paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)

Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan

Manajemen Strategi Sektor Pemerintah

Analisis Renstra dan Pencapaian Kinerja Kementerian Perhubungan

Disusun Oleh: Abdurrozak Zaki(01) Hendrawan Budi Susilo (14)Indayanita Susia Situmeang (15)

Sekolah Tinggi Akuntansi NegaraDiploma IV – Kelas 8B BPKPOktober 2013

1


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Perhubungan adalah sebuah kementerian yang telah berdiri sejak

tahun 1945, Kementerian Perhubungan memiliki tugas membantu presiden dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Kegiatan

Perhubungan itu sendiri terdiri dari kegiatan perhubungan darat, perhubungan laut,

perhubungan udara, dan perkereta apian. Kegiatan perhubungan selain dapat

dilaksakanan oleh pemerintah juga dapat dilaksanakan oleh sektor swasta. Apabila

kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sektor swasta kementerian perhubungan tetap

memegang peranan penting selaku regulator sebagai perumus dan pelaksana

kebiijakan terkait bidang perhubungannya. Untuk memperkuat kinerja Kementerian

Perhubungan juga melaksanakan kegiatan meningkatkan kemampuan SDM . Selain

itu juga melakukan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

Beberapa peran Kementerian Perhubungan dalam kegiatan pemerintahan

antara lain, Kementerian Perhubungan turut serta dalam harmonisasi peran dan

fungsi berbagai lembaga dalam rangka peningkatan pengamanan dan pengendalian

pelanggaran di wilayah laut serta pengamanan dalam menjaga kedaulatan wilayah

NKRI; di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur, Kementerian

Perhubungan telah menandatangani MoU dengan kementerian Pemberdayaan

Perempuan Tentang Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender di Bidang

Perhubungan; dalam hal menjaga stabilitas harga Kementerian Perhubungan

berperan dalam sistem distribusi yang antara lain mencakup sub-sistem

transportasi/perhubungan, infrastruktur dan sistem pelayanan

pelabuhan/kepabeanan.

Atas kompleksitas yang terjadi pada Kementerian Perhubungan, kelompok

kami mencoba menganalisis tentang kinerja kementerian tersebut. Tentang

bagaimana kementerian ini melaksanakan tugas sesuai dengan target

perencanaannya, juga tentang bagaimana kinerja kementerian ini dalam turut serta

menyukseskan rencana kerja pemerintah.

2


B. Teori Pengukuran Kinerja

Visi

Menurut Tony Buzan dalam buku The Power of Spiritual Intelegence, visi

didefinisikan sebagai kemampuan berpikir atau merencanakan masa depan dengan

bijak dan imajinatif, menggunakan gambaran mental tentang situasi yang dapat dan

mungkin terjadi di masa mendatang.

Menurut McKinsey, secara harfiah visi adalah penglihatan atau pandangan

yang mencerminkan harapan dan cita-cita masa depan. Visi dalam bentuk

pernyataan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Masa depan yang diinginkan?

- Apa yang kita percaya akan terjadi?

Selanjutnya karakteristik visi sebuah perusahaan akan efektif bila dapat dicerna

dengan bahasa yang mudah dan gamblang. Visi bukan merupakan rangkaian

Perencanaan Strategis (Strategic Planning) yang komprehensif dan detail.

Karakteristik visi yang efektif adalah:

1. Dapat Dibayangkan

2. Diinginkan oleh pihak yang terkait

3. Realistis dan Terjangkau

4. Fleksibel

5. Mudah dikomunikasikan

Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi,

visi yang baik haruslah singkat, tidak lebih dari satu kalimat, dan dapat menjawab

pertanyaan “ingin seperti apa perusahaan/instansi di masa depan?”

Misi

Menurut Peter Drucker misi adalahsebuah deklarasi tentang ‘alasan

keberadaan’ suatu organisasi.

Menurut McKinsey, misi merupakan sebuah Pernyataan Keinginan mendalam

pendiri perusahaan tentang Organisasi (Bisnis) nya bagi Masyarakat sekitar, baik

pasar atau sosial ekonomi lainnya.

3


Jadi pengertian misi dapat dideskripsikan sebagai pertanyaan berikut:

- Mengapa sebuah perusahaan/instansi (harus) ada?

- Alasan keberadaan sebuah perusahaan/instansi?

- Bisnis yang tengah Dijalankan sebuah Perusahaan/Instansi?

Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi,

Misi yang baik seharusnya memasukkan 9 komponen penting berikut ini:

1. Konsumen Siapakah konsumen perusahaan?

2. Produk atau Jasa Apakah produk atau jasa utama perusahaan?

3. Pasar Secara geografis, dimanakah perusahaan bersaing?

4. Teknologi Apakah perusahaan canggih secara teknologi?

5. Fokus pada kelangsungan hidup, keuntungan dan pertumbuhan Apakah

perusahaan komitmen terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangan yang

sehat?

6. Filosofi Apakah keyakinan nilai, aspirasidan prioritas etis dasar

perusahaan?

7. Konsep Diri Apakah kompetensi khusus atau keunggulan kompetitif

utama perusahaan?

8. Fokus pada Citra Publik Apakah perusahaan responsive terhadap

masalah-masalah sosial, komunitas, dan lingkungan hidup?

9. Fokus pada karyawan Apakah karyawan dianggap sebagai asset

perusahaan yang berharga?

Dalam usaha pencapaian visi melalui misi yang telah disusun organisasi akan

melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan sebagai bahan

evaluasi apakah sebuah organisasi telah berjalan dengan efektif. Dari pengukuran

kinerja ini juga dapat diperoleh berbagai informasi untuk menetapkan strategi

organisasi berikutnya.

Definisi pengukuran kinerja menurut Mulyadi adalah penentuan secara periodik

efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang diterapkan sebelumnya.

Menurut Anderson dan Clancy pengukuran kinerja adalah “feed back from the

accountant to management that provide information abaout how well the actions

4


represent the plans; it also identifies where managers say need to make corrections

or adjustments in future planning and controlling activities”.

Sedangkan menurut Anthony, Banker, Kaplan, dan Young adalah kegiatan

pengukurab kinerja dari sebuah aktivitas atau keseluruhan aktivitas pada rantai nilai.

Dari definisi tersebut dapat kita katakana bahwa pengukuran kinerja adalah

tindakan pengukuran yang dilakuka terhadap berbagai rantai nilai yang ada pada

perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik

untuk memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik

dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas

perencanaan dan pengendalan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan baik akan memberikan manfaat

sebagai berikut :

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa

perusahaan lebih dekat dengan pelanggannya dan membuat seluruh

orangdalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada

pelanggannya.

2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata

rantai pelanggan dan pemasok internal.

3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya

pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of wastes).

4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih

konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.

5. Membangun konsesus untuk melakukan suatu perubahan dengan member

reward atas perilaku yang diharapkan tersebut.

C. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat

menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi akan diarahkan, dan

bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu

tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan Strategik

(Strategic Plans) juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi,

penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk

5


tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku, dan

prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan perlu merancang

variasinya sendiri sesuai kebutuhan,situasi dan kondisi setempat.

Beberapa definisi dan pengertian yang ada dalam pedoman penyusunan

Rencana Strategis sebagai berikut:

1) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan;

2) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi;

3) Strategi adalah cara yang digunakan atau diambil untuk mencapai visi dan

misi sesuai dengan hasil identifikasi kondisi dan permasalahan;

4) Program adalah cara yang digunakan atau diambil untuk mencapai visi misi

sesuai dengan hasil identifikasi kondisi dan permasalahan;

5) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi dam memperoleh alokasi

anggaran.

6) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit-unit

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi Eselon II, Instansi

Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik sumber daya manusia, barang

modal dan semua jenis sumberdaya (input) untuk menghasilkan keluaran.

Secara garis besar penyusunan Rencana Strategis melalui langkah-langkah berikut:

1) persiapan,

2) penyusunan Visi dan Misi,

3) identifikasi Kondisi Umum serta permasalahan,

4) penyusunan strategi,

5) penyusunan Matriks Kinerja Program, Kegiatan dan Rencana Aksi.

Ada 3 ( tiga ) alasan yang menunjukkan pentingnya Perencanaan Strategis :

1. Perencanaan strategic memberikan kerangka dasar dalam mana semua

bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.

2. Pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah

pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.

3. Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan

manajer dan organisasi.

6


D. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan

tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk

melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini

perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan

teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu

setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Setiap

instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk

dapat mempertanggungjawabkan mandat/kewenangannya kepada

masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan. Muaranya, instansi pemerintah

harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat

kinerja yang dicapainya.

