POLMASPERTEMUAN 1

KONSEP UMUM POLMAS SEBAGAI STRATEGI

Community policing bukanlahteknik tetapi adalah Cara Berpikir yang baru tentang peran polisi di masyarakat. Polisi harus lebih memberikan perhatian kepada masyarakat ketimbang agendanya sendiri. Artinya bahwa setiap program kehitaan polisi harus memperhatikan kepentingan masy bbukan stik holder dalam memebruta program lebih conding pada orgaansiasai, kalau CP lebih pada organsaisai dan masy sebagai kustomernya. Community Policing bukanlah sekedar hubungan masyarakat (Public Relation). Hubungan masyarakat memang diperlukan tetapi bukan satu-satunya ataupun bukan tujuan utama Community Policing. Community policing adalah substansi hubungan dengan masyarakat yang justru memperlakukan orang dalam masyarakat sebagai kita. Contohnya kalau terjadi sutau kejahatan atau konflik masy sebagai petugas polisi maka tidak bisa kita blang bahwa mereka bermasalah, dalam hakekeat CP bahwa yang berasalah adalah kita bukan hanya mereka yang bermasalah tapi kita juga bermasalah jadi kita harus turut serta didalmnya karena in imerupakan tanggung jawab kita.

Community Policing tidak lunak terhadap kejahatan. Perbedaan besarnya adalah bahwa Community Policing mempertimbangkan betul apakah Penegakan Hukum/Represif akan memecahkan masalah atau justru membuat keadaan memburuk, dan solusi apa yang dapat mencegah masalah ini akan terjadi lagi di kemudian hari. Jika ada seserang merusak sesuatu maka harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi dalam gakkum hasilnya nanatinya bagaiaman hasilnya dikemudan hari apakah banyak memebawa manfaat atau berdampak lebih buruk di kemudian hari Community policing bukanlah flamboyan. Kegiatan Community Policing mungkin saja tidak terlalu tersorot oelh media dibandingkan ketika tim SWAT menlawan Teoris. Media membangun image petugas polisi yang macho yang tugasnya glamor, tangguh, dan terkadang berbahaya (Keppler & Potter, 2005; Kasinsky, 1994). Mitos pahlawan dan fantasi pejuang (Kraska, 1996; Crank, 2004), yang menyumbang kerawanan besar terhadap Community Policing. Community policing mengenali bahwa tugasnya dapat terlaksana dengan melalui kemantapan, kerja keras, bukan image pejuang dan latihan-latihan taktis. Community Policing fokus kepada tugas dan keuntungan jangka panjang dari pembangunan masyarakat. Kalau sering menampilka jiwa2 heroik maka akan timbul fantasi pejuang. Jadi CP ini tidak bisa seperti itu dimana masy langsung memberikan reward yang sama seperti penindakan teroris atau narkoba, tapi lebih pada menenmkan akar agar menjadi bagian dari tugas kita dan partner kita dalam bertugas dan muncul benih2 spiritual antara polri dan masy.

Community Policing tidakpaternalistik. Community Policing tidak menganut hirarki kemiliteran. Dalam Community Policing setiap putusan membutuhkanpimpinan yang dapat me mberdayakan anggotanya untuk benar benarmelayani masyarakat. Bukan untuk mengikuti keinginan pimpinan (perkap 14)

Community Policing secara falsafah bukanlah sebuah entitas independen dalam sebuah departmen. Community Policing mempengaruhi tugas-tugas kepolisian lainnya, seperti memberikan informasi atau bahan keterangan awal terhadap permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Community Policing dapat mendukung tugas kepolisian lainya dalam pemecahan masalah dengan harapan mengurangi tindakan penggunaan kekuatan. Community Policing itu bukan sebuah pekerjaan sosial seperti yang dilakukan NGO/Pekerja Sosial. Community Policing tidak elitist dan tidak untuk membentuk kelompok elit. Community Policing tidak di desain hanya untuk mendukung mereka yang kaya atau berkuasa. Comunity Policing menjunjung egaliterian atau kesetaraan. Community Policing bukan pekerjaan yang aman. Artinya mengandung resiko, juga tidak menutup peluang untuk mengimplementasikan hal yang salah. Tidak dapat dinilai bahwa Community Policing adalah pekerjaan aman tanpa resiko. Community Policing bukan sederetan seri program kegiatan atau sebuah paket bendel kegiatan. Community Policing adalah keterpaduan falsafah, keorganisasian, strategi dan program/kegiatan. Community Policing adalah sesuatu yang komperhensif dan berkelanjutan. Community Policing bukanlah hiasan. Menjalankan Community Policing haruslah pro aktiv, tidak bisa hanya simbol saja. Harus dipastikan keterlibatan bersama secara aktiv antara Polisi dengan Masyarakat dalam pemecahan masalah. Tidak hanya oleh masyarakat atau polisi sendiri. Community Policing bukan hanya sekedar pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pemecahan masalah. Dalam Community Policing, masyarakat terlibat aktif dalam memecahkan masalah, bersama-sama polisi. Pendekatan Abduktif dua Arah dalam penyelesaian masalah harus dikedepankan (Bottom Up, Top Down, Left-Right, & Right Left)19 PERBANDINGANMODEL TRADITIONAL POLICING DENGAN MODEL COMMUNITY POLICINGDIADAPTASI DARI M. SPARROW (1988).TRADISIONAL

POLICING MODELSCOMMUNITY

POLICING MODELS

Hubungan polisi dengan lembaga pelayanan atau lembaga publik lainya

Prioritas kebijakan organisasi yang sering kali tidak sejalan, serta berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga/ departemen. Sebagai lembaga cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan kepentingan lembaga lainnya.

Polisi adalah salah satu departemen di antara banyak departemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup. Keterpaduan kebijakan antara Polisi dengan lembaga/departemen lain berdasarkan kepada harapan masyarakat.

Peran PolisiBerfokus pada pengungkapan kejahatan

Pendekatan pemecahan masalah yang lebih luas.

Ukuran Efisiensi Kinerja PolisiMelalui deteksi dan rata rata penangkapan

Dengan tidak adanya (tercegahnya) kejahatan dianggap efisien

Profesionalisme Polisi

Cepat / efektif menanggapi kejahatan yang serius.

Menjaga kedekatan dengan masyarakat.

Hal yang menjadi prioritas tertinggi Polisi dalam bertugas

Kejahatan yang bernilai tinggi (misalnya, perampokan bank, pembunuhan, dll), transnational crime, organized crime, dan mereka-mereka pelaku-pelaku yang melibatkan tindak kekerasan.

Apa pun masalah yang paling mengganggu masyarakat. Tidak selalu masalah kejahatan.

Hal khusus yang dihadapi pada saat bertugas

Polisi dianggap efektiv bekerja jika mempunyai kecepatan yang tinngi dalam Waktu untuk merespon keluhan/kejadian.

Banyaknya, dalamnya, langgengnya Kerjasama dengan Publik, cerminan Polisi bekerja efektiv.

Polisi memandang layanan terhadap panggilan masyarakat dalam hal bukan terjadinya suatu tindak kejahatan

Berurusan dengan mereka hanya jika tidak ada pekerjaan polisi yang nyata (menindak kejahatan), untuk memenuhi panggilan dan melakukannya.

Fungsi yang sangat vital dan Kesempatan yang baik dapat melayani masyarakat lebih personal (personalisasi)

hakikat yang penting dari akuntabilitas polisiSangat terpusat; diatur oleh aturan, peraturan dan arahan kebijakan yang tersentralisasi; tanggung jawab sama kepada publik dan lembaga publik secara keseluruhan

Penekanan pada akuntabilitas publik masyarakat lokal, dan fokus untuk kebutuhan / kepentingan masyarakat.

jenis Intelijen yang paling pentingIntelijen Kriminal yang menekankan pada studi / penyelidikan mengenai kejahatan tertentu atau serangkaian kegiatan kejahatan atau kejahatan teroganisir atau kejahatan luar biasa.

Intelijen kriminal yang selain mengenai kejahatan, lebih diutamakan mencakup juga seluruh informasi tentang individu atau kelompok, baik yang ada hubungannya dengan kriminalitas maupun tidak.

peran dari Markas Besar / Kantor PusatUntuk memberikan aturan yang diperlukan dan arahan mengenai kebijakan. Sebagai pengawas dan komando organisasi di bawahnya.

