4pilar kebangsaan

24
MAKALAH 4 PILAR KEBANGSAAN Disusun Untuk Memenuhi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan DISUSUN OLEH : ADYTHIA RAMDHANI ALDY GILANG BAYU SEBTIAN FITRI SUNDARI INGE YULENSA PUTRI MUHAMAD RIDWAN MUHAMAD IKMAL WIAWAN

Upload: inge-yulensa-putri

Post on 25-Jul-2015

8.359 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: 4PILAR KEBANGSAAN

MAKALAH

4 PILAR KEBANGSAAN

Disusun Untuk Memenuhi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan

DISUSUN OLEH :

ADYTHIA RAMDHANI

ALDY GILANG

BAYU SEBTIAN

FITRI SUNDARI

INGE YULENSA PUTRI

MUHAMAD RIDWAN

MUHAMAD IKMAL WIAWAN

SMK NEGERI 1 CIMAHI

2012

KATA PENGANTAR

Page 2: 4PILAR KEBANGSAAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

memudahkan penulis melakukan praktek ini. Serta berkat karunia-Nya lah penulis dapat

menyelesaikan Makalah ini. Makalah yang berjudul “MAKALAH 4 PILAR KEBANGSAAN”

ini mengacu kepada tugas mata pelajaran PKN, sebagai pelengkap tugas atau untuk

memenuhi salah satu tugas mata pelajaran PKN. Sehingga diharapkan akan memberikan

referensi pembelajaran. Makalah ini diharapkan pula dapat meningkatkan efisiensi dan

efektifitas pembelajaran dengan maksud siswa-siswi dapat memperoleh wawasan

secara komprensif dan fungsional tentang PKN.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, guru

pembimbing, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu yang telah membantu kelancaran percobaan dan penyusunan Makalah ini

hingga dapat terselesaikan dengan cukup baik.

Upaya peningkatan kualitas terus dilakukan, oleh karena itu penulis selaku

penyusun dan penulis berharap bentuk partisipasi berbagai pihak terkait untuk

menyampaikan saran dan kritik membangun tentang kekurangan karya tulis ini,

terutama para pembaca. Akhirnya penulis ucapkan sekali lagi terima kasih kepada

berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Makalah ini. Mohon maaf

apabila ada kesalahan.

Cimahi, Juni 2011

Penulis

Page 3: 4PILAR KEBANGSAAN

PENDAHULUAN

Dalam berbagai wacana selalu terungkap bahwa telah menjadi kesepakatan bangsa adanya

empat pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi negara-bangsa Indonesia.

Bahkan beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah bersepakat dan bertekad

untuk berpegang teguh serta mempertahankan empat pilar kehidupan bangsa tersebut. Empat

pilar dimaksud dimanfaatkan sebagai landasan perjuangan dalam menyusun program kerja dan

dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini diungkapkan lagi oleh Presiden RI Bapak Susilo

Bambang Yudhoyono, pada kesempatan berbuka puasa dengan para pejuang kemerdekaan

pada tanggal 13 Agustus 2010 di istana Negara.

Empat pilar tersebut adalah (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan (4) Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun hal ini telah menjadi

kesepakatan bersama, atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia, masih ada yang

beranggapan bahwa empat pilar tersebut adalah sekedar berupa slogan-slogan, sekedar suatu

ungkapan indah, yang kurang atau tidak bermakna dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan

ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut sekedar sebagai jargon politik. Yang

diperlukan adalah landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam persaingan

menghadapi globalisasi.

Untuk itulah perlu difahami secara memadai makna empat pilar tersebut, sehingga kita dapat

memberikan penilaian secara tepat, arif dan bijaksana terhadap empat pilar dimaksud, dan

dapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam hidup bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Berikut disampaikan secara singkat (a) arti pilar, (b) pilar Pancasila, (c) pilar UUD

1945, (d) pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, (e) pilar Bhinneka Tunggal Ika, serta (f)

peran dan fungsi empat pilar dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Namun sebelumnya, ada baiknya bila kita merenung sejenak bahwa di atas empat pilar

tersebut terdapat pilar utama yakni Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17

Agustus 1945. Tanpa adanya pilar utama tersebut tidak akan timbul adanya empat pilar

Page 4: 4PILAR KEBANGSAAN

dimaksud. Antara proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dilukiskan

secara indah dan nyata dalam lambang negara Garuda Pancasila.