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam

dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan

LAKIP diatur dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin,

karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan setahun sekali. LAKIP merupakan media utama yang menuangkan

kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian

kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. LAKIP menyajikan uraian

tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan

pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Di samping itu, perlu juga

dimasukkan dalam LAKIP aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan

hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat

yang diperoleh. Tujuan dari disusunnya LAKIP adalah untuk mewujudkan

akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-

pihakyang memberi mandat/amanah. Oleh karena itu, pelaporan AKIP merupakan

perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah

diamanahkan kepada setiap manajer/pejabat publik.

7


Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), antara lain :

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu

adanya pelaporan AKIP

Untuk melaksanakan pelaporan AKIP perlu dikembangkan Sistem AKIP

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi

pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan

media pertanggungjawaban berupa LAKIP

LAKIP yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan

keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan

keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan

keuangan dan kinerja. Pentingnya LAKIP adalah bermanfaat bagi dilaksanakannya

Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

antara lain:

1. Media hubungan kerja organisasi

2. Media akuntabilitas

3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja

4. LAKIP sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan:

Action, artinya LAKIP sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan,

ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan

pelayanan publik.

Plan, artinya LAKIP sebagai sebagai bahan dalam menyusun Renstra,

Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan datang.

Check, maksudnya LAKIP dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan

atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Do, artinya LAKIP sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur

kinerja kegiatan suatu instansi.

8


BAB II

EVALUASI RENSTRA

A. Penjabaran UUD 1945 ke RPJP dan RPJM

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau,

beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita

bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu

tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan

secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan

nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat

hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi

penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan

Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk

rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. RPJP menjadi pedoman dalam

penyusunan RPJM nasional yang memuat visi, misi, dan program Presiden.

Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode

RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara

langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional,

kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga,

kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup

gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam

9


rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif.

RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang

memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang

mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan

fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan

dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi

kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga

(Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam

menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam

rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut,

RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan

menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (RAPBN).

Visi Indonesia 2014

Visi Indonesia 2014 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN

BERKEADILAN”

dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing,

kekayaan sumber

daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola

melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

10


Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis,

berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung

jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh

seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh

bangsa Indonesia.

Misi 2010-2014

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Agenda

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima

agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

11


Program Prioritas

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih

operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah

diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di

bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan

negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan

diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1)

reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)

penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim

investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah

tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas,

dan inovasi teknologi.

B. PENJABARAN RPJM DAN PRIORITAS NASIONAL KE DALAM VISI MISI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN EVALUASI VISI MISI

Visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya pelayanan

transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan

transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat

waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh

pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh

penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau

(affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan,

dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh

penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi

nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta

masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi

melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok

tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan

12


pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama

pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan

transportasi.

Dari visi yang dijabarkan oleh Kementerian Perhubungan, dapat dilihat bahwa

visi Kementerian Perhubungan mendukung bagian pertama visi Indonesia 2014

yaitu Kesejahteraan Rakyat. Pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan

memberikan nilai tambah pada akhirnya akan turut membantu meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Menurut kelompok kami visi dari Kementerian Perhubungan telah sesuai

dengan teori Mc Kinsey dan Fred R.David yaitu singkat dan menjawab pertanyaan

ingin seperti apa instansi tersebut dimasa datang, serta apa yang kita percaya akan

terjadi. Namun visi tersebut belum merupakan visi yang efektif, karena visi tersebut

belum memenuhi karakteristik dapat dibayangkan dan mudah dikomunikasikan. Hal

ini terlihat dari Kementerian Perhubungan yang menjabarkan visi tersebut karena

visi tersebut memiliki kemungkinan yang multitafsir.

Untuk mencapai visi tersebut,maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya

peningkatan pelayanan jasa transportasi

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor

transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis

keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi

sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to

accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada

penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas

SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan

maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi

untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi

yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan

pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan

13


perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab

pemerintah.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia

tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi

karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan

kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula

pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan

rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh

masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk

mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan

peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang

dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan

pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan

sarana dan prasarana transportasi.

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan

hukum secara konsisten.