Untuk mengajarkan nilai-nilai dari organisasi. Sebagai role model dan pengkoordinir yang mendukun tugas dari organisasi di bawahnya.

pandangan kepolisian terhadap masalah penuntutan?Sebagai sebuah tujuan yang sangat penting dalam harkamtibmas.

Sebagai salah satu alat / sarana saja diantara banyak alat / sarana dalam harkamtibmas

peran dari departemen Humas atau yang berhubungan dengan Press / MediaMedia digunakan sebagai sarana publikasi untuk menjaga "api" semangat petugas operasional sehingga dapat menjalankan pekerjaan dengan bersemangat. Pencitraan melalui media campaign

Humas langsung mengkoordinasikan melalui saluran saluran komunikasi dengan masyarakat yang berinteraksi langsung untuk itu. Media sebagai alat bantu saja bila dibutuhkan bersama (Polisi & Masyarakat)

PERBANDINGAN PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN YANG BERORIENTASI PERMASALAHAN (PROBLEM-PRIENTED POLICING) DENGAN PRINSIP COMMUNITY POLICING (AKA. POLMAS DI INDONESIA) DI ADAPTASI SCOTT. M (2000)NOPRINCIPLESPROBLEM ORIENTED POLICINGCOMMUNITY POLICING

Penekanan Pokok/Utama dalam pelaksanaan Tugas

Permasalahan Sosial yang Substansial berdasarkan mandat (dari aturan) yang diberikan kepada Polisi dalam bertugas Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan tugas kepolisian

Kapan masyarakat dan Polisi bekerjasama

Kerjasama akan lebih meningkat berdasarkan kepentingan dalam menghadapi permasalahan tertentu Selalu atau Hampir setiap saat bekerjasama

Penekanan dalam menganalisa masalah

Prioritas yang tertinggi dalam bertugas untuk menganalisa masalah lebih mendalam

Diperlukan tapi tidak lebih penting dari tetap membangun kerjasama dengan masyarakat dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah

Keinginan memberikan respon/tanggapan (terhadap masalah)

Keinginan sangat kuat untuk dapat menggali dan mencari cara-cara alternatif guna tercapainya penegakan hokumLebih disukai memberikan tanggapan yang merupakan hasil kerjasama dengan masyarakat

Peran Polisi dalam mengorganisir dan memobilisasi masyarakat

Dilakukan hanya jika diperlukan dalam konteks masalah tertentu yang ditangani Merupakan penekanan peran Polisi yang utama

Pentingnya desentralisasi peran berdasarkan letak geografis dan keberlanjutan penugasan petugas Polisi di tengah-tengah masyarakat Diperlukan tapi bukan hal yang mendasar

Hal yang sangat mendasar

Derajat pembagian kewenangan Polisi dengan masyarakat dalam membuat keputusan

Mendorong masyarakat untuk mendukung dan menjaga keputusan yang telah dibuat berdasarkan kewenangan Polisi

Menekankan pada saling berbagi kewenangan dan peran antara Polisi dengan masyarakat dalam membuat keputusan

Penekanan pada kemampuan/keterampilan petugas Polisi

Menekankan kepada intelektualitas dan kemampuan/keterampilan dalam menganalisa

Menekankan kepada kemampuan interpersonal (kemampuan kepribadian dalam membangun hubungan baik antar manusia)

Pandangan terhadap peran dan tugas Polisi

Mendorong terciptanya peran yang luas tetapi tetap ada batasan yang menekankan bahwa kapasitas/kemampuan Polisi terbatas, dan menjaga terhadap terciptanya harapan dan tujuan peran-tugas Polisi yang terukur, dan konkret.

Mendorong peran luas seluas-luasnya bagi polisi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang ambisius dan abstrak seperti tercapainya kesejahteraan sosial, keadilan, ketertiban umum, dan kualitas hidup masyarakat yang baik

PERBEDAAN SISKAMSWAKARSA DG POLMAS SISKAMSWAKARSAPOLMAS

1. Motor penggerak 2. Hubungan 3. Kegiatan Penggerak 4. Siskamling 5. Penyel. Pertikaian

Babinkamtibmas (Bintara) Masy. Sbg obyek Pembinaan /Penyuluhan / kontrol Instruktif FormalPetugas Polmas & FKPMMasy. Sbg mitra Identifikasi, Diskusi & Cari Solusi permas.Kebutuhan Informal

PERBANDINGAN POLMAS DENGAN KOBAN DAN CHUZAISO DI JEPANGKOBAN & CHUZAISHOPOLMAS

Polisi dalam Koban dan Chuzaisho menekankan pada bagaimana polisi menampilkan kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (COP). Masyarakat tidak mengerjakan pekerjaan polisi.

Polmas sebagai filosofi Polmas sebagai strategi/program: Petugas Polmas bersama-sama masyarakat merencanakan dan melaksanakan tugas kepolisian terbatas.

UUD 1945

Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. TUGAS

Landasan Idiil : PANCASILA Landasan Konstitusional : UUD 1945Bandingkan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 dengan Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berikut Penjelasannya (Penjelasan Pasal 13 Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.) GRAND STRATEGI POLRI

1. Tahap 2005 2010 (trust Building)

Trust dipilih sebagai salah satu faktor utama & strategis dalam pengembangan Polri tahap pertama; Maksudnya adalah bahwa keberhasilan Polisi dalam menjalankan tugasnya banyak hal memerlukan dukungan dan kerja sama dari masyarakat, penciptaan rasa aman sangat ditentukan oleh kepercayaan dan kerjasama masyarakat; Untuk dapat bekerjasama, harus ditanamkan rasa saling percaya, dalam hal ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 2. Tahap 2011 2015 (Partnership)

Fokus pada pembangunan kebersamaan (Partnership Building), yaitu membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan kerja fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban, dan menciptakan rasa aman; Fokus Tahap II Pada Dua Kelompok Ide dalam Partnership Building ini : Kelompok pertama memusatkan pembangunan kebersamaan dengan pihak diluar Kepolisian, termasuk didalamnya adalah Pemda, TNI, Bank Indonesia, berbagai organisasi masyarakat dan lain-lain; Kelompok kedua berpusat didalam organisasi (internal) termasuk masalah manajemen Kepolisian dan kepemimpinan untuk menunjang perubahan yang diperlukan . Definisi COP/CP(umum) : Diramu dalam Perkap 7/20081. Community Oriented PolicingPelaksanaan Tugas Kepolisian yang BERORIENTASI pada masyarakat Subjek: Polisi Objek: Masyarakat Hub dg 737: Polmas sebagai Falsafah (Fungsi Pol berpendakatan Polmas: 432 2. Community PolicingPelaksanaan Tugas Kepolisian yang MELIBATKAN masyarakat bersama-sama Subjek & Objek: Polisi & Masyarakat Hub dg 737: Polmas sebagai Strategi ( Petugas Polmas & Masyarakat ( FKPM: 431 jo 432 PENGERTIAN POLMAS

Adl Model Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian, yang menekankan : Pendekatan Kemanusiaan (Kepolisian Sipil) Masyarakat sebagai mitra kerja dalam upaya : Gakkum Binkamtibmas Berorientasi Pemecahan Masalah PENGERTIAN UMUM POLMAS

Model Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian, yang menekankan : Pendekatan Kemanusiaan (Kepolisian Sipil) Masyarakat sbg mitra kerja yang setara dalam upaya : Gakkum Binkamtibmas Perpolisian (Policing) : segala hal ihwal tentang penyelenggaraan tugas Fungsi. Kepolisian (Operasional, Manajemen & Falsafah). Tidak menggunakan Pemolisian karena : Proses mempolisikan (menjadikan sesuatu sbg polisi : subyek). Proses mempolisi : (menjadikan sesuatu sbg obyek/sasaran fungsi kepolisian) Masyarakat (Community) : Himpunan warga dlm suatu wil. kecil yg jelasbatas2nya (geographic comm) termsk kom : etnis/suku, agama, profesi, hoby dll. (Comm of interest). POLMAS SBG FALSAFAH

1. Sikap & perilaku (Polisi( Kepolisian Sipil/Beradab)2. Junjung nilai sosial/kemanusiaan/HAM3. Saling hargai Polisi - Warga 4. Kelancaran penyelenggaraan Fungsi Kepolisian 5. Peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Implementasi : Menyatu dalam pelaksanaan tugas semua fungsi operasional Polri (sebagai pengemban Fungsi Polri: intelkam, reskrim, samapta, lalu lintas, pol air, dan brimob) (skep 432).* Identik dengan : Community Oriented Policing (COP) POLMAS SBG STRATEGI

