i

PEDOMAN BANTUAN PENINGKATAN KARIER

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

TAHUN 2013

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2013

i

KATA PENGANTAR

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang profesional merupakan ujung tombak

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, PTK harus

meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya secara terus menerus terkait

dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Karier PTK sangat ditentukan oleh kinerja yang ditunjukkannya. Dalam rangka

peningkatan karier secara berkelanjutan, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, melalui dana APBN tahun 2013 memberikan bantuan

peningkatan karier PTK SD melalui Kelompok Kerja Guru (KKG). Untuk kelancaran

pelaksanaan pemberian bantuan tersebut, maka perlu disusun pedoman bantuan

peningkatan karier PTK SD.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam

penyusunan pedoman ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………… i DAFTAR ISI……………………………………………………………………….…… ii BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………….……… 1 A. Latar Belakang……………………………………………………….………… 1 B. Pengertian…………………………………………………………….………… 2 C. Dasar Hukum…………………………………………………………………… 2 D Tujuan…………………………………………………………………………… 3

ii

E. Sasaran………………………………………………………………….……… 3 F. Hasil Yang Diharapkan………………………………………….……………… 3 BAB II MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN…………………….………………… 3 A. Sifat Bantuan……………………………………………………….…………… 3 B. Penggunaan Dana……………………………………………………….……… 4 C. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana……………………….…………..……… 4

D. Jumlah dan Sumber Dana Bantuan….………………………………………… 5 E. Proses Kegiatan Pemberian Bantuan………………….……………………… 5 F. Kriteria Penerima Bantuan………………………………………….………… 6 G. Mekanisme Penerima Bantuan…………………………………………..…… 6 H. Jadwal…………………………………………………………….…………… 8 I. Sanksi…………………………………………………………………….……… 8 BAB III PENGAJUAN DAN PENILAIAN PROPOSAL………………………..……… 10 A. Pengajuan Proposal………………………………………………..…………… 10 B. Penilaian Proposal……………………………………………………………… 12 BAB IV PROGRAM PENINGKATAN KARIER PTK……………………………..…… 13 A. Program………………………………………………………………………… 13 B. Strategi……………………………………………………………………..…… 13 C. Narasumber…………………………………………………………..………… 13 D. Peserta…………………………………………………………………..……… 14 E. Lingkup Materi………………………………………………………….……… 14 F. Indikator Keberhasilan………………………………………………….……… 15 BAB IV PELAPORAN……………………………………………………………….… 16 A. Sistematika Pelaporan……………………………………………………….… 16 B. Pengelolaan Administrasi Keuangan………………………………….……… 17 C. Mekanisme Pelaporan………………………………………………………… 17 BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN…………………………………………… 18 A. Pengawasan……………………………………………………………..……… 18 B. Pelaporan…………………………………………………………….….……… 18 BAB VI PENUTUP………………………………..…………………………………… 19 Lampiran-lampiran

1

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu kompetensi PTK harus terus menerus dikembangkan sehingga menjadi PTK yang profesional. Untuk itu, PTK yang profesional harus senantiasa melakukan pengembangan diri dengan harapan dapat memiliki karier yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru (Pendidik) dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka peningkatan karier PTK ditentukan oleh perolehan angka kredit dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan-kegiatan yang diperhitungkan dalam perolehan angka kredit diantaranya adalah peningkatan kualifikasi melalui pendidikan formal, melaksanakan proses pembelajaran dan pembimbingan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

Dalam upaya mendukung peningkatan karier PTK, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 memprogramkan pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD. Program tersebut ditujukan kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai bantuan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan karier guru SD. Pengertian 1. Pendidik (Guru) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, memfasilitasi, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang mengelola, mengadministrasikan, mengevaluasi, memotifasi, mensupervisi, membimbing, mengarahkan, tenaga pendidik, siswa pada satuan pendidikan, baik pada usia dini pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

3. Kelompok Kerja PTK adalah wadah pengembangan profesionalisme dan karir PTK di tingkat kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi;

4. Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah suatu wadah yang dirancang, dibangun, dan dimamfaatkan sebagai wahana pelaksanaan berbagai kegiatan yang relevan dengan peningkatan kompetensi, pengembangan profesionalisme, dan pembinaan karir guru di tingkat kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi;

2

5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka peningkatan karier, kepangkatan, dan jabatan;

6. Peningkatan karier PTK merupakan suatu usaha untuk mencapai kondisi yang menunjukkan jenjang atau status PTK dalam pekerjaannya yang ditentukan oleh perolehan angka kredit dalam kurun waktu tertentu;

7. Pengembangan keprofesian berkelanjutan (continuous proffesional development) adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk meningkatkan keprofesionalannya dan sekaligus berimplikasi pada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat , golongan/ruang dan jabatan.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Akadmik dan Kompetensi Guru; 6. Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 Tentang Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.

