paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres 1 tahun 2015.pdf

8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf

1/34

SOSIALISASI

INPRES NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEP

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JAS

PEMERINTAH

DAN

PERPRES NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUB

KEEMPAT ATAS PERPRES NO. 54 TAHUN 2

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan


2/34

LATAR BELAKANG

a. Masih dinilai lambatnya pelaksanaan pengadaan bdi K/L/D/I.

b. Masih banyak terdapat Lelang Ulang dikarenakGagal

c. Belum maksimalnya pengadaan barang/jasa yang secara elektronik.

d. Masih kurangnya jenis barang/jasa yang masuk E-Cae. Arahan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan p

melalui E-procurement.


3/34

SOLUSI DARI PERMASALAHAN

a. Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan (pen

RUP dan pemilihan penyedia lebih awal).b. Optimalisasi Penggunaan E-Procurement.

c. Harmonisasi aturan lain yang terkait.


4/34

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentanPercepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang

Pemerintah

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tenta

Perubahan Keempat Atas Peraturan PresidenTahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah


5/34

Inpres No. 1 Tahun 201Percepatan Pelaksanaan PBJ


6/34

Pokok Instru

Mengambil langkah-diperlukan sesuai tug

kewenangan masing

melakukan percep

pelaksanaan pengada

pemerintah di K/L/

setiap Tahun Ang

berdasarkan ketentuperundang-undangan

Ditujukan kepada:

1. Menteri

2. Kapolri

3. Jaksa Agung

4. Panglima TNI

5. Sekretaris Kabinet

6. Kepala LPNK

7. Pimpinan Kesekretariatan LembagaNegara

8. Gubernur dan Bupati /Walikota


7/34

Pokok Ins

Kepada

Menyelesaiakan RUP Tahun Anggaran berikutnya sebelu

Tahun Anggaran berjalan

Menyelesaikan proses PBJP paling lambat akhir bulan

Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa ko

penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun

Melaksanakan seluruh PBJP melalui Sistem Pengadaan Sec

(e-procurement)

Mendorong pelaksanaan PBJP di masing-masing Kemente

Pemerintah Daerah secara terkonsolidasi.


8/34

Pokok Instruks

Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka

tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.

Kepala Daerah untuk bersinergi secara aktif dengan

mempercepat penetapan APBD, sesuai tenggat waktu yang dit

peraturan perundang-undangan

Kepala Daerah mengevaluasi semua peraturan di daerah myang menghambat percepatan pelaksanaan PBJP, te

mengatur tambahan persyaratan selain yang diatur dal

perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerint


9/34

Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-pro

penerapan e-purchasing yang berbasis e-catalogue

Memberikan pendampingan dalam penyusunan RUP kepada

Lembaga/ Pemerintah Daerah.


10/34

Ment

Menyempurnakan mekanisme pembayaran atas pekerjaan ha

Barang/Jasa Pemerintah

Memberikan informasi kepada LKPP atas nilai impor dan beb

dari barang-barang impor tertentu sebagai bahan e-catalogue


11/34

Monitoring

Menteri PPN/Kepala Bappenas melaksanakan monitoring dan

realisasi PBJP pada masing-masing Kementerian/Lembaga

Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugas dan ke

melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah

pelaksanaan PBJP pada masing-masing Pemerintah Daerah


12/34

Perpres No.Perubahan ke-

Perpres 54

memanfaatkan SPSE v.


13/34

POKOK-POKOK

PERUBAHAN IV PERPRES

1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan RU

2. Pelaksanaan pengadaan mendahului RUP

3. Perubahan pengaturan E-Tendering

4. Perubahan pengaturan E-Purchasing

5. Perubahan Lain dalam rangka mendukung pe

pelaksanaan pengadaan.


14/34

Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-P

E-Procurement

E-Tendering

E-Lelang E-Seleksi

E-Purcha

Katalog E

* Pasal 106 ayat


15/34

1. Pengumuman Rencana Umum Peng

a. Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan se

disetujui oleh DPR untuk pengadaan barang/jasa yang dibiaAPBN.

b. Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan set

tentang APBD disetujui bersama oleh Kepala Daerah da

dibiayai dari dana APBD.


16/34

a. Pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dimulai se

diumumkan, untuk:

1) pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu

dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa y

2) pekerjaan kompleks; dan/atau

3) pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun a

tidak boleh berhenti.

2. Pelaksanaan Pengadaan men


17/34

b. Apabila pengadaan dimulai sebelum RUP namuntidak ditetapkan atau Alokasi Anggaran tidak m

proses pemilihan dilanjutkan ke tahap penan

kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA at

pemilihan dibatalkan.

2. Pelaksanaan Pengadaan me


18/34

3. Perubahan Pengaturan

a. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan:

1) tidak diperlukan Jaminan Penawaran; 2) tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;

3) apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta,

penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan

harga/biaya;

4) tidak diperlukan sanggahan banding;

b. Untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:

1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Ja

Konsultansi;

2) Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualfikas


19/34

E-Tendering Cepat dapat dilakukan untuk pengadaan dengan:

a. pekerjaan dengan spesifikasi/metode teknis yang dapat dista

tidak perlu dikompetisikan;

b. metode kerja sederhana/dapat ditentukan; dan/atau

c. barang/jasa yang informasi spesifikasi dan harga sudah tersedi

E-Tendering dapat dipercepat dengan E-Tendering Cepat

3. Perubahan Pengaturan


20/34

3. Perubahan Pengaturan E

a. Dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasab. Data bersumber dari input data yang dilakukan oleh Penyedia, Pok

Pengadaan, PPK, LKPP atau hasil penarikan data dari SPSE atau S

terkoneksi dengan SPSE.

c. Dengan pemanfaatan SIKaP dapat hanya memasukan penawara

Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, a

teknis.

d. Dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/diadakan.

e. Teknis pelaksanaan sama dengan E-Tendering namun tidak memerlu

dan sanggahan banding.

f. Waktu proses E-Tendering dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari k

E-Tendering Cepat


21/34

Contoh Pengadaan dengan

E Tend

Barang

• Pengadaan Komputer/ Laptop

• Pengadaan AC

Pekerjaan Kons

• Pembangunan Sekol

Dasar/Puskesmas dl

Jasa Konsultansi

• Konsultan perorangan

Jasa Lainn

• Jasa EO (misal: ditennama hotelnya, jeniskendaraanya dll)

E-Tendering Cepat


22/34

1• Pengumuman

2

• Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan

3• Pemberian Penjelasan

4• Upload Dokumen Penawaran

5• Evaluasi Administrasi

6• Evaluasi Teknis

7• Evaluasi Harga

8•

Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi

9• Penetapan Pemenang

10• Pengumuman Pemenang

11• Sanggahan

12• Sanggahan Banding

13

• SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

1• Undangan

2• Upload Penawaran Ha

3• Evaluasi Harga Otoma

4• Pengumuman Pemena

5•

Verifikasi IKaP

6• SPPBJ dan Penandata

*Wakt

*Waktu proses: minimal 12 hari

E-Tendering Cepat dE-Tendering

Perbandingan Proses E Tendering


23/34

4. Perubahan pengaturan

E

a. Memperbanyak jumlah dan varian barang/jasa dalam

b. Hubungan LKPP dengan Penyedia tidak hanyaKontrak Payung namun dimungkinkan melalui mekan

(misalkan Syarat & Ketentuan, dll)

c. K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap ba

dalam Katalog Elektronik sesuai dengan kebutuhan

d. E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/

pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Ins

5 P


24/34

5. Peru

Persyaratan Penyedia terkait perpajakan cukup memiliktelah memenuhi kewajiban perpajakan tahun ter

Tahunan).

a. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

5 P


25/34

5. Peru

Tambahan bukti perjanjian dapat berupa Surat Pesanauntuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing da

secara online.

b. Bukti Perjanjian

5 P


26/34

5. Peru

c. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk Pengadaan:1) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilak

dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan La

Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;

2) Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia suda

oleh Pengguna; atau3) Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purcha

5 Peru


27/34

5. Peru

d. Perbaikan kriteria Keadaan Kahar sehingga tidak bersifat limit

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang d

Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa anta

tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sos

kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan mebersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

5 Peru


28/34

5. Peru

e. Perbaikan Pengaturan Pembayaran

1) Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan senilai prestasi kerja dengan pengecualian untuk:

a) pemberian Uang Muka dengan pemberian jaminan uang muka

b) Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pemba

dahulu sebelum Barang/Jasa diterima (dengan ketentuan lebih

tata cara pembayaran dan bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keu

Contoh: sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum

2) Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerja

terpasang dengan pengecualian untuk pembayaran peralatan d

yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahter

belum terpasang (Material on Sit e)

5 Peru


29/34

5. Peru

1) Pemberian kesempatan s.d. 50 hari kalender dapat

tahun anggaran.

2) Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia

melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan addendum

sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnpekerjaan yang akan diselesaikan

f. Pemberian Kesempatan 50 hari


30/34

5. Peru

Terhadap pemutusan kontrak secara sepihak oleh

dilakukan Penunjukan Langsung kepada Pemenang

pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Lain ya

dan memenuhi syarat.

g. Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak

5 Peru


31/34

5. Peru

a. Pimpinan KLDI wajib memberikan Pelayanan HukumPengadaan (PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/P

Bendahara/APIP) dalam menghadapi permasalahan h

lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persai

pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidik

h. Pelayanan Hukum

5. Peru


32/34

5. Peru

a. Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan

Barang/Jasa Pemerintah

b. Pengadaan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali

pedoman LKPP.

i. Kosolidasi Pengadaan dan Pengadaan Desa


33/34

Diperintahkan oleh Presiden untuk mengkaji secara me

Perpres 54/2010 yang ditargetkan selesai April 201

diberlakukan pada APBN-P/APBD-P 2015 atau APB

Masukan Atas Revisi Perpres 54/2010 dapat disampaika

Kepala LKPP

c.q. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Ke

SME Tower Lantai 8Jln. Jend. Gatot Subroto Kav.94

Jakarta 12780

Faksimili (021) 7991252

Group: [email protected]

REVISI MENYELURUH PERPRE


34/34

paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres 1 tahun 2015.pdf

Documents