Sesuai dengan prinsip good governance melalui penerbitan 4 (empat) paket

undang-undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan

reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas

antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Re strukturisasi di bidang

kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai

regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan

kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas

pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan

kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara

penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hokum

dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam

proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa

transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada

pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam

14


penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasa n global

dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan

untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa

transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan

prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan

penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu

perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan

dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan

jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan

berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan

skema pendanaan yang ditetapkan.

Dari misi yang dijabarkan oleh Kementerian Perhubungan, dapat dilihat bahwa

misi Kementerian Perhubungan telah memuat/mendukung Sebelas Prioritas

Nasional. Pada Prioritas ke-6 (Infrastruktur), Kementerian Perhubungan

mendukungnya melalui misi ke-5 yaitu mewujudkan pengembangan teknologi

transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Kemudian selanjutnya Prioritas Nasional yang didukung oleh Kementerian

Perhubungan adalah Prioritas ke-10 (daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan

paskakonflik) melalui misi ke-2 (Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar

wilayah)

Menurut McKinsey, misi merupakan sebuah Pernyataan Keinginan mendalam

pendiri perusahaan tentang Organisasi (Bisnis) nya bagi Masyarakat sekitar, baik

pasar atau sosial ekonomi lainnya.

Jadi pengertian misi dapat dideskripsikan sebagai pertanyaan berikut:

- Mengapa sebuah perusahaan/instansi (harus) ada?

Pertanyaan ini terjawab melalui misi 1 sampai dengan 3, yaitu mengenai

urgensi adanya Kementerian Perhubungan sebagai penyedia jasa layanan

15


transportasi yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan guna

mendukung konektivitas antar wilayah.

- Alasan keberadaan sebuah perusahaan/instansi?

Pertanyaan ini terjawab di misi 2, alasan keberadaan Kementerian

Perhubungan adalah Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas

antar wilayah

- Bisnis yang tengah Dijalankan sebuah Perusahaan/Instansi?

Core business di Kementerian Perhubungan adalah menyediakan layanan jasa

transportasi yang aman dan nyaman.

Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi, Misi

yang baik seharusnya memasukkan 9 komponen penting dibawah ini:

1. Konsumen Masyarakat

2. Produk atau Jasa Layanan jasa transportasi

3. Pasar Seluruh Masyarakat Indonesia

4. Teknologi pengembangan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan

5. Fokus pada kelangsungan hidup, keuntungan dan pertumbuhan

meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

6. Filosofi Menyediakan jasa layanan transportasi yang aman dan selamat.

7. Konsep Diri mendukung pengembangan konektifitas antar wilayah

8. Fokus pada Citra Publik adanya keinginan pemenuhan sarana

transportasiyang mengantisipasi perubahan iklim

9. Fokus pada karyawan Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi

dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia

(SDM)

Menurut Kelompok kami, pernyataan misi dari Kementerian Perhubungan sudah

cukup baik, sudah menjawab hampir semua pertanyaan tentang misi oleh Mckinsey

dan Fred R. David.

C. ANALISIS STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tujuan yang hendak dicapai Kementerian Perhubungan adalah Mewujudkan

penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM

16


transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih

sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil

dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan

dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas

serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi

yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan

teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak

kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban

masyarakat.

Dalam dokumen Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, telah

disusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 melalui

dua strategi pokok, yaitu:

1. Strategi Penataan Penyelenggaraan Perubungan

Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan perhubungan dan

dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan

perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global

2. Strategi Pembangunan Perhubungan

Strategi pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam

kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di

seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara. Strategi pembangunan

perhubungan ini kemudian dirinci untuk masing-masing matra transportasi yang

terdiri atas transportasi darat, transportasi perkeretaapian, transportasi laut dan

transportasi udara serta Sekretariat Jenderal dan Pendidikan dan Pelatihan

Transportasi.

Strategi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian

Perhubungan tidak menggambarkan strategi global yang hendak diterapkan

karena merupakan gabungan strategi dari masing-masing Unit Eselon I. Namun

demikian Kementerian Perhubungan telah menetapkan kebijakan umum strategi

dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi tahun 2010-2014 yang

meliputi hal-hal sebagai berikut:

17


1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi

barang/ jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan

meningkatkan daya saing produk nasional

2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna

memantapkan penalaran keutuhan NKRI

3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan

pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi

4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan

kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah

dalam penyelenggaraan angkutan massal

5. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat

pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli

masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan

kelangsungan usaha

6. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan

penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif

7. Mendorong pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan

sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.

