pengarahan - bappeda.babelprov.go.idbappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/data/paparan...

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Bangka Tengah, 7 April 2017

Disampaikan oleh:MENTERIDALAMNEGERI

TJAHJO KUMOLO

PENGARAHANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



1


2


PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

(Pasal 258 & Pasal 259)

TARGET

PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,

2. Kesempatan kerja,

3. Lapangan berusaha,

4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik

5. Daya saing Daerah.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sinkronisasi dan harmonisasi

koordinasi

teknis, Dikoordinasikan oleh

MDN dengan Menteri Bidang

Perencanaan

K/L PROVINSI

TARGET

PEMBANGUNAN PROVINSI

Koordinasi teknis

pembangunan dilaksanakan

oleh GUBERNUR sebagai wakil

Pemerintah Pusat

PROV KAB/KOTA

3


Tema RKPD Tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018Peningkatan Kualitas SDM Menuju Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agri Bahari dan Berdaya Saing

4


PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NASIONALPROVINSI KEP. BANGKA

BELITUNG

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Perumahan dan Permukiman;

4. Pengembangan Dunia Usaha

dan Pariwisata;

5. Ketahanan Energi;

6. Ketahanan Pangan;

7. Penanggulanan Kemiskinan;

8. Infrastruktur, Konektivitas dan

Kemaritiman;

9. Pembangunan Wilayah;

10. Politik, Hukum, Pertahanan

dan Keamanan.

1. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja;

2. Penurunan Tingkat Pengangguran;

3. Peningkatan Produksi produk potensi ekonomi lokal;

4. Peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi;

5. Peningkatan produksi sektor pertanian;

6. Pengembangan daya tarik dan pembangunan destinasi wisata;

7. Peningkatan pelayanan pendidikan;

8. Peningkatan pelayanan kesehatan;

9. Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembuatan

Kebijakan;

10. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi;

11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan

bersih;

12. Peningkatan Rasio Belanja Publik Terhadap Belanja

Aparatur;

13. Penurunan Disparitas Pembangunan antar wilayah;

14. Penurunan Disparitas Pembangunan antar masyarakat;

15. Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana;

16. Peningkatan Kualitas Lingkungan. 5


NO PROVINSIPERTUMBUHAN

EKONOMIKEMISKINAN PENGANGGURAN

1. ACEH 6,98 15,86 7,5

2. SUMATERA UTARA 6,45 9,18 5,3

3. SUMATERA BARAT 6,86 6,03 5,4

4. RIAU 5,03 7,40 3,3

5. KEPULAUAN RIAU 7,5 5,26 4,3

6. JAMBI 6,66 7,57 2,7

7 SUMATERA SELATAN 6,72 12,81 4,9

8KEP. BANGKA BELITUNG 6,26 4,42 2,9

9 BENGKULU 6,38 16,75 3,0

10 LAMPUNG 6,55 12,84 4,4

SASARAN MAKRO DALAM RPJMN 2015-2019

Sumber : Perhitungan Sementara Deputi Pengembangan Regional

Dalam Melaksanakan

Pembangunan Provinsi

KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG perlu

dipedomani beberapa

Sasaran Makro dalam

RPJMN, antara lain :

