Membangun Integritas Melalui Wawasan Kebangsaan

DALAM MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dr. Wahju S. Utomo

Rabu, 19 September 2018

Oleh

GAMBARAN UMUM

VIDEO PROFIL KEMENHUB

MEWUJUDKAN INTEGRITAS KEBANGSAAN

AGENDA PAPARAN

Bagian Pertama

Gambaran umum

Pengambilankeputusan yang

efektif

Wilayah negara

kepulauanyang luas

Jumlahpenduduk yang

banyak dan heterogen

Tingkat pendidikan

masihrendah

Strategi: Indonesia Centric,

peningkatan dayasaing, nilai tambah

Alokasianggaran

lebihproduktif

1 2 3 4 5 6

• 263.5 juta

penduduk [#4

di dunia]

• 17.000 lebih

pulau

• 300 suku

• 700 bahasa

• ~ 50%

penduduk

Indonesia

berpendidikan

SD atau tidak

tamat SD

• ~ 5% lulusan

Pendidikan

Tinggi

• Mengembang

kan dan

membangun

infrastruktur di

luar Jawa

• Meningkatkan

kualitas SDM

• Mengembang

kan UMKM

• Merancang

program yang

memberikan

manfaat

• Inovatif dalam

desain dan

eksekusi

anggaran

• Pengembangan

Infrastruktur

dengan skema

yang kreatif

Sesuai dengan

sasaran dan

prioritas

pembangunan

Ref: Kemenkomaritin_Raker Kemenhub2018 4

DUKUNGAN DUKUNGAN

DUKUNGAN DUKUNGAN

Dukungan terhadap

pembangunan wilayah

perbatasan

Dukungan terhadap

pengembangan

destinasi pariwisata

Dukungan terhadap

pengembangan

Kawasan Industri

Dukungan terhadap

pembangunan Sentra

Kelautan dan

Perikanan Terpadu

Ref: Kemenkomaritin_Raker Kemenhub2018 5

Tingkatkan Pemanfaatan Produk

Dalam Negeri

Adaptasi terhadap

kemajuan teknologi

Perkuat sumberdaya

manusia

Kerjasama internasional dalam

pengembangan wilayah terpadu

Terobosan untuk memperoleh sumber

pendanaan inovatif

1

2

3

4

5

Ref: Kemenkomaritin_Raker Kemenhub20186

4 STOP PEMBOROSAN ANGGARAN

1 MONEY FOLLOW PROGRAMAlokasi anggaran harus digunakan untuk programpembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnyainfrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dankesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil)

2 E-GOVERNMENTDalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengaksesdokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihatsecara transparan, termasuk soal anggaran publik.

3 FOKUS KINERJA, BUKAN SPJASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenagahanya untuk mengurusi SPJ.

Menghematdari kegiatantdk penting

Program/kegiatanprioritas

Manfaatbesar untukmasyarakat

7

8Ref: Permenpan 11/2015

Ruang Fiskal

Terbatas

Mandatory & Non

Discretionary

Kualitas

Belanja

Pembiayaan

Anggaran

Setiap rupiah yang kita belanjakan secara

tidak efisien akan menghilangkan kesempatan untuk

membangun Republik

Kecenderungan

penggunaan anggaran kita

bukan berdasarkan kebutuhan atau

kepatutan tapi karena sudah dianggarkan

dalam DIPA/POK dan sepanjang tidak

melanggar aturan

9

Menteri Koordinator Maritim• Indonesia terkategori ke dalam mesin

pertumbuhan dunia

• Di Asia Tenggara, Investasi Indonesia terbesar

kedua setelah Singapura

• 50% Investor Asing menilai Indonesia lebihmenarik dibandingkan negara-negara Asia lainnya

Menteri PPN/Bapennas• RKP 2019: Pemerataan Pembangunan untuk

pertumbuhan ekonomi

• Perkuat aksebilitas daerah tertinggal dan perbatasan

• Perkuat jalur logistic utama

• Dukungan Infrastruktur sektor unggulan : KSPN, KEK, KI

• Pengembangan transportasi perkotaan.• Keterpaduan Pendanaan: SBSN, KPBU, PINA, dll

