dalam rangka kordinasi pelaksanaan program … · dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat...
TRANSCRIPT
KORBINMAS BAHARKAM POLRI
KOMBES POL DRS RICKY F WAKANNO
TANGGAL 3 DESEMBER 2018
DI HOTEL HARIS SEMARANG - JATENG
DALAM RANGKA KORDINASI PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
KEPOLISIAN KEJAKSAAN PENGADILAN
DEMI KEADILAN TERPIDANA RUTAN
KEMBALI KE
MASY DGN
NAMA NAPI
TDK ADA
JABATAN KADES
LAPORAN
MASYARAKAT
+
OTT PRILAKU
KADES DAN
KRONINYA
PROSES PERADILAN OKNUM KADES DAN KRONINYA
TUHAN TIDAK PERNAH MENGARAHKAN KITA BERBUAT JAHAT
TAPI IMAN KITA TIDAK KUAT KARENA SETAN MAMPU MENGARAHKAN KITA
BEBERAPA KASUS KADES TERLIBAT DELIK / TINDAK PIDANA
NO KEWILAYAHAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 JML KSS TREND
1 ACEH 12 7 19 -5
2 SUMATERA UTARA 0 4 4 4
3 SUMATERA BARAT 0 0 0 0
4 RIAU 11 2 13 -9
5 JAMBI 3 1 4 -2
6 BENGKULU 9 6 15 -3
7 SUMATERA SELATAN 14 6 20 -8
8 LAMPUNG 11 2 13 -9
9 METRO JAYA 0 0 0 0
10 JAWA BARAT 19 11 30 -8
11 JAWA TENGAH 55 18 73 -48
12 DIY 0 0 0 0
13 JAWA TIMUR 52 5 57 -47
14 BALI 9 0 9 -9
15 NTB 1 3 4 2
16 NTT 5 10 15 5
17 KALIMANTAN BARAT 2 2 4 0
18 KALIMANTAN SELATAN 6 4 10 -2
19 KALIMANTAN TENGAH 12 0 12 -12
20 KALIMANTAN TIMUR 21 5 26 -16
21 SULAWESI UTARA 0 1 1 1
22 SULAWESI TENGAH 8 4 12 -4
23 SULAWESI TENGGARA 14 2 16 -12
24 SULAWESI SELATAN 9 7 16 -2
25 MALUKU 15 11 0 0
26 PAPUA 2 0 2 -2
27 GORONTALO 0 0 0 0
28 BANGKA BELITUNG 2 0 2 -2
29 BANTEN 2 1 3 -1
30 MALUKU UTARA 4 1 5 -3
31 KEPULAUAN RIAU 1 0 1 -1
32 PAPUA BARAT 0 0 0 0
33 SULAWESI BARAT 0 3 -3
34 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0
JUMLAH 294 97 319
PENANGANAN GAKKUM
PENYIMPANGAN DANA DESA
1. KECENDERUNGAN POLDA
TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN
MOU PENDAMPINGAN
PENGELOLAAN DANA DESA.
(INDIKASINYA CENDERUNG
MENURUN PENANGANAN KASUS
TP KORUPSI DANA DESA)
2. TERDAPAT BEBERAPA POLDA YG
JUSTRU, PENANGANAN TP
KORUPSI DANA DESA
MENINGKAT. (INDIKASINYA
SOSIALISASI TERHADAP
PENDAMPINGAN DANA DESA
KURANG OPTIMAL)
a. POLDA NTT
b. POLDA SUMUT
PENYIDIKAN KASUS TP KORUPSI KASUS PENYIMPANGAN DANA DESA
5
1. SESUAI DIATUR DLM UU DESA, BAHWA DANA DESA DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR FISIK (SEPERTI JALAN), SARANA EKONOMI (SEPERTI PASAR), SARANA SOSIAL (SEPERTI
KLINIK), SERTA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERUSAHA MASYARAKAT DESA.
2. TUJUAN AKHIRNYA ADALAH MENGURANGI JUMLAH PENDUDUK MISKIN, MENGURANGI KESENJANGAN KOTA-DESA
DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN.
3. JUMLAH DANA DESA YANG DIKELOLA PEMERINTAH DESA SETIAP TAHUNNYA MENGALAMI PENINGKATAN, SEMULA
DI BAWAH RP 200 JUTA, KINI RP 800 JUTA - RP 1 MILIAR.
4. DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERPOTENSI TERJADI PENYIMPANGAN YANG MENGARAH TERHADAP
PERBUATAN TP KORUPSI
5. POLRI (UU NO 2 THN 2002) TUPOK HARKAMTIBMAS, GAKUM DAN LINYOMYAN;
6. PERLU KEGIATAN PENDAMPINGAN DENGAN POLRI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
KERMA PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA
6
KEMENDAGRI PENCEGAHAN, PENGAWASAN &
PENANGANAN MASALAH
KEMENDES, PDT & TRANS PENCEGAHAN, PENGAWASAN & PENANGANAN
MASALAH
01
02 03
04
POLRI PENCEGAHAN, PENANGANAN MASALAH DANA DESA
DATA PEMANFAATAN, KERAHASIAAN
DAN INFORMASI
MOU ANTARA KEMENDES PDTT, KEMENDAGRI DAN POLRI NOMOR : 05/M-DPDTT/KB/2017, NOMOR : 193/7621/SJ, NOMOR : B/82/X/2017 TENTANG PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA.
SEMANGAT MEMBANGUN DESA ZAMAN NOW
PERLUNYA SINERGITAS PENGAWASAN DANA DESA
8
”PRESIDEN RI MEMINTA AGAR PENGGUNAAN
DANA DESA DIOPTIMALKAN UTK CIPTAKAN
LAPANGAN KERJA & MENYERAP TENAGA
KERJA SEBANYAK – BANYAKNYA”
1. POLRI MoU DGN STAKEHOLDER
MELAKSANAKAN PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DANA DESA
2. PENDAMPINGAN DILAKSANAKAN
OLEH “BHABINKAMTIBMAS”
9
1. MENTERI DESA PDTT SBG PIHAK PERTAMA, MENTERI DALAM NEGERI SBG PIHAK KEDUA DAN
KAPOLRI SBG PIHAK KETIGA;
2. TUJUAN DR MOU TSB, UTK TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DANA DESA YG EFEKTIF,
EFISIEN DAN AKUNTABEL MELALUI KERMA YG SINERGIK DIANTARA PARA PIHAK DI BID
PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA;
3. RUANG LINGKUP MOU TERSEBUT, MELIPUTI :
PEMBINAAN DAN PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH, DAERAH, DESA DAN
MASY DLM PENGELOLAAN DANA DESA.
SOSIALIASI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA.
PENGUATAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA.
FASILITASI BANTUAN PAM DLM PENGELOLAAN DANA DESA.
FASILITASI PENANGANAN MASALAH DAN GAKKUM THD PENGELOLAAN DANA DESA.
PERTUKARAN DATA DAN ATAU INFORMASI DESA.
4. PEDOMAN KERJA ANTARA KEMENDES PDTT, KEMENDAGRI DAN POLRI (BAHARKAM)
M o U T G L 20 OKT 2017 & PKS TGL 31 JAN 2018 DANA DESA
PERNYATAAN KAPOLRI SAAT RDP DENGAN
KOMISI III DPR RI PADA TGL 16 OKT 2017
PENGERTIAN STRATEGI
1. DEFINISI STRATEGI ADALAH CARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN JANGKA PANJANG.;
2. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA BISA BERUPA PERLUASAN GEOGRAFIS, DIVERSIFIKASI, AKUSISI, PENGEMBANGAN PRODUK, PENETRASI SDA, RASIONALISASI MASYARAKAT LOKAL, DIVESTASI, LIKUIDASI DAN JOINT VENTURE (DAVID, P.15, 2004);
3. PENGERTIAN STRATEGI ADALAH RENCANA YANG DISATUKAN, LUAS DAN BERINTEGRASI YANG MENGHUBUNGKAN KEUNGGULAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA DENGAN TANTANGAN LINGKUNGAN, YANG DIRANCANG UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TUJUAN UTAMA DARI PEMBANGUNAN DESA DAPAT DICAPAI MELALUI PELAKSANAAN YANG TEPAT OLEH ORGANISASI (GLUECK DAN JAUCH, P.9, 1989).
STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DD
STRATEGI PERAN POLRI DALAM PENDAMPINGAN
13
A. PEMBINAAN & PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMDA, DESA
& MASY DLM KELOLA DANA DESA.