1. Model perpolisian 2. Kemitraan (Partnership) (Polri / Petugas Polmas warga masy / FKPM)3. Selesaikan permasalahan sosial / Kamtibmas (Problem Solving)4. Tingkatkan kualitas hidup Implementasi: Lingk. Kehid. Komunitas oleh Petugas Polmas (sebagai pengemban Fungsi Polmas) bersama FKPM dan masyarakat setempat, pada tingkat Desa/Kelurahan/Wilayah (Skep 431, 433)* Identik dengan : Community Policing (CP). UNSUR UTAMA (ESENSI) POLMAS SEBAGAI STRATEGI (kadang disebut Polmas sebagai Program) Partnership / Kemitraan : Kemitraan Yg Saling Menghargai (Atau Kemitraan Yg Proporsional)(Bukan Kesetaraan & Bukan Hanya Kemitraan Yg Setara/Sejajar) (Masyarakat Polisi)Problem Solving : Pemecahan Masalah (Gakkum Binkamtibmas) Catatan:Bedakan Polmas sebagai Strategi (=CP ala Indo), dengan Strategi penerapan Polmas (dlm konteks Jakstra Kapolri 737 & turunannya = Polmas sbg Falsafah & Strategi) TUGAS POLMAS

1. Pemetaan

2. Mendeteksi/mengidentifkkasi mslh

3. Patroli :

Peka thd mslh2 sosial

Peka thd potensi2 konflik

Dpt menangkap isyu2 yg berkembang

Komunikasi dr hati ke hati

Mencatat dan membuat laporan

4. Kunjungan :

Komunikasi hati ke hati

Mendengarkan

Memberi solusi / jalan keluar

Memberi informasi

5. Pelayanan masy

Menerima laporan

Konsultasi

Petunjuk

Pencatatan dan pendataan

Sistem laporan

Kecepatan penanganan TKP

Komunikasi internal dan eksternal

6. Memberikan informasi

7. Diskusi / pemecahan mslh

8. Bersama2 dengan warga membangun melalui FKPM

PERTEMUAN 2PENCEGAHAN KEJAHATAN, PEMBINAAN KEAMANAN

DAN PEMBANGUNAN PERDAMAIANHUBUNGAN POLMAS DAN HAM

1. Materi HAM pada kelompok rentan bukan materi pokok Perpolisian Masyarakat 2. Materi HAM pada kelompok rentan adalah salah satu materi pelengkap guna mendukung pelaksanaan model Perpolisian Masyarakat 3. Karena pada dasarnya polisi adalah penjaga HAM4. Perlindungan HAM berlaku mutlak bagi seluruh manusia ( termasuk juga HAM perlindungan Profesi.5. Penegakan HAM yang sangat mendasar bukan semata tindakan Perlindungan HAM tetapi lebih kepada penegakan hukum yang konsekuen, konsisten dan memenuhi rasa keadilan.6. Penegakan HAM wajib menghargai nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat selain dari nilai-nilai universal itu sendiri.7. Polmas adalah wujud dari paradigma pelaksanaan tugas kepolisian yang lebih berpendekatan kemanusiaan dan menghargai HAM ( Polisi Sipil ( Falsafah HAKEKAT KERAWANAN KEAMANAN

1. Af (ancaman faktual) atau kf (kejadian faktual) atau gangguan nyata (gn): adalah ancaman yang dapat terjadi sehari-hari di dlm masyarakat yg disebut dg kejadian / peristiwa / kasus.2. Ph (police hazards) atau ambang gangguan (ag): adalah kondisi di dalam masyarakat yang menimbulkan kerawanan apabila tidak segera diantisipasi oleh petugas / masyarakat atau peralatan secara tepat.3. Fkk (faktor korelatif kriminogen) atau potensi gangguan (pg) : adalah hal-hal yang secara potensial dapat menimbulkan kerawanan dan atau permasalahan berupa kejadian / peristiwa atau kasus apabila tidak ditangani secara dini oleh petugas di bidangnya atau masyarakat, atau kerma antara petugas & masy, secara proporsional dan profesional. Fkk (pg) meliputi segenap aspek kehidupan yaitu : ideologi, politik, ekonomi, sosial- budaya, militer, agama, geografi, sumber daya, teknologi dan lain-lain.KELOMPOK RENTAN HRS MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS KRN :

1. Kelompok rentan sangat peka / ringkih 2. Penanganan yang salah dapat mengakibatkan tuduhan pelanggaran HAM (walaupun tidak semua tuduhan tsb pasti benar)3. Kelompok rentan mendapat perhatian lebih dari publik 4. Besar kemungkinan mendapat hukuman oleh media (trial by press)5. Mudah dipolitisir sehingga berpotensi besar untuk terjadinya Character assassination terhadap citra polisi 6. Generalisai citra yang meruntuhkan kepercayaan terhadap polisi PERKAP 8 / 2009 IMPLEMENTASI PRINSIP & STANDAR HAM DLM PENYEL. TGS POLRI (22/06/2009)1. 8 BAB 64 PASAL2. Beberapa terobosan:a. Pasal 27 Saksi/Tersangka/Terperiksa wajib didampingi pengacara, dilarang diperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.b. Pasal 35 orang yg diduga melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tdk bersalah, dan dijamin terpenuhi seluruh hal-hal yg diperlukan untuk pembelaan c. Pasal 56 & 57 Perlindungan HAM bagi Anggota Polri 3. Beberapa kelemahan:a. Pasal 8 adanya pembatasan penghargaan budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM, yang akan menyebabkan kerancuan b. Pasal 9 adanya pembatasan asas nesesitas, yg seharusnya tidak ada tindakan pembatasan kebebasan c. Pasal 41 adanya hak-hak sipil dan hak politik yg dapat dikurangi, padahal termasuk hak dasar dan internasional standard.PETUGAS POLMAS Diberi kewenangan :1. Penyelesaian perkara (pidana) ringan 2. Pertikaian antar warga Awal: Dasarnya Skep Kapolri No. Pol: SKEP/ 433/VII/2006 tertanggal 1 Juli 2006, tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas SOP TENTANG PELAKSANAAN TUGAS BHABINKAMTIBMAS OKTOBER 2011 Pengertian : Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upsya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau non yustisial. Fungsi Bhabinkamtibmas : 2memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat; Peran Bhabinkamtibmas : mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat Desa/ Kelurahan;KONFLIK & UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETAPendekatan yang digunakan :

1. POWER BASED : menggunakan kekuatan, pemaksaan, ancaman 2. RIGHT BASED ( Postional Based : melalui ajudikasi 3. INTEREST BASED : berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIALKonflik Sosial : perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional Undang - Undang No. 7 tahun 2012 mengatur tiga fase penanganan konflik sosial :

1. Pencegahan konflik sosial

2. Penghentian konflik social3. Pemulihan pasca konflik sosial.mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobatiPencegahan konflik sosial meliputi memelihara kondisi damai dalam masyarakat, meredam potensi konflik sosial, membangun sistem peringatan dini dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. KONFLIK ADL Suatu anggapan adanya perbedaan kepentingan, atau keyakinan dimana keinginan para pihak tidak dapat tercapai secara bersamaan Dimana kepentingan adalah sesuatu yang dianggap penting/ berharga (Rubin, Pruitt & Kim, Social Conflict, 1994) SUMBER KONFLIK

1. Konflik Data a. Kekurangan informasi b. Kesalahan informasi c. Perbedaan pandangan; relevansi d. Perbedaan interpretasi e. Perbedaan penafsiran terhadap prosedur 2. Konflik Kepentingan a. Persaingan kepentingan b. Kepentingan prosedural c. Kepentingan psikologi 3. Konflik Keyakinan a. Perbedaan kriteria dalam menilai ide atau sikap b. Penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain c. Perbedaan pandangan hidup, ideologi maupun agama

4. Konflik Hubungan a. Sikap emosional b. Kesalahan persepsi atau stereotip c. Komunikasi yang buruk atau kesalahan komunikasi d. Tingkah laku negatif yang berulang - ulang 5. Konflik Struktural a. Pola perilaku atau interaksi yang destruktif b. Ketidakseimbangan: kontrol, kepemilikan atau distribusi sumber daya c. Ketimpangan kekuasaan dan otoritas d. Faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghalangi kerjasama e. Keterbatasan waktu NEGOSIASI

