4 tahunpenjara

JPU Nellta, SH menerima HPdalam persidangan.

Tindakan ini mencerminkan sikaptidak disiplin sebagai seorangJPU. PasaI 218 KUHAP danPeraturan MenKeh RI No.0S.UM.01.06 Tahun 1983tentang tata tertib persidangandan tata ruang sidang,seharusnya berlaku bagi seluruhorang yang berada si ruangsidang, bukan hanya pengunjungsaja akan tetapi termasuk majelishakirn, jaksa, dan penasehathukum,

4, RinaYudiyanti,SH

778lPid.B/2003/PNJaksnl

ReynoldMatitaputW

Pembuktian-Requisitor

Rabu,'13agustus 2003,pk. 12.40 WId

362 KUHP

Anc:Anc: Mex. 5

tahun penjaraTunt: 1 tahunpenjara

Tidak menghadirkan saksisehingga BAP dibacakan.

Tldak dikehhui apakahsebelumnya telah adapemeriksaan saksi, namun sidanglangsung dilanJutkan denganpembacaan tuntutan. Biasanya .

saksi yang didengarketerangannya dalam BAP tidakdisurnpah sesuai denganketentuan pasal 116 KUHAPkecuali ada cukup alasan untukmenduga bahwa saksl tidak akandatang ke sidang pengadilan.Tidak diketahui apakah saksi yangmemberikan keterangannya padaBAP dalam perkara tersebut telahdisumpah terlebih dahulu atautidak. Sebab, jika tidak makasyarat minimum pembuktianterancam berlum terpenuhikarena menurut pasal 162 ayat(2) KUHAP keterangan saksi yangtelah disumpah (dalam BAp)dipersamakan nilaipembuktiannya denganketerangan saksi, namun jikatidak maka hanya berlaku sebagai'keterangan''saja (ps. 185 (7)KUHAP) kecuali jika adapersesuaian dengan isiketerangan saksi lain yang telahdisumpah. Namun, dalamperkara ini bagaimana kesesuaiandapat diketahui Jika tidak adasaksi yang hadir satu sama lain.

Periode : September-Okbber

5. RamosHutapea,SH

919lPtd. ts/2003/PNJaksel

AnangSumBenaPFI:

SabunganPandiangoft,sl-l

Pembuktian$elasa, Isepternber2003, pk.13.14 s.d13.20 WIB

Ps. 1 (1) UU No,121dft. 1951Ps. 7 Perpu No. 1

tahun 2002tentangPemberantasantindak pidanaterorismePs. 7 Perplr No.ti200?Max. Penjaraseumur hidup

IPU tidak dapat menghadirkansaksi, sehingga sidang terpaksaditunda.

Tidak ditemukan penyimpangan

Masaarakql:?qryarytqu ?qraditan IndanesiaFr:kultas Hukum lJniversitas lndnnesia

C. Pengadilan Negeri Jakarta UtaraBerikut ini adalah ketidakesuaian dengan hukum acar€ yang dilakukan oleh.lpu pada pN Jakarta Utara:

Ps. 338 KUHPdiancar"n 'dengan pidanapenjara max.15 tahun

JPU hanya rnembaaaken BAp-6orang saksi, tanpa dakehadiran satu orang saksipun. Alasan JpU sendiri a/ parasaksl sulit dipanggil (datang)walaupun telah diberitahu. Hatini nantinya akan merugikanJPU dalam upaya membuktikandakwaannya, terutama bila BApyang dibacakan adlah BAp parasaksi yang tidak disumpahpada saat penyidikan. Hal inidikarenakan BAp dari saksiyang tidak disumpah bukanlahalat bukti. Sedangkan nilaipembuktiannya hanya dapatdigunakan untuk memperkuatkeyakinan atau tambahan alatbukti yang sah lainnya, i

sepanjang keterangan tersebl.,tifiempiifiyei salain persesuaiandengan alat bukti yang sahtersebut (keterangan saksi)dan alat bukti yang ada telahmernenuhi batas minimumpembuktian.

Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukurzl UniversitaE lrtdarregia

kuat yang dapat membuktikankebersalahan terdakwa.

4. Waluyo, SH 944lPid.B/2003/PNJKT.UT

SuhadiChaniago

Pembuktian,

20-08-03

Ps. 372 KUHP,diancamdengan pidanapenJara max. 4tahun ataudenda max. Rp4500,-

Pada tahap ini, JPUmenghadirkan dua orang saksi.Namun, dalam persidanganJPU sama sekali tidakmengajukan pertanyaankepada para saksi. Terlebihpertanyaan yang diaJukanoleh haklm kepada parasaksi belum dapat menggalihal-hal apa saJa yangdiketahul oleh saksisehubungan dengan tindakpidana yang didakwakankepada terdalnra. Disini, JPUtidak rnelakukan tugasnyadengan baik untukrnembuktikan dalq raannyadengan mengajukanpertanyaan kepada saksi.

5. Triningsih, SH 675lPid.b/2003/PNJKT.UT

Tan GwanHarjanto

PembacaanPutusan,25-08-03

Primer :

Ps. 90 UU No.1s12001 (uuMerk), diancarndengan pidanapenjara max. 5tahun dan/ataudenda max, RpL t-4

Subsider :

Ps. 91 90 UUNo. 15/2001(tlu r.lei.k),

clirnce,mdengan pidanapenJara rnax. 4tahun dan/ataudentJa max. Rp800 jutaPutusan :

2 tahun penjaradan denda Rp 5juta subsider 2bula,n kurungan

JPU mendalcwa danmenuntut terdalnrametanggar UU Merel(,namun dalam dakwaan dantuntutan JPU menulisbahwa UU yang dimaksudadalah UU No. LSlzOOzlpadahal UU Merek adatahUU No. 15/2001.

6. Muchtar, SH(menggantikanBambangMarsama, SH)

1003/Pid,Bla}auqN JKT.UT

Sompu bin(Alm)Abdulah

PembacaanSuratDakwaan,1-09-03

Primer :

Ps. B2 (1) hurufaUUNo.22l1997,diancamdengan pidanapenjara max.20 tahun dandenda max. Rp1MSubsider :

Ps, 78 (1) hurufbUUN0.2211997,diancamdengan pidanapenJara max.10 tahun dandenda max. Rp500 Juta

JPU tidak membacakankeseluruhan surat dakwaansecara lengkap. Ia juga tidakmeminta izin dari hakimterlebih dahulu untukmernbacakan surat dakwaansecara tidak lengkap. Suratdakwaan merupakan dasarbagi pemeriksaan selanjutnyadl sidang pengadilan, sehinggasebaiknya JPU membacakansurat dakwaan secara lengkap.

7, Budi Utarto, SH 101o/Pi d.Bl20o3lPN JKT.UT

1. AnyarbinAswadRoni2.

Pembuktian,1-09-03

Ps. 303 (1) ke-1KUHP, diancamdengan pioana

D€niara lTlax.

JPU tidak berinisiatif untukrneminta hakim menundapersidangsrl, karenapersldansan hanya dihadiri

lulasgarakat Pemantau Peradllan IndanesiaFakultas Hukum Unlversitas tndonegia

Simatupang

3. AnharAswendi

10 tahun ataudenda rilax. Rp25 juta

I oleh seorang hakim. JpU juga

I tidak meminta hal yang sama

I sehubungan dengan

I ketidakhadiran seorang saksi

I VanO seharusnya memberikan

I keterangan. Di sisi lain, JpUI juga tidak membacakan BAp

I dari saksi yang tidak hadirI tersebut.t:

B. A.M. Akbar, SH 994lPid. B/2003/PNJKT.UT

AbdulRahman

Pembuktian,2-09-03

Primer:Ps. 336 (1)KUHP, diancamdengan piclanapenjara rnax. 2tahun B bulanSubsider :

Ps. 335 {1) ke-lKUHP, diancamdengan pidanapenjara max. Itahun ataudenda max. Rp4500,-

Pada tahap ini seorang saksiyang dihadirkan, yakni anaksaksi korban tidak dimintaiketerangannya baik oleh JpUrnaupun hakim. Padahal, iatetah hadir di persldangan.Sementara itu, saat seorangsaksi lain yang diaJukan JpUtidak hadir, JPU langsungmembacakan BAP dari saksitersebut. Mengingat pentingnyatahap ini untuk membuktikandakwaan JPU, makaseharusnya JPU meminta izinkepada hakim untuk menundapersidangan dan diberikesernpatan untuk melakukanpemanggilan lagi kepada parasaksi. Pada tahap pembuktianlni pun, JPU sama sekali tidakmengaJukan pertanyaankepada terdakwa untukmenggali kebenaran yangterJadi pada saat suatu adanyatindak pidana danmembuktikan kebanarandakwaannya bahwa terdakwaadalah pelaku dad tindakpidana tersebut.

9. Asri A. Putra,SH (KejatiJakarta)

1018/Pid.Bla}AUPN JKT.UT

\ffilemAgustinus$apulete

PembacaanSuratDakwan,3-09-03

Ps, 31 UU No.3uleee (uuFemberantasanTipikor),diancamdengan pidanapenjara seumurhidup ataupenjara minimalI tahun danmax. 20 tahaundan atau dendamin Rp 50 jutadan max. Rp IM

,PU kurang cermat danteliti dalam membuat suratdakrraan, karena ternyatasurat dakwaan yangsebelumnya telah dlberikanpada maJells haklm danterdalrwa berbeda denganyang dlbacakan padapersldangan, yakni padabagian identitas terdakwarnengenai agama danumurnya. Hal ini seharusnyalebih diperhatikan, karena jikaidentitas terdakwa dalam suratdakwaan berhedadenganidentitas terdakr,rrayang dihadirkan dipersidangofi, maka suratdakwaan tidak memenuhisyarat formil dan berakibatbatal demi hukum.Atas hal lnl, JPU sendirl telahmernlnta nraJelis haklm untukmenyerahkan surat dakwaanyang baru balk kepadamajelismaupun terdakwa. Namun,sepatutnya hal ini tidak terjadi,mengingat pentingnya suratdakwaan sebagai dasar dalamsuatu pemeriksaan sidang dipengadilan.

10. A.M. Akbar, SH I 966/Pid. B/2003/PN Saleh Ismail Pernb-uktian, Pq,?63 (1) I P;da tahap ini, JPU tlctak

&;ffi; Masgarakat Pemanfau Psradilan IndonesiaF':kultas Huk um Universitas lndansgia

D. Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakarta Imur:

JKT.UT 3-09-03 KUHP, diancamdengan pidanapenjara max.6tahun

menggunakan kesempatanuntuk rnengajukan pertanyaanbaik kepada saksi maupunterdakwa. Bahkan, ada duaorang saksi yang sama sekalitidak dimintai keterangan. JPUpun tidak menghadirkanharano hr rkti hpn rna rpkeninn.:,

- -. rL. Y g ul.d . v.\-. trr .Y

PLN palsu dan kuitansipembayaran PLi.i palsu.

PERIODE SEPTEMBER - OI(TOBER

11. Triningsih, SH 957 lPid. B/2003/PNJKT.UT

FajarMaulana

Pembuktian,10-09-03

Ps. 378 KUHP,diancamdengan pidanapenjara max. 4tahun

JPU tidak menggunakan tahappembuktian (Berneriksaan saksidan terdakwa) dengan sebaik-baiknya. JPU sama sekali tidakbertanya kepada saksi danterdakwa untuk menggaliketerangan dari mereka. Hal inipenting bagi JPU untukmembuktikan kebenarandakwaannya.

PERIODE OIfiOBER . NOVEMBER

Tidak ditemukan penyimpangan pada periode pemantauan bulan ini

L2, Kasminarwati,SH

130 UPid,Bl2003lPN JKT.UTA145

Robi binPulung

PembacaanSuratDakwaan,10-12-03

Ps. 363 (1) ke-4KUHP

Ancamanpidana:penjara max. 7tahun

JPU tidak membacakandakwaannya secara lengkap

lVlasgarakat Pemantau Peradilan IndnnesiaFrkultas Hukum Untversitas lndrlnesia

1 Haris, SH 826lPid. B/2003/PNrT BennyMulyana

Dalmaan -putusan

9 Juli 0313.30-13.50WIB

Prirner: 365(?) ke-Z KUhIP

Sub: 363 (1)ke-4 KUHP

Anc: Maksimal12 tahunpenjara

JPU tidak memperlihatkanbarang bukti dipersidangan.

Menurut pasal 181 KUHAPayat (1) , hakim ketua sidangmemperlihatkan barang buktikepada terdakwa danmenanyakan kepada terdalaruatentang barang bukti tersebut.Tetapi jika barang bukti tidakdibawa ke hadapan sidangpengadilan, rnaka akan sulit bagihakim untuk melaksanakantugasnya diatas. Selainitu,barang bukti mempunyaiperanan yang penting dalamterjadinya suatu tindak pidana,

Dan hakim hanya bolehmenjatuhkan putusanf,yo,apabila terdapat minirnal duaalat bukti yang sah, hakimberkeyakinan bahwa suatutindak pidana telah terjadi(pasal fm KUHAP).

2, Tri, SH 88zifrid.B/2003/PNJT AgusSugianto

Dakwaan -putusan

23 Juli 0314.35-15.06IJVIB

378 p 3'72KUHP

Anc:4 tahunTunt I tahun6 bulanPtsn: 1 tahun5 bulan

JPU tidak rnenghadirkan barangbukti ke persidangan

3. Trimo, SH 950/Pid.812003/PNJT TeguhSaputraalias Teguh

Dakwaan -putusan

28 Juli 2003-08-05 13.20-13.35WIB

Ps. 362 KUHP

Anc: 5 tahunTunt: I bulanPtsn: 6 bulan

JPU tidak memperlihatkanbarang bukti ke persidangan

4. AB Tahyeb,SH

987 lpid.B/2003/PNJT DiwanAhmadZubaier

Dakwaan *pernbuktian

6 Agustus 0314.50-15.00VVIB

363 (1) ke-3KUHP

Anc: 7 tahun

JPU tidak memperlihatkanbarang bukti dipersidangan

5. Suhardi,SH

907/pid.Bl2003/PNJT MuhammadZaid

Pembuktian

14 Agustus 0314.30-14.45WIB

363 KUHP

Anc: 7 tahunTunt: 10 bulanPtsn: 7 bulan

Terdaltwa dldalmamelakukan tlndak pldanapencurian, tetaBl pada saatpemeriksaan barang bukti dlpersidangan, barang buktitersebut tidak diperlihatkan.Barang bukti merupakan halyang sangat penting dalamsuatu tindak pidana. Agar JPU

dapat membuktikan kebenaransurat dakwaan yang dibuatnyadan meyakinkan hakim tentangkesalahan terdakwa.

Periode : Agustus-Septem ber

6. Suhardi,SH

9A7 lqid. B/2003/PNJT MuhammadZaid

Pembuktian -putusan14 Agustus 0314.30-14,45WIB

363 KUHP

Anc: 7 tahunTunt: 10 bulanPtsn: 7 bulan

JPU lupa membawa barang buktidipersidangan

7. EdvHandoyo,SH

1059/Pid. Bl2003/PNJT

II

CahyabudiNugroho

Pembuktian

20 Agustus 03tA Fa . , AA

IJ.b /- 1+. U5

WIB

Ps 363 KUHP

Anc: 7 tahun


Nlasgarakat Plemantau Peradllan IndoneslaFskultas Hukum Unlversifas lndanesla

E. Pengadilan Negeri Jakafta Barat

Berikut ini adalah ketidakesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakarta Barat:

8. Trirno, SH 950/Pid.B/2003/PNJT TeguhSaputraalias Teguh

Dakwaan -putusan

28 luli 2003-08-05 13.20-13,35WIB

*ffi

362 KUHP

Anc: 5 tahunTunt: I bulanPtsn: 6 bulan


Perlode Septem ber-Oktober

9. BudiSantoso,$H

1018/Pid. 8/2003/PNJT Henky Piye$uryadi

Pern'buktian

I September2003, jamL4,25-L4.45WIB

Ps 365 (2)KUHP

Ancl 12 tahun

JPU tidak membawa barangbukti ke persidangan

10. BudiSantoso,SH

884/Pid. 8/2003lPNJT HusainiMuhadjir

Pernbuktian

tanggal 16September 03di Ruang Sidangutama jamL2.22-L2.35WIB

Ps 335 (1) jos5 (1) ke-1KUHP

Anc: 1 tahun

JPU tidak membawa barangbukti ke persldangan

Periode Juti-Agustus

1 Teguh,SH 552/Pid.B/2003/PNJakBar

Marwan Efendi Pernbuktian

Kamis 10 Juli2003

L3,24 - 13.32VVIB

365(2) ke-2 KUHP

Anc: 9 tahunpenjara

JPU hanyamengajukan 1 orangsaksi

909/Pid, B/2003/PNJakBar

Andika Pembuktian

$enin 11

Agustus 2003tr"3.50 - 14.10\JI/IB

78(1) b UU no.2211997Anc: 10 tahunpenjara

saksi yang diajukanadalah orang yangsama-samaditangkap bersamaterdakwa. Dalamketerangannya, saksimengatakan bahwaia dan terdakwabersama-samamernakal putaw,bahkan saksi dankedua rekdnnya telahdan sedang memakaiputaw saat saksi,rekannya danterdakwa ditangkap,sedangkan terdakwabelum menggunakanputaw tersebut.tetapi yang diaJukanke persidanganhanya terdakwaseoranq

2, Siti S. Ekasari,SH 797 lPid.B/2003/PN.lakBar

Agus Winarto Pembiuktian

Rabu 16 Juli2003

13.21 * 13.35Wts

62 UU No. 5/1997

Anc: 5 tahunpenjara

JPU hanyamengaJukan 1 orangsaksi

filasgarakat Pemantau Peraillan lndonesiaFmkultas Hukum Universitas lndanesifr

i.

F. Pengadilan Negeri Clbinong

Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yailg dilakukan oleh IPU pada PN Cibinong;

w,i#ij*):;+,;'iiirYrfiir :: :

&m,[i4fl*;iil

BoB/Pid. B/2003/PNJakBar

Andri Abdullah Pembuktian

Rabu 16 Juli2003

13.36 - 13.58WIB

62 UU No. 5/1997

Anc: 5 tahunpenjara

4. Sudjono,SH 74LlPid. B/1003/PNJakBar

Oey Oen Lie aliasOnje

PembuktianRabu 23 Juli

2003

14,00 * 14.20\,VIB

62 UU No. 5/1997

Anc: 5 tahunpenjara


5. Usnadi,SH 769lqid.B/PNJakBar

Jansen Pembuktian

Senin 14 Juli200314.30 * L4,40WIB

368(1) KUHP

Anc: 9 tahunpenjara


6. Firmansyah,SH 770lPd.B/PNJakBar

M. Sidik Fembuktian

Juli 200314,40 - 15.05\,VIB

374 KUHP

Anc: 4 tahunpenjara

JPU hanyarnengajukan 1 orangsaksi

Periode Agustus-Septem ber

7. Iman Wijaya,SH 709lPad. 8/2003/PNJakBar

Salim BudiSetiawan

PembaeaanTuntutan danPembacaanPutusan

Senin 11

Agustus 200313.43 - 14.15WIB

3s1(1) dan (2)KUHP

Anc: 5 tahunpenjaraTunt: 3 tahunpenjaraPtsn: 2 tahunpenjara

Pada saat JPU selesaimembacakantuntutan handphoneJPU berbunyi tetapitidak diangkat.