Sejak tahun 1951, bangsa Indonesia, dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951,

menetapkan lambang negara bagi negara-bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 17

Agustus 1945. Ketetapan tersebut dikukuhkan dengan perubahan UUD 1945 pasal 36A yang

menyebutkan: ”Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal

Ika.” Lambang negara Garuda Pancasila mengandung konsep yang sangat esensial dan

merupakan pendukung serta mengikat pilar-pilar dimaksud. Burung Garuda yang memiliki 17

bulu pada sayapnya, delapan bulu pada ekornya, 45 bulu pada leher dan 19 bulu pada badan di

bawah perisai, menggambarkan tanggal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perisai

yang digantungkan di dada Garuda menggambarkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara,

ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sementara itu Garuda mencengkeram

pita yang bertuliskan ”Bhinneka Tunggal ika,” menggambarkan keanekaragaman komponen

bangsa yang harus dihormati, didudukkan dengan pantas dan dikelola dengan baik. Dengan

demikian terjadilah suatu kesatuan dalam pemahaman dan mendudukkan pilar-pilar tersebut

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia mengandung konsep dan prinsip yang sangat

mendasar yakni keinginan merdeka bangsa Indonesia dari segala macam penjajahan. Tidak

hanya merdeka atau bebas dari penjajahan fisik tetapi kebebasan dalam makna yang sangat

luas, bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dalam beragama, bebas dari rasa takut,

dan bebas dari segala macam bentuk penjajahan modern. Konsep kebebasan ini yang

mendasari pilar yang empat dimaksud.

Page 5: 4PILAR KEBANGSAAN

A. Pengertian 4 Pilar Kebangsaan

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan

menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan

yang disangganya. Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar

yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat akan merasa nyaman, aman,

tenteram dan sejahtera. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau belief

system, atau philosophische grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh

rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan

sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pilar yang berupa belief system suatu negara-bangsa harus menjamin kokoh berdirinya negara-

bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu

mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga

bangsa.Empat pilar tersebut adalah, kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 45, NKRI dan

Bhineka Tunggal Ika

B. Kenapa disebut 4 Pilar?

- Pilar Bhineka Tinggal Ika sebagai perekat kehidupan berbangsa bernegara.

- Karena 4 pilar tersebut melambangkan aspek2 penting tercapainya kesatuan dan persatuan

baik pada masa penjajahan, mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini.

- Karena empat pilar tersebut merupakan harga mati kehidupan berbangsa bernegara, yang

menjadikan dan menyadarkan kita bahwa kita adalah warga Negara Republik Indonesia.

- Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik

dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang

terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia.

- Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki

konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di

Page 6: 4PILAR KEBANGSAAN

seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai

pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

- Undang-Undang Dasar suatu negara ialah bagian dari hukum dasar negara itu. dan hukumlah

yang mengatur agar kehidupan masyarakat menjadi tertib, tenteram dan damai.

- Terbentuknya Negara Kesatuan merupakan cita-cita para pendiri bangsa.

C. Sejarah Terbentuknya 4 Pilar Kebangsaan

Sejarah berdirinya NKRI

I. Berita Kekalahan Jepang Terhadap Sekutu Dan Perbedaan Pendapat Antara Golongan Tua

Dan Muda Yang Melahirkan Peristiwa Rengasdengklok,

Pada Agustus 1945 setelah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu,

maka golongan pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jln.Pegangsaan Timur

56 Jakarta.Dengan juru bicara Sutan Syahrir, para pemuda meminta agar Bung Karno dan Bung

Hatta segera memperoklamasikan kemerdekaan saat itu juga, lepas dari campur tangan

Jepang.Bung Karno tidak menyetujui usul para pemuda karena Proklamasi Kemerdekaan itu

perlu dibicarakan terlebih dahu lu dalam rapat PPKI, sebab badan inilah yang ditugasi untuk

mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia.