Menteri Keuangan• Merancang program yang memberikan manfaat

• Inovatif dalam desain dan eksekusi anggaran

• Kebijakan trasportasi yang tepat akan menurunkan

ekonomi biaya yang tinggi

• Belanja modal yang produktif

• Pengembangan Infrastruktur dengan skema yang

kreatif

• APBN digunakan secara efesien dan produktif• Serapan Kemenhub belum pernah di atas 90%

Menteri Perhubungan• Penyusunan RKA 2019 RKP 2019 dan

memperhatikan target RPJMN 2015-2019

• Memprioritaskan lanjutan PSN

• Pendanaan alternatif diluar APBN melalui KPBU,

peningkatan peran BUMN, PINA, SBSN dan investasi

swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat

strategis dan bernilai ekonomis tinggi.

• Program Pembangunan Indonesiasentris

10Ref: Rakerkemenhub2018

Sasaran Strategis/

Result

11

Instansi Pemerintah

/SKPD/OPD

Instansi Pemerintah

/SKPD/OPD

Instansi Pemerintah

/SKPD/OPD

Sasaran Strategis/

Result

Sasaran Strategis/

Result

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

Sasaran Pembangunan

Nasional/Daerah

1. Tujuan/Sasaran ORIENTASI HASIL

2. Ukuran Kinerja JELAS

1. Jelas relevansi/kaitan Antara

Program/Kegiatan dengan

SASARAN KINERJA

2. RINCIAN KEGIATAN HARUS sesuai

dengan maksud kegiatan

KEJELASAN KINERJA YANG AKAN DICAPAI

PROGRAM/KEGIATAN/EFEKTIF DAN EFISIEN

AC

TIV

ITY

GO

AL

Ref: Kemen PANRB

Bagian Kedua

Mewujudkan integritas kebangsaan

13

memberikan

keyakinan yang memadai

atas ketaatan, kehematan, efisiensi,

dan

efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi

Pemerintah

memberikan

masukan yang dapat

memelihara dan meningkatkan kualitas

tata

kelola penyelenggaraan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah

AssuranceActivities

Consulting

Activities 1. Audit

2. Evaluasi

3. Reviu

4. Pemantauan/Monitoring

1.Konsultansi

2.Sosialisasi

3.Asistensi

Ref: Standar Audit AAIPI

MEMASTIKANbahwa hasil kegiatan pemeriksaan telahdilaksanakan dengan tepat & kualitasnyadapat dipertanggungjawabkan

MENGOPTIMALKANnilai tambah bagi organisasi

TIDAK MENGGANGGUKinerja, Melainkan Memperbaiki &

Mampu Memberikan Solusi Yang Efektif Bagi Organisasi

SELALU WASPADATetapi Tidak Paranoid Dan

Overconfidence

MEMBANTU & MENGAWALorganisasi untuk dapat menjalankan

tugas dan mencapai tujuannya dengan baik

MENJAGA & MENINGKATKANintegritas, mengerjakan tugas sampai tuntas, serta menjadi role model penerapan etikadan disiplin.

’ERA BARU

14

Badan dan

Penunjang

Inspektorat I Inspektorat II

Sektor Darat

dan Kereta

Inspektorat III

Sektor Laut

Bagian Barat

Inspektorat IV

Sektor Laut

Bagian Timur

Inspektorat V

Sektor

Udara

58 objek audit 46 objek audit 188 objek audit 142 objek audit 172 objek audit

TOTAL 606 OBJEK AUDIT1. PENGAWASAN INTERN BERBASIS PRIORITAS : disusun dalam rangka mengawal

akuntabilitas terhadap isu-isu strategis yang diamanatkan Pemerintah kepada Kementerian

Perhubungan meliputi :

2. PELAKSANAAN AUDIT KINERJA SECARA SELEKTIF : berdasarkan

faktor-faktor risiko dengan memperhatikan bobot, kriteria dan skala

risiko yang terdiri dari besaran anggaran, pelaksanaan audit

sebelumnya, beban kerja, potensi PNBP, TLHP ITJEN & BPK serta

Letak Geografis.