Perio de September-Okl ober

8. Ferry M.D.P.,SH LL07 lPid,B/2003/PNJakBar

Eddy Hermanto PembacaanCr r:a$ h.rlrr r rt -iaJUI OL LrclNVYCtcll I

dan PembacaanPutusan

Selasa 7Oktoher 200313.30-14.00WIB

266(U Jo 55(1)br, 'l l/l lun\l\I;-r t\\rt trl

Anc: 7 tahunpenjara

Terdapat 2 buahsurat dahruaanuntuk perkarayang sama

No. Terdahrve:,i,i'::::1.,r::.,.:..:: ; ::.i:

, , ',j.

:,.:,. i';

,:rj.'. I 1.. '

i..'".";,^ . .,,

1:..: . : :i.I'Pli.: ilr..:'\'i:

i*'irr:'lr:: l!::Y :l$lii:,-

u\!LY

Masgarakat Pemantau Psraditan IndangsiaFakultas Hukum Universitas lndanesia

1 Isa Gassing,SH

sTslPidB/2003/Pr\CBN

Zakaria bJamil

PembacaanSurat DakwaanSenin, 30-06-0312.23 - 12.30

?R? /d\/q\frt r, I l l\.,, I

KUHPAnc: 7 thn

lDl I iirlrl, rvrr:nrrtrrrhlz:rn nr rrllJt v r'lr..r..t\ I l ,. tl\,. Llr tt\(;al a Jul ctL

dakwaan kepada TerdakWasebeium sidang pembacaan suratdakwaan dilaksanakan. Hal initentunya sangat merugikanTerdakwa karena sesuai denganPasal 143 (4) KUHAP, turunanatas seluruh berkas perkaratermasuk surat dakwaanmerupakan hak Terdakwa ataupenasehat hukumnva

723lPidBl2003/PNCBN

Ain b AlmMuhtar

PembuktianRabu, 30 Juli0313.20 - 13.40

3s1 (1) KUHPAnc: 2 thn Ibln JPU tidak membawa barang bukU

2 Yudharisman,SH

686/PidB/2003/PNCBN

Kotib bWahir

PembuktianKarnis, 21-08-0313.00 - 13.30

363 (1) ke4KUHPAnc: 7 th

JPU tidak dapat menghadirkansaksi-saksi yang akan diperiksapada hari sidang yang telahditentukan sebelumnva

3 Rosmalina S,

SH670/PidB/2003/PNCBN

AlexanderHutabarat

PembuktianRabu, 5-08-0315.30 - 15.45

170 KUHPAnc: 2 thn B

bln

Tidak mengajukan pertanyaanatas barang bukti kepadaterdakwa atau saksi

4 Ade b Badri 698/PidB/2003/PNCBN

Ade b BadriPernbuktianKamis, 7-08-0313.10 - 13.15

37? KUHP

Anc: 4 thTidak mengajukan pertanyaanatas barang bukti kepadaterdakwa atau saksi dan Tidakmengajukan pertanyaan kepadaterdakwa

5 Mulyadi 746lPidBl2003/PNCBN

MulyadiPembuktianKamis, 7-08-0312.30 - L2.49

365 (2) ke2,3KUHP

Anc: 12 th

Tidak memperlihatkan barangbukti di persidangan dan Tidakmengajukan pertanyaan kepadasaksi

Agustus - September

Tldak ditemukan penyimpangan pada periode bulan ini.

September - OKober

1 Rumondoog,SH

838/PidB/2003/PNCBN

AgusSadikin

PembuktianRabu, 24-09-0314.00 - 14,15

362 KUHP

Anc: 5 thnTidak memanggil saksi secarasah dan tidak membawa barangbukti ke depan persidanqan

2 Nurdayani, SH -9s2lPidB/2003/PNCBN-9s3/Pid8/2003/PNCBN

-Soli bSalim-Sutadja bSatriaTata bH rrir, rLrr JL.

PembacaanSurat Dakwaan& PembuktianRabu, 1-10-0312.00 - 13.00

50 (3)a jo 78uu 4u89

Terdakwa tidak menerima SuratDakwaan sebelurn persidangandimulai dan JPU tidak membawabarang bukti

3 Marbun, SH 52 r/PidB/2003/PNCBN

Ir RullySyaiful G

Rabur, 1-10-0313.10 - 13.35

3&JUU3UeeAnc: ps 3:seumtlrhldupatau min L thndan max 20thn I dendamin Rp 50 jutadan max Rp 1

millarps 2: seumurhidup atau min4 thn dan max20 thn dan minRp 200 jutadan max Rp 1

rniliar

Pada persidanqan kali ini, JPUbelum siap dengan tuntutanffyo,hal ini tentunya memperlambatproses pemeriksaan perkara itusendiri.

Masgarakat Pemantau Peradilan Indanesiar

Fakultas Hukurn Universifas lndonesia

4 TriSulistyowati,SH

938/pidB/2003/pNCBN

Mardjuki bMarpili

PernbacaanSurat DakwaanRabu, 8-10-0311.00 * 11.10

78 (1) UU?ue7362 KUHP78 {1) UU22/gl: max 10th denda RB.s00 jt362 KUHP: 5th

Jaksa tidak mernberikan salinansurat dakwaan kepada terdakwasebelum sidang pembacaan suratdakwaan

OKober-November

1 Nini, SH LA24pidB/2003/pNCBN

Yulianus PembukfianKamis, 16-10-0312.30 - 12.45

2 (1) UU 12lsrAnc: 10 th

JPU tidak menanyakan barangbukti yang ditunjukkan kepadaterdakwa

2 Marsiti, SH 113e/PidB/2003/pNCBN

Shiartono S PernbacaanSurat DakwaanRabu, 5-11-0311.45 * 12.10

353 (2) KUHPAnc: 9 thnTunt: 5 blnPtsn: 2 btn 20hr

Tidak memberikan salinan SuratDakwaan kepada terdakwasebelum persidangan dimulai

,er

1 Tri S, SH 1060/PidB/2003/PNCBN

SutoyoAltoyo

PembuktianSelasa,2-12-0311.40 * 12.00

362KUHP lJPusalatrme@Anc: 5 th I bukti (berupa tape compo)

I yang bukan rnilik saksiI korban. Hal ini tentunya sangat

I

I menyimpang dari ketentuan I

I KUHAP dimana barang bukti I

I seharusnya menguatkan perkara I

I Ridana yang clidakrarakan !

I bukannya melemahkan. I

Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesiaff f IE trEillIl ffi nffi Fff l-F;ffi r

Fakultas; HukLrrn I .lntversitas lnrtones,a

Pengadilan NegeriNo. PerkaraKasusTerdakwaJaksa Penuntut Umunl

Penahanan :

ditahan oleh Penyidik sejak 4 April 2003 sld 23 April 2003.Diperpanjang oleh Penuntut Umum 24 April 2003 sld 2 Juni 2003.

- Ditahan oleh Penuntut Umum 2 Juni 2003 s/d 21 Juni 2003.Dperpanjang oleh PN Jaksel 22 Juni 2003 s/d 21 Juli 2003.

Dakwaan dan ancaman hukuman!

Kasus Posisi:- Bahwa Perusahaan AIM Advertising Agency jl. Buncit Raya Jakarta Selatan mendapat

pekerjaan pembuatan Iklan Kalender Bir BintanE dan Iklan FA Kosmetik, kemudian pihakAIM Advertising Agency yang diwakili oleh saksi Henny Widiatl Mokoagow menghubungisaki Syahrial. M alias Aling pimpinan VC AB Model untuk menyediakan beberapa moaetyang akan diseleki untuk pembuatan iklan Bir Bintang dan FA Kosmetik dan sebagaifotografernya saki Benny Gunardi Ginting selaku Aslsten Direktur Kreatif AIM AdvertisingAgenry menunJuk Studio Foto Budl Han Jln Asem Baris Raya no. 177 Tebet Jakarta Selatanmilik Terdakwa Budi Han yang akan diJadikan tenpat untuk pelaksanaan casting.

- Bahwa sebelum pelaksanaan casting ter:hadap para artis model dalam pembuatan iklan BirBintang dan FA Kosmetik tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu saksi Faisal dan saksiBenny Gunardi Ginting masing-maslng selaku Adderector dan asisten Direktur Kreatif AIMAdvertising Agency.dating ke Studio Photo Budi Han milik Terdakwa Budi Han di Jln AsemBaris Raya no. 177 Tebet Jakarta Selatan, memberitahukan kepada Terdakwa Budi Hanbahwa dalam waktu dekat akan ada pemotretan casting iklan Bir Bintang dan FA Kosmetikdi studio foto Budi Han yang dilakukan oleh para artis model,. Lalu terdakwa

fakafta SelatanPDM-820/JH[TSL/ Ep. 2 I OO I 2003Kejahatan terhadap kesusilaan.Budi HanAgnes Triani, $,H.

l

Pasal Dakwaan Unsur-unsur Ancaman HukumanDakwaan Kesatu:Pasal 782 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55ayat (1) ke-l KUHP;

-Barang siapa;-Menyiarkan, mempeftunjukkan, ataumenempelkan di rRuka urnum; ataudengan maksud untuk disiarkan,dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan,gambaran atau benda tersebut,memasukannya ke dalam negeri,meneruskannya, fft€ngeluarkannyadari negeri, atau mempunyai dalarnpersediaan; ataupun secara terang-terangan atau dengan mengedarkansurat tanpa diminta,menawarkannyaatau nienunjukkannya sebagai bisadidapat.{ulisan, gambaran atau benda yangmelanggar kesopanan;-Tulisan, garnbaran atau benda, yangtelah diketahui isinya.

-maksimal 1 tahun 4 bulan, dandenda Rp 45,000,-. ,

Dakwaan Kedua : Pasal 40 huruf c jo.Pasal 33 ayat (1) lJU no. B tahun 1992tentang Perfilrnan, jo. Pasal 55 ayat (1)Ke.l KUHP

- maksimal 5 tahun oenjara danr.lenda maksimal Rp 50 juta.

Budi Han memberitahu kepada saksi Faisal dan saki Benny Gunardi Ginting bahwa diStudio Budi Han pada dinding tembok kamar mandi temtap ganti pakaian para model adalubang ukuran kurang lebih 50X70 cm ditutup dengan menggunakan kaca cermin tembuspandang yang memiliki dua sisi, yaitu apabila dilihat dari luar kamar mandi bias melihatkeadaan dalam kamar mandi dan bisa digunakan untuk mengambil gambar para modelyang sedang ganti pakaian, sedangkan sisi sebaliknya bita dilhat dari dalam kamar mandihanya merupakan kaca cermin biasa, mengetaui hal tersebut saksi Benny Gunardi Gintingmengatakan "Boleh juga tuh, kalau ada proyek kita kesana'dan selanjutnya loca cermintembus pandang yar;g dipasang di dinding tembok karnar mandi dalam Studi Budi Hanterseb:;t oleh Terdaiiwa Bucii Han diperihatkan kepacia saksi Benny Gunarcii Ginting dansaksi Faisal.Pada Bulan Oktober 1997 saksi Syahril M. Aling menyediakan beberapa modelyang dimintaoleh AIM M, taitu Rachel Maryam Sayidina, Sarah Azhari, Femy Permatasari thandra,Anissa Nurul Shanty, Megie Megawati, dan Yosefenny Mar-la Ursula Waas, kemudian modelyamng akan diJadlkan bintang iklan Kalender Bir Blntang tersebtu oleh saksi Syahrlal Malias Aling diserahkan kepada saksl Henny Widiati Mokoagow di kantor AIM AA, danselanjutnya model yang disediakan oleh Syahrial M Alias Aling tersebut oleh saksi HennyWidiati Mokoagow bersama-sama dengan saksi Benny Gunardi ginting dan saksi Faisaldibawa ke studio Budi Han mllik terdalarrra Budi Han untuk melakukan pemotretan casting;Bahwa dalam pengambilan gambarl pemotretan casting di studio Budi Han tersebut paramodel harus ganti pakaian yang disediakan oleh AIl"l Agency di kamar mandi Studio BudiHan dan pada saat para model tersebut sedang berganti pakaian di kamar mandi tersebu!terdakwa Budi Han menyuruh saki Benny Gunardi Ginting, saksi Benhur Bangun KarJayaalias Beung dan saksi Kodim untuk mengambil ganbar/ menyunting terhadap para modelyang sedang ganti pakaian di kamar mandi tersebut dari luar kamar mandl melalui lubangpercegi empat yang ditutup dengan kaca cermin tembus pandang yang dipasang didlnding tembok kamar mandi tersebutlBahwa pada saat pemotretan castlng Iklan Bir Bintang dan FA Kosmetik tersebut paramodel tersebut telah beberapa kali melakukan ganti pakaian di kamar mandi Studio PhotoBudi Han dan ketika para model sedang ganti pakaian di kamar mandi Studio Photo BudiHan tersebut saksi Benny Gunardi, saki Benhur Bangun Kafiaya alias Beung dan saksiKodim melakukan pengambilan gambar/ menyunting dengan menggunakan Handycamyang disediakan oleh Terdakwa Budi Han dari luar lcamar maMi dengan melalui lubangpersegi empat yang ditutup dengan kaca cermn tembus pandang yang dipasang di dindingtembok kamar mandi tersebut secara bergantian;Bahwa ketika saki Benny Gunardi Ginting, saki Banhur Bangun Karjaya alas Beung dansaksi Kodim sedang melakukan pengambilan gambar/ rnenyunting di kamar mandl StudioPhoto Budi Han tersebut para model yang melakuRan casting iklan Kalender Bir Bintangdan FA Kosmetik tersebut terlihat sedang ganti pakaian beberapa kali dalam keadaansetertgah bugil dan bahkan ada yang tanpa mengenakan busana, antara lain yaitu saksiRachel maryam Sayidina telah melakukan 2 kali ganti pakaian dalam keadaan setengahbugil, saksi Sarah Azhari telah melakukan 3 kali ganti pakaian, yaitu pertama hanyamemakai celana dalam, kedua dalam keadaan telanjang dan melilitkan kain dan sedangbuang air kecil sehingga kemaluannya terlihat dan yang ketiga dalam keadaan setengahtelanjang, saksi Femy Permatasari Chandra 3 kali melakukan ganti pakaian yang pertamahanya mengenakan BH dan celana dalam, yang kedua dan ketiga dalam keadaarr telanJang(bugi!,) taanpa mengenakan busana, salsi Anissa Nurul Shanty dalam keadaan setengantelanjang, saksi Megie l,leEawatie 2 kali ganti pakaian yanE peftania membuka pakaianatas dan BH sehingga terlihat payudaranya dan kedua menggunakan pakaian senam danpengambilan gambar porno (shooting) terhadap para model yang sedang ganti pakaiandalam pemotretan casting Iklan Kalender Bir Blntang dan FA Kosmetlk tersebut dlakukansebanyak 4 kali dalam waktu 2 harl dengan menghasilkan kaset Handycam Hi8;Bahwa setelah pengambilan gambar porno (shootlng) terhadap para model yang sedangganti pakalan di kamar mandi Studio Photo Budl Han dalam pembuatan casting iklankalender Bir Bintang dan FA Kosmetik yang dilakukan oleh Saksi Benny Gunardi Ginting,saksi Benhur Bangun karjaya alias Beung dan saksi Kodim dengan menggunakanHandycam yang diberikan oleh Terdakwa Budi Han tersebut selesai, kemudian gambarporno yang direkam kedalam kaset Handycam Hi8 tersebut diputar dan ditonton bersamaoleh Terdakwa Budi Han, saksi Benny Gunardi Ginting saksi Benhur Bangun Karjaya aliasBeung dan saksi Kodim dan beberapa karyawannya di Studio Photo Budi Han danselanJutnya master kaset kaset Handycam Hi8 sebanyak 3 buah berlsl gambar porno paramodel yang sedang ganti pakaian dl amar mandi Studio Photo Budi Han tersebut dibawaoleh saksi Benny Gunardi Ginting yang kemudlan diputar dan dltonton bersama-sama

dengan beberapa orang karyawannya di kantor AIM &q dan selanJutnya 3 buah master Hi8yang berisi gambar porno para modeldari kaset hi8 yang dibuat oleh saksi Benny GunardiGinting tersebut sebanyak 1 buah kaset diberikan kepada Terdahrua Budi Han di studioBudi Han jl. Asem baris Raya no, 177 Tebet lakarta Selatan.Bahwa rekaman beberapa adegan gambar porno para model iklan kalender Bir Bintang danFA Kosmetik dari bejumlah artls model tersebut yang telah melanmggar kesopanan dankesusilaan tersebut telah beredar dan bahkan telah diperjual bellkan oleh para pedagangkaki lima kepada masyarakat umurn dalam bentuk VCD dengan harga antara Rp 7.000 -hingga Rp 9.00O- setiap keeping VCD.

ANALXSA:

PenahananPenahanan yang dilakukan oleh Penyidik telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamKUHAP, dimana penahanan yang dilakukan oleh Penydik Polrl adalah sesuai dengan pasal 24 ayat(1) yaitu selama 19 hari, kemudian perpanjangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah telahsesuai dengan pasal 24 ayat (2) yaitu selama kurang dari 40 hari, yaitu selama 39 hari, sedangkanpenahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah sesuai dengan pasal 25 ayat (1) yaituselama 20 hari, dan perpanjangan yang dilakukan oleh PN Jakseladalah telah sesuai dengan pasal25 ayat (2) KUHAP yaitu selama kurang dari 30 hari, yaitu selama 29 hari. Dengan demikian,penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah telah sesuaidengan KUHAP.

Bentuk Surat DalrwaanBentuk perumusan dakwaan adalah surat dakwaan Kumulatif.

Syarat Formil Surat DakwaanDalaryaan telah memuat seluruh persyaratan formil.

Syarat Materil Surat Dakwaan

Dakwaan Kesatu : Pasal 282 ayat (1) KUHPjo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP;Dakwaan Kedua : Pasal 40 huruf @ jo. Pasal 33 ayat (1) UU no. I tahun 1992 tentang Perfllrnan,Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kesatu:Pasal 282 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP:

- Barang siapa;>Dalam hal ini, barang siapa adalah tertuJu pada subJek hukum/ pelaku tindak pidanayaitu Terdakwa Budi Han. Namun untuk terpenuhinya unsure lni, diperlukan pula syaratdimana harus terpenuhinya unsure-unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan ini.

- Menyiarkan, mempertunJukkan, atau menempelkan dl muka umumi ataudengan maksud untuk disiarkan, dipertunJukkan atau ditempelkan di mukaumum, membikln tullsan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya darl ncgeri, atau mompunyaldalam persedlaan; ataupun secara terang-terangan atau dengan mengedarkansurat tanpa dimintarmenawarkannya atau menunJukkannya sebagai blsadidapat.

Dalam pasal 282 ayat (1) terdapat 3 kelompok perbuatan yang dilarang:

1. Menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum dan menempelkan sesuatu tulisan, gambaratau barang;

2. Untuk dlslarkan, dipeftunjukkan kepada umum atau ditempelkan; membuat, memasukkanke dalam negeri (mengimpor), menglrim terus di dalam negerl, mengeluarkan dari dalamnegeri (mengekpor), menyimpan tullsan, gambar atau barang.

3. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa permintaan orang lain,menawarkan tulisan atau gambar atau barang menunJukkan bahwa dapat diperoleh tullsan,gambar atau barang.

Menyiarkan, mempertunJukan kepada umum dan menempelkan merupakan perbuatan yangmemuat sifat paksaan terhadap orang lain, dalam usaha agar orang lan itu mengetahui hal-hal

yang disiarkan, dipertunJukkan kepada umum atau ditempelkan, meskipun paksaan itu bukanunsure dari pada kejahatannya. Hal ini mempurryai afti penting dalam menyiarkan, membuat ,mengimpor, mengangkut terus, mengekspor dan mempunyai persediaan untuk disiarkan ataudiedarkan. Juga mempunyai persediaan atas pesanan atau mempunyai persediaan untukdiserahkan atas pesanan, tergolong dalam pasal lni.