Para pemuda menolak pendapat Bung Karno sebab PPKI itu buatan Jepang, menyatakan

kemerdekaan lewat PPKI tentu Akan dicap oleh Sekutu bahwa kemerdekaan itu hanyalah

pemberian Jepang,para pemuda tidak ingin kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah

dari Jepang.Bung Karno berpendapat lain, bahwa soal kemerdekasan Indonesia datangnya dari

pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri,tidaklah menjadi soal,

karena Jepang toh sudah kalah.

Masalah yang lebih penting adalah menghadapi sekutu yang berusaha mengambalikan

kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu memperoklamasikan kemerdekaan Indonesia

Page 7: 4PILAR KEBANGSAAN

diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi, atas dasar itulah Bung Karno menolak usul para

pemuda.

Dikarenakan perbedaan pendapat tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar

pukul 04.00 dini hari, Ir. Sukarno dan Drs Moh Hatta dibawa ke Rengasdengklok,sebuah kota

kawedanan di pantai utara Kabuoaten Krawang Jawa Barat, dengan tujuan untuk

mengamankan kedua tokoh pimpinan tersebut agar tidak mendapat tekanan atau pengaruh

dari Jepang, inilah yang dimaksud dengan peristiwa Rengasdengklok.Keberangkatan Sukarno

Hatta ke Rengasdengklok dikawal oleh Sukarni, Yusuf Kunto,dan Syodanco Singgih.

Rengasdengklok dipilih karena dianggap aman dan daerah tersebut telah dikuasai oleh tentara

PETA dibawah pimpinan Codanco Subeno.

Sementara itu di Jakarta terjadi perundingan antara para pemuda dengan Mr. Ahmad

Subardjo selaku wakil golongan tua yang menjabat sebagai penasehat dalam tubuh PPKI. Dalam

perundingan tersebut dicapai kata sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta.

Pada sore harinya, tanggal 16 Agustus 1945 Mr.Ahmad Subardjo datang ke Rengasdengklok dan

mendesak para pemuda agar membawa kembali Sukarno Hatta ke Jakarta. Setelah ada jaminan

dari Mr.Ahmad Subardjo bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat

lambatnya jam 12, maka para pemuda bersedia membawa kembali kedua tokoh tersebut

kembali ke Jakarta.

Page 8: 4PILAR KEBANGSAAN

II. Perumusan Teks Proklamasi

Setelah sampai di Jakarta, malam itu juga Sukarno Hatta mengumpulkan para anggota PPKI dan

golongan pemuda. Meraka berkumpul di Jln. Imam Bonjol no.1, dirumah Laksamana Muda

maeda, kepala perwakilan angkatan laut Jepang di Jakarta.

Dalam pertemuan di rumah Maeda, disepakati agar Sukarno Hatta menemui Mayjen Nisyimura

yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Umum Angkatan Darat Jepang untuk menjajagi

sikap resmi Jepang terhadap rencana proklamasi kemerekaan Indonesia. Ternyata Nisyimura

tetap memegang teguh tugasnya menjaga status Quo di Indonesia, dengan pengertian bahwa

tidak boleh ada perubahan apapun di Indonesia sampai pasukan sekutu datang, dan jepang

hanya akan menyerahkan kekuasaan kepada Sekutu. Akhirnya Sukarno Hatta kembali kerumah

Maeda dan mengadakan pertemuan dengan hasil keputusan Proklamasi kemerdekaan akan

tetap dilaksanakan dengan atau tanpa persetujuan Jepang.

Melalui berbagai pembicaraan dengan pemimpin pemimpin Indonesia, diputuskan dua hal

sebagai berikut :

Pertama : Diputuskan untuk segera merumuskan teks/naskah proklamasi ,adapun yang

merumuskan adalah Sukarno, Hatta dan Ahmad Subardjo,setelah naskah selesai

dirumuskan dan disetujui isinya, terjadilah perdebatan tentang siapa yang akan

menandatangani naskah proklamasi, yang akhirnya atas usul pemuda Sukarni, teks

proklamasi ditandatangani oleh Sukarno Hatta atas nama bangsa Indonesia, naskah

kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan dari hasil tulisan

tangan Sukarno sebagai konsep, yaitu :

1. Kata tempoh diubah menjadi tempo

2. Djakarta 17-8-’05 diubah menjadi Djakarta hari 17 boelan 8 tahoen ‘05

3. Wakil wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.

Naskah yang diketik oleh Sayuti Melik inilah yang dianggap naskah yang otentik.