Tujuan Tujuan penyusunan pedoman ini antara lain memberikan acuan dalam: 1. melaksanakan kegiatan pemberian bantuan peningkatan karier; 2. melengkapi persyaratan dan pengajuan usulan untuk mendapatkan bantuan dana; 3. menilai proposal bantuan yang diajukan KKG ; 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hasil yang Diharapkan 1. Tersedianya proposal bantuan peningkatan karier PTK SD sesuai jumlah serta

kriteria yang ditentukan; 2. Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD di

Kelompok Kerja Guru (KKG) sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan;

3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan peningkatan karier PTK SD;

4. Tersusunnya laporan kegiatan peningkatan karier PTK SD dari para penyelenggara kegiatan.

3

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Sifat Bantuan

Sifat bantuan peningkatan karier PTK SD tahun 2013 yang diberikan kepada KKG adalah bersifat terbatas, stimulatif, motivatif, transparan, akuntabel, dan proporsional dengan memperhatikan prinsip pengelolaan sebagai berikut. 1. Swakelola dan partisipatif

Pelaksanaan kegiatan di Kelompok Kerja Guru (KKG) dilaksanakan secara swakelola, yaitu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri. Prinsip partisipatif adalah anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) harus terlibat secara aktif di dalam proses kegiatan.

2. Transparan Setiap anggota kelompok berhak mengetahui laporan keuangan, mendapatkan hasil kegiatan, memberikan saran dan kritik, serta bersama sama melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.

3. Akuntabel Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun aturan penggunaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Demokratis Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah ditempuh melalui musyawarah dan mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan kritik, saran, atau pendapat.

5. Efektif dan efisien Kegiatan yang dilaksanakan harus mampu menghindari pemborosan waktu dan penggunaan dana untuk kegiatan yang kurang bermanfaat dengan mengutamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh anggota Kelompok Kerja Guru (KKG).

6. Tertib administrasi dan pelaporan a. Semua jenis pengeluaran dibukukan pada buku kas umum dan seluruh bukti-

buktinya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti transaksi nyata yang terjadi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Semua pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaporkan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penggunaan Dana Bantuan

Bantuan ini diberikan sebagai upaya pemerintah dalam memotivasi Kelompok Kerja Guru (KKG) sehingga mampu mendorong peningkatan karier PTK SD. Penggunaan blockgrant difokuskan untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan/atau workshop peningkatan kompetensi PTK SD, keprofesionalan, dan pengembangan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

4

Blockgrant ini dipergunakan secara proporsional untuk:

No KEGIATAN PROSENTASE

1 Persiapan Maksimal 5 %

2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minimal 90%

3 Pelaporan Maksimal 2,5 %

4 Diseminasi/Publikasi Hasil Kegiatan Maksimal 2,5 %

Keterangan 1. Dana persiapan antara lain digunakan untuk menyusun program, surat menyurat

dan ATK. 2. Dana pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain digunakan untuk honor,

transport, akomodasi, dan konsumsi, penyusunan dan penggandaan bahan/materi kegiatan, serta sertifikat.

3. Dana pengendalian Kegiatan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pengendalian Kegiatan dan pengawasan untuk menjamin keterlaksanaan kegiatan yang berkualitas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Jika tidak dipergunakan dana tersebut, dimasukkan/dipakai untuk menambah pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Dana penyusunan laporan, antara lain digunakan untuk dokumentasi hasil pelaksanaan, penulisan laporan, produk kegiatan, pengelolaan laporan, dan penggandaan laporan.

5. Dana diseminasi/publikasi hasil kegiatan, antara lain digunakan untuk melaksanakan publikasi melalui seminar atau media cetak/elektronik.

C. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Setiap pengeluaran dana harus dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Pengeluaran dana harus disetujui penanggungjawab penerima

blockgrant sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Semua bukti pengeluaran dana harus diserahkan kepada Subdit PTK SD

Direktorat Pembinaan PTK Dikdas dalam bentuk asli (bukan fotokopi) untuk verifikasi (pemeriksaan keuangan);

3. Setiap bukti pengeluaran belanja barang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

4. Bukti pengeluaran harus diuraikan sesuai peruntukannya (misalnya uang konsumsi, pembelian barang atau jasa) yang dibayarkan dan diberi tanggal serta nomor bukti pengeluaran.

5. Pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetorkan ke Kantor Kas Negara/Kantor Pos/Bank yang ditunjuk di daerah penerima blockgrant setempat. Pajak dimaksud antara lain untuk pembelian alat tulis kantor, honor, dan sewa gedung.

Untuk menghindari segala bentuk manipulasi dan penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan kerugian negara serta penyimpangan keuangan negara yang disebabkan karena ketidaksesuaian penggunaan bantuan ini, tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. mengurangi jenis, frekuensi, dan volume kegiatan, serta sasaran yang telah

disepakati dalam proposal;

5

2. menggunakan narasumber/fasilitator yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab, serta peserta yang tidak berpartisipasi aktif sehingga mengakibatkan proses dan hasil kegiatan kurang maksimal, serta pemborosan keuangan negara;

3. membiayai kegiatan lain di luar yang sudah disepakati dan ditetapkan dalam proposal;

4. memanipulasi, korupsi, pemberian upeti dan tanda terima kasih, atau pemotongan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun;

5. membiayai kegiatan serupa yang telah dibiayai oleh dana serupa, baik yang berasal dari APBD, APBN atau jenis bantuan yang lain;

6. memindahkan dana bantuan dari rekening Kelompok Kerja Guru (KKG) ke rekening pribadi untuk tujuan dan alasan apapun;

7. menggunakan bantuan dana untuk keperluan simpan pinjam; 8. menggunakan dana untuk perjalanan dinas yang tidak berkaitan dengan program

bantuan peningkatan karier PTK SD; 9. merekayasa kegiatan ataupun bukti pengeluaran agar jumlah atau angkanya

sesuai dengan proposal yang diajukan.