Dalam kejahatarr pasal 281 ke-l, perbuatan merusak kesopanan tidak memuat sifat pakaanterhadap publik, tetapi memberi kesempatan untuk dilihatnya kepada orang-orang lain.

Membuat, mengimpor, mengangkut terus, mengekspor, dan mempunyai persediaan, untukdisiarkan, dipertunjukkan kepada umum, ditempelkan, merupakan kejahatan yang berdiri sendiri,terlepas dari penyiaran atau peredaran. Kejahatan-keJahatan dapat terjadi sebelum dilakukan suatuperedaran atau penylaran. Bahkan mesklpun peredarannya atau penyiarannya di luar negeri,perbuatan-perbuatan itu tetap dapat dihukum.

MempertunJukkan terdiri atas perbuatan menempetkan atau menggantungkan tulisan atau gambar,sedangkan menempelkan adalah melekatkan pada sesuatu benda, Tujuan dari pada keduaperbuatan itu adalah sama, yaitu untuk menyinggung kesopanan.Syarat untuk menjadi dasar bagi perbuatan penyiaran atau peredaran harus dipenuhi dalam jumlahbanyak. Mempunyai persediaan, mengmpor, mengekpor untuk disiarkan atau diedarkanmenunjukkan juga suatu jumlah yang banyak. Tetapi untuk membuat guna disiarkan ataudisedarkan selalu jumlah banyak tidak dipercyaratkani dengan telah membuat satueksemplar tulisan atau gambar dengan tujuan yang sudah pasti akan disiarkan ataudiedarkan bersama dengan yang akan dibuat lagi.Menyampaikan untuk dibaca satu eksemplar yang sama kepada beberapa orang tidak merupakanperbuatan yang dapat dihukum. Pada penyiaran atau peredaran itu pada intinya leblh ditekankanpenyebaran pengetahuan tentang isinya dari pada perbuatan membagikan tulisan itu. Penyebaranpengetahuan tentang isinya tampak pada perbuatan mempertunjukkan dan menempelkan hanyasatu eksemplar tulisan atau gambar saja.MempertunJukkan kepada umum berarti menempatkan atau menggantungkan tulisan atau gambaryang tampak oleh siapa saja yang ingin melihatnya, hingga tidak perlu ditenpatkan ataudigantungkan di tempat umum, misalnya pada kaca Jendela kaca rumah diJalan besar.

Dalam kasus ini, yang terjadi adalah oleh terdakwa kemudian gambar porno yang direkam kedalamkaset Handycam Hl8 tersebut diputar dan dltonton bercama oleh Terdalorua Budi Han,saksi Benny Gunardl Ginting saksi Benhur Bangun KarJaya allae Beung dan saksi Kodlmdan beberapa karyawannya di Studio Photo Budi Han dan selanJutnya master kaset kasetHandycam Hl8 sebanyak 3 buah berisi gambar porno para model yang sedang gantl pakalan diamar mandi Studlo Photo Budl Han tersebut dibawa oleh saksl Benny Gunardl Ginting yangkemudian dlputar dan ditonton bersama-sama dengan beberapa orang karyawannya dl kantor AIMM dan selanJutnya 3 buah master Hi8 yang berlsi gambar porno para model darl kaset hl8 yangdibuat oleh saksi Benny Gunardi Ginting tersebut sebanyak I buah kaset diberlkan kepadaTerdakwa Budi Han di studio Budi Han jl. Asem baris Raya no, L77 Tebet Jakarta Selatan. Menurutkami, dengan telah ditontonnya VCD tersebut secara bersama-sama adalah telah menunJukkanbahwa terdatcwa telah mempertunjukkan VCD yang berisi gambar porno yang Jelas-jelas melanggarkesusilaan tersebut. Dalam penjelasannya, arti 'mempertontonkan' menurut R. Soesilo adalahdiperlihatkan kepada orang banya. Dengan demikian, dengan dipertontokannya VCD tersebut olehterdakwa kepada sejumlah saksi dan para karyawannya membuat unsur ini terpenuhi.

- Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesopanan:Tulisan atau gambar merupakan setap bentuk reprodukl secara mekanis darl buah plklran

dalam kata-kata, gambar atau bayangan. Reproduksi itu tidak perlu dilakukan dengan pena

atau dengan cara lain . Tuisan atau.gambar itu harus mempunyai sifat merusak kesopanan

atau menyinggung rasa susila. Barang yang merusak kesopanan kurang diJumpai di dalampraKek.>Dalam kasus, adalah jelad bahwa gambar yang terdapat dalam VCD yartg dibuat olehTerdakwa adalahgambar yang melanggar kesopanan. Karena lslnya adalah sbb:Para model yang melakukan casting iklan Kalender Blr Bintang dan FA Kosmetlk tersebutterlihat sedang ganti pakaian beberipa kali datam keadaan setengah bugll dan bahkan adayang tanpa mengenakan busana, antara lain yaitu saksi Rachel maryam Sayldina telah

tHukumPidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2, Brigjen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar,

S.H. (Dading), Alumni Bandung, 1981. Hal. 217-218.

melakukan 2 kali ganti pakaian dalam keadaan setengah buEil, saksi Sarah Azhari telahmelakukan 3 kali ganti pakaian, yaitu pertama hanya memakal celana dalam, kedua dalamkeadaan telanjang dan melilitkan kain dan sedang buang air kecil sehingga kemaluannyaterlihat dan yang ketiga dalam keadaan setengah telanjang, saki Femy PermatasariChandra 3 kali melakukan ganti pakaian yang pertarna hanya mengenakan BH dan celanadalam, yang kedua dan ketlga dalam keadaan telanjang (bugil) taanpa mengenakanbusana, saki Anissa Nurul Shanty dalam keadaan setengan telanjang, saksi MegieMegawatie 2 kali ganti pakaian yang peftama nrernbuka pakaian atas dan BH sehinggaterlihat payudaranya dan kedua menggunakan pakalan senam dan pengambilan gambarporno (shooting) terhadap para model yang sedang ganti pakalan dalam pemotretancastiftg iklan Kalender Bir Bintang dan FA Kosnretik tersebut ,Jhkukan sebanyak 4 kalidalam waktu 2 hari dengan menghasilkan kaset HanJycam Hi8. Hal ini adalah Jelasmerupakan suatu VCD yang isinya sangat melanggar kesopanan. Dalam Arrest Hooge Raadtanggal 21 November 1927 menemukan. Bahwa gambar seorang perempuan setengahtelanjang, buah dadanya tak teftutup serta kelihatan pentllnya, dalam sikap yangmenimbulkan nafsu birahi kelamin dapat digolongkan kedalam gambar cabul.z Melihat darikeputusan Hoogeraad tersebut, dimana gambar s€orang perempuan yang setengahtelanJang saja dapat dikatakan sebagal sebuah gambar cabul, maka dengan demikian, VCDyang dibuat oleh Terdakwa-pun adalah suafu VCD yang berisikan gambar cabul, dimanaisinya lebih dari satu orang perempuan yang tengan bertelanjang baik setengan maupunseluruhnya. Dengan demikian, unsure ini terpenuhi.

- Tulisan, gambaran atau bendar yang telal'l diketahui isinya;Pelaku harus benar-benar mengetahui atau mengenal isinya tulisan itu, pelaku harusbenar-benar mengenal atau mengetahui tulisan, gambar dan barang-barang itu. Tidakperlu rnengetahui, bahwa isinya atau barangnya itu mempunyai sifat merusak kesopanan.Dalam hal ini, menurut kami, jelas Terdahrua mengetahui bahwa isi dari VCD tersebutadalah VCD yang berisi rekaman syuting sejumlah aftis model pada saat casting iklandimana sejumlah model tersebut tengan berganti pakaian di kamar mandi dimanasebelumnya telah dipasang kamera tanpa sepengetahuan para model tersebut. KemudianVCD gambar porno yang direkam kedalam kaset Handycam Hl8 tersebut dlputar danditonton bersama oleh Terdakwa Budi Han, saksi Benny Gunardi Glnting sakl BenhurBangun KarJaya alias Beung dan saksi Kodim dan beberapa karyawannya dl Studlo PhotoBudl Han dan selanjutnya master kaset kaset Handycam Hi8 sebanyak 3 buah berlsigambar porno para modelyang sedang ganti pakaian di amar mandi Studio Photo Budl Hantersebut dibawa oleh saksi Benny Gunardi Ginting yang kemudian diputar dan ditontonbersama-sama dengan beberapa orang karyawannya di kantor AIM AA dan selanJutnya 3buah master Hi8 yang berisi gambar porno para model darl kaset hi8 yanE dibuat olehsakl Benny Gunardi Ginting tercebut sebanyak 1 buah kaset dlberikan kepada TerdakwaBudi Han di studio Budi Han Jl. Asem barls Raya no, L7V Tebet Jakafta Selatan. Hal lnlJelasmembuktikan bahwa terdal<wa sengaja mempeftunjukkan VCD tersebut kepada orang lainatau khalayak ramai dimana ikut juga menonton karyawan-karyawan Budi Han dl PhotoStudio tersebut.

Pasal 55 ayat (f) ke-l:Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan,PenJelasari:l. Melakukanr- yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut,

dimana la melakukan dengan seorang diri, yaitu seseorang yang melakukan "sendiri" suatuperbuatan yang menimbulkan akibat.yang dilarang oleh UU.

2. Menyuruh melakukan:- dalam hal ini, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang

berkehendak untuk melakukan suatu dellk, tidak melakukan sendiri, akan tetapl menyuruhorang lain untuk melakukannya. Untuk terpenuhinya unsur ini adalah apabila orang yang

disuruh melakukan memenuhi syarat sbb:

' 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkapnya Pasal demi

Pasal, R Soesilo, Politea, Bogor, 1996,t1a1.207 .

a. Orcng tersebut tidak dapat dipertanggun,J jawabkan menurut KUHp (hanyamerupakan MANUS MINISTRA);

b. Orang tersebut hanyalah merupakan alat/ instrumen untuk mencapaitujuan dari si penyuruh;Orang tersebut tidak dapat dihukum (terdapat alasan pemaaf, adanyaperintah jabatan, tida k dapat dlperta ngg ungJawabkan (gila);Orang tersebut menjalankan apa yang disuruh tanpa dibatasi dengansarana apapun, tidak terbatas pada sarana yanE terdapat pada pasal 55ayat (1) ke-2.

3. Turut sertaYang dimaksud dengan turut serta adalah adanya beberapa orang yang secara bersama-samamelakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam turut serta, terdapat:a. Ada 2 orang yang keduanya memenuhisemua unsur delik;b. Ada 1 pelaku saja yang memenuhi unsur delik;c. Sebagian pelaku memenuhi sebagian unsur, damun membuat semua unsur delik terpenuhi

karena kerjasama keduanya menghasilkan delik selesai.Syarat kerJasama tersebut adalah:1. Harus ada kerjasama yang disadari;2. Mereka harus sama-sama melakukan kehendak itu.

Adapun syarat untuk dapat memenuhi unsur turut serta adalah:a. Seseorang tersebut punya kepentingan untuk berhasilnya delik;b. Memang dari awal la punya niat untuk melakukan tlndak pidana, bukan hanya

untuk memudahkan tindak pidana;c. Ada kerjasama yang disadariapalagi kerJasama secara fislk;

Unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-l ini adalah berkaitan erat dengan eksepsi terdakwa yangmenyatakan bahwa Surat dakwaan JPU tidak menguraikan sama sekali apa peranan terdakwamaupun terdakwa-terdakwa lain (dalam siding terpisah) dalam perbuatan pidana yang didakwakan.Dalam daltwaan tidak terurai secara lengkap siapa yang sebenarnya merupakan pihakyang menyuruh melakukan, siapa pihak yang ntelakukan serta yang turut sertamelakukan. Yang ada menurut dakwaan adalah semua pesefta merupakan pihak yangmelakukan. Siapa sebenarnya yang merupakan otak dari perbuatan pidana, siapa yang turut sertamelakukan dan siapakah pelakunya sama sekali tidak Jelas. Apakah Budi Han atau Benhur GunardyGinting, atau Kodim atau Beung?. Serta Dalam dakwaan tidak ada ujung pangkalnya tiba-tiba JPUmenyatakan VCD hasil shooting para pelaku kemudlan beredar di pedagang kaki lima. Bagaimanaperanan terdahru& dalam hal ini sama sekali tldak diJelaskan. sehingga dalam dakwaan tersebuttidak lengkap menguraikan proses dari pengambilan gambar sampai ciengan pedagang kaki limadalam bentuk keeping VCD, akhirnya fakta yang dikemukakan menjadl kabur dan tldak lengkapsehngga merupakan missing link. Tidak jelas siapa yang menggandakan, siapa yangmendistribusikan dan siapa yang mengambil keuntungan dari perbuatan itu.

Menurut kami, apa yarrg disampaikan oleh penasehat hukurn terdakwa adalah tepat, karena dalamsurat dakwaan yang dibuat JPU adalah memang tidak menJelaskan peranan masing-masingterdakwa, siapa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Hal ini dapatmengakibatkan surat dakwaan dapat menjadl kabur dan tidak Jelas, sehingga dapat menJadl bataldeml hukum. Dalam Buku Panduan KeJaksaan tentang Surat Dalwaan yang dlbuat oleh AdnanPaslyadJa, Pusdlklat KeJakaan RI, meenyatakan bahwa salah satu surat dalovaan yang dapatdikategorlkan menJadl batal adalah surat dakwaan yang tldak Jelas dalam menguaraikan perananmasing-masing peserta dalam arti bahwa para terdalova didalorua secara bersama-sama melakukanpenganiyaan, tetapi tidak dijelaskan apa yang dilakukandan bagaimana perbuatan itu dilakukanoleh masing-masing peserta. Dengan demikian, surat dakwaan tersebut dapat menjadi batal.

Dalaraan Kedua:Daloraan Kedua : Pasal 40 huruf c jo. Pasal 33 ayat (1) UU no. 8 tahun 1992 tentang Perfilman,jo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Pasal 40 huruf c:

Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh Juta rupiah) :

C.

d.

c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/ataumenayangkan film yang tidat< oisensor sebagaimana ciimaxsud riaion Pasai 33 ayat (1).

Pasal 33

(1) Untuk mewujudkan arah dan tuJuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekpor, dipertunjukkan,dan/atau ditayangkan wajib disensor.

Berkaltan dengan eksepsi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Penerapanpasal 40 huruf c jo. Pasal 33 ayat (1) UU no. 8 tahun 1992 tentang Perfilman terhadap perbuatan

terdakwa (dalam dakwaan kedua) adalah suatu kekeliruan dan kesalahan JPU, dimana dlkaitkandengan apa yang didakwakan kepada Terdalova, yakni hasil shooting para aftis yang sedang

berganti pakaian, maka pertanyaan yang tirnbul adalah, apakah hasil dari perbuatan para pelaku

tersebut merupakan fiim? Apakah hasil karya para pelaku itu merupakan karya seni danbudaya? Jawaban dari pertanyaan itu menurut kami adalah tidakl.

Menurut kami, dalam perkara ini adalah bukan mempermasalahkan apakah karya yangdibuat oleh terdakwa adalah merupakan "fil' sesuai dengan definisi yang terdapatdalam UU no. I tahun 1992 pada pasal l butir 1. Namun yang pastiadalah karya yang dibuatoleh Terdakwa merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video,piringan video, dan / atau bahan hasilpenemuan teknologi lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunJukkan dan/ atauditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik,elektronik, dan/ atau lainnya. Jika kita melihat pada

pasal selanjutnya yaitu pasal 2, 3, dan 4, maka adanya kata'karya cipta seni dan budaya" dalamawal kalimat padal 1 butir 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa film yangmerupakan karya cipta

seni dan budaya tersebut adalah film yang diarahkan pada pelestarian danpengembangan nilai

budaya bangsa; pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan

martabat manusial pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; peningkatan kecerdasan bangsa;pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman; keserasian dan keseirnbangan di antaraberbagai keguatan dan Jenis usaha perfileman; keserasian dan keseimbarrgan dl antara berbagaidan jenis perfileman; terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; penyajian hiburan yang

sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dengantetap berpedoman pada sas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asasperikehidupan dalam keseimbangan dan asas kepercayaan pada diri sendirl (pasal 3 UU no. I tahun1992). Kemudian, kesemua itu harus lah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2 UU no, 8tahun 1992 tentang perfilman). Kemdian semuanya dilaksanakan dalam rangka memelihara

danmengembangkan budaya bangsa dengan tujuan menunJang terwyjudnya tujuan.pembangunannasional. Bertitrk tolak dari kesemua pasal diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa terdakwajelas melanggar rasa kesusilaan an ketertiban umum serta memeiihara harkat danmartabatmanusia, terdakwa malah merendahkan harkat dan martabat sejumlah modeltersebut, dan sangat-

sangat melanggar rasa kesusilaan dan keteftiban umum.UU no. I tahun 1992 tentang Perfilman ini dibuat dengan tujuan agar setiap film yang dibuatadalah mengacu pada pasal 2,3,4 UU tersebut, dan agar suatu film dapat dinilai layak atau tidakmaka wajib melalui penyensoran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Badan sensor film sesuai

dengan apa yang telah ditentukan oleh pasal 33 dan 34 ayat (1) UU no. I tahun 1992 tentangPerfitman. Jika ada pihak yang mengedarkan. Mengekpor, mempetunjukkan, dan/ atau

menayangkan film yang tidak disensor maka dapat dikenakan penJara selama makimal 5 tahun

dan denda paling banyak Rp 50 juta. Jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, maka unsur

mempertunjukkan dan/ atau menayangkan dalam pasal 40 huruf c adalah telah terbukti dimana

terdakwa terhadap gambar porno yang direkam kedalam kaset Handycam Hi8 tersebut diputar dan

ditonton bersama oleh Terdakwa Budi Han, saki Benny Gunardi Ginting saksi Benhur Bangun

Karjaya alias Beung dan saksi Kodim dan.beberapa karyawannya di Studio Photo Budi Han dan

sednjutnya master kaset kaset Handycam Hi8 sebanyak 3 buah berisi gambar porno para modelyang- sed'ang gantl pakaian di kamar mandi Studio Photo Budl Han tersebut dibawa oleh saksi

benny Cunaraiginting yang kemudian diputar dan ditonton bersarna-sama dengan beberapa orang

karyawannya di kantor AIM AA dan selanjutnya 3 buah master Hi8 yang berlsi gambar porno para

moilel dari kaset hi8 yang dibuat oleh saksi Benny Gunardi GinHng tersebut sebanyak 1 buah kaset

diberikan kepada Terdakwa Budi Han di studio Budi Han jl. Asem baris Raya no, L77 Tebet Jakafta

Selatan. Dengan demikian unsur initerpenuhi.

Pasal 55 ayat (1) ke-l:Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.Penjelasan: s.d.a.

Kesimpulan:Surat dakwaan JPU pada dasarnya adalah telah terbukti dalam menguraikan pasal 282 KUHP danpasal 40 huruf. C dan pasal 33 ayat (1) UU no. I tahun 1992 tetang perfilman, namun sangatdisayangkan JPU tidak menguraikan dengan lengkap pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP, JPU tidakmenguraikan peran sefta masinE-masing terdalorua dengan terperinci dan Jelas, slapa yang menjadipelaku, yang menyuruh melakukan, dan ikut sefia melakukan. Ditambah lagl, dalam suratdakwaan JPU juga tidak lengkap dalam mencantumkan tanggal dan waKudipeftunJukkannya VCD tersebut oleh terdakwa, saksi dan berapa orarig jumlahkaryawan yangikut menonton VCD, karena unsur inilah yang terpenting dalam keduapasal yang dldakwakan ini. Dengan tidak diuraikannya pasal 55 ini dengan Jelas olehJPU dalam dakwaannya, membuat surat dakwaan ini menJadl kabur dan tidak jelassehingga dapat menjadi batal demi hukum.

Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFerkultas Hukum Universifas lndonesia

Pengadilan NegeriNo Perkarar(AsusTerdakwa

Jaksa Penuntut Umum

Penahanan!- Penyidik sejak tgl 14 Maret 2003 s.d. 02 April 2003- Perpanjangan Kejaksaan sejal tgl 03 April 2003 s.d. 12 Mei 2003- Penuntut Umum sejak tgl 07 April 2003 s,d. 26 April 2003

Dakwaan dan ancaman hukuman:

Kasus Poslsl- Pada tanggal 13 Maret 2003, Hendra Wantoro dan Burhanudin Mahimu menerima

telepon dari seseorang yang tidak rnau menyebutkan identitasnya, yangmenginformasikan bahwa di Menteng Trenggulun Jakarta Pusat sering terjadi transaksiNarkoba.

- Bahwa ketika kedua petugas tersebut melakukan penyelidikan di tempat yangdisebutkan, mereka melihat Terdakwa I yang melakukan gerak-gerik mencurigakan.- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan 4 paket putaudarl dalam kotak korek api yang dipegang Terdakwa I.

' Bahwa menurut Terdakwa I, paket tersebut dibeli dari Terdakwa II di Menteng Jaya,seJumlah Rp. 150,000i- untuk seluruh paket.

- Bahwa seEera setelah itu, dilakukan penangkapan atas Terdakwa II, namun tidakditemukan barang bukti dimana 4 paket putau tersebut sebelumnya adalah milikTerdakwa II yang telah d$ual pada Terdakwa I, dan uang hasil penjualan sudah dibuangoleh Terdakwa II sebelum tertangkap.

- Bahwa tr:ansakijual beli antara Terdakwa I dan II terjadi pada tanggal 13 Maret 2003sekitar pukul tr?.50 WIB di,lL Menteng Jaya, Jakarta Pusat.

ANALISAPenahananPenahanan yang dilakukan telah sesual dengan KUHAP

Bentuk Surat DakwaanBentuk perumusan dahruaan adalah dakwaan Subsidair, dimana terdapat beberapa laplsan pasalyang didakwakan yang dlurutkan mulai dari pasal yang memitiki ancaman hukuman terberathingga teringan.

Jakafta PusatP-521 I JKT.PSTI 03 / 2003NarkotikaDina llllulan Sari (Terdakwa I)Aang Widodo (Terdakwa II)H.P. Silitong?, SH

Pasal Yans didakurakan Unsur-unsur Ancaman hukumanPrimalr I - Barang siapa I pidana matl, penJara seumur hidupPasal 82 (1) huruf a UU no, 22 tahun I - Secara tanpa ,hak atau penjara maksimal 20 tahun dan1997 jo pasal 55 (l) ke-l KUHP I - Memiliki, menyimpan dan/atau I denda makimal 1 milyar rupiah

membawa psikotropika- Dilakukan bersama-sama

/dengan penyertaan

pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

SubsidairPasal 78 (1) huruf a UU no, 22 tahun1997 jo pasal 55 (1) ke-l KUHP

Barang siapaSecara tanpa hakMemiliki, menyimpan untukdimiliki atau untuk persediaan,atau menguasai narkotikaGolongan I bukan tanamanDilakukan bersama-sama/dengan penyertaan

Syarat Formil Surat DakwaanAdapun berkas Surat Dakwaan yang Kami analisa belum diberi tanggal maupun ditandatanganiolehJPU. JpU hanya menullskan bulan dan tahun, yaitu Maret 2003; dan nama sefta NIP-nya, dibawahbaris kosong yang seharusnya merupakan tempat JPU menandatanEani Surat Dakwaan, Kamibelum mengetahui apakah tanggal dan tandatangan yang kosong dikarenakan berkas yangdianalisa merupakan fotokopi draft Surat Dakwaan sebelum diajukan ke Pengadilan (dimana saaidiajukan, sudah diberi tanggal dan dihndatangani) atau memang kelalaidn dari JPU. Bila kealpaanpemberian tanggal dan tandatangan merupakan kelalaian JPU, maka Surat Dakwaan tersebut tidakmemenuhi syarat formil berdasarkan pasal L43 (2) huruf b; dan dengan demikian, harusdinyatakan tidak dapat diterima, Untuk itu, JPU harus melengkapi syarat formil Surat Dakwaan(dalam hal ini memberi tanggal dan menendatangani) dan mengajukan kembati berkas SuratDalu'aan yang telah diperbaiki. Pemberian tanggaldan tandatangan JPU perlu adanya, selain untukmenunJukkan siapa yang bertpgas sebagai penuntut umum dalam perkara ini, jugamenyempurnakan surat dakwaan rnenjadi suatu akta yang resmi ydng berniiai sebagai suratdakwaan.

Syarat Materil Surat DakwaanMengenai Uraian Dal<waanPrimair- Barang siapa

Unsur ini menunjukkan subyek atau pelaku dari tindak pldana. Berdasarkan Kamus UmumBahasa Indonesla pgngertian barang siapa adalah sama dengan'siapa saJa'. Bila dihubungkandengan penEertlan pidana maka istilah ini memiliki pengertian "siapa iaja sebagai subyekhukum pidana yang secara yuridis dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidanayang dllakukannya".Unsur inltelah terpnuhiyaitu mengacu pada Dina Wulan Sari dan Aang Widodo sebagai orangyang dldakwa telah melakukan tindak pldana; dimana berdasarkan pemeriksaan persidanganleblh lanJut akan diputuskan apakah para Terdakwa memang benar telah bersalah melakukantlndak pidana sebagaimana didakwakan,- Tanpa hak dan melawan hukumYang dimakud tindakan tanpa hak dalam hal ini adalah tindakan ini dilakukan oleh Terdakwatanpa kekuasaan ataupun kewenangan apapun darl si pelaku untuk melakukan tindakantersebut. Sedangkan istllah'melawan hukum'memiliki arti:

1. Tanpa hak sendiri (zonderen recht)2, Bertentangan dengan hak or.ang lain (tegen eens anders rechts)3, Bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht)

Ada dua aJaran mengenai melawan hukum, yaitu:1. Ajaran formil

Melawan hukum secara formil berarti melawan undang-undang atau melawan hukumtertulis. Apabila dalarn rumusan delik dicantumkan sifat melawan hukum, maka unsurtersebut harus dibuktikan oleh JPU.

2, Ajaran materiilBerafti perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis namun juga tidakbertentangan dengan asas-asas umum/kepatutan dalam masyarakat.

Dalam kasus, berkaitan dengan pemenuhan unsur melawan hukum, tindakan para Terdakwamerupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Dalam UU no. ZZlLggTtelah dlatur mengenai tata cara peredaran Narkotika, dimana diadakan pembatasanpengedaran Narkotika hanya untuk penggunaan tertentu, dan dilakukan oleh instansi tertentubeldasarkan persyarabn yang telah dltetapkan. Dalam melakukan perbuatannya, Terdakwabulonlah orang yang meitriliki izin, dan dengan demikian beruvenang untuk melakukan

'pengedai'an !!.larkoiika; dalam bentuk menglmpor, mengekspor, menawarkari untuk dijual,menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,atau menukar Narkotika. Karenanya, tindakan membeli dan menerima Narkotika yangdilakukan Terdakt,a I serta tlndakan menjual dan menyerahkan Narkotika oleh Terdakwa Iitelah dilakukan tanpa adarrya hak pada para Terdakwa untuk melakukan penjualan danpembelian maupun serah-terima Narkotika, dan dllakUkan dengan melawan hukum (karenabertentangan dengan ketentuan UU no. 2UL997). Namun dalam Surat Dakwaannya, JpUtidak menguraikan unsur 'melawan hukum' ini; dimana seharusnya diuraikanPerbuatan Terdakwa yang bagalmana yang telah dilakukan tanpa hak dan denganmelawan hukum sebagairnana didakwakan. Dengan tidak adanya uraian mengenaiunsur melawan hukum akan menJadikan Surat Daloraan menJadi tidak lengkap,Jelas, dan cermati dan dengan demlkian harus dinyatakan batal demi ]rukum.

- Menglmpor, mengekpor, menawarkan untuk diJual, menyalurkan, menJual, membeli,menyerahkan, menerima, menJadi perantara dalam jual bell, atau menukar narkotika GolonganIBerdasarkan pasal 1(1) UU no 221L997, pengeftian Narkotika adalah zat atau obat yang berasaldaritanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongansebagaimana terlampir dalarn Undang-undang inl atau yang kemudian ditetapkan denganKeputusan Menteri Kgsehatan. SelanJutnya, dalam UU ini juga ditentukan tiga golonganNarkotlka dengan melampirkan rincian jenis-jenis zat yang termasuk Narkotlka dalam setiapgolongan. Dengan demikian, setiap tindakan Seseorang yang Mengimpor, mengekpor,menawarkan untuk dflual, menyalurkan, menJual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadiperantara dalam lual beli, atau menukar Narkotlka golongan I berdasarkan undang-undang no.221L997, telah memenuhl perumusan unsur dellk lnl.Dalam Surat Dakwaan telah disebutkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik MabesPolrl dlmana dinyatakan bahwa barang/zat yang dibawa oleh Terdakwa benar mengandungherolna, sehlngga terdaftar dalam golongan I no. 19 Lamplran UU no. 2UL997 tentangNarkotlka. Dalam dakwaan, Terdakwa I didakwa melakukan perbuatan membeli dan menerimanarkoUka, dan Terdakwa II didakwa melakukan perbuatan menJual dan menyerahkanNarkotika; dlmana prbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan dengan melawan hukum,sehingga telah memenuhi perurnusan unsur ini.

- Dilakukan bersama-sama / dengan penyertaanPasal 55 (1) ke-l KUHP menJelaskan mengenai hal turut sertanya seseorang atau lebih, padawaktu seorang lainnya melakukan tindak pidana. Bentuk penyertaan yang terdapat dalam pasaliniadalah:a. Orang.yang melakukan / pleger

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi segala unsur yangterdapat dalam perumusan delik.

b. Orang yang menyuruh nelakukanPelaku adalah orang lrang berkehendak untuk melakukan suatu delik, namun tidakmelakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Namundemikian, orang yang disuruh tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya,lorena memiliki alasan rang dapat menghilangkan sifat tindak pidana, yaitu adanya dasarpemaaf (berdasarkan pasal.44 KUHP dan overmacht), alasan perintah jabatan (pasal 55ayat 2 KUHP), ataupun tidak ada kesalahan sama sekali dari orang yang disuruh. Dengandemikian, orang yang disuruh hanya merupakan instrumen/alat belaka.

c. Orang yang turut serta melakukanDalam lturut serta melakukan' dimungkinkan ada 2 orang atau lebih yang kesemuanyamembuet terpenuhlnya semua unsur delik dimana kerja sama antara orang-orang tersebuttelah membuat sempurnanya delik. Syarat dari kerjasama secara turut serta adalah adanyakerJa sama yang disadarl antara pelaku, dan semua orang harus bersama-samamelakanakan kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam Surat Dakwaan, JPU menyebutkan adanya tindak pidana yang dilakukansecarc beniama-samai namun tidak diuraikan secara jelas apa bentuk penyertaanyang dilakukan oieh para Terdakwa. IPU hanya mengura,lkan merlgenai tindakanTerdalttua I yang ntembeli narkotika pada Terda$wa !I, namun tidak menguraikanbagaimana Undakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan selesainyadelilg dan foentuk kerja sama macam apa yang terjadi antara Terdatrura I dan IIsehingga eempurnanya delik, Menurut kami, benar antara Terdakwa I dan Terdakwa IItelah terjadi kerJasama yang disadari dalam memenuhi unsur perumusan delik, dan keduaTerdakwa sama-sama melakukan perbuatan dalam menyelesaikan tlndak pidana tersebut.Tindak pidana yang dilakukan adalah tindakan tanpa hak dan dengan melawan hukummenjuaffmernbeli dan serah-terima Narkotika golongan I. Perbuatan Terdakwa I yang secarasadar membeli dan menerlma putau sebagai Narkotika golongan I dari Terdakwa II, padahalsama-fima' disadari oleh keduanya bahwa mereka bukanlah orang yang berhak danmempunyai izin untuk rnelakukan kegiatan jual-beli atau serah-terima narkotika, merupakanperbuatan yang dllakukan secara bersama sehingga memenuhi unsur perumusan delik.

Subeidair- Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan

I bukan tanaman

Dalam hal ini, blla Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan memiliki, ataumenyimpan untuk dimiliki, atau menyimpan untuk persediaan, atau menguasai naikotikagolongan I bukan tanaman, maka Ia telah memenuhiunsur ini.D.alam kasus, narkotika_.ditemukan pada Terdakwa I, sehingga yang dapat dikatakan pemilikatau penyimpan narkotika sewaktu teftangkap adalah Terdakwa I, sbdangkan pada teidataruaII tidak dltemukan apa-ada. Dengan demikian, untuk dapat menuntut rerdat<vr,a'tI berdasarkanalasan memilikl, menyifipan untuk dimiliki atau untuk persedlaan atau menguasai narkotika,dimana narkotika yang ditemukan pada Terdakwa I, JPU harus dapat membuftikan bahwaTerdakura II merupakin pemllik sebelumnya dari narkotika yang dibawa oleh Terdakwa I;sehingga Terdahla II Juga melakukan perbuatan memilikl, menyimpan clan menguasainarkotika golongan I bukan tanaman ini.

Surat Dakuraan ini memiliki kelemahan dimana terdapat sebuah unsur-unsur yangUdak diuraikan sehingga dapat mengakibatkan pembatatan Surat oakwaan demihukum karcna telah disusun secara tidakJelas, cermat, dan tengkap.

tllasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaF*rkultas Hukum Universitas lndarresia

Pengadilan NegeriNo, PerkaraKasusTerdakwa

laksa Penuntut Umum

Jakarta $elatanPDM- Lt42l J KTSL I A8 I 2003PencurianI. R,M. RasyidII. SuharnoTamalia Roza,

Suryo Atmodjo

s,H.

Penahanan I

- Tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan.

' Penahanan oleh IPU sejak tanggal 19 Agustus 2003 s.d sekararig.


Kasus Posisi:

Pada hari Jumat, 23 Mei 2003, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kav, I, no. 161 Semanggi,

Jakarta Selatan, terdakwa I dan terdakwa II, sesuai rencana sebelumnya, menurunkandan mengarnbil gambar reklame produk rokok Djarum dari kedudukan/ tempatkonstrulsinya dengan cara sbb:Terdalcwa II disuruh naik ke atas oleh terdakwa I untuk membongkar gambar reklametersebut dengan dibantu oleh Maman, Hendi, dan Hendra, sedangkan terdakwa Imenunggu dibawah;Selanjutnya, terdakwa II dengan menggunakan tang melepas paku repaid yang

mengkaitkan antara layar gambar dengan konstruki dan melepasnya dari ujung kiri.Setelah separo layar dikerjakan, mereka berhenti atas instruki dari terdakwa I dan

orang-oran9nya;Esoknya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan

Terdakwa II beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebutuntuk melanJutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut.Setelah $emua layar berhasildllepas, kemudlan dibawa turun;Sesampal dibawah, layar/ gambar reklarne produk Djarum tersebut diambil oleh

Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life sebagai pemilik layar/gambar rekalrne produk rokok DJarum tersebut, untuk dimiliki dan disimpan terdakwadengan membawa barang tersebut l€ PT. Sinar Kreasi dengan menggunakan mobil trukNo. Pol. B 9086 Tts;

Pasal Dakwaan Unsur-Unsur Ancaman HukumanDakwaan Kesatu:Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Pencurian;yang dilakukan oleh dua orangatau lebih yang bersekutu.

Pidana penjara paling lama 7 tahun.

Dakwaan Kedua, Primair:Pasal 170 ayat (1) KUHP.

barang siapa;dengan terang-tercngan ;

dan dengan tenaga bersama;menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang.

Pidana penjara Baling lama 5 tahun 6

bulan.

Dakwaan Kedua Subsidair:Pasal 406 jo, Pasal 55 ayat (1) ke-lKUHP.

barang siapa;dengan sengaja dan melawanhukum;menghancurkan; merusakkan;membikin tak dapat dipakai;atau menghilangkan barangsesuatu yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaanoranq lain,

- Pidana penjara paling lama 2 tahunI bulan atau denda paling banyak Rp

300,-.

tsahwa mereka terdalorua mengetahui, layarl gambar reklame itu milik PT. Neolite, namunterdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapat lzin dan sepengetahuan PT.Neollte dan saki Mulyadi sebagai pimpinan PT. Neon Life,Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Mulyadi Suriawan dari PT. Neon Lifemenderita kerugian sebesar RB 750.000,000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,-.

ANALISA:Penahanan

Dalam hal ini, penyidik Polri tidak melakukan penahanan, namun penahanan baru dimulai padatanggal 19 Agusuts 2003 hinggn surat dakwaan ini dibuat. Berdasarkan KUHAP, khususnya padapasal 25 ayat (1), perintah penahanan yang diberikan qleh JPU hanya berlaku paling lama 20 hari.Dan bila diperlulon untuk pemeriksaan kembali, maka penahanan tersebut dapat diperpanjangbelama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal inl adalah berdasarkan pasal 25 ayat (2) KUHAP.Dengan demikian, JPU wajib melakukan penahanan dengan jangka watu yang telah ditentukandalam KUHAP, bila tidak maka, akan menjadikan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan olehJPU adalah tidak sah. Bila melihat kepada surat dakwaan lni, JPU menuliskan bahwa JPUmelakukan penahanan sejak tanggal 19 Agustus s.d sekarang. Menurut kami, kata'sekarang'adalah mengarah kepada tanggal pembuatan atau penandatanganan surat dakwaanyang dibuat oleh JFU. Namun mengapa tanggal ditanda-tanganinya surat dakwaantersebut adalah ma*ih saJa tanggal 19 Agusutus 2003?. Hal ini menjadikan Jangkawaktu penahanan yang telah dilakukan oleh JPU menjadi ada kejanggalan, dan jugakesalahan.

Bentuk Surat DakwaanBentuk perumusan dakwaan adalah bentuk kombinasi, dlmana terdapat dakwaan kumluatif namundl dalamnya terdapat dakwaan subsider-primer.