Page 9: 4PILAR KEBANGSAAN

Kedua : diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan oleh Ir.

Sukarno di kediamannya Jln. Pegangsaan Timur no 56 Jakarta.

III. Pelaksanaan Proklamasi Dan Penyebarluasannya

Semula sukarni mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan dibacakan di lapangan Ikada

(sekarang Monas), denganmaksud agar seluruh bangsa Indonesia mengetahuinya, akan tetapi

Ir.Sukarno tidak sependapat, karena pembacaan ditempat tsb akan mengundang bentrokan

antara rakyatdengan pemerintah militer Jepang, dengan alas an tsb, maka disepakati

proklamasi akan dilaksanakan di kediaman Ir. Sukarno dan dibacakan oleh Sukarno Hatta.

Tepat hari jumat jam 10.00 WIB, naskah proklamasi dibacakan, ini merupakan peristiwa sangat

penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sesudah naskah proklamasi selesai

dibacakan, acara dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka merah putih oleh Pemuda Suhud

dan eks sudanco Latif Hendraningrat dengan disaksikan segenap yang hadir, upacara diakhiri

dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.Dalam suasana yang sangat sederhana itu telah

sampailah bangsa Indonesia ke ambang pintu kemerdekaannya. Satu persatu hadirin

meninggalkan tempat dengan tenang dan dengan tekat bulat untuk mempertahankan

kemerdekaan.

Meskipun hanya berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung

arti yang sangat penting dan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bangsa

Indonesia, yaitu :

1. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk

mencapai kemerdekaannya

2. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk

menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat.

3. Proklamasi merupakan jembatan emass untuk menuju masyarakat yang

adil dan makmur.

Page 10: 4PILAR KEBANGSAAN

Tekas proklamasi yang telah dirumuskan tanggal 16 Agustus 1945 dan dibacakan tanggal 17

Agustus 1945 beberapa saat kemudian berhasil diselundupkan ke kantor pusat pemberitaan

pemerintah jepang yang bernama Domei (sekarang kantor berita antara). Para pejuang di

kantor berita Domei antara lain Adam Malik,Rinto Alwi, Asa Bafaqih dan. P.Lubis. Pada tanggal

17 Agustus 1945, sekitar pukul 18.30 WIB, wartawan kantor berita Domei yang bernama

Syarifudin berhasil masuk ke gedung siaran radio Hoso Kanzi Kyoku (sekarang RRI), uantuk

menyampaikan teks proklamsi dan pada pukul 19.00 berhasil disiarkan.

Berita Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui media surat kabar atau

pers. “Harian Suara Asia” di Surabaya adalah Koran pertama yang menyiarkan proklamasi.

Kemudian disusul oleh “Harian Cahaya Bandung”yang memuat pembukaan UUD. Para pemuda

yang berjuang lewat pers antara lain BM DiAH, Sukarjo Wiryopranoto, Iwa KusumaSumantri, Ki

Hajar Dewantoro, Otto Iskandar Dinata, GSSJ Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Madikin

Wonohito, Sumanang SH, Manai Sopiaan, Ali Hasyim dan lain lainnya.

Usaha usaha lain untuk menyebarkan berita proklamasi adalah melalui penyebaran dan

pemasangan pamflet, plakat, poster, coretan coretan pada tembok dan kereta api. Dengan

demikian dalam waktu yang tidak lama berita proklamasi kemerdekaan Indonesia segera

tersebar ke seluruh Indonesia dan ke dunia luar.

IV. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka para pejuang

bangsa Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyusun alat

kelengkapan Negara. Usaha menyusun alat kelengkapan Negara antara lain dilakukan melalui :

a. Sidang PPKI yang I, tanggal 18 Agustus 1945, keesokan harinya setelah proklamasi dengan

keputusan :

1. Mengesahkan UUD 1945

2. Memilih presiden dan wakil presiden

3. Untuk sementara waktu tugas presiden akan dibantu oleh Komite Nasional

Page 11: 4PILAR KEBANGSAAN

b. Sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945 ,dengan keputusan :

1. menetapkan 12 kementrian

2. membagi wilayah RI menjadi 8 propinsi yang dikepalai oleh Gubernur

c. Sidang PPKI yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, dengan keputusan :

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan

Rakyat yang berkedudukan di Jakarta, dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimejo.