Sedangkan sasaran strategis 2010-2014 yang hendak dicapai oleh

Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana

transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan

prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar

wilayah

3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi

backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi

4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan

reformasi regulasi

5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah

lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Kami menggunakan tools matriks SWOT dalam mengevaluasi pengambilan

strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam implementasi

18


pengukur menggunakan matrik SWOT kami mengevaluasi kebijakan umum strategi

dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian

Perhubungan. Hal ini kami lakukan karena strategi yang dituangkan dalam dokumen

Renstra belum mencerminkan strategi global yang hendak diterapkan oleh

Kementerian Perhubungan. Strategi yang dituangkan merupakan rincian strategi

masing-masing unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berikut ini kami sajikan analisis matriks SWOT untuk Kemeterian Perhubungan

dengan memperhatikan aspek globalisasi, sistem transportasi nasional, teknologi

dan energi, serta pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan perubahan

iklim pada sektor transportasi sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen

Renstra.

1. Kekuatan (Strength)

Analisa kekuatan (strength) untuk Kementerian Perhubungan adalah sebagai

berikut:

No.

Uraian Bobo

t Ratin

gNilai

1 Minat investor baik lokal maupun asing dalam pembangunan infrastruktur transportasi tinggi

0,05 2 0,10

2 Upaya untuk mengatasi dampak dari krisis keuangan global, pemerintah telah menerbitkan kelayakan stimulus khususnya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur

0,13 3 0,38

3 Kenaikan perekonomian Indonesia yang cukup terkendali dari kesigapan Pemerintah dengan menentukan kelayakan stabilisasi dimana berupa optimalisasi APBN secara berkesinambungan untuk memacu pertumbuhan dan membangun jaring pengaman sosial melalui pembelanjaan infrastruktur

0,06 3 0,18

4 Sistem Transportasi Nasional menjembatani pembangunan bidang transportasi dapat dilakukan secara terpadu.

0,11 4 0,44

5 Keterpaduan dalam Sistranas memungkinkan pembangunan transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

0,12 4 0,48

6 Penyusunan Tatrawil dan Tatralok memberikan keleluasaan kepada

0,12 4 0,48

19


Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana transportasi di daerah masing-masing sehingga perencanaan transportasi dapat dilaksanakan sesuai dengan karakter budaya dan kondisi geografi masing-masing daerah.

7 Di dalam Sistranas memuat kebijakan umum yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan transportasi

0,07 3 0,21

8 Memiliki lembaga penelitian dan pengembangan (Badan Litbang Perhubungan) yang dapat diarahkan untuk melakukan penelitian murni dan terapan secara lebih fokus kepada penyusunan konsep teknologi transportasi nasional

0,06 4 0,24

9 Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan bahan bakar gas sebagai salah satu alternatif baha bakar kendaraan bermotor

0,11 4 0,44

10 Program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dan akan mempermudah posisi Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa

0,06 2 0,12

11 Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dalam menangani masalah lingkungan

0,11 2 0,22

1,00 3,29

2. Kelemahan (Weakness)

Resume analisis kelemahan (weakness) untuk Kementerian Perhubungan

adalah sebagai berikut:

No.

Uraian Bobot Ratin

g Nilai

1 Sebagai akibat terjadinya krisis keuangan global yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja APBN dimana tentunya akan berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur sektor transportasi.

0,05 3,00 0,15

2 Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana tentunya berakibat menurunnya modal swasta yang ingin menawarkan investasinya di Indonesia serta menurunnya kinerja ekspor nasional.

0,07 2,00 0,14

3 Menyerahkan pengoperasian infrastruktur transportasi kepada swasta/asing akan

0,08 3,00 0,24

20


memperlemah kontrol pemerintah, terutama dalam pengalokasian sumber daya akibat terjadi distorsi pasar.

4 Sesuai dengan karakteristiknya, pasar infrastruktur pada umumnya tidak sempurna (oligopoli atau monopolistic competition), sehingga meskipun terdapat pilihan produk, posisi konsumen lemah dan cenderung mengikuti kemauan produsen.

0,15 4,00 0,60

5 Pemerintah melalui produk regulasi tertentu seharusnya bertindak sebagai penyeimbang, namun sebagai negara yang sedang menjalani pemulihan dari krisis ekonomi, pemerintah Indonesia tidak mempunyai posisi tawar yang memadai dalam menghadapi investor asing, terutama berkaitan dengan kebijakan tarif yang akan menjadi beban konsumen.

