media kebangsaan

media media media media media KKKKKebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan, No.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 Vol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 201111155555 | 3| 3| 3| 3| 3

Pendiri: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Penanggungjawab: Drs. H. Eddy Syofian, MAP |Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Rangkuti, S.Sos |Wakil Pemimpin Redaksi: Putra landriSitepu, SSTP, MSi | Redaktur Pelaksana: Ngadimin, S.Sos | Dewan Redaksi: Dra.Malentina Ginting, Thomson, Ahmad Firdausi Hutasuhut, Zulfikar Tanjung, Syamsuri

Polem. Harry SSTP, MSi, Dra. Muliana | Sekretaris Redaksi: Cut Hurry Handayani |Produksi: Zulkarnain I Grafis:Widha Meidina Utary, S.Sos, Syamsuri Polem | Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 361, Medan, Indonesia. Telp:(061) 4524894 - 4557009 | Email : [email protected] |website :bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

sebagai media informasi dan forum pembahasanmasalah ideologi kebangsaan, politik lokal,ketahanan ekonomi bangsa, perkembangan sosialdan perubahan kultural yang terjadi di provinsiSumatera Utara dan sekitarnya.

Berisi informasi kegiatan, tulisan ilmiah populer,ringkasan hasil penelitian, survey atau gagasanorosinil yang kritis dan segar. Redaksi mengundangpara ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi,sarjana dan pemuda Indonesia yang berbakat untukberdiskusi dan berbagi informasi yang dapatmenginspirasi sambil berkomunikasi denganmasyarakat luas. Tulisasn dalam Media Kebangsaantidak selalu mencerminkan pendapat dan kebijakanKesbangpollinmas, Redaksi dapat menyingkat danmemperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubahmaksud dan isinya.

Dilarang mengutip, menterjemahkan danmemperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dariRedaksi. Terbit setiap dua bulan (Februari, April,Juni, Agustus, Oktober, Desember)

M edia Kebangsaan diterbitkan oleh BadanKesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Massyarakat ProvinsiSumatera Utara dan dimaksudkan“

Tajuk Media4-5. "NAWA CITA" 9 agenda prioritasJOKOWI-JK

bakesbangpollinmas.sumutprov.go.idHORAS

Laporan Utama6 - 12. Pembagian urusan pemerintahan daerahUU No 23/2014; Tindak lanjut UU nomor 23tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;Pengaturan DPRD di UU MD3 dan UUpemerintahan daerah; Pembagian urusanpendidikan antara pusat dengan daerahberdasarkan UU nomor 23/2014;

Fokus13 - 20. Kode etik LSM Indonesia; Pengaturan dirisendiri dan kode etik LSM upaya untukmeningkatkan akuntabilitas; KPU Sumut jadwalkanPilkada serentak di 2015; Pemprovsu pastikansegera bayar kewajiban kepada pihak ketiga

Kabar Aktivitas21 - 42. Gubernur Sumut paparkan tataruangislami dihadapan 700 tokoh islam nasional;Gubernur terima warga perantau Sumut di Kepri;Sutias serahkan bantuan rehab 10 unit rumahtidak layak; PBB dan Pemprovsu bahaspenanganan pengungsi dan pencari suaka;Audensi GAN Indonesia: Perangi narkoba, perkuatpencegahan; Gubsu, Mendagri dan GubernurAceh lepas penerbangan perdana Garuda Indone-sia rute Kuala Namu-Sabang; Gubernur Sumutmandikan gajah tangkahan; Terus bangunsemangat kebhinekaan dan kebangsaan; TimHORAS USU kembali mengikuti Shell Eco-Mara-

thon 2015: Gubsu berharap tim HORAS kembaliukir prestasi di ajang internasional; Sumatera Utarapionir kedaulatan pangan wilayah Sumatera;Kebersamaan pilar utama majukan Al Washliyah

Opini43 - 47. Mewaspadai konflik di Sumatera Utara

Kabar Aktivitas48 - Fungsi intelijen Kesbangpol harus diperkuat;Presiden minta KOMINDA pantau proyek IMEP;Pemerintah biaya rehabilitasi 3000 penggunanarkoba di Sumut

SALAM REDAKSI

DENGAN lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, maka seluruh Pemda sudahseharusnya mempersiapkan kebutuhan dan perubahan sesuaiUU Pemerintahan Daerah. Meskipun hingga saat ini pemer-intah pusat belum menerbitkan peraturan pelaksanaannya.Daerah perlu mempersiapkan rencana tindak penyesuaianyang mencakup kelembagaan, tata kelola dan SDM.

Undang-Undang tersebut lahir sebagai bagian dari perkemban-gan dinamis bahwa Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tidaksesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraaan, dantuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu di-ganti. Dikatakan lebih lanjut bahwa efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan denganlebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahpusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaraga-man daerah, serta peluang dan tantangan persaingan globasldalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Jika ditelaah lebih lanjut, ada beberapa urusan yang dibagi antarapemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang semula menjadi uru-san kabupaten/kota. Diantaranya, penyelenggaraan urusan pemer-intahan bidang kehutanan, kelautan dan sumber daya mineral. Se-dangkan, urusan pendidikan diantaranya pengelolaan pendidikanmenengah dan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten-tang Pemerintahan Daerah, telah mengubah hal yang men-dasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.Diantaranya, daerah diarahkan untuk mempercepat terwu-judnya kesejahteraan masyarakat.

Daerah juga dituntut untuk meningkatan pelayanan, pem-berdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatandaya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintahkabupaten/kota bisa menginventarisasi produk hukum daerahyang perlu disesuaikan sebagai implikasi terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

pada konsideran menimbang UU Nomor 23 Tahun 2014 dapatditangkap adanya beberapa paradigma seperti adanya keinginanpolitik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraanmasyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, danperan serta masyarakat. Perlu dimunculkan keinginan politik untukmeningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsipdemokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Keinginan politik itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektiv-itas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, perlunyalebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahpusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekarag-aman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan globaldalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kesimpulannya adalah Adanya ketidaksesuaian UU Nomor 32Tahun 2004 dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dantuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah latar bela-kang yang mendasari lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kallamerancang sembilan agenda prioritas jika

terpilih sebagai presiden dan wakilpresiden. Sembilan program itu disebutNawa Cita. Program ini digagas untukmenunjukkan prioritas jalan perubahanmenuju Indonesia yang berdaulat secara

politik, serta mandiri dalam bidangekonomi dan berkepribadian dalam

kebudayaan.Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disari-

kan dari situs www.kpu.go.id:1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi seg-

enap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruhwarga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif,keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunanpertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi ke-pentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai nega-ra maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan memban-gun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritaspada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institu-si-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasidemokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu,dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan mem-perkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negarakesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasisistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, ber-

"NAWA CI9 Agenda PrJOKOWI-JK

Tajuk Mediabakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

44444 | media media media media media KKKKKebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan, No.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 Vol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 201111155555

ITA"rioritas


martabat, dan terpercaya.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia mela-

lui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan denganprogram "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahter-aan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan"Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform danprogram kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumahkampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi ser-ta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa majudan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkansektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakanpenataan kembali kurikulum pendidikan nasional denganmengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yangmenempatkan secara proporsional aspek pendidikan, sepertipengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotis-me dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pe-kerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sos-ial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinne-kaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.


Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawabanyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daer-ah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusanpemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintah-an absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pe-merintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintah-an yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pu-sat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemer-intahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerahprovinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahanumum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi ke-wenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yangdibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi danDaerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahanwajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahanyang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. SedangkanUrusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahanyang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan po-tensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Pemerintahan WajibUrusan pemerintah wajib yang

diselenggaraan olehpemerintah daerahterbagi menjadiUrusan Pemerintah-an yang berkaitandengan PelayananDasar dan UrusanPemerintahan yangtidak berkaitan den-gan PelayananDasar. Berikut pem-bagian urusan wajib.

Pembagian urusanpemerintahankonkuren antara Pe-merintah Pusat danDaerah provinsi ser-ta Daerah kabupat-en/kota sebagaima-

Pembagian UrusanPemerintahan Daerah

UU No 23/2014Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahtelah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai

lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutanpenyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan Utamabakesbangpollinmas.sumutprov.go.id


na disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas,efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis na-sional.

Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daer-ah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi ke-wenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerahprovinsi atau lintas negara;

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerahprovinsi atau lintas negara;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau damp-ak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintasnegara;

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayan-ya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat;dan/atau

5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagikepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi ke-wenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerahkabupaten/kota;

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerahkabupaten/kota;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampaknegatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayan-ya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.


Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi ke-wenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerahkabupaten/kota;

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daer-ah kabupaten/kota;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampaknegatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayan-ya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan PilihanKetentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan

daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalahsebagai berikut.

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ke-hutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya miner-al dibagi antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah.

2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitandengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota men-jadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber dayamineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gasbumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber dayamineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panasbumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangandaerah kabupaten/kota.



Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belummemiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem,tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelengga-raan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupunPemerintah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan,urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusankehutanan, sehingga berdampak terhadap Organisasi Per-angkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang dalam prosesmelaksanakan Tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikana. Ijin mendirikan Sekolah Menengah;b. Persiapan dalam menghadapi kondisi banyaknya per-

mintaan pengalihan dari guru Sekolah Menengah Pertama(SMP) menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) sejak diun-dangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yangberpengaruh pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Provinsi;

c. Dinas Pendidikan menyarankan sebaiknya di setiapKabupaten/Kota dibangun kantor perwakilan atau kantorcabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan tu-juan agar pelayanan pendidikan menengah dapat dilaksana-kan secara optimal; dan

d. Penambahan anggaran bagi Biaya OperasionalSekolah (BOS).

2. Urusan Perikanan dan Kelautana. Kebutuhan mengenai revisi tupoksi dari Dinas Perikan-

an dan Kelautan Provinsi;b. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ber-

sertifikat khusus dalam melaksanakan tugas Bidang Peri-kanan dan Kelautan; dan

c. Kebutuhan penganggaran Pelabuhan Perikanan Pantai(PPP) pada tahun 2015.

3. Urusan Kehutanana. Kebutuhan dalam penganggaran rehabilitasi hutan pada

tahun 2015;b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabu-

paten/Kota; danc. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ke-

hutanan.

4. Urusan ESDMa. Kebutuhan mengenai dasar hukum dalam pelayanan

perizinan pertambangan;b. Kebutuhan mengenai Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang sesuai dengan amanat dari Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014;

c. Pemetaan lokasi pertambangan di wilayah Provinsi;dan

Tindak LanjutUU Nomor 23

Tahun 2014Tentang

Pemerintahan DaerahDengan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, saat ini daerah

mengalami implikasi dalam segala bidang,salah satunya adalah pelayanan terhadap

masyarakat.



d. Pengelolaan retribusi dari hasil pertambangan diwilayah Provinsi.

5. Perindustrian dan PerdaganganKondisi saat ini yang terjadi pada Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi adalah beralihnya urusan terkaitkemetrologian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejakdiundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.Dinas Perindustrian dan Perdagangan membutuhkan dasarhukum yang jelas dalam pelaksanaan kewenangan danretribusi terkait kemetrologian.

6. Urusan Perizinana. Perlunya Peraturan Gubernur (Pergub) yang menga-

tur mengenai Pelayanan Perizinan;b. Perlu adanya website yang dapat diakses dan dijan-

gkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada diKabupaten/Kota di wilayah Pemerintah Provinsi dalammelakukan perizinan.

7. Urusan Kepegawaiana. Melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap pe-

gawai yang berpindah dari pegawai Kabupaten/Kota men-jadi pegawai Provinsi sebagai tenaga pendidik;

b. Melakukan penghitungan pada pegawai yang memilikijabatan fungsional dan staf pada Balai yang terdapat di Di-nas Perindustrian dan Perda-gangan serta melakukandistribusi pegawai;

c.

Melakukan penghitungan mengenai kebutuhan TPP bagipegawai yang beralih status dari Pegawai Kabupaten/Kotamenjadi Pegawai Provinsi;

d. Menyiapkan penambahan serverr untuk melaksana-kan pelayanan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) onlinebagi penambahan pegawai yang beralih status dari Pe-gawai Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Provinsi yangdirencanakan sekitar ± 20.000 pegawai; dan

e. Menyediakan pelayanan bagi pegawai yang akanmelaksanakan kenaikan pangkat, akreditasi dan tugas be-lajar dan ijin belajar.

Upaya yang dapat dilakukan pada saat ini adalah Pena-taan pada kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah(OPD)/Biro yang berada di lingkungan pemerintah Provin-si Sumatera Utara, setelah revisi Peraturan PemerintahNomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daer-ah. Saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Biro da-pat menjalankan tugas tanpa ada perubahan tupoksi.

Implikasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014yang berpengaruh pada anggaran, untuk dilakukan penye-suaian melalui perubahan APBD Tahun 2015.

Tindak lanjut atas pemberlakuan Undang-Undang No-mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaiberikut:

1. Penuntasan Peraturan Gubernur tentang Tupoksi, Per-aturan Gubernur tentang Urusan, Peraturan Gubernur ten-tang Perizinan dan Peraturan Gubernur tentang TugasPembantuan serta Naskah Kesepakatan Bersama terkaitpenyelenggaraan urusan pendidikan, urusan perikanan dankelautan, urusan kehutanan, urusan ESDM dan urusan

kemetrologian dari Pemerintah Kabupaten/Kota kePemerintah Provinsi dan sebaliknya dari Pe-merintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;

2. Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan danKelautan, Dinas Kehutanan, Dinas ESDMdan Dinas Badan Penanaman Modal dan Per-izinan Terpadu (BPMPT) Provinsi, diharapkandapat melakukan koordinasi dengan Dinas Pen-didikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, DinasKehutanan, Dinas ESDM dan Dinas BadanPenanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BP-MPT) Kabupaten/Kota; dan

3. Khusus untuk Dinas Pendidikan agarmelakukan pendataan terhadap tenaga pendidik,pendidik, sarana prasarana, aset/barang daerahdan dokumen yang akan dialihkan dari PemerintahKabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi pada jen-jang pendidikan menengah.

Selanjutnya agar inventarisasi dapat disampaikankepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro

Pengelolaan Barang Daerah (PBD), dan Biro OtonomiDaerah dan Kerjasama.


Pengaturan DPRDPengaturan DPRDPengaturan DPRDPengaturan DPRDPengaturan DPRDdi UU MD3 dan UUdi UU MD3 dan UUdi UU MD3 dan UUdi UU MD3 dan UUdi UU MD3 dan UU

Pemerintahan DaerahPemerintahan DaerahPemerintahan DaerahPemerintahan DaerahPemerintahan DaerahSaat ini, ada dua undang-undang (UU) yang mengatur tentang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD"), yakni Undang-Un-dang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU 17/2014") sertaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ("UU 23/2014").



hak-hak dan kewajiban-kewajibanDPRD; persidangan dan pengambilankeputusan DPRD; tata tertib dankode etik DPRD; larangan bagiDPRD; pemberhentian DPRD, dansebagainya.

Misalnya tugas DPRD bersama pe-merintah dan unsur masyarakat daer-ah rapat dengan anggota DPD yangmelakukan antara lain tugas penga-wasan atas pelaksanaan undang-un-dang mengenai otonomi daerah (Pasal249 ayat (2) UU 17/2014).

Sedangkan, fokus UU 23/2014 lebihkepada tugas DPRD dalam pemberi-an persetujuan dalam suatu rapatyang membahas tentang pemerintahandaerah. Ini artinya, dalam UU 23/2014 lebih khusus lagi membahas ten-tang bagaimana peran DPRD dalampemerintahan daerah. Misalnya antaralain:

a. Memberikan persetujuan bersamadengan gubernur pemenuhan per-syaratan administratif bagi pembentu-kan daerah persiapan (Pasal 37 UU23/2014)

b. Mengumumkan pemberhentiankepala daerah dan/atau wakil kepaladaerah dalam rapat paripurna (Pasal79 ayat (1) UU 23/2014)

c. Menyampaikan usul kepadaPresiden untuk pemberhentian guber-nur dan/atau wakil gubernur dan ke-pada Menteri untuk pemberhentianbupati dan/atau wakil bupati atauwali kota dan/atau wakil wali kota(Pasal 80 ayat (1) huruf d UU 23/2014)

Meski ada beberapa pengaturanyang sama dalam UU 17/2014 danUU 23/2014 seperti antara lain fungsidan tugas DPRD, namun berdasarkanpenelusuran kami, UU 23/2014 lebihmenjabarkan lebih lanjut mengenaiapa saja fungsi-fungsi itu secara de-tail.

Sebagai contoh, UU 17/2014 hanyamenyebutkan fungsi DPRD yang ter-diri dari fungsi legislasi (fungsi pem-bentukan perda), anggaran, dan pen-

yang mengandung makna bahwa atu-ran hukum yang khusus akan menge-sampingkan aturan hukum yangumum.

Sebagaimana yang pernah dijelas-kan dalam artikel Mengenai Asas LexSpecialis Derogat Legi Generalis,menurut Bagir Manan dalam bukunyayang berjudul Hukum Positif Indone-sia (hal. 56), sebagaimana dikutip dariartikel yang ditulis A.A.Oka Mahen-dra berjudul Harmonisasi PeraturanPerundang-undangan, ada beberapaprinsip yang harus diperhatikan dalamasas lex specialis derogat legi genera-lis, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang dida-pati dalam aturan hukum umum tetapberlaku, kecuali yang diatur khususdalam aturan hukum khusus tersebut;

2. Ketentuan-ketentuan lex specialisharus sederajat dengan ketentuan-ke-tentuan lex generalis (undang-undangdengan undang-undang);

3. Ketentuan-ketentuan lex special-is harus berada dalam lingkungan hu-kum (rezim) yang sama dengan lexgeneralis. Kitab Undang-Undang Hu-kum Dagang dan Kitab Undang-Un-dang Hukum Perdata sama-samatermasuk lingkungan hukum keper-dataan.

Mengacu pada poin-poin di atas,khususnya poin ke-dua, ini artinya, jikamemang undang-undang yang menga-tur DPRD itu terdapat dalam UU 17/2014 dan UU 23/2014, maka salahsatu undang-undang tersebut merupa-kan lex specialis dari undang-undanglainnya.

Berdasarkan analisa, fokus aturandalam tentang DPRD dalam UU 17/2014 lebih kepada aturan secaraumum tentang DPRD yang meliputi:pembagian DPRD yang terdiri dariDPRD Provinsi dan DPRD Kabupat-en/Kota; susunan dan kedudukanDPRD; wewenang dan tugas DPRD;

gawasan seperti yang disebut dalamPasal 316 ayat (1) UU 17/2014.Akan tetapi, UU 23/2014 mengurai-kan lebih lengkap apa saja yang di-maksud dengan ketiga fungsi di atas,yakni:

a. Fungsi pembentukan PerdaProvinsi dilaksanakan dengan cara(Pasal 97 UU 23/2014):

membahas bersama gubernur danmenyetujui atau tidak menyetujui ran-cangan Perda Provinsi;

mengajukan usul rancangan Per-da Provinsi; dan

menyusun program pembentukanPerda bersama gubernur.

Fungsi anggaran dilaksanakandengan cara (Pasal 99 ayat (2) UU23/2014):

1) membahas KUA (KebijakanUmum APBD) dan PPAS (Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara)yang disusun oleh gubernur berdasar-kan RKPD;

2) membahas rancangan PerdaProvinsi tentang APBD provinsi;

3) membahas rancangan PerdaProvinsi tentang perubahan APBDprovinsi; dan

4) membahas rancangan PerdaProvinsi tentang PertanggungjawabanAPBD provinsi.

c.Fungsi pengawasan diwujudkandalam bentuk pengawasan terhadap:(Pasal 100 ayat (1) UU 23/2014):

1) pelaksanaan Perda provinsi danperaturan gubernur;

2) pelaksanaan peraturan perun-dang-undangan lain yang terkait den-gan penyelenggaraan PemerintahanDaerah provinsi; dan

3) pelaksanaan tindak lanjut hasilpemeriksaan laporan keuangan olehBadan Pemeriksa Keuangan.

Dengan demikian, dari yang kamiuraikan di atas, maka dapat disimpul-kan bahwa UU 23/2014 merupakanlex specialis dari UU 17/2014 karenabeberapa pengaturan dalam UU 17/2014 diatur lebih khusus lagi oleh UU23/2014.

Istilah lex specialis muncul karenaLex specialis derogat legi generalisadalah salah satu asas hukum



PADA tanggal 30 September 2014,Presiden Republik Indonesia telahmenandatangani Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, menggantikan Undang-Un-dang No. 32 Tahun 2004, yang diang-gap sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan keadaan, ketatanega-raan, dan tuntutan penyelenggaraanpemerintahan daerah.

Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1menyebutkan bahwa: "Urusan Pemer-intahan terdiri atas urusan pemerintah-an absolut, urusan pemerintahankonkuren, dan urusan pemerintahanumum". Urusan pemerintahan absolutyaitu urusan pemerintahan yangsepenuhnya menjadi kewenangan pe-merintah pusat. Sedangkan urusan pe-merintahan konkuren adalah urusanpemerintahan yang dibagi antara pe-merintah pusat dengan pemerintahandaerah provinsi/ kabupaten/kota, yangsekaligus juga menjadi dasar bagi pel-aksanaan Otonomi Daerah. Sementa-ra, urusan pemerintahan umum adalahurusan pemerintahan yang menjadi ke-wenangan Presiden sebagai kepala pe-

merintahan.Khusus berkaitan dengan pembagian

urusan pemerintahan pusat dengan pe-merintahan daerah dalam bidang pen-didikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 dise-butkan bahwa pendidikan merupakansalahsatu urusan pemerintahan wajib,terkait dengan Pelayanan Dasar yakni

Pembagian Urusan PendidikanAntara Pusat dengan DaerahBerdasarkan UU No. 23/2014


pelayanan publik untuk memenuhi ke-butuhan dasar warga negara.

Untuk lebih jelasnya tentang pem-bagian urusan pemerintahan bidangpendidikan antara pemerintahan pusat,pemerintah provinsi dan pemerintahankabupaten/kota dapat dilihat dalammatriks di bawah ini:


Padahal, sebuah negara demokratismenghendaki adanya kesetaraan dankeseimbangan posisi dan peran dariketiga pilar yakni pemerintah, swastadan masyarakat sipil.

Upaya memperkuat posisi dan perankomunitas LSM Indonesia dari masaorde baru hingga pasca reformasi telahmenghadapi berbagai tantangan. Keti-ka Orde Baru berkuasa, jumlah LSMIndonesia sangat terbatas akibat min-imnya ruang kebebasan berorganisasidan beraktifitas. Sebaliknya, padamasa reformasi, ketika ruang kebe-basan terbuka sangat luas, tumbuhberbagai organisasi yang menyebut di-rinya LSM. Jika sebelumnya LSM leb-ih banyak didirikan di kota-kota besardan ibukota Provinsi yang dimotorioleh kalangan intelektual namun pasca1998 kantor-kantor LSM tidak hanyaberada di Jakarta dan ibukota provinsi-provinsi namun sudah berada di hampirseluruh ibukota kabupaten/kota di selu-ruh pelosok Indonesia. Fenomenayang umum terjadi, Pasca 1998 adalahhampir semua kalangan mendirikanLSM, mulai dari politisi, anggota DPR/DPRD, pejabat pemerintah, pengusa-ha, dan bahkan kelompok-kelompokmaupun individu yang memilki kepent-ingan-kepentingan tertentu. Kehadiranlembaga ini, selain dipicu oleh euforiakebebasan pasca runtuhnya OrdeBaru, juga dimotivasi oleh berbagai

alasan dan tujuan yang tidak seluruh-nya sejalan dengan layaknya misipendirian sebuah LSM.

Implikasi yang terjadi adalah derasn-ya arus ketidakpercayaan (distrust)publik yang melanda komunitas LSMIndonesia tak dapat dibendung. Meski,hanya sejumlah kalangan yang men-yalahgunakan LSM bagi kepentinganpolitik praktis, kepentingan kelompok,atau keuntungan pribadi, namun publikterlanjur membuat generalisasi yangkeliru dan stigma negatif terhadap se-luruh komunitas LSM Indonesia.

LSM sebagai organisasi masyarakatsipil yang mengandalkan kekuatan dangerakannya di atas kepercayaan dandukungan para stakeholder, perlu untukterus menerus meningkatkan akunt-abilitasnya dalam praktik berorganisa-si. Tak dapat dipungkiri bahwa hadirn-ya segelintir organisasi yang menyebutdirinya LSM dan melakukan praktikkerja organisasi yang korup, telah ikutmerusak kredibilitas dan legitimasi ko-munitas LSM di Indonesia secaraumum. Kondisi ini dapat mengancamperan dan perjuangan LSM secaraumum untuk kepentingan yang lebihbesar dalam mendorong prosesdemokratisasi di semua arena politiklokal, nasional dan global.

Pembenahan akuntabilitas melaluipenegakan Kode Etik adalah pendeka-tan yang diyakini oleh Konsil LSM In-

donesia dalam upaya meningkatkanakuntabilitas LSM. Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas LSM merupakanlandasan utama untuk meraih kembalikepercayaan dan dukungan publik ter-hadap komunitas LSM Indonesia sertauntuk meningkatkan citra positif LSMdi mata publik.

Bertolak dari pemikiran dan kesada-ran di atas, Kongres I Konsil LSM In-donesia pada tanggal 28 Juli 2010 diJakarta telah mengesahkan Kode EtikKonsil LSM Indonesia yang merupakanseperangkat nilainilai/prinsip, norma danketentuan sebagai landasan prilaku se-luruh anggota dan aktivis Konsil LSMIndonesia. Kode Etik yang telah disah-kan dalam Kongres Konsil LSM telahmemuat sejumlah prinsip akuntabilitasyang dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator prilaku yang mengatur organ-isasi dan aktivisnya.

Pengaturan secara mandiri (self reg-ulation) melalui Internaslisasi danPenegakan Kode etik LSM adalahpendekatan yang dipilih oleh KonsilLSM Indonesia dalam meningkatkanakuntabilitas LSM anggotanya. Men-dorong terjadinya Aksi-Refleksi (prax-is) dari dalam jauh lebih partisipatifdan membebaskan dari pada sesuatuyang dipaksakan dari luar. Sejalandengan pandangan tersebut makatransformasi nilai dan prilaku dalammewujudkan LSM yang akuntabel ad-alah paradigma yang akan dikembang-kan oleh Konsil LSM Indonesia.

Mengingat Kode Etik yang disahkandalam Kongres I Konsil LSM Indone-sia masih bersifat umum dan hanyamemberi landasan dasar dalam pene-gakan Kode Etik Konsil LSM Indone-sia maka kongres merekomedasi kepa-da Dewan Etik untuk membuat me-kanisme penegakan Kode Etik.

KODE ETIKLSM INDONESIAPosisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagaikomponen utama organisasi masyarakat sipil di Indo-nesia masih lemah dibanding dengan pemerintah dan

sektor swasta. Implikasinya peran LSM sebagaikekuatan penyeimbang terhadap pemerintah dan sek-

tor swasta belum optimal.

Fokusbakesbangpollinmas.sumutprov.go.id


Pengaturan Diri SendiriPengaturan Diri SendiriPengaturan Diri SendiriPengaturan Diri SendiriPengaturan Diri Sendiridan Kode Etik LSMdan Kode Etik LSMdan Kode Etik LSMdan Kode Etik LSMdan Kode Etik LSM

UUUUUpapapapapayyyyya untuk Ma untuk Ma untuk Ma untuk Ma untuk Meeeeeningkningkningkningkningkatkatkatkatkatkan Akan Akan Akan Akan AkuntabilitasuntabilitasuntabilitasuntabilitasuntabilitasGubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi

menyampaikan apresiasinya kepada seluruh guru atas dedikasinyayang cukup besar mengemban tugas mulia dengan sepenuh hati

dalam memajukan pendidikan di Provinsi sumut. Karena, dipundak gurulah wajah masa depan Indonesai kedepannya.

LSM sebagai organisasi masyarakatsipil (civil society). Dengan legitimasidimaksudkan sebagai status yang dimi-liki LSM, yaitu bahwa dia merasamemperoleh kehormatan atau keper-cayaan untuk melakukan kerja atauperan berdasarkan pengakuan/persetu-juan masyarakat. Apakah itu pemerin-tah, maupun aktor-aktor di luar negara,terutama tentunya kalangan publik.Legitimasi berhubungan dengan per-sepsi publik yang valid (berdasarkanfakta) bahwa LSM benar-benarmelakukan apa yang dikatakannya dania dapat membuktikan secara terbuka.

Sebagai organisasi warganegara, or-ganisasi masyarakat memperoleh legit-imasinya dari tiga sumber: hukum,moral dan sosial. Hukum dan regulasiditetapkan oleh pemerintah untuk men-gatur tentang hak, kewajiban dan tang-gungjawab warganegara. Legitimasilegal-formal merupakan pengakuandari negara akan keberadaan LSMdalam bentuk peraturan perundangun-dangan.

Secara hukum ada dua bentuk dasarbadan hukum bagi sektor masyarakat.Yaitu, perkumpulan (association) yang

merupakan organisasi dari sekelompokorang per orang dan yayasan (founda-tion) yang merupakan organisasi hartakekayaan, atau organisasi dana.

Kedua bentuk badan hukum tersebutsudah mulai diatur sejak menjelangakhir abad kesembilan belas (1870)oleh Pemerintah Hindia Belanda. Per-kumpulan merupakan bentuk organisa-si badan hukum yang didirikan olehsejumlah orang untuk melayani baikkepentingan anggotaanggotanya (mu-tual benefit) atau kepentingan publik(public benefit). Yayasan merupakanorganisasi yang tidak mempunyai ang-gota (non-membership organization),untuk mencapai tujuan-tujuan sosial,keagamaan dan kemanusiaan dantidak diarahkan untuk mencapai keun-tungan ekonomi.

Pada tahun 2001 Pemerintah telahmengeluarkan UU Nomor 16 Tahun2001 yang kemudian diamandemendengan UU 28/2004. Di dalam un-dang-undang telah diatur berbagai halyang berhubungan dengan prinsip-prin-sip yayasan sebagai organisasimasyarakat, proses pendirian dan

pengesahan (registrasi), Yayasan ke-tentuan mengenai kekayaan dan peng-gunaan kekayaan, akuntabilitas publik,pembubaran, dan sebagainya.

Legitimasi moral ada karena LSMdidirikan untuk kebaikan bersama(common goods) atau kepentinganpublik (public benefit). Sebagai organ-isasi yang memperjuangkan kepentin-gan orang lain, maka landasan legiti-masi moral justeru menjadi sesuatuyang sangat penting yang harus terlihatdalam nilai-nilai yang dianut serta tin-dak-tanduk LSM. Legitimasi moralberhubungan dengan kesesuaian ant-ara apa yang dilakukan LSM dengannilai-nilai moral seperti: kebebasan,keadilan, kesetaraan, solidaritas, ke-bersamaan dan sebagainya. Di antaranilai-nilai yang juga penting sebagaisumber legitimasi moral LSM adalahprinsip-prinsip filantropi, altruisme danvoluntarisme. LSM akan mendapatkanpengakuan dan dukungan darimasyarakat karena dianggap sebagaikekuatan moral yang tidak mementing-kan diri sendiri.

Legitimasi sosial adalah berupa pen-gakuan dari masyarakat kepada LSMkarena dianggap "bermanfaat" bagimereka. Ada tiga indikator yang dapatdijadikan ukuran apakah sesuatu LSM

Akuntabilitas sesungguhnya ber-kaitan erat dengan legitimasiatau keabsahan keberadaan Rustam Ibrahim



mempunyai legitimasi sosial yang kuat.Pertama, adanya pengakuan darimasyarakat. Kedua, ada pembenaran,yaitu bahwa kegiatan-kegiatan LSMtersebut mendapat sambutan darimasyarakat yang memberikan dukun-gan moral bahwa kegiatan-kegiatantersebut dilihat sebagai "baik" atau"bermanfaat". Ketiga berupa dukun-gan, di mana LSM memperoleh bantu-an berupa dana, tenaga, informasi, dansebagainya dari masyarakat mau punpihak lain-lain.Akuntabilitas

Seringkali akuntabilitas ditafsirkansangat sempit sebagai akuntabilitaskeuangan semata, yaitu sistem pem-bukuan dan pelaporan keuangan. Kon-sep akuntabilitas sesungguhnya jauhlebih luas, yaitu suatu proses di manaLSM menganggap dirinya bertang-gunggugat secara terbuka mengenaiapa yang diyakininya, apa yang dilaku-kan dan apa yang tidak dilakukannyadengan cara memberikan informasi ke-pada publik, melibatkan berbagai pe-mangku kepentingan secara aktif, sertamemberikan respons terhadap pandan-gan dan kritik-kritik terhadapnya. Se-cara operasional mekanisme akuntabil-itas diwujudkan dalam bentuk pemberi-an informasi/pelaporan (informing/re-porting), pelibatan (involving) dan ce-pat tanggap (responding).

Akuntabilitas dapat diklasifikasikan

antara lain sebagai berikut:A. Akuntabilitas keuangan, yaitu

mempertanggungjawabkan peng-gunaan sumberdaya (dana) yang diper-oleh dan dipercayakan kepadanya.

B. Akuntabilitas kinerja, mendoku-mentasikan dan melaporkan hasil-hasilyang diperoleh dibandingkan denganstandar-standar kualitas, sasaran, tu-juan serta harapan-harapan yang ingindicapai.

C. Akuntabilitas ucapan, kejujurandan ketelitian tentang akan yang dis-uarakan oleh LSM serta mempunyaiotoritas untuk menyuarakannya.

D. Akuntabilitas untuk meningkatkandiri, tanggap terhadap umpan-balik(feedback), selalu melakukan evaluasidiri dan menginformasikan tindakan-tindakan perbaikan yang dilakukan ke-pada masyarakat.

Mekanisme akuntabilitas berhubun-gan erat dengan transparansi.Transparansi artinya mudah untuk dili-hat. Karena itu sistem akuntabilitasharus menempatkan asas transparansisebagai sesuatu yang primer. Masihbanyak LSM yang enggan memberi-kan informasi mengenai hal-hal yangberhubungan dengan sumber dana ,jumlah dana yang diterima dan bagaim-ana penggunaannya. "Padahal publikberhak tahu akan keuangan LSM, ter-masuk juga program-program yangmereka jalankan.Kode Etik LSM

Tidak semua regulasi harus disusunoleh pemerintah, karena peran pemer-intah dapat menjadi sangat eksesif.Organisasi masyarakat perlu diberi ru-ang untuk mengatur dirinya melaluimekanisme pengaturan diri sendiri(self-regulation mechanism). Denganself-regulation dimaksudkan adalah: (i)upaya yang dilakukan suatu LSM un-tuk mengatur dirinya sendiri, dan (ii)upaya komunitas LSM untuk secarabersama-sama menyusun dan mem-berlakukan suatu aturan atau ketentu-an tertentu yang berlaku bagi semuaLSM yang menjadi anggota-anggotan-ya. Salah satu bentuk upaya yang di-lakukan misalnya dengan membuataturan yang berisikan norma-normayang dapat dijadikan acuan bagi komu-nitas LSM sebagai suatu standards for

good governance. Standar ini antaralain dapat mengatur hal-hal yang ber-hubungan dengan nilai-nilai, visi danmisi, pengelolaan organisasi, program,keuangan, sumberdaya dan lain-lainatas dasar prinsip-prinsip akuntabilitasdan transparansi.

Tentang perlunya pengaturan dirisendiri telah diakui secara internasion-al. Suatu konferensi internasional un-tuk mendukung sektor nirlaba di Asiapada tahun 1998 misalnya membuatrekomendasi yang mengusulkan agarpemerintah negara-negara Asia danLSM secara bersama meningkatkanupayanya untuk meningkatkan kerang-ka pengaturan legal dan fiskal melaluireformasi hukum dan administrasi un-tuk menciptakan situasi yang kondusifbagi LSM untuk beroperasi. Secarakhusus pemerintah dan LSM perlubekerjasama untuk mengeskplorasi ke-mungkinan penerapan "self-regulation"oleh dan bagi bagi LSMsendiri.

Salah satu bentuk upaya yang dilaku-kan misalnya dengan membuat aturanyang berisikan norma-norma mengenaipraktek-praktek yang baik dalam ben-tuk kode etik. Kode etik dapat berisi-kan tentang nilai-nilai, visi dan misiyang seharusnya dianut LSM sertapengelolaan organisasi, program,keuangan, sumberdaya dan lain-lainatas dasar prinsip-prinsip akuntabilitasdan transparansi; maupun mengenaiperilaku dalam berhubungan denganpihak-pihak luar seperti: pemerintah,donor, sesama LSM, kelompok damp-ingan maupun publik secara luas.

Kode etik berisi prinsip-prinsip moralyang menjadi pegangan LSM dalammengatur dirinya maupun dalam ber-hubungan dengan pihak luar. Adanyakode etik akan menunjukkan bahwakalangan LSM cukup sensitif terhadapkemungkinan disalahgunakan danmenunjukkan nilainilai yang merekaanut. Agar LSM dapat dihargai dan di-hormati oleh pihak luar untuk sebagianbesar ditentukan oleh persepsi merekabahwa LSM tersebut telah bekerja se-cara efektif, efisien berdasarkan nilai-nilai moral.

Cukup banyak kritik mengenaikelemahan LSM Indonesia, antara lain



sebagai berikut: Lemah dalam pengelo-laan organisasi dan urusan administra-si, menonjolnya peran pribadi sangpemimpin organisasi dan tidak jarangpemimpin ini berkuasa dalam waktuyang sangat lama, tidak jelas pembagi-an tugas, wewenang dan tanggung-jawab di dalam organisasi, seringbertindak "atas nama" rakyat/konstitu-en, tanpa dasar/proses yang jelas,membuat program untuk masyarakat,tanpa konsultasi lebih dulu denganyang bersangkutan, tidak ada prosedur,mekanisme dan aturan yang baku un-tuk pengambilan keputusan dan akunt-abilitas organisasi. dan pandai mem-buat proposal & rencana program diatas kertas, tapi langka & miskindalam pelaksanaan di lapangan. Tidakpunya sistem pengelolaan dan akuntasikeuangan yang baku & transparan.Tidak jelas kriteria & tolok ukur keber-hasilan organisasi/programnya. Infor-masi mengenai organisasi, programdan keuangannya tidak terbuka kepadapihak luar. Cenderung membesarkandiri/organisasi sendiri daripada mitra/konstituennya. Pandai mengkritik pihaklain, tapi tidak mampu mengoreksikelemahan sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertim-bangan sebagaimana dikemukakan diatas, Lembaga Penelitian, Pendidikandan Penerangan Ekonomi dan Sosial(LP3ES) dan sejumlah LSM lain padatahun 2002-2003 telah mengambilprakarsa untuk menyusun Kode EtikLSM. Penyusunan kode etik telah di-lakukan secara partisipatif melalui se-rangkaian seminar, lokakarya dan per-temuan dengan kalangan LSM denganmelibatkan juga beberapa pemangkukepentingan seperti kalangan pemerin-tah dan sektor swasta. Selama prosestersebut, program telah melibatkantidak kurang dari 500 LSM dan ter-catat sekitar 252 LSM yang tersebardi 8 Provinsi turut berpartisipasi dalammerumuskan isi kode etik untuk mas-ing-masing wilayahnya.

Program telah berhasil merumuskankode etik yang disepakati bersamayang antara lain berisikan hal-hal yangberhubungan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pokok bagi keberadaan dan op-erasionalisasi LSM. Seperti integritas,

akuntabilitas dan transparansi, indepen-densi, antikekerasan, kesetaraan gen-der, pengelolaan keuangan, dan se-bagainya. Termasuk tanggungjawabkepada pihak luar seperti kelompokdampingan, pemerintah, lembaga do-nor, sesama LSM maupun publik yanglebih luas.

Namun demikian ternyata bahwameskipun sejumlah LSM di atas kertassudah mempunyai kode etik namunternyata untuk penerapannya tidakmudah, dibutuhkan beberapa kondisi.Antara lain perlunya keberadaan or-ganisasi payung (umbrella organiza-tion) yang salah satu fungsinya adalahmengembangkan dan memberlakukankode etik, melakukan pemantauan ter-hadap pelaksanaannya serta memberi-kan sanksi atas pelanggarannya.

Selain itu agar pengaturan diri sendiridapat efektif komunitas organisasimasyarakat tidak dapat bekerja sendiri.Ia membutuhkan dorongan dan dukun-gan dari luar. Karena bagaimana punjuga akan selalu ada keengganan dariorganisasi masyarakat untuk membuataturan-aturan yang akan mengurangikebebasannya. Pemerintah dapat men-dorong upaya ini dengan membuat reg-ulasi yang kondusif bagi pertumbuhanmasyarakat sipil agar LSM mempunyaikode etik dan memberikan insentifmisalnya dengan memberikan insentiffiskal berupa pengurangan atau pem-bebasan pajak penghasilan badan mau-pun untuk untuk memperoleh hibahatau kontrak dari proyek-proyek pe-merintah. Juga dukungan lembaga-lembaga donor dalam kebijakan beker-jasama dengan LSM. Lembaga donormisalnya dapat membuat kebijakanyang hanya bekerjasama denganLSM-LSM yang sudah menerapkanprinsip-prinsip akuntabilitas dantransparansi, termasuk yang sudahmenerapkan kode etik.Peran Organisasi Payung

Adalah merupakan kenyataan yangtidak dapat disangkal bahwa baik padatingkat nasional di Jakarta maupun diberbagai ibukota provinsi telah banyaksekali terbentuk berbagai jaringan ker-jasama antar LSM. Jaringan-jaringankerjasama ini dikenal dengan berbagainama seperti konsorsium, forum, koali-

si, aliansi, solidaritas dan lain-lain. Ber-bagai jaringan ini dibentuk dan bekerjauntuk berbagai kebutuhan. Sebagianbesar bergerak dalam isyu-isyu sek-toral seperti masalah lingkungan hidup,kehutanan, korupsi, demokrasi, hakasasi manusia, hutang luar negeri, dansebagainya. Ada pula yang bersifat adhoc. Seringkali ikatan antar pesertajaringan dibuat seinformal mungkin,lebih merupakan forum untuk bertukarpikiran dan untuk menyuarakan sikapbersama mengenai isyu tersebut tanpaadanya hubungan yang bersifathirarkis yang disertai dengan hak-hakdan kewajiban yang jelas dari anggota-anggotanya.