a. Pengawalan dan Pemantauan Terhadap Proyek

Proyek Strategis Nasional (PSN) & Program

Pembangunan Prioritas Nasional (P3N);

b. Pemantauan dan Penyelesaian terhadap Proyek-

Proyek, Sarana dan Prasarana di lingkungan

Kementerian Perhubungan pada objek-objek terpilih

dalam kategori Kontruksi Dalam Pengerjaan

(KDP)/Belum Operasional (BO);

c. Pelaksanaan Pengawasan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Pada Obyek-Objek Terpilih yang diperoleh

dan memiliki nilai ekonomis tinggi;

d. Meningkatkan Koordinasi Pengawasan dengan

Pengawas Intern Intra Kementerian, Pengawas

Eksternal dan Aparat Penegak Hukum;

e. Melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Pada Obyek/Kasus yang Strategis dan Memerlukan

Pendalaman;

f. Efektivikasi Unit Investigasi dalam rangka

Menindaklanjuti Pengaduan-pengaduan Masyarakat;

g. Pemantauan ketepatan sasaran dan dampak nyata

pelaksanaan program Padat Karya di lingkungan

Kementerian Perhubungan bagi kesejahteraan dan

peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

3. PENGAWASAN LAIN dalam rangka meningkatkan fungsi quality

assurance dan catalyst meliputi Reviu laporan keuangan, Revisi DIPA,

RKBMN, HPS, Evaluasi LAKIP dan SPIP, Pelaksanaan Aksi

Pencegahan KKN terkait Gratifikasi dan Benturan Kepentingan, Audit

Sistem Informasi serta Monitoring dan Tindak Lanjut hasilpengawasan Intern dan Eksternal

15Ref: SK INSPEKTUR JENDERAL NO.28/HK.206/ITJEN-2018

16

01 02 03 04 05 06 07

M E M P R I O R I TA S K A NPengawalan Terhadap Proyek

Proyek Strategis Nasional (PSN) & Program Pembangunan Prioritas

Nasional (P3N)

Pelaksanaan PemeliharaanPrasarana dan Sarana

Pada Obyek Terpilih

Dengan PengawasEksternal (BPK/BPKP)

PPATK dan APH

Unit Investigasi UntukMenindaklanjuti

PengaduanMasyarakat

M E N G A U D I T B E K E R J A S A M A M E N G E F E K T I F K A N

Proyek-Proyek KDP atau belum BO

Secara Selektif padaObyek yang Memiliki

Resiko Tinggi

Pada Obyek/Kasus yang Strategis dan Memerlukan

Pendalaman

M E N Y E L E S A I K A N M E L A K S A N A K A N P K P TM E L A K S A N A K A N A D T T

17Ref: Emonitoring dan LKPP Kemenhub_data diolah

Persentase serapan anggaran

• Serapan Kemenhub belum pernah

di atas 90%

• Menkeu tidak keberatan menambah

alokasi anggaran Kementerian

Perhubungan

17.8

23.2

33.9 35.9 37.2

65.1

43.1 47.9

53.0

15.5 20.1

29.6 31.5 28.5

47.1

32.7

41.4

17.0

87.3% 86.5% 87.4% 87.9%

76.6%72.3%

76.0%

86.4%

32.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rp-

Rp10

Rp20

Rp30

Rp40

Rp50

Rp60

Rp70

Rp80

Rp90

Rp100

2010WDP

2011WDP

2012WDP

2013WTP

2014WTP-DPP

2015WTP

2016WTP

2017WTP

2018

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Serapan (%)

7 Sept 2018

Dalam triliun rupiah

Ref: Emonitoring Dephub data diolah

Posisi 7 September 2017 masih terdapat Rp2.84 T sisa kontrak yang masih dapat digunakan untuk Optimalisasi Kegiatan