PERKUAT SINERGI 3 PILAR KAMTIBMAS “KADES,
BHABINKAMTIBMAS & BABINSA” DG MASY;
HIMBAU KADES UTK PUBLIKASIKAN REN & REALISASI DANA
DESA SCR TRANSPARAN;
LAKUKAN GIAT SAMBANG/KUNJUNGAN (DDS) UTK
KUMPULKAN DATA DANA DESA.
B. PEMANTAPAN PELAKS REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN DANA
DESA LAKS GIAT PENYULUHAN ANTI KORUPSI & INGATKAN MASY
TTG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA AGAR TDK TERJADI
PENYIMPANGAN.
C. FASILITASI BANTUAN PAM DLM PENGELOLAAN DANA DESA.
TERIMA LAP MASY TERKAIT DUGAAN LAHGUN DANA DESA &
KOORD DG APIP UTK LANGKAH LANJUT
JIKA ADA INDIKASI TERJADINYA PIDANA DILAKS GAKKUM
ATAS REKOMENDASI APIP, KECUALI TERTANGKAP
TANGAN
1.
2.
PERAN BHABINKAMTIBMAS DLM PENDAMPINGAN DANA DESA
14
MELAKS SOSIALISASI BERSAMA 3 PILAR : TATAP MUKA SAMBANG/KUNJUNGAN, CERAMAH DAN
FGD
TAHAP MUSYAWARAH (MENDAMPINGI, TURUT BERPARTISIPASI PD PELAKS MUSYAWARAH DESA DLM MENYUSUN
KEBUTUHAN DANA DESA (APBDESA) DAN SARAN PENDAPAT APABILA DIMINTA YG BERKAITAN HARKAMTIBMAS;
TAHAP PENGGUNAAN DANA DESA (MENDAMPINGI, MENGAWAL PROSES PENCAIRAN & PENYALURAN DANA DESA,
PROSES SUSUN RENBUT AGAR TDK ADA PELUANG PENYIMPANGAN/MARKUP, MEMONITOR PEMBANGUNAN AGAR
TDK TERJADI GARKUM/GUAN KAMTIBMAS, BERSAMA MASY DUKUNG PEMBANGUNAN DESA;
TAHAP PELAPORAN ANGGARAN (MENGINGATKAN PERANGKAT DESA UTK BUAT LAP SETELAH GIAT SELESAI DAN
MENGINFOKAN KPD MASY.
1.
2.
MENERIMA LAP MASY BILA TERJADI PENYALAHGUNAAN DANA DESA KAPOLSEK KAPOLRES UTK DIKORD DG APIP
UTK LANGKAH SELANJUTNYA (LAHGUN/ADMINISTRASI);
JIKA TERJADI INDIKASI & BUKTI PERMULAAN TERJADI DELIK/TP MAKA DI LAKUKAN GAKKUM (REKOM APIP SETEMPAT)
KECUALI TANGKAP TANGAN
3.
1. PENDAMPINGAN DANA DESA
2. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMASUNGAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL / ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA
3. SOSIALISASI VAKSIN MR
4. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SAPI BETINA
PRODUKTIF
5. RENCANA AKSI PENANGGULANGAN NARKOBA
6. PENCEGAHAN KEJAHATAN SIBER
BHABINKAMTIBMAS DGN
APLIKASI BINMAS ONLINE SISTEM (BOS)
TUPOKSI
BHABINKAMTIBMAS
1. PEMBINAAN THD MASYARAKAT
2. PENDEKATAN DAN MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
3. MENCEGAH TIMBUL PENYAKIT MASYARAKAT
4. MENINGKATKAN DAYA TANGKAL MASY. THD GANGGUAN
KAMTIBMAS
5. MENUMBUHKAN KESADARAN DAN KETAATAN THD HUKUM
6. MEMBANTU PENYELESESAIAN PERSELISIHAN WARGA
7. MELATIH MASY. DLM RANGKA PENGAMANAN LNGKUNGAN
8. MEMBERIKAN PELAYANAN THD KEPENTINGAN MSY.
9. MENGHIMPUN INFORMASI DAN PENDAPAT MASY.
10. KERJASAMA DGN APARAT DESA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH
AGAMA,TOKOH PEMUDA, TOKOH ADAT DAN PARA SEPUH YANG
ADA DI DESA ATAU KELURAHAN DAN KELOMPOK ATAU FORUM
KAMTIBMAS
OPERASI KEPOLISIAN :
1. OPS MANTAP BRATA 2019
2. OPS BINA KARUNA, WASPADA & KUSUMA
3. OPS LILIN & KETUPAT
4. OPS KONTIJENSI AMAN NUSA 1, 2 & 3
1. PENGENDALIAN KINERJA BHABINKAMTIBMAS SECARA MANUAL
MENJADI ONLINE BERBASIS ANDROID.