Namun demikian tampaknya sampaisekarang belum ada suatu organisasiyang secara khusus dari waktu kewaktu mempromosikan, memperjuang-kan, melindungi dan mengembangkantujuan, program dan kepentingan LSM.Organisasi seperti ini yang biasanyadisebut dengan organisasi payungLSM dapat melakukan berbagai fungsiantara lain sebagai berikut:

Membela nilai-nilai, tujuan-tujuandan kepentingan dari LSM anggota-anggotanya dan mewakili merekadalam berbagai forum pemerintah,lembaga penyandang dana, pihakswasta dan publik pada umumnya.

Mengembangkan kerjasama den-gan jaringan di antara anggota-anggot-anya dan membantu pengembanganprogram dan aktivitas mereka, misaln-ya dengan mempromosikan danmerekomendasikan anggota-anggotan-ya kepada lembaga penyandang danapemerintah atau lembaga lainnya.

Membantu dalam menggali danmemobilisasi potesi sumberdaya untukanggota-anggotanya.

Memberikan pelatihan, konsultasi,serta penelitian dan pengembangan(R&D) untuk anggota-anggotanya danmelakukan fungsi pengembangan kap-asitas (capacity building) dari LSMyang menjadi anggota-anggota.

Memberikan berbagai pelayanankepada anggota-anggotanya, sepertipelayanan akan informasi (seperti da-tabase, perpustakaan, publikasi, dansebagainya).

Mengembangkan dan member-




lakukan kode etik dan prinsip-prinsippengelolaan organisasi LSM yangefisien, efektif, akuntabel dan transpa-ran dan melakukan pemantauan ter-hadap pelaksanaannya serta memberi-kan sanksi atas pelanggarannya.

Dengan melakukan berbagai hal se-bagaimana dikemukakan di atas LSMsecara bersama-sama dapat men-ingkatkan kinerjanya dan membangunkepercayaan berbagai pihak sepertipemerintah, lembaga penyandang danadan publik yang lebih luas terhadap in-tegritas, kredibilitas dan operasionalisa-si LSM-LSM yang menjadi anggotaasosiasi tersebut. Sementara itu, mas-ing-masing LSM dapat mengatur dirisebagai organisasi yang baik denganmelakukan beberapa hal untuk men-ingkatkan akuntabilitasnya, misalnyasebagai berikut:

1. Merumuskan dengan jelas visi danmisi organisasi, nilai-nilai yang dianut,tujuan yang ingin dicapai dan menjaminbahwa strategi dan operasionalisasidari organisasi masyarakat tersebutakan selalu sesuai dan mendukungpencapaian misi dan dan visitersebut. Setiap LSM seyogianyaperlu secara periodik melakukanperencanaan strategik untukmerumuskan mengenai visi, misiserta program-program strategisorganisasi. SP dilakukan denganmelibatkan tidak hanya eksekutiftetapi juga Pengurus, Staf dan wakil-wakil dari masyarakat yang menjadibeneficaries/target group dari kegia-tan-kegiatan LSM bersangkutan.

2. Menyediakan informasi kepadapublik mengenai visi, misi, program, ru-anglingkup proyek dan kegiatan,keuangan dan sumberdana, wilayahkerja, struktur organisasi, kelompoksasaran, dan sebagainya. Salah satuukuran yang dapat dipakai untuk men-gukur transparansi dan akuntabilitasadalah publikasi laporan tahunan atau(annual report). Suatu laporan tahunanyang lengkap biasanya berisikan infor-masi mengenai visi dan misi organisasi,susunan pengurus dan pelaksana, pro-gram dan kegiatan yang dilakukan,jumlah dan sumberdana yang diperolehmaupun dana yang dikeluarkan, terma-suk hasil dan dampak dari kegiatan or-

ganisasi tersebut. Berdasarkan hasilsuatu survai yang dilakukan olehLP3ES pada tahun 2005 (Ibrahim,2005) hanya 17% dari 70 LSM yangmembuat laporan tahunan baik dalambentuk barang cetakan atau melaluiwebsite. Namun demikian sebagianbesar dari laporan tahunan yang dis-ampaikan kepada umum hanya berisi-kan program dan kegiatan yang dilaku-kan, tanpa disertai dengan laporankeuangan organisasi bersangkutan.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan yang mengalami pe-rubahan dengan UU Nomor 28 Tahun2004 menyebutkan dalam Pasal 49bahwa setiap yayasan wajib menyusunlaporan tahunan yang memuatsekurang-kurangnya laporan keadaandan kegiatan dan laporan keuanganpada akhir periode tahun buku. Men-genai laporan keuangan disebutkanharus terdiri atas laporan posisi keuan-gan pada akhir periode, laporan aktivi-tas, laporan arus kas dan catatan lapo-ran keuangan. Sedan-gkan

pada Pasal 52 disebutkan bahwa bagiyayasan yang memperoleh bantuannegara, bantuan luar negeri, atau pihaklain sebesar Rp 500 juta atau lebih wa-jib mengumumkan ikhtisar laporankeuangannya dalam suratkabat harianberbahasa Indonesia. Diperkirakanada ratusan LSM Indonesia yang ber-badan hukum yayasan memperolehbantuan luar negeri di atas Rp 500 juta,namun sedikit sekali yang telah mengu-mumkan laporan tahunan keuangannyamelalui suratkabar nasional.

3. Merumuskan pedoman-pedomanmengenai proses manajemen: manaje-men umum, manajemen SDM, manaje-men keuangan, pembukuan (akuntansi)dan penganggaran (budgeting). Hal inidapat dilakukan dengan menyusun danmenerapkan standard operational pro-cedures (SOP) seperti sistem danprosedur akuntansi, penggajian dan ko-mpensasi lainnya, rekrutmen, perjalan-an, penilaian kinerja pegawai, pengem-bangan staf, dan sebagainya).

4. Meningkatkan kualitas kegiatandan pelayanan organisasi

masyarakat dengan selalumelakukan monitoring,evaluasi dan reviewsecara teratur.Peran Pemerintah

Pemerintah dapatmemainkan peranpenting dalammembantumengembangkankehidupan organ-isasi masyarakatyang sehat dankuat. Secaraumum hal ini dap-

at dilakukanpemerin-

tah


Sutias Jambore Bersama650 Kader Posyandu se-Sumut

melalui kebijakan yang mendorongdengan menciptakan iklim dan lingkun-gan yang kondusif bagi ruang-gerakdan kesempatan bagi organisasimasyarakat untuk beroperasi danberkembang.

Menurut saya ada alasan hukum danmoral yang absah dan dapat dibenar-kan untuk mengatur organisasimasyarakat, yaitu demi melindungi ke-pentingan umum dan kebaikan organ-isasi masyarakat itu sendiri. Suatu reg-ulasi dapat diperlukan demi untuk men-ciptakan dan mengembangkan lingkun-gan yang kondusif bagi pertumbuhansektor masyarakat yang sehat. Sehing-ga organisasi masyarakat dapat melak-sanakan fungsinya untuk melayani ke-pentingan umum atau publik secaralebih baik.

Di dalam operasionalisasinya organ-isasi masyarakat tidak luput denganhal-hal negatif yang merugikanmasyarakat dan merusak citra organ-isasi masyarakat itu sendiri. Munculn-ya organisasi masyarakat dengan moti-vasi mencari keuntungan ekonomi danpolitik. Banyak organisasi masyarakatdidirikan sekedar untuk "menangkap"proyek-proyek pemerintah atau untuktujuan-tujuan politik dan alat untuk me-meras. Ada yang menyalahgunakankepercayaan lembaga-lembaga donoratau pemerintah. Masih banyak organ-isasi masyarakat yang mempunyaikelemahan dalam akuntabilitas dalamarti mekanisme, prosedur dan kemam-puan untuk mempertanggungjawabkanprogram dan kegiatan serta dana yangdiperolehnya kepada publik yang lebihluas. Bahkan tidak mungkin terjadi or-ganisasi masyarakat dijadikan tempatuntuk menampung uang hasil korupsiatau money laundring.

Regulasi dari pemerintah dapatmencakup hal-hal sebagai berikut:

Pertama, adanya jaminan konsitu-sional di dalam konstitusi dan peraturanperundang-undangan lainnya tentangkebebasan berserikat, berkumpul danmenyatakan pendapat yang akan men-jadi landasan hukum bagi keberadaanorganisasi masyarakat.

Kedua, adanya pengakuan yang diru-muskan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

bahwa organisasi masyarakat dapatbekerja secara independen denganberbagai kegiatannya pada tingkatlokal, regional, nasional dan interna-sional tanpa hambatan.

Ketiga, menjamin akses organisasimasyarakat terhadap sumberdaya dariberbagai sumber untuk melaksanakankegiatannya: dari pemerintah sendiri,lembaga-lembaga penyandang dana in-ternasional dan domestik, sektor swas-ta, donasi publik serta individual.

Keempat, melakukan dialog dan kon-sultasi dengan organisasi masyarakatyang dilandasi dengan semangat kemi-traan. Perumusan kebijakan-kebijakanpemerintah yang dapat mempengaruhilangsung kerja dan kepentingan organ-isasi harus dilakukan melalui konsultasiserta pemberian informasi kepada ka-langan organisasi masyarakat terlebihdahulu. Mekanisme ini dapat dilakukanmisalnya dengan cara: (1) Membangundan mengembangkan kontak-kontakantara organisasi masyarakat denganPemerintah. (2) Menjamin keterwak-ilan organisasi masyarakat dalam berb-agai kelompok kerja pemerintah yangrelevan dengan kepentingan bersamaorganisasi masyarakat. (3) Ada forumdi mana pemerintah dan organisasimasyarakat dapat duduk bersamadalam perumusan program-programpemerintah.

Kelima, Pemerintah dapat memberi-kan akses sumberdaya kepada organ-isasi masyarakat misalnya melalui pro-gram-program pemerintah dalam pen-gentasan kemiskinan tanpa menghi-langkan independensi dan mendistorsitujuan organisasi masyarakat itu sendi-ri. Pemerintah dapat memberikan ban-tuan untuk meningkatkan kualitas kerjadengan meningkatkan keterampilanteknis dan manajerial organisasimasyarakat.

Keenam, Pemerintah dapat membuatkebijakan untuk mendorong dana darisektor swasta kepada organisasimasyarakat tanpa mengganggu inde-pendensi dan otonomi organisasimasyarakat. Misalnya dengan undang-undang perpajakan yang memberikaninsentif berupa penghapusan atau pen-gurangan pajak penghasilan perusa-haan atau individu yang disumbangkan

kepada organisasi masyarakat.Dalam hal ini saya berpendapat, ka-

lau ada undang-undang yang diperlu-kan menurut saya adalah undang-un-dang tentang Perkumpulan untuk me-lengkapi undang-undang yayasan.Sampai sekarang kita masih meng-gunakan ketentuan-ketentuan tentangperkumpulan yang merupakan warisankolonial. Menurut hemat saya ada em-pat prinsip pokok yang harus difokus-kan yaitu: (1) akuntabilitas publik dantransparansi, (2) hubungan kemitraanyang setara (equal partnership) denganpemerintah, serta (3) perlindungan ter-hadap kepentingan umum, dan (4) ber-pegang teguh kepada hak dan kewa-jiban konstitusional warganegara se-bagaimana diatur dalam UUD '45

PenutupAkhirnya, saya ingin menyampaikan

suatu gambaran yang menyedihkantentang rendahnya kepercayaanmasyarakat kepada LSM, sebagaima-na terlihat pada tabel terlampir. SuatuSurvai Komunitas yang diselenggara-kan YAPPIKA dan LP3ES pada awaltahun 2006 menggambarkan bahwakepercayaan masyarakat kepada LSMsangat rendah, jauh berada di bawahkepercayaan terhadap organisasi keag-amaan presiden, tentara, pemerintahpusat dan televisi dan suratkabar. Sedi-kit menghibur diri barangkali bahwatingkat kepercayaan kepada LSMmasih berada di atas tingkat keper-cayaan kepada partai politik. Jugabarangkali bahwa baik LSM maupunserikat buruh ternyata masih kurangdikenal oleh masyarakat Indonesia,karena keduanya merupakan fenome-na dari masyarakat yang berdiam didaerah perkotaan.

Ini terlihat dari persentase rakyat In-donesia yang menyatakan tidak tahuatau tidak menjawab pertanyaan yangdiajukan tentang NGO (35%) danserikat buruh (41%). Agak ironis bah-wa LSM Indonesia yang pada masarezim otoriter Orde Baru cukup baikcitranya, kini dengan meningkatnya ke-bebasan untuk berorganisasi justerumengalami penurunan citra yang san-gat tajam.

Sumber : http://konsillsm.or.id/betatest/?p=428



Menyikapi Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang dike-luarkan Presiden sebagai pengganti Undang-un-

dang Nomor 22 Tahun 2014, tentang pemilu kepaladaerah seluruh Indonesia tahun 2020 mendatang,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,menjadwalkan Pemilukada serentak di tahun 2015

dan tahun 2018.

KPU Sumut JadwalkanPilkada Serentak di 2015

sudah mengundang KPU dan BawasluSumut terkait persiapan penyelengga-raan Pilkada 2015. Selanjutnya, KPUSumut mengundang ketua dan sekre-taris KPU 23 kabupaten/kota untukhadir dalam Rakor yang diagendakanpada Selasa (24/2).

Ketua KPU Mandailing Natal (Ma-dina) Agus Salam mengatakan, pihakn-ya telah menyusun rancangan angga-ran Pilkada Madina. Namun, rancan-gan tersebut belum pernah dibahasbersama DPRD dan Pemkab Madina.

"Rancangan sudah disusun tapi be-lum pernah diserahkan karena dinami-ka kemarin. Yang kita usulkan itu adasekitar Rp 20 miliar," kata Agus.

Agus menjelaskan, sesuai UU Pilka-da sebelum dilakukan revisi, Pilkadaserentak 2015 hanya diikuti daerahyang AMJ kepala daerahnya pada2015. Namun setelah dilakukan revisiUU Pilkada, daerah yang AMJ kepaladaeranya semester I 2016 ikut Pilkadaserentak 2015.

Atas perubahan siatuasi ini, terangAgus, maka KPU Madina men-gagendakan rapat koordinasi denganPemkab terkait pembiayaan Pilkadapada Senin (23/2).

Kalau Madina belum mengusulkananggaran, lain halnya dengan Kabupat-en Nias, yang termasuk kelompokdaerah yang AMJ kepala daerahnyapada semester I 2016. Ketua KPUNias Abineri Gulo mengatakan, sebagi-an biaya Pilkada sudah ditampung diAPBD 2015.

Dikatakannya, berdasarkan intruksiKPU Sumut, mereka telah menyusunanggaran Pilkada sejak 2014. Hal iniberkaca pada Pilkada Nias 2011, dima-na tahapan Pilkada sudah dimulai2010.

"Karena itu, sebagian sudah kitausulkan dan sudah ditampung Rp 4miliar di APBD 2015 dari Rp 16 miliaryang kami usulkan," jelasnya.



Pilkada serentak tahap I yangdigelar Desember 2015 akan di-ikuti 23 kabupaten/kota di

2015. Sementara, tahapan Pilkada ser-entak tahap I ini dimulai Juni 2015.

"Kalau ada perdebatan soal pembi-ayaan, harusnya pusat punya solusi.Jangan dibiarkan KPU seolah-seolahbertanggung jawab mencari sumberdananya, kalau memang uangnya gakada, ya dibilang aja gak ada, ya kitalapor," kata anggota KPU Sumut NazirSalim Manik kepada MedanBisnis, diMedan, Jumat (20/2).

Nazir menjelaskan, PemerintahProvinsi Sumatera Utara (Pemprovsu)

Sumut. Jumlah ini bertambah 9 darisebelumnya cuma 14 daerah.

Ke-23 kabupaten/kota itu adalahMedan, Binjai, Sibolga, Pematangsian-tar, Serdang Bedagai, Tapanuli Sela-tan, Toba Samosir, Asahan, Labuhan-batu, Pakpak Bharat, Humbang Ha-sundutan, Samosir, Simalungun, Labu-hanbatu Utara, Tanjungbalai, LabuhanBatu Selatan, Karo, Nias Barat, NiasSelatan, Nias Utara, Gunung Sitoli,Nias, dan Madina.

Penambahan jumlah daerah ini ter-kait kesepakatan antara pemerintahdan DPR sebelum pengesahan revisiUU Pilkada bahwa Pilkada serentaktahap I diikuti daerah yang akhirmasa jabatan (AMJ) kepala daerah-nya pada 2015 hingga semester I2016.

Namun, ketentuan baru itu bakalmengalami kendala bagi daerah yangbelum menganggarkan biaya Pilkadadalam APBD-nya. Pasalnya, dari 9kabupaten/kota yang AMJ kepaladaerahnya pada semester I 2016,ada yang sama sekali belum menga-lokasikan anggaran untuk Pilkada,sementara APBD 2015 sudah disah-kan.

Kesempatan untuk mengusulkananggaran Pilkada ada pada pem-bahasan P-APBD 2015 yang akanberlangsung antara Juli atau Agustus

Pemprovsu Pastikan Segera BayarKewajiban kepada Pihak KetigaMEDIA KEBANGSAAN | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara(Pemprovsu) memastikan secepatnya akan membayar kewajibankepada pihak ketiga yang pekerjaannya telah selesai pada tahun

anggaran 2014.


Hal itu ditegaskan Plh Sekretaris Daerah PemprovsuSabrina didampingi Assisten Administrasi Umum ProvsuH Mhd Fitriyus dan Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuaddi Medan, Minggu (15/2).

Dijelaskannya, Pemprov Sumut saat ini tengah memper-siapkan proses pembayaran kewajiban yang terdiri atasalokasi untuk Bantuan Keuangan Pemerintah (BKP) kekabupaten/kota maupun program kegiatan di SKPD se-suai ketentuan yang berlaku.

Sabrina mengatakan Pemprovsu sebelumnya sudahmengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Ke-mendagri) untuk meminta pendapat atas kewajiban Pem-provsu kepada pihak ketiga pada 9 Januairi 2015. Kemu-dian Kemendagri pun, kata Sabrina, memberikan jawabanatas sang urat itu per tanggal 27 Januari 2015.

Atas dasar dari surat Kemendagri, lanjut Sabrina,berdasar peraturan Permendagri Nomor 37 tahun2014 tentang Pedoman Penyusunaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 ditegas-kan bahwa dalam hal pemerintah mempunyai kewa-jiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaanyang telah selesai pada tahun anggaraen sebelumn-ya, maka harus dianggarkan kembali pada akun be-lanja dalam APBD tahun Anggaran 2015 sesuai den-gan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, jelas Sabrina, tata cara penganggaranterlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD tahun 2015,kemudian diberitahukan kepada pimpinan DPRD un-tuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerahtentang perubahan APBD tahun 2015. "Pekan ini kitaakan sampaikan Pergub dimaksud ke pimpinanDPRD," ucapnya.

Sabrina melanjutkan, kewajiban Pemprovsu tersebut

terdiri atas kurang bayar pada sebagian pengerjaan pro-gram kegiatan oleh pihak ketiga yang ada di sejumlahSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu dankurang salur Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) denganTotal kewajiban yang akan dibayarkan dalam Pergubtersebut adalah Rp 265.286.425.225.

Ia pun menegaskan Pemprovsu dapat membayardan membantah kalau anggaran atau kas Pemprovsukosong. "Kas kita ada, namun untuk membayar kewa-jiban harus sesuai ketentuan yaitu didukung Pergubtentang perubahan atas Pergub Sumut no 38 tahun2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi SumateraUtara tahun 2015," tegasnya.

Sebagaimana disebutkan dalam surat Kemendagri, pi-haknya akan menyampaikan pemberitahuan kepadaDPRD Sumut mengenai Pergub perubahan atas PergubSumut no 38 tahun 2015 tentang Penjabaran APBDProvinsi Sumatera Utara tahun 2015 untuk selanjutnyaditampung dalam peraturan daerah tentang PerubahanAPBD tahun Anggaran 2015.

Sedangkan untuk kurang bayar Dana Bagi Hasil pajakPemerintah Provinsi kepada Pemkab/Pemko, akan disele-saikan secara bertahap dan pihaknya optimis seluruhnyaselesai pada tahun anggaran 2016.