0,16 4,00 0,64

6 Pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menyusun Tatrawil dan Tatralok, memberikan kesempatan bagi daerah untuk membangun infrastruktur secara berlebihan sehingga akan menimbulkan inefisiensi nasional.

0,08 2,00 0,16

7 Penetapan Tatrawil dan Tatralok sebagai perwujudan Sistranas dalam skala wilayah provinsi dan kabupaten/kota terkesan dipaksakan untuk menampung aspirasi kebijakan otonomi daerah, sehingga tidak sesuai dengan karakteristik transportasi yang mengabaikan sekat-sekat daerah administratif dan konsisten dengan pandangan daerah fungsional.

0,02 3,00 0,06

8 Tatrawil dan Tatralok akan dijadikan legitimasi bagi daerah untuk membangun infrastruktur transportasi dengan motivasi utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kondisi ini akan menjadikan kebijakan pelayanan transportasi yang diamanahkan dalam Sistranas terdistorsi sehingga berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

0,08 2,00 0,16

9 Kemampuan riset dan pengembangan teknologi transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan masih rendah

0,08 1,00 0,08

10 Industri otomotif tidak memberikan respon memadai terhadap kebijakan penggunaan bahan bakar gas

0,17 4,00 0,68

11 Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak semuanya dapat

0,06 1,00 0,06

21


diimplementasikan di tingkat daerah

1,00 2,97

3. Peluang (Opportunity)

Resume analisis peluang (opportunity) untuk Kementerian Perhubungan:

No.

Uraian Bobo

t Ratin

g Nilai

1 Terbukanya infrastruktur transportasi bagi peran serta swasta termasuk investor asing akan membuka peluang alih teknologi serta peluang perluasan pangsa pasar, terutama untuk segmen usaha yang memiliki pasar pada skala global.

0,20 4,00 0,80

2 Globalisasi di sektor transportasi memberikan kesempatan kepada operator transportasi untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan operator transportasi asing guna memperluas jangkauan jaringan transportasi tidak saja dalam negeri melainkan juga luar negeri.

0,10 3,00 0,30

3 Posisi Sistranas sebagai Tatanan Makro Strategis memungkinkan dilakukanperumusan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat yang akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengambil peran optimal dalam pengoperasian dan pembangunan transportasi.

0,17 4,00 0,68

4 Penjabaran Sistranas ke dalam Tatranas, Tatrawil dan Tatralok, memberikankesempatan untuk mensinergikan kepentingan pusat dan daerah dalam pengembangan transportasi.

0,21 3,00 0,63

5 Sektor transportasi memiliki karakteristik padat modal dan sensitif terhadap perubahan teknologi

0,12 4,00 0,48

6 Pembiayaan program-program pembangunan selalu mempersyaratkan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga program-program pembangunan infrastruktur transportasi yang telah disahkan rencana induknya mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan program

0,20 3,00 0,60

1,00 3,49

4. Ancaman (Threat)

22


Resume analisis ancaman (threat) untuk Kementerian Perhubungan adalah

sebagai berikut:

No.

Uraian Bobo

t Ratin

g Nilai

1 Ketidaksiapan infrastruktur maupun operator transportasi dalam negeri khususnya dalam era globalisasi tentunya merupakan ancaman bagi menurunnya daya saing nasional mengingat perusahan-perusahaan swasta nasional di bidang transportasi yang tidak siap bersaing akan mengalami kebangkrutan dan gulung tikar karena persaingan modal kerja yang tidak seimbang.

0,18 3,00 0,54

2 Kuatnya intensitas krisis tersebut membuat negara-negara di kawasan Asia yang semula dianggap relatif steril dari dampak krisis, akhirnya sulit bertahan dan ikut terkena imbas krisis.

0,12 3,00 0,36

3 Kebijakan desentralisasi bidang transportasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penyelenggaraan transportasi yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar dan kebijakan umum Sistranas.

0,11 2,00 0,22

4 Ketidakharmonisan perencanaan transportasi antara pusat dan daerah akan berdampak kepada kualitas pelayanan sehingga menjadi ancaman bagi daya saing produk nasional

0,11 4,00 0,44

5 Ketidakmampuan pemerintah membeli barang modal dan teknologi, dikarenakan keterbatasan anggaran

0,12 3,00 0,36

6 Polusi udara yang cenderung meningkat sebagai akibat bertambahnya kendaraa bermotor

0,20 3,00 0,60

7 Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan akan memperburuk dampak pembangunan sektor transportasi yang dilakukan oleh Pemerintah

0,16 3,00 0,48

1,00 3,00Dari ringkasan analisa SWOT tersebut, Kementerian Perhubungan memiliki

kekuatan-kekuatan (S) yang melebihi kelemahan-kelemahannya (W) serta peluang-

peluang (P) yang melebihi tantangan-tantangannya (T). Kesimpulan tersebut dapat

dilihat dalam tabel berikut:

No. Uraian Nilai

23


I Faktor InternalKekuatan 3,29Kelemahan 2,97

II Faktor EksternalPeluang 3,49Ancaman 3,00

Dari hasil evaluasi menggunakan matrisk SWOT diatas maka dapat

disimpulkan bahwa strategi yang seharusnya diterapkan oleh Kementerian

Perhubungan cenderung kearah strategi S-O (kuadran 1,lihat gambar) yang disebut

dengan agressive strategy. Strategi ini memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang

ada dan peluang-peluang yang dimiliki disamping tetap memperhatikan kelemahan-

kelemahan yang masih dimiliki dan antangan-tantangan yang harus dihadapi.

Berdasarkan hal diatas maka penjabaran Kebijakan Umum Strategi Kementeriah

Perhubungan telah tepat dan memenuhi strategi agresif namun ada dua kebijakan

umum yang diambil dengan memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang

diantaranya :

1. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan

tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan

daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan

jaminan kelangsungan usaha

2. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan

penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif

D. PENJABARAN SASARAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KE

DALAM INDIKATOR KINERJA

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2009-2014 terdapat lima

sasaran strategis. Pada LAKIP 2012 terdapat perubahan RENSTRA

Kementerian Perhubungan. Perubahan tersebut berupa penambahan satu

strategi yaitu “Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat

dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan

efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi”. Selain itu, pada LAKIP 2012

Kementerian Perhubungan telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk

24


Sasaran Strategis pertama (Meningkatnya keselamatan, keamanan dan

pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan

Minimal), terdapat 5 IKU. Sasaran Strategis kedua (Meningkatnya aksesibilitas

masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna

mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah) memiliki hanya 1 IKU,

Sasaran Strategis ketiga (Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana

transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur

transportasi) memiliki 3 IKU, Sasaran Strategis keempat (Peningkatan Kualitas

SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi)

memiliki 7 IKU, sasaran strategis kelima (Meningkatkan pengembangan teknologi

transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap

perubahan iklim) memiliki IKU dan sasaran strategis yang terakhir

(Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam

penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan

efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi) memiliki 1 IKU. Jadi pada tahun

2012, Kementerian Perhubungan memiliki 6 sasaran strategis dengan 17

indikator kinerja.

Menurut pendapat kami, indikator kinerja yang dituangkan pada LAKIP

Kementerian Perhubungan pada tahun 2011 dan 2011 telah mendukung sasaran

strategis yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian

Perhubungan 2009-2014.

No

Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012Menurut

RENSTRAMenurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja

1

Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

1 Jumlah kejadian kecelakaan angkutan penyeberangan

Jumlah Kejadian KecelakaanTransportasi Nasional Yang Disebabkan Oleh Faktor Yang Terkait Dengan Kewenangan Kementerian Perhubungan

2 jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh manusia

Jumlah Gangguan Keamanan Pada Sektor Transportasi Oleh Faktor Yang Terkait Dengan Kewenangan Kementerian Perhubungan

25


No



3 jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh alam

Rata-Rata Prosentase Pencapaian On-Time Performance (Otp) Sektor Transportasi (Selain Transportasi Darat)

4 jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain

Jumlah Sarana Transportasi Yang Sudah Tersertifikasi

5 rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat

Jumlah Prasarana Transportasi Yang Sudah Tersertifikasi

6 rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan tidak ada korban jiwa dan pesawat rusak ringan

7 rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan tidak ada korban jiwa dan pesawat rusak berat

8 jumlah air traffic insident dengan rasio 4:100.000 pergerakan

9 jumlah kejadian kecelakaan kereta api khususnya kejadian anjlokan dan kejadian tabrakan antar kereta

10 jumlah kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian transportasi laut

11 jumlah kejadian gangguan keamanan penerbangan /transportasi udara

12 Jumlah pelabuhan laut yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan

13 Jumlah pelabuhan laut yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang

26


No



telah ditetapkan 14 Jumlah pelabuhan laut

yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan

15 Prosentase pencapaian On Time Performance (OTP)Transportasi Udara

2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah

1 Jumlah Rute keperintisan angkutan jalan

Jumlah Lintas Pelayanan Angkutan Perintis dan Subsidi

2 Jumlah Lintas keperintisanAngkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)

3 Jumlah rute perintis Transportasi Laut

4 Jumlah rute pelayanan penerbangan perintis

5 Jumlah rit Angkutan Jalan perintis pada daerahtertinggal dan terisolir yang terlayani

6 Jumlah trip angkutan Angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) perintis pada daerah tertinggal dan terisolir yang terlayani

7 Jumlah voyage perintis yang dilayani transportasi laut

8 Jumlah Frekuensi penerbangan perintis pada daerah tertinggal dan terisolir yang terlayani

9 Jumlah rute perintis Angkutan Jalan Transportasi Darat yang menjadi rute komersial

10 Jumlah rute perintis Angkutan Penyeberangan (ASDP) yang menjadi rute komersial

11 Jumlah Kota/daerah yang terhubungi oleh

27


No



transportasi Laut 12 Jumlah Kota/daerah

yang terhubungi oleh transportasi udara

3 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi

1 Jumlah kota yang menerapkan jenis angkutan umum massal Bus Rapid Transit (BRT) dalam rangka mengurangi kendaraan pribadi

Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonominasional

2 Jumlah penumpang angkutan penyeberangan yangterangkut pada 7 (tujuh) lintasan utama

Total produksi angkutan penumpang

3 Jumlah penumpang Transportasi Laut yang terangkut

Total produksi angkutan barang

4 Jumlah penumpang Angkutan udara domestik

5 Jumlah penumpang Angkutan Udara Internasional

6 Jumlah Penumpang Angkutan Udara Perintis

7 Jumlah penumpang KA yang dilayani

8 Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) yang diangkut yang oleh Transportasi ASDP

9 Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang diangkut oleh Kapal Nasional

10 Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang diangkut oleh Kapal Nasional

11 Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang diangkut oleh Kapal Asing

12 Jumlah kargo yang diangkut Penerbangan Domestik

13 Jumlah kargo yang diangkut Penerbangan Internasional

14 Jumlah Angkutan Barang yang dilayani oleh Kereta Api

15 Persentase Pangsa

28


No



Muatan Kapal Nasional untuk Angkutan Laut Dalam Negeri

16 Persentase Pangsa Muatan Kapal Nasional untuk Angkutan Laut Luar Negeri

17 Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional

4 Peningkatan Kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi

Peningkatan Kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi

1 Nilai akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi KEMENPAN dan RB

Nilai AKIP Kementerian Perhubungan

2 Jenis opini BPK Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

3 Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah bidang transportasi

Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidahpengelolaan BMN

4 Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan

Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telahmemiliki sertifikat

5 Jumlah Petugas Penguji Kendaraan Bermotor

Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan

6 Jumlah awak kapal patroli

Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara,Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretikayang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standarkompetensi/kelulusan;

7 Jumlah tenaga marine inspector A

Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yangditetapkan

8 Jumlah tenaga marine inspector B

9 Jumlah tenaga Kesyahbandaran Kelas A

10 Jumlah tenaga Kesyahbandaran Kelas B

11 Jumlah Inspektur Penerbangan

29


No



12 Jumlah Personil Penerbangan yang memiliki lisensi

13 Jumlah Masinis 14 Jumlah asisten

masinis

15 Jumlah PPKA 16 Jumalh juru penilik

jalan

17 jumlah penjaga pintu perlintasan

5 Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

1 Jumlah bandar udara yang memenuhi eco airport (AMDAL)

Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional

2 Jumlah Converter kit yang digunakan pada Angkutan Umum

Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional

3 Jumlah emisi gas buang (CO2) dengan kegiatan peremajaan armada Pesawat

Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi

4 Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) Transportasi Laut

Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsepramah lingkungan

6 Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasisebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi

jumlah infrastrukturtransportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama PemerintahSwasta

30

paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)

Education