2. STANDAR PENILAIAN KINERJA BHABINKAMTIBMAS BELUM
OBYEKTIF, PENILAIAN KINERJA BHABINKAMTIBMAS
SECARA KOMPREHENSHIP DARI SEMUA ASPEK.
3. PENGEMBANGAN BHABINKAMTIBMAS DLM BENTUK PELATIHAN
SCR MANUAL DIBANGUN APLIKASI E-LEARNING
BHABINKAMTIBMAS (BELAJAR MANDIRI)
4. SELURUH KEGIATAN BINMAS AKAN TERMONITOR SECARA ONLINE
MULAI DARI TK POLSEK, POLRES, POLDA DAN MABES POLRI
OUTPUT
OU
TPU
T
TUGAS TAMBAHAN
SUKSESKAN PROGRAM
PEMERINTAH
KEJADIAN PENGELOLAAN DANA DESA
16
KECENDERUNGAN KEJADIAN PENYIMPANGAN
PENGELOLAAN DANA DESA
TIDAK MURNI KESALAHAN
KEPALA DESA MURNI KESALAHAN
KEPALA DESA
UNSUR KEALPAAN UNSUR SENGAJA
BERPOTENSI TERJADI TINDAK PIDANA
GUNA MENCEGAH KEPALA DESA TERLIBAT KASUS KARUPSI
DANA DESA PERLU DILAKS KERMA DGN POLRI
1. KESALAHAN PENGGUNAAN DANA DESA TIDAK SELALU
BERARTI ADA NIAT BURUK APARAT PEMERINTAH DESA
UNTUK MENYALAHGUNAKAN KESEMPATAN
2. KESALAHAN BISA TERJADI KARENA KELEMAHAN DALAM
ADMINISTRASI KEUANGAN,
3. PERJANJIAN ATAU KONTRAK DENGAN PELAKSANA
PROYEK,
4. PENYUSUNAN SPESIFIKASI PEKERJAAN
5. KESALAHAN ESTIMASI BIAYA
1. MELAKUKAN PENYIMPANGAN DALAM
PROSES PENGADAAN BARANG.
2. KKN DENGAN PELAKSANA
SWAKELOLA
3. DLL
1. DUPLIKASI ANGGARAN
2. PENGGUNAAN DANA TDK SESUAI PERUNTUKAN
3. PEMOTONGAN DANA DESA
4. PENGURANGAN VOLUME
5. KEPENTINGAN PRIBADI
JENIS TINDAK PIDANA YG TERJADI PADA PENGELOLAAN DANA DESA
17
a. PENCURIAN DAN PERAMPOKAN PD SAAT PENGAMBILAN DANA DARI BANK YG AKAN DIBAWA KE KANTOR DESA; b. PENGGELAPAN OLEH OKNUM YG DG SENGAJA.
1
2
a. TERJADINYA KKN PD SAAT PENUNJUKAN PELAKS GIAT SWAKELOLA YG TDK KOMPETEN DG TUJUAN UTK DPT
IMBALAN/KEUNTUNGAN.
b. PENYIMPANGAN PENGGUNAAN DANA DESA YG TDK SESUAI DG KEBUTUHAN YG TELAH DIRENCANAKAN.
c. TERJADINYA DELIK/TP PENGGELAPAN PD SAAT PENYALURAN DANA DESA & BARANG-BARANG YG TDK SESUAI
DG SASARAN ATAU TUJUAN;
d. TERJADI DELIK/TP PEMALSUAN SURAT & TANDA TANGAN DG GUNAKAN GIAT FIKTIF.
a. PENCURIAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN & ALAT-ALAT PEMBANGUNAN SELAMA PROSES PEMBANGUNAN SEDANG
BERJALAN.
b. PUNGLI (PEMERESAN) SELAMA PROSES PEMBANGUNAN.
c. GUAN KAM DR WARGA YG TDK SETUJU THD PROSES PEMBANGUNAN ATAU SENGAJA MENGGANGGU DG TUJUAN
KEPENTINGAN PRIBADI.