Pada 31 Desember 2013 posisi kurang bayar DBHRp 2.185.460.178.314, dan realisasi pembayaran DanaBagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2014 senilaiRp 1.338.501.901.858. per desember 2014 terdapatselisih lebih realisasi 2014 sebesar Rp 354.307.736.964yang nantinya akan dialokasikan untuk pembayaranatas dana bagi hasil pajak tahun berjalan 2014 yangdibayarkan pada tahun 2015. Dengan demikian, Pem-provsu yakin seluruh kurang bayar DBH Pajak akandiselesaikan pada tahun 2016.


Gubernur Sumut Paparkan Tataruang IslamiDihadapan 700 Tokoh Islam Nasional

MEDIAKEBANGSAAN |Gubernur SumateraUtara H Gatot PujoNugroho, ST, M.Simenjadi satu-satunyagubernur yang men-jadi narasumberdalam Kongres UmatIslam Indonesia VIyang dihadiri sekitar700 peserta dari se-luruh elemen Islamdi Indonesia, HotelInna Garuda Yogy-akarta, Selasa (10/1).

Gatot dalam kesempatan itu menekankan pentingnyamempertahankan lanskap Islami baik yang berasal daripeninggalan masa lalu maupun bangunan baru dalam fisikruang publik.

Turut didaulat sebagai narasumber dalam diskusi Pengua-tan Peran Sosial Budaya Umat Islam tersebut tokoh akade-misi Prof DR Komaruddin Hidayat, Ketua Yayasan RajaSultan Nusantara Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dariSultan Palembang Darussalam, Bupati Banyuwangi Abdul-lah Azwar Anas, Sosilolog UGM Sunyoto Usman denganmoderator Prof DR Hj Tuti Alawiyah, MA.

Gatot menjadi satu-satunya narasumber Gubernur yangmembawakan makalah Membangun Tataruang NusantaraBerciri Islami dihadaan ratusan tokoh yang terdiri dari MUIPusat maupun Provinsi, ormas Islam, Perguruan Tinggi Is-lam, PTN, Lembaga-lembaga Islam nasional dan internasion-al, pimpinan Ponpes, Unsur Tokoh Perorangan, LSM. Kon-gres Umat Islam Indonesia ke VI yang mengambil tema“Penguatan Peran Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya UmatIslam untuk Indonesia yang berkeadilan dan Berperadaban”berlangsung 8-11 Februari 2015. Wapres H Jusuf Kala padaSenin (9/2) membuka kongres dan rencananya akan ditutupoleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (11/2).

Gubenur mengungkapkan Selain mempertahankan lan-skap peninggalan sejarah Islam masa lalu, Sumatera Utaramenurutnya juga akan membangun landmark baruan yangnantinya akan mewarnai aktivitas ekonomi, sosial dan bu-daya masyarakat. Khususnya di pintu masuk Sumatera Ut-ara yakni Bandara Kualanamu dan Belawan, menurutnnyaakan dibangun Islamic Center yang akan menjadi pusat-pengembangan peradaban Islam namun juga menjadi cir-

ikhas Islami.Tahun ini, kata Gubernur, pihaknya menganggarkan peny-

usunan disain Islamic Center dan diharapkan tahun berikut-nya proses pembangunan konstruksi dapat dimulai. Sedang-kan untukIslamic Center di kawasan Medan Utara menu-rutnya akan dibangun oleh Pemerintah Kota Medan.

“Kita ingin ketika orang masuk ke Sumatera Utara baikitu dari pintu masuk udara maupun laut, orang langsung bisamelihat dan merasakan nuansah islami,” ujar Gubernur.Kalau kita naik ke gedung tertinggi di Jakarta, tambahnya,dan mellandayangkan pandangan ke bawah, maka tidak ke-lihatan lagi pusat -pusat peradaban Islam. “Kita tidak inginini terjadi di Sumatera Utara,” kata Gatot.

Gatot mengungkapkan Kota Medan masa lalu adalahsalah satu contoh landskap kota berciri Islam yang masihbisa dilihat keberadaannya hingga kini. Dia mensyukuri bah-wa Kota Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara masihmempertahankan ciri keislaman dalam tataruangnya yangditandai dengan keberadaan Mesjid Raya sebagai pusatyang dikelilingi dengan pusat pemerintahan (IstanaMaimun), pasar, pemukiman penduduk dan TamanSrideli.Mesjid Raya dan Istana Maimun hingga kini masihmenjadi landmarknya Kota Medan.

Lebih jauh lagi, Gubernur berpendapat pengembangantata ruang dengan konsep Islami masih diperlukan mengin-gat banyaknya fasilitas ibadah yang banyak beralih atasnama ekonomi. Untuk itu, pihaknya bermimpi Sumut memi-liki Islamic center, yaitu di Kualanamu dan Martubung. “Se-hingga dari pintu masuk melalui tranportasi laut maupunudara, maka bisa kelihatan kita sebagai pusat peradaban is-lam,” ujarnya..

Kabar Aktivitasbakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media media media media media KKKKKebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan, No.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 Vol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 201111155555 |2|2|2|2|211111

Gubernur Terima WargaPerantau Sumut di Kepri


Harapkan Ikut Promosikan Wisata dan InvestasiMEDIA KEBANGSAAN | GubernurSumatera Utara H Gatot PujoNugroho, ST, M.SI berharap wargaperantau asal Sumatera Utara yang ting-gal di Kepulauan Riau dapat ikut mem-promosikan Sumatera Utarakepada wisatawan yang datang.

Gea, Ketua Panitia Pelantikan Budiharto Manalu, SekretarisPanitia Birgal Sinaga, Bendahara Jonson F.

Kunjungan tersebut dalam rangka mengundang GubernurSumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho menghadiri pelantikanpengurus IKABSU periode 2015-2020 pada 14 Maret menda-tang di Batam. Acara pelantikan tersebut akan dimeriahkan den-gan pagelaran adat budaya Sumatera Utara dan menampilkanartis asal Sumut Judika.

Selain menjadi duta wisata, Gubernur juga mengharapkan agarwarga perantau juga asal Sumut sebagai daerah tujuan investasimengingat Batam juga merupakan pusat bisnis. “Mohon dipro-mosikan juga Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khususyang menjadi benchmark kawasan serupa di tanah air,” ujar Gatot.

Sementara itu, Ketua H Nutherin Sihaloho mengungkapkan bahwawarga Sumatera Utara di Kepulauan Riau jumlahnya signifikan yangmenbcapai seperempat populasi penduduk. “Hampir sebagian besarwarga di Kepulauan Riau adalah pendatang, dan menurut catatankami ada 250 ribu warga perantau Sumatera Utara yang ada di siniyang menempati berbagai profesi dan posisi-posisi strategis,” ujarnya.

Mendukung usul Gubsu, IKABSU akan merancang sebuahexpo atau pameran promosi daerah Sumatera Utara yang bisadiikuti seluruh kabupaten/kota dan stakeholder terkait.

Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima kunjunganpengurus Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU)Kepulauan Riau (Kepri) di Kantor Gubernur Sumatera Utara,Jumat (12/2). Gubernur Sumatera Utara berharap para peran-tau asal Sumatera Utara ini dapat menjadi duta atau agen yangmempromosi daerah.

Hadir dalam kesempatan itu jajaran pengurus terpilih IK-ABSU diantaranya Ketua H Nutherin Sihaloho, Wakil KetuaKalfer S, Wakil Ketua Tumbur Sihaloho, Sekretaris Fisman F

Hal itu mengingat Kepri termasuk tiga besar destinasiwisatawan mancanegara di Indonesia dengan jumlahkunjungan hampir 2 juta pada tahun lalu.



Ketua TP PKK Provsu Hj Sutias Handayani GatotPujo Nugroho mengajak kepada seluruh kader po-syandu kabupaten /kota untuk meningkatkan gizi

dan kesehatan ibu serta balita.

Manusia dari suatu daerah,” kata Sutias.Kegiatan ini diikuti oleh 650 kader

posyandu dari Kab/Kota se-Sumutyang terdiri dari kader posyandu Pur-nama Mandiri 594 orang, anggota TP-PKK dari 28 Kab/Kota, Pengelola Pro-gram Promosi Kesehatan dari 28 Kab/Kota.

Sementara Kepala Badan Pember-dayaan Masyarakat Provsu AmranUthe mengatakan posyandu adalah tem-pat pemeliharaan kesehatanmasyarakat, dari masyarakat, olehmasyarakat dan untuk masyarakat.

Maka kehadiran posyandu ini adalahkesadaran dari masyarakat, keperduliandari masyarakat, keinginan darimasyarakat supaya kondisi kesehatankeluarga, baik di lingkungan terwujud

dalam cita-cita masyarakat yangtergabung dalam posyandu.

“Saya yakin tanpa ada ulurantangan, bantuan, bimbingan darikader-kader PKK, saya rasa sulitbagi posyandu yang berada didesa dan kecamatan untuk lebihmaju dan mandiri karena SumberDaya Manusia kita apalagi yangberada di pedesaan masih terba-tas, fasilitas masih terbatas, pen-dataan juga masih minim,” pa-parnya.

Maka dari itulah PemerintahProvinsi Sumatera Utara menye-lenggarakan acara ini sehinggakader-kader posyandu yang adabaik yang ada di desa maupun ke-camatan mendapat pembekalan,arahan.

Amran menambahkan, banyaksekali manfaatnya yang bisa didap-at oleh kader-kader posyandu dankader-kader PKK melalui acara iniseperti dalam meningkatkan kese-

hatan masyarakat. Acara ini juga merupakan ajang sila-

turahmi para kader PKK dan Po-syandu. Karena melalui acara ini, parakader dapat saling bertukar pikiran,pengalaman.

“Semoga kegiatan ini dapat berjalandengan baik, sukses, tercapai tujuanyang diharapkan sehingga pelayananmasyarakat di Sumut khususnya di desadan kecamatan dapat meningkat lebihbaik, “ tukasnya.

cara umum adalah untuk meningkat-kan fungsi dan kinerja posyandu dansecara khusus untuk meningkatkanketerampilan dan pengetahuan kaderdalam meningkatkan kesehatanmasyarakat.

“Masih tingginya angka kematian ibudan bayi di Indonesia menjadi pekerjaanrumah kita bersama yaitu masyarakatdan pemerintah. Angka kematian terse-but merupakan salah satu indikator un-tuk mengukur Indeks Pembangunan

Selasa (25/11) di Asrama Haji MedanJln AH Nasution.

Sutias berkata terselenggaranya jam-bore kader posyandu ini merupakanbentuk penghargaan dan kepedulian TPPKK Provsu kepada kader-kader PKKdan posyandu.

Selain itu, tujuan diadakannya kegia-tan Jambore Kader Posyandu ini se-

H al itu disampaikannya pada ac-ara Jambore Kader PosyanduTingkat Provinsi Sumut 2014,

Sutias SerahkanBantuan Rehab 10 Unit

Rumah Tidak Layakmedia media media media media KKKKKebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan, No.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 Vol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 201111155555 | 23| 23| 23| 23| 23

PBB dan PemprovsuPejabat Komisioner Tinggi untuk Pengungsi Per-serikatan Bangsa-bangsa atau United Nations HighCommissioner for Refugees (UNHCR) mengun-jungi pusat penampungan pengungsi dan pencari

suaka anak-anak milik Pemerintah ProvinsiSumatera Utara di Stabat Kabupaten Langkat.


Bahas Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

inggahi tempat-tempat penampunganpengungsi termasuk diantaranya yangberlokasi di Padang Bulan dan fasilitaspenampungan khusus anak-anak milikPemprovsu di Stabat pada hari Jumat(13/2).

Dalam kesempatan tersebut PlhSekda mengungungkapkan apresiasiatas kungan resmi UNHCR. Diamenjelaskan bahwa sejak 2013 Pem-provsu mengakomodir permintaan Ke-menterian Hukum dan Hak AzasiManusia untuk menyediakan tempattinggal bagi anak-anak pengungsi danpencari suaka.

Pemprov Sumut kemudian mengubahGedung Balai Pendidikan dan Pelatihandi Stabat untuk dijadikan tempat tinggalbagi pengungsi anak-anak. Selama duatahun keberadaannya 100-200 anakkeluar dan masuk menempati lokasipengungsian dengan daya tampung 42anak tersebut.

Dijelaskan Aldo Sitompul bahawa ke-butuhan akomodasi anak-anak dibawah usia 18 tahun tersebut dipenuhioleh IOM (International Organizationfor Migration).

menyediakan tempat penampunganbagi pengungsi dan pencari suakayang berusia di bawah umur.

Demikian diungkapkan Thomas Var-gas sebagai Representative UNHCRdi Indonesia, didampingi Program Of-ficer UNHCR Indonesia Ayaz Khandalam kunjungan resminya ke Pemer-intah Provinsi Sumatera Utara, diKantor Gubernur Sumatera Utara, Ka-mis (12/2). Mereka diterima oleh PlhSekda Provsu Hj Sabrina yang dalamkesempatan diampingi itu Kepala Di-nas Pendidikan Drs Masri, Kepala Di-

Pemerintah Provinsi Sumatera Ut-ara menjadi satu-satunya Provinsiyang bekerjasama menyediakan

nas Komunikasi dan Informatika Jum-sadi Damanik, Aldo sitompul dari Di-nas Sosial Provsu dan Muhammad dariKesbangpolinmas.

Thomas Vargas mengungkapkankunjungan resmi ke Sumut untuk mem-perkenalkan diri dan mengungkapkanterimakasih atas kerjasama

Pemerintah Provinsi Sumut yangsudah berkenan menampung pengung-si. "Kami mengucapkan terimakasihkepada Pemerintah indonesia yangsudah menampung sekitar 11 ribu pen-gungsi dan pencari suaka, dimana1.800 diantaranya di tampung diSUmatera Utara ini," ujar Vargas.

Dia menjelaskan, disamping mengun-jungi Pemprovsu, pihaknya juga meny-



AUDIENSI GAN INDONESIAWagub: Perangi Narkoba,

Perkuat PencegahanWakil Gubernur (Wagub) Sumatera

Utara (Sumut) Ir H Tengku ErryNuradi MSi mengajak seluruh ko-

mponen masyarakat untuk memeran-gi narkoba karena secara nyata

meruntuhkan sendi masyarakat teru-tama kreativitas generasi muda.

antas narkoba itu dengan melakukan pengawasan ketatterhadap keluarganya. Jangan sampai anak-anak terjeru-mus menggunakan narkoba, jenis apapun itu," harapErry.

Perang terhadap narkoba, lanjut Erry, dapat dilakukandengan pola memperketat pencegahan. Tanamkan ke-imanan dan akhlak bagi generasi muda. Buka lapanganpekerjaan agar generasi muda terus beraktivitas positif.

"Pencegahan lebih efektif dari penanggunalangan.Generasi muda sedapatnya diupayakan tidak meng-gunakan narkoba," tegas Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry juga menyatakan apresias-inya kepada GAN Indinesia Sumut yang tetap eksis padamasalah narkoba. "Eksistensi GAN layak mendapat apre-siasi. Pemerintah Provinsi sangat mendukung programpemberantasan narkoba yang dilakukan GAN," ujar Erry.

Sementara Sekjen GAN Indonesia Drs Zulkarnain Na-sution MA mengatakan, pihaknya akan menggelar berb-agai kegiatan pencegahan dan penanggulangan narkobadalam rangkaian Hari Ulang Tahun GAN ke 15 sekaligusHUT ke 14 Pusat Informasi Masyarakat Anti NarkobaSumut (PIMANSU) yang akan berlangsung di Pusat Re-habilitasi Sibolangit Centre, Jl. Medan-Berastagi Km 45,Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, KabupatenDeli Serdang pada 15 Februari 2015 mendatang.

"Kami berharap Pak Wagub datang untuk memberikamotivasi kepada warga rehabilitasi agar tidak lagi meng-gunakan narkoba. Karena kegiatan ulang tahun GANnantinya juga merupakan kampanye perang terhadapnarkoba di Sumut," harap Zulkarnain.

kerjanya kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro, Selasa (11/2/2015).

Hadir dalam audiensi Sekjen GAN Indonesia Drs Zulkar-nain Nasution MA, Ketua Dewan Penyantun GAN Indone-sia HM Kamaluddin Lubis SH dan sejumlah pengurus lain-nya. Sementara Wagub Sumut didampingi Asisten Kese-jahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov)Sumut H Zulkarnain SH MSi beserta beberapa pejabat Es-elon III dinas terkait.

Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, ancaman narko-ba di Sumut saat ini sangat serius. Berdasarkan data BadanNarkotika Nasional (BNN), dari 20 orang, 1 diantaranya ter-indikasi menggunakan narkoba.

"Kondisi ini sangat kritis. Kita tidak lagi menganggap an-caman narkoba masuk katagori kenakalan remaja, tetapijauh lebih serius dari itu. Sudah pada tahap ancaman yangterindikasi dilakukan untuk meruntuhkan sendi-sendimasyarakat," ujar Erry.

Narkoba, sebut Erry, memicu tingginya tingkat kriminalitasdan kejahatan. Pengguna narkoba kini menghalalkan segalacara untuk mendapatkan narkoba karena sebagian darimereka telah tahap ketergantungan.

"Ada yang nekat merampok, mencuri bahkan menghilang-kan nyawa orang lain. Ini akibat para pengguna telah keter-gantungan dengan zat adiktif yang terkandung dalam berb-agai jenis narkoba," sebut Erry.

Erry menghimbau, seluruh elemen dan masyarakat untukmelakukan pencegahan agar generasi muda tidak diracuninarkoba.

"Pihak penegak hukum saat ini terus gencar memeranginarkoba. Orangtua juga harus mendukung program pember-

PAjakan tersebut disampaikan Wagub Sumut TengkuErry Nuradi saat menerima audiensi Pengurus Gera-kan Anti Narkoba (GAN) Indonesia Sumut di ruang


Gubsu, Mendagri dan GubernurGubsu, Mendagri dan GubernurGubsu, Mendagri dan GubernurGubsu, Mendagri dan GubernurGubsu, Mendagri dan GubernurAceh Lepas PenerbanganAceh Lepas PenerbanganAceh Lepas PenerbanganAceh Lepas PenerbanganAceh Lepas PenerbanganPerdana Garuda IndonesiaPerdana Garuda IndonesiaPerdana Garuda IndonesiaPerdana Garuda IndonesiaPerdana Garuda IndonesiaRute Kuala Namu-SabangRute Kuala Namu-SabangRute Kuala Namu-SabangRute Kuala Namu-SabangRute Kuala Namu-Sabang



MEDIA KEBANGSAAN | Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot PujoNugroho ST MSi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah melepas penerbangan perdana GarudaIndonesia Rute Kuala Namu-Sabang, Jumat Pagi (6/2) di Bandara Interna-

sional Kuala Namu.


menggunakan GA 7112 berangkat dari Medan pada pukul08.50 WIB dan tiba di Sabang pada pukul 10.10 WIB danakan berangkat kembali dari Sabang dengan GA 7113 padapukul 10.40 WIB dan aka tiba di Kuala Namu pada pukul12.10 WIB. penerbangan ini akan dilayani 3 kali dalamseminggu yaitu pada Rabu dan Minggu.

"Rute baru Kuala Namu-Sabang tersebut dapat mendor-ong peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun inter-nasional ke Sabang serta meningkatkan perekonomian diwilayah ini," katanya.

Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo men-yampaikan terimakasihnya kepada semua pihak dan in-stansi yang telah membantu terealisasinya rute baru ini.Dibukanya layanan penerbangan Kuala Namu-Sabangtersebut menandai bahwa saat ini Garuda Indonesia telahmelayani penerbangan dari Sabang sampai Merauke.

Kini, ucapnya, Garuda Indonesia telah melayani pener-bangan ke 60 destinasi domestik di Indonesia yang terse-bar dari Sabang sampai Merauke. Dimana layanan Garu-da. Indonesia telah meningkatkan konektivitas dan meng-hubungkan seluruh kepulauan Indonesia dari yang palingBarat hingga paling Timur.

Sebelumnya Garuda Indonesia juga telah melayani pen-erbangan ke kota kota lainnya di Aceh yakni Kuala Namu-Nagan Raya (Meulaboh) pada tanggal 2 Februari 2015 laludan Kuala Namu-Lhokseumawe pada tanggal 4 Februari2015.

Dengan pengoperasian rute Kuala Namu-Sabang padahari ini maka setiap Minggu Garuda Indonesia saat ini telahmengoperasikan sebanyak 32 penerbangan dari dan keAceh setiap minggunya meliputi rute Jakarta-Banda Aceh14 kali seminggu, Medan-Banda Aceh 7 kali seminggu, danmasing- masing Kuala Namu-Meulaboh 4 kali, KualaNamu-Lhokseumawe 3 kali seminggu.