Setelah menganalisa Konflik & paham maka:1. Petugas Polmas/Polisi akan membantu pihak untuk bernegosiasi / bermusyawarah (mengajak) 2. Petugas Polmas/Polisi perlu paham bagaimana bernegosiasi yang baik 3. Negosiasi agar pihak mau Mediasi untuk Pemecahan Masalah / Berdamai PENDEKATAN KEPENTINGAN

Interest Based1. Pisahkan permasalahan dengan individu yang bernegosiasi. 2. Fokus kepada kepentingan bukan posisi. 3. Cari alternatif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. 4. Merujuk kepada kriteria atau standard yang sering digunakan. 5. Adakah alternatif yang lebih baik di luar sekedar negosiasi?PERTEMUAN 3

PENYELESAIAN SENGKETA

PEMBANGUNAN PERDAMAIAN, MEDIASI DAN RESTORATIVE JUSTICE,KENDALA POLMAS

1. Crisis Group Asia Report N218, Indonesia: Akibat Fatal Dari Pemolisian Yang Lemah. 16 Februari 2012 2. International Crisis Group (ICG)3. Ada 5 Aspek penyebab Kendala Polmas, yaitu aspek budaya, struktur, individu, finansial dan pendidikan.a. BudayaDengan berdasarkan Evaluation Report on Community Policing Related Project Supported by Donors (Yogyakarta, 2005) yang dibuat Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, ICG mengatakan bahwa Polmas sering dilihat sebagai beban yang tidak membantu kenaikan pangkat karena cara yang dianggap lebih efektif untuk mendapatkan promosi adalah dengan hal-hal yang terlihat langsung oleh atasan seperti menghadiri kegiatan seremonial atau bersaing untuk menunjukkan statistik prestasi dalam penanggulangan kejahatan tertentu b. StrukturalPolri masih mempertahankan struktur kepangkatan yang bersifat militer, dengan para jenderal bintang dua dan tiga sebagai petinggi di Mabes Polri Jakarta, bintang satu di pucuk Polda, dan kelompok elit perwira polisi yang kebanyakan lulusan Akpol di manajemen tingkat menengah. Lebih dari 90 persen anggota Polri adalah bintara dan tamtama, yang terjun hanya berbekal beberapa bulan pendidikan selepas SMA. Lulusan Akpol diperlakukan sebagai kelompok elit dalam institusi Polri, dan mengikuti rotasi tugas keliling daerah dengan jangka waktu tertentu (tour of duty), dari enam bulan sampai empat tahun. c. Individual

Inti kebijakan Polmas pada dasarnya menuntut polisi untuk melakukan lebih banyak patroli dan interaksi, yang berarti berjalan, berhenti dan berbicara dengan warga. Kegiatan seperti ini dianggap tidak memberi imbalan bagi petugas dan mengharuskan upaya fisik, waktu dan ketrampilan komunikasi yang lebih banyak d. Pendidikan

Meski sudah banyak buku dan diktat yang dicetak tentang Polmas untuk tujuan pelatihan, tapi penggunaannya masih sangat terbatas. Seorang jenderal polisi mengatakan para petugas terlalu malas untuk membaca buku panduan dan mereka akan bilang mereka belum pernah lihat kalau ditanya, karena sebenarnya tidak peduli Semua kendala-kendala itu hanyalah merupakan dampak dari kesalahan krusial yang sebenarnya yaitu : Pemahaman dan pengimplementasian Polmas yang tidak didasarkan pada landasan Idiil Pancasila maupun landasan konstitusional UUD 1945 AMBIVALENSIA

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri saat ini terjadi suatu ambivalen bagi masyarakat maupun Polri karena :1. Tidak taat azas kepada UUD 19452. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 telah mencampuradukan kedua kelompok tugas yang berbeda tersebut. Padahal perlakuan terhadap masing-masing tugas tersebut sangat berbeda.3. Dalam penegakkan hukum yang memegang kuat berbagai asas hukum pidana harus berlaku sama terhadap siapapun. Sementara4. Tugas yang berkenaan dengan melindungi, mengayomi dan melayani (kemasyarakatan) justru sangat memerlukan berbagai penyesuaian dengan kondisi lingkungan strategis dari suatu masyarakat, termasuk penyesuaian dengan berbagai program dari pelaksana fungsi pemerintahan lainnya 5. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 telah memutarbalikkan prioritas tugas : penegakan hukum di dahulukan dari melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

6. Juga menjadikan TUJUAN Konstitusi (menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat) menjadi Tugas Polri PENJELASAN PASL 42 AYAT 2 UU NO. 2 TH 2002

1. Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing.2. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3. Bertentangan dengan TUJUAN berdasarkan Landasan Idiil Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah dalam rangka menjaga ketertiban umum (menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat) PENJELASAN UU NO. 10 TH 2004

Penjelasan Pasal 7Ayat (1) Cukup jelas.Ayat (2) Huruf a Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentak oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.Ayat (5) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan vang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.TITIK LEMAH REGULASI POLMAS

1. Tidak ada Peraturan Pemerintah nya (Vide Pasal 42 UU No. 2 thn 2002 + Pasal 7 UU No. 10 thn 2004)2. Perkap ( Kewenangan Polri hanya pada Internal Polri saja ( Jika ingin melibatkan pihak lain, buatlah Peraturan Bersama (Vide Pasal 7, 8 ayat (1) & (2), UU No. 12 thn 2011)3. Peraturan dapat memiliki kekuatan mengikat apabila dibentuk berdasarkan kewenangan, maka institusi Polri dengan kewenangannya secara proaktif dan Pemangku Kepentingan berkewenangan lainnya (yang terlibat dlm Polmas), bersama-sama menerbitkan suatu Peraturan Bersama bersinergi untuk mengimplementasikan Polmas secara lebih efektif dan efisien POLMAS

1. Polmas, merupakan suatu bentuk aktualisasi semangat kebersamaan dan gotong royong yang dapat mempercepat terwujudnya ketertiban umum pada masyarakat.

2. Tercipta ketertiban umum tentunya akan memperkecil terjadi konflik kekerasan di masyarakat karena berbagai bibit persoalan sudah terlebih dahulu diketahui dan diupayakan alternatif solusi terbaik yang bersifat humanis kemanusian.3. Kerjasama = Gotong Royong (Eka Sila) = Pancasila = RJ ? STRATEGI NASIONAL AKSES THD KEADILAN

Merumuskan bahwa :Konsep Akses Terhadap Keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: 1. Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan 2. Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Konsepsi Negara hukum, bukanlah berarti semua penyelesaian konflik harus diselesaikan melalui jalur LITIGASI. Masyarakat/kita semua berhak untuk mendapatkan Akses pada keadilan untuk menyelesaikan konflik, namun tidak berarti harus melalui jalur pengadilan. Konsepsi Negara Hukum perlu dipahami lebih seksama, karena di dalam Pancasila telah terkandung nilai nilai lestari dan universal yang harus dipergunakan untuk tidak saja mengakhiri suatu konflik, lebih dari itu berorientasi memberikan akses bagi para pihak berkonflik untuk mendapatkan dan merasakan keadilan. PEMBANGUNAN PERDAMAIAN

1. Lisa Schirch: Building a just and sustainable peace requires that various actors and actions are coordinated into an overraching framework. Artinya dalam terjemahan bebas

2. Membangun perdamaian yang adil dan berkelanjutan mensyaratkan berbagai aktor dan berbagai tindakan dikoordinasikan ke dalam kerangka menyeluruh.

3. Berbagai aktor dan tindakan tersebut maksudnya adalah masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. 4. Semua memiliki perannya dan tanggung jawabnya masing-masing, begitu pula dengan CJS dan RJ yang berada dalam ruang yang berbeda, namun memiliki satu tujuan yaitu menciptakan suatu kondisi lebih adil dan lebih damai.

