panduan pengawasan dana desa

6
PENGAWASAN Pedoman Dana Desa Jl. Intan No. 81 Cilandak Barat - Jakarta Selatan - 12430 Indonesia Telp. +62 21 7591 5498, +62 21 7591 5546 | Fax. +62 21 751 2503 [email protected]| @infopattiro

Upload: pattiro

Post on 21-Jul-2016

265 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Dana Desa, sebagai bagian dari implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, akan mulai dicairkan pada minggu ketiga di bulan April 2015. Namun, tahukah Anda apa itu dana desa serta bagaimana proses pencairannya? Dan, seperti apakah kerangka pengawasan dana desa yang bisa diterapkan? Dapatkan informasinya lebih lengkap melalui leaflet terbitan PATTIRO ini.

TRANSCRIPT

Page 1: Panduan Pengawasan Dana Desa

PENGAWASANPedoman

Dana Desa

Jl. Intan No. 81 Cilandak Barat - Jakarta Selatan - 12430 Indonesia Telp. +62 21 7591 5498, +62 21 7591 5546 | Fax. +62 21 751 2503 [email protected]| @infopattiro

Page 2: Panduan Pengawasan Dana Desa

Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan selan-jutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara:

APBD Kab/Kota telah ditetapkan

Pemerintah Pusatmenyalurkan Dana Desa

ke Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota menyalurkan

Dana Desa ke Pemerintah Desa

Penyaluran dilaku-kan dengan pemin-dah bukuan dari RKUN ke RKUD

Dilakukan secara bertahap:Tahap I : di transfer pada April

sebesar 40% (paling lambat minggu II)

Tahap II : di transfer pada Agustus sebesar 40% (paling

lambat minggu II)Tahap III : di transfer pada

November sebesar 20% (paling lambat minggu II) Syarat Penyaluran :

Perbup/Perwal tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri

Penyaluran dilaku-kan dengan pemin-dah bukuan dari RKUD ke rekening desa

Dilakukan secara bertahap:Tahap I : diterima desa paling lambat Minggu III April sebe-

sar 40% Tahap II : diterima desa paling

lambat Minggu III Agustus-sebesar 40%

Tahap III : diterima desa paling lambat Minggu III November-

sebesar 20%

Syarat Penyaluran :Setelah APB Desa ditetapkan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk mem-biayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pem-berdayaan masyarakat.

Apa itu Dana Desa? Kapan dan Bagaimana Proses Pencairannya?

Page 3: Panduan Pengawasan Dana Desa

Besaran dana setiap desa ditentukan ber-dasarkan:a. Jumlah penduduk desab. Luas wilayah desac. Angka kemiskinan desad. Tingkatkesulitangeografis.

Rumus yang digunakan untuk menghitung alokasi dana desa

setiap desa oleh kabupaten/kota:

Pagu dana desa kab/kota x (30% x persentase jumlah penduduk desa terhadap total pen-

duduk kabupaten/kota) + (20% x persentase luas wilayah desa terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota) + (50% x persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan

sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota).

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai

faktor pengali hasil perhitungan dari rumus diatas.

Ke empat komponen di atas ditentukan ber-dasarkan bobot sebagai berikut:a. 30% untuk jumlah pendudukb. 20% untuk luas wilayahc. 50% untuk angka kemiskinan.

Dana desa digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

Besaran dana desa yang diterima oleh setiap desa berbeda-beda, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.

Dana Desa digunakan untuk apa?

Berapa Besaran Dana Desa?

Page 4: Panduan Pengawasan Dana Desa

Kapan Dana Desa Harus Dilaporkan?Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota setiap semester, dengan ketentuan sebagai berikut:1. Semester I disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun berjalan.2. Semester II disampikan paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

S a n k s i

Terdapat dua jenis sanksi yang diberikan kepada Pemerintah Desa terkait peng-gunaan dana desa:

Apabila kepala desa tidak menyampai-kan laporan atau terlambat menyam-paikan laporan, maka Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran dana desa

Sanksi SILPASanksi pelaporan

ke rekening desa sampai kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa. Begitupula jika Bupati/Walikota terlambat menyampaikan laporan penyalu-ran dan konsolidasi dana desa, maka Menteri dapat menunda penyaluran dana desa ke reke ning kabupaten/kota.

Apabila hasil evaluasi dana desa yang dilakukan oleh kabupaten/kota ditemukan dana SiLPA (sisa perhitungan lebih tahun

lalu) yang tidak wajar di desa, maka Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada desa tersebut berupa pengurangan dana desa sebesar SiLPA untuk dana desa tahun berikutnya. Terjadinya SiLPA yang tidak wajar ini disebabkan oleh:a. Penggunaan dana desa tidak

sesuai dengan prioritas pemban-gunan desa, pedoman umum dan pedoman teknis kegiatan.

b. Penyimpanan dana desa dalam bentuk deposito lebih dari 2 bulan.

Page 5: Panduan Pengawasan Dana Desa

Mengapa Perlu Monitoring Dana Desa?

Cara Monitoring Dana DesaMonitoring dana desa dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pencairan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Di halaman selanjutnya adalah aksi/kegiatan yang dapat dilakukan dalam kerangka monitoring dana desa di setiap tahapan.

Hakikat anggaran adalah anggaran bersumber dari uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk APBD dan APBN untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak tahu kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerin-tah. Dana desa merupakan bagian dari anggaran rakyat yang bersumber dari APBN, oleh karena itu rakyat berhak menga-wasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan anggaran dan disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Page 6: Panduan Pengawasan Dana Desa

Tahap Perencanaan Terlibat dalam Musyawarah Desa (menentukan rencana strategis dan prioritas program/kegiatan desa untuk tahun depan)

Terlibat dalam Musrenbang Desa (memastikan rencana kegiatan desa yang akan masuk dalam APB Desa sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati di Musdes)

Juni

Januari/Pebruari

Pencairan dari Kabu-paten/Kota ke desa

Mencari tahu berapa jumlah alokasi dana desa untuk setiap desa (Peraturan Bupati/Walikota mengenai penetapan dana desa)

Melakukan penelusuran/tracking ke desa berapa jumlah dana desa yang diterima mereka. a. memastikan apakah dana desa yang diterima desa sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan Perwal/Perbup. b. apakah pencairan tepat waktu atau tidak.

MaretTahap I April

(40%)Tahap II Agustus

(40%)Tahap III November

(20%)

Tahap Pelaksanaan Melakukan penelusuran/tracking kegiatan yang didanai oleh APB Desa

a. Memastikan apakah jumlah dana kegiatan sesuai dengan ren-cana yang dianggarkan dalam APB Desa.

b. Memastikan apakah lokasi/sasaran sesuai dengan yang telah ditentukan dalam APB Desa.

Februari -

Desember

PertanggungjawabanMengecek apakah Kepala Desa telah membuat dan menyampaikan laporan realisasi dana desa tepat waktu.(Laporan semester I di bulan Juni dan semester II di bulan Januari tahun anggaran berikutnya)

Juni

Januari tahun ang-garan beri-

kutnya

kera

ngka

Mon

itor

ing

Dan

a D

esa