3
3 PROSES PEMANFATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. TERJADI DELIK/TP PENGGELAPAN PADA SAAT PENYALURAN DD DAN BARANG-BARANG YG TDK SESUAI
DGN SASARAN ATAU TUJUAN.
2. TERJADI DELIK/TP PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN DGN GUNAKAN KEGIATAN FIKTIF.
ALUR PENANGANAN PENYIMPANGAN DANA DESA
18
LAPORAN MASY PENYIMPANGAN DANA DESA KE POLRI
(BHABINKAMTIBMAS, POLSEK, POLRES & POLDA)
KLARIFIKASI DGN INSPEKTORAT
KAB/KOTA (APIP)
LAKS PEMERIKSAAN & BILA DIKETEMUKAN
PENYIMPANGAN
SANKSI ADM
DEMOSI
INSPEKTORAT KAB/KOTA
PENYIDIK POLRI UTK PROSES SIDIK
PROSES PIDANA
POLRI TIDAK LANGSUNG
SIDIK KASUS
MAMPU
GANTI
KERUGIA
N KE
NEGARA
TIDAK
MAMPU
GANTI
RUGI KE
NEGARA
CATATAN :
KONDISI TSB DIATAS TDK DAPAT DIGUNAKAN
PADA KASUS TERTANGKAP TANGAN
OTT
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA
19
1. SEKRETARIAT BERSAMA DIBENTUK MULAI DARI TK KAB/KOTA,
PROPINSI DAN PUSAT.
2. MEMFASILITASI PELAKS GIAT KERJA SAMA, DALAM
PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN
PERMASALAHAN DANA DESA.
3. MENGHIMPUN DATA DAN INFORMASI HASIL KERJASAMA GIAT
PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN
PERMASALAHAN DANA DESA.
4. MENYUSUN LAPORAN HASIL KERJASAMA GIAT PENCEGAHAN,
PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA.
5. MELAKS PERTEMUAN PERIODIK PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI
DALAM SETIAP BULAN DLM RANGKA PERTUKARAN DATA DAN
INFORMASI TERKAIT GIAT KERJASAMA PENCEGAHAN,
PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA.
6. MELAKS SOSIALISASI KE 3 (TIGA) INSTANSI YG TERKAIT.
1. MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA BPD DAN PEMERINTAH DESA.
2. MEMBUAT DAN MENGUSULKAN RENCANA ANGGARAN ALTERNATIF (TANDINGAN)
TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN DESA YANG DIAJUKAN OLEH KEPALA DESA DAN
ATAU BPD.
3. TERLIBAT AKTIF DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT ATAU RAPAT PARIPURNA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN DESA.
4. MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN DESA YANG
PARTISIPATIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, MEMIHAK KEPENTINGAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN
1. MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA.
2. MENYAMPAIKAN FAKTA ATAU BUKTI PENYIMPANAN PENGELOLAAN ANGGARAN
DESA KEPADA PIHAK-PIHAK TERKAIT.
3. BERSEDIA MENJADI SAKSI ATAS PENYIMPANGAN PENGELOLAAN ANGGARAN DESA.
4. MEMBERIKAN PENILAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA.
5. MENYAMPAIKAN USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DESA.
6. MENDORONG PIHAK-PIHAK TERKAIT UNTUK MELAKSANAKAN ANGGARAN DESA
SECARA DISIPLIN.
7. MEMBERIKAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN DESA.
8. MEMBERIKAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN BPD DALAM PENGAWASAN
(KONTROL) PELAKSANAA ANGGARAN DESA.
PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PELAKSANAAN ANGGARAN
PERINGATAN UNTUK KITA PENYELENGGARA DANA DESA
BERHARAP DI TAHUN 2019 TDK ADA LAGI KADES BESERTA PERANGKATNYA
DI JEBLOSKAN KE PENJARA / DIPERMALUKAN OLEH ATURAN
JUGA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DI PEMDA DAN MASYARAKAT
SIAPA KITA = INDONESIA
NKRI = HARGA MATI