12

ASPEK HUKUM DONOR ORGAN TUBUH MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN REMISI BAGI NARAPIDANA

•

________ Oleh ; Azhar Achmad, S.H. _______ _

Pertama-tama dieetuskannya ide donor organ tubuh manusia ini oleh Bapak Meriteri Kehakiman Ismail Sa­leh, S.H., pada waktu delegasi PB IDI menghadap Beliau beberapa waktu yang lalu, yang dikaitkan dengan masa­lah remisi yang mempunyai ketentuan­ketentuan tersendiri benar-benar eu­kup mengagetkan bagi sementara ma­syarakat karena mereka belum dapat menangkap dan menghayati isyarat­isyarat halus kemanusiaan yang eukup tinggi yang melatarbelakangi gagasan tersebut.

Padahal kalau kita lihat sering seka­li diungkapkan di · sura~uratkabar

(mass media) tentang kurangnya donor mata, sehingga kita harus mendatang­kannya dari Sri Lanka. Dan bahkan terbetik pula berita bahwa kornea mata eks PM Sri Lanka juga diserahkan kepada seorang gadis keeil Indonesia, yang kemudian bisa melihat kembali karenanya. Kenyataan ini sungguh merenyuhkan. Dan tidak kurang pula Ibu Tien Soeharto berulang kali mene­gaskan bahwa kita kekurimgan donor mata.

Kami yak'.$ reaksi-reaksi yang ku­rang mendukung gagasan tersebut se­mata-mata hanyalah karena dikaitkan­nya gaga san tersebut dengan remisi (pengurangan hukuman seorang terpi­dana karena berkelakuan baik, dan se­bagainya). Dan menurut pengetahuan kami tidak ada agama ataupun hukum

manapun di dunia ini yang melarang dilakukannya transplantasi organ tu­buh manusia untuk kepentingan kese­hatan. Bahwa dalam berbuat kebajikan

•

khususnya di sini kami maksudkan se-bagai donor organ tubuh manusia, agama tidaklah membeda-bedakan umatnya, sebagaimana juga ditegaskan dalam Kitab' Suci Al-Quran, surah Al A'raf 7: 157 yang menyatakan bah­wa Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka berbuat kebajikan, melarang berbuat kenistaan, menghalalkan mere­ka bagi segala yang baik dan mengha­ramkan yang buruk-buruk. (Ya'muru­hum bilma'rufi, Wa yanhaahun 'anil mungkari, wayuhillu lahumuth thay­yibaatu, wayuharrimu 'alaihimul kha­baa-itts).

Jadi nyatalah di sini bahwa seorang narapidana pun bisa berbuat kebajikan sesuai dengan perintah agama yang dianutnya.

Bahwa Senneca, seorang filsuf Yu­nani yang kenamaan, menyatakan pula bahwa "Seluruh kehidupan sebenarnya hanyalah jalan menuju kematian" (Tetavita nihil aliud quam ad mertem iter est).

Jadi se adalah merupa-kan perbuatan kebajikan dan amal yang tiada taranya, jika setelah tidak ada lagi kehidupan di tubuh kita, da­lam alam kematian kita masih mampu berbuat kebaikan terhadap orang­orang yang masih hid up yang membu-

•

Donor Organ Tubuh Narapidana

tuhkannya. Dan tidak kurang pula William Sha­

kespeare, pu Inggris yang kena­maan mempertanyakan: Mengapa tu­buh kit a yang lembut, lunak dan le­mah ini dianggap tak pantas untuk di­pakai bekerja dan membanting tulang? Padahal suatu kenyataan bahwakita harus dapat bekerja sarna dengan ke­adaan di luar kita. (Why are our bodies that soft weak and smooth unable to toil and to trouble in the world. Bu t our soft condition and our heart should well agree with our external parts).

Jadi tegasnya selama tubuh kita dapat kita manfaatkan untuk keba­jikan, manfaatkanlah, dan hal itu ha­rus kita lakukan dengan kerja keras.

Selanjutnya sebelum membahas as­pek Hukum tentang Donor Organ Tu­buh Manusia, kami ingin mengemuka­kan pengertian donor organ tubuh ma­nusia ini dari kacamata awam dengan sedikit pengertian kedokteran.

