ROADSHOW

MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SELURUH PEMANGKU

KEPENTINGAN BERSINERGI

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

DAN DAERAH

“Lakukan percepatan penyerapan anggaran!..““Tim bantu fasilitasi dan koordinasi!..”

“Perbaiki pola realisasi anggaran belanja!..”

TEPPA dibentuk Presiden saat penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara, untuk mendorong realisasi belanja K/L dan Daerah yang terus menurun ...

... ada pada Presiden yang diberi mandat langsung oleh masyarakat selaku Kepala Pemerintahan, pelaksanaannya dikuasakan kepada ...

Menteri Keuangan, selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1

2

3

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan UU 17/2003 Pasal 6 ...

3

4

Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah butuh partisipasi dan sinergi antar pemangku kepentingan ...

1. UU 17/2013 tentang keuangan negara

2. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. PP 8/2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8/2008

Dasar Hukumnya antara lain: Pemangku kepentingan

1. Para Kepala SKPD;2. Anggota DPRD3. Polres Kab/Kota4. Kejaksanaan5. Akademisi6. Perwakilan

pemerintahan desa/lurah7. Organisasi

kemasyarakatan/kepemudaan

8. Asosisasi profesi/Pengusaha

9. LSM Lokal10. Kelompok Masyarakat11. Keterwakilan

Perempuan

Pemerintah pusat/daerah

DPR/DPRD

Masyarakat/pemangku kepentingan

5

Siklus pengelolaan anggaran belanja ...

Perencanaan Pelaksanaan

Pemerintah

Pengawasan

Satuan pengawasan

Masyarakat

Laporan pertanggung jawaban ke DPR/D

melalui LK Audit BPK

Masyarakat

Periode 20th Periode 5 Tahun Periode 1 Tahun

6

Dibahas lewat Musrenbang

RPJPN/D RPJMN/D RKPN/D

Bappeda mengkoordinir penyusunan rancangan RKPD menggunakan Renja SKPD

Rumusan akhir oleh Bappeda

Pergub/Perbup/Perwali

Publikasi peraturan RKPD

Partisipasi masyarakat dan sinergi dengan pemangku kepentingan dimulai sejak tahap PERENCANAAN ANGGARAN ...

Contoh siklus Proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai Permendagri 54/2010 ... (1/3)

Musrenbang Kelurahan/Desa

Long ListUsulan RW

Input Sistem

MusyawarahShortList Prioritas

Validasi usulankriteria

Musrenbang Kecamatan

Akses Database

Musyawarah ShortList Prioritas

Validasi usulan

kriteria

Panitia Kecamatan

7

SKPD

Akses Database

Prioritas Program/ Kegiatan

Draf Rencana Kerja SKPD

Masing-Masing SKPD

Review Renstra SKPD

Forum SKPD

Akses Database

Panitia Forum SKPD

Draf Rencana Kerja SKPD

Musyawarah

Usulan Hasil Musrenbang Kec

Validasi usulan

8

Contoh siklus Proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai Permendagri 54/2010 ... (2/3)

Musrenbang Kota/Kabupaten

Akses Database

Panitia Forum Musrenbang Kota/Kab

Draf RKPD

Hasil Forum SKPD

Penandatanganan BA

Hasil Musrenbang

RKPD

Proses Pasca

MusrenbangValidasi Akhir

KUA - PPAS

Akses Database

Proses Penganggaran

9

Contoh siklus Proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai Permendagri 54/2010 ... (3/3)

10

Dalam pelaksanaan anggaran belanja, masyarakat dan pemangku kepentingan perlu dijamin mendapat informasi minimal

- Paket strategis/non strategis

- Lelang Umum- Pemilihan

langsung- Penunjukan

Langsung- Swakelola- Kontes/Kompet

isi

Nama, Lokasi, nilai paket dan jenis PBJ

- Nama Kegiatan/Proyek

- Nomor Kontrak- Waktu

Pelaksanaan- Nama Rekanan- Nilai Kegiatan- Lokasi Kegiatan- SKPD

Pelaksana

BAST, PHO, FHO

RUP PBJ Paket Kegiatan Serah Terima

Publikasi

Kondisi pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah ...

Fakta

Sejak tahun 2009 anggaran naik,

realisasi cenderung turun.

Keluhan/Isu

Takut mengeksekusi

anggaran.

Penetapan APBD yang berlaru-larut.

Terdapat perubahan usulan

anggaran hasil musrenbang yang

signifikan saat pembahasan.

Defisit anggaran.

pembangunanan/pelayanan ke masyarakat

macet !!

Partisipasi radikal:

(intimidasi/teror/Provokasi.

12

Usulan Solusi: keseimbangan, sinergi dan kebijaksanaan ...

Dibutuhkan keseimbangan, sinergi dan kebijaksanaan para pemangku kepentingan dalam menggunakan kewenangannya sesuai perundangan dan peraturan ...

Legislatif

Eksekutif

Judikatif

13

PA

RT

ISIP

AS

I

Aspirasi1

Akses2

Pengawasan3

Transparansi

Akuntabilitas

Solusi

Inovasi

Mendorong partisipasi masyarakat untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas ...

