mata kuliah / materi kuliahindahqurbani.lecture.ub.ac.id/files/2014/02/rpkps-ip... · web viewilmu...
TRANSCRIPT
RPKPS ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Indah Dwi Qurbani, SH, MH. Program Pendidikan Vokasi UB Email : [email protected]
A. MATA KULIAH : ILMU PERUNDANG-UNDANGANB. SKS : 3 SKSC. DESKRIPSI SINGKAT
Ilmu perundang-undangan merupakan mata kuliah kemahiran yang memberikan pemahaman tentang konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu adanya suatu pemahaman terhadap tatacara penyusunan peraturan Perundang-undangan mulai dari proses, prosedur, dan teknik dalam penyusunan dan pembuatan rancangan peraturan Perundang-undangan.
Ilmu Perundang-undangan merupakan mata kuliah kemahiran yang menekankan aspek keterampilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
D. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM :
Mahasiswa mampu untuk dapat menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
S A P
SELF-PROPAGATIN
G ENTREPREN
EURIAL EDU
CATION
DEVELOPM
ENT
(SPEED)
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
A. NAMA MATA KULIAH : ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
B. JUMLAH SKS : 3
C. DESKRIPSI MATA KULIAH
Ilmu Perundang-undangan merupakan mata kuliah kemahiran yang menekankan aspek keterampilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
D. KOMPETENSI MATA KULIAH
Mahasiswa mampu merancang peraturan perundang-undangan dan mengetahui alur/mekanisme pembentukannya.
LEVEL KOMPETENSILEVEL KOMPETENSI I : PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR
a. Urgensi Ilmu Perundang-undangan;b. Penjelasan Silabi dan SAP;c. Kontrak Belajar;d. Pemilihan tema masing-masing mahasiswa
LEVEL KOMPETENSI II : PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat;
b. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah.
LEVEL KOMPETENSI III: TEKNIK PEMBENTUKAN NASKAH AKADEMIK
a. Konsep, tujuan dan manfaat naskah akademik;b. Kerangka naskah akademik berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c. Metode dan proses penyusunan naskah akademik.
LEVEL KOMPETENSI IV: KERJA KELOMPOK
LEVEL KOMPETENSI V: PRESENTASI DAN EVALUASI HASIL KERJA KELOMPOK
LEVEL KOMPETENSI VI: TEKNIK PENYUSUNAN BENTUK LUAR DAN ISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
a. Penamaan/judul;b. Pembukaan:
- Konsiderans menimbang : landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan sosiologis;
- Konsiderans mengingat.c. Batang tubuh;d. Penutup;e. Penjelasan.
Page 2 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
LEVEL KOMPETENSI VII: TEKNIK PENYUSUNAN PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANa. Ketentuan dan tatacara perubahan;b. Ketentuan dan tatacara pencabutan.
LEVEL KOMPETENSI VIII: PERBANDINGAN TEORI DAN PRAKTEK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
a. Praktek pembentukan peraturan perundang-undangan;b. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan;c. Kendala-kendala pembentukan peraturan perundang-
undangan.
LEVEL KOMPETENSI IX: KERJA KELOMPOK
LEVEL KOMPETENSI X : PRESENTASI DAN EVALUASI KERJA KELOMPOK
E. 1. Mata Kuliah:
Ilmu Perundang-undangan
LEVEL KOMPETENSI I
PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR
Waktu:
Minggu I/Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :a. Urgensi Ilmu Perundang-undangan; b. Penjelasan Silabi dan SAP;c. Kontrak Belajar; dand. Pembentukan Kelompok.
TUJUAN PEMBELAJARAN :Mahasiswa dapat memahami pentingnya Ilmu Perundang-undangan dan mampu mempersiapkan diri dalam mengikuti perkuliahan pada pertemuan berikutnya baik dari materi/bahan yang harus disiapkan sampai dengan sistem penilaian.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Ilmu Perundang-undangan.b. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran Perancangan
Peraturan Perundang-undangan.
Page 3 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
METODE PEMBELAJARAN :a. Ceramah;b. Diskusi;c. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi kuliah Ilmu
Perundang-undangan.
EVALUASI :Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).
BAHAN PUSTAKA:A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia.Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan-
undangan di Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995----------------------, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta,
1992Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, 2003, PT RajaGrafindo Persada
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
Moh Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, 1996/1997, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Yang Responsif, 2003, Ford Foundation-HUMA
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar maju, Bandung, 1998
Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undanganSoehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta,
1996Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
E. 2. Mata Kuliah:
Ilmu Perundang-undangan
LEVEL KOMPETENSI II PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Waktu:
Minggu II dan III/ Pertemuan ke-2 dan 3
Page 4 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
SUB-SUB KOMPETENSI :a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat;b. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah;
TUJUAN PEMBELAJARAN :Mahasiswa dapat memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat Pusat maupun Daerah.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :a. Mahasiswa dapat menjelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan
tingkat Pusat;b. Mahasiswa dapat menjelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan
tingkat Daerah.