Syarat Formil Surat Dakwaan1. Syarat Formil (Ps. 143 (2).a KUHAP)

Surat dakwaan harus memuat:a. Identitas terdakwa secara lengkap ( nama lengkap, tempat lahir, umur atau

tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaanterdakwa).Hal ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk mengetahui siapakah yang menjaditerdakwa se@ra jelas dan terperinci, agar tidak terjadi kesalahan dalammenentukan siapakah yang menJadi seorang terdakwa dalam suatu peristiwatindak pirJana yang dapat melemahkan surat dakwaan itu sendiri dimana dapatdijadikan dasar pembelaan dari terdakwa/penasehat hukumnya dengan alasanbahwa surat dakwaan tidak jelas/ kabur (obscuur libel) atau dapat juga dijadikanbahwa surat dakwaan itu adalah error in persona.- Syarut lJrnrui' ; akan menentukan proses akan nrenentuktn proses persidangandan pelaksanaan putusan hakim yang dljatuhkan. Seorang yang belum dewasa dankasus kesusilaan, acara persidangan dilakukan denEan acara tertutup, sedangkanuntuk sesesrang yang telah dewasa proses persidangan dilaksanakan secaraterbuka.- Syant jenis kelamin, akan menentukan dimanakah tempat terdakwa akanditahan.-Syarat kebangsaan, akan menentukan hak terdalcwa dalam mendapatkan jurubahasa datam hal terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia (Ps. 53 ayat 1 jo.Pasal 177 ayat X KUHAP) dan hak untuk menghubungi perwakilan negaranya (Ps.57 ayat 2 KUHAP) dalam hal terdakwa adalah seseorang yang berkebangsaanasing.- Syarat agama, akan menentukan sumpah yang digunakan dalam hal terdakwamenjadisaksi mahkoh.-Syarat pekerJaan, akanmenentukan dalam hal apabila terdakwa adalah seorangpejabat negara dimana hal tersebut dapat menjadi dasar yang memperberattukrtutan pidana terhadap terdalaan.Dalam surat dakwaan [ni, terdapat 2 terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa I:

NamaTempat lahirUmur/ tgl lahirJenis KelaminKebang$aanTempat tinggial

AgamaPekerjaan -

Pendidikan

2. Terdakwa II:NamaTernpat LahirUmurl tgl lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggal

AgamaPekerjaanPendidikan

R.M Rasyid Suryo AtmodjoSurabaya47 tahunl 7 Mei 1956Laki-lakiIndonesiaJl. Kelud Kiri Atas no, 32 Rt, 0i5 IOL Jatibening PondokGede- Bekasi,IslamSwastaAkademi.

SuharnoBlitar34 tahunl 23 April 1968Laki-lakiIndonesiaJl. Ciaul Pasir Rt. }Aq Rw. 0L7, Kel, Cisarua,Kec, Sukabumi, Jawa Barat,IslamSwasta

Karena para Terdakwa semuanya telah dewasa, maka peradilan diselenggarakan dengan acaraterbuka, dan bila ia dilatuhi hukuman penjara oleh Hakm, maka ia akan masuk ke dalam penjarakhusus laki-laki. Dan ia tidak memerlukan bantuan seorang juru bahasa dan ia pun tidak perlu

menghubungl penalakilan negaranya karena terdakwa berkebangsaan Indonesia. Dalam halsumpahyang diucapkannya bila mana ia menjadi saki mahkota, maka para terdakwa akanmengucapkannya sumpah secara Islam.

b. Diberi tanggaldan ditandatanganioleh Jaka Penuntut Umum.Dengan diberinya tanggal dan tanda-tangan oleh Jaksa Penuntut Umum, selainuntuk rnenunjukkan siapa yang bertugas sebagai penuntut umum dalam perkaraini, menurut Yahya Harahap, hal ini Juga dilakukan dengan tujuan untukmenyempurnakan surat dakwaan menjadi suatu akta yang resmi yang bernilaisebagai surat dakwaan. Tanpa tanggal dan tanda tangan, surat dakwaan belumdapat dianggap sebagai akta resmi, sehingga belum dapat dipergunakan sebagaidasar mendakwa terdalorua.* Dalarn kasus, tanggal dan tanda-tangan Jaka Penuntut Umum adalah telahdltuliskan, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2003 dan ditandatangani oleh JasaPenuntut Umum yang bernama Agus Widodo, S.H. Dengan demikian, syarat formildari surat dakwaan ini adalah telah terpenuhi.

Syarat Materil Surat Dakwaan

Syarat Materil (Fs. 143 (2).b KUHAP)Surat dakwaan harus memuat :

c. Kasus poslsi atau duduk perkara atau uraian tentang tindak pidana yang dilakukanse@ra cermat, jelas dan lenglop mengenai tindak pidana yang dilakukan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam hal ini, pnguaraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak idanayang didakwakan haruslah diuraikan dengan baik dan tepat dan dibuKikan oleh JakaPenuntut Umum,

d. Memuat pasaldan peraturan perundanE-undangan yang flilanggar.Dalam hal ini, didalam surat dakwaan harus memuat dasar hukum dalam hal adanyaperaturan prundang-undangan dan pasal mana yang dilanggar.

Bita syarat materlil inl tidak terpenuhi, berdasarkan pasal f43 (3) KUHA& maka suratdakwaan adalah batal deml hukum, dimana hal ini berarti surat dakwaan tersebut dengan r

sendirinya adalah batal derni hukum dan dianggap tidak sah dan tldak pernah ada.* Dalam kasus, tindak pidana yanE didahruakan besefta unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan KesatuDakwaan Kedua

: Pasal 363 ayat (1) ke*4 KUHP,: Primair - Pasal L7A ayat (1) KUHP.suhsidair- Pasal 406 jo. Pasal SS ayat (l) ke-l KUHP.

Dakwaan Kesatu: Paqal 3QB ayat (t) ke-4 KUHP,

Unsur-unsur:Pencurian pada pa_sal 363 ini adalah bertitik tolak pada unsur pencurian pada pasal 3G2, yaitu:- Barang siapai

Hal ini adalah tertuju kepada subjek hukum pelaku tindak pidana. Dalam hal ini adatahterdakwa R.M Rasyid Suryo. Atmodjo (RSA), dan Suharno (S), namun untuk terpenuhinyaunsur ini adalah sangat terkait pula dengan seluruh unsur dalam pasal yang didakwakinini.

- Mengambll sesuatuiPerbuatan mengambil sudah dlmulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya. Pada .umumnya, perbuatan mengambil dianggap selesai,terlakana apabila benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam prakte[dltafsirkan seffira luas, hlngga tidak sesuai lagi dengan pengeriian dalim tata bbhasa.lDalam kasus ini, JPU dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa Esoknya pada hariSabtu, tanggal 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa it besertaMaman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk metanjutkanpembongkaran layarl gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua- layarberhasil dilepas, kemudian dibawa turun. Dengan berpindahnya gambar reklame tersebutdari kedudukannya yang berada diatas hingga menjadl berada di bawah, unsur ini menjaditerpenuhi.

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang iain,Barang itu harus ditaftirkan sebagai sesuatu yang mempunyal n1;u' di daiam kehidupanekonomi seseorang. paPng tersebut harus seturuhnya atau sebagian kepunyaan oranglaln Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, ieaangign sebahagiandari.barang..fi! {apat menjadi objek pencurian. Jadi sebahagiin tain aJahh kepunyaanpelaku sendiri' Dalam kagus lni, gambar reklame gambar reklame produk rokok Djarumyang para tedakAra ambiladalah Jelas bukan kepunyaan terdakwa melainkan saki MulyadiSuryawan dari PT. Neon Life. Hal ini dibuktikan dengan uraian JPU yang menyatakanbahwa Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life sibagai pemiliklayar/ gambar rekalrne produk rokok DJarum tersebu! untuk dimiliki dan- diiimpanterdakan dengan membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi dengan menggunakanmobiltruk No. Fql. B 9086 TB; Dengan demtkian unsur ini terpenuhi.

Dengan maksudIsUlah ini terwuJud dalam kehenda( keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memilikibgrang se@ra mehwan hukum. Dalam kasus, jika melihai dari sudai dakwaan yang dibuatoleh JPU, maka lomi dapP! menyimpulkan bahwa terdakwa memang bermakul untukmemllikl!.aranS.Vqng dlry!{1Va tersebut, hal ini dapat terlihat pada Sibtu, tanggat 24 Mei2003, sekira pukul 24.00 WI& terdakwa I dan Terdahrua II b6serta Maman, ftEndra danHendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanjutkan pembongkaran layar/gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua layar berhasil dibfas, kemudiandibawa turun' Setelah itu, sesampai dibawah, layar/ gambar reklame proAuf Djarumtersehut diambil otreh Terdakrara tanpa izin saki Mulyadi Suryawan dari pf. rueon tifesebagai pemilik layar/ gnmbar rekalme produk rokok Djarum tersebut, untuk dimiliki dandisimpan terdakwa dengan membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi denganmenEgunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB. Para terdakwa mengetahui, layar/ gam-barreklame itu mitik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakulon perbuatannyi tanparnendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saki Mulyadt sebagai pimfinan pT.Neon Life, Dengah dilakukannnya pembongkaran layer I gambar reklame-tsecara'berturut-

':Iukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jitid I, Brigjend. Pol. Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H(Dading), Penerbit Alumni Baudung, 1982, hal 17 -lg.

turut, yaitu pada hari Jumat dan pada hari Sabtu, telah membuKikan bahwa para terdakwamemang mempunyaimakud akan berhasilnya pembongkaran atas layar reklame tersebut.

untuk diniiliki;Memlliki barang bagl"dlri sendiri adalah setiap perbuatan pengusaan atas barang tersebut,melakukan tlndakan atas barang tersebut seakan-akan pemilikhya, sedangkan ia bukanpemillknya. Makud memllikl barang bagi dlri sendlrl ltu terwujud dalam herbagai jenisperbuatan, yaltu'meniual, memakal, memberlkan kepada orang lain, menggadailon,menukarkan, merubahnya, dsb, Pendeknya setiap penEgunaan atas barang yang dilakukanpelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu

tidak terlakana, cukup apabila makud itu ada. Meskipun barang itu belum sempatdipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai

terlakana dengan selesainya perbuatan mengambll barang.Menurut kami, hal ini adalah terbuKl sama seperti apa yang telah diuraikan terdakwa

dalam unsure'dengan makud' diatas. Dimana menurut JPU, para terdakwa sesampai

dlbawah, layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin

saksi Mulyadl Suryawan dari P[. Neon Life sebagai pemilik layar/ gambar rekalme produk

rokok DJarum tersebut, untuk dimilikl dan dlsimpan terdakwa dengan membawa barang

tersebut ke PT. Slnar Kreasi dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9085 TB. Para

terdalcwa mengetahul, layarl gambar reklame itu mllik PT. Neolite, namun terdakwa tetapmelakukan perbuatannya tanpa mendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan sakiMulyadisebagai pirnpinan PT. Neon Life. Dengan demikian unsur initerpenuhi.

Secara melawan hukum;Perbuatan memili&ti yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku

harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.Dalam kasus, terdakwa memang telah secara melawan hukum telah membongkar layar

reklame tersebut dangarrbar reklame procluk DJarum tersebut diambil oleh Terclakwa tanpaizln iaksi Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life sebagai pemilik layari gambar rekalmeproduk rokok Djarum tersebut, untuk dimiliki dan disimpan terdakwa dengan rnembawabarang tersebut ke FT. Sinar Kreasidengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB,

Para terdakwa mengetahui, layarl gambar reklame itu milik PT. Neolite, namun terdakwatetap melakukan perbuatannya tanpa mendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan

saksi Mulyadi sebagai pimpinan PT. Neon Life. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Dilakukan oleh eua orang atau lebih dengan bersekutu'Pencurian harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih se@ra kerja sama fisik rnaupun psikis.

Dalarn hal ini, jelirs apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan dilakukan ooleh dua

orang atau lebih yaitu terdakwa R.M Rasyid Suryo Atmodjo dan Terdakwa Suharno.

Dimana Terdakwa II disuruh naik ke atas oleh terdakwa I untuk membongkar gambar

reklame tersebut dengan dibantu oleh Maman, Hendi, dan Hendra, sedangkan terdakwa Irnenunggu dibauah. Selanjutnya, terdalorua II dengan menggunakan tang melepas paku

repaid yang mengkaitkan antara layar gambar dengan konstruksi dan melepasnya dariujung klri. Setelah separo layar dikerjakan, mereka berhenti atas instrul*si dari terdakwa Idan orang,orangnya. Kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00WIB, terdakwa I dan Terdakwa II beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangitempat tersebut untuk melanjutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarumtersebut. Setelah sernua layar berhasil dilepas, kemudian dibawa turun. Dengan demikianunsure ini terpenuhi.

pencUrian yang untuk masuk ,ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksamBal pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotongatau metnanjat atau dengan memakal anak kunci palsu, perintah palsu ataupakalan Jabatan palsu;Menurut kami, para terdakwa dalam hal ini adalah telah melakukan kejahatan tersebutdengan didahului dengan rnelakukan pengrusalon, yaitu dengan jalan Terdakwa II disuruhnaik ke atas oleh terdakwa I untuk memb,ongkar gambar reklame tersebut dengan dibantuoleh Maman, Hendi, dan Hendra, sedangkan terdakwa I menunggu dibawah. Selanjutnya,terdakwa II dengan menggunakan tang melepas paku repaid yang mengkaitkan antaralayar gambar dengan konstruki dan melepasnya dari ujung kiri. Setelah separo layardikerjakan, mereka krhenti atas instruksi darl terdakwa I dan orang-orangnya. Esoknyapada har.i Sabtu, tanggal 24 Mei2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa II

beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanjutkanpembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua layarberhasll dllepas, kemudian dibawa turun. Dengan demlklan, tlndakan pengrusakan sebagaiJalan untuk mendahulul agar terlalsananya keJahatann yang dilakukan oleh para terdakwaadalah telah terbukti." Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Kesimpulan: Bahwa dakwaan Kesatu tni adalah tetah terpenuhl seluruhnya otehpara terdal$ara,

Dakwaan II:Primair- Pasal 170 ayat (1) KUHPUneur*u$r$ttfr

I- barang siapa;r secara terbuka/ terang*terangan;- dengan tenagal kekuatan bersama;- menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Pasal 170 (1) KUHAP:- barang siapaiSubjek hukum yang didakura melakukan tindak pidana.Dalam perkara ini, yang menJadi sebagaisubjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidanaadalah Terdahrua I, yaitu RM. Rasyid Suryo Atmodjo, dan Terdakwa II yaitu Suharno.

- secaraterbuka/terang-teranganiMenurut Dading, kekerasan harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat terlihat olehpubllk, tetapitldak per'lu dilakukan dimuka umum. Kekerasan ini dapat dilakukan dalam sebuah

rytmah, tgtapi harus tampak dari luar rumah untuk dapat dlnyatakan sebagai perbuatan yangdapat dlhukum. Terhadap kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, dimana tcetentrahanumum tidak terlibat, tidak dapat diperlakukan pasal lni. Tidak semua kekerasan yang tampak,tetapi apablla tidak dapat terlihat oleh. publik, dapat dianggap sebagai kekerasan yangdilakukan secara terbuka. Kekerasan yang terdapat dalam pasal ini adalah kejahatan terddapketertiban umum. Kefiadaan keterbukaan darl pada kekerasan yang dilakukan, tidak dapatdinyatakan sebagai <ejahatan yang diatur dalam pasal ini. Perbuatan diatas hanya dapatdikwalifisir sebagai penganiayaan. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukankekerasan, tetapl Juga meliputi "tindakan kekuatan bersama". Para Pelaku tidak perlu terlihat,hanya tiMakan kekensannya saJa yang harus tampak. Para pelaku dapat saja bersembunyitetapltindakan dengan kekuatan bersama, tidak boleh tersembunyi terhadap publik,

Menurut kami, apa yang diuraikan oleh JPU dalam dakwaanya, adalah tidakmemenuhi unour dalam pasal ini. dimana keJahatan ini memang ditakukan ditempat yang terlihat oleh umum, namun tidak ada ketertiban umum yangdilanggar, karena para terdakwa melakukannya di tempat yang tinggi Oimanimemang merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik namun tidak semuaorang dapat melihatnya dalam artl bahwa hanya orang-orang yang itu dengan paraterdakwa ke atas tempat layar reklame tersebut berada farulitr dapat terlihaf apayang dilakukan oleh para terdakwa. Menurut kami, makud dalam pasal ini adalah, bilakejahatan tersebut dilakukan atau dapat terlihat oleh publik dimana public tersebut dapatmelihatnya dengan rnudah tanpa suatu usaha tertentu, barulah pasal ini terpenuhi. Dalamkpsus ini,'publik yang dapat rnel8ihat adalah hanya public yang mau menaiki ke tempat dimanareklame tersebut bereda, dan hal ini tentu saja tldaklah mudah i'ang mengakioatkan bahwapublic tidak dapat dengan rnudah dan mengetahuui bahwa telah ada kejahatan yang dilakukanoleh para terdakwa diatas sana, Dengan demikian unsure initidak terpenuhi.

- dengan tenaga/ kekuatan bercama;Menurut Dading, kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakankekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan parapelaku masing-rnasing nrengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut sertamelakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan hersama sudah terdapat oleh hanya 2orang saja. Kekuatan hersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. .l

Menurut kami, hal ini adalah telah terbuKl dimana kejahatan ini dilakukan oleh da orang, yaitu

terdakwa I, yaitu RM Rasyid Suryq Atmodjo, dan terdakwa II yaitu Suharno. Dengan demikian,unsure inlterpenuhl.

- Menggunakan/ melakukan kekerasan terhadaporang atau barang;Perbuatan yang dilarang"adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Dalam hal lnl kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidaktergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Kekerasan dapat terdiri atasperusakan barang atau penganlayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan, maka hal ini

menlmbullon gabungan dari beberapa keJahatan. KeJahatan dalam pasal 170 ayat (1) ini

sudah terlaKana dengan misalnya dengan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti

darl sebuah toko, roti dimana dilempar ke jalan. Perbuatan kekerrasan merupakan tujuan,bukan merupakan sarana untuk mencapai tuJuan lain. Kekerasan itu dilakukan secara terbukadan dengan kekuatan yang terkurnpul, hingga kejahatan in merupakan kejahatan terhadapketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

r

Menurut kami, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Jelas suatu kejahatan yang

mengandung kekerasan, namun kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah bukan

merupakan suatu tuJuan, namun hanyalah sebagai suatu jalan atau sarana untukmemprmudah terdakwa dalam berhasil atau tidaknya para terdakwa dalam melakukanpembongkaran layar reklame tersebut untuk menJadl dlmlliki oleh para terdakwa. Dengan

demlklan, unsure inl tida'k terpenuhi.

Keeimpulan; Bahwa terdapat 2 unsur pasal yang tidak terbuKl dalam daloaraanKedua-Primair lni, dengan demiklan, terdakwa dapat dilepaskan dari dakwaankedua-prlmsir inl.

Subslder- Pasal406 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke'l KUHP.- barang slapa;- dengan sengaja dan rnelawan hukum;- menghancurkan; merusakkan; membikin tak dapat dipakai;

atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain.

Penjelasan:- barang siapa;

SubJek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini, yang menjadi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana

adalah Terdakwa I, yaitu RM. Rasyid Suryo Atmodjo, dan Terdakwa II yaitu Suharno.

- dengan eengaja dan melawan hukum;Dalam hal inisi pelaku harus mengetahuibahwa:1. Penghancuran dan perusakan dilakukan dengan melawan hukum;2, Penghancuran atau yang dlrusakkan adalah suatu barang;3. Barang itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.Menurut kami, apa yang diuraikan oleh JPU dalam dakwaannya adalah telah memnuhi unsurdalam pasal inl, yaitu dlmana Sabtu, tanggal 24 Mel 2003, sekira pukul 221.00 WIB, terdakwa Idan Terdakwa II beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebutuntuk melanjutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelahsemua layar berhasi! dilepas. kemudian dibawa turun dan sesampai dibawah, layar/ gambarreklame produk Djalun tersebut diam[il oleh Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadi Suryawandart PT. Neon Life sebagai pemilik layar/ gambar rekalme produk rokok Djarum tersebut,untuk dimiliki dan disimpan terdakwa dengan membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi

dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB. Para terdakwa mengetahui, layarlgambar reklame itu milik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpamendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saki Mulyadl sebagai pimpinan PT. Neon

Life. Dengan demikian unsure initerpenuhi.