Bagi masyarakat awam pengertian donor organ tubuh manusia ini terasa menyeramkan karena sekaligus diba­yangkan "bongkar-pasang" organ tu­buh . manusia kepada tubuh manusia lainnya sehingga terbayangkanlah ceri­ta-cerita seram seperti tokoh Franken­stein yang sering dilayarputihkan de­ngan dibumbui pula dramatisasi kha­yalan yang sebenarnya tidak pcrnah ada.

•

Padahal sebenarnya seseorang itu dapat menjadi donor organ tubuh­nya sendiri. Jadi pengertian donor organ tubuh manusia ini tidak semata­mata berarti "pencangkokan" padaor­gan tubuh yang lain. Bahkan dapat pula sumsum tulang diberikan kepada manusia lainnya sehingga menyembuh­kan penyakit Aids yang terkenal ga-

•

13

nas itu ataupun kanker darah (lekeu­mia), seperti yang pernah kami baca di surat-suratkabar. .

Jadi menjadi donor organ tubuh manusia sehingga meringankan beban penderitaan manusia lainnya dan bah­kart dapat pula bertindak sebagai juru selamat/menyelamatkan nyawa manu­sia adalah sungguh merupakan per­buatan mulia yang terpuji oleh agama manapun , dan sama sekali bukan meru-

•

pakan perbuatan melanggar Hukum menurut Undang-undang negara mana­pun . di dunia ini. Dan di Indonesia hal ini telah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1981 Pasal16 yang menegaskan bahwa donor atau keluarga yang me­ninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apa pun sebagai imbalan transplantasi.

Dari ketentuan di atas, sudah jelas bahwa :

1. Transplantasi dapat terjadi antara do­nor yang masih hidup dengan si pe-

• nenma. 2. Transplantasi dapat pula terjadi an ta­

ra donor yang telah meningga1 de-• • ngan Sl penenma.

3. Dalam hal ini tidak boleh terjadi se­suatu kompensasi material dalam bentuk apa pun.

•

Masalah kompensasi material ini masih bisa dipertanyakan apakah rem i­si termasuk pengertian kompensasi ma­terial, karena jelas yang termasuk pe­ngertian material ini adalah pengertian kebendaan. Mengenai hal ini akan kami bahas tersendiri nanti dalam pembahasan tentang aspek hukumnya.

Sekarang kami ingin mulai memba­has Aspek-aspek Hukum permasalahan terse but di atas :

Pengertian donor organ tubuh ma­nusia ini dalam bahasa ilmiahnya ada­lah transplantasi sesuai dengan Peratur­an Menteri Kesehatan RI No. 18 Ta-

Februari 1987

14

hun 1981 adalah sebagai berikut: Transplantasi alat dan atau jaringan

tubuh manusia ialah pemindahan alat dan at au jaringan tubuh mempunyai daya hidup dan sehat untuk menggan­tikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengenal berbagai transplantasi yaitu: Kulit akibat kebakaran yang berasal dari tubuh penderita sendiri yang disebut "auto transplantasi kor­nea", yaitu pemindahan selaput bening mata yang merupakan bagian dari per­mukaan bola mata kepada seorang bu­ta akibat kerusakan kornea (karena luka bakar, kemasukan benda halus) dan trakoma transplantasi ginjal, jan­tung dan lain-lain.

• Transplantasi ini dapat terjadi anta-ra sesama orang yang masih hidup dan dapat pula terjadi antara donor orang yang sudah meninggal dunia.

Transplantasi alat tubuh dapat di­ambil dari orang yang baru meninggal dunia dan transplantasi itu harus dila­kukan tidak lama sesudah penderita meninggal dunia. Sebab kalau sudah

. lama meninggal dunia, maka alat dan/ •

atau jaringan tubuh ikut mati dan ti-dak dapat dipergunakan lagi. Trans­plantasi ginjal dapat juga dilakukan dengan ginjal yang diambil dari tubuh manusia yang masih hidup.

lelaslah bahwasanya transplantasi ini berfungsi sebagai us aha pengobat­an. Jadi di abad modern sekarang ini sebenarnya masalah transplantasi ini sudah bukan barang baru lagi dan ti­dak banyak diperbineangkan teknis pe­laksanaannya.