5. Menurut Lisa Schirch pembangunan perdamaian ini meliputi empat kategori,

a. Mengobarkan anti kekerasan;

b. Meredam atau mengurangi kekerasan langsung;

c. Transformasi Hubungan;

d. Membangun/Meningkatkan kapasitas PENDEKATAN PEMBANGUNAN KEAMANAN :1. Berjaga-jaga 2. Waspada/Curiga 3. Bersiap Perang/antisipasi bahaya 4. Peningkatan Profesionalisme Polri dan Institusi terkait masalah keamanan 5. Kerma Polri dan Masyarakat (Polmas) PENDEKATAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN 1. Kekeluargaan & Kebersamaan 2. Kepercayaan 3. Kepedulian & Ketergantungan 4. Peningkatan Profesionalisme Seluruh Institusi 5. Kerma Stake Holder NKRI (Seluruh Institusi dan Seluruh Elemen Masyarakat adalah berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap kondisi Aman dan Damai) MEDIASI Mediasi adalah sarana agar membiasakan Bangsa Indonesia berkonflik dengan cara yang baik dan benar, untuk mencegah meluasnya, bahkan meningkatnya ekskalasi konflik dalam rangka mewujudkan Perdamaian, Kesejahteraan, dan Menjaga Keutuhan NKRI. (Rachman, Jusril, Poeloengan : 2012) Mediasi merupakan sistem penyelesaian secara damai yang selaras dengan jiwa Sila Keempat dan Nilai Luhur dari Ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-an yang tidak berorientasi mencari-cari perbedaan, tidak berpretensi mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, melainkan berorientasi pada suatu kesamaan terakomodirnya kebutuhan atau kepentingan para pihak berkonflik. (Putut Eko Bayuseno : 2012)Mediasi intinya adalah : Merupakan proses sistematis penyelesaian perselisihan, Dengan dibantu oleh Mediator yang independen/tidak memihak, dan tidak berkewenangan untuk mengarahkan/mencarikan solusi, apalagi membuat keputusan, Namun mendorong dan memfasilitasi para pihak berselisih, Untuk menemukan peluang-peluang penyelesaian permasalahan, Sehingga diharapkan para pihak berselisih dapat meraih/mencapai suatu kesepakatan oleh para pihak itu sendiri Yang dirasakan adil oleh para pihak berselisih tersebut. RESTORATIVE JUSTICE (PROF. DR. MULADI, SH DAN PROF. DR. H. SURYAJAYA, S.H., M.HUM,) : Proses restorative adalah setiap proses, dimana korban dan pelaku dan apabila perlu termasuk setiap individu atau anggota masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan, ikut serta bersama-sama secara aktif di dalam memecahkan persoalan persoalan yang timbul akibat kejahatan dengan bantuan dari seorang fasilitator, proses keadilan mencakup mediasi, konsiliasi, pertemuan (confrencing) dan pemidanaan. Proses keadilan restorative juctice dapat digunakan dalam setiap tahap system peradilan pidana, apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban dan pelaku untuk mengundurkan diri dari pesetujuan setiap saat selama proses dan adanya kesepakatan yang harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional yang didasarkan atas fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus yang terkait dengan memperhatikan disparitas akibat ketidakseimbangan baik kekuatan maupun perbedaan kultural, keamanan para pihak dan apabila proses restorative tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan maka kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat system peradilan pidana Apabila proses restorative tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan maka kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat system peradilan pidana. Konsepsi Hukum (legisme) dikatakan adanya suatu pelanggaran bilamana :1. Tidak melaksanakan Prestasi yang diperjanjikan (Wanprestasi). Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu, Prestasi untuk berbuat sesuatu atau Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu. Gugatannya Pemenuhan Prestasi 2. Perbuatan melawan hukum Perdata (onrechtmatige daad) Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain3. Bertentangan dengan kesusilaan 4. Bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian.3. Perbuatan melawan hukum Pidana (Wederrechtelijk)Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (asas Legalitas) Pasal 1 ayat (1) KUHPidana nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali a. Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang)b. Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana)c. Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada)Apakah dalam prespektif Restorative Justice (RJ) Kejahatan dan Keadilan itu dipahami sama dengan di dalam CJS Howard Zher membedakan makna kejahatan di dalam CJS, dengan makna kejahatan di dalam RJ. ( Juga Keadilan

Menurutnya di dalam CJS Crime is a violation of the law and the state, Kejahatan adalah pelanggaran atas hukum dan negara, Violation create guilt , Pelanggaran menciptakan keasalahan, Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain (punishment). Keadilan menyaratkan negara untuk menentukan kesalahan dan memberikan hukuman Sedangkan di dalam RJ Crime is a violation of people and interpersonal relationships, Kejahatan adalah pelanggaran hubungan antar-individu dan antar-manusia, Violation Create obligation Pelanggaran menciptakan kewajiban, dan Justice involves victims, offenders, and community members in an effort to put things right Keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam berupaya menempatkan hal yang benar (tepat) Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and collectively indentify and address harms, needs and obligations, in order to heal and put things right as possible. (Howard Zher -2002) Keadilan restoratif adalah suatu proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki saham (kepentingan) dalam suatu pelanggaran tertentu dan secara bersama-sama mengidentifikasi dan memetakan kerugian-kerugian, kebutuhan dan kewajiban (keharusan), dalam rangka memulihkan dan sebisa mungkin menempatkan hal yang benar Prespektif Restorative Justice :1. Semuanya saling terhubung satu dengan lainnya dalam suatu jaring hubungan (a web of relationships).

2. RJ bukan sebuah obat mujarab atau pengganti sistem hukum (Restorative justice is neither a panacea nor necessarily a replacement for the legal system) 3. Bahwa Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang mungkin keliru dilakukan oleh pihak tertentu sehingga membuat hubungan (relationship) diantara pihak tertentu tersebut dengan para pihak lainya yang terkait menjadi rusak.4. Bahwa hubungan yang menjadi rusak tersebut, harus diperbaiki, dipulihkan, disembuhkan dengan sebisa mungkin menempatkan hal yang benar (to put things right as possible) 5. Bahwa perlu dilakukan upaya yang mendorong seluruh pihak terkait untuk mengerti/memahami akibat/konsekuensi dari suatu pelanggaran. Selanjutnya berupaya memastikan bahwa seluruh pihak terkait berniat dan merealisasikan tindakan sebanyak mungkin menempatkan hal yang benar, dalam rangka merajut kembali atau memperbaiki hubungan yang telah rusak. Restorative Justice peduli/menaruh perhatian terhadap kebutuhan dan peranKebutuhan dan peran siapa ?Pertama adalah Victims/Korban Dalam CJS terkadang tidak cukup memadai, terabaikan, tertelantarkan, bahkan disalahgunakan : a. Information (mengapa peristiwa itu terjadi? Apa yang menjadi root cause/ penyebab yang mendasar ? Apa yang terjadi setelah itu? Langkah apa yang telah dan akan dilakukan untuk mengatisipasi atau setidaknya meminimalisasi terulangnya peristiwa yang sama?); b. Truthtelling (menceritakan sesering mungkin apa yang sesungguhnya dialami/dirasakan), terkadang penting juga bagi korban untuk menceritakan kepada pelaku dan memastikan pelaku memahami dampak dari tindakan pelaku; c. Empowerment (korban seringkali merasa tidak berdaya, maka perlu mengembalikan keberdayaannya) ; d. Restitution (upaya pemulihan/penggantian kerugian materil/imateril - walaupun bisa jadi tidak sepenuhnya pulih) Kedua adalah Offenders/Pelaku CJS lebih menaruh perhatian bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Hukuman adalah bukan bentuk pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Pertanggungjawaban yang sesungguhnya dalam pendekatan Restorative Justice adalah mendorong pelaku mengerti/memahami akibat dari tindakannya, luka/kerugian yang telah pelaku perbuat dan mendorong/memastikan pelaku mengambil langkah untuk sebanyak mungkin menempatkan hal yang benarKetiga adalah Community/komunitas yang terdampak Perlu didorong untuk menaruh perhatian/peduli terhadap korban, pelaku dan komunitas itu sendiri Perlu dipertimbangkan as secondary victims Perlu didorong adanya rasa turut bertanggung jawab pada Korban, Pelaku dan Mereka sendiri. Perlu didorong adanya rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama, untuk kesejahteraan bersama termasuk korban dan pelaku Perlu didorong dan dipromosikan terciptanya suatu kondisi lingkungan hidup yang sehat dan aman.PERTEMUAN 4

PEMOLISIAN MASYARAKATPEMOLISIAN PD MASY DEMOKRASI ADA 2 :

1. Konvensional : tonjolkan kehadiran polisi sbg penegakan hukum, ciri2ny adl :

a. Kontrol oleh hukum

b. Skenario represif

c. Berbasis teori hukum

d. Bersifat teurapetik

Tujuannya adl polisi ingin perkuat diri, personil, alat untuk kontrol masy secara efektif.