- menghancurkani merusakkani membikin tak dapat dipakai;atau menghllangkaniUnsur datam pasal ini adalah bersifat alternative, dimana untuk terpenuhinya pasal ini makapelaku cukup hanya telah rnelakukan satu perbuatan dalarn unsure pasal ini. Menurut kami,

para terdakwa adalah telah melakukan pengrusakan barang, yaitu pengrusakan terhadaplayar reklame tersebut. Dengan demikian unsure ini terpenuhl.

barang secuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;Objek dari keJahatan ini adalah barang yang seluruhnya sebahagian atau seluruhnya adalahkepunyaan orang lain, Kejahatan ini dapat dilakukan terhadap barang yang bergerak, daniuga terhadap barang yang tidak bergerak. Dalarn kasus, unsure ini dalah telah terpenuhi,dlmana layar/ gambar reklame produk DJarum tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin saksiMulyadl Suryawan dari PT. Neon Life sebagai pemllik layar/ gambar rekalme produk rokokDfarurn tersebut, untuk dimlliki dan dislmpan terdakwa dengnn membawa barang tersebut kePT. Sinar Kreasi dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB. Para terdakwamengetahul, Layar/ gambar reklame ltu milik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukanperbuatannya tanpa mendapt izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saksi Mulyadi sebagaipimpinan PT. Neon Life. Dengan dernikian unsur initerpenuhl.

Keeimpulan: pengan demikian, unsure dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhiseluruhnya oleh terdakwa.

Kes.iqno.ulan:JPU dalam dakwaannya yang disusun secara kombinasi yaitu dalam bentuk alternative dansubsider-primair, adalah telah tepat, namun dalam hal ini dalam dakwaan kedua-primairnyaadalah tidak terpenuhl dlkarenakan tldak terbuKinya 2 unsur dalam pasal tersebut. Dalam halianglo waktu penahanan yang dilakukan oleh JPU adalah tidak jelas jangka waktunyamembuat surat dakwaan ini berindikasi terdapat kesalahan dalam hal penahanan yangdilakulon oleh IPU ytng dapat mengakibatkan surat dakwaan lni dibuat ber<lasarkarn tindakanpenahanan yang tidak sah. Seharusnya JPU harus lebih jeii clalam menentukan jangka waktupenahanan yang dilakukan terhadap terdakwa, dimana JPU menullskan lamanya penahananyang dilakukan oleh JPU adalah sejak tanggal 19 Agusuts s.d sekarang. Namun 'sekarang'yang dimakud adalah menunjuk pada tanggal saat pembuatan surat dakwaan tersebut.Ngmun tangal pembuatan surat dakwaan yang ditandatangani oleh JPU adalah tertulis tanggal19 Agustus 2003, dengan demikian apakah mungkin suatu penahanan dilakukan sejak tanggal19 Agusutus 2003 s.d tanggal 19 Aguqutus 2003, Hal ini adalah penting, karena berkaitandengan prosedur penahanan yang dilakukan oleh JPU apakah telah sesuai dengan KUHAPatau tldak, atau apakah hal ini hanyalah merupakan suatu kesalahan dalam pengettkan sa;a.Seharusnya JPU jeli dalarn hal ini, Karena jika seorang terdalcwa telah salah diteripkan dalimhal penahanannya, maka terdakwa tersebut dapat mengajukan pra peraditan terhadappenahanan yang dllakukan oleh JPU.

J

lWasgarakat Pemantau Peradilan lndanesia

Pengadilan NegeriNo Perkara

Terdakwa

Terdakwa INamaTempat LahirUmur/ Tgl lahirJenis KelaminKebangsaanTempat Tinggal

AgamaPekefiaanPendidikan

Terdakwa IINamaTempat LahirUmur/ Tgl lahirJenis KelaminKebangsaanTempat Tinggal

AgamaPekerjaanPendidikan

faksa Penuntut UmumPenahanan

Fakultas Hukum Unlversitas lndanesifr

: Jakafta Barat: Surat dalnraan dengan register perkara no. PDM-

l"4LglJKT,BR/ LO|2OO3, dan berkas Putusanr1o. 1359 / Pid. B/ 2003 / pN.J l(T. BAR

aI

ShellyJakafta20 tahunPerempuanIndonesiaJl. Gerindo II no. 32 Rt. 00UA4 Kel. Duri Selatan,Kec, Tambora, Jakarta Barat.BudhaTidak kerjaSMA

Sucipto alias AliongJakarta29 tahunLaki-lakiIndonesiaJl. Gerindo II no, 32 Rt. 002104 Kel. Duri Selatan,Kec. Tambora, Jakarta Barat,IslamTidak kerjaSMA

-)

: Teguh HariYanto, S'H'

:-

Dakwaan dan ancaman hukuman:Pendahuluan

Setiap tahapan dalam proses pemeriksaan perkara sewajarnya dilakukan secara,teliti.Selama proses penyidikan, penuntutan sampai dengan tahap pemeriksaan perkara dipersidangan harus dilakukan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Setiap manusia termasukjajaran penegak hukum tentunya tidak luput dari kesalahan, sesuatu yang manusiawi mengingattidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Namun satu hal yang patut digarisbawahi di siniadalah sejauh mana kesalahan yang dilakukan dapat ditolerlr oleh masyarakat, mengingatpenegak hukum adalah turhpuan akhir masyarakat dalam upaya memerangi kejahatan.

Analisis materil kali iniakan menyoroti ketidakJelasan produk sistem peradilan, khususnyasurat dakwaan dan putusan. Ketidakjelasan yang sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya pihakpengadilan dan kejaksaan memiliki sistem administrasi peradilan yang baik. Suatu tanda tanyayang sudah sangat lama membayangi benak masyarakat pada umumnya, bagairnana sebenarnyapenegak hukum melaksanakan sistem administrasi internalnya. Hal ini menJadi penting,mengingat baik KeJaksaan, Pengadilan, Kepotisian bahkan Lembaga Femasyarakatan pada

dasarnya merupakan badan pelayanan publik dengan tugas utama memberikan rasa keadilanbagi para ptenari keadilan'secara khusus maupun masyarakat sectra umumnya.

Melihat tugas yang demikian besar dan mulia, lembaga di atas sudah sewajarnyamemlllki slstem administrasi yang baik dengan fasilltas yang lengkap. Selain ltu pola kerja yangbalk dan integritas penegak hukum yang tinggl sangat diperlukan untuk menciptakan peradilanyang kita clta-citakan selama ini.

Kasus Poslsi PerkaraPutusan Perkara Pidana yang kali ini akan dianalisis adalah putusan dengan nomor

1359/Pid.B/PN.JKT.BAR atas perkara Narkotika dengan Terdakwa I Shelly, dan Sucipto alias AliongsebagaiTerdakwa II.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaka Penuntut Umum maka diketahuikronologis peristiwa perkqra Narkotika yang didakwakan pada kedua terdakwa dimana PetugasKepolisian yaitu sraksi Mahotar Sagala dan saki Wahyudi mendapat informasi dari masyapkatketika sedang bertugas melakukan obseruasi wilayah. informasi dari rnasyarakat iersebutmenyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah rnilik Terdakwa I bersama-samadengan Terdakwa II di ll. Gerindo II No. 32 RT. 0AZl04 Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, JakartaBarat.

Setelah rendengar informasi tersebut, petugas mendatangi rumah tersebut, dan masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan. Di tempat sampah yang berada di depan rumahTerdakwa ditemukan 1 paket kecil putauw, 10 paket putau ukuran 1 gr dan 1 paket putau ukuran10 gr. Kepada petugas, Terdakwa mengatakan bahwa putauw tersebut merupakan milik terdakwatanpa izin dari pihak yang berwenang, yang diperoleh dari saksi Awang Tirta alias Awang (sebagaiTerdakwa dalam berkas lain yang diajukan se@ra terpisah) yang dibeli oleh Terdalorua I seharga Rp3.800.000,' dengan maKud untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Kemudian petugas kepolisianmenangkap terdakwa dan membawanya ke Polsek Metro Tambora.

Alat dan barang buKiyang diajukan dalam perkara lni adalah:1. Serbuk warna putih Herln berat netto 18,6136 gr;2, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri no. Lab-3564/KNF/2003

tanggal 16 September 2003 yang menylmpulkan bahwa serbuk warna putih tersebutadalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19lampiran UU no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

3. Saksi dari pihak Kepolisian yaitu saksi Manotar Sagala dan saksiWahyudi.

ANALISIS

Berdasarkan berkas surat dakwaan dengan register perkara no. pDM-14l9l3Kl.BR/10/2003, dan berkas Putusan no.1359/Pad.Bl2OO3lPN.JKT.BAR. makaanalisis yang kami lakukan akan menyoroti hal yang berkaitan dengan Bentuk Surat Dakwaan,Pembuktian dan Putusan Hakim.

1. Berkaitan dengan Bentuk Surat DakwaanSurat dakwaan pada dasarnya merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak

pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaanpenyelidikan, dan merupakan dasar sefta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidangpengadilan.l SehlngEa dapat diartikan bahwa surat dakwaan merupakan langkah' pertama dariproses.penuntutan dimana di dalam suatu surat dakwaan haruslah berisl fakta-fakta dari perbuatanterdakwa yang terungkap didalam proses penyidikan. Fakta-fakta tersebut selanjutnya dirumuskandalam uraian pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang bersangkutan yang dapatdijatuhkan kepada pelaku.

Surat dakwaan menjadi penting aftinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena suratdakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan haklm. Putusan yangdlambiloleh hakim hanya boleh mengenai perlstlwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yangditentukan dalam surat dakwaan.z

Berdasarkan Pasal 143 KUI{AP terdapat dua macam syarat sahnya surat daloraan, yaitu:1. Syarat Formil (Ps. 143 (2).a KUHAP)

Syarat ini terkait dengan Identitas terdakwa secara lengkap ( nama lengkap, tempat lahir,umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tingEal, agama dan pekerjaanterdakwa). Hal ini bertuJuan untuk mengetahui siapakah yang menJadi terdakwa secara jelasdan terperinci, sehingga tidak tefiadi kesalahan dalam menentukan siapakah yang menJadiseorang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang dapat melemahkan surat dakwaanitu sendiri. Surat dakwaan yang lemah dapat dijadikan dasar pembelaan dariterdakwa/penasehat hukumnya dengan alasan bahwa surat dakwaan tidak jelas/kabur(obscuur libetl atau dapat juga dijadikan bahwa surat dakwaan itu adalah eror in percona,

rM. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan tunerupan KUHAPJiIId???, (lakarta: Pustaka Kartlnl, 1988),hal. il7

2Dan^ran Prlnst, Hukum Aan Pidana dalam Prakflk, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 115.

Berdasarkan usia terdakwa dan jenis keJahatan yang akan didakwakan, maka Jaksa akanmenentukan proses persidangan yang ditempuh dan lebih lanjut lagi, pelakanaan putusanhakim yang dljatuhkan. Proses persidangan atas seseorang yang belum dewasa atau atasperkara kesusilaan berbeda dengan perkara pidana biasa. Proses oernerikaan perkara yangdemikian ini dilakukan secara tertutup, dimana proses persidanganflya tidak boleh dihadiriolehmasyarakat umum kecuali keluarga terdakwa.

SelanJutnya melalui syarat Jenis kelamin, akan menentukan dimanakah tempat terdakwaakan difahan, Syarat kebangsaan, akan menentukan hak terdakwa dalam mendapatkan jurubahasa Ualam hal tqrdakwa tldak dapat berbahasa Indonesla (Ps. 53 ayat 1 jo. Pasal 1777'ayat1 KUHAP) dan hak untuk menghubungi perwakllan negaranya (Ps. 57 ayat 2 KUHAP) dalam halterdakwa adalah seseorang yang berkebangsaan aslng. Sedarrgkan syarat agama, akanmenentukan sumpah yang digunakan dalam halterdakwa menjadisalai mahkota.

Syarat pekerjaan, akan menentukan dalam hal apabila terdakwa adalah seorang pejabatnegara dimana hal tersebut dapat menjadi dasar yang memperberat tuntutan pidana terhadapterdakwa.

Dalam perkara yang kali ini kami analisis, berdasarkan surat dakwaan dl atas diuraikan denganjelas identitas terdakwa yang menunjuk kepada Shelly sebagaiTerdakwa I, dan Sucipto alias AliongsebagaiTerdal<wa II. Adapun identitas para terdakwa telah dijefaskan pada bagian awal analisis ini.

Berdasarkan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, maka persidangan diselenggarakandengan acara terbuka, dan bila ia dijatuhi hukuman penjara oleh Hakim, maka Terdakwa I akanmasuk ke dalam penjara khusus wanita sedangkan Terdakwa II masuk kedalam penJara khususlaki-laki. Keduanya tidak memerlukan bantuan seorang Juru bahasa ataupun perlu menghubungiperwakilan negaranya karena terdakwa berkebangsaan Indonesia. Dalam hal sumpah yangdiucapkannya bila mana menjadi saksi mahkota bagi perkara yarrg terkait atas nama terdakwa lain,maka Terdakwa I akan mengucapkannya sesuai ketentuan agama Budha sedangkan Terdakwa IIsesuaidengan pengucapan sumpah dalam agama Islam.

Persyaratan selanjutnya dalam syarat formil adalah surat dakwaan yang bersangkutan diberitanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan diberinya tanggal dan tanda-tangan oleh Jaksa Penuntut Umum, selain untuk menunJukkan siapa yang bertugas sebagaipenuntut umum dalam perkara ini, menurut Yahya Harahap, hal ini juga dllakukan dengan tuJuanuntuk menyempurnakan surat dakwaan menjadi suatu akta yang resml yang bernilal sebagai suratdakwaan. Tanpa tanggal dan tanda tangan, surat dalovaan belum dapat dianggap sebagal aktaresmi, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar mendakwa seseorang.

Surat dakwaan perkara ini telah mencantumkan tanggal dan tanda-tangan Jaksa Pehuntut Umum,yaitu tanggal 9 Oktober 2003 dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikiansyarat formil dari surat dakwaan ini telah terpenuhi. Apabila syarat formil ini tidak terpenuhi, makasurat dakwaan ini dapat dibatalkan.

2. Syarat Materil (Ps. 143 (2).b KUHAP)Surat dakwaan harus memuat :

a. Kasus posisi atau duduk per}.ara atau uralan tentang tir',dak pidana yang dllakukan secaracennai Jetas dan lengkap mengenai tlndak pidana yang dilakukan dengan menyebutkanwaKu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Memuat pasal dan peraturan perundang-undangan yang dllanggar.

Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap rhenurut Danran Prinst adalah sebagalberikut:3

(1) Cerma$ cermat berafti bahwa surat dahruaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekellruan.Ketidakcermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkan batalnya suratdakwaan atau surat dakwaan tidak dapat dibuktikan, antara lain apakah penerapanhukum atau ketentuan pidananya sudah tepat.

(2) Jelas; dalam hal ini berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus mampuuntukr

3lbid., hal. 118.

- Merumuskan unsur-unsur delik yang didaloruakan;- Uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa.(3) Lengltap; dalam hal ini mengandung pengertian bahwa uraian surat dakwaan harus

mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap.Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atautidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas sehingga berakibat perbuatan itubukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah surat dakwbanalternatif. Sebagaimana diketahui dal<waan alternatif (dalam arti sernpit) dan dakwaan primair-subsldair, kedua-duanya termasuk dalam pengeftian dala,vaan alternatif dalam afti luas. Dalarnkedua bentuk dakwaan tersebut, JPU mendakwakan beberapa jenis tirrdak pidana akan tetapituJuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pldana. Apabila salah satu dakwaan tidakterbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuKikan lagi.Perbedaan antara dakwaan alternatif (dalam arti sempit) dengan dakwaan primair subsidairmenurut Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RIadalah bahwa dalam dakwaan alternatif (dalam arti sempit), JPU masih ragu mengkwalifikasikankesalahan Terdakwa. Sedangkan dakwaan primair subsidairJPU tidak ragu lagi mengkwalifikasikanjenis tindak pidana yang dilakukan.a

Surat dakwaan sudah selayaknya merijelaskan kedua syarat materiil di atas. Selain menguraikansecara jelas unsur-unsur dalam pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar, JPU sudahsepatutnya mengkaitkan unsur-unsur tersebut dengan uraian tentang kasus posisi atau fakta yangdiduga Jaksa telah tefladi. Namun terdapat suatu kejanggalan dalam surat dakwaan yang disusunoleh JPU dalam perkara ini, dimana JPU menullEkan unsur-unsur dad pasal yangdldakwakan tanpa menyebutkan secara Jelas dl bagian akhir uraian tersebutkeseluruhan p.zsal yang memuat unsur-unsur ltu sendirt. Hanya ada 1 pasal yangdisebutkan dalam surat dakwaan tersebut yaitu bahwa baik dalam dakwaan primair maupunsubsidair Terdakwa I maupun Terdakwa II melanggar pasal 83 UU no. 22 tahun 1997 tentangNarkotika.

Ketentuan dalam Pasal 83 menyebutkan bahwa:

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk rnelakukan tindak pldana narkotlkasebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81, dan Pasal 82, dlancam denganpidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasaltersebut"

Apabila melihat rumusan dari pasal 83 UU No. 22 Tahun 1997 maka pasal tersebut tidak dapatberdiri sendiri. Pasal 83 hanya menunjukan adanya permufakatan jahat, sedangkan mengenaibagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan tidak dijelaskan dalam pasal 83. Unsur perbuatanpidana yang harus dibuKikan oleh JPU tersebut diatur dalam pasal 78, 79, 8A,81, dan Pasal 82,padahal pasal-pasal tersebut tidak dimasukkan oleh IPU dalam surat dakwaan. Disini menimbulkanpertanyaan, pasal mana yang digunakan JPU sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikansebagai perbuatan pidana?

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat dakwaan tersebut tidak disusun secara cermat, Jelasdan lengkap, hal lnl menglngat terdapat kerancuan antara uraian unsur-unsur darl ketentuan pasalyang dilanggar dengan penyebutan pasal itu sendiri, maka surat dalnnraan lni tidak memenuhisyarat materiil yang tercantum dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apakah kerancuan ini hanyadisebabkan oleh salah pengetikan/clerical enor semata. Padahal seperti yang sudah kita ketahuiproses penuntutan pada pihak Kejakaan sendiri sangatlah ketat, mengingat banyak pihak yangmensinyalir setiap dakwaan yang dibuat oleh seorang jaka selalu diperika terlebih dahulu olehatasannya.

Sehingga beirdasarkan pasal 143 (3) KUHAP dan Surat Edaran Jaks.',.Agung RI no. SE-004/J.ry1993tentang Surat Dakwaan apabila syarat materiil lni tidak terpenuhl, maka surat dakwaan adalahbatal demi hukum. Pertanyaannya adalah mengapa terhadap surat dakwaan yang tidak memenuhi

4 lbid., hal. 125.

syarat materiil ini persidangan perkara inl dapat terus berlanlut hingga akhirnya ke tahap putusanpengadilan? Apaloh MaJells Haklm tidak melihat kekurangan surat dakwaan int pada saatpelimpahan berkas perkara ke pengadilan oleh lPU. .Melihat isi dari surat dakwaan di atasseharusnya majells hakim meminta JPU untuk memperbaiki dan metengkaplnya sebelum sampaipada tahap persidangan.