Contoh-contoh transparansi dalam pelaksanaan belanja ... (1/2)

14

Kota Ambon mengkomunikasikan APBD melalui infografis sederhana, memudahkan masyarakat memahaminya ... info termasuk alokasi penghasilan pegawai dan anggota DPRD ...

15

Pemda DKI Jakarta mengumumkan kepada publik ruas-ruas jalan yang rusak dan rencana skala prioritas perbaikan yang telah dianggarkan pada APBD.

Contoh-contoh transparansi dalam pelaksanaan belanja ... (2/2)

Lubuk Pakam-Sumut “6 Juta M2 Lahan Masyarakat Dibebaskan Tanpa Ganti

Rugi”

Contoh solusi pelaksanaan pembangunan melalui partisipasi masyarakat ... cerita dari Lubuk Pakam

17

Mengedepankan partisipasi masyarakat yang positif dan hubungannya dengan pemerintah ...

PE

ME

RI N

TAH

MA

SY

AR

AK

AT

Memberi masukan tentang:

1. Kebutuhan2. Permasalahan

3. Tanggapan dan dampak kebijakan

Terkait kebijakan publik, melakukan:

1. Evaluasi 2. Meningkatkan kualitas

3. Tepat sasaran4. Sesuai kebutuhan

Partisipasi bukan sekedar kehadiran masyarakat atau perwakilan di dalam kegiatan seremoni ... perlu ada perubahan pola!

Tingkatan partisipasi* :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

“minim partisipasi, sekedar justifikasi agar masyarakat mengiyakan, pemerintah buat terapi agar masyarakat tidak marah, pemberitahuan sekedar sosialisasi, dalam konsultasi aspirasi masyarakat didengar tapi saran tidak diterima”

18

“Keterlibatan dan pengaruh masyarakat secara langsung, masyarakat mempunyai kesempatan dalam mempengaruhi dan mewarnai keputusan yang diambil. Adanya instrumen mengukur dampak dari sebuah kebijakan/kegiatan”

* Berdasarkan konsep Ladder of Citizen Participation (Arnstein, 1969)

19

‘Audit’ sosial ... membandingkan informasi pembangunan dengan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan ...

Partisipasi masyarakat menjadi sumber umpan balik atas implementasi kebijakan di lapangan ...

“Selamat HUT PGRI! Semoga semakin dewasa seiring usia berdirinya. Namun sayang di Kabupaten Malang, masih banyak oknum yang merusak pendidikan. Buktinya Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang menjadi hak guru dibuat amburadul. Diberi uang pelicin, baru dicairkan...”

(23/11) 628133477xxxx

Dana Sertifikasi Kutai Barat April-Oktober Belum Dibayarkan

(29/10) 628134635xxxx

Kekurangan Tunjangan Sertifikasi Guru di Lampung Selatan

(14/6) 628136912xxxx

Banjar

Samarinda

Sumedang

Cilacap

Jambi

(13/12) Kunjungan Lapangan

(18/12)

Rapat Koordinasi dengan Kemendikbud; Surat untuk Mendikbud, Menkeu dan Mendagri.

20

LAPOR! di Jakarta jadi contoh partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan ... (1/2)

21

081315766XXXX – 18 Februari

Jl Gunung Sahari rusak dan bolong-bolong Mohon diperbaiki

Pemprov DKI Jakarta disposisi ke Dinas PU

Dinas PU - 19 Februari

Informasi diterima dan ditindaklanjut

Dinas PU – 27 Februari

Sudah dilakukan perbaikan jalan rusak di Gunung Sahari dengan gambar terlampir

081315766XXXX – 27 Februari

Iya Pak.. Sudah diperbaiki. Terima kasih banyak

SMS1708

“Jembatan di Kabupaten Aceh Singkil sudah roboh semenjak gempa Nias tahun 2006 dan tidak pernah diperbaiki”

085277227xxx

12 September 2011Pengaduan diterima1

18 September 2011Laporan diteruskan dan diverifikasi oleh Pemkab Aceh Singkil2

10 Des 2011 Penanggaran dan perbaikan pada tahun berikutnya

3

LAPOR! di Aceh jadi contoh partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan...(2/2)

23

Mekanisme partisipasi dan peran masing-masing pemangku kepentingan ...

Penerbitan instrumen hukum terkait partisipasi masyarakat

Masyarakat berhimpun dalam suatu wadah(desa, lurah, dll)

Pemerintah menyediakan kanal saluran aspirasi

Masyarakat menyalurkan aspirasi lewat kanal resmi tersebut

Forum FGD pemerintah, legislatif dan masyarakat

Advokasi dan studi politik anggaran

me

kan

ism

e Pemerintah/legislatif(Birokrasi dan Politik)

Masyarakat

Pemerintah/legislatif/Masyarakat

Legislatif/LSM

Evaluasi kinerja: Gubernur DKI Jakarta mengharuskan SKPD menindaklanjuti aspirasi rakyat …

VOX POPULIVOX DEI

24

“Partisipasi Masyarakat yang aktif dan efektif dalam pembangunan merupakan syarat mutlak bagi

negara demokratis dan pelaksanaannya menjadi

tanggungjawab semua pihak baik secara sosial budaya, politik dan

birokrasi”

25

Kepemimpinan, Komitmen, Kepedulian

ROADSHOW

MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SELURUH PEMANGKU

KEPENTINGAN BERSINERGI

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

DAN DAERAH