2. Modern (terkini) : batasi diri dlm kontrol masy, dorong warga untuk jaga hartib sendiri, ciri2nya adl :

a. Kontrol oleh warga (self-help)

b. Skenario humanistik

c. Berbasis teori altruisme

d. Berbasis konsilitori

Tujuannya adl masy tdk setiap kali berpaling kpd hukum, melainkan kpd sesama warga.

ASPEK YURIDIS PROGRAM POLMAS

1. UU NO 2 / 2002 PSL AYAT (1) POLR I BERPERAN

a. Pelihara kamtibmasb. Penegakan hukumc. Beri undung, ayom & layan kpd masy

Psl 3 ayat (1) pengemban fungsi polisi adl polri dibantu Polsus, PPNS dan PAM Swakarsa

2. Perpres No 7/2005 Ttg Rpjmn 2004-09 Bdg Arah Buak Kat Kamtib : Masy Unc Pa11j H Hukum & Bangun Cp Guna Dekatkan Pousi DgnMasy Agar Terbina kerma Dlm Jaga KamtibmasTugas polri Psl 14 ayat (1) huruf c membina masy untuk kat parmas, darkum serta taat warga masy thd hukum.

3. Skep kapolri No Pol : Skep / 737 / X / 2005 ttg kebijakan dan strategi penerapan polmas dlm pelaksanaan tugas polri dan Peraturan Kapolri No : 7 / 2008 ttg pedoman dasar strategi dan imlementasi pemolosian masy dlm penyelenggaraan tugas polriPsl 4 wujudkan kamdagri harkamtibmas, gakkum dan selenggara lindung, ayom dan yanmasKONSEP POLMAS

1. Polmas (lokal) : pemolisian komunitas

a. Dlm lingkup tertentu/lokal

b. Tak cakup strategi antisipasi ancaman gangguan kamtibmas yg sangat kompleks dan luas

c. Skep 737 : pola, petugas, pos, FKPM

2. Polmas (luas) : pemolisian masy

a. Stategi pemolisian warga masy (bukan kamtibmas)

b. Antisipasi gangguan kamtibmas dan tugas kompleks

c. Pemberdayaan semua komponen masy

PEMOLISIAN TRADISIONAL DAN COMMUNITY POLICING

Siapa polisi Badan pemerintah yg bertanggungjawab pd gakkum, keamanan dan ketertuban umumPublik sendiri, polisi digadi negara, bagian dari warga negara

Apa tugas polisiSelesaikan kejahatanPendekatan thd mslh

Apa yg khusus diurusi polisiPeristiwa kejahatan

Masalah yg dihadapi masy

Pandangan polisi thd pelayanan masyDiurusi sepanjang tidak ada tugas wajibFungsi vital dan pekerjaan utama

Bagaimana ttg penuntutanTujuan pentingSalah satu diantara banyak alat

Hakekat pertanggungjawaban polisiSentralistik, tergantung UU dan HukumTerhadap kebutuhan masy

Profesionalisme polisiReaksi efektif dan cepat thd kejahatanMempertahankan kedekatan thd masy

DEFINISI KOMUNITAS/COMMUNITY

GEOGRAPHIC COMMUNITY1. Sekelompok warga2. Tinggal di suatu wilayah kecil yg jelas batasnya (rt/rw,Kompleks perumahan, kawasan industri, dll)COMMUNITY OF INTEREST1. warga yg merasa meniadi suatu kelompok karena Kepentingan (berdasarkan suku, etnis, agamla, profesi)2. warga yg tinggal dalam komunitas atau kelompok Tertentu atau lokasi tertentu yg merasa sama profesi (pok ojek, pok hobi, pok pembalap motor, pok sarjana,Pok sopir angkot, dll)PERTIMBANGAN POLMAS

1. Pola peningkatan jumlah Polisi/ intensitas kegiatan Polisi : Tdk mampu atasi/ tekan angka gangguan Kamtibmas di maw.2. Untuk efektif Pendekatan konvensional ke modern : Tekankan upaya pemecahan masalah scr proaktif bersama maw.3. Keterlibatan masy. tradisional dim pemolisian dikenal di IndonesiaRonda kampung,jogo boyo, jogo tirto, pecolong dsb 4. Penyelesaian melalui adat sudah umum diterapkan di masy. tradisional : Mendasarkan asas kemitraan, kebersamaan & keharmonisan.5. Paradigma Reformasi dalam negara demokrasi yang plural : Menuntut Polri mampu lakgsanakan tugas dengan berpegang pd: Prinsip2 HAM Peran sbg Lin, Yom, Yan Maw bukan penguasa. keterbukaan & kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat.6. Penerapan Polmas sebagai faisafah dan strategi tepat utk tingkatkan kualitas Yan Polri kpd maw melalui kemitraan Har Kamtibmas dim era demokrasi & penegakan MANFAAT POLMAS

1. Jumlah Polisi dan penduduk tak imbang, ratio Polisi ideal bukan jaminan terwujudnya Kamtibmas. perlu Bangun Kemitraan 2. Dg proaktif utamakan pemecahan kamtibmas & sosial gandakan personel yg dilibatkan dlm harkamtibmas harkamtibmas tdk hanya dilaks oleh petugas Polri tapi juga masy3. Perkembangan Poleksosbud yg pesat serta dampak globalisasi : Masalah kompleks & butuhkan pemecahan oleh Pol & Masy 4. Kemitraan Polri-Masyarakat : Deteksi dini permasalahan oleh Polisi 5. Penerapan strategi Polmas bagi Indonesia : tepat/ cocok dgn budaya masy IndonesiaPRINSIP2 POLMAS :

1. Komunikasi intensif2. Kesetaraan3. Kemitraan 4. Transparansi5. Akuntabilitas6. Partisipasi7. Personalisasi8. Desentralisasi 9. Otonomisasi 10. Orientasi pd pemecahan masalah11. Orientasi pd pelayanan TUJUAN STRATEGI POLMAS

Terwujudnya kemitraan polri dengan masyarakat yang mampu : 1. Identifikasi akar masalah, analisa, prioritaskan tindakan2. Berperan dalam rangka har-kam-tib-tram-masy3. Tingkatkan kualitas hidup masyarakat SASARAN STRATEGI POLMAS

1. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masy thd potensi gangguan kamtibtram di lingkungannya2. Meningkatnya kemampuan masy bersama dng polisi untuk identifikasi akar masalah3. Meningkatnya kemampuan masy untuk atasi masalah yang ada bersama2 dengan polisi dan dengan cara yang tidak melanggar hukum4. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ciptakan kamtibmas di lingkungannya6. Menurunnya peristiwa yang ganggu kamtibtram masyarakat/komunitasPRINSIP POLMAS :

1. Kemitraan/partnersip (polisi dan masy)

2. Problem solving

3. Pro- aktif (oleh polisi)MODEL-MODEL POLMAS (Perkap No. 7 Thn. 2008) :

1. MODEL A : Modifikasi pranata sosial & pola pemolisian masyarakat tradisional Model sistem keamanan lingkungan :a. Ronda kampungb. Ronda lingkungan kawasan pemukiman Model pemberdayaan pranata sosial/adat :a. Jaga baya, jaga tirtab. Pecalangc. Pela gandong 2. MODEL B : Intensifikasi fungsi polri di bidang pembinaan masyarakat Intensifikasi kontak petugas polri dengan warga masyarakat :a. Sistem hubungan cepat (hotline telp, sms)b. Kotak pengaduan (kotak pos 7777) Intensifikasi penerangan, penyuluhan:a. Penerangan/penyuluhan umum kamtibmasb. Penerangan / bimmas kelilingc. Pemanfaatan sarana media Intensifikasi patroli :a. Patroli door to doorb. Patroli sambang kampungc. Patroli kamandanu Kegiatan pembinaan oleh fungsi teknis kepolisian :a. Binmaspol (binmas straal, penugasan babinkamtibmas)b. Reserse (sistem kring reserse, sistem wira-wiric. Lalu lintas (dikmas lantas) Penggalangan potensi komunitas :a. Komunitas intelektualb. Komunitas profesi, hobi, aktivitas lainc. Pemanfaatan sarana olah raga dan kesenian Pendidikan.pelatihan ketrampilan kamtibmas :a. Pelatihan kamrab. Pembinaan pramuka saka bhayangkarac. Pelatihan penanggulangan bencana alamKoordinasi dan kerjasama kamtibmas :a. Koordinasi dng pemda/instansi terkaitb. Koordinasi dengan pembina satpam/polsusc. Kerjasama dengan kelompok swasta / informal3. MODEL C : Penyesuaian model community policing dari negara-negara lain Polmas sesuai skep kapolri no. 737/2005 :a. Petugas polmasb. Pembentukan fkpmc. Pembentukan bkpm Jepang : Sistem koban dan Sistem chuzaishoKanada dan amerika serikat : Hot spots area dan Neighborhood watchPERTEMUAN 5