METODE PEMBELAJARAN :a. Ceramah singkat pokok-pokok pengaturan;b. Diskusic. Penugasan kepada mahasiswa untuk menyusun skema alur pembentukan
peraturan perundang-undangan baik ditingkat Pusat maupun Daerah.
EVALUASI :Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan hasil penugasan dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
Page 5 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
BAHAN PUSTAKA:A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan IndonesiaBagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan-
undangan di Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995----------------------, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta,
1992Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, 2003, PT RajaGrafindo Persada
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
Moh Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, 1996/1997, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Yang Responsif, 2003, Ford Foundation-HUMA
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar maju, Bandung, 1998
Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undanganSoehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta,
1996Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
E. 3. Mata Kuliah:
Ilmu Perundang-undangan
LEVEL KOMPETENSI III TEKNIK PEMBENTUKAN NASKAH AKADEMIK
Waktu:
Minggu IV, V/Pertemuan ke-4, 5
SUB-SUB KOMPETENSI :a. Konsep, tujuan dan manfaat Naskah Akademik;b. Kerangka Naskah Akademik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;c. Metode dan proses penyusunan Naskah Akademik;
TUJUAN PEMBELAJARAN :Mahasiswa dapat memahami konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses penyusunan Naskah Akademik serta mampu menyusun naskah akademik.
Page 6 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
INDIKATOR HASIL BELAJARa. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses
penyusunan Naskah Akademik.b. Mahasiswa mampu menyusun Naskah Akademik.
METODE PEMBELAJARAN :a. Ceramah singkat teori penyusunan Naskah Akademik;b. Diskusi;c. Praktek penyusunan Naskah Akademik.
EVALUASI :Hasil praktek penyusunan Naskah Akademik dijadikan komponen penilaian Ujian Tengah Semester (UTS).
BAHAN PUSTAKA:A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan IndonesiaBagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan-
undangan di Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995----------------------, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta,
1992Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, 2003, PT RajaGrafindo Persada
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
Moh Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, 1996/1997, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Yang Responsif, 2003, Ford Foundation-HUMA
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar maju, Bandung, 1998
Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undanganSoehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta,
1996Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
E. 4. Mata Kuliah:
Ilmu Perundang-undangan
LEVEL KOMPETENSI IV KERJA KELOMPOK
Waktu:
Minggu VI/Pertemuan ke-6
Page 7 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
SUB-SUB KOMPETENSI :Menyusun BAB I sampai dengan BAB VI Naskah Akademik secara berkelompok.
TUJUAN PEMBELAJARAN :Mahasiswa dapat:
a. membuat Naskah Akademik;b. berinteraksi dalam kerjasama penyusunan Naskah Akademik.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :Mahasiswa dapat menyerahkan Naskah Akademik
METODE PEMBELAJARAN :a. Diskusi;b. Praktek penyusunan Naskah Akademik.
EVALUASI :Hasil praktek penyusunan Naskah Akademik dijadikan komponen penilaian Ujian Akhir Semester (UAS).
Page 8 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
BAHAN PUSTAKA:A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan IndonesiaBagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan-
undangan di Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995----------------------, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta,
1992Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, 2003, PT RajaGrafindo Persada
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
Moh Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, 1996/1997, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Yang Responsif, 2003, Ford Foundation-HUMA
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar maju, Bandung, 1998
Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undanganSoehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta,
1996Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
E. 5. Mata Kuliah:
Ilmu Perundang-undangan
LEVEL KOMPETENSI V PRESENTASI DAN EVALUASI HASIL KERJA KELOMPOK
Waktu:
Minggu VII/Pertemuan ke-7
SUB-SUB KOMPETENSI :Mempresentasikan BAB I sampai dengan BAB VI Naskah Akademik secara berkelompok.
TUJUAN PEMBELAJARAN :Mahasiswa dapat:
a. memaparkan Naskah Akademik;b. berinteraksi dalam kerjasama penyusunan Naskah Akademik.
Page 9 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
INDIKATOR HASIL BELAJAR :Mahasiswa dapat menjelaskan dan memaparkan Naskah Akademik di depan kelas.
METODE PEMBELAJARAN :a. Diskusi;b. Praktek penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik.
EVALUASI :Hasil presentasi penyusunan Naskah Akademik dijadikan komponen penilaian Ujian Akhir Semester (UAS).