Kondisi surat dakwaan yang batal demi hukurn ini sebenarnya oleh Terdalq,a dapat diekepsi.Namun mengingat Terdakwa tidak didarnpingi Penasehat Hukum dan tidak memiliki pengetahuanhukum yang cukup, upaya tersebut akhirnya tidak dilakukan. Apabila melihat surat dakwaan yangsedemikian rupa majelis hakim seharusnya melaluiwewenang yang dimilikinya dapat mengeluarkanPutusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.5

2. Berkaitan dengan Putusan HakimDalam hal putusan Majelis Hakim mengenai perkara ini terdapat beberapa hal yang patut

dicermati, antara lain:a. Pencantuman pasal yang dipergunakan oleh IPIJ dalam surat dakwaan datam

Putusan Hakim;

Dalam bagian pertimbangan hukum putusannya, Majelis Hakim mencantumkan kembali pasaldalam dakwaan JPU, namun terjadi perubahan dimana disebutkan bahwa terdal<wa telah dldakwaoleh JPU sebagaimana diatur dan diancam sesual daloraan Primalr pa6al 78 ayat (f) huruf bUU no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan dakwaan Subsldalr pasal 83 UU no. 22tahun 1997 tentang Narkotika, walaupun pada faktanya pasal tersebut tldak secara ekspllsltdisebutkan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh JPU. Seperti yang telah diuralkan dalampembahasan mengenai surat dakwaan di atas, surat dakwaan yang dibuat oleh JPU hanyamenuliskan unsur-unsur yang diasumsikan diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a sebagal dakwaanPrimair dan unsur-unsur dalam pasal 78 ayat (1) huruf b sebagai dakwaan Subsidair. Penggunaanpasal secara ekplisit hanya dengan mencantumkan pasal 83 UU no.22 tahun 1997 dalam dakwaanPrimar maupun subsidair.6

Sehingga jika dilihat dari apa yang dituliskan dalam putusan tersebut maka dapat dikatakan bahwamajelis hakim tidak cermat membaca uraian unsur-unsur dalam surat dahruaan yang sejak awalmemang sudah tidak jelas dan membingungkan. Walaupun sebenamya ketidakjelasan itu dapatdiatasi seandainya majelis hakino dapat memberi rnasuLan kepada JPU untuk mencantu:'nkan pase!dengan tepat sebelum perkara diperika di persidangan. Sayangnya :naJelis hakim tidak melakukanhal tersebut padahal apabila dicerrnati seoara logika ketentuan pasal 78 ayat (t) huruf badalah sama dengan pidana yang diJatuhkan dalam pasal 83 UU no. 22 tahun t99Ztersebut.

Pasal 78 UU No. 22 Tahun 1997

"(1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:(b) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotikaGolongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dandenda paling banyak Rp. 500.000.000,00"

Dalam suatu surat dakwaan, merupakan suatu hal yang tidak mungkin suatr.r dakwaan disusunsecara primair dan suibsidair jika pasal yang didakwakan adalah sama, terlebih lagi pasal 83 hanyamengatur mengenai permufakatan jahat saja.

b. Pembuktian atas pasal 83 UU no.22 tahun 1997 tentang Narkotlka;

Jika melihat dari surat dakwaannya, JPU menggunakan pasal 83 UU no, 22 tahun 1997 tentangNarkotika dalam dakwaan Primer dan Subsider, dimana secara tercirat pasal yang didakwakandalam dakwaan Primer adalah pasal 82 ayat (1) huruf a, dan Pasal 78 ayat (1) huruf b dalamdakwaan Subsider, hal ini memperlihatkan bahwa JPU berkesimpulan bahwa terdapat

5M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KIJHAPJ|IID d (Jakarta: Pustaka Karuni, 1988),hal. 878.

6Sepefti yang telah diuraikan dalam pembahasan surat dakwaan di bagian awal anallsis ini maka Pasal 83merupakan pasal yang tidak dapat berdiri sendiri

permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan tindakpidana dalam dahruaan Primer maupun dakwaan Subsider.

Namun dalam surat dakwaan maupun dalam pertimbangan putusan MaJelis Hakim sama sekalitidak menjelaskan mengenai bentuk permufakatan jahat yang dilakukan kedua terdakwa. Tindakanseperti apa yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa yang dapat dilotegorikan sebagaipermufakatan Jahat tidak dijelaskan, padahal diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tindakanmasing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan untuk menjadi bahan pertimbanganhakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada masing-masing terdakwa ltu sendirl.

c. Pasal peraturan perundang-undangan yang menJadi dasar pemidanaan dalam halamar putusan haltim;

Dalam bagian amar putusannya, MaJelis Hakim menyatakan bahwa:"Para Terdakvta: Terdakwa I Shelly dan Terdakwa II Suclpto allas Aliong telah terbuktis&ara sah dan meyakinkan bercalah tanp hak dan melawan hukum melakukan tlndakpldana permufakabn Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memllikl,menyimpan unfurk dimiliki atau untuk persedfaan atuu menguasai Narkotika goongan Ibukan tanaman,"

Majelis Hakim tidak menyebutkan secara Jelas unsur dari pasal manakah yang terbuki dilanggaroleh para Terdakwa tersebut, padahal berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHAP, suatu putusanpemidanaan salah satunya haruslah memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menJadidasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarhukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkanberkas surat dakwaan dan putusan yang kami teliti, amar putusan majelis hanya menguraikanunsur-unsurnya saja.

Selain itu Majelis Hakim juoa telah salah dalam menuliskan dan menyimpulkan pasal yangdidakwakan oleh JPU dalam surat dakwaannya. Pasal manakah sebenarnya yang dijadikan bahanpertimbangan oleh Majelis Hakim?. Hal ini diperparah dengan tidak secara tegas menyatakanapakah dakwaan Primair atau Subsidair yang terbukti, sehingga menjadikan putusan yang dibuatoleh Majelis Hakim ini penuh dengan kerancuan dan ketidakjelasan.

Dengan demikian, karena syarai sebagaimana yang terdapai dala.n pasai 197 ayat (r) huruf fKUHAP adalah tidak terpenuhi, meka berdasarkart pasal 197 ayat (2) KUHAP menJadikan putusanMajelis Hakim iniseharusnya adalah batal demi hukum.

d. Pidana penjara yang dijatuhkan.

Dalam,putusannya Majelis Hakim menajtuhkan pidana penJara selama I tahun kepada Terdakwa Idan pidana penjara 3 tahun kepada Terdakwa II serta pidana denda masing-masing Rp.

2.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan. Berdasarkan uraian dalam putusan majelis tersebutdiketahui bahwa JPU dalam tuntutannya menuntut pldana penJara 1 tahun 6 bulan kepadaTerdakwa I dan pidana penjara 3 tahun 5 bulan kepada Terdakwa II dan denda masing-masing Rp.

2.000.000,-.

Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah apa dasar bagi JPU dan Majelis Hakim untuk menuntutdan menjatuhkan pldana penjara sebagaimana yang diuraikan diatas. Dalam surat dakwaannyamemang JPU menerangkan bahwa putauw tersebut merupakan milik kedua terdakwa tanpa izindari pihak yang berwenang, yang diperoleh dari saki Awang Tirta alias Awang (sebagaiTerdakwadalam berkas lain yang diajukan secara terpisah) yang dibeli oleh Terdakwa I seharga Rp

3.800.000,- dengan makud untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Namun tidak Jelas apakah peran

serta dari Terdakwa II dalam tindak pidana'tersebut. MaJelis Hakim dalam pertimbangannya tidakmemberikan pendapatnya mengenai peran serta masing-masing terdakwa dalam melakukan tindakpidana Narkotika ini, walaupun dalam dakrraan memang disebutkan adanya pelanggaran pasal 83UU no. 22 tahun 1997. MaJelis hakim hanya mengulang kembali uraian dari dakwaan JPU yang

sejak awal sama sekall tidak jelas dan hanya menambahkan faktor yang memberatkan dan

meringankan para terdakwa

Menurut pendapat kami, alasan tersebut di atas belumlah cukup menjelaskan penjatuhan pidana

yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Sudah sepatutnya majelis hakim membaca suatu surat dakwaansecara cermat dan meneliti ketepatan JPU dalam menggunakan pasal yang didahannya, karena

suatu putusan yang baik tidak akan lahir bila tidak dari sebuah pasal dakwaan yang tepat dalamsuatu surat dakwaan. Selain itu, putusan pengadilan hendaknya juga memuat syarat-syaratsebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 197 KUHAP dan Juga mernpunyai peftimbanganyang Jelas dan tepat, sehingga tidak terdapat tanda tanya ataupun kerancuan atas putusan itusendiri. Hal ini adalah penting karena putusan Majelis Hakim adalah sebagai suatu hasil dari suatuproses peradilan yang sdngat menentukan baik bagi kedudukan, harkat dan martabat MajelisHakim itu sendiri maupun bagi para terdakwanya. Kualitas suatu putusan tidak ditentukan denganmelihat apakah perkara yang ditanganinya merupakan perkara kecil yang kurang mendapatkanperhatian dari masyarakat atau perkara tersebut merupakan perkara yang menylta perhatianmasyarakat karena semua orang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dalam hukum danperadilan (eguatity before the bA, Upaya hukum yang dapat dllakukan oleh Terdakwamenyangkut hal ini.adalah dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggl.

Kesimoulan dan Saran

Berdasarkan analisls yang telah kami uraikan maka dapat disimpulkan bahwa baik Jaka maupunhakim tidak melakukan penelitian secara seksama atas surat dakwaan maupun putusan akhir.Ketidakjelasan dan kerancuan yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila proses pemerikaan danadministrasi berkas perkara dilakukan dengan baik. Majelis hakim seharusnya mampu melihatketidal$elasan dalam surat dakwaan yang sebenarnya tidak layak untuk disidangkan tersebut danmelalui kewenangannya memberikan peluang bagiJaksa untuk mernperbalki surat dakwaan. Hal initerkait juga dengan upaya pengawasan antar instansi penegak hukum dalam rangka menciptakanproses peradilan yang dapat memenuhi rasa keadilan rnasyarakat.

Selain itu, dapat digarisbawahi bahwa proses administrasl dalarn slstem pemeriksaan baik di pihakkejaksaan maupun pengadilan sangat buruk, kesalahan-kesalahan di atas dapat diminimalisirapabila terdapat sistem check and balanes yang baik, sehingga pembenahan administrasi dilembaga penegak hukum menjadi suatu keharusan.

Hal lain yang patut dicermati adalah ketiadaan bantuan hukum dalam perkara ini, mengingatproses persidangan mungkin tidak akan menjadi sia-sia apabila para terdakwa didampingi olehpenasehat hukum yang mampu memberikan informasi mengenai hak-hak terdalnnra dengan balk.Melihat kondisi ini menurut kami penyusunan sistem bantuan hukum yang jelas serta berpihak padakepentingan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah harus segera diwuJudkan.Pengaturan mengenai bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat dalam sebuah PeraturanPemerlntah seperti yang telah digarlskan oleh Pasal 22 Undang-undang Advokat harus segeradlrealisasikan.

lWasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaV-SX**Y Fakultas Hukum Universltas lnclr:nesia

Pengadilan NegeriNo. PerkaraKasusTerdakwaJaksa Penuntut Umum

lakafta SelatanPDM I L35L t JKTSLT t LO I 2AO2PenghinaanKarim FaputunganSupomo, SH

Penahanan -:Tidak dilakukan penahanan.


Kasus Posisi :

- Bahwa terdalorua selaku Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian "Rakyat Merdeka" yang

bertanggung jawab atas isi pemberitaan/pemuatan gambar pada Surat Kabar harlan "RakyatMerdeka";

- Bahwa dalam Surat Kabar harlan "Rakyat Merdeka" yang terblt pada hari selasa tanggal IJanuari 2002 memuat gambar seorang laki-lakl yang sedang berdlrl tanpa memakai bajudengan kerlngat bercucuran dan mttka sedlh, sedangkan baglan kepala dan wajahnya adalahwajah Ir. Akbar Tanjung (selaku Ketua DPR RI dan sebagai Ketud Umum DPP Partai

GOLKAR);- Bahwa gambar tersebut dimuat pada halaman depan atau halaman 1 (satu) Surat kabar

Harian \akyat Merdeka" tersebut yang diberijudul"Akbar Segera Dihabisl GOLKAR Nangis

Darah" yang maksudnya supaya gambar Ir. .Akbar Tanjung tersebut diketahui umum atau

orang banyak, sehingga kehormatan atau nama baik dari Ir. Akbar Tanjung menjadi

tercenrar,

J

Pasal Dalrwaan Unsur-Unsur Ancaman HukumanPrimair:Pasal 310 ayat 2 KUHP,

Primair:- barang siapa;- sengaja;- menyerang kehormatan atau

nama baik seseorang;- dengan menuduh sesuatu hal;- yang maksudnya terang supaya

hal itu diketahui oleh umum.- dilakukan dengan tulisan atau

gambaran yang disiarkan,dipertunjukkan atau ditempelkandi muka umum.

Primair:Pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulanpen]ara atau denda paiing banyak Rp 300,-

Subsidair:Pasal 310 ayat 1 KUHP,

Subsidair:- barang siapa;- sengaja;- menyerang kehormatan atau

nama baik seseoranE;- dengan menuduh sesuatu hal;- yang maksudnya terang supaya

hal itu diketahui oleh umum.

Subsidair:Pidana penjara paling lama 9 bulan penjaraatau denda paling banyak Rp 300,-.

Lebih subsidair:Pasal 5 jo pasal 18 ayat 2 UU No. 40 tahun 1999tentang Pers

Lebih subsidair:- Pers nasional- berkewajiban memberitakan

peristiwa dan opinidengan menghormati norma-

norrna agama dan rasa kesusilaansefta asas praduga tak bersalah.

Lebih suosidair:denda paling banyak Rp. 500.000.000,00(Lima ratus juta rupiah).

ANALISA I

PenahananPenahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tldak melanggar ketentuan dalam KUHAP

Bentuk Surat DakwaanBentuk perumusan dakwaan adalah Subsidair.

Syarat Formil Surat DakwaanDa kwaan tela h memuat seluruh persyarata n formil.

Syarat Materil Surat DakwaanDalam kasus, tindak pidana yang didakwakan besefta unsurnya adalah sebagai berikut:Primair dan Subsidair:

- barang siapaMenunJuk kepada subyek dari tindak pidana. Dalam kasus inl subyek dari tindak pidanapenghinaan adalah terdakwa Karim Paputungah dalam kapasitasnya sebagai PimpinanRedaki, hal mana yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan denganpemberitaan yang dimuat dalam Surat Kabar yang dipimpinnya.

- sengaJa menyerang kehormatan atau Rama baik seorangSengaJa disini berarti dilakukannya tindakan yang terkategorikan sebagai tindak pidanatersebut secara sadar dan penuh kehendak.kesengajaan dalam hukum pidana ada tiga macam:1. kesengajaan dengan keinsyafan kepastian2, kesengajaan dengan keinsyafan tuJuan3. kesengaJaan dengan keinsyafan kemungkinanMenurut Prof. DR. Wlrjono Prodjodikoro, SH rasa kehormatan yang diserang disini sifatnyarelatif, namun oleh pembuat Undang-undang dicoba untuk diobyektiflon sedemikian rupadengan penilaian bahwa apakah dengan suatu perbuatan tertentu seorang biasa padaumumnya akan merasa tersinggung atau tidak, yang kennudian akan kenrbali lagi kepadapenilaian subyeKif majelis hakim dalam memutuskan sesuatu yang dianggap menyerang"rasa kehormatan" itu sendiri.Dalam faKa yang terdapat dalam surat dakwaan diketahui bahwa terdakwa selakupimpinan redaksi Koran "Rakyat Merdeka" secara sadar dan berkehendalVsengaja memuatgambar seorang laki-laki yang sedang berdiri tanpa memakal baJu dengan keringatbercucuran dan muka sedih, dimana pada bagian wajah/kepalanya adalah waJah Ir. AkbarTanjung dengan judul "Akbar Segera dihabisi GOLKAR Nangis Darah". Sehingga Jelasbahwa terdahrua sengaja menyerang kehormatan Ir. Akbar TanJung selaku ketua DPR RIdan Ketua DPP Partai GOLKAR sebagai obyek tujuannya (kesengaJaan dengan keinsyafantuJuan), karena gambaran yang ditunjukkan tersebut memuflculkan kesan negatif atas diri'Ir. AkbarTanjung.

dengan menuduh sesuatu halDalam kasus penarnpakan gambar seorang laki-laki yang sedang berdiri tanpa memakaibaJu dengan keringat bercucuran dan muka sedih, dimana pada bagian wajah/kepalanyaadalah wajah Ir. Akbar Tanjung (selaku ketua DPR RI dan Ketua DPP Partai GOLKAR)dengan Judul "Akbar Segera dihabisi GOLKAR Nangis Darah", memang mengartikansesuatu hal yang buruly'negatif yang telah dituiukan/dituduhkan terdakwa selaku pimpinanredaksi kepada Ir. AkbarTanjung.

Hal yang dapat ditangkap dari gambar dan tullsan tersebut bukanlah tuduhan atas sesuatuperbuatan tertentu melainlon lebih kepada mengoloVmencemooh. Sedangkan Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sesuatu hal yang dituduhkan haruslah berupaperbuatan tertentu. Akan sulit bagi JPU untuk membuktikan adanya perbuatan menuduhdari Terdakwa karena dalarn kasus terdal$va tidak melakukan perbuatan apapun yangsifatnya menuduh. Akan lebih tepat apabila penuntut umum menggunakan pasal315 KUHP yang biasa disebut sebagai penghinaan bersahaJa maka akan lebihmudah untuk membuktika[ uhsUr-uhsurnya karcna dalam unsur pasal tersebutmencakup penghinaan yang dllakukan dlhadapan orangnya langsung (face toface) atau tldalg balk dengan lisan atau pun dengan tulispn, karena yangmenJadl penekanannya adalah perlindungan kepada plhak yang merasadiserang kehormatannya. Dalam pasal 3I5 KUHp JuEa tldak disyaratkan apayang dituJukan tersebut suatu perbuatan atau hanya berupa cemoohan. Selainitu penuntut umum Juga harus merujukkannya dengan pasal 316 KUHP dimana

terdapat unsur bahwa apabila yang dihina adalah seor6ng pelabat pada waktuatau karena menjalankan tugasnya yanE sah maka pldananya dapat ditambah

U3. Oleh karena ilustrasi Ir. Akbar TanJung pada gambar tersebut dalam kapasitasnya

sebagai ketua DPR RI yang kemudian karena bermasalah dengan perkara Tukar Guling

Bulog maka ia didesak oleh partai GOLKAR dimana ia menjabat sebagai Ketua DPF untuk

mundur. Sehingga rnuncul gambar tersebut yang menunjukkan 1r. Akbar Tanjung tanpa

memakal baju - -dan

berkeringat serta rnenangis dengan disertai tulisan "Akbar Segera

dihabisi GOLKAR Nangis Darah'r, namun tetap saja berlottan dengan Jabatan yang

disandangnya yaitu Ketua DPR RI dan Ketua DPP GOLKAR karena status seseorang melekat

dengan pribadinya.- yang makudnya terang supaya halltu diketahuiumurx

batim kasus jehs bahwa'gimbar tersebut dimaksudkan supaya hal tersebut diketahui

umum, kareni dimuat pada halaman depan/satu Surat Kabar Harian "Rakyat Merdeka"

yang merupakan surat kabar terbltan nasional yang dapatdipeloleh_ oleh siapapun.

- iengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipeftunjukkan dimuka umum

Dadm kasus, terdakwa memuat gambar seorang laki-laki yang sedang berdiri tanpa

memakai baju dengan keringat bercucuran dan muka sedih, dimana pada baglan

wa1ah/kepala-nya adilah waJah Ir. Akbar TanJung dengan Judul "Akbar Segera dihabisigOXnn ruangis Darah" pada halaman depan atau halaman pertama Surat kabar Harlan,*Rakyat trlerdeka" yang berarti akan dilihat dan dibaca oleh khalayak umum, mengingat

Sura[ kabar Harian."R.ikyat Merdeka" tergolong surat kabar dengan terbitan nasional dan

dapat diakses siaPa Pun.