Walaupun dahulu Plato, filsuf Yu­nani yang kenamaan berujar bahwa: "Kita saling terikat dengan tubuh lak­sana lokan dengan kulitnya (we are bond to' our bodies like and oyster to

Huhum dan Pembangunan

its shell). Dan ternyat~ sekarang hal terse but tidak dapat dipertahankan lagi karena bagian-bagian tubuh manu-•

sia tidak lagi terikat ibarat lokan de-ngan kulitnya, dan dapat saja ditrans­plantasikan dengan mempergunakan teknologi eanggih.

Auto transplantasi , yaitu transplan­tasi dengan donornya si penderita sen­diri eukup banyak seperti misalnya : - Transplantasi sumsum tulang, dapat

juga dilakukan kepada si penerima yang lain. Transplantasi bedah plastik teruta­rna untuk keeantikan.

- Transplantasi pembuluh darah di tubuh penderita ke pembuluh darah

•

jantungnya dan lain-lain lagi.

.

Aspek-aspek Hukum Pidana Transplan-• tas]

Terhadap transplantasi yang dilaku­kan terhadap donor yang masih hi­dup dengan si penderita: Karena litera· tur yang berhasil kami peroleh sangat sedikit sekali , maka terpaksa kami menempuh eara mengadakan serang­kaian diskusi-diskusi keeil antara kami dengan Prof. Dr. Rukmono dengan didampingi tim ahli kedokteran serta pula dengan Bapak Poerwoto S. Gan­dasoebrata. S.H., Wakil Ketua Mahka­mah Agung RI. Menurut dr. Sidabutar, ahli transplantasi ginjal, transplantasi yang seeara sah dan resmi dilakukan terhadap para narapidana ialah di Fili­pina, sedangkan di India masih sembu­nyi-sembunyi/terselubung. Di Filipina bahkan telah bertindak lebih jauh lagi, dengan memberikan imbalan terhadap para narapidana sesuai jumlah yang di­tentukan oleh pemerintah, dan terha­dap napi terse but diberikan sertiflkat tanda penghargaan. Kami telah berusa-

•

•

•

•

,

•

Donor Organ Tubuh Narapidana

ha mengecek hal ini ke Kedutaan Besar Filipina di Jakarta, tapi sayang sekali usaha ini tidak berhasil karena mereka tidak puny a 'bahan-bahannya. Sedang· kan di Indonesia konon menurut mass media, ada calon donor ginjal yang terang-terangan menentukan harganya sebesar Rp. 30 juta. Hal ini tentu saja tidak mungkin karena dilarang secara tegas oleh Instruksi Menteri Kesehatan RI No. 18 Tahun 1981 Pasal17.

Adapun definisi pengertian donor organ tubuh manusia ini sesuai bunyi ketentuan Menteri Kesehatan RI No. 18 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ban yak sekali ragamnya, yaitu an tara lain :

- Donor darah. - Donor sumsum tulang, untuk

kanker darah leukeumia dan obat • Juga

,

leukeumia, konon juga katanya supa­ya usianya tetap 17 tahun ke atas, seperti misalnya Prof. Anna yang ter­kenal itu. Donor ginjal, jan tung, lever dan lain­lain.

- Donor kornea mata. - Donor dari organ tubuh si penderita

sendiri seperti misalnya daging paha yang sering ditempelkan ke bagian tubuh yang umumnya dari si pende­rita sendiri yang membutuhkannya.

- Donor pembuluh darah.

Menurut hemat kami donor dari orang yang sudah meninggal dengan si penerima yang masih hidup bisa saja menimbulkan akibat-akibat sampingan terutama dalam menentukan saat ke­matian si donor tadi, karena si peneri­rna hanya bisa menerima organ tubuh donor tadi · maksimum dalam waktu 5 (lima) menit setelah donor tersebut meninggal dunia. Ini karena setelah waktu tersebut di atas organ tubuh do­nor terse but di atas, sel·sel syarafnya sudah mati sehingga tidak dapat diper­gunakan lagi. Karena itulah untuk

•

15

menentukan saat kematian donor tadi, maka dokter yang melaksanakan ope­rasi transplantasi terse but tidak diper, kenankan ikut serta menentukan saat­saat kematian donor terse but. Kema­tian ini dalam ilmu kedokteran terse­but ialah kematian otak (brain death).