BAHAN PUSTAKA:A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan IndonesiaBagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan-
undangan di Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995----------------------, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta,
1992Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, 2003, PT RajaGrafindo Persada
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
Moh Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, 1996/1997, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Yang Responsif, 2003, Ford Foundation-HUMA
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar maju, Bandung, 1998
Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undanganSoehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta,
1996Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
E. 6. Mata Kuliah:
Ilmu Perundang-undangan
LEVEL KOMPETENSI VI TEKNIK PENYUSUNAN BENTUK LUAR DAN ISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Waktu:
Minggu VIII, XIX/ Pertemuan ke-8, 9
Page 10 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
SUB-SUB KOMPETENSI :a. Konsideran menimbang Penamaan/judulb. Pembukaan:
- Konsideran menimbang : landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis, landasan sosiologis;
- Konsideran mengingatc. Batang Tubuhd. Penutupe. Penjelasanf. Lampiran
TUJUAN PEMBELAJARAN :Mahasiswa dapat:
c. memahami teknik penyusunan bentuk luar dan isi peraturan perundang-undangan;
d. membuat draft rancangan peraturan perundang-undangan.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :a. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik penyusunan bentuk luar dan isi peraturan
perundang-undangan; b. Mahasiswa dapat merancang peraturan perundang-undangan.
METODE PEMBELAJARAN :c. Ceramah singkat pokok-pokok pengaturan dan teori;d. Diskusi;e. Praktek penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
EVALUASI :Hasil praktek rancangan peraturan perundang-undangan dijadikan komponen penilaian Ujian Akhir Semester (UAS).
Page 11 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
BAHAN PUSTAKA:A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan IndonesiaBagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan-
undangan di Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995----------------------, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta,
1992Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, 2003, PT RajaGrafindo Persada
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
Moh Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, 1996/1997, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Yang Responsif, 2003, Ford Foundation-HUMA
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar maju, Bandung, 1998
Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undanganSoehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta,
1996Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
E. 7. Mata Kuliah:
Ilmu Perundang-undangan
LEVEL KOMPETENSI VIITEKNIK PENYUSUNAN
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Waktu:
Minggu X, XI/ Pertemuan ke-10, 11
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Ketentuan dan tata cara perubahanb. Ketentuan dan tata cara pencabutan
TUJUAN PEMBELAJARAN :Mahasiswa dapat memahami tata cara teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan.
Page 12 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
INDIKATOR HASIL BELAJAR:Mahasiswa dapat menyusun dan merancang teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan.
METODE PEMBELAJARAN :a. Ceramah singkat pokok-pokok pengaturan dan teori;
b. Diskusic. Penugasan kepada mahasiswa untuk menyusun dan merancang teknik
penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan.
EVALUASI :Hasil pekerjaan peyusunan dan perancangan perubahan serta pencabutan peraturan perundang-undangan dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
BAHAN PUSTAKA:A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan IndonesiaBagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan-
undangan di Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995----------------------, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta,
1992Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, 2003, PT RajaGrafindo Persada
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
Moh Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, 1996/1997, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Yang Responsif, 2003, Ford Foundation-HUMA
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar maju, Bandung, 1998
Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undanganSoehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta,
1996Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Page 13 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
E. 8. Mata Kuliah:
Ilmu Perundang-undangan
LEVEL KOMPETENSI VIII PERBANDINGAN TEORI DAN PRAKTEK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Waktu:
Minggu XII/ Pertemuan ke-12
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Praktek pembentukan peraturan perundang-undangan;b. Kendala-kendala pembentukan peraturan perundang-undangan.
TUJUAN PEMBELAJARAN :Mahasiswa dapat mengetahui praktek pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengetahui kendala-kendala lapangan yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
INDIKATOR HASIL BELAJAR:a. Mahasiswa dapat membandingkan teori dan praktek pembentukan peraturan
perundang-undangan;b. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala lapangan
yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan .
METODE PEMBELAJARAN :a. Kuliah Tamu dari eksekutif atau legislatif;b. Kuliah Lapangan ke eksekutif atau legislatif;c. Penugasan analisis hasil kuliah tamu dan kuliah lapangan.
EVALUASI :Analisis mahasiswa atas hasil Kuliah Tamu dan Kuliah Lapang dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).
Page 14 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
BAHAN PUSTAKA:A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan IndonesiaBagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan-
undangan di Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995----------------------, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta,
1992Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, 2003, PT RajaGrafindo Persada
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
Moh Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, 1996/1997, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Yang Responsif, 2003, Ford Foundation-HUMA
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar maju, Bandung, 1998
Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undanganSoehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta,
1996Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
F. PENILAIAN Nilai akhir dinyatakan dengan huruf sebagai hasil konversi nilai angka yang terbagi dalam
beberapa komponen diantaranya adalah sebagai berikut :
No. Komponen penilaian Prosentase ( %)1. Terstruktur I 152. UTS 303. Tersetruktur II 154. UAS 40
Total 100
Page 15 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
H. REFERENSI:A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan IndonesiaBagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan-undangan di
Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995----------------------, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, 2003, PT RajaGrafindo Persada
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998Moh Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi
Harmonisasi Hukum, 1996/1997, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Yang Responsif, 2003, Ford Foundation-HUMA
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar maju, Bandung, 1998Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undanganSoehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
Page 16 of 17
Mata Kuliah / MateriKuliah 2014Brawijaya University
Page 17 of 17