NASIONAL

PERTUMBUHAN

EKONOMIKEMISKINAN PENGANGGURAN

6,1% 9-10,5% 5,3-5,5%

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2018 Bappenas

6

KEMENTERIAN DALAM NEGERI46

,95% 70

,94%

55,7

4%

49

,11

%

47,0

2%

46,4

6%

43,9

8%

61,3

2%

53,5

3%

58,4

0%

42

,64% 76

,06%

59,0

4%

71,5

2%

49,4

3%

66,7

9%

61,4

8%

46,3

3%

47,6

6%

52,3

6%

41,8

3%

37,9

0%

52,1

3%

47,5

5%

48,8

2%

62

,66%

55,0

7%

70,6

2%

54,4

5%

62,5

8%

44,7

1%

35,5

2%

55,9

6%

50,8

1%

53,0

5% 29,0

6%

44,2

6%

50,8

9%

52,9

8%

53,5

4%

56,0

2%

38,6

8%

46,4

7%

41,6

0%

57,3

6% 23

,94%

40,9

6%

28,4

8%

50,5

7%

33,2

1%

38

,52%

53,6

7%

52,3

4%

47

,64%

58,1

7%

62,1

0%

47,8

7%

52,4

5%

51,1

8%

37,3

4%

44,9

3%

29,3

8%

45,5

5%

37,4

2%

55,2

9%

64,4

8%

44,0

4%

49,1

9%

AC

EH

SU

MA

TE

RA

UT

AR

A

SU

MA

TE

RA

BA

RA

T

RIA

U

KE

PU

LA

UA

N R

IAU

JAM

BI

BE

NG

KU

LU

SU

MA

TE

RA

SE

LA

TA

N

BA

NG

KA

BE

LIT

UN

G

LA

MP

UN

G

DK

I JA

KA

RT

A

JAW

A B

AR

AT

BA

NT

EN

JAW

A T

EN

GA

H

D.I

.YO

GY

AK

AR

TA

JAW

A T

IMU

R

KA

LIM

AN

TA

N B

AR

AT

KA

LIM

AN

TA

N T

EN

GA

H

KA

LIM

AN

TA

N S

EL

AT

AN

KA

LIM

AN

TA

N T

IMU

R

KA

LIM

AN

TA

N U

TA

RA

SU

LA

WE

SI

BA

RA

T

SU

LA

WE

SI

UT

AR

A

GO

RO

NT

AL

O

SU

LA

WE

SI

TE

NG

AH

SU

LA

WE

SI

SE

LA

TA

N

SU

LA

WE

SI

TE

NG

GA

RA

BA

LI

NU

SA

TE

NG

GA

RA

BA

RA

T

NU

SA

TE

NG

GA

RA

TIM

UR

MA

LU

KU

MA

LU

KU

UT

AR

A

PA

PU

A

PA

PU

A B

AR

AT

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

KEP

. BA

NG

KA

BEL

ITU

NG

PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2016

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 20167


Status Dokumen Perencanaan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dilakukanevaluasi di Kementerian Dalam Negeri adanyaperubahan mendasar terhadap RPJPD 2005 - 2025

Masa jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir, perludilakukan penyiapan penyusunan dokumen RPJMD (2017 –2022)RPJMD dalam tahap transisi

8


FAKTOR PENTING DALAM

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DOKUMENRENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

KETERSEDIAANDATA

ISU STRATEGISDAERAH

(KONDISI, MASALAH, DAN POTENSIDAERAH)

ISUSTRATEGISNASIONAL

ISUGLOBAL (SDG’s)

KEMAMPUANKEUANGAN

DAERAH

DUKUNGANREGULASI

1

2

3

4

5

6

9

Pengintegrasian SPM dilakukan pada waktu penyusunan Rancangan Awal RKPD sebagai

input dalam evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan serta penyusunan rencana program dan kegiatan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL


10


PRIORITAS NASIONAL

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DALAM RANCANGAN RKP 2018

1. PEMBANGUNAN WILAYAH

1. Pembangunan Pengaman Pantai Penyak (Bangka Tengah)

2. Pengembangan Bandara Udara Hanandjoeddin

3. Pembangunan Waduk Gunung Tajam (400 liter/detik)

4. Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK

Tanjung Kalayang

5. Rekonstruksi struktur jalan Tanjung Pandan – Sp. Empat Sijuk

2. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanganan Anak Tidak Sekolah

11


SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

FORUM

MUSRENBANG

PROVINSI TAHUN 2018

keserasian, efektifitas dan

efisiensi pemanfaatan sumber

pendanaan

PENYELARASAN

PROGRAM & KEGIATAN

kewenangan

pemerintah pusat

pembangunan

daerah

FORUM

MUSRENBANGNAS

RKP 2018RAKORTEKPUSAT

RAKORTEKPROVINSI

12


Total Usulan dalam Kortek

Total Usulan di Kepulauan Bangka

Belitung

Usulan Kepulauan Bangka Belitung

menurut urusan pemerintahan

Usulan Kepulauan Bangka Belitung

menurut Kabupaten/Kota

13


TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK1

TelahdibahasdalamKortek

Usulandaerah

yang lolosverifikasiBappedaKab/kota

UsulanDaerah

yang Lolos

Verifikasibappeda

Prov

TOTAL 95.698 USULAN

TOTAL 77.364 USULAN

TOTAL 51.639 USULAN

TOTAL 13.658 USULAN

TOTAL 600 USULAN

14


TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK UNTUK KEPULAUAN BANGKA BELITUNG2