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia, yang ditetapkan sebagai satu satunya partai di

Indonesia, namun hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan yang

menghendaki agar masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik, hal ini

mendorong keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 no X yang berisi

tentang pembentukan partai partai politik.

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat, yang beranggotakan para pemuda bekas HEIHO,

PETA dan KNIL, dan anggota anggota badan semi militer lainnya.

Pada tanggal 5 oktober 1945 pemerintah membentuk Tentara keamanan Rakyat (TKR),

sebagai panglimanya diangkat Supriyadi, namun karena tidak pernah muncul, maka

posisinya digantikan oleh Sudirman, sedangkan sebagai kepala staf umum diangkatlah

Oerip Sumoharjo. Nama TKR kemudian diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI),

sesuai dengan maklumat pemerintah 26 Januari 1946, dan pada tanggal 7 Juni 1947

nama TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Page 12: 4PILAR KEBANGSAAN

D. 4 PILAR KEBANGSAAN

1. PANCASILA

Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang

pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi

keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama

Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada

segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan

common denominator dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan

keyakinan. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,

merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai

dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab.

Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya

dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan Sedang kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah

untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk

kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai

pilar bagi negara-bangsa yang pluralistik.

2. PILAR UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu.

Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-

Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah atura-aturan dasar

yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak

tertulis.

Page 13: 4PILAR KEBANGSAAN

3. PILAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Berikut penjelasan mengenai bentuk-mentuk Negara tersebut.

1. 1. Konfederasi

Menurut pendapat L. Oppenheim dalam bukunya Edward M. Sait menjelaskan bawa :”A

confederacy consists of a number of full sovereign states linked together for the maintenance of

their external and internal independence by a recognized international treaty into a union with

organs of its own, which are vested with a certain power over the members-states, but not over

the citizens of these states.” Oleh Prof. Miriam Budiardjo diterjemahkan sebagai

berikut :”Konfederasi terdiri dari beberapa negarza yang berdaulat penuh yang untuk

mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas perjanjian internasional yang

diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai

kekuasaan tertentu terhadap Negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warganegara

negara-negara itu.”[17]

Contoh konfederasi adalah Negara Amerika Serikat yang terdiri atas 13 negara bekas koloni

jajahan Inggris. selama 8 tahun yang berakhir pada tahun 1789, karena dipandang merupakan

bentuk negara yang kurang kokoh, karena tidak jelas bentuk kepala negaranya.

1. 2. Negara Federal

Ada berbagai pendapat mengenai negara federal, karena negara federal yang satu berbeda

dengan negara yang lain dalam menerapkan division of power. Menurut pendapat K.C. Wheare

dalam bukunya Federal Government, dijelaskan bahwa prinsip federal ialah bahwa kekuasaan

dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam

bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Misalnya dalam soal hubungan luar negeri

dan soal mencetak uang, pemerintah federal sama sekali bebas dari campur tangan dari

pemerintah negara bagian, sedangkan dalam soal kebudayaan, kesehatan dan sebagainya,

pemerintah negara bagian biasanya bebas dengan tidak ada campur tangan dari pemerintah

federal.[18]

Page 14: 4PILAR KEBANGSAAN

1. 3. Negara Kesatuan

Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi

dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah

pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk

menyerahkan sebagian sepenuhnya terletak pada pemerin-tah pusat. Dengan demikian maka

kedaulatannya tidak terbagi.[19]

Marilah kita mencoba menelaah, sejauh mana Pembukaan UUD 1945 memberikan akomodasi

terhadap bentuk negara tertentu, federasi atau kesatuan.

Pada alinea kedua disebutkan :” . . . dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat

Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Kata atau istilah bersatu tidak dapat dimaknai

bahwa kedaulatan negara terpusat atau terdistribusi pada pemerintah pusat dan

negara bagian, sehingga tidak dapat dijadikan landasan untuk menentukan apakah

Negara Republik Indonesia berbentuk federal atau kesatuan.

