KESIAPAN dan PENYIAPANPENGELOLAAN

KEUANGAN DESA(DALAM KERANGKA UU No. 6 TAHUN 2014)

(TIM : Eks. Faskeu PNPM-MPd. Jawa Timur)

MANDAT PENGELOLAAN :

Satuan Kerja adalah Pemerintah Desa Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa; Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa; Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).

PTPKD(Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa)

•Menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan & mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa dlm rangka pelaks. APBDesa;

Kepala Desa (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Desa)

PELAKSANAANKEGIATAN

Semester I Semester Akhir

tahun Kekayaan Milik

Desa Pelaksanaan

Program Sektoral

Perdes

ALUR Pengelolaan Keuangan Desa

•Buku Kas Umum•Buku Pembantu

Pajak•Buku Bank

RancanganAPBDesa

PARTISIPATIF

DASAR PENGELOLAAN :

TUJUAN :

“ Mewujudkan Pemerintah Desa Yang Baik dan Bersih

Tanpa KORUPSI “

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

PASAL 4 UU No. 6 TAHUN 2014

d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

lanjutan………………

g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

lanjutan………………

ASUMSI/PRASYARAT/TUJUAN :@ Kapasitas (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam

bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran desa (RPJMDes/RKPDes, APBDes).

@ Kapasitas teknis (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset desa.

@ Kapasitas teknis (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang pelaksanaan pekerjaan.

@ Telah tersusun sistem keuangan desa yang transparan, akuntable dan auditable.

@ Telah tersusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang layak dan akuntanbel.

@ Optimalnya dukungan monev dan pengendalian dari auditor, masyarakat dan pemerintah.

“ Dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan “

“ Bagaimana dengan kesiapan pemerintah desa terhadap pemahaman mekanisme/prosedur dan aturan teknis, kemampuan dan alat bantu dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa ...????

““ Pemerintah Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan

Kerja sampai saat ini belum pernah diberikan Bimbingan Teknis terkait aplikasi pengelolaan Keuangan/Dana Desa “

F A K T A ;

1. Belum tersiapkannya perangkat teknis terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

2. Belum dipahaminya secara mendalam regulasi/aturan pendukung terkait dengan teknis pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah dan pelaku di tingkat desa.

3. Masih lemahnya daya dukung (SDM) dan kapasitas teknis perangkat serta pelaku di tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.

4. Belum tersiapkannya sistem akuntansi standar di tingkat desa yang akan digunakan untuk menyuysun laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai azas.

PROBLEMATIKA :

Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme) Tidak sesuai rencana tidak jelas peruntukannya / tidak sesuai spesifikasi Tidak sesuai Pedoman, Juklak, juknis khususnya pengadaan barang dan jasa Pengadministrasian laporan keuangan: Mar-kup dan mark-down, double counting Pengurangan alokasi Dana Desa, misalnya, dana desa dijadikan “pundi-pundi”

kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi Tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan Penyelewengan aset desa: Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa

(Bengkok); Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan bisnis properti; Penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan TKD

Jenis Penyalahgunaan :

Potensi Penyalahgunaan Dana Desa jika hal-hal dibawah ini belum kuatnya: Mekanisme koordinasi dan pengawasan Sistem pengelolaan keuangan Kualitas SDM masih rendah dan belum merata Motif kepentingan politik tertentu Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa. Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa Bimbingan teknis dan pendampingan Penerapan prinsip kehati-hatian Sistem sanksi administrasi dan hukum Fungsi kontrol di desa (BPD dan masyarakat)

Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa

JIKA MASIH BANYAK KONDISI BELUM TERSIAPKAN serta BERPOTENSI TERJADI PENYIMPANGANAN..... ,

APA YANG HARUS LAKUKAN?

L A L UB A G A I M A N A

Meningkatkan pemahaman & kapabilitaskapabilitas khususnya BENDAHARA

dan Sekretaris Desa dalam melakukan penatausahaan

keuangan Desa & Pelaporannya sehingga dapat meningkatkan ehingga dapat meningkatkan

Transparansi, tertib dan Disiplin Transparansi, tertib dan Disiplin serta Akuntabilitas keuangan desaserta Akuntabilitas keuangan desa

SETIDAKNYA - BIMBINGAN TEKNIS SECARA INTENSIF bagi PERANGKAT DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPermendagri 113 tahun 2014

PERENCANAAN +PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

RUANG LINGKUP : ARAH DAN FOKUS PADA BIMTEK DAN INTENSIF PENDAMPINGAN KEPADA

BENDAHARA DESA

MATERI IN CLASS : PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

SIMULASI IMPLEMENTASI PENATUSAHAAN KEUANGAN DESA

KERANGKAKERANGKABIMBINGAN BIMBINGAN TEKNISTEKNIS

BIMBINGAN TEKNIS SECARA

INTENSIF

IMPLEMNETASI UU DESA

NO : 6 / 2014

TUPOKSI BENDAHARA+SEKRE

TARIS DESA BERJALAN

BIMTEK - UMUM1. BINA SUASANA

Perkenalan,Membangun motivasi belajar,dan KerjasamaPengungkapan HarapanPembentukan kepengurusan kelas dan Tata Tertib LatihanTes Penjajakan/Pre TestTujuan dan Alur Proses Latihan

RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG

BIMTEK - UMUM2. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Dasar Hukum / Regulasi Pengelolaan Keuangan DesaPengertian Keuangan dan Pengelolaan Keuangan DesaAzas Pengelolaan Keuangan DesaCakupan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa

3. PENGELOLA KEUANGAN DESAUnsur Pengelola Keuangan DesaKewenangan dan Tanggungjawab Pengelola

RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG

BIMTEK - UMUM4. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Komponen APB DesaMengisi Form APB Desa

RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG

BIMTEK - INTI5. PERENCANAAN

Penyusunan APBDesaEvaluasi Rancangan APBDesaPenetapan Rancangan APBDesa

RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG

BIMTEK - INTI6. PELAKSANAAN dan SIMULASI

Pokok-Pokok Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan DesaRencana Anggaran Biaya (RAB), Pengajuan SPP , Buku Kas

pembantu kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perubahan APBDesa.

Simulasi soal transaksi keuangan dan Analisa TransaksiPajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenghasilanKelengkapan bukti bukti transaksi (Nota, Kwitansi, Bukti Pembayaran, Pengarsipan & Penggolongan bukti transaksi)

RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG

BIMTEK - INTI7. PENATAUSAHAAN

Pengertian dan Cakupan Kegiatan PenatausahaanBuku Kas UmumBuku Kas Pembantu PajakBuku Bank

RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG

BIMTEK - INTI8. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pengertian, Prinsip, Tujuan, dan Jenis PelaporanKetentuan dan Tatacara PelaporanTugas dan Kewajiban PengelolaLaporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban

RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG

BIMTEK - PENUNJANG9. PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pengertian dan Jenis AuditAudit oleh Auditor NegaraAudit Partisipatif

10. RENCANA AKSIPenilaian KesenjanganAspek-Aspek Pokok Penyusunan Rencana AksiMenyusun Rencana Aksi

RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG

MATERI dan NARA SUMBERKegiatan ini didukung oleh Tim yang telah berpengalaman melakukan pendampingan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas

Masyarakat terdiri dari Eks. Fasilitator KeuanganPNPM-MPd.

Jawa Timur, dalam bentuk Penyiapan Modul/Materi yang telah dikembangkan

dan dikonsultasikan kepada Auditor serta sebagai Nara Sumber.