Sebelumnya juga untuk meningkatkan konektivitas di pu-lau Kalaimantan pada bulabn November lalu Garuda Indo-nesia juga telah menghubungkan kota-kota Balik Papan-Palangkaraya- Pontianak dan Putussibau dengan ATR72-600 serta bulan Desember 2014 lalu Garuda Indonesia jugaa telah menghubungkan Ambon dengan Ternate, Saumlakidan Langgur di Kepulauan Maluku, Garuda Indonesia jugatelah menghubungka Bali dengan kota-kota di NTB sepertiLombok, Bima Ende dan Labuan Bajo.

Sejalan dengan upaya Garuda Indonesia untuk terusmengembangkan dan memperkuat jaringan penerbangan-

Sumut, baik untuk Provinsi Aceh sendiri. Dibukanya rutebaru ini, kata Gubsu, diharapkan juga mampu memberikanpertumbuhan perekonomian di Sumut dan Aceh.

"Diharapkan dengan potensi Bandara Kuala Namu yangsemakin penting sebagai bandara penghubung akan se-makin banyak membuka rute penerbangan baru dari danke Sumut, diharapkan jumlah wisatawan meningkat pesatdi 2015 dan tahun selanjutnya," katanya.

Penerbangan perdana milik PT Garuda Indonesia (Per-sero) Tbk ini menggunakan pesawat jenis ATR 72-600 ter-baru dengan kapasitas sebanyak 70 penumpang (Semuakelas Ekonomi). Pelepasan ditandai dengan pemukulangordang oleh Mendagri, Gubsu, Gubernur Aceh, PanglimaKomando Operasi Angkatan Udara A Dwi Putranto sertaDirut Garuda Indonesia M Arif Wibowo yang dihadiri Wa-likota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Bupati Deli SerdanZainuddin Mars serta undang lainya.

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesempatantersebut menyambut baik pembukaan penerbangan GarudaIndonesia rute Kuala Namu-Sabang tersebut mengingat halini akan semakin mendekatkan Sabang dengan wilayah In-donesia lainnya.

"Dibukanya layanan penerbangan Garuda Indonesia ruteKuala Namu-Sabang ini, diharapkan dapat membantu per-tumbuhan ekononmi yang merata dan juga dapat membukaakses ke 'Remote Area' yang berpotensi menjadi daerahekonomi baru di Indonesia," kata Menteri.

Ini, kata Tjahjo, menjadi tonggak baru bagi Indonesiakarena saat ini wilayah paling Barat Indonesia ini sudahterhubung melalui jaringan penerbangan Garuda Indonesiadengan wilayah-wilayah lain di Indonesia bahkan hingga kewilayah paling barat Indonesia-Merauke.

Rute baru Kuala Namu-Sabang tersebut merupakanbagian dari komitmen Garuda Indonesia untuk terus mem-perkuat jaringan penerbangan Domestik khususnya konek-tivitas jaringan penerbangan di wilayah barat Indonesia.Penerbangan baru ini juga sekaligus sebagai bentuk dukun-gan Garuda Indonesia untuk terus mendukung perkemban-gan industri pariwisata dan ekonomi nasional khususnyaAceh melalui pengembangan konektivitas jaringan pener-bangan.

Penerbangan Kuala Namu-Sabang akan dilayani dengan

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyambutbaik rute baru ini karena akan memberikan dampakekonomi terhadap beberapa kabupaten/kota di


nya di Pasar deomestik khususnya ke wilayah- wilayah yangmenjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan tujuan wisata diremote area di Indonesia sejak akhir 2013 lalu Garuda Indoneiamemperkenalkan Sub-Brand "Explore" dan "Explore Jet".(*)su,Mendagri dan Gubernur Aceh Lepas Penerbangan PerdanaGaruda Indonesia Rute Kuala Namu-Sabang

Kuala Namu - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H GatotPujo Nugroho ST MSi bersama Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Gubernur Aceh Zaini Abdullahmelepas penerbangan perdana Garuda Indonesia Rute KualaNamu-Sabang, Jumat Pagi (6/2) di Bandara Internasional KualaNamu.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyambut baik rutebaru ini karena akan memberikan dampak terhadap beberapakabupaten/kota di Sumut, baik untuk Provinsi Aceh sendiri. Di-

bukanya rute baru ini, kata Gubsu, diharapkan juga mampumemberikan pertumbuhan perekonomian di Sumut dan

Aceh.Penerbangan perdana milik PT Garuda Indonesia

(Persero) Tbk ini menggunakan pesawat jenis ATR 72-600 terbaru dengan kapasitas sebanyak 70 penumpang(Semua kelas Ekonomi). Pelepasan ditandai denganpemukulan gordang oleh Mendagri, Gubsu, GubernurAceh, Panglima Komando Operasi AngkatanUdara A Dwi Putranto serta Dirut Garuda Indone-sia M Arif Wibowo yang dihadiri Walikota MedanDzulmi Eldin, Wakil Bupati Deli Serdan Zainuddin

Mars serta undang lainya.Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesem-

patan tersebut menyambut baik pembukaan penerban-gan Garuda Indonesia rute Kuala Namu-Sabang tersebut

mengingat hal ini akan semakin mendekatkan Sabang denganwilayah Indonesia lainnya.

"Dibukanya layanan penerbangan Garuda Indonesia ruteKuala Namu-Sabang ini, diharapkan dapat membantu pertum-buhan ekononmi yang merata dan juga dapat membuka akseske 'Remote Area' yang berpotensi menjadi daerah ekonomibaru di Indonesia," kata Menteri.

Ini, kata Tjahjo, menjadi tonggak baru bagi Indonesia karenasaat ini wilayah paling Barat Indonesia ini sudah terhubungmelalui jaringan penerbangan Garuda Indonesia denganwilayah-wilayah lain di Indonesia bahkan hingga ke wilayah pal-ing barat Indonesia-Merauke.

Rute baru Kuala Namu-Sabang tersebut merupakan bagiandari komitmen Garuda Indonesia untuk terus memperkuat jarin-gan penerbangan Domestik khususnya konektivitas jaringanpenerbangan di wilayah barat Indonesia. Penerbangan baru inijuga sekaligus sebagai bentuk dukungan Garuda Indonesia un-tuk terus mendukung perkembangan industri pariwisata danekonomi nasional khususnya Aceh melalui pengembangankonektivitas jaringan penerbangan.

Penerbangan Kuala Namu-Sabang akan dilayani denganmenggunakan GA 7112 berangkat dari Medan pada pukul 08.50WIB dan tiba di Sabang pada pukul 10.10 WIB dan akan be-rangkat kembali dari Sabang dengan GA 7113 pada pukul 10.40




WIB dan aka tiba di Kuala Namu pada pukul 12.10 WIB.penerbangan ini akan dilayani 3 kali dalam seminggu yaitupada Rabu dan Minggu.

"Rute baru Kuala Namu-Sabang tersebut dapat mendor-ong peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun inter-nasional ke Sabang serta meningkatkan perekonomian diwilayah ini," katanya.

Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo men-yampaikan terimakasihnya kepada semua pihak dan in-stansi yang telah membantu terealisasinya rute baru ini.Dibukanya layanan penerbangan Kuala Namu-Sabangtersebut menandai bahwa saat ini Garuda Indonesia telahmelayani penerbangan dari Sabang sampai Merauke.

Kini, ucapnya, Garuda Indonesia telah melayani pener-bangan ke 60 destinasi domestik di Indonesia yang terse-bar dari Sabang sampai Merauke. Dimana layanan Garu-da. Indonesia telah meningkatkan konektivitas dan meng-hubungkan seluruh kepulauan Indonesia dari yang palingBarat hingga paling Timur.

Sebelumnya Garuda Indonesia juga telah melayani pener-bangan ke kota kota lainnya di Aceh yakni Kuala Namu- Na-gan Raya (Meulaboh) pada tanggal 2 Februari 2015 lalu danKuala Namu-Lhokseumawe pada tanggal 4 Februari 2015.

Dengan pengoperasian rute Kuala Namu-Sabang padahari ini maka setiap Minggu Garuda Indonesia saat ini telahmengoperasikan sebanyak 32 penerbangan dari dan keAceh setiap minggunya meliputi rute Jakarta-Banda Aceh14 kali seminggu, Medan-Banda Aceh 7 kali seminggu, danmasing- masing Kuala Namu-Meulaboh 4 kali, KualaNamu-Lhokseumawe 3 kali seminggu.

Sebelumnya juga untuk meningkatkan konektivitas di pu-lau Kalaimantan pada bulabn November lalu Garuda Indo-nesia juga telah menghubungkan kota-kota Balik Papan-Palangkaraya- Pontianak dan Putussibau dengan ATR72-600 serta bulan Desember 2014 lalu Garuda Indonesia jugaa telah menghubungkan Ambon dengan Ternate, Saumlakidan Langgur di Kepulauan Maluku, Garuda Indonesia jugatelah menghubungka Bali dengan kota-kota di NTB sepertiLombok, Bima Ende dan Labuan Bajo.

Sejalan dengan upaya Garuda Indonesia untuk terusmengembangkan dan memperkuat jaringan penerbangan-nya di Pasar deomestik khususnya ke wilayah- wilayahyang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan tujuanwisata di remote area di Indonesia sejak akhir 2013 laluGaruda Indoneia memperkenalkan Sub-Brand "Explore"dan "Explore Jet".


Gubernur Sumut MandikanGajah Tangkahan

MEDIA KEBANGSAAN | Gubernur Sumatera Utara H Gatot PujoNugroho, Minggu (15/2), mengunjungi Kawasan Ekowisata Tangkahan dan

menyempatkan diri memandikan seekor gajah bernama Theo di sungaiBatang Serangan yang jernih di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten

Langkat, Sumatera Utara.

Gajah jantan berusia 28 tahun initampak menikmati ketika orang no-mor satu Sumatera Utara memandi-kan dan menyikat tubuhnya.

Theo adalah salah seekor gajahyang menetap di Conservation Re-sponse Unit (CRU) Tangkahan. Se-lain rutin melakukan patroli kawasanTaman Nasional Gunung Leuser, ga-jah-gajah Sumatera di Tangkahanmerupakan salah satu atraksi me-narik pariwisata di Kawasan Ekowi-sata Tangkahan.

Kawasan Ekowisata Tangkahanyang terletak di tepi Taman NasionalGunung Leuser saat ini menjadi salahsatu daerah tujuan wisata andalanSumatera Utara. WIsatawan Man-canegara terutama dari Eropa,Amerika dan Australia melirik lokasiyang menawarkan kekayaan alamhutan tropis dan satwa nya termasukatraksi gajah.

Gubernur Sumatera Utara yangmengunjungi obyek wisata ini dengan

mengendarai motor trail men-gungkapkan apresiasi atas upayayang dilakukan masyarakat di Ka-wasan Ekowisata Tangkahan. “Sayaberterimakasih karena masyarakatsudah menunjukkan karya dan ka-wasan ini kini menjadi salah satu an-dalan Sumut,” ujar Gatot.

Berdasarkan Laporan yang kitaterima, kata Gubsu, wisatawan man-canegara yang datang kemari berasaldari 47 negara dimana pada tahunlalu jumlah kunjungan mencapai 675wisman. Mereka umumnya datangpada bulan Juni, Juli, Agustus danSeptember dengan rata-rata meng-habiskan uang Rp 1 juta -1,5 juta perharinya. Secara umum, sekitar 6.000an wisatawan nusantara dan wismandatang ke Kawasan ini.

Gatot mengunjungi Tangkahan ber-sama jajaran SKPD Provinsi Sumat-era Utara dan Wakil Bupati LangkatSulistianto beserta jajarannya sekali-gus meninjau kondisi jalan menuju ka-

wasan Tangkahan tersebut. Melihatkondisi jalan menuju kawasan sepan-jang 12 km yang kondisinya belum be-raspal, Gubernur kemudian menginstruksikan agar segera digelar rapatkoordinasi untkuk mencari solusi.

Pemprovsu akan menggelar rapatkoordinasi melibatkan PTPN II sebagaipemilik areal perkebunan tempat jalanmelintas dan Pemkab Langkat . Pem-prov tahun ini akan melakukan pen-gaspalan Jalan Tanjungpura-Tangkah-an sepanjang 6,5 km.

Sementara itu, berdasarkan keteran-gan Ketua LPT Sentosa Sembiring,dulunya daerah Tangkahan adalahpintu bagi illegal Loging yang banyakdilakukan oleh warga masyarakat set-empat pada hutan yang termasuk ka-wasan TNGL. Melalui pendekatanberbagai pihak, akhirnya masyaraka tmenyadari dan secara swadaya mem-bangun kawasan ekowisata denganmembentuk Lembaga PariwisataTangkahan dan menandatangani MoUdengan TNGL untuk pemanfaatan ka-wasan secara lestari.

Menurut Sembiring, LPT sudah ha-dir selama 16 tahun dan sudah berha-sil mensejahterakan masyarakat.Masyarakat yang berada di sekitarkawasan Taman Nasional GunungLeuser kini dapat memanfaatkananugerah dan kekayaan alam TamanNasional Gunung Leuser tanpamerusaknya.




media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 20111114 4 4 4 4 | 33



Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan MasyarakatProvinsi Sumatera Utara, DRs. H. Eddy Syofian, MAP menerima PengurusGerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di ruang kerjanya, Jumat (13/22015).

Kunjungan Pengurus Gafatar terse-but dalam rangka melaporkan ke-beradaan organisasi yang sudah ber-jalan selama 3 tahun di Sumatera Ut-ara. Hadir dalam pertemuan tersebutH Dadang Darmawan SSos MSi se-bagai Ketua Umum Gafatar Sumutbersama unsur pengurus.

Sementara Kepala Badan Kesbang-pol Linmas didampingi oleh segenappejabat di lembaga tersebut sepertiAhmad Firdausi Hutasuhut dan Mu-hammad D.

Dialog dibuka dengan topic Kebang-saan, Idiologi Pancasila dan bagaimanamembangun hidup harmoni di tengahkeberagaman. Dalam kunjungannya,Ketua Gafatar Sumut, Dadang Dar-mawan juga melaporkan bahwa saatini anggotanya berjumlah sekitar 300orang tersebar di 14 kab/kota.

Kepala Badan Kesbangpol Linmasmengingatkan kepada segenap pengu-rus dan anggota Gafatar di SumateraUtara untuk terus membangun seman-gat kebhinekaan dan kebangsaan.Gafatar juga harus mau membuka dia-log dengan semua pihak, sehinggasumbatan informasi tidak berbisa danbisa dikomunikasikan. Soal keberadaanorganisasi ikuti aturan yang ada se-bagaimana UU No 17 tahun 2013 ten-tang Ormas.

Dalam rangka memperdalam infor-masi mengenai Organisasi Gafatar,Media Kebangsaan langsung me-wawancarai Ketua Gafatar H DadangDarmawan SSos MSi.

Apa sesungguhnya yang menjadiLatar Belakang Berdirinya Gafatar ?

Gafatar berdiri dengan latar bela-kang permasalahan yang tengah me-

landa bangsa utamanya menyangkutnilai-nilai luhur budaya bangsa yangberdampak pada kerusakan moril (ca-cat mental) yang pada akhirnya ber-dampak pada kerusakan alam danlingkungan.

Pada era reformasi, paham kebang-saan dan cinta tanah air tak lagi di-maknai sebagaimana perjalanan se-jarah bangsa di masa lalu. Lebih dariitu, sebagian besar dari generasisekarang tak menganggapnya penting.

Arus globalisasi dan globalisme takdisadari telah mengikis sedikit demisedikit paham nasionalisme, termasuktelah mengganti kearifan lokal yangkita miliki. Demokrasi Barat dan liber-alisme dipuja bagai berhala dan diang-gap jauh lebih sakti untuk mereformasikondisi bangsa, dibanding denganmenggali nilai-nilai kearifan lokal beru-


Terus Bangun SemangatKebhinekaan dan Kebangsaan


| 35


pa warisan nilai-nilai luhur asli budayaNusantara.

Kondisi seperti ini bila terus dibiar-kan akan melenyapkan rasa solidaritasdan gotong royong yang dibutuhkandalam kondisi kritis saat ini. Tidak he-ran jika era reformasi kini cenderungmenjadi era deformasi.

Bagaimanapun, sebagai sebuahbangsa, kita harus mampu bersatupadu agar menjadi satu kesatuan yangbulat dan utuh. Untuk itu dibutuhkansatu pedoman yang dapat menyama-kan cara pandang dan karakter anak-anak bangsa yang sama dalam kehidu-pan sehari-hari.

Pedoman tersebut tidak lain adalahPancasila yang merupakan kristalisasidari nilai-nilai luhur budaya Nusantaradan refleksi kontemplatif dari warisansosio-historis-religius bangsa Nusant-ara, sekaligus menjadi pilar penyanggautama bangunan arsitektural bangsaIndonesia. Kehadiran Pancasila se-bagai perekat kehidupan berbangsadan bernegara menjadi suatu yang nis-caya. Namun, Pancasila akan dapattetap hidup dan tangguh manakala fal-safah hidup yang terkandung di dalam-nya dapat dipahami dan dihayati den-gan benar.Ada apa dengan Pancasilasekarang ?

Secara generik, Pancasila yangdahulu telah dikemas sebagai prinsipnilai oleh para pendiri bangsa untukmerekatkan keragaman kehidupanberbangsa dan bernegara, kini menjadisesuatu yang diabaikan kehadirannya.Pancasila sebagai landasan berpijakdalam kehidupan berbangsa danbernegara telah dilupakan oleh sebagi-an besar anak bangsa.

Nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, pun tak lagi dijadikan se-mangat untuk menggerakan roda ke-hidupan berbangsa dan bernegara.Pancasila kini berada di lorong sunyijusteru di saat denyut nadi kehidupanberbangsa dan bernegara semakin ra-mai dengan hiruk pikuknya eforia re-formasi, demokrasi ala Barat, dan oto-nomisasi daerah.

Berdasarkan hal itu perlunyamelakukan reinterpretasi, internalisasi,dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila

dalam diri setiap anak bangsa untukselanjutnya menjadi karakter sejatidalam kehidupan berbangsa danbernegara,terutama dalam rangkamenghadapi tantangan globalisasi danproblematika bangsa, kini dan masadatang.

Berdasarkan latar pemahaman danbacaan tersebut Gafatar dengan penuhkesadaran hadir untuk ikut serta mem-berikan solusi terhadap permasalahanyang ada. Gafatar meyakini bahwa so-lusi utamanya adalah mengembalikanmanusia kepada fitrahnya semula yaitufitrah sebagai manusia yang berakhlakmulia.

Adapun cara membentuk manusiamulia adalah dengan kembali mengenaldan mengabdi sepenuhnya kepada Tu-han Yang Maha Esa sebagaimana pe-san yang termaktub dalam Sila 1 Pan-casila. Hanya dengan kembali kepadaJalan Ketuhanan Yang Maha Esamaka manusia akan kembali tampildengan kesejatiannya dan akankembali membawa cahaya yang ter-ang-benderang dan kelak akan menjadimercusuar dunia.Apa Visi, Misi dan Tujuan Gafatardalam kehidupan berbangsa?

Visi yang diusung oleh Gafatar ad-alah terwujudnya tata kehidupanmasyarakat, bangsa dan negara yangdamai sejahtera, beradab, berkeadilandan bermartabat di bawah naunganTuhan Yang Maha Esa melalui Pen-yatuan nilai-nilai luhur bangsa, pen-ingkatan kualitas ilmu dan intelektuali-tas Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai universal.

Untuk mencapai visi besar tersebutmaka dibutuhkan misi yaitu mem-perkuat solidaritas, kebersamaan, per-satuan, dan kesatuan khususnya antarsesama elemen bangsa Indonesia sertadunia pada umumnya Memupuk salingpengertian dan kerja sama antar sesa-ma lembaga yang memiliki kepeduliandan perhatian terhadap upaya perd-amaian dan kesejahteraan dunia.Adapun tujuan Gafatar adalahsebagai berikut

1. Sebagai wadah menghimpun pu-tra-putri Nusantara dalam menyatukanpemahaman moral kemanusiaan dankebangsaan yang inklusif, kokoh, cer-

das, dan menyatu.2. Sebagai sarana komunikasi dan

menumbuhkan persaudaraan diantarasesama putra-putri Nusantara baik diindonesia maupun di negara-negaralain di dunia.

3. Mempertahankan dan memperjua-ngkan cita-cita luhur bangsa yang ter-maktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Mewujudkan dan melahirkan kad-er-kader pemimpin bangsa yang jujur,berani, tegas, adil, cakap, ber-integri-tas, bijaksana, cerdas dan sehat, den-gan berlandaskan nilai-nilai KetuhananYang Maha Esa.Apa yang Sudah dan Akan Dilaku-kan ?

Melakukan Aksi Sosial. GAFATARhadir di bumi Sumatera Utara, TanahDeli ini sudah tiga tahun yaitu sejaktahun 2012, 2013 sampai 2014. Se-bagai bukti perwujudan cinta kasihsayang kepada seluruh masyarakatSumatera Utara maka Gafatar telahmelakukan segenap aksi sosial, gotongroyong bahu-membahu dengan ele-men-elemen masyarakat di SumateraUtara.