18

155.579.929 8.217.298

2.773.620.559

11.744.464.761

5.451.595.388

18.438.265.296

23.891.145 1.151.834.062

108.231.475

8%

13%

6%

17%

7%

1%

5%

7%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

20.000.000.000

SETJEN ITJEN DITJEN HUBDAT DITJEN HUBLA DITJEN HUBUD DITJEN KA BALITBANG BPSDM-P BPTJ

PAGU KEGIATAN ESTIMASI SISA KONTRAK

19

06 06 07 08

01 02 03 04

Tidak ada dokumen

pendukung

Bermasalah dengan

Instansi Lain

Kantraktor Yang Tidak Memiliki

Kemampuan Memadai

Pembiaran oleh

Direktorat TeknisKPA dan PPK yang

lemah/tidak tegasKonsultan Pengawas yang

rendah kinerjanya

Kegagalan Kontruksi /

Cacat Kontruksi

Bermasalah denganMasyarakat

20Ref: Hasil REVIU HPS ITJENHUB

Hasil Reviu HPS

5,6% 6,2% 11,6%

13,3 T 20.2 T 17.2 T

Anggaran

Direviu

Penghematan

PenunjangDitjen Hubla Ditjen Hubud Ditjen KADitjen Hubdat

1.03%

7.35%

1.27 millyar

210 milyar 336 milyar078 milliar81 milyar

630 M

160 kegiatan

122 UPT

RINCIAN HASIL REVIU HPS TA. 20182015 2016 2017

TAHUN

ANGGARAN

9,9%

6.34 T

2018

6.6%

8.98%

0.45%

Dokumen

perencanaan

tidak dilengkapi

dengan dokumen

pendukung.

Kewajaran harga

diragukan

Terlambatnya

kontraktor

melaksanakan

pekerjaan karena

pengawasan yang

kurang efektif yang

dilakukan oleh PPK dan

Direktorat Teknis terkait

Kompetensi

PPK yang

tidak memadai

atau

tanggungjawab

PPK yang

terlalu besar

Peran

konsultan

pengawas

yang tidak

efektif

Kontraktor

pelaksana

cenderung akan

memperpanjang

pekerjaan melewati

akhir tahun

Terlambatnya

pelaksanaan

lelang karena

dokumen yang

tidak lengkap,

kesiapan lahan

yang belum

tuntas, ULP tidak

siap

Permasalah

berlarut (non

teknis) dengan

pemda, aparat

penegak hukum

atau masyarakat

setempat yang

terlambat

ditangani

Penarikan

uang muka

dan penarikan

sesuai termin

tidak sesuai

dengan jadwal

Pengawasan

langsung

oleh direktorat

teknis sangat

lemah

Kontraktor

pelaksana

mendapatkan

paket pekerjaan

melebihi

kemampuan sisa

paket

Kurangnya

koordinasi

direktorat

teknis/PPK

dengan

Pemda

setempat.

1 4 6 8 10

2 3 5 7 9 11

21

CERAMAH INTEGRITAS

KULIAH UMUMBALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2018

23Ref: Kemenpan RB RM RB 09042016

Dalam 100 tahun pertama,

musuh berhasil masuk

sebanyak 3x, Bukan dengan

merubuhkan BENTENG, namun

dengan cara

GRATIFIKASI PENJAGA

• Dibangun ± 10 tahun (259-210 SM)

• P 2400 km, Tebal 4-13 mtr Tinggi 7-16 mtr

JERO WACIK TERSANGKA TINDAKAN KORUPSI JERO WACIK

TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA

SEBESAR LEBIH 5 MILIAR RUPIAH.

DIDAKWA TELAH MENGGUNAKAN ANGGARAN NEGARA UNTUK

KEPENTINGAN PRIBADI KETIKA MENJABAT SEBAGAI MENTERI

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (2004 - 2011)

DAN KEMUDIAN SEBAGAI MENTERI ESDM (2011 - 2014).

SITI FADILAH KASUS DUGAAN KORUPSI ALKES

UNTUK KEBUTUHAN PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS

DEPARTEMEN KESEHATAN DARI DANA DIPA REVISI APBN

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN

KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2007

DISEBUT MEMEROLEH BAGIAN DARI

PENGADAAN ALKES ITU BERUPA MANDIRI

TRAVELLERS CHEQUE (MTC)

SENILAI RP 1,275 MILIAR

TERBUKTI MEMPERKAYA DIRI SENDIRI

SEBESAR RP 2MILLIAR DAN 550 RIBU USD

DALAM KASUS KORUPSI PROYEK HAMBALANG

ANDI MALLARANGENG

MENJADI TERSANGKA KASUS DUGAAN

KORUPSI PENJUALAN ASET PT PWU,

PERUSAHAAN BUMD PEMPROV JATIM

PADA PERIODE 2000-2010.