Jadi bisa saja terjadi seseorang ter· sebut organ tubuhnya masih "hidup" sedangkan sebenarnya secara ilmu ke­dokteran ia telah meninggal dunia (brain death). Dan sebaliknya secara awam ada pula dikenal · mati suri. Yaitu secara alamiah menu rut penger­tian awam orang terse but telah mati akan tetapi menurut kedokteran ia ma­sih hidup, karena belum mengalami brain death. Dan bahkan menurut ke­terangan Bapak Poerwoto S. Ganda­subrata, S.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, baru-baru ini familinya ada yang mengalami mati suri karena sakit lever, yang . kemudian ternyata hidup kern bali. ,

Sebagaimana diketahui menurut teori George Darjes yang terkenal de­ngan nama 7 W (dari bahasa Jerman). Ada 7 macam pertanyaan yang harus dijawab dalam menentukan terjadinya tiudak pidana :

1. Apa yang terjadi. 2. Di mana terjadinya. 3. Bilamana terjadinya. 4. Dengan alat apa perbuatan tersebut

dilakukan. 5. Apa sebabnya perbuatan tersebut di­

lakukan. 6. Dengan maksud apa perbuatan terse­

but dilakukan, 7. Siapa yang melakukan.

Apabila terbukti telah terjadi tin­dak pidana dalam operasi transplanta­si, maka adalah sangat penting untuk menentukan saat kematian si donor tersebut. Menurut Prof. Dr. Geoffry Mann, seorang ahli dalam ilmu kedok-

Februari 1987

•

•

16

teran foreinsik (Kedokteran Kehakim­an) secara tegas menyatakan bahwa tidak ada cara ilmiah yang mutlak untuk menentukan saat kematian.

Sedangkan menurut van den Oever, cara-cara menentukan saat kematian yang disebut the classic triad ialah :

- Penentuan berdasarkan kekakuan ma-yat (rigor mortis).

- Kelebaman mayat (/ivor mortis). - Penurunan suhu mayat (algor mortis).

Jadi jelaslah di sini begitu pelik­nya tata cara penentuan saat kematian ini, sedang di lain pihak para dokter membutuhkan waktu yang sangat sing­

kat sekali, yaitu ± 5 menit untuk da­pat melakukan transplantasi ini, maka kami kuatir bahwa suatu saat para dokter yang bertujuan mulia ini ter- ' perangkap ataupun terpojokkan telah melakukan tindak pi dana pembunuhan yang memenuhi unsur 7 W sebagaima­na disebutkan di atas. Sehingga secara yuridis, dokter tadi dapat dituntut telah melakukan tindak pidana pem· bunuhan berencana sebagaimana yang dimaksudkan dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. .

•

Lebih-lebih lagi kalau di temp at tersebut, tidak terdapat "mesin otak" (}carena kami tidak mengenal istilah nama ilmiahnya) yang dapat menentu· kan saat yang tepat terjadinya brain death ini.

Dan lagi pula dengan cara autopsi/ bedah mayat sekalipun tidak bisa di· tentukan saat yang tepat untuk me­nentukan saat terjadinya kematian

tersebut. Meskipun banyak cara laIn yang

menentukan saat kematian ini seperti misalnya : 1. Tes intra ocular pressure (iop) de­

ngan menggunakan alat Sonometer. 2. Metode ophthalmoscopy yaitu me·

•

Iukum dan Pembanllunan

lalui penentuan terhentinya per­edaran darah.

3. Metode reaksi supravital, yakni me­tode pada reaksi otot mata, mulut dan tangan oleh stimulasi elektris.

4. Reaksi pupil terhadap beberapa fak· tor farmakologi, yakni dengan sun­tikan hematropine dan philocarpine ke belakang rongga mata yang akan menimbulkan dilatasi dan konstruk­si pada rongga mata.

Sengaja sedikit kami uraikan pan­jang lebar tentang penentuan saat kematian, karena suatu saat mungkin saja terjadi anggota keluarga donor · menuduh bahwa pada waktu dilaku­kan transplantasi terse but si donor masih hidup ataupun masih mati suri . Sedangkan kalau sekiranya terjadi se­baliknya yaitu si penerima donor ter­sebut yang meninggal dunia, maka menurut hemat kami hal ini tidak di­golongkan sebagai tindak pidana, ,akan tetapi sebagai hal yang wajar terjadi kalau dilakukan operasi pada seseorang. Sedikit menyinggung rna salah operasi ini, menuruthemat kami sarna sekali tidak mempunyai kekuatan hukum surat persetujuan dari keluarga pasien yang akan dioperasi. Hal ini ' tidaklah menghapuskan haknya untuk menun· tut secara hukum.