Lebih subsidair:- Pers nasional

pers disini menunjuk kepada lembaga/wahana yang dalam hal ini adalah Surat Kabar Harian.'Rakayat Merdekai'yang dalam melakukan tindakan hukum diwakilkan oleh pimpinan redaksinya

yaitu terdakwa Karim Paputulungan.- Lerkewajiban memberitakan peristiwa dan opinidengan menghormati norma'norma agama dan

rasa kesusilaan serta asas praduga tak bersalah.JpU menilai bahwa yang termuat dalam gambar dan tulisan tersebut tidak sesuai dengan norma-

norma agama yang' sangat menjunjung penghargaan martabat seseorang karena memunculkan

kesan riegatif 'ya-ng

diiujukan -pada

pribadi Ir. Akbar Tanjung, disarnping itu juga tldak

mencermiikan iasfkesusilaan karena memuat gambar s€orang laki'laki tanpa memakal baiu.

Ditambah dengan tulisan "Akbar segera dihabisi GOLKAR nangls darah" menunjukkan adanya

penghakiman -atas diri Ir. Akbar Tanjung tanpa didahului proses peradilan,- berarti telah

me,igesampingkan asas praduga tak bersalah hal mana bemrti seseorang dianggap .tidakUersitah sampli adanya suatu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan

bahwa ia bersalah. Norma agama dan rasa ltesusilaan memllikl cakupdn yang,luasserta penerapan norma yang demlklan lnl akan berclfat eubyeftlf. ^D!ng?n

demlklanpemenuhan unsur lnl sariga{bergantung pada subyektlfltas dari MaJelle Haklm.

lWasgarakat Pemantau Peradilan lndonesiaFdkultas Hukurrl Universitas lndrlng.giia

Pengadilan NegeriNo. PerkaraKasusTerdakwaJaksa Penuntut Umum

Penahanan :

- Ditahan oleh penyidlk Polres Metro Jakafta Pusat sejak 4 Maret 2003 - 23 Maret 2003- Diperpanjang oelh KaJariJakpus seJak 24 Maret 2003 - 2 Mei 2003- Ditahan oleh JPU sejak 2 Mel 2003 - 21 Mei 2003

Dalcraan dan ancaman hukuman:

Kasus Posisi :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi tanggal 5 Juni2002, tanggal 9 September 2002 dan tanggal 16 oKober 2002 atau setidak-tidaknya padawaktu lain sekitar waktu itu dalam tahun 2002, bertempat di Gedung BRI II Jl. Jend.Sudirman Jakafta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang maslh termasukdalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Pusat.- Sri Setyowati melalui internet membuat iklan kefiasama dalam usaha catering Sari Rasapengumuman order catering ke PT. A$ra Motor.

- Saksi Mochammad Aminudin tertarik atas kefiasarna tersebut, kemudian menghubungiterdakwa;- Saksi Moch. Aminudin berkenalan dengan terdakwa dan bertemu di Restoran Hoka-hokaBento di Gedung BRI II Jl. Jenderal Sudlrman Jakarta Pusat.

- Terdakwa mengaJak saksi Moch. Aminudln bekerja sama dengan ketentuan terdakwasebagai pihak yang menjalankan usaha sedangkan saki lvloch. Aminudin sebagai pemodal.Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 45P/o dart modal kepada saki Moch.Aminudin, atas hal tersebut Moch. Aminudin menyerahkan uang seeara bertahap kepadaterdakwa sebanyak Rp 870,000.000,-,

- Pada tanggal 5 Juni 2002, sekira pukul 12.00 WIB beftempat dl Restoran lloka-l.loka BentoGedung BRI II Jl. Jend. Sudirman Jakarta Pusat, Moch. Aminudin menyerahkan uangkepada terdakwa sejumlah Rp 120.000.000,-

- Pada tanggal 9 September 20A2 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman ParkirGedung Bank BRI II Jl. Jend. Sudirman Jakarta Pusat saksi Moch. Aminudin menyerahkanuang sehesar Rp. 200.000.000,-

Jakarta PusatP-673/JlffPSl05l2O03PenipuanSri SefyowatiSaiful Bahri Siregar SH

Pasal Dakwaan Unsur-Unsur Ancaman HukumanPrimairPasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Primair- Barang siapa- dengan maksud;- secara melawan hokum;- untuk rnenguntungkan diri sendiri

Atau orang lain;- dengan rnernakai nama palsu

atau ffrartf,bat palsu, dengan tipurnuslihat, ataupun rangkaiankebohongan,

- menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supayamemberi hutanE rnaiipunmenghapuskan piutang

- merupakan perbuatan berlanjut

Prirnair:pidana Benjara maksimal 4 tahun

SubsidairPasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidair- barang siapa;- dengan sengaja;- melawan hokum;- ITr€mltiki barang sesuatu yang

seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang laln;

- ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan.

- merupakan perbuatan be,rlanjut

Subsidair:pidana penjara maksirnal 4 tahun

\

Pada tanggal 16 oktober 2002 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di halaman parkirGedung BRI II jl. Jend. Sudirman, saksi Moch. Aminudin nrenyerahkan uang sebesar Rp550.000.000,-Uang sejumlah Rp 870.000.000,- tidak dpergunakan t€rdakwa untuk usaha Cateringsebagaimana yang disepakati, melainkan dipergunakan terdakwa untuk rekreasi, membeiimobil, menyewa rumah dan kepentingannya sendiri.

ANALISA:PenahananPenahanan ya;rE dilakukan terhacjap terdakwa tidak melangga: kc'tentuan cialam KUHAe. Dalamtahap penyidikan, penahanan pertama dilakukan untuk Jengt<a rraktu 20 hari kemudiandiperpanJang oleh Kajari Jak-pus dengan Jangka waktu 40 hari. SelanJutnya pada tahap penuntutanpenahanan dilakukan untuk jangka waktu 20 hari.

Bentuk Surat DakwaanBentuk perumusan dakwaan adalah Subsidair. Menurut kami terdapat kesalahan dalam suratdakwaan yang disusun secara subsider-primer ini didahrva 2 pasal yang salingbeftentangan yaitu pasal 378 KUHP dalam dakwaan Primer dan Pasal 372 dalamdakwaan subsider. Seharusnya, JPU dalam perkara ini menyusun surat daloraan dalambentuk dakwaan alternatif, bukan dalam bentuk subslder-prim€r, karena tindak pidanayang didakwakan adalah 2 tindak pidana yang berlainan dan tidak terdapat dalam satubab. Pasal 378 KUHP terdapat dalam Bab KW tentang Perbuatan Curang (Penipuan), sedangkanpasal 372 KUHP adalah terdapat dalam Bab )COV tentang Penggelapan. Karena dalam suratdakwaan yang disusun secara subsider-primer haruslah tlndak pidana yang sejenis,atau terdapat titik singgung antara ketentuan pidana yang satu dengan yang lain. Sedangkandalam surat dakwaan yang disusun dengan cara alternatif, pasal yang didakwakan adalahmerupakan tindak pidana yang tidak sejenis. Dalam Putusan MA tgl 25 Januari 1975, no. 41KlKrlL973, dalam perkara Andi Tadang Amar, dlnyatakan bahwa:... Tindak Pidana Penggelapansecara prinsipil berbeda dengan tindak pidana penipuan. Ia harus dengan tegas dirumuskan dalamtuduhan dan tidak cukup menunjuk kepada tuduhan primair saja. Mellhat dari adanya keputusanMA tersebut, dengan demikian, surat dal$raan ini harus dinyatakan batal.

Syarat Formil Surat DakwaanDakwaan telah memuat seluruh persyaratan formil.

Syarat Materll Surat DakwaanMengenai Uralan Tindak PidanaDakwaan Primer- Barang siapa

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwamelakukan tindak pidana, yang dapat mempertangungjawabkan perbuatannya.Dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa, yaitu Sri Setyowati. Dengan

demikian, unsur ini terpenuhi.

- dengan maksud;Menurut Dading ( Brig. Jend. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S,H), 'dengan maksud" diartikandengan tr4uan terdekat. jadi tujuan dari peiaku adaiah untuk menguntungkan ciirinya sendirimaupun orang lain secara melawan hukum.Dalam kasus ini, menurut kami, dalam hal ini, jelas terlihat bahwa terdakwa melakukannyadengan makud agar dirinya menjadi untung. Hal ini terlihat dari sejumlah uang Rp870.000.000,- yong diperoleh terdakwa dari saki Moch. Aminudin, dimana pada awalnyaterdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk modal dalam usahakerjasama usaha Catering, namun malah dipergunakan terdakwa untuk rekreasi, membelimobil, menyewa rumah dan kepentingannya sendiri.Unsur "dengan maksud" disini terdapat kaitan dengan teori sengaja sebagai makud/ tuJuan,yaitu suatu perbuatan dimana si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut, Jikapelaku tidak melakukan perbuatannya tersebut, maka akibat tersebut tidak akan terjadi. Dalamdakwaan, kehendak terdakwa tersebut terlihat pada saat terdakwa mengetahui bahwa ia akanmendapatkan sejumlah uang dari saki Moch. Aminudin apabila ia melakukan kerJasama dalamusaha Caterlng yang dalam kenyataannya hanyalah fiktif belaka.

secara melawan hukum;Melawan hukum mempunyai arti:tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukumobJektlf. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan denlan kepaiutan yangberlaku di dalam kehldupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak waJar atau tidak patuimenurut pergaulan mesyarakat dapat tedadi, apabila keuntungan ini diperoleh karenapenggunaan alat-alat penggerak atau pembuJuk, sebab pada keuntungan ini masih melekatkekurang-patutan dari alat-alat penggera( pembuJuk yanE dipergunakin untuk memperolehkeuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggera( pemUulufdan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkln U'ersiiit wajar, namunapabila diperoleh dengan alat-alat penggeraV pembujuk tersebut, tetap keuntungln jtu akanbersifat melawan hukum.O..l.q kastls ini, jelas keuiiturgan yang diperoleh oieh terdakwa diakibatkan karena adanyaalat-alat penggerak yang dpergunakan oleh terdakwa, dinrana alat-alat penggerak tersebutacialah melawan hukum. Alat penggerak yang dipergunakan terdakwa adahh dengan rangkaiankata-kata bohong dan tipu nruslihat. Dengan demikian unsur initerpenuhi.

untuk merrguntungkan diri sendiri atau orang lain;Menurut Daoing, menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupanyang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku. Pada umurnnya perbaikan lni terletak dHalambidang harta kekayaan seseorang.Dalam kasus ini, Jelas terlihat bahwa perbuatan yang dllakukan oleh Terdakwa adalah untukmenguntungkan dirinya sendiri, hal ini terlihat dari uang seJumlah Rp 870.000.000,- yangterdakwa peroleh dari saksi Moch. Aminudin tidak dpergunakan terdakwa untuk usaha Catiringsebagaimana yang disepakati, melainkan dlpergunakan terdakwa untuk rekreasi, membelimobil, menyewa rumah dan kepentingannya sendiri. Dengan demikian, unsur initerpenuhi.

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan:1. Nama bohong/ nama palsu:

Penggunaan nama' yang bukan nama sendiri, tetapi nema orang lain, bahkan penggunaannama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan namJ palsu.Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yJng tiaaf dikenai olehorang lain.

2. Maftabat Palsu/ keadaan palsu:Pemkaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa la ada dalamsuatu keadaan teftentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang adadalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengakupetugas PLN.

3. Rangkaian kata-kata bohong:Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata-kata bohong yang diucapkan. Suatu katabohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaiankata'kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hlngga merupalon suatu cerltera yangdapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hinggikata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4. Tipu muslihatlTipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemlkian rupa, hinggaperbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyaklnan atas kebenaran dirisesuatu kepada orang iain. Jadl tldak terdiri atas ucapan, ietapi atas perbuatan atautindakan. Suatu perbuaton saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. MenunJukkansurat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Keempat alat penggera( pembujuk ini'dapat dipergunakan secara alternatif maupun secarakomulatif.Dalam kasus ini, menurut kami, alat penggerak yang dipergunakan oleh Terdakwa adalahdengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihaL Adapun adanya rangkaian kata-katabohong adalah dimulai dengan iklan kerjasama dalam usaha catering Sari Rasa pengumumanorder catering ke PT. Astra Motor yang mengakibatkan saksi Mochammad Aminudin tertarikatas kerJasama tersebut, kemudian menghubungi terdakwa; selanJutnya adanya pernyataandari terdakwa, dimana terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 45% dari modalkepada saksi Moch. Aminudin dari kerJasama usaha catering ter.sebut. Namun kemudiandijelaskan bahwa saki Moch. Aminudin tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yangdiperjanjikan dengan terdakwa. Selanjutnya dijelaskan bahwa uang tersebut dipergunakan

"J

-]

terdakwa untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, JPU harus pula membuktikan bahwaiklan kerjasama yang dibuat oleh terdakwa adalah iklan yang benar-benar fiktlf atau tidak.Kalau memang iklan tersebut fiktif, berarti hal ini blsa termasuk dalam rangkalan kata-katabohong, karena iklan tersebut merupakan suatu media tulisan yang dapat digukanan sebagaialat penggerak sebagai rangkaian kata-kata bohong, atau Juga merupakan suatu tipu muslihatyanq dibuat oleh terdakwa.

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dtau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang:Dalam hal penggerakan ini harus terdapat hubungan kausal antara alat penggerak denganpenyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan barang yang telah terjadi sebagai akibatpenggunaan alat penggeralV pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakanpengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak atau pembujukitu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untukmenyerahkan sesuatu barang. Psychee dari korban karena penggunaan alat penggeraldpembuJuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu.Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psycheenya dan penyerahansesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakansuatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang nonnal, hingga orang ituterperdaya karenanya.Dalam kasus ini, terlihat terdapat hubungan antara alat penggeraK yang dilakukan olehterdakwa dengan penyeiahan barang yang dilakukan oleh korban. l-{al ini dibuktikan darisejumlah uang yang diserahkan oleh saksl Moch. Aminudin yaitu uang Rp 870.000.000,-kepada terdakwa dimana uang tersebut seharusnya dipergunakan sebagai modal kerjasamausaha Catering antara Moch. Aminudin dengan terdakwa, dimana saksi Moch. Aminudindijanjikan oleh terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar zl5olo dari modal. Dengandemikian, unsur ini terpenuhi.

- merupakan perbuatan berlanjutSuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut apabilamemenuhi syarat-syarat :

a. harus timbul dari satu niath. Perbuatan itu sama macamnyac. Waktu antaranya tidak boleh terlalu larna

Untuk memenuhi unsur ini maka IPU harus bisa membuktikan adanya satu niat diantarabeberapa perbuatan terdakwa yang dilakukan antara 5 Juni 2002, tanggal 9 September 2002dan tanggal 16 oktober 2002.

Dakwaan Subsi-dair- dengan sengaja;

Dengan sengaja berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapatdipertanggungJawabkan atas perbuatannya. Kesengajaan dalam hukum pidana ada tigamacam:

1. kesengajaan dengan keinsyafan kepastian2. kesengajaan dengan keinsyafan tujuan3. kesengaJaan dengan keinsyafan kemungkinan

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaJa diletakkan dimuka unsur-unsurlainnya. Dengan demikian unsur sengaJa meliputi atau mempengaruhi semua unsur yangletaknya dibelakang. Ini berarti bahwa: .

1. dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwaperbuatannya melawan hukum;

2. barang, barang diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu dituJukan pada

barang;3. seluruhnya atau sebahagian milik orang harus diketahuioleh pelaku;4. dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Bukan karena kejahatan ia kuasai

barang itu, harus disadari.Dalam dakwaan, terdakwa melakukan dengan sengaja karena ia mengetahui bahwaperbuatannya tersebut adalah melawan hukum dimana, ia menggunakan uang yang bukanmilikinya untuk kepentingannya sendiri, dimana ia melakukan perbuatannya tersebut adalah

dengan tujuan untuk mengambil alih barang orang lain, yaitu uang sejumlah Rp 870,000.000,-milik saksi Moch. Aminudin untuk menjadi miliknya, dimana ia mengetahui bahwa uangtersebut adalah bukan miliknya, karena uang tersebut seharusnya dgadikan modal ke6asamausaha catering antara terdakwa dengan saksiMoch. Arninudin.

dengan melawan hukum;Dengan melawan hukum mempunyai arti: tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak oranglain, dan beftentangan dengan hukum objektif. Menurut Dading,memiliki dengan melawanhukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan iabukan pemilik atau'ia tidak mempunyai hak atas barang itu. Pelaku melakukan perbuatanmemiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatanmemilki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik.Dalam kasus ini, jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan melawanhukum, dimana terdakwa bertindak seakan-akan sebagai pemilik dari uang tersebut, dimanasebenarnya uang seJumlah Rp 870.000.000,- tersebut adalah dipergunakan sebagai modalkerjasama usaha catering, namun dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

memiliki;Menurut Dading, memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegaslagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyatadan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atasbarang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskankesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara sepeti menghablskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai,menjual menghadiahkan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperolehkembali barang itu seperti pinjam-meinjam, menJual dengan hak memperoleh kembali,termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itudengan menyembunyikan atau menoingkari barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatanmemiliki.Dalam kasus ini, unsur dibuktikan dengan adanya perbuatan terdakwa dimana terdakwamenggunakan uang dari saksi Moch. Aminudin untuk kepentingannya sendiri seperti untukrekreasi, membeli mobil, menyewa rumah. Dengan demikian, terdakwa telatr memiliki uangtersebut sebagai surat bukti bahwa terdakwa ingin mewuJudkan kehendaknya untuk melakukankekuasaan yang nyata dan mutlak atas uang tersebut. Dirnana pemilikan terdakwa denganmenggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendlri menghapuskan kesempatan bagisaki MocFr. Aminudin untuk memperoleh kenrbali uang tersebi.rt i;ecara keseluruhan.

barang yang seluruhnya atau sebaglan kepunyaan orang lain;Pengertian ini adalah sama dengan pengertian pada pasal 362 KUHP. Barang tersebut menJadisetiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Barang ini dapat ditafsirkan sebagai sesuatuyang mempunyai nllai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang ini harus seluruhnya atausebagian merupakan kepunyaan bagi orang lain. Barang ini tidak perlu kepunyaai orang lainpada keseluruhannya.Dalam kasus ini, terdakwa telah mempergunakan uang yang diberikan oleh saksi Moch.Aminudin seJumlah 870.000.000,- ydng seharusnya menJadi modal kefiasama usaha caterlngantara terdakwa dengan Moch. Aminudin. Dengan demikian unsur initerpenuhi.

yang ada padanya bukan karena kejahatan;Menurut Dading, dalam hal ini, pelaku harus sudah menguasai barang. Dan barang itu olehpemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukankarena kejahatan, Dengan melakukan perbuatan rnemiliki barang itu dengan melawan hukum,pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antarapelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karenasesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karenakejahatan dengan perbuatan mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam,menerima untuk disimpan, menerima untuk dflual, menerima untuk diangkut. Disamping ituharus diketahui oleh pelaku, bahwa barang itu dikuasal bukan karena keJahatan, berhubungunsur sengaja meliputl unsur barang dikuasal bukan karena keJahatan, unsur mana terletakdlbelalong unsur sengaJa. Dalam kasus lni, terdahoa memperoleh uang tersebut merupakanperbuatan memlnJam uang untuk usaha, dlmana berdasarkan kesepakatan'sl PeminJam akanmemndapatkan imbalan sebesar 45 0/o dari keuntungan usaha.

laporan hasil analisa pemantauan jaksa penuntut umum di pengadilan negeri jak-pus, jak-sel, jak-ut,...

Government & Nonprofit