Mungkin salah satu landasan argument bagi bentuk negara adalah rumusan sila ketiga

yakni “persatuan Indonesia.” Landasan inipun dipandang tidak kuat sebagai argument

ditentukannya bentuk negara kesatuan. Untuk itu perlu dicarikan landasan pemikiran

mengapa bangsa Indonesia menentukan bentuk Negara Kesatuan, bahkan telah

dinyatakan oleh berbagai pihak sebagai ketentuan final.

Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para founding fathers pada

tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup

mendalam. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah juga menerapkan

bentuk negara federal sebagai akibat atau konsekuensi hasil konferensi meja bundar di

Negeri Belanda pada tahun 1949. Namun penerapan pemerintah federal ini hanya

berlangsung sekitar 7 bulan untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan.

Sejak itu Negara Replublik Indonesia berbentuk kesatuan sampai dewasa ini, meskipun

wacana mengenai negara federal masih sering timbul pada permukaan, utamanya

Page 15: 4PILAR KEBANGSAAN

setelah Negara-bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Namun nampaknya telah

disepakati oleh segala pihak bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan final

bangsa.

Untuk dapat memahami bagaimana pendapat para founding fathers tentang negara kesatuan

ini ada baiknya kita sampaikan beberapa pendapat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, di antaranya mengusulkan

sebagai dasar negara yang akan segera dibentuk adalah faham kebangsaan, sebagai

landasan berdirinya negara kebangsaan atau nationale staat. Berikut kutipan beberapa

bagian dari pidato tersebut. “Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada le desir d’etre

ensemble, adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 ½ milyun. Rakyat ini

merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan suatu kesatuan, melainkan

hanya satu bagian daripada satu kesatuan. Penduduk Yogya pun adalah merasa le desir

d’etre ensemble, tetapi Yogya pun hanya sebagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa

Barat Rakyat Pasundan sangat merasakan le desir d’etre ensemble, tetapi Sunda pun

satu bagian kecil daripada kesatuan.

Dari kutipan pidato tersebut tidak dapat dijadikan landasan argumentasi bagi

terbentuknya negara kesatuan. Apalagi kalau kita ikuti lebih lanjut pidato Bung Karno

yang justru memberikan gambaran negara kebangsaan pada negara-negara federal

seperti Jermania Raya, India dan sebagainya. Dengan demikian sila ketiga Pancasila

“persatuan Indonesia,” tidak menjamin terwujudnya negara berbentuk kesatuan, tetapi

lebih ke arah landasan bagi terbentuknya negara kebangsaan atau nation-state.

Untuk mencari landasan bagi Negara kesatuan para founding fathers lebih mendasarkan

diri pada pengalaman sejarah bangsa sejak zaman penjajahan, waktu perjuangan

kemerdekaan sampai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penjajah menerapkan

pendekatan devide et impera, atau pecah dan kuasai. Pendekatan tersebut hanya

mungkin dapat diatasi oleh persatuan dan kesatuan. Sejarah membuktikan bahwa

perjuangan melawan penjajah selalu dapat dipatahkan oleh penjajah dengan memecah

Page 16: 4PILAR KEBANGSAAN

dan mengadu domba. Hal ini yang dipergunakan sebagai alasan dan dasar dalam

menentukan bentuk negara kesatuan.

4. PILAR BHINNEKA TUNGGAL IKA

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu

Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja

Hayamwuruk, di abad ke empatbelas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam

karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma

mangrwa, “ yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang

mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam

pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman

agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda

agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia,

dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam

Lambang Negara Indonesia. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951

disebutkan bahwa : Lambang Negara terdiri atas tiga bagian, yaitu:

Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya;

1. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan

2. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita tertulis

dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi :

BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Page 17: 4PILAR KEBANGSAAN

PENUTUP

Para founding fathers dengan arief bijaksana mengantisipasi kemajemukan bangsa ini dengan

suatu rumusan sangat indah yang tertera dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat

Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah di

seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke

arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari

kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa

sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Rumusan yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 adalah sebagai prinsip dalam kita

mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang

mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa

sendiri. Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam

Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia makin kokoh dan makin berkibar.