K E M E N T E R I A N K O O O R D I N A T O R B I D A N G P E M B A N G U N A N M A N U S I A D A N K E B U D A Y A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A

P E N G A N TA R PA DA R A PAT K O O R D I N A S I

P E N I N G K A T A N P E L A Y A N A N D A S A R D A N

S A R A N A D A N P R A S A R A N A D A E R A H T E R T I N G G A L

ASDEP PEMBERDAYAAN KAWASAN PERDESAANDEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN KAWASAN

Jakarta, 23 Januari 2018

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN RAKOR

Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Penyediaan Sarana dan Prasaranayang telah dilaksanakan di daerah dan di pusatmenyusun URKPeningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana dan Prasarana Meningkatkanketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman danfasilitas permukiman di daerah tertinggal (perdesaan dan pesisir)

AGENDA:

A.PEMBUKAAN (PENGANTAR RAPAT)

B.SAMBUTAN DAN ARAHAN

C.PAPARAN

B.DISKUSI

E.PENUTUP

PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN

SARANA DAN PRASARANA

DI KAWASAN/DAERAH

TERTINGGAL

Usulan rekomendasi kebijakan (URK)•STRATEGI PENYEDIAAN• REGULASI•PERENCANAAN PENGANGGARAN

•PROGRAM/KEGIATAN K/L

Percepatan Pembangunan daerah tertinggal•Indikator Ketertinggalan•KSP ISU KEBIJAKANUsulan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal→Mendukung Isu strategis nomor 401, 402, 403, 405, dan 410

KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR

• Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24% tahun 2019.

• Menurunnya Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata14,00 persen

pada akhir tahun 2019.

• Meningkatnya IPM di daerah tertinggal rata-rata 69,59 pada tahun 2019.

• Minimal 80 kabupaten dapat dientaskan menjadi kategori kabupaten maju.

• Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri

2.000 desa.

• Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Publik.398 (Tahun 2017)

• Pemenuhan dan Peningkatan Standar Pelayanan Minimum Daerah Tertinggal.399 (Tahun

2018)

• Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman di

daerah tertinggal.400 (Tahun 2017)

Isu Strategis Di Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR

• Meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan di

daerah tertinggal.401 (2018)

• Meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan di daerah

tertinggal.402 (2018)

• Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antarpemukiman ke pusat

pelayanan pendidikan kesehatan dan kegiatan ekonomi di daerah tertinggal.403 (2018)

• Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi di

daerah tertinggal.404

• Tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian dan

pendamping desa di daerah tertinggal.405 (2018)

Isu Strategis Di Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

SARANA DAN PRASARANA

• Mempercepat Pembangunan Papua dan Papua Barat melalui pembangunan infrastruktur

transportasi, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, pembangunan

sentra logistik, penguatan kelembagaan percepatan pembangunan provinsi papua dan

papua barat.

• Peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dan meningkatkan

akses transportasi desa dengan pusat pertumbuhan ekonomi.

Isu Strategis Di Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Pengembangan ekonomi Masyarakat didaerah tertinggal melalui SDM yg berkualitas dan

Insfrastruktur.409

• Peningkatan Kualitas SDM, IPTEK dan Kapasitas tata kelola kelembagaan Pemerintah

daerah tertinggal.410

• Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan. 411

• Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, industri pengolahan hasil pertanian

dan perikanan serta destinasi pariwisata.412

• Penetapan Regulasi untuk penataan dan pengaturan aset PNPM Mandiri Perdesaan,

terutama aset dana permodalan (USULAN KEDEPUTIAN)

• Optimalisasi eks-pendamping PNPM Mandiri dalam Mengawal Pelaksanaan UU Desa

(USULAN KEDEPUTIAN)

BAHAN ASDEP PEMBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN

Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dandesa dalam kerangka negara kesatuan

Pengembangan Daerah Tertinggal (pendekatan pembangunan lintas sektor)

meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, mengurangikesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada 122kabupaten tahun 2015-2019

Arah kebijakan dan Strategi RPJMN fokus pada :1) Promosi potensi daerah tertinggal2) Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik3) Pengembangan perekonomian masyarakat (didukung SDM dan infrastruktur

penunjang konektivitas)

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal.

1.Perekonomian

2. aksesibilitas

3. Kualitas SDM, IPTEK dan

kapasitas tata kelola

4. Pemenuhan SPM pelayanan dasar

publik, pendidikan, kesehatan, transportasi,

air minum, energi/listrik,

telekomunikasi, perumahan dan

permukiman

5-11

Strategi Pembangunan

PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS YANG DITEMUKAN

Isu-isu strategis di dalam pembangunan daerah tertinggal yang membutuhkan

penanganan yaitu :

1) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal;2) Aspek regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal;3) Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;4) Masih lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah

tertinggal;5) Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal;6) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah

tertinggal;7) Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;8) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah

tertinggal;9) Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.

DARI DISKUSI RAKOR TEKNIS PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN PERDESAAN

18 Desember 2017

• Prioritas intervensi akses air minum di daerah tertinggal berada di daerah yang memiliki kebutuhan biaya tinggi dengan persentase akses air minum yang rendah, yaitu di kabupaten Lebak, Pandeglang, Lanny Jaya, Paniai.

• Tingginya kebutuhan air minum di Jawa (Lebak, Pandeglang) karena banyaknyajumlah penduduk di wilayah tersebut yang tidak sebanding dengan kebutuhan air bersih yang ada.

• Prioritas intervensi terhadap akses sanitasi di daerah tertinggal berada padadaerah yang memiliki kebutuhan biaya tinggi dengan persentase akses sanitasilayak yang rendah, yaitu di Kabupaten Lanny Jaya, Paniai, Yahukimo, Puncak Jaya (Wilayah Papua).

• Rendahnya akses sanitasi yang layak di wilayah Papua salah satunya disebabkankarena kondisi perekonomian masyarakat yang sebagian besar berada di gariskemiskinan sehingga sanitasi belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan.

PERHATIAN UNTUK SPAM (TEMUAN CONTOH LAYANAN DASAR DAN SARPRAS)

Telah terbit

• PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAGAIMANA DENGAN Pemenuhan dan Peningkatan Standar Pelayanan Minimum Daerah Tertinggal?

• Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi NasionalPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan RancanganPeraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan RAN PPDT sudah disampaikan kepada IbuMenko PMK untuk mendapatkan paraf persetujuan.

• BAGAIMANA dengan SINKRONISASI PROGRAM KEGIATAN INTERVENSI K/L SESUAI STRANAS DAN RAN BERSAMA DENGAN PEMDA DAN SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (UMUM) DAN PELAYANAN DASAR SERTA SARANA PRASARANA (KHUSUS)?