Gafatar telah bertekad untukmelakukan aksi gotong royong secararutin tanpa henti sepanjang masa hing-ga ajal menjemput. Sebab memnagdemikianlah tuntunan generasi sebel-umnya yang telah menjadikan gotongroyong sebagai pakain kehidupan.

Untuk itu Gafatar telah melakukanaksi sosial (gotong royong) di Sumat-era Utara yaitu gotong royong mem-bersihkan lingkungan, gotong royongmembersihkan rumah ibadah, gotongroyong membersihkan cagar budaya,gotong royong membersihkan tamanmakam pahlawan (TMP), gotong roy-ong membersihkan pantai, gotong roy-ong membersihkan lapangan merdekamaupun gotong royong dalam mem-bersihkan saluran air.

Selain aksi sosial dalam bentuk go-tong royong, Gafatar juga melakukanaksi sosial dalam bentuk donor darahrutin, cek kesehatan dan pengobatangratis, bekerjasama dengan TNImelakukan bedah rumah masyarakatpingiran, dan tanggap bencana alam.

Tidak cukup disitu, Gafatar juga me-


wajibkan kepada seluruh kadernya un-tuk aktif melakukan perbuatan baik ke-pada para tetangga sekitar rumah danjuga bekerjasama dengan berbagai kel-ompok masyarakat untuk membangunjalan maupun pos kamling. Melakukanaksi lingkungan berupa penanamanbakau pada kawasan mangrove (pesisirpantai), membuat pembibitan tanaman,dan melakukan penanaman pohon.

Gafatar Sumut juga membentuk TimReaksi Cepat (TRC) yaitu tim tanggapdarurat untuk menolong korban benca-na alam. Seperti melakukan DonorDarah. Sebagai salah satu OrganisasiKemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial, pendidikan dan budaya,GAFATAR melakukan berbagaimacam kegiatan bekerjasama denganpihak Pemerintah, PMI, TNI/POLRIdan elemen masyarakat lainnya.

Salah satu kegiatan yang dilakukanGAFATAR untuk menumbuhkan danmewujudkan rasa kepedulian tersebutadalah dengan melakukan kegiatanDONOR DARAH yang telah dilaku-kan secara berkelanjutan setiap tigabulan sekali sejak tahun 2012, 2013dan 2014.

Sampai dengan saat ini GAFATARtelah melakukan sebelas kali DONOR

DARAH yang diikuti oleh setiap pen-gurus dan warga yang ada di berbagaiwilayah Kabupaten/Kota yang ada diPropinsi Sumatera Utara.

Selain itu, memperingati Hari BesarNasional. Gafatar Sumatera Utarasenantiasa ikut serta dalam memperin-gati berbagai peringatan hari besar na-sional seperti pada Peringatan Hari Ke-merdekaan (17 Agustus), PeringatanHari TNI, Peringatan Hari Lahir Pan-casila (1 Juni), Peringatan Hari Pahla-wan (10 November) dan PeringatanHari Ibu serta Peringatan Hari lainnyasejakk tahun 2012, 2013 dan 2014.

Dalam pelaksanaannya, ada yang di-lakukan oleh Gafatar secara mandiri den-gan mengundang elemen-elemenmasyarakat yang lain atau sebaliknyaGafatar di undang oleh elemenmasyarakat yang melaksanakannya sep-erti undangan dari pihak KODIM, Instan-tsi Pemerintah Kota maupun Kecamatan.

Juga mengadakan Sekolah BerbasisRumah (SBR). Sekolah Berbasis Ru-mah bertujuan mencetak kader - kaderpemimpin unggulan yang memiliki 9karakter antara lain jujur, berani, tegas,adil, berintegritas, bijaksana, cakap,cerdas dan sehat dimana orang tualahmotor penggerak dan teladan utama

bagi anak - anak tercintanya.Sangat tidak bijak bahkan suatu keja-

hatan besar yang tidak disadari oleh ke-banyakan orang tua ketika pendidikantidak lagi mendasari pada nilai - nilaimoral dari Ketuhanan Yang Maha Esamelainkan mengedepankan nilai angka- angka sebagai basis atau standar ke-berhasilan mencapai generasi unggulan.Sekolah Berbasis Rumah atau yang bi-asa disingkat SBR adalah pola belajaryang mengedepankan fungsi orang tuasebagai pendidik bagi anak - anaknya.

Ide dasarnya hampir sama denganpola belajar sekolah rumah ( Home-schooling ) yang ada. Orang tua ber-tanggung jawab penuh atas pendidikandan pengasuhan anak - anaknya. SBRbukanlah lembaga sekolah. bukan jugasekolah yang dipindahkan ke rumah.

Peningkatan Kemampuan Bunda. Ber-cermin dari ungkapan ini "dibalik lelakiyang hebat pasti ada perempuan yang he-bat". Dan "dibalik anak yang cerdas makaakan ada ibu yang cerdas". Bersandardari 2 ungkapan di atas, sudah selayakn-yalah semua para perempuan yang ada didunia ini mampu senantiasa meningkat-kan kemampuan diri.

Kegiatan yang dilakukan di GerakanFajar Nusantara berupa pelatihan baiksecara akademis maupun keterampilanyang akan melatih kemampuan untukmengembangkan ekonomi keluarga.Jadi para bunda juga mampu memban-tu para suami dalam menopangperekonomian keluarga. Intinya kamiDPD GAFATAR Sumut berupayamenjadikan para perempuan itu ter-ampil dengan berbagai jenis keter-ampilan bagi para bunda.

Dengan begitu maka akan munculkartini-kartini baru yang mampu men-yatakan eksistensinya di bangsa dannegara ini khususnya, dan dunia iniumumnya. Pada tahun 2012 pelatihanhanya berkisar pada pelatihan IT danBahasa Asing (Bahasa Inggris danBahasa Jepang) bagi para bunda.

Tujuan kegiatan ini agar para perem-puan GAFATAR khususnya SumateraUtara tidak ketinggalan zaman yangsemakin hari semakin berputar dengancepat. Di tahun 2013 dan tahun 2014ada penambahan pelatihan berupa ket-


36 36 36 36 36 | media media media media media KKKKKebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan, No.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 Vol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 201111155555

erampilan kuliner, kerajinan tangan,dan daur ulang. Pada tahun 2014 adasedikit penambahan kegiatan yang ber-sandar pada program Nasional GAFA-TAR yaitu KKP, para bunda harusmampu mengolah produk pangananlokal secara alami dan ilmiah.

Olah Raga. Sehat adalah suatu kondi-si dimana segala sesuatu berjalan nor-mal dan bekerja sesuai funsinya sertasebagaimana mestinya. Secara seder-hana, sehat sinonim dari kata tidak sak-it. Berdasarkan Kamus Besar BahasaIndonesia (KBBI), sehat adalah baikseluruh badan serta bagian-bagiannya.

Dalam rangka menciptakan keadaanbaik seluruh bagian tubuh agar bisaberjalan secara normal GAFATARmelakukan olahraga. Olahraga yangdilaksanakan dalam Gerakan FajarNusantara (GAFATAR) khususnya diSumatera Utara terbagi atas 2 (dua)bagian yaitu olahraga beladiri danolahraga umum. untuk olahraga umum,DPD GAFATAR Sumut melaksana-kan 3 jenis kegiatan yaitu Futsal,Renang dan Bulu Tangkis.

Tidak berbeda dengan beladiri, dalamolahraga ini pun diberi kebebasan dalampelaksanaannya. Kegiatan ini bukanhanya bersifat pribadi saja, di dalam 1bulan atau 2 bulan sekali DPD GAFA-TAR Sumut juga melaksanakan pro-gram olahraga keluarga. Dimana kegia-tan ini juga bertujuan untuk bisa men-guatkan tali silaturahim antar sesamawarga GAFATAR, selain mengejarkarakter sehat itu pastinya.

Kampung Pancasila. Bentukkongkrit perwujudan peran aktifGAFATAR adalah dengan melaksana-kan program kerja organisasi hasilRAKERNAS I DPP GAFATAR tahun2013, salah satu program unggulannyaadalah Program Kampung Pancasila.

Program ini merupakan salah satustrategi alternatif yang ditawarkanGAFATAR kepada masyarakat luas.Sebagai upaya untuk mengimplemen-tasikan Pancasila atau membumikankembali nilai-nilai Ketuhanan, kemanu-siaan, persatuan, kepemimpinan, dankeadilan sebagai sebuah nilai luhur se-hingga menjadi padu.

Program kampung Pancasila ini ad-

alah upaya penanaman, pengukiran,pembudayaan serta penyebaran sebuhnilai-nilai universal sesuai dengan aja-ran Tuhan Yang Maha Esa. Berdasar-kan kampung Pancasila inilah, Gera-kan Fajar Nusantara (GAFATAR) in-gin mengembalikan kedalam kesada-ran masyarakat baik secara pribadimaupun kelompok akan sebuah nilai-nilai yang luhur, serta penerapan kar-akter Tuhan Yang Maha Esa yaitumanusia yang adil dan beradab, ber-satu, berkepemimpinan, dan berker-akyatan, dalam rangka mencapaikeadilan sosial bagi seluruh rakyat In-donesia khususnya dan menjadi manu-sia berkat bagi alam semesata padaumumnya. Metode yang GAFATARlakukan meliputi tahapan 3R yaitu re-interpretasi, reinternalisasi dan reaktu-alisasi Pancasila.

Pertama, reinterpretasi adalah sebuahpenafsiran dan penguaraian kembalinilai-nilai Pancasila secara ilmiah danalamiah yang bersifat universal. Upayaini dilakukan untuk meyakinkan sertamendorong masyarakat untuk mampumerubah cara pandang, cara berpikirdan cara bersikap sesuai apa yang ter-kandung di dalam Pancasila.

Kedua, reinternalisasi merupakanpenjiwaan, penghayatan, pengendapandan penyatuan kepribadian manusiaterhadap nilai-nilai Pancasila sehinggaakan menjadi karakter dan jati diri set-iap insan yang berdiam di Nusantara.

Ketiga, reaktualisasi adalah memper-aktekkan atau mengimplementasikannilai-nilai Pancasila dalam bentuk wu-jud nyata dalam kehidupan sehari-hari.Apabila nilai-nilai Pancasila ini sudahmenjadi karakter di sebuah kampungmaka kampung tersebut akan hidupsecara harmonis, karena ada banyakbentuk kasih sayang yang bertebaransebagai wujud hamba-hamba TuhanYang Maha Esa.

Kemandirian & Ketahanan Pangan(KKP). Sejak awal tahun 2014 ber-dasarkan keputusan pada RAKER-NAS II Gafatar di Makasar makaGafatar menambah satu program uta-ma organisasi yaitu program Kemandi-rian dan Ketahan Pangan (KKP).

Program ini adalah sebagai wujud

dukungan Gafatar kepada pemerintahdengan ikut serta menanamkan kesa-daran akan kemandirian dan ketahan-an pangan bagi masyarakat utamnyakepada warga Gafatar.

Tujuan program ini adalah agar set-iap warga Gafatar memiliki pemaha-man yang sama bahwa setiap keluargawajib memenuhi kebutuhan pangannyasecara mandiri dengan cara memban-gun keluarga sadar pangan. Untukmenopang program tersebut maka set-iap warga Gafatar wajib melaksana-kan 3 Gerakan Pangan yaitu, GerakanSekali Makan nasi Sehari (SMS), Ger-akan Seratus persen Pangan Lokal(SPL) dan Gerakan Rumah PanganMandiri (RPM).Bagaimana Gafatar akan diperke-nalkan Kepada Masyarakat?

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)sebagai salah satu elemen anak bang-sa berharap masyarakat dapat meneri-ma kehadiran Gafatar. Gafatar besertamasyarakat dapat bergandengan tan-gan untuk memberikan darmabaktinyakepada bangsa dan Negara.

Sebagai organisasi kemasyarakatanyang mendasarkan ideologinya padanilai-nilai kebenaran universal se-bagaimana yang temaktub dalam Pan-casila maka Gafatar sama sekali tidakmasuk pada ranah agama apapun.Gafatar juga sama-sekali tidak punyaniat sedikitpun untuk melakukan peno-daan apalagi melakukan penistaan ke-pada agama tertentu.

Sudah menjadi komitmen Gafataruntuk senantiasa tunduk pada aturanmain, hukum nasional dan senantiasakomit untuk tidak melanggar hukumapapun yang berlaku. Gafatar hanyafocus sebagai ormas yang bergerakpada pembangunan nilai-nilai budayadalam rangka mewujudkanmasyarakat yang berkarakter.

Gafatar mengajak seluruh elemanmasyarakat untuk dapat mengoperasi-kan nilai-nilai luhur budaya bangs ad-alam kehidupan berbangsa da berne-gara. Sudah saatnya seluruh elemenmasyarakat berlomba-lomba dalamberbuat kebaikan bukan saling bersa-ing memperebutkan sesuatu yangberujung konflik.



Sebelumnya Tim HORAS USU telah berhasil meraih jua-ra dalam ajang adu mobil hemat se-Asia, Shell Eco-Mara-thon. Team HORAS USU berhasil meraih juara di dua kat-egori sekaligus yakni juara 1 untuk kategori bahan bakar Al-ternate Gasoline atau Ethanol dan juara 2 untuk kategoridiesel bahan bakar Solar.

Prestasi ini tentunya sangat membanggakan dan tentu,Tim HORAS tidak akan berhenti sampai di sini saja. Ke-menangan sebelumya akan menjadi motivasi untuk terusberinovasi, berjuang, bekerja, dan bersemangat untuk terusmembangun dan mangembangkan mobil hemat energi.

Sebanyak 16 mahasiswa Teknik USU yang tergabungdalam Tim HORAS USU akan berangkat mengikutikembali Shell Eco-Marathon ASIA 2015 dengan invosi baru,strategi baru, ide baru, dan semangat baru.

Pelepasan dilakukan dalam acara apresiasi dan syukurankepada Tim HORAS yang berlangsung di Gedung Biro Re-ktor Universitas Sumatera Utara Lantai III, Medan, Sabtu(14/2).

Hadir Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot PujoNugroho ST MSi, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H,M.Sc. (CTM), Sp.A(K), Warek III Drs. Raja BongsuHutagalung, Warek IV Prof. Ningrum Natasya Sirait, De-kan Fakultas Teknik USU Prof.Dr.Ir. Bustami Syam,M.S.M.E serta mewakili Dirut PDAM Tirtanadi Ir. TamsilLubis.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dalam arahannyamendukung Tim HORAS yang Kembali Mengikuti ShellEco-Marathon 2015.

Sebagai bentuk dukungannya, orang nomor satu di Pem-provsu ini menyerahkan bantuan Rp25 juta dari kantong pri-badinya.

"Tak ada yang namanya supermen saat ini, yang mem-buat kita berhasil ada super tim, dan karena saya lihat timyang ada di Tim HORAS ini sangat solid maka sebagaiapresiasi saya bantu uang pribadi saya sebesar 25 juta," ujarGubsu.

Untuk itu Gubsu berharap, agar Tim HORAS dapat mem-persiapkan tim dengan sebaik-baiknya sehingga bisakembali meraih prestasi membanggakan.

Gubsu juga mengatakan bahwa tren kedepan ada dua halyang penting diperhatikan. Yakni, pertama mimpi, keinginan,kemauan yang sangat besar. Kemudian kedua adalah Sum-ber Daya yang Terbatas.

"Kalau cita-cita besar sementara sumber daya terbatasmaka tentu kita melakukan inovasi sehingga dengan sum-ber daya yang terbatas tapi bisa memaksimalkan hasil yangmaksimal," ujarnya.

Untuk itu, Gubsu mengucapkan terimaksih karena presta-si dan kemenangan yang diperolah bukan hanya kemenan-gan Mahasiswa Teknik USU, tapi kemenangan Indonesiakhususnya Provinsi Sumut.

Sementara itu Rektor USU Syahril Pasaribu menyatakanTim HORAS tentunya bukti bahwa semangat mahasiswadalam menghadapi isu tantangan energy masa depan tidakkalah dengan perguruan tinggi lain di Indpnesia maupunAsia. Karenanya, USU sangat bangga akan komptensi dankerja keras dari mahasiswa Fakultas Teknik ini.

MEDIA KEBANGSAAN | Tim Horas yang merupakan mahasiswa Faku-tas Teknik Universitas Sumatera Utara kembali mengikuti kompetisi ber-

gengsi bertajuk Shell-eco Marathon Asia 2015 di Luneta Park, Manila, Fil-ipina pada 26 Februari hingga 1 Maret 2015.



Tim HORAS USU Kembali Mengikuti Shell Eco-Marathon 2015

Gubsu Berharap Tim HORAS KembaliUkir Prestasi di Ajang Internasional"Ini semua jaga atas dukungan penuh Pak Gubernur,"

ujarnyaSedangkan manajer Tim HORAS Muhammad Rizki me-

laporkan ada sebanyak 600 Tim yang mendaftarkan diri un-tuk mengikuti Shell Eco Marathon Tahun ini.

"Setelah 3x proses seleksi hanya ada 177 Tim yang lolosuntuk mengikuti kompetisi ini," ujarnya.

Dua dari 177 Tim tersebut adalah Tim dari USU yakni


TIM HORAS (TIM HORAS USU dan TIM HORASMESIN) sedangkan untuk sekala Indonesia mengirim 22Tim dari 12 Universitas yakniUSU, ITB, ITS, UI, UGM,UNS, UnBraw, Poltek Bandung, Polnep, UNJ, PNJ, UMM

Sedangkan negara-negara yang mengikuti adalah Indone-sia, Jepang, Korea Selatan, China,India, Malaysia, BruneiDarusallam, Mesir, Pakistan, Qatar, Singapura, Thailand,Vietnam, UEA, Filipina, Lebanon.


Demikian salah satu kesimpulan Dialog Kebangsaanbertema Membangun Kemandirian dalam MemperkokohNKRI yang digelar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(FKPD) Sumut di Kosek Hanudnas III di Medan, Rabu(17/2) yang dibuka Wagubsu H T Erry Nuradi.

Narasumber pada dialog dengan moderator Kaban Kes-bangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP yakniKetua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) HenrySaragih, Guru Besar Pertanian USU Prof Dr Ir AbdulRauf MP dan Kadis Pertanian Sumut Ir HM Roem.

Hadir Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutejo, Kajatisu MYusni SH, Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Sumantri,Pangkosek Hanudnas III Marsma Supriyanto, Dan Lanta-mal I Belawan Laksmana Pertama TNI Prambudi, KepalaBINDA Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, Dan Lanud KolPnb Rico Siahaan, Plh Sekdaprovsu Hj Sabrina dan lainnya.

Wagubsu HT Erry Nuradi mengemukakan Indonesia te-lah memprogramkan swasembada pangan. Semoga dalam3-4 tahun ke. depan swasembada tersebut dapat terwujud.Untuk hal tersebut diperlukan sebuah rencana aksi secaraterpadu hingga ke daerah dan di tingkat petani sehinggakedaulatan pangan dapat tercapai.

Kedaulatan pangan sesungguhnya akan sangat mempen-garuhi ketahanan nasional, dan ketahanan nasional meru-pakan bagian yang penting dalam memperkokoh NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI), ujarnya.

Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) Hen-ry Saragih mengemukakan di tengah permasalahan dankonflik agraria yang relatif masih tinggi di Sumut sekarangini saja pun Sumut unggul dalam pencapaian pangan.

Oleh sebab itu dia yakin Sumut menjadi pioner diwilayah Sumatera dengan prasyarat utama konflik agrariadiperkecil hingga selesai sehingga jelas mana tanah negarayang diprioritaskan untuk pangan.

"Kita akui angka ketidakadilan dalam penguasaan tanahmasih tinggi antara lain 56 persen rakyat di pedesaan hanyamenguasai 0,5 hektar tanah. Pemanfaatan lahan kosong ter-utama di pantai barat juga harus diperjelas," ujarnya.

Para narasumber dan peserta dialog umumnya jugamemberi apresiasi kepada Kodam I/BB yang telah ikutserta secara aktif mengembangkan lahan pertanian seh-

Sumatera Utara Pionir KedaulatanPangan Wilayah Sumatera


MEDIA KEBANGSAAN | Propinsi Sumatera Utara (Sumut) sesungguhnyamerupakan pionir kedaulatan pangan wilayah Sumatera, apalagi jika masalah

pertanahan dan konflik agraria terkait areal pangan bisa diselesaikan.



ingga dari dialog tersimpul Sumut siap mendukung pro-gram Presiden IR Joko Widodo bahwa Indonesia berdaul-at pangan.

Kadis Pertanian Sumut Ir HM Roem memaparkansawah irigasi di Sumut tahun 2013 tercatat 281.155 hektar,lahan pertanian bukan sawah 1.192.141 hektar dan ladan/huma 331.629 hektar.

Posisi produksi komoditas tanaman pangan Sumut teru-tama padi tahun 2013 berada di peringkat lima nasionaldengan kontribusi terhadap nasional sebesar 5,23 persendengan produksi 3.727.250 ton. Jagung juga peringkat 5nasional dengan produksi 3.727.250 ton, ubi kayu juga per-ingkat 5 nasional bersama ubi jalar dengan produksi1.518.221 ton dan 116.671 ton.

Target dan sasaran tahun 2015 padi panen 748.755 hek-

tar dengan produksi 4.155.590 ton, jagung panen 230.206hektar dengan produksi 1.309.912 ton, ubi kayu panen46.139 hektar dengan produksi 1.519.930 ton dan ubi jalarpanen 11.621 hektar dengan produksi 152.625 ton.

Dari dialog terungkap permasalahan ketahanan panganke depan yang perlu diantisipasi antara lain ketersediaanair irigasi, sempitnya lahan petani, alih fungsi lahan, pe-menuhan pupuk petani, berkurangnya tenaga kerja perta-nian dan minimnya penyuluh pertanian.

Menurut Henry membangun kedaulatan pangan ada 16lembaga dan instansi yang harus berkoordinasi dan bersin-erji sehingga perlu peran pimpinan daerah untuk mengger-akkan instansi tersebut agar Sumut bisa menjaga kedaula-tan pangan dan menjadi pelopor kedaulatan pangan na-sional.


Imbauan tersebut disampaikanWagub Sumut Tengku Erry Nuradidalam acara pembukaan MusyawarahWilayah (Muswil) Al Washliyah ke XIIdi aula Asrama Haji, Jl Sisingamanga-raja Rantau Prapat, Kabupaten Labu-hanbatu, Jumat (13/20/2015) malam.

Hadir dalam acara tersebut BupatiLabuhanbatu dr Tigor Panusunan Sire-gar SpPD, Walikota Tanjung Balai HThamrin Munthe MA, Wakil BupatiLabuhanbatu Utara (Labura) H MinanPasaribu SH MH, anggota DPD RIRizal Sirait dan Dedi Iskan-dar Batubara, KakanwilKemenag Sumut ToharBayo Angin, Ketua Pengu-rus Besar (PB) AlWashliyah Dr H YusnarYusuf Rangkuti MA, KetuaPengurus Wilayah (PW) AlWashliyah Sumut H Hasbul-lah Hadi SH MKn, KetuaPengurus Daerah (PD) AlWashliyah Labuhanbatu Ab-dul Halim Hasan, ForumKoordinasi PemerintahDaerah (FKPD) Labuhan-batu dan sejumlah pimpinanorganisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Erry mene-kankan kepada seluruh kader, simpati-san dan warga Al Washliyah akanpentingnya kekompakan dan kebersa-maan dalam membesarkan organisasi.

Selain itu, penyatuan visi dan misi or-ganisasi yang mengkerucut pada satutujuan bersama yakni memberikanmanfaat kepada seluruh masyarakat,termasuk warga Al Washliyah sendiri.

“Tidak banyak organisasi massa yangbisa bertahan dan berkembang menjadisedemikian besar dalam kurun waktu diusianya 84 tahun. Saya yakin, keberhasi-lan ini tidak terlepas dari jasa para pendi-ri Al Washliyah yang sejak berdiri telah

Kebersamaan Pilar UtamaMajukan Al Washliyah

meletakkan landasan perjuangan organ-isasi diatas nilai persaudaraan dan per-satuan sesama manusia. Tentu landasanitu penuh keikhlasan dan ketulusan demimenyelamatkan umat dari perpecahandan kerusakan akidah,” ujar Erry.

Semangat tersebut, ujar Erry, harusterus dihidupkan oleh kader dan simpa-tisan Al Washliyah sepanjang masa,baik secara struktural maupun kultural.

“Perjuangan para kader untuk tetapmempertahankan kesinambungan spiritperjuangan dan kiprah Al Washliyahjauh lebih berat di masa mendatang.Untuk itu, butuh kekompakan, keber-samaan dan soliditas internal yangkuat. Jika tidak, Al Washliyah akan

tetap ada namun tidak memberikanmanfaat signifikant,” sebut Erry.

Dengan basis massa yang relatif be-sar di Sumut, Al Washliyah akan men-jadi organisasi luar biasa jika mampumemaksimalkan potensi yang ada, ter-masuk membangun Rumahsakit (RS)Al Washliyah Syariah sebagai layanankesehatan bagi masyarakat. Tidakhanya bagi warga Al Washliyah, tetapilayanan kesehatan itu juga diperuntuk-kan bagi masyarakat umum kalangankurang mampu.

“Kita optimis AlWashliyah mampu mem-bangun Rumahsakit Syari-ah. Layanan kesehatan inisejalan dengan pilar khittahAl Washliyah yakni mem-berikan layanan sosial bagimasyarakat,” sebut Erry.

Selain itu, Al Washliyahjuga memiliki potensi dalammencerdaskan generasimuda dengan mengem-bangkan lembaga pendidi-kan mulai tingkat dasarhingga universitas. Peranini sangat strategis karena

Al Washliyah memiliki kader yang te-lah teruji dan memiliki intelektual.

“Lembaga pendidikan juga bagiandari dakwah. Sekolah merupakansalah satu sarana efektif dalam men-yampaikan kebenaran kepada generasimuda penerus bangsa,” papar Erry.

Bidang kesehatan dan pendidikan,merupakan tanggungjawab bersamayang harus mendapat perhatian selu-ruh elemen masyarakat.

“Bangsa ini akan kuat jika rakyatnyasehat dan berpendidikan. Kebodohan ad-alah awal kehancuran. Sedangkan ting-ginya tingkat kesehatan merupakangambaran dari kualitas hidup masyarakatsuatu bangsa,” tegas Erry.


MEDIA KEBANGSAAN |Wakil Guberrnur (Wagub)

Sumatera Utara (Sumut) Ir HTengku Erry Nuradi MSi

mengimbau kader, simpatisandan warga Al Washliyah untuk

menyatukan barisan dalamkebersamaan guna mewujud-

kan cita-cita luhur, mengangkatharkat dan martabat bangsa ke

arah yang lebih baik.


Opinibakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

MewaspadaiKonflik diSumatera

Utara


Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan tujuan pembentukan Negara RepublikIndonesia adalah segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencer-

daskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer-dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 22 Undang-Undang No-

mor 32 Tahun 2004 menegaskan kewajiban pemerintah daerah adalah melindungimasyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan Nasional dan keutuhan

negara kesatuan Indonesia.

untuk memberikan jaminan rasa amankepada warganya. Jaminan rasa amanmerupakan kebutuhan dan hak dasaryang memungkinkan setiap warga un-tuk dapat menjalankan aktivitas, men-goptimalkan potensi, dan mewujudkankesejahteraan hidup secara lancar, ter-hindar dari rasa takut, gangguan dantekanan dari pihak lain. Tugas yangtidak kalah penting harus dilaksanakanbaik pemerintah pusat maupun daerahadalah menjaga kerukunan, persatuandan keutuhan negara kesatuan Indone-sia, sebagai salah satunya pilar ke-bangsaan, sehingga tidak terjadi per-pecahan yang menyebabkan distegrasibangsa.

Disisi lain, keanekaragaman suku,agama, ras, dan budaya Indonesia den-gan jumlah penduduk lebih dari 230juta jiwa pada satu sisi merupakansuatu kekayaan bangsa yang secaralangsung ataupun tidak langsung dapatmemberikan kontribusi positif bagi up-aya menciptakan kesejahteraanmasyarakat. namun pada sisi lain, kon-disi tersebut dapat membawa dampakburuk bagi kehidupan nasional apabilaterdapat ketimpangan pembangunanketidakadilan dan kesenjangan sosialdan ekonomi. Serta ketidakterken-dalian dianamika kehidupan politik.Perbedaan budaya, pemikiran dan ke-pentingan diantara kelompok-kelompokyang pluralistik tersebut seringkalimenyebabkan terjadinya benturan-ben-turan yang meluas menjadi komflik so-sial dan menimbulkan rasa takut, kece-masan serta mengancam keamanan,persatuan dan kesatuan, bahkan disin-

tegrasi bangsa.Disamping itu, transisi demokrasi

dalam tatanan dunia yang makin dter-buka mengakibatkan makin cepatnyadinamika sosial. Termasuk faktor inter-vensi asing. Kondisi tersebut menem-patkan Indonesia sebagai salah satunegara yang rawan konflik. Terutamakonflik yang bersifat horizontal. Konf-lik tersebut, terbukti telah mengakibat-kan hilangnya rasa aman, timbulnyarasa takut masyarakat, kerusakanlingkungan, kerugian harta benda, kor-ban jiwa dan trauma pisikologis sepertidendam, benci, dan antipati, sehinggamenghambat terwujdnya kesejahter-aan umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun20012 menyatakan adanya 5 (lima)sumber yang dapat menyebabkanmunculnya konflik di Indonesia (1)Permasalahan yang berkaitan denganpolitik, ekonomi dan sosial budaya; (2)Perseteruan antar umat beragama danatau interumat beragama, antar suku,dan antar etnis; (3) Sengketa bataswilayah desa, kabupaten/kota, danatau provinsi; (4) Sengketa sumberdaya alam antar masyarakat dan atauantar masyarakat dengan pelaku usa-ha; (5) Distribusi sumber daya alamyang tidak seimbang dalam masyarkat.

Konflik-konflik tersebut bersifat san-gat dinamis dan tersebar hampir dise-luruh wilayah Indonesia. Mulai dariaceh, lampung, ambon, poso hingga kepapua yang sering kali dipicu oleh satupermasalahan kecil, namun dilakukandan pembiaran sehingga semakin me-lebar dan kompleks. Konflik menjadipetaka yang menyebabkan kerugiantidak saja bersifat material. Namun te-lah merenggut banyak korban jiwa.

Oleh sebab itu penanganan, pencegah-an dan penghentian konflik-konflik so-sial yang muncul ditengah-tengahmasyarakat harus mendapatkan per-hatian dukungan dari segenap bangsaIndonesia.

Provinsi Sumatra Utara atau lebihdikenal dengan Sumut, merupakansalah satu provinsi di Indonesia yangdikenal dengan ciri pluralitasnya. Latarbelakang sosial masyarakat yang ting-gal di provinsi ini berbeda secara kel-ompok etnis/suku, agama, budaya,maupun bahasa. Dari tinjauan de-mografis penduduk Sumatra Utaraberjumlah 15.977.383 yang terdiri dariberbagai suku antara lain suku Melayu,Nias, dan 8 sub Batak, Jawa,Minang,Aceh dan Sunda. Disamping itu masihada juga kelompok etnis India, Arab,Cina. Agama yang dianut masyarakatjuga menunjukkan pluralitas Islam,Protestan, Katholik, Budha, Hindu, danlain lain.

Dari tinjauan administratif, ProvinsiSumatra Utara terdiri dari 25 kabupat-en, dan 8 kota yang terbagi menjadi414 kecamatan, 662 kelurahan dan5.025 desa (Sumatra Utara dalam ang-ka, 2011). Dengan luas wilayah?72.891.23 km?^2. Sumatra utaramerupakan provinsi yang ke empatterbesar jumlah penduduknya di Indo-nesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur,dan Jawa Tengah.

Tinjauan dari segi pembangunan, Pe-merintah Provinsi (pemprov) SumatraUtara sudah membangun berbagaiprasarana dan infrastruktur untukmemperlancar perdagangan, baikantar kabupaten dengan provinsi lain-nya. Sektor swasta juga dapat terlibatdengan mendirikan berbagai properti

M. Arif. Nasution, MA

Kedua peraturan tersebut menan-gamanatkan tugas penting pe-merintah pusat dan daerah



untuk perdagangan, perkantoran, hoteldan lain-lain. Tentu saja sektor lainseperti koperasi, pertambangan danenergi, industri, pariwisata, pos dantelekomunikasi, transmigrasi dan sek-tor kemasyarakatan juga ikutdikembangkan. Hubungan sosial ant-ara pemerintah dan masyarakatnyayang plural danmenjadi tantangantersendiri dalam merumuskan intensi-tas dan mencapai tujuan pemban-gunan. Berbagai kepentingan kelom-pok yang ada akan berbenturan bukansaja antar mereka tetapi juga denganpemerintah.

Ditinjau dari segi wilayah, SumatraUtara memiliki kekayaan alam sangatmelimpah. Mulai dari hasil-hasil perta-nian, perkebunan, perikanan, hinggabahan-bahan tambang dan energi.Kekayaan tersebut disatu sisi memangmemberikan dukungan di dalammewujudkan kesehteraan bagimasyarakat Sumatra Utara. Namundisisi lain dapat menjadi semacam ku-tukan yang berbuah pada kerusuhanyang menelan korban jiwa.

Sebagai salah satu provinsidengan ciri pluralitas dengan dukungansumber daya alam yang melimpah se-bagaimana disebutkan di atas, kemu-ngkinan-kemungkinan muncul ledakankonflik tidak bisa dihindarkan. Berb-agai persoalan denganlatar belakangekonomi, sosial, ketidakadilan, kepent-ingan politik serta hubungan antardaerah bisa menjadi pemicu konfliktersebut. Menurut data Badan Kesatu-anBangsaPolitikdanPerlin-dunganMasyarakat Provinsi SumatraUtara ada lima potensi konflik disumatra utara, yakni pertanahan, sum-ber daya alam, perburuhan, rumahibadah dan lingkungan. Lebih lanjutberdasarkan data dari Badan Kes-bangpolinmas Sumut dan komunitas in-teliien daerah (kominda) Sumut terdap-at 183 titik konflik di Profinsi SumatraUtara. Konflik tersebut tersebar di 33kabupaten/kota. Terdiri dari 5 titik po-tensi batas wilayah. Terdapat 129 po-tensi sumber daya alam, 40 potensipolitik, ekonomi dan sosial dan budaya9 dari potensi suku agama, ras danantar golongan.

Berdasarkan data dari Polda Sumut

sampai tahun 2012 terungkap sebany-ak 2.833 kasus konflik sengketa tanahdi Sumut. Kasus konflik sengketatanah tersebut dapat diklasifikasikansebagai berikut: 2498 kasus pertentan-gan antar warga; 143 kasus kelompokmasyarkat dengan intansi pemerintah;182 kasus warga dengan perusahaanswasta; 4 kasus antar perusahaanswasta; dan 6 kasus perusahaan swas-ta dengan pemerintah. Sementara ka-sus dapat diselesaikan baru 484 kasus.Adapun kasus yang belum terselesai-kan yaitu: panguasaan kepemilikan la-han tanpa alas hak yang kuat (1.790)kasus, problematika pemberian gantirugi (52) kasus, dan bermasalah dalamproses eksekusi (95) kasus.

Meskipun jika dibandingkan denganwilayah-wilayah lain, Sumatra Utaradapat dikatakan lebih relatif aman na-mun bukan berarti harus terjadi peng-abaian terhadap kemungkinan-kemu-ngkinan muculnya konflik yang berpo-tensi mengganggu ketenangan,keamanan dan kerukunan hidup. DiSumatra Utara memang jarang dijumpaikonflikantar kampung, antar etnis atauantar agama. Namun konflik-konflikseperti tuntutan buruh, sengketa tanahdan sengketa pembagian zona tangka-pan di laut antar nelayan tradisionaldengan nelayan yang menggunakanperalatan modern, dan konflik yangberkenaan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, munculdalam kehidupan masyarakat dan tidakboleh dibiarkan berlarut-larut.

Pada titik yang ekstrim, dikhawatir-kan akan muncul kesenjangan yangluar biasa antara harapan masyarakatdi satu pihak dan kemampuan pemer-intah memenuhi dan mengakomodasikonflik tersebut. Pada gilirannya hal itutentu saja akan memicu konflik baru.Sebenarnya hal terebut dapat dihindarijika konflik-konflik sebelumnya dapatdideteksi, dipetakan dan ditangani se-cara mendasar. Dihadapkan pada per-soalan itu, maka suatu kajian awal danbisa dijadikan rujukan bagi suatu ske-ma penyelesaian menyeluruh atas kon-flik di Sumatra Utara sangat diperlu-kan.Memetakan Konflik Sumatera Utara

Konflik merupakan satu sisi dari ke-

hidupan sosial bangsa Indonesia yangtidak mungkin dapat dihapus namunhanya mungkin ditekan seminimal mu-ngkin jumlah dan dampak sosialnya.Bangsa Indonesia merupakanmasyarakat yang majemuk secara et-nis, nilai sosial, agama, ideologi poli-tikKesenjangan sosial ekonomi masihmenjadi bagian dari keseharian bangsaini. Bangsa ini masih berada dalammasa transisi dari politik otoriter kearah politik demokrasi sehingga potensikonflik masih terbuka menjadi tindakankerusuhan-ketidaktertiban.

Mencegah lebih baik daripada men-gobati" adalah kata bijak agarmendahulukan pencegahan terjadinyakonflik karena menghentikan konflikyang sudah terjadi lebih mahal baik di-ukur dari biaya ekonomi maupun biayasosial. Sumatera Utara adalah provin-si yang heterogen (suku, agama, etnis,budaya, pandangan politik, pemikiran,aliran dan organisasi). Akan tetapi, ke-majemukan itu sudah menjadi keunikantersendiri yang kemudian menjadi enti-tas Sumatera Utara. Kondisi tersebut-merupakan kekayaan, sekaligus poten-si akan munculnya berbagai konflik.Selama ini, walaupun terkenal hetero-gen masyarakat Sumatera Utara dapatmenjaga harmonisasi kehidupan sosial.Konflik maupun potensi konflik yangmuncul kebanyakan dipicu oleh faktorekonomi. Permasalahannya adalahsampai kapan kondisi tersebut akanterjaga?

Selama ini bibit-bibit permasalahansudah mulai nampak walaupun berhasildiredam oleh pihak-pihak yang terkait.Jika potensi konflik tersebut tidakdikelola dengan baik, maka akanmenyebabkan terjadinya gangguankeamanan ketertiban masyarakat (Ka-mtibmas) dan menjadi hal yang akanmerusak bagi kondusivitas wilayahSumatera Utara. Berikut masalah-masalah menonjol yang sering menjadisumber/potensi konflik di SumateraUtara berdasarkan hasil Seminar Me-waspadai Konflik di Sumatera Utara :

Hukum, adapun masalah-masalahterkait penegakan hukum di SumateraUtara antara lain:

PerampokanBersenjata Narkoba



Human Trafficking Illegal Logging Penyelundupan (Manusia/

Barang)

Sosial Budaya, adapun masalah-masalah terkait sosial budaya yangmenimbulkan konflik di Sumatera Ut-ara, antara lain:

MasalahBuruh KonflikPertanahan KonflikNelayan

Ekonomi, adapun masalah-masalahterkait ekonomi yang menimbulkankonflik di Sumatera Utara antara lain :

KrisisListrik DampakKenaikan BBM KonflikPertambangan Ekonomi Global

Politik, adapun masalah-masalahterkait politik yang menimbulkan konf-lik di Sumatera Utara antara lain:

KonflikPemilukada SengketaTapal Batas KasusKorupsi

Ideologi, adapun masalah-masalahterkait ideologi yang menimbulkankonflik di Sumatera Utara antara lain:

RadikalKanan RadikalKiri Ekstrimis Anti Pemerintah

Jika dilihat dari persebaran menurutdaerah, maka sumber/potensi konflikdi Sumatera Utara dapat dijabarkansebagai berikut :

Konflik Politik, Ekonomi, Sosial, danBudaya (Poleksosbud) terdapat 40 ka-sus yang tersebar di hampir seluruhkabupaten/Kota di Sumatera Utara:

Medan : 4Binjai : 1Langkat : 3Karo : 2Sergai : 1Simalungun : 2P. Siantar : 1Asahan : 2T. Balai : 2L. Batu : 8Dairi : 2Tobasa : 1

Madina : 2Tapteng : 3Nias : 1Nias Selatan : 5

Konflik yang bernuansa SARA ter-jadi di sembilan lokasi di Sumatera Ut-ara, yaitu :

Medan : 3Binjai : 1T. Balai : 1L. Batu : 1Taput : 1P. Sidempuan : 1Madina : 1

Konflik terkait dengan Sumber DayaAlam menjadi sumber konflik yangpaling dominan di Sumatera Utara ter-dapat di 129 lokasi, yaitu :

Medan : 21Binjai : 7Langkat : 25Deli Serdang : 3Sergai : 5T. Tinggi : 3Simalungun : 2P. Siantar : 2Asahan : 14Tapteng : 3Nias : 1T. Balai : 1L. Batu : 15Dairi : 2Humbahas : 3Taput : 1Tobasa : 2Tapsel : 10Madina : 4Sibolga : 1Nias Selatan : 4

Konflik terkait batas wilayah terse-bar di 5 lokasi di daerah Sumatera Ut-ara, yaitu :

Deli Serdang : 1 L. Batu : 2 Madina : 2

Beberapa Isu Terkait Konflik danPotensi Konflik di Sumatera Utara

Pada Tahun 2015/2016 akan dilak-sanakan Pemilukada di 21 Kabupaten/Kota di Sumut. Money Politic dan-Black Campaign akan rawan memicu

terjadinya konflik antar pendukung.Termasuk masalah independensipenyelenggara (Seperti di Kabupatendari tahun 2013)

Konflik Politik Nasional antara Koal-isi Indonesia Hebat (KIH) dengan Ko-alisi Merah Putih (KMP), secara tidaklangsung kondisi politik nasional akanmemberikan pengaruh terhadap iklimpolitik Sumatera Utara termasukmasalah Polemik Pemilukada Lang-sung atau Pemilukada oleh DPRD

Banyaknya kasus Korupsi yang mel-ibatkan Kepala daerah menimbulkanjatuhnya kepercayaan masyarakat ter-hadap Pemerintah, khususnya menim-bulkan ekses munculnya kelompokGolput pada PEMILU.