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DINAMIKA SINERGI ANTARA POLISI, MASYARAKAT, DAN DEMOKRASIPolmas berlangsung dihampir seluruh dunia, Perpolisian berbentuk :1. Bureaucratic Policing atau Perpolisian Birokratik ditandai antara lain oleh kiprah polisi yang sifatnya impersonal, hirarkis, otoritatif, dan ter-sentralisasi. 2. Political Policing, yang men-dominasi perpolisian modern dari tahun 1840-an hingga 1930-an, dicirikan oleh hadirnya pengaruh politis yang substansial dalam segala lini tugas kepolisian. Sarat dengan situasi yg tdk menguntungkan.3. Legalistic Policing, yang semakin merebak sejak tahun 1930-an, diwujudkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengaruh politis yang berlebihan, korupsi, dan ke-inefektif-an, dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Model perpolisian ini menerapkan prinsip-prinsip organisai klasik serta penegakan hukum yang ketat. Didominasi oleh suasana yg berbau politis. Tdk terlalu menguntungkan krn menjauhkan posisi dengan masy.

Mengedepankan gaya legalistic maka sesungguhnya menjauhkan polisi dr masy krn polisi akan bersikap keras dlm menegakkan hukum.

4. Service Policing, yang pengaruhnya mulai dirasakan sejak tahun 1960-an, didasarkan pada orientasi peran polisi yang lebih luas yang menekankan community relations, recruitment polisi wanita dan kelompok minoritas yang lebih besar, serta pencegahan tindak kriminal. Adanya semboyan polisi siap melayani adl yg dikedepankan untuk memberikan pelayanan kpd masy.

5. Paramilitary Policing diantaranya ditandai oleh pendekatan militeristik dan otoriter terhadap penegakan hukum. Seringkali gaya dingin, keras dan tanpa pandang bulu bagaikan besi yang merupakan karakteristik Paramilitary Policing tersebut dianggap sebagai modal utama dalam menuju profesionalisme polisi. Bentuk perpolisian yg dekat dengan masy :

1. Problem oriented policing2. Community oriented Policing3. Community based policingKrn ketiga bentuk tsb dirasakan blm maksimal maka timbul konsep baru yaitu Community policing yg muncul di abad 20 di negara barat. Indonesia tdk mengadopsi cummunity policing dr negara barat ttp indonesia melahirkan sendiri istilah POLMAS.

Istilah community Policing di refinement (penghalusan) yg hasilnya adl : Community Policing Plus Plus dan Refined Community Policing. Polmas lahir :

Demokratisasi :Modifikasi & amalgamasi dengan bentuk-bentuk perpolisian asli Indonesia yg sdh mengandung muatan yg demokratis, adalah Siskam Swakarsa; dan Sinkronisasi Pemahaman ttg Polmas di indonesia : SK Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 ttg Perpolisian Masyarakat (Polmas) atau Community Policing as Democratic Policing. Polmas bukan community policing, tdk hanya melakukan 3 S, jika di Jepang koban hanya sampai senyum, sapa, salam. Petugas koban mengetahui segala aktifitas warga binaannya.BUREAUCRATIC, POLITICAL, LEGALISTIC, & PARAMILITARY POLICING : Mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan menafikan persetujuan (consent) masyarakat lokal yang dilayani, Menumbuhkan sikap corps dlite yang mengesankan polisi bagai sosok yang formal dan terpisah dari anggota masyarakat lainnya, Mengaburkan batas kekuasaan, otoritas, dan diskresi polisi, sehingga polisi mudah mengedepankan kekerasan, Mengandung bahaya laten yang sewaktu-waktu dapat meng-intimidasi publik serta mengebiri kemerdekaan dan semangat reformasi masyarakat.Pada saat bersamaan, dirasakan pula adanya : Kejenuhan pada pendekatan birokratis, formal, dan umum dalam pelayanan publik, Kebutuhan pendekatan personal dalam pemecahan masalah, termasuk dalam penyelesaian pertikaian, serta Kekurang-efektifan pendekatan perpolisian konvensional, dengan cirinya a.l. alat negara, sentralistik, otoriter, represif, dan eksklusif. Kesemuanya akhirnya menjadikan DUKUNGAN PUBLIK terhadap polisi, sekaligus LEGITIMASI polisi di mata publik, semakin menurun. Di saat seperti inilah, tidak sedikit pelaku, pakar, & pemerhati masalah perpolisian kemudian merindui zaman keemasanperpolisian dan ber-nostalgi tentang suasana layaknya villages in the city dan hangatnya hubungan antara polisi dan mereka yang bukan polisi di dalam wadah community atau masyarakat. Di sisi lain, pelaku, pakar, & pemerhati masalah perpolisian yang yang lain lagi ternyata justru mendamba suasana demokratis dalam penyelenggaraan perpolisian.COMMUNITY atau MASYARAKAT adalah : Sekelompok orang yang bertempat-tinggal, bekerja, berusaha, menuntut pendidikan formal atau non formal, me-lakukan suatu aktivitas, atau secara umum berada pada suatu tempat tertentu dan selama waktu tertentu pula, maupun sekelompok orang yang terikat oleh kepentingan (interest) tertentu, sedemikian rupa, sehingga di antara mereka terjalin interaksi secara intensif dan/atau ekstensif yang memungkinkan terbaginya pengalaman (shared experience) yang kemudian terkristalisasi sebagai rasa senasib-sepenanggungan COMMUNITY POLICING adalah dipahami sebagai : Suatu strategi melalui mana publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diikut-sertakan di dalam berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan kepolisian, baik bersama maupun atas nama polisi. Suatu pergeseran menuju pandangan bahwa keselamatan publik (public safety) merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya polisi, dan bahwa polisi akan dapat secara lebih baik menangani dan mencegah kejahatan, ketidak-tertiban, dan rasa tidak aman pada masyarakat, melalui hubungan yang multifaset, konsultatif, dan kolaboratif, dengan berbagai kelompok masyarakat serta institusi publik maupun sektor swasta. Semenjak awal 90-an, semakin disadari bahwa Community Policing ternyata mengandung kekurangan, misalnya saja : (polmas tdk hanya sampai pd tahap ini ttp lanjut pd tahapan berikutnya) Adanya kesimpang-siuran pemahaman, makna, atau definisi; Gagasan tentang Community Policing masih bersifat umum, kurang membumi; Penghormatan atas hak-hak asasi manusia maupun kebebasan publik dalam menyalurkan aspirasi mereka, utamanya berkenaan dengan penyelesaian gangguan keamanan, belum sepenuhnya terjaminnya ; Hanya melibatkan tokoh-tokoh tertentu / elite masyarakat; Cenderung top-down dan memposisikan polisi sbg pihak yang lebih di atas & lebih berkentingan; sehingga kemitraan sejajar antara polisi dan publik belum terselenggara dengan baik; Belum menerapkan pendekatan kemanusiaan (human approach) secara utuh, karenanya polisi sipil (civil police) belum dapat terwujud.Dalam lingkup perpolisian Indonesia, perpaduan antara democratic policing dengan community policing yang telah disempurnakan, yakni Community Policing Plus-Plus ataupun Refined Community Policing, yang kemudian di-modifikasi serta di-amalgamasi / dipadukan dengan nilai, prinsip, atau praktek-praktek perpolisian khas Indonesia seperti misalnya Siskam Swakarsa yang lebih membumi dan sudah mengandung muatan yang demokratis, sekaligus di-sinkron-kan dengan konteks Indonesia, selanjutnya menjelma menjadi :Community Policing as Democratic Policing, yang akhirnya melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 737 / X / 2005, tanggal 13 Oktober 2005 secara konseptual maupun operasional disebut sebagai : perpolisian Masyarakat atau POLMAS.Polmas BUKAN Refined Community Policing semata. Polmas BUKAN pula Democratic Policing saja. Polmas ADALAH :Community Policing as Democratic Policing.Polmas dengan demikian sejatinya merupakan :Suatu pemahaman atau gagasan tentang perpolisian yang memposisikan polisi, sebagai producer-fasilitator, dan masyarakat, sebagai co-producer-aktor, di dalam suatu relasi kemitraan sejajar, untuk kemudian melalui proses demokrasi; dengan bertumpu pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik; seraya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan yang berlaku; serta secara kontekstual dan sinergis memecahkan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dalam rangka bersama-sama mewujudkan tujuan kepolisian. PERTEMUAN 6