D. Jumlah dan Sumber Dana Bantuan Jumlah pemberian dana bantuan peningkatan karier PTK SD sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013.

E. Proses Kegiatan Pemberian Bantuan

Dalam upaya mengoptimalkan implementasi pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD, Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan hal sebagai berikut. 1. menyusun, menerbitkan, mempublikasikan, dan mendistribusikan pedoman

pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD melalui KKG secara nasional; 2. melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD melalui

media cetak dan elektronik secara nasional; 3. membentuk tim seleksi proposal dengan Surat Keputusan Direktur P2TK

Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. menetapkan KKG yang berhak menerima bantuan berdasarkan atas hasil penilaian tim seleksi proposal;

5. menyiapkan dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD, yang dalam hal ini dilakukan oleh ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) dengan Direktur P2TK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (lihat lampiran 3);

6. mencairkan dan menyalurkan bantuan peningkatan karier PTK SD kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) di seluruh Indonesia;

7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD kepada KKG.

6

F. Kriteria Penerima Bantuan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang berhak menerima bantuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. mempunyai struktur organisasi kepengurusan yang disahkan oleh Dinas

Pendidikan Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi atau lembaga berwenang lainnya;

2. kepengurusan organisasi harus memperhatikan/kepedulian terhadap gender yang merupakan kombinasi antara Ketua, Bendahara dan Sekretaris dengan jumlah proporsional sesuai dengan kondisi di daerah;

3. masih aktif melaksanakan kegiatan setidaknya dalam satu tahun terakhir ditunjukkan dengan adanya lampiran daftar hadir secara berkala, jadwal kegiatan, laporan dan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan;

4. mempunyai rekening yang masih aktif pada Bank Pemerintah atas nama KKG (bukan atas nama pribadi);

5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama KKG; 6. memiliki sistem manajemen yang transparan dan akuntabel dibuktikan dengan

menyerahkan contoh kegiatan dan keuangan.

Mekanisme Pemberian Bantuan Mekanisme pemberian bantuan dana digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

Direktorat P2TK Dikdas Disdik Kab./Kota Kelompok Kerja Guru

Tidak Lulus

Lulus

Penyusunan Pedoman

Sosialisasi Pedoman Ke Dinas Pendidikan Provinsi

Seleksi Proposal

Pendataan Proposal (Arsip Direktorat P2TK Dikdas)

Penerbitan SK & Penandatanganan MoU

Pencairan Dana Ke Rekening Penerima

Sosialisasi Pedoman Ke Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar

Persetujuan/Rekomendasi Proposal

Pengendalian dan Pengawasan

Kegiatan

Penerimaan Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan

Penyusunan Proposal

Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan dan Pengiriman Laporan

Monev

Pengajuan Proposal

Pengajuan Dana ke KPPN

7

Keterangan 1. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Ditjen

Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan mensosialisasikan pedoman pemberian bantuan dana ke Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang dimuat dalam laman/situs Direktorat P2TK Pendidikan Dasar dengan alamat: http://p2tkPendidikan Dasar.kemdiknas.go.id.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memfasilitasi untuk : a. Mensosialisasikan pedoman di daerahnya masing-masing sesuai dengan

Kewenangannya; b. Memberikan rekomendasi atas proposal yang diajukan kelompok kerja guru

dan mengkoordinasikan; c. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja guru; d. Menerima dan menggandakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan KKG

penerima bantuan; e. Menghimpun/menyimpan, merekapitulasi, dan menyampaikan rekapitulasi

laporan kelompok kerja guru (KKG) penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas (surat pernyataan terlampir).

3. Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar: a. Menyusun proposal dan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam

pedoman; b. Meminta persetujuan dan rekomendasi ke dinas pendidikan kabupaten/kota; c. Mengajukan/mengirim proposal yang sudah disetujui dinas pendidikan

kabupaten/kota ke Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Subdit PTK SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan berkas-berkas persyaratan yang telah ditetapkan dalam pedoman;

4. Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima proposal dan melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas/proposal yang masuk;

5. Selanjutnya tim penilai proposal Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan penilaian dan seleksi terhadap proposal yang masuk. Hasil seleksi ditetapkan melalui keputusan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar tentang penetapan penerima bantuan dana, dan dilengkapi dengan MoU;

6. Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan dokumen-dokumen pencairan dana ke KPPN dalam rangka pencarian bantuan dana bagi Kelompok Kerja Guru (KKG) penerima bantuan dana. Apabila dokumen menurut KPPN kurang lengkap maka pemberkasan akan dikembalikan ke Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilengkapi.

7. KPPN melalui bank mitra (BO) yang ditunjuk melakukan pencairan/transfer dana ke rekening Kelompok Kerja Guru (KKG) penerima bantuan dana. Apabila Bank mitra tidak bisa mentransfer ke rekening Kelompok Kerja Guru (KKG) penerima bantuan dana karena ada kesalahan kepemilikan rekening (tidak aktif/tidak sesuai/ ada kesalahan nomor dan nama pada rekening), maka bank mitra melaporkan ke KPPN untuk diterbitkan retur yang akan disampaikan ke

8

Direktorat P2TK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diproses ulang.