Krisis Energi Listrik yang mengaki-batkan terjadinya pemadaman sejakMaret 2013. Kondisi tersebut menim-bulkan reaksi dari masyarakat hinggamuncul ancaman pembakaran kantorPLN. Berdampak pada terhambatnyakegiatan ekonomi masyarakat.

Kebijakan kenaikan BBM diman-faatkan oleh oknum untuk melakukanpenyelundupan dan penimbunan.

Kebijakan-kebijakan terkait relokasipasar dan pedagang kaki lima yangkerap ricuh. Kebijakan relokasi selaluditentang oleh pedagang seperti yangterjadi di Medan, Langkat, dan Tebingtinggi.

Konflik Pertambangan yang adamisalnya konflik antara masyarakat diKabupaten Madinadengan PT. SorikMas Mining dan Konflikantara-masyarakat Kabupaten Tapanuli Se-latandengan PT. Agincourt Resources.

Masalah perburuhan yaitu tuntutanUMP 2015 yang akan memicu aksimogok nasional, aksi unjuk rasa, blokirobjek vital dan sweeping pabrik

Sengketa Lahan, beberpa kasus ter-kait sengketa lahan yaitu konflik lahaneks HGU PTPN II seluas 5.873,06 Hamenjadi rebutan Kelompok Tani diKabupaten Deli Serdang, Serdang Be-dagai, Langkat, Simalungun, danTe-bingTinggi. Sengketa lahan register 40di Tapanuli Selatan, Konflik PIR Ke-camatan Sosa Tapanuli Selatabseluas2000 Ha dan masyarakat Sari RejodgnTNI-AU di Kota Medan seluas 270


46 46 46 46 46 | media media media media media KKKKKebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan,ebangsaan, No.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 VNo.7 Vol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 20ol.II 201111155555

Daerah, Aparat Penegak Hukum, Per-guruan Tinggi dan seluruh masyarakatagar mendahulukan penyelesaian se-cara kekeluargaan, namun apabila be-lum tercapai dapat dilakukan melaluimediasi, apabila masih belum tercapai,maka upaya penegakan hukum meru-pakan jalan terakhir yang harus ditem-puh.


Ha.Konflik nelayan modern vs nelayan

tradisional yang terjadi di Tanjung Bal-ai, Asahan, Langkat dan Batubara bisaberujung pada perusakan dan aksipembakaran kapal

Aksi perampokan bersenjata api sep-erti Perampokan ATM dan toko emasdi sejumlah Kabupaten/Kota Sumut(diduga terkait dengan kegiatan kelom-pok teroris FAI). Perampokan jugakerap terjadi di perairan SelatMalakayang diduga dilakukan mantanKo-mbatan GAM. Jalinsum Tebingtinggi-Batubara - Asahan - Labuhanbatu-menjadi sasaran perampokan bersenja-ta api.

Peredaran Narkoba juga terjadi dihampir seluruh bagian Sumatera Utarayang sangat mengancam generasimuda Sumatera Utara.

Penyelundupan barang (narkoba danbarang bernilai ekonomi tinggi) dan or-ang (traffiking) seringdilakukan diwilayahBelawan, TanjungBalai, dan-Asahanmenimbulkandampakkeru-giansecaraekonomibagiSumut. Hal initerjadi karena kurangnya kemampuanpengawasan aparat

Munculnya kelompok-kelompokradikal kanan yang berbasis pada pe-mahaman yang salaha tentang aga-ma yang tidak sepakat dengan bentuknegara demokrasi serta kelompokradikal kiri yang berhaluan komunis

ditandai dengan adanya aksi vandalis-me menggunakan lambang palu danarit di Kota Medan dan Tebing Tinggi.

Sumatera Utara sebagai salah satuProvinsi yang memiliki keanekaragam-an potensi Sumber Daya Alam (SDA)dan memiliki keaneka ragaman etnismenyimpan potensi yang tinggi akanterjadinya konflik. Kompetisi untukmemperebutkan sumber daya politik,ekonomi, kultural semakin meningkat.Kompetisi itu mendorong kelompok-kelompok untuk melakukan perseku-tuan, koalisi, interseksi, penggabungandengan kelompok lain membentuk kel-ompok lebih besar.

Konflik yang terjadi di Sumatera Ut-ara di dominasi oleh konflik yng ber-kaitan dengan pemanfaatan SumberDaya yang ada untuk kepentinganEkonomi. Diantara konflik yang menc-uat adalah konflik di bidang Pertam-bangan dan konflik di bidang Agraria.Selain itu Konflik akibat Tapal BatasWilayah dan Pemekaran menjadimasalah tersendiri bagi Sumatera Ut-ara.

Kompleksitas Konflik dan Potensi diSumatera Utara menjadi fenomenayang sangat pelik dan diharapkanmampu dengan segera dicarikan solusialternative penanganan yang progresif,sebelum memakan korban yang lebihbesar lagi. Kemauan dan komitmendari seluruh kalangan baik Pemerintah

Daftar Pustaka

Agustono, Budi,dkk. 1997. SengketaTanah di Sumatera UtaraMedan.Akatiga Pusat Analisa Sosial.

Rauf, Maswadi. 2001. Konsensus danKonflik Politik.

Marzali, Amri, dkk. 2003. KonflikKomunal di Inonesia saat ini. Jakar-ta: Indonesian-Netherlands Coopera-tion in Islamic Studies (INIS) Univer-siteit Leiden. Bekerja sama denganPusat Bahasa dan Budaya UniversiasIslam Negeri Syarif HidayatullahJakarta.

Robbins, S. & Judge, T. 2008. Essen-tials of Or ganizational Behavior. 9th ed. New Jersey: Pearson/PrenticeHall.

Undang-Undang:Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai danSatuan Wilayah Sungai UU. No. 7tahun 2012 Tentang PenangananKonflik

Halaman Web :http://triadarabarlian.wordpress.com/2011/06/11/upaya-mengatasi-konfik-perbatasan-di-wilayah-indonesia/

Ulumuddin, Ihya (2009) "DuapuluhPersen Nelayan Sumut Tidak Melaut"Analisa, analisadaily.com Selasa, 27Januari 2009 (http ://www.tobapulp.com/ina/profil/se-jarah).




Fungsi Intelijen KesbangpolHarus Diperkuat

epala Daerah diminta untuk memberi penguatan peran danfungsi Kesbangpol di tiap daerah. Peran dan fungsi Kes-K

bangpol di tiap daerah sangat penting terutama dalam melaku-kan direksi dini setiap potensi gangguan atau hal lain gunamencegah jangan sampai Kepala Daerah keliru dalam mengelu-arkan kebijakan dan juga diperlukan bagi aparat keamanandalam mengantisipasi setiap gangguan keamanan yang terjadi.

Kewibawaan Kesbangpol harusdikembalikan penguatannya sepertimasa Direktorat Sospol. Laporan Hari-an Kesbangpol harus dapat dibuat set-iap hari untuk dikirim kepada kepalaDaerah maupun ke Menteri DalamNegeri.

Fungsi intelijen pada Kesbangpolharus diperkuat sehingga Kepaladaerah tidak hanya menerima infor-masi dari Badan Intelijen Negaraatau informasi yang ada di keloladengan baik dari segala sumber terpercaya melalui penguatan fungsiKOMINDA.

Kesbangpol harus membuat danmengetahui PETA DAERAH teruta-ma Peta Potensi Kerawanan mulaiKab Kota hingga Kecamatan danDesa/Kelurahan.

Kepala Kesbangpol tiap daerahharus berani memberi masukan kepadaKepala Daerah. Libatkan SKPD yangmenangani Litbang untuk memperkuattugas Kesbangpol.

Khusus wilayah Provinsi dan Kabyang memiliki PULAU TERLUAR,agar lebih dikonsenterasikan deteksidini dan pengamanannya mengingatsaat ini ada gerakan dari Kalimantan

Utara 'Manusia Perahu' dengan alasanmencari nafkah.

Gerakan ini merupakan terorganisirdengan memiliki perahu baru. Petatentang Pulau Terluar ini harus dibuat.Identifikasi apakah di Pulau Terluarsaat ini ada manusia perahu yang ter-dampar atau sengaja ingin menetap dipulau tersebut untuk tinggal karenakurangnya pantauan dari aparatkeamanan maupun Pemda.

Khusus wilayah Provinsi dan KabKota yang berhubungan langsung den-gan wilayah perbatasan dengan negaratetangga maupun wilayah provinsi lainyang " rawan", agar mengantisipasiterhadap rawan penyelundupan antaralain :a. Penyeludupan Narkoba

Di Indonesia saat ini setiap hari 46orang meninggal dunia akibat penggu-na narkoba Pemerintah dan aparatpenegak hukum harus masif melaku-kan kampanye pencegahan Narkobadan melakukan tindakan hukum secarategas terhadap bandar narkoba.b. Penyeludupan warga negara as-ing

Saat ini sudah masuk 120 orangwarga asing ke Poso. Ada upaya ger-

akan untuk mengembangkan ISISmelalui Poso. Mereka tidak bisa jihaddi Syria maupun Irak tapi jihad diPoso.c. Cermati Percepatan

Pembangunan di wilayah perbatasanKab,Kota. Masing masing wilayahharus memperkuat Pembangunan in-frastrukturnya agar tidak muncul po-tensi konflik atau keinginan untuk ber-gabung dengan daerah yang dirasa leb-ih diperhatikan.Pembangunan Nasional dan Daer-ah

Saat ini, secara nasional ada 200 Ke-camatan di Indonesia yang belum me-miliki Puskesmas sehingga data statis-tik menunjukkan angka Ibu hamil men-inggal tertinggi di dunia.

Saat ini, seluruh PDAM di Indone-sia memiliki utang lebih Rp.4.7 Tyang harus dicicil oleh Pusat. PDAMharus sehat karena fungsinya mem-beri pelayanan air bersih kepadawarganya lebih baik dan luas jan-gkauannya.

Saat ini, Kemendagri telah mem-batalkan 180 Peratutan Daerah karenatidak sesuai dengan Peraturan yanglebih tinggi dan ada yang tidak meng-



gambarkan tentang kebhinekaan Indo-nesia, Pemda harus berhati hati dalammembuat Rancangan Perda.

Baru 36 persen dari 539 daerah oto-nom Provinsi/Kab Kota yang benarmembuat Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (LPPD) maupunLaporan Keuangannya.

Dalam rangka membangun keper-cayaan masyarakat kepada Pemdadan taat azas dalam penyelenggaraanPemda agar lebih memperhatikan hal -hal sebagai berikut:

a. Bangun Marwah Pemda dan tidakkaku dalam melayani masyarakat.

b. Antisipasi penggunaan dan pen-yaluran dana hibah dan Bansos.

c. Berhati hati dalam membuat Per-da tentang Pajak dan Restribusi Daer-ah.

d. Efisiensi kan penggunaan danaPerjalanan Dinas.

e. Cermati setiap menjelang hari be-sar keagamaan (Ramadhan, Lebaran,Natal/Tahun Baru) selalu ada kenaikanharga padahal Stock kebutuhan cukuptersedia. Cegah dan tindak bila ditemu-kan oknum-oknum yang mencari keun-tungan dalam situasi tersebut.

f. Bangun hubungan keharmonisansemua Parpol dan ikut mencegah mun-culnya dualisme Parpol di daerah mas-ing masing.

g. Optimalkan peran petugas Pemad-am Kebakaran dan mereka harus diga-rap agar bekerja lebih optimal.

h. ikut mengingatkan tentang per-

tanggungjawaban penggunaan danaDesa.

i. Semua SKPD di tiap Daerah harusmembangun soliditas yang baik dankompak.

j. Ikut membenahi penanganan lalulintas secara baik karena saat ini tiapjam terjadi 4 orang meninggal duniaakibat kecelakaan lalu lintas.

k. Kesbangpol ikut memantau danmemberi masukan kepada KepalaDaerah dan Pusat tentang programPrioritas Pemerintah yang terkait padaINFRASTRUKTUR, MARITIM, EN-ERGI dan PANGAN.

l. Perbanyak komunikasi, dialogdengan mengedepankan Kebangsaanpada setiap elemen dan kekuatanyang ada di dalam masyarakat den-gan melibatkan SKPD dan instansiterkait.Persiapan Pilkada Serentak

Pemerintah masih tetap berkeinginanagar Pilkada serentak dilaksanakantahun 2015. Dalam menyambutnyadibutuhkan koordinasi secara baik den-gan penyelenggara KPU, Bawaslu/Panwaslu bersama aparat keamananuntuk menyusun peran kerawananmasing-masing daerah yang akanmenggelar Pilkada.

Setiap anggaran Pilkada (KPU,Panwas, Keamanan, Sosialisasi, Pe-mantauan) harus baik benar dan se-suai sehingga tidak menimbulkanmasalah atau alasan tidak optimal ki-nerja karena ketidaktersediaan pem-

biayaan.Pastikan semua tahapan dan anca-

man kerawanan sudah terdeteksi se-cara dini sehingga semua tahanan ber-jalan dengan baik.

Koordinasikan secara baik denganKPU dan Panwas agar perekrutanpetugas di tingkat PPK, PPS dan TPSdiperluas segmen dari komponenmasyarakat yang ada dengan seleksiyang baik dan benar. Karena per-masalahan sering terjadi di tingkat PPSdan TPS agar Bintek terhadap petugasditingkatkan tersebut lebih diperbanyakdan tidak mempersiapkannya pada lim-it waktu yang singkat menjelang Pe-mungutan Suara.

Selain itu, memastikan tidak ada per-masalahan batas wilayah Kecamatandan Desa sehingga tidak saling perebu-tan suara dari penduduk yang ber-batasan.Rencana Kesbangpol se-Sumut

Setiap Kab/Kota di Badan/KantorKesbangpol dapat membuat Pusatpengendali Krisis dengan mengoptimal-kan Tim Pemantau PerkembanganPolitik Dalam Negeri dan peran KO-MINDA.

Tiap Kepala Badan/Kantor membuatBBM Grup dengan KesbangpolProvinsi untuk Sarana "shering" infor-masi dari dan ke Kab Kota danProvinsi.

Mulai bulan Februari setiap laporanharian dapat dibuat ke Provinsi melaluiFax 0614524.



Presiden Minta KOMINDAPantau Proyek IMEP

lapangkan terkait tentang program Prioritas Pemerintah,yakni Infrastrukur; Maritim; Energi dan Pangan (IMEP).

Hal itu dinyatakan Jokowi saat melakukan teleconfrence denganjajaran KOMINDA se-Indonesia, dari Kantor BIN di Jakarta.

Dari Sumut, KOMINDA melakukan telekonfrence dariKAntor BINDA Sumut dihadiri Kepala BIN/Ketua KO-MINDA Brigjen TNI Tumino Hadi, Kaban Kesbangpol/Sekretaris KOMINDA Drs H Eddy Syofian MAP, Ass IntelKejati Nanang SH, Direktur Intelkam Poldasu Kombes Pol

Persiden Jokowi meminta jajaran Komunitas IntelijenDaerah (KOMINDA) untuk melakukan pemantauanpelaksanaan proyek dan permasalahan yang muncul di

I Nyoman, Ass Intel Kodam I BB Letkol Inf Solihin dan ja-jaran intel dari Lantamal I Belawan, Kosekhanudnas III,dan Lanud Soewondo.

Presiden menyatakan, akan menggunakan data intelijendalam mengambil kebijakan. "Saya akan gunakan data in-telijen untuk pengambilan kebijakan saya," ujar Presidensembari mengingatkan jajaran intelijen negara dan daerahagar meningkatkan profesionalismenya dan mendukungpeningkatan sarana dan prasarana tugas intelijen.

Program prioritas Pemerintah hendaknya dipantau apakendala dan permasalahan termasuk dampak yang ditimbul-kan dari Pembangunan tersebut.

Pemerintah Biaya Rehabilitasi 3000 Pengguna Narkoba di SumutPenerima Wajib Lapor (IPWL) atau RS rujukan untukrawat inap maupun rawat jalan bagi para penggunanarkoba.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi diwakili KepalaBadan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy SyofianMAP menyambut baik program nasional ini apalagiSumut juga darurat narkoba.

Terhadap 300.000 lebih penderita narkoba di Sumutlanjutnya Pemprovsu komitmen mendukung kehadiranPusat Rehabilitasi yang akan dibangun BNN untuk men-jadi prioritas.

Menurutnya, ada tiga untuk mendorong upaya re-habilitasi berjalan baik. Pertama, masih ada komit-men pihak keluarga untuk menyerahkan keluarganyayang penderita narkoba untuk direhab dan jangantakut karena diproses secara hukum. Kedua minimn-ya tenaga konsoler maupun assignment seperti para-media, psikolog dan tenaga lainnya. Ketiga, biayayang besar.

Oleh sebab itu Deputi BNN kembali menegaskan agarmsyarakat tidak perlu takut untuk menyerahkan keluarg-anyaguna direhab.

Dalam putusan bersama, pengguna narkoba yangtertangkap tangan akan diproses di wadah ini oleh timdokter dan tim hukum sehingga dapat pengguna murni.

Untuk itu BNN memberi biaya transportasi bagi orangyang membawa pengguna narkoba sebesar Rp 100.000per orang, jika membawa lima orang menjadi Rp150.000.

Jumlah ini merupakan bagian dari 100.000 penggunayang akan direhab secara nasional tahun ini.

Deputi Rehabillitasi Badan Narkotika Nasional (BNN)Pusat DR Diah Utami mengemukakan hal itu pada per-temuan dengan 36 Direktur Rumah Sakit (RS) dan pimp-inan Puskesmas kemarin di Ruang Beringin Kantor Gub-su di Medan.

Kebijakan ini lanjutnya merupakan tindak lanjut instruk-si Presiden RI H Joko Widodo yang intinya bahwa Indo-nesia sudah darurat narkoba tanpa kecuali wilayahSumatera Utara.

Didampingi Direktur Pasca Rehabilitasi BNN BrigjenPol Dr Sjahrial, Kepala BNN Sumut Kombes Pol RudiTranggono pada acara yang difasilitasi Pemprovsu mela-lui Kesbangpol dan Linmas Sumut ini, Diah menjelaskansemua pembiayaan rehab, baik yang ada di rumah sakitmaupun non rehab akan dibiayai pemerintah pusat.

"Target rehab 3000 pengguna narkoba ini dilakukanbaik jangka perawatan, rawat jalan dan rawat inap den-gan masa rehabilitasi antara 30 kali pertemuan, 3 bulanbahkan 6 bulan," jelasnya.

Oleh sebab itu BNN berharap agar Pemprovsu dapatbekerjasama dengan kabupaten dan kota guna memper-siapkan RSU daerah atau puskesmas sebagai Institusi

MEDIA KEBANGSAAN | Pemerintah tahunini akan membiayai rehabilitasi 3000penguna narkoba di Sumut melalui danaAPBN 2015.

Gu

bsu

Du

ku

ng

Pe

rce

pa

tan

Ek

on

om

i

Gubernur S

umatera U

tara (Gubsu), H

Gatot P

ujo Nugroho m

eminta sem

ua pihak mendukung terciptanya situasi keam

anankondusif di S

umatera U

tara demi m

endukung percepatan pembangunan ekonom

i. Terlebih lagi, maskapai penerbangan

internasional mulai m

elirik Kuala N

amu Internasional A

irport (KN

IA) yang m

erupakan peluang bagi daerah ini berkembang pesat.

Hal itu dikatakan G

ubsu usai mengikuti apel gabungan TN

I, Polri dan P

NS

di Makolantam

al I Belaw

an, Senin (17

/11

/201

4).

Gubsu m

engatakan, maskapai internasional m

enganggap parkir di KN

IA lebih m

urah dan aspek tujuan destinasi Eropa lebihcepat. "Ini adalah daya tarik tersendri bagi P

rovinsi Sum

ut maka faktor keam

anan sangat penting," katanya.A

pel yang dihadiri puluhan personel TNI, P

olri dan PN

S dengan berseragam

lengkap dipimpin langsung oleh P

angdam/B

B yang

juga dihadiri Kapolda S

umut, P

angkosek Hanudnas III M

edan, Kabinda S

umut, D

anlantamal I B

elawan, W

alikota Medan D

zulmi

Eldin, Danlanud S

oewondo, D

andim P

lt Sekdaprovsu serta P

impinan S

KP

D S

umut.



media kebangsaan

Documents