383 357 347

97 120 160

0100200300400500

Usulan Terkait Kewenangan

Pusat


Provinsi


Kab/Kota

TOTAL USULAN DAERAH DI KEP. BANGKA

BELITUNG

Verifikasi Prov Verifikasi Bangda

PROYEK K/L DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2

1Peningkatan Jalan Kawasan Padang Mulia

1. Pengembangan dan Peningkatan PerluasanKesempatan Kerja (Tenaga Kerja MudaMandiri)

2. Pengembangan dan Peningkatan PerluasanKesempatan Kerja (Padat Karya Produktif)

3. Pengembangan dan Peningkatan PerluasanKesempatan Kerja (Teknologi Tepat Guna)

4. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur Pedesaan)

15

TOTAL USULAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN3

5

1

15

6

2

19

3

1

2

5

8

57

1

6

1

1

1

3

2

1

2

6

1

9

13

1

12

13

13

3

1

14

50

0 10 20 30 40 50 60

Penunjang pusat

Kehutanan

Pariwisata

Perdagangan

Perindustian

pertanian

kebudayaan

KUKM

LH

PMD

Penanaman Modal

Tenaga Kerja

Kesehatan

USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN

Kab/Kota Provinsi Pusat DATA HASIL VERIFIKASI PROVINSI


16

4964

171 7 9

5830

13 4 1 1

285

12 4 6

107

24 13 9 14 225 25

10 4 1 50

50

100

150

200

250

300

USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN (LANJUTAN)

Pusat Provinsi Kab/Kota

DATA HASIL VERIFIKASI PROVINSI

TOTAL USULAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN4


17


1. Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.

2. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.

3. Pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.

1. Berkaitan dengan direktif presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang

kondusif serta dalam rangka pengawasan, terdapat 3.032 Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah

dibatalkan. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut revisi terhadap perda

yang dibatalkan baik revisi terbatas maupun keseluruhan.

2. Berkaitan dengan telah penataan perangkat daerah perlu ditindak lanjuti dengan pengisian jabatan

pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi, agar kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik.

OTONOMI DAERAH

1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Perubahan kelembagaan Kesbangpol di daerah

POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

PEMERINTAHAN DESA

Belum berjalannya secara optimal pelayanan Admindukcapil, maka Kemendagri akan

menganggarkan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk 2018 sebesar Rp. 825 Milyar.

ADMINDUKCAPIL

ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI

18


1. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor: 050/4963/sj

Nomor: 0430/m.ppn/12/2016 Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia

tentang petunjuk pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka

menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional

2015-2019;

3. Belum optimalnya pencapaian target pembangunan nasional, Kemendagri

telah melakukan Rakortek Pembangunan Tahun 2017 (Regional I Batam-

Regional II Makassar)

4. Hasil Rakortek agar dijadikan bahan pembahasan prioritas pada Musrenbang

Provinsi dan Musrenbang Nasional.

DITJEN BANGDA

ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI

19


1. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan

daerah akan mengawal hasil kesepakatan

Musrenbang RKPD Provinsi untuk

penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta

penyempurnaan RKP Tahun 2018 melalui

Musrenbangnas.

2. Kementerian Dalam Negeri melihat

kesesuaian antar dokumen perencanaan

pusat dan daerah (RKPD dengan RPJMD dan

RKP).

3. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi

APBD dalam rangka konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran.

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REKOMENDASI

UNTUK PEMERINTAH DAERAH

1. Hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk

penyempurnaan rancangan RKPD

menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;

2. RKPD sebagai landasan penyusunan

KUA-PPAS dalam rangka penyusunan

RAPBD Tahun 2018;

PENUTUP

20


TERIMA KASIH

21

pengarahan - bappeda.babelprov.go.idbappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/data/paparan...

Documents