DAHLAN ISKAN

TAHUN 2013, ATUT TERJERAT DUA KASUS KORUPSI YAKNI SUAP

SENGKETA PILKADA LEBAK DAN KASUS DUGAAN KORUPSI

PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN.

ATUT MENYUAP RP 1 MILIAR KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI SAAT

ITU, AKIL MOCHTAR MELALUI ADVOKAT SUSI TUR ANDAYANI. DIA

DIVONIS PENJARA TUJUH TAHUN PENJARA

RATU ATUT CHOSIYAH (GUBERNUR BANTEN).

PENYIMPANGAN DANA APBD NAD TAHUN 2004

SENILAI RP.4,130 MILIAR UNTUK PEMBELIAN HELIKOPTER

MI-2 BUATAN RUSIA. PUTEH DIVONIS 10 TAHUN

DAN DENDA RP500 JUTA SUBSIDAIR 6 BULAN KURUNGAN

DAN UANG PENGGANTI RP 6,564 MILIAR.

ABDULLAH PUTEH (GUBERNUR NANGROE ACEH DARUSSALAM).

Handang Soekarno (HS) merupakan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak.

tersangka kasus suap.KPK juga menyita uang sebesar USD 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar (sebelumnya disebutkan uang yang disita sekitar Rp 1,3 miliar-red). Uang itu diduga sebagai pelicin berkaitan dengan berbagai permasalahan pajak dari PT EK Prima Ekspor Indonesia.

TERDAKWA BURHANUDDIN ABDULLAH TELAHTERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKANSECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KORUPSI

BURHANUDIN ABDULLAH

AULIA POHAN YANG SAAT ITU MENJABAT ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI.

AULIA DIVONIS OLEH PENGADILAN TIPIKOR 17 JUNI 2009 SILAM DENGAN HUKUMAN

4,5 TAHUN.

AULIA POHAN

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJATUHKAN

VONIS LIMA TAHUN DAN ENAM BULAN PENJARA KEPADA TERDAKWA

OTTO CORNELIS KALIGIS

PENGACARA OC KALIGIS

MANTAN KETUA MK, AKIL MOCHTAR DIVONIS HUKUMAN PENJARA SEUMUR

HIDUP OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

HAKIM MK.

HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) PATRIALIS AKBAR TERJARING

OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

(KPK)

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENYESALKAN PRAKTIK KORUPSI

YANG DIDUGA DILAKUKAN MANTAN KETUA DEWAN PERWAKILAN

DAERAH, IRMAN GUSMAN.

PEJABAT PUBLIK YANG SEHARUSNYA MENAMPUNG DAN

MENINDAKLANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT ITU JUSTRU DIDUGA

MELAKUKAN PRAKTIK KORUPTIF DENGAN DALIH UNTUK KEPENTINGAN

IRMAN GUSMAN

KETUA DPD RI

ANGGOTA DPR

SUAP PROYEK JALAN, BUDI SUPRIYANTO GOLKAR DIVONIS 5 TAHUNBUDI SUPRIYANTO TERBUKTI MENERIMA SUAP TERKAIT PROYEK JALAN DI MALUKU DAN MALUKU UTARA PADA KEMENTERIAN PUPR

KPK MENAHAN ANDI TAUFAN TIRO, ANGGOTA DPR DARI FRAKSI PAN, TERKAIT DENGAN KASUS DUGAAN SUAP ANGGARAN DI KEMENTERIAN PU.

KASUS KORUPSI LURAH DAN CAMAT

KASUS KORUPSI APBD SEBESAR RP 450 JUTA YANG

DILAKUKAN MANTAN LURAH CEGER, FANDA FADLY

LUBIS, DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN

PENYIDIK SUBDIT TIPIKOR DITRESKRIMSUS

POLDA JATIM AKHIRNYA MENETAPKAN

CAMAT KEDUNDUNG, KABUPATEN

SAMPANG, A JUNAEDI (AJ) SEBAGAI

TERSANGKA DALAM KASUS DUGAAN

KORUPSI ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN

DANA DESA (DD)

KASUS KORUPSI KADES

MARIMIN, KADES WONOSARI IDUGA TERLIBAT DALAM PERKARA KORUPSI APBDES-P 2015 SENILAI RP 943 JUTA BERSAMA DENGAN SARWONO, BENDAHARA DESA

Kades Wonosari, Marimin dan bendahara, Sarwono saat dibawa ke Lapas Klas II B Ngawi.