Operasi Transplantasi Antara Donor yang Masih Hidup dengan si Penerima

Dalam hal ini kalau sekiranya ter· jadi peristiwa kematian ataupun cacat pada donor terse but, maka donor ter­sebut dapat menuntut secara hukum, karena sesuai dengan sumpahHypo­crates, yang diucapkan pada waktu seorang dokter diwisuda, maka per­buatan seorang dokter hanya dibenar­kan untuk menyembuhkan orang,

•

•

Donor Organ Tubuh Narapidana

bukan untuk menyakitinya. Jadi jika telah diperiksa oleh Ma·

jelis Kode Etik Kehormatan Dokter Indonesia, memang terjadi suatu kesa· lahan dalam nielakukan praktek pro· fesi kedokterannya (malpraktice), ma· ka bisa saja dokter diminta pertang· gunganjawab hukumnya baik secara pidana maupun secara perdata.

Menurut hemat kami se baiknya dokter hanyalah boleh melakukan praktek transplantasi jika sekiranya peralatannya benar-benar canggih dan penemuan praktek transplantasi ini baik metode maupun segi ilmiahnya sudah benar-benar teruji, sehingga si penerima tadi tidak menjadi kelinci percobaan.

•

Aspek-aspek Hukum Perdata

Beberapa hal yang harus diperhati­kan dalam bidang Hukum Perdata da­lam masalah praktek transplantasi ini terutama ialah bahwa dokter tadi telah berusaha keras sesuai ilmu pengeta­

.huan yang dipelajarinya dan bahwasa­nya selain daripada akibat positif, juga kemungkinan terjadinya akibat­akibat negatif haruslah diterangkan se­jelas-jelasnya. Dan jika sekiranya baik si penerima maupun donor tadi be­serta keluarganya (calon ahli warisnya) telah dapat menerimanya dengan suatu pernyataan tertulis yang sebaiknya di­buat di bawah sumpah (affidavit) barulah transplantasi terse but dilaku­kan. Dengan demikian dapat dihindar-

. kan terjadinya gugatan hukum secara perdata. Karena bagaimanapun juga bukanlah hal yang mustahil bahwa usa­ha transplantasi yang bertujuan mulia

•

ini mengalami kegagalan yang menim-bulkan korban jiwa atau cacat tubuh seumur hidup, yang dapat memung-

•

• 17

•

kink an timbulnya gugatan per data ber­dasarkan perbuatan melang'gar hukum (eks Pasal 1365 Kitab Un dang Hukum Perdata).

Kemungkinan terjadinya ekses baik secara pi dana maupun secara perdata:

Tidak dapat disangkal lagi bahwa •

setiap orang akansependapat bahwa-sanya tujuan daripada transplantasi ini adalah mulia. Dan hal inipun meru­pakan salah satu jalan taubat dan ber­tekad untuk berbuat kebajikan sesama manusia bagi narapidana untuk mel a­kukan transplantasi ini, dalam rangka menebus perasaan rasa bersalahnya te­lah melakukan kejahatan. Akan tetapi walaupun demikian bagaimanapun ju­ga tetap terdapat celah-celah kedl yang terjadi mengakibatkan timbul­nya peristiwa pidana seperti misal-. nya pemerasan. Sebab bagaimanapun

. oknum narapidana donor terse but yang masih ada perbuatan nakalnya terse but telah merasa menanam budi terhadap si penerima. Walaupun sebe­narnya si penerimanya tadi disembu­nyikan identitasnya dan mereka anta­ra donor dan penerima tidak saling

•

mengetahui dan tidak saling kenal-mengenal, tokh dengan berbagai ma­cam cara berhasil juga diketahui iden­titasnya oleh oknum narapidana terse· but. Sehingga terjadilah si penerima itu menjadi sa saran empuk sebagai objek pemerasan donor yang nakal terse but di atas. Dan di .lain pihak, si penerima yang telah merasa diselamat­kan nyawanya oleh donor terse but, kalau dia mampu, maka dengan sega­la cara akan memenuhi terus-menerus permintaan donor terse but, karena se­bagai pepatah kita, hutang emas da­pat dibayar, hutang budi dibawa mati.

Da1am hal ini sulit · sekali bagi pi­hak yang berwajib untuk turun tangan

Februari 1987

•

•

18

, ,

secara hukum, karen a prosesnya ber-1angsung secara "sukarela". Secara me­dis, menurut keterangan dokter Sida­butar, transp1antasi salah satu ginjal tidaklah akan menimbu1kan ke1ainan­ke1ainan fisik terhadap donor terse but, akan tetapi bisa saja terjadi suatu sa­at ginja1 donor yang satu-satunya ter­sebut terganggu fungsinya, sehingga donor terse but dapat menuntut ganti rugi secara perdata terhadap si peneri­rna ginja1nya tadi. Karena tentunya antara si donor dan si penerima tadi jangankan dibuat suatu perjanjian, saling kenalpun tidak.

Hukum dan Pembangunan

ter Rutan sebagai koordinator. •

4. Asas kesukare1aan transplantasi dari donor napi ini harus terjamin ber· dasarkan keterangan/pernyataan oi bawah sumpah yang disaksikan oleh dokter Rutan, Kepala Lembaga Pe­masyarakatan, Keluarga terdekat napi dan/atau Penasihat Hukum­nya, serta Jaksa setempat, serta penyumpahan dilakukan oleh Ha­kim Pengawas, yang mana untuk hal ini dibuatkan Berita Acara ter· sendiri.

5. Permintaan untuk menjadi donor ini diajukan secara tertulis kepada Kepa1a Lembaga Pemasyarakatan, dengan tembusan kepada Hakim

Kesimpulan dan Saran-saran Pengawas, iaksa, Penasihat Hukum

Maka berdasarkan uraian·uraian ter· dan/atau Ke1uarga yang terdekat, sebut di atas, kami berkesimpulan disertai a1asan-a1asannya yang seju-bmwa : jur-jujurnya menurut hati nurani-1. Dapat saja dilakukan transp1antasi . nya.

antara narapidana se bagai donor. 6. Sedangkan terhadap Narapidana dan si penerima yang saling tidak yang kemudian meningga1 dunia, kena1-mengena1 dan bahwasanya dapat dilakukan berdasarkan surat agama manapun serta hukum nega- wasiat yang dibuat sebe1umnya ra manapun tidak ada yang me1a- yang disaksikan oleh para Pejabat . rang dilakukannya transplantasi or- tersebut di atas dan keluarga ter-gan tubuh manusia demi pengobat, dekatnya. Tentunya apabila anggo-

an. ta ke1uarganya bertempat tingga1 ja-2. Perbuatan menjadi donor dari napi uh dari Lembaga Pemasyarakatan

tadi dapat dijadikan salah satu ba- temp at ia menja1ani hukumannya, han pertimbangan bahwa ia telah maka negara wajib mendatangkan-berke1akuan baik. Akan tetapi de- nya.

ngan sendirinya tidak1ah berarti 7. Semua beaya yang· timbu1 khusus bahwa seorang napi otomatis akan bagi napi tersebut dibebaskan sarna mendapatkan remisi ka1au sekira- sekali, sedangkan bagi ca10n pene-nya ia menjadi donor. Karena sya- rima yang marnpu dapat diminta-rat-syarat tentang remisi ini te1ah kan be ban pembeayaan secukup-dibuat tersendiri. nya.

3. Perbuatan transp1antasi ini diambil- 8. Diadakan penyuluhan terus-mene-kan dari donor napi yang benar- rus oleh tim dokter tentang manfa-benar sehat, yang dibuktikan de- at transplantasi ini bagi kemanusia-ngan tim dokter spesialis serta dok- an. Serta juga dakwah keagamaan

•

•

Donor Organ Tubuh Narapidana

tentang perbuatan kebajikan trans­plantasi inL

9. harus dibuatkan lebih dahulu per­nyataan di bawah sumpah oleh napi tersebut bahwa ia tidak akan menuntut ganti rugi apa pun yang terjadi akibat dari transplantasi tersebut.

10. Bahwa transplantasi ini hanya boleh dilakukan di tempat yang benar­benar terjamin pelaksanaannya se­cara ilmiah. Jadi tidak boleh dalam

19

• apa pun Juga.

14. Ketentuan mengenai konpensasi atau imbalan material haruslah di­pertegas. Karena tentu saja remisi bagi napi tidak bisa digolongkan sebagai imbalan material. Yang ma­na ketentuan ini berbeda, misalnya dengan ketentuan ten tang "listrik" yang dulu tidak bisa dikategorikan sebagai benda yang bisa dicuri akan tetapi sekarang dapat digolongkan sebagai barang yang bisa dicuri.

keadaan darurat dilakukan di mana 15. Pelaksanaan transplantasi ini baru saja yang dapat menimbulkan cede- dlaksanakan setelah dirintis secara ra ataupun kematian bagi napi ter- , matang oleh tim dokter yang khu-,

sebut. sus ditunjuk pemerintah bahwa se-

II Bahwa khusus bagi anggota' masya- cara ilmiah bisa dilaksanakan dan rakat luas hendaknya, sejak dari dipertanggungjawabkan, jadi sekali-Sekolah Dasar diberikan pengertian kali bukanlah sebagai kelinci perco-dan ditanamkan pentingnya arti baan belaka, transplantasi bagi menolong sesama 16. Kami pun sangat menyetujui bahwa umat manusia. bentuk transplantasi ini si donor

12. Hendaknya dapat segera dibuat Un- dilarang menerima imbalan dalam dang-undang Pokok Kedokteran bentuk apa pun, karena suatu pe'r-yang mengatur masalah transplanta- buatan kebajikan terhadap sesanla si ini serta dipertegas kedudukan manusia tidak dibenarkan untuk Majelis Kehormatan Kode Etik Ke- menuntut imbalan. dokteran Indonesia untuk menentu- 17. Karena mengingat pula bahwa tata kan ada atau tidaknya terjadi mal- cara melakukan transplantasi ini praktice selama dilakukannya trans- khususnya terhadap napi harus di-plantasi ini. Dan sebaiknyalah se- buat Undang-undang Pokok Pema-tiap kali melaksanakan tugasnya syarakatan yang juga mengatur per-dokter-dokter yang akan memeriksa syaratan-persyaratan seorang napi malpraktice ini disumpah tersendiri yang boleh menjadi donor.

oleh Juru Sumpah yang khusus di- 18. Menyangkut pula bahwa dalam rang-datangkan untuk keperJuan terse- ka pengembangan dan pembangun· but. an hukum umumnya, dan dunia pe-

13. Masyarakat luas lebih ditanamkan masyarakatan khususnya, .maka ka-pengertian bahwa transplantasi ini mi kira sudah waktunya pula diben-sarna seka:Ii tidak membahayakan tuk Ikatan Ahli 'Pemasyarakatan jiwa si donor tadi. Dan dipertegas yang akan dapat memberikan ma-pula bahwa terhadap si donor tidak sukan-masukan pada pemerintah dipungut bayaran apa pun ataupun tentang kebijaksanaan yang perlu diberikan dalam bentuk imbalan dilakukan dalam sistem pemasyara-

Februari 1987 ,

•

,

•

20

katan, seperti mencuatnya gagasan pemberian remisi terhadap narapi­danq yang secara sukarela bersedia menjadi donor organ tubuhnya yang tidak membahayakan kesela­matan jiwanya sendiri, dalam ber­buat kebajikan terhadap sesama ma­nusia. Hal ini akan membuang jauh­jauh anggapan bahwa napi itu ada­lah sampah masyarakat. Dan bah­kan bisa membuktikan bahwa diri­.nya masih bisa membela keh.ormat­annya dengan berbuat kebajikan ter­hadap sesama manusia tanpa meng· harapkan imbalan dalam bentuk

,

•

•

•

•

Hukum dan Pembanllunan

apa pun juga. Jadi tegasnya kami berpendapat sebaiknya masalah re­misi ini adalah masalah yang berdiri senaliri terlepas kaitannya dengan perl;matan kebajikan napi untuk menjadi donor, akan tetapi tentu saja tidaklah dilarang untuk menja­dikannya sebagai bahan pertim­bangan untuk memberikan remisi. Atau lebih tegas lagi tidaklah secara otomatis sea rang napi yang menjadi donor akan mendapatkan remisi. J adi untuk remisi ini tetaplah berla­ku ketentuan-ketentuan yangbiasa selama inL

•

•

•

•

• •

•