STRUKTUR MASYARAKAT

(DRS. A. WAHYURUDHANTO, M.Si)

Komuniti (community) : RW, RT, kelompok-kelompok asal suku bangsa dan daerah, perkumpulan pemuda / remaja, gender, kepentingan, kelompok jemaah keagamaan (masjid, gereja, dsb).Komunitas (communitas) : Corak nilai-nilai budaya yang sama, semangat kebersamaan, dan solidaritas di antara sesama warga komuniti atau in group vs out group.PENGERTIAN MASYARAKAT

Menurut koentjaraningrat : masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yangberinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.Menurut harold j. Laski : masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan2 mereka bersama.Menurut soerjono soekanto : sejak dilahirkan manusia memiliki dua keinginan pokok yaitu:a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (yaitu masyarakat).b. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.Ada 5 tantangan Polmas di depan :1. Pertumbuhan : Tantangan Besar Kemajuan Perekonomian 20 Tahun Mendatang Adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Cukup Tinggi Dan Berkualitas Secara Berkelanjutan.2. Globalisasi :

Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan yang pesat dengan tumbuhnya raksasa ekonomi global di masa depan, seperti Cina dan India, merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing perekonomian nasional. Dengan demikian, integrasi perekonomian nasional ke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sekaligus dapat meminimalkan dampak negatif yang muncul.3. Demografi Pertambahan penduduk nasional masih relatif tinggi; Rasio penduduk usia produktif diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk). Angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Komposisi pendidikan angkatan kerja dalam 20 tahun ke depan akan didominasi oleh yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Untuk itu, kapasitas perekonomian dituntut untuk mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak.4. Konsentrasi : Tantangan internal lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di pulau Jawa yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya.5. KemandirianUntuk mewujudkan kemandirian, kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri. Sehingga tantangannya adalah: Mengembangkan perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi Meningkatkan produktivitas Sumberdaya Manusia, Mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik Menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri.6. Politik Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan yaitu: Melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis Menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis. Meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan tetap memperhatikan berbagai keanekaragaman Melaksanakan rekonsiliasi nasional Tantangan berikutnya adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRISistem Sosial Dan Sistem Budaya Tidak Bisa Dipisahkan Dalam Membicarakan Suatu Sistem Di Masyarakat Sistem budaya : akan berinteraksi mjd sistem sosial. Misal karakter org jakarta berbeda dengan masy papua.

Sistem sosial akan ter-abstraksi kembali ke sistem budaya. Sistem sosial akan memelihara sistem budaya.PLURALISME MASY INDONESIA DISEBABKAN OLEH :

Keadaan geografis Letak indonesia antara samodera indonesia dan samodera pasifik ((pusat lalu lintas perdagangan dan persebaran agama) Iklim yang berbeda ((berakibat plural secara regional) Curah hujan dan kesuburan tanah yang berbeda (pluralitas lingkungan ekologis)a) Wetrice cultivation (pertanian sawah di jawa dan bali)b) Shifting cultivation (pertanian ladang di luar jawa)DUA PENDEKATAN TEORITIS 1. Teori Struktur Fungsional : Masyarakat Terintegrasi Atas Dasar Kata Sepakat Para Anggotanya Terhadap Nilai Dasar Kemasyarakatan Yang Menjadi Panutannya. Kesepakatan masy tsb menjadi general agreements yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan dari para anggotanya. Masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi kedalam suatu bentuk equilibrium2. Teori Konflik Dialektika : Memandang Bahwa Perubahan Sosial Tidak Terjadi Melalui Proses Penyesuaian Nilai-Nilai Yang Membawa Perubahan, Tetapi Terjadi Akibat Adanya Konflik Yang Menghasilkan Kompromi-Kompromi Yang Berbeda Dengan Kondisi Semula. Asumsi dasarnya adl :a. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakatb. Konflik dalah gejala yang melekat pada setiap masyarakatc. Setiap unsur didalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosiald. Setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lainMENURUT PENGANUT TEORI KONFLIK

Konflik tidak bisa dilenyapkan, tetapi hanya bisa di kendalikan Agar konflik latent tidak menjadi manifest dalam bentuk violence/kekerasanSTRUKTUR MASY MAJEMUK

Masyarakat Majemuk Memiliki Sub Struktur Dengan Ciri Yang Sangat Beragam Sehingga Disebut Majemuk Masing-Masing Sub Struktur Berjalan Dengan Sistemnya Masing-MasingSTRUKTUR MASY SOSIAL

Suatu susunan/konfigurasi dari beberapa orang dengan kategori yang berbeda, tetapi terikat pada suatu tata hubungan kerja yang sama Dalam struktur sosial terdapat sistem sosial Dalam sistem sosial terdapat seperangkat kegiatan bersama yang memperlihatkan hubungan timbal balik yang disebut strukturSISTEM SOSIAL DAN STRUKTUR SOSIAL TDK BISA DIPISAHKAN

STRUKTUR SOSIAL memperlihatkan suatu HUBUNGAN yang KONSTAN sebagai suatu kerangka SISTEM, memberikan SIFAT dan DINAMIKA pada STRUKTUR secara KESELURUHANINDONESIA adalah MASYARAKAT MAJEMUK yang ditandai oleh 2 ciri unik:1. MAJEMUK secara HORIZONTAL

2. MAJEMUK secara VERTIKAL

Ciri masy majemuk Indonesia :

Dalam kehidupan politik, tidak ada kehendak bersama Dalam kehidupan ekonomi, tidak ada permintaan sosial yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat (common social demand) Tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama, menyebabkan karakter ekonomi yang berbeda Ekonomi majemuk ( masy. Majemuk

Ekonomi tunggal ( masy. HomogenAKIBATNYA: Anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai KESELURUHAN, kurang memiliki HOMOGENITAS KEBUDAYAAN dan kurang memiliki DASAR-DASAR untuk saling memahami satu sama lain.PERSYARATAN SISTEM SOSIAL

Menurut TALCOTT PARSON, ada 4 syarat fungsional agar sistem sosial bertahan:1. ADAPTATION (adaptasi) : Sistem Sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi 2. GOAL ATTAINMENT (pencapaian tujuan yg diharapkan) : Sistem Sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi 3. INTEGRATION (integrasi/kebersamaan) :

Menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya, serta berperannya masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya bisa terwujud jika semua unsur yang membentuk sistem tersebut saling menyesuaikan 4. LATENT PATTERN MAINTENANCE (pemeliharaan pola latent) : Sebagai pemeliharaan pola yang tersembunyi, yang biasanya berwujud sistem nilai budaya yang selalu mengontrol tindakan-tindakan individu. ( nilai-nilai yang telah disepakati oleh suatu masyarakat akan dapat mengendalikan keutuhan solidaritas sosial PERTEMUAN 7BERKOMUNIKASI YANG EFEKTIF UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK (DRS. A. WAHYURUDHANTO, M.SI)

TUJUAN PEMOLISIAN KOMUNITI

1. Penciptaan rasa aman dan keamanan warga dan komuniti oleh kesadaran warga untuk warga dan komuniti/masyarakat sehingga polisi akan di hargai krn ia telah menghargai dirinya sendiri.2. Penghargaan kepada polisi sebagai teman dan sahabat dan sebagai pelindung dan pengayom dari ancaman kejahatan.Salah satu tugas Pemolisian Komuniti adl menaruh kepercayaan pada polisi, identifikasi masalah2 sosial dan gangguan keamanan dlm komuniti, menangani dan menyelesaikan mslh setempat, membangun kepercayaan diri warga untuk menghadapi ancaman gangguan keamanan dan mengatasi berbagai mslh sosial bersama dengan polisi.

KOMPONEN KOMUNIKASI

1. Sender : pengirim pesan

2. Message : pesan yg terkirim

3. Delivery Channel / Medium : bgm pesan tersebut dikirimkan.

4. Receiver : penerima pesan

5. Feedback : umpan balik

Dalam Proses komunikasi ada hambatan yg namanya gangguan, antara lain :

1. Gangguan semantik (bahasa)

2. Gangguan kebisingan : minