paparan menteri dalam negeri -...

Samarinda, 4 April 2016

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PAPARAN

MENTERI DALAM NEGERI

“PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH”


UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004

PP PP PP

UU 23/2014Tentang Pemerintahan Daerah

PERMENDAGRI 13/06

misal: SAP, dstnyaPP 58/2005

(Omnibus Regulation)

PERMENDAGRI 59/07PP 41/07

PP 38/07

PERMENDAGRI 21/11

PERMENDAGRI 32/11 & 39/12

PERMENDAGRI 64/13PP 71/10

PP 24/05

PP 2/12

LANDASAN KEBIJAKAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

UU 32/2004

PP


1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

2. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) danmemperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) padalevel penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MoneyFollowsFuction

UU 23/2014 PemerintahanDaerah

HAK

KEWAJIBAN

KELOLA

&

IMPLEMENTA

SI

Masyarakat1. Kesejahteraan

Rakyat2. Demokratisasi3. Otonomi4. Efisiensi &

Efektivitas Sumber daya

5. Pemberdayaan masyarakat

RKPD

• Pendapatan

• Belanja• Pembi

ayaan

PP 58

Pe

ng

elo

laa

n K

eu

da

Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll

Urusan• Wajib• Pilihan

TUJUAN DAN DISAIN UTAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN KEBIJAKAN DAERAH



(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas

beban APBN.

(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di DaerahPasal 282 UU 23/2014

Prinsip ”Money Follows Function”

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

A P B N A P B D

didanai dari didanai dari

Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkanpembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

U R U S A N P E M E R I N TA H A N

(Berdasarkan Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 )

ABSOLUT

1. POLITIK LUAR

2. NEGERI

3. PERTAHANAN

4. KEAMANAN

5. YUSTISI

6. MONETER & FISKAL

NASIONAL

7. AGAMA

(Pasal 9)

PILIHAN(Pasal 12 Ayat 3)

WAJIB

Dibagi

berdasarkan

kriteria

Eksternalitas,

Akuntabilitas

dan Efisiensi

NON YAN

DASAR (Pasal12 Ayat 2)

S P M

1. Dilaksanakan sendiri

2. Dilimpahkan Wew. Kpd

Ins Vert di Drh

Atau Gub sbg Wkl

Pem Pus Berd Asas

Dekon

DESENTRALISASI

KONKUREN PEMERINTAHAN UMUM

(Pasal 25)

YAN DASAR

(Pasal 12 Ayat 1 )

9. perhubungan; 10.komunikasi dan

informatika;11.koperasi, usaha

kecil, dan menengah;

12.penanaman modal;13.kepemudaan dan

olah raga;14.statistik;15.persandian;16.kebudayaan;17.perpustakaan; dan 18.kearsipan.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

PILIHAN

1. kelautan danperikanan;

2. pariwisata;3. pertanian;4. kehutanan;5. energi dan

sumberdayamineral;

6. perdagangan; 7. perindustrian;

dan8. transmigrasi

1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum &

penataan ruang;4. perumahan rakyat &

kawasan pemukiman;

5. ketentraman &ketertiban umumserta perlindunganmasyarakat;

6. sosial.

WAJIB

Tidak berkaitan dengan pelayanan dasarBerkaitan dengan pelayanan

dasar

1. tenaga kerja;2. pemberdayaan

perempuan danpelindungan anak;

3. pangan;4. pertanahan;5. lingkungan hidup;6. administrasi

kependudukan danpencatatan sipil;

7. pemberdayaanmasyarakat dan desa;

8. pengendalianpenduduk dankeluarga berencana;


(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan

Urusan Pemerintahan.

(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 283 UU 23/2014

PERAN PEMDA DAN DPRD

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pembentukan

Perda

DPRD

Anggaran

Pengawasan

PEMDA

Perencanaan

Pelaksanaan

Penatausahaan

Pelaporan

P-jawaban

APBD

Pengawasan

MEKANISME PENGANGGARAN DALAM KONTEKS TUGASDAN WEWENANG

Pasal 101 ayat (1) huruf b danPasal 154 ayat (1) huruf b UUNo. 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, tugas danwewenang DPRD adalah“membahas dan memberikanpersetujuan rancangan PerdaProvinsi/Kab/Kota tentangAPBD Provinsi/Kab/Kota yangdiajukanGubernur/Bupati/Walikota”

Pasal 65 ayat (1) huruf d UU No. 23Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, tugas KDH adalah“menyusun dan mengajukanrancangan Perda tentang APBD,rancangan Perda tentang perubahanAPBD dan rancangan Perda tentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD kepada DPRD untuk dibahasbersama”

DPRDKEPALA DAERAH

FUNGSI

ANGGARAN

pembahasan untuk persetujuan bersamaterhadap rancangan Perda Provinsi /Kab/Kotatentang APBD yang diajukan olehGubernur/Bupati/Walikota

1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Walikotaberdasarkan RKPD;

2. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang APBDProvinsi/Kab/Kota ;

3. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBDProvinsi/Kab/Kota; dan

4. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentangPertanggungjawaban APBD Provinsi/Kab/Kota .

Pasal 99 dan Pasal 152 UU 23/2014

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai

penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai

dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD

dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6

(enam) bulan.

Rancangan Perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan

berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan

bersama.

Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, kepala daerah

menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan

dokumen pelaksanaan anggaran.

PASAL 311-313 UU 23/2014

Pasal 312 UU 23/214:

Ayat (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perdatentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahunanggaran setiap tahun.

Ayat (2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancanganPerda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahunsebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidakdibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Ayat (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakankepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkanoleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBDkepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Lanjutan….

Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambilpersetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Harisejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD olehkepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun danmenetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesarangka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayaikeperluan setiap bulan.

Rancangan Perkada dapat ditetapkan setelah memperolehpengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan olehgubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerahkabupaten/kota.

Lanjutan….

Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupunbarang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;

Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkansecara bruto;

Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dptdicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanyakepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup danharus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

PRINSIP PENGANGGARAN

Menerapkan Prinsip Efisiensi, Efektifitas,

Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi;

Keterpaduan dan Sinkronisasi Antar Kegiatan;

Disesuaikan dengan TUPOKSI SKPD dan Urusan

yang menjadi Kewenangan Daerah;

Taati Jadwal sesuai dengan Tahapan Penyusunan

APBD.


STRATEGI PENYUSUNAN APBD

Jadwal Penyusunan & Penetapan RAPBD


NO URAIAN WAKTU KET

1. Penyusunan RKPD Awal Bulan Mei

2. Penyampaian KUA dan PPAS oleh TAPD kpdKDH

Minggu I Bulan Juni 1 Minggu

3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH kpdDPRD

Awal Minggu ke-2 (dua) Bulan Juni 6 Minggu

4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD Akhir Bulan Juli

5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Awal Bulan Agustus 1 Minggu

6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Agustus s/d September 7 Minggu

7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama Bulan Oktober

8 Minggu8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH) Paling lama 1 (satu) Bulan sebelum TA

yang bersangkutan (tgl 30 Nopember)

9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)

10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttgPenjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi

Akhir Desember (31 Desember)

TerimaKasih


paparan menteri dalam negeri -...

Documents