ENAM STAF KELURAHAN PULO GADUNG, KECAMATAN PULO GADUNG,

DIPERIKSA PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR. MEREKA ANTARA

LAIN SEKRETARIS LURAH, BENDARA, DAN EMPAT STAF LAIN. PEMERIKSAAN

TERKAIT DENGAN DUGAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

TAHUN 2012

Pegawai pajak

Golongan III.A

Lahir : 9 Mei 1979

Gaji: 12 Juta

Rp 74 Milyar

Harus dikumpulkan dalam waktu 513 tahun

Rutan KPK

Kebebasan yang hilang...

Saya tidak KORUPSISaya hanya terima

GRATIFIKASI

MEMBANGUN KARAKTER UNTUK MENANGGAPI PERUBAHAN

INTEGRITAS

INTEGRITAS

Sosok pribadi macam apa? Sosok pribadi yang DAPAT DIPERCAYA!

Kita memercayai seseorang tidak hanya karena diamemiliki keunggulan (dapat diandalkan) tetapikarena pribadinya terpuji.

Ciri-ciri pribadi orang yang dapat dipercaya adalahjujur, tulus, setia kawan/ solider, dedikatif, religius, dan hemat.

Berbicara mengenaiintegritas, itu artinya

berbicara mengenai sosokpribadi.

JUJUR

Untuk menjadi budaya maka perlu dibangun sikap / perilaku :

Tidak membohongi rekan kerja kita sendiri.

Memberikan informasi yang benar dan yang diperlukan.

Jujur terhadap rekan kerja. Rekan kerja kita bukanlah pesaing, tetapi mitra

seperjuangan dalam mewujudkan cita-cita instansi demi kebaikan bersama.

MEMBANTU TANPA PAMRIH

Kita perlu jeli membedakan antara bekerja danmembantu/ menolong.

Setiap orang yang bekerja, dia berhakmendapat upah/pamrih.

Tetapi setiap orang yang mau membantu ataumenolong, dia tidak selalu mendapat pamrih.

INTEGRITAS

Ada istilah: kala untung ditimang, kala buntung dibuang atau ungkapan“makan teman”: inilah sikap yang harus dibuang jauh-jauh dari budayakita.

Sebaliknya, sikap yang selalu kita usahakan adalah kita menyatu atau ikutambil bagian pada “kegembiraan dan harapan”, “duka dan kecemasan”yang dialami oleh rekan-rekan kerja kita dan orang-orang zaman ini.

Setia kawan/solider.

Dua ciri langsung tergambarkan bila bicara mengenai orang yang berdedikasi,yakni: punya komitmen/kesungguhan dan kesiap-sediaan dalam menjalankantugas dan pekerjaannya.

Kesungguhan dan kesiap-sediaannya terjelma dalam kebiasaan:

Terlibat dengan total dan tuntas.

Menerima tugas sebagai suatu wujud kepercayaan.

Menjalankannya dengan senang hati (gembira).

DEDIKATIF

RELIGIUS

Pemberian dan anugerah itu bisa kecil atau besar,dalam kegembiraan atau pun keprihatinan.

Bersyukurlah setiap waktu: atas kesehatan, ataspekerjaan, atas order yang diterima, atas pribadi-pribadi yang hadir sebagai rekan kerja, dansebagainya.

Ringkasnya, sikap syukur selalu menandakan suatukesadaran bahwa Tuhan peduli dan menyertai karyakita.

INTEGRITAS

HEMAT

Yang dimaksud di sini adalah

a) efektif dan efisien menggunakan waktu dansarana yang tersedia serta

b) menggunakannya dalam rangka tugas danpekerjaan, bukan untuk kepentinganpribadi. Perilaku yang selalu kita usahakanantara lain:

INTEGRITAS

HEMAT

Mematikan lampu ruangan, AC, danperalatan kerja sebelum istirahat danpulang kerja.

Memakai bahan-bahan produksi sesuaikebutuhan.

Menggunakan sarana transportasidengan wajar sesuai dengan kebutuhan.

Menggunakan sarana telepon kantorseperlunya dan bukan untukkepentingan pribadi.

SelesaiTerima Kasih