8. Kelompok Kerja Guru (KKG) penerima bantuan: a. Menyiapkan rencana pelaksanaan (struktur program, silabus, bahan ajar,

sarpras pendukung, calon peserta, calon narasumber, dan RAB nya) ; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam proposal

yang diajukan dan mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas karena selama pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pemantauan dan evaluasi;

c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang disyahkan/diketahui oleh ketua, sekretaris, dan bendahara kegiatan KKG Sekolah Dasar.

d. Wajib menyampaikan/mengirim laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang dilengkapi dengan bukti penggunaan keuangan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat dan menyimpan dokumen asli kegiatan KKG.

Jadwal

Jadwal pelaksanaan pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD sebagai berikut.

NO

KEGIATAN

PELAKSANAAN PADA BULAN

MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Penyusunan Pedoman

2 Sosialisasi

3 Penyusunan Proposal

4 Pengajuan Proposal

5 Seleksi Proposal

6 Penerbitan keputusan Kelompok Kerja Guru (KKG)/asosiasi penerima bantuan dana

7 Pengajuan Pencairan Dana

8 Transfer Dana

9 Pelaksanaan Program dan Kegiatan

10 Pemantauan dan Evaluasi

11 Penyusunan Laporan

12 Pengiriman Laporan

9

Sanksi Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Kelompok Kerja Guru (KKG) terbukti secara sah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan program pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan keuangan negara, maka penerima dana bantuan ini dikenakan sanksi sebagai berikut. 1. wajib mengembalikan dana yang telah digunakan tersebut ke kas negara yang

dibuktikan dengan bukti pengembalian ( SSBP); 2. dana yang telah digunakan tetap dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan

kegiatan dan laporan keuangan; 3. dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan dana untuk pengembangan karier

guru SD tahun berikutnya.

10

BAB III

PENGAJUAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

B. Pengajuan Proposal

Kelompok Kerja Guru yang berminat untuk memperoleh bantuan peningkatan Karier PTK SD disyaratkan sebagai berikut. 1. Memahami substansi pedoman pemberian bantuan dana peningkatan karier

PTK SD 2. Memahami latar belakang dan tujuan pemberian bantuan peningkatan karier

PTK SD 3. Menyusun proposal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

pedoman ini 4. Mengajukan proposal pemberian bantuan peningkatan Karier PTK SD yang

disahkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota paling lambat Minggu I bulan Agustus 2013 dan dikirimkan ke alamat di bawah ini.

Kelompok Kerja Guru (KKG) yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis dapat mengajukan proposal ke Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar dan diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sistematika penulisan proposal untuk memperoleh bantuan peningkatan karier PTK SD adalah sebagai berikut.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) dan disahkan oleh Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang yang berisi tentang gambaran kondisi peningkatan karier di wilayahnya masing masing, termasuk permasalahan yang dihadapi, sumber dana, dan gambaran komitmen Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap peningkatan karier PTK SD dalam rangka pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang berkaitan untuk perolehan angka kredit dalam rangka untuk kenaikan

Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

u.p. Subdit PTK SD Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C Lantai 18 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta Pusat 10270, Telepon/Fax: (021) 57853741

11

pangkat/jabatan guru, melalui program yang telah dilaksanakan, tujuan, hasil, dan manfaat yang diharapkan.

BAB II DESKRIPSI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KKG SELAMA SATU TAHUN TERAKHIR Bab ini memuat tentang: (1) Rekapitulasi dan deskripsi program satu tahun

terakhir yang disahkan oleh ketua calon penerima bantuan dana; (2) rincian

pengeluaran dana satu tahun terakhir; dan (3) bukti hasil pelaksanaan program

(antara lain foto kegiatan, contoh hand-out, presensi peserta, dan hal lain yang

relevan)

BAB III RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM Bab ini berisi tentang rencana pelaksanaan program dan pemanfaatan bantuan peningkatan karier PTK SD melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) meliputi rencana strategi, struktur dan materi program, jenis kegiatan, metode pelaksanaan program, evaluasi pelaksanaan program dalam mencapai hasil yang diharapkan

Secara umum Bab ini menjawab dan menggambarkan 5W + 1H (What, Where, When, Why, Who dan How)

What : menjelaskan nama kegiatan dan seterusnya Where : menjelaskan tempat pelaksanaan kegiatan When : menjelaskan waktu pelaksanaan Why : menjelaskan alasan kegiatan dilaksanakan, apakah sesuai

dengan kebutuhan Who : menjelaskan tentang siapa yang melakukan, termasuk

peserta marasumber, fasilitator, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut

How : menjelaskan tentang strategi metode pelaksanaan program, frekwensi kegiatan, pola kegiatan dan sistem dokumentasi kegiatan/pelaporan, manfaat kegiatannya, kendala dan upaya pemecahannya

BAB IV PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemanfaan dana bantuan peningkatan karier PTK SD melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) secara singkat, termasuk jadwal pelaksanaan kegiatan. Lampiran Lampiran proposal terdiri atas: 1. Susunan Kepengurusan organisasi Kelompok Kerja Guru (KKG); 2. Fotocopy rekap kegiatan lengkap dengan daftar hadir setiap kegiatan satu

tahun terakhir 3. Surat pernyataan kesediaan melakukan publikasi hasil kegiatan; 4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program yang dibiayai melalui

program pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD; 5. Fotokopi rekening yang masih aktif pada bank Pemerintah atas nama

Kelompok Kerja Guru (KKG) (bukan atas nama pribadi);

12

6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Kelompok Kerja Guru (KKG) (bukan atas nama pribadi);

7. MoU dan kwitansi yang sudah ditanda tangani (di atas materai Rp 6.000,00 dan distempel) oleh ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) calon penerima bantuan dana. MoU dan kwitansi dibuat rangkap tiga, rangkap pertama dibubuhi materai pada pihak pertama, rangkap kedua dibubuhi meterai pada pihak kedua, dan rangkap ketiga tanpa meterai.

C. Penilaian Proposal Penerimaan bantuan peningkatan karier PTK SD didasarkan pada proses seleksi proposal melalui penilaian kelengkapan administrasi dan substansi yang diajukan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) sesuai dengan pedoman bantuan peningkatan karier PTK SD. Aspek-aspek yang dinilai mengacu pada format sebagai berikut. I. Pendahuluan

a. Latar Belakang b. Dasar hukum c. Tujuan d. Sasaran e. Hasil yang Diharapkan f. Manfaat

II. Deskripsi Hasil Pelaksanaan Program

a. Rekapitulasi dan Deskrpsi Program 1 (satu) Tahun Terakhir b. Rincian Pengeluaran Dana 1 (satu) Tahun Terakhir c. Bukti Hasil Pelaksanaan Program 1 (satu) Tahun Terakhir

III. Rencana Program Kegiatan

a. Jenis Program dan Kegiatan b. Rencana Anggaran c. Jadwal Kegiatan

IV. Penutup

a. Kesimpulan dan Saran b. Rekomendasi

V. Lampiran-Lampiran

a. Susunan Pengurus yang disyahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota. b. Rekening yang masih aktif pada Bank Pemerintah atas nama kelompok kerja

guru (KKG) (bukan atas nama pribadi) c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama KKG d. Bukti Pengeluaran Anggaran dalam 1 (satu) Tahun Terakhir e. Rekap Pelaksanaan Kegaiatan untuk 1 (satu) Tahun Terakhir. f. Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan untuk 1 (satu) Tahun Terakhir g. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanaan Kegiatan h. Surat Pernyataan tidak akan Menggunakan Bantuan Dana yang Berbeda

untuk Kegiatan yang Sama

13

BAB IV

PROGRAM PENINGKATAN KARIER PTK SD

A. Program

Kegiatan peningkatan karier guru SD dilaksanakan melalui kegiatan bimtek/ workshop dengan pola 80 jam tatap muka. Berikut ini contoh struktur program yang dapat diselenggarakan dalam peningkatan karier PTK SD.

NO KOMPETENSI TOPIK

PENINGKATAN KARIER

WAKTU KETERANGAN TAGIHAN T P

A UMUM 1. Kebijakan Peningkatan Karier PTK SD

2 Permenneg PAN 16 tahun 2009

B POKOK 2. Kurikulum SD 2013

3 10 - Analisis KI dan KD - Analisis materi esensial - Scientific approach - Penilaian Otentik - Tematik Integratif

- Hasil analisis KI dan KD

- Draf RPP tematik integratif

3. Pembelajaran Aktif

5 5 a. Pengertian pembelajaran aktif

b. Prinsip pembelajaran aktif c. Unsur-unsur

pembelajaran aktif d. Model pembelajaran aktif e. Praktik pembelajaran

aktif

- RPP yang menerap-kan pembelajaran aktif

4. Penguatan Materi Pembelajaran

5 10 - materi Ke SD-an (matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn, Agama, Penjaskes)

- Bahan Ajar

5. Publikasi ilmiah

5 35 - Tinjauan ilmiah - Artikel ilmiah - PTK

- Tinjauan ilmiah dan artikel ilmiah berbasis best practices

- Proposal PTK - Laporan PTK - Laporan seminar

PTK

Jumlah 80 jam

B. Strategi

Strategi bimtek/workshop menggunakan prinsip andragogi, metode bervariasi yang menekankan pada partisipasi aktif peserta, serta diharapkan menghasilkan output/produk tertentu yang dapat diajukan untuk perolehan angka kredit, dalam menunjang peningkatan karier PTK SD.

14

C. Narasumber

Narasumber/fasilitator yang terlibat dalam kegiatan ini harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam bidangnya, terutama terkait dengan pengembangan karier PTK, seperti pembelajaran dan pembimbingan, serta pengembangan keprofesioan berkelanjutan.

Narasumber atau fasilitator tersebut bisa dari unsur LPTK, widyaiswara LPMP, Widyaiswara P4TK, dan PTK (guru pemandu/inti, kepala sekolah dan pengawas sekolah).

D. Peserta

Peserta peningkatan karier PTK SD adalah para guru anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar. Jumlah minimal peserta untuk setiap Kelompok Kerja Guru (KKG) 20 orang.

E. Lingkup Materi

Lingkup materi yang diberikan dalam kegiatan peningkatan karier PTK SD melalui kegiatan KKG, meliputi hal-hal sebagai berikut.

NO. SUB TOPIK PENINGKATAN KARIER RUANG LINGKUP

1. Kebijakan Peningkatan Karier PTK SD

- Penjelasan landasan yuridis yang terkait dengan pembinaan PTK

2. Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar

- Analisis KI dan KD - Analisis materi esensial - Scientific approach - Penilaian otentik - Tematik integratif

3. Pembelajaran Aktif - Prinsip dan unsur-unsur pembelajaran aktif

- Model pembelajaran aktif - Praktik pembelajaran aktif

4. Penguatan Materi Pmbelajaran - Materi Ke SD-an (Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn, Agama, Penjaskes)

5. Karya Tulis Ilmiah - Karya Tulis Ilmiah non peneltian (Makalah, tinjauan Ilmiah, pedoman, best practices)

- Laporan Penelitian sebagai Karya Tulis Ilmiah

- KTI yang APIK (Angka Kredit KTI) - Identifikasi masalah - Sistematika proposal PTK - Presentasi draft proposal dan tindak

lanjut - Pengembangan instrumen penelitian

(instrumen proses dan produk) - Instrumen dan rancangan penelitian - Presentasi laporan penelitian - Refleksi dan evaluasi

15

F. Indikator Keberhasilan

1. Menghasilkan produk tertentu yang dapat diajukan untuk perolehan angka kredit, sehingga dapat meningkatkan karier dan kenaikan pangkat sesuai dengan kebutuhan PTK.

2. Meningkatnya profesionalitas (keterampilan sikap, kerja dan pengetahuan, wawasan anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) dibuktikan dari perubahan perilaku kreativitas dan inovasi dalam pengembangan karier, kenaikan pangkat dan jabatannya.

3. Pemanfaatan hasil kegiatan untuk meningkatkan keprofesian guru dalam perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan atau jabatannya.

16

BAB V

PELAPORAN

A. Sistematika Laporan

1. Masing-masing KKG penerima dana bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Laporan pertanggungjawaban keuangan disertai bukti/ kuitansi untuk semua pengeluaran.

3. Laporan berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yakni: a. Halaman Sampul

Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama KKG pelapor (sesuai dengan akad), dan alamat lengkap

b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan akad.

c. Lembar Isi Lembar Isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut. BAB I. Pendahuluan Berisi uraian tentang: Latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan kegiatan

BAB II. Persiapan dan Pelaksanaan Bagian ini membahas tentang kapan dana mulai diterima dan digunakan, rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan dalam proposal, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan (realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: Langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan yang sudah terealisasi dari sejumlah program yang direncanakan, waktu, tempat, dan jadwal kegiatan), strategi yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan, dan hasil kegiatan.

BAB III. Masalah dan Solusi Berisi uraian dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut.

BAB IV. Penggunaan Dana Bagian ini membahas tentang daftar pertanggungjawaban penggunaan dana. Bahasan ini disertai dengan lampiran seluruh bukti riil penggunaan dana. Apabila ada dana yang tidak digunakan harus disetorkan kembali ke kas negara dengan melampirkan bukti setoran.

BAB V. Tindak Lanjut Berisi uraian tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program kegiatan.

17

BAB VI. Penutup Berisi uraian tentang kesimpulan, saran, dan harapan dari pelaksanaan kegiatan. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis termasuk produk perserta bantuan peningkatan karier PTK berupa Karya Tulis ilmiah (Laporan penelitian/ Artikel Ilmiah), foto-foto kegiatan, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas.

B. Pengelolaan Administrasi Keuangan

Pengelolaan/ penggunaan dana bantuan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pembelian Barang

a. Kwitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa: 1) Kwitansi dari Toko, lengkap dengan tandatangan penjual dengan dibubuhi

stempel perusahaan/ toko 2) Faktur/ Nota pembelian

b. Materai dan Kwitansi 1) Materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) digunakan untuk pembelian di atas

Rp.1.000.000,00 2) Materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) digunakan untuk pembelian senilai

Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 3) Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/ toko

tempat pembelian

2. Penyetoran Pajak KKG penerima dana bantuan berkewajiban untuk: a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada kas negara b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir

C. Mekanisme Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana disampaikan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah seluruh kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan. Contoh laporan penyelenggaraan kegiatan dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dalam hal ini Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar menerima rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota, yang ditujukan kepada:

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Ub. Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Gedung CLt. 18 Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman Senayan –Jakarta, Telp. 021- 57853741- o21 57853921

18

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pengendalian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan kabupaten/kota melakukan pengendalian pelaksanaan program pemberian bantuan dana pengembangan karier, mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pemberian bantuan dana agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, tepat guna dan taat azas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan program pengendalian program adalah: (1) memperoleh masukan terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan program, (2) memetakan kinerja KKG dalam melaksanakan kegiatan peningkatan karier, dan (3) menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan program selanjutnya. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan karier PTK SD, maka penanggungjawab kegiatan diwajibkan untuk: 1. Menyusun rencana kegiatan (proposal) sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dan mendapat rekomendasi dari Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi

2. Menyampaikan laporan tertulis paling lambat 2 (dua) Minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Pengawasan

Untuk mewujudkan pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD ini sepenuhnya diserahkan kepada lembaga fungsional yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendidi kabupaten/kota, Pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD diberikan bagi KKG penerima sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19

BAB VII

PENUTUP

Dengan adanya Pedoman Bantuan Peningkatan Karier PTK SD diharapkan dapat memperlancar penyaluran dana, menjamin pengelolaan dan pemanfaatan dana secara efektif dan efisien guna mendukung peningkatan karier PTK SD. Pedoman ini sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam pelaksanaan maupun dalam menetapkan langkah tindak lanjut, serta sebagai bahan penilaian bagi pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal-hal prinsip yang belum diatur dalam pedoman ini dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

20

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Sistematika Laporan Fisik

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel/Gambar (bila ada)

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Tujuan

D. Sasaran

Bab II : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. Persiapan

B. Pelaksanaan (waktu, tempat, dan jadwal kegiatan)

C. Strategi pelaksanaan kegiatan

D. Hasil kegiatan

Bab III : MASALAH DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

Bab IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Lampiran:

1. Panduan Kegiatan 2. Daftar hadir peserta 3. Daftar hadir fasilitator/narasumber 4. Daftar hadir panitia 5. Biodata peserta 6. Biodata fasilitator/narasumber 7. Biodata panitia 8. Materi sajian/handout 9. Fotocopy surat keterangan / sertifikat 10. Foto-foto dokumentasi

21

Lampiran 2 Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN

BANTUAN PENINGKATAN KARIER PTK SD MELALUI KEGIATAN KKG

Kelompok Kerja Guru (KKG) :............................................................... Alamat : .............................................................. Telepon : .............................................................. Kabupaten/Kota : .............................................................. Provinsi : ..............................................................

Penerimaan Pengeluaran

Tgl Uraian Rp. Tgl Uraian Rp.

Jumlah Penerimaan

.....

Jumlah Pengeluaran .....

Saldo .....

Jumlah …...

Ketua Kelompok Kerja Guru Bendahara ttd ttd (nama lengkap) (nama lengkap)

22

Lampiran 3 Perjanjian Penggunaan Dana

PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENINGKATAN KARIER PTK SD

ANTARA

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN

KETUA KELOMPOK KERJA GURU (KKG)...........

Nomor: ...... /..../..../2013

Pada hari ini ……………. tanggal ……………………… bulan ……………….. tahun dua ribu dua belas, yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Sumarna Surapranata, Ph.D N I P : 195908011985031002 Jabatan : Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan

Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Alamat : Gedung C Lt.18 Komplek Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ................................................................

Jabatan : Ketua .................................................... Alamat : ................................................................ ................................................................ N0. Hp : ................................................................. Bertindak untuk dan atas nama........................., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan kerja dalam rangka peningkatan karier PTK SD melalui pemberian bantuan dana dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a. Bantuan dana adalah dana yang diberikan kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) ............ sebagai penyelenggara peningkatan karier PTK SD;

23

b. Mengajukan proposal program untuk mendapatkan Bantuan Dana Peningkatan karier PTK SD melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) ...........

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan bantuan adalah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan karier PTK SD melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan

(1) Bantuan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program selama kegiatan berlangsung sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada dalam proposal kegiatan, terhitung sejak dana masuk ke rekening Kelompok Kerja Guru (KKG);

(2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan ..............selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4 Jumlah Bantuan

Besarnya bantuan peningkatan karier PTK SD oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 5 Penggunaan Bantuan

Bantuan peningkatan karier PTK SD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain: (16 kegiatanR) 1. Pembelian Alat Tulis; 2. Penyusunan dan pengadaan bahan ajar; 3. Honorarium Narasumber dan Panitia; 4. Transport Narasumber, Peserta, dan Panitia; 5. Akomodasi dan Konsumsi; 6. Penyusunan, Penggandaan dan Pengiriman Laporan.

24

Pasal 6

Sumber Dana

(1) Sumber dana PIHAK PERTAMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dasar Tahun 2013, melalui sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

(2) Biaya pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sudah termasuk segala pengeluaran berupa pajak dan biaya lain yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tata Cara Penyaluran Bantuan Dana (1) Bantuan peningkatan karier PTK SD disalurkan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA

kepada PIHAK KEDUA, melalui rekening atas nama Kelompok Kerja Guru (KKG) ............. pada Bank ……………., Cabang/Unit ……………….., Nomor Rekening ..................

(2) Bantuan dana disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seluruhnya atau sebesar 100% dari jumlah bantuan dana sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 di atas, setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Pengelolaan Dana Pengelolaan dana bantuan dilakukan secara swakelola dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Menerapkan prinsip keterbukaan, kejujuran, dan efisiensi 2. Sesuai dengan program, kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam program kerja

yang sudah disepakati 3. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan keuangan yang

berlaku 4. Seluruh pengeluaran dana harus dicatat sesuai dengan peraturan tentang

pembukuan keuangan 5. Seluruh bukti pengeluaran keuangan harus diketahui dan ditandatangani bersama

oleh: Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG)............ serta dibubuhi stempel/ cap

25

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9 Hak Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA berhak untuk: 1. Menetapkanpenerima bantuan Kelompok Kerja Guru (KKG) ; 2. Memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA baik secara lisan maupun tertulis, apabila

dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam program kerja dan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Menerima laporan penggunaan dana dan laporan perkembangan pelaksanaan program dari PIHAK KEDUA sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Pasal 10

Kewajiban Pihak Pertama PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk: 1. Menyalurkan bantuan dana untuk .....................kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan ..............

Pasal 11

Hak Pihak Kedua PIHAK KEDUA berhak untuk: 1. Menerima bantuan dana sesuai dengan kesepakatan bersama antara PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA; 2. Menetapkan berbagai strategi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam buku pedoman kegiatan bantuan dana pengembangan karier guru SD

Pasal 12

Kewajiban Pihak Kedua PIHAK KEDUA berkewajiban untuk: 1. Melaksanakaan program peningkatan karier PTK SD melalui kegiatan kerja guru

sesuai dengan Pedoman Pemberian Bantuan Dana Peningkatan Karier PTK SD. 2. Memberitahukan waktu pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Pembinaan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; 3. Mengelola keuangan bantuan peningkatan karier PTK SD yang diterima sesuai

dengan kesepakatan perjanjian ini dan peraturan perundangan yang berlaku; 4. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang

ditimbulkan sebagai akibat adanya transaksi dari pelaksanaan program yang dibiayai bantuan dana pengembangan karier guru;

26

5. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima, sesuai dengan peraturan perundangan keuangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian ini;

6. Mengembalikan sisa dana kegiatan yang tidak terserap ke Kas Negara (dengan kode satker …..........) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Memperhatikan saran dan mentaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tulisan;

8. Mengkonsultasikan dan mengusulkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan program kerja dan dokumen lain yang terkait;

9. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan penggunaan dana kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada SP2D bantuan program peningkatan karier PTK SD;

10. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dokumentasi yang memungkinkan PIHAK PERTAMA mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan yang berhubungan dengan program Peningkatan Karier PTK SD yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka memenuhi berbagai kepentingan.

BAB VI

PENGENDALIAN PROGRAM

Pasal 13 Monitoring dan Evaluasi

(1) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

terhadap PIHAK KEDUA; (2) Audit teknis terhadap pelaksanaan program bantuan peningkatan karier PTK SD

dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pelaporan (1) Laporan pelaksanaan pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD terdiri atas:

a. Laporan pelaksanaan; b. Laporan keuangan.

(2) Mekanismepenyampaian laporan adalah sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan dana

peningkatan karier PTK SD secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA melalui Dinas Pendidikan kabupaten/kota selanjutnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

b. Waktu Penyampaian Laporan PIHAK KEDUA menyampaikan laporan setelah kegiatan peningkatan karier guru SD dilaksanakan, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.

27

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

Berdasarkan hasil evaluasi yang dimaksud dalam Pasal 13, apabila terbukti PIHAK KEDUA menjalankan program tidak sesuai kesepakatan, PIHAK KEDUA akan menerima sanksi sebagai berikut: 1. Mengembalikan dana kegiatan kepada Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku selambat-lambatnya 7 hari setelah berakhirnya masa perjanjian kerjasama; 2. Tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang terdapat pada Direktorat

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Semua dokumen yang terlampir dalam surat perjanjian ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. (2) Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat); lembar pertama dan lembar kedua

masing-masing dibubuhi meteri Rp 6.000,00; lembar ketiga dan keempat yang tidak bermeterai tetap memiliki kekuatan hukum yang sama.

(3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari SP2D ...................

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17 Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

……………….. Sumarna Surapranata, Ph.D NIP195908011985031 002

Lampiran KUITANSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Alamat: Jln. Jenderal Sudirman Gedung C lt 18Senayan, Jakarta

Telp./Fax 021-57853741, 57851921

KUITANSI

BANTUAN DANA PENINGKATAN KARIER PTK SD TAHUN 2013

Nama : ....................................................................................... Jabatan : Ketua KKG ..................................................................... Alamat : ....................................................................................... Kabupaten/Kota : ........................................................................................ Provinsi : ....................................................................................... Nomor Telp./Fax. : ........................................................................................ Rekening Atas Nama : ........................................................................................ Nomor Rekening : ......................................................................................... Nama Bank : ........................................................................................ Cabang/Unit : ....................................................................................... Alamat Bank : . .......................................................................................

Sudah terima dari : Direktur P2TK Pendidikan Dasar Terbilang : Untuk Pembayaran : Bantuan peningkatan karier PTK SDdibebankan

pada DIPA Nomor : ........... tanggal ............ 2013

JUMLAH Rp.

Jakarta,……………………………….2013

Setuju dibayar: Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Herlina Kamase, SH NIP. 19610531 198803 2001

Lunas dibayar tgl. .................. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dra. Nani Dahniarni NIP. 19661021 199403 2004

Yang menerima, Materai Rp 6000

.....................................

Beban MAK : Bukti Kas No :

Tahun Anggaran : 2013

28.000.000,-

# Dua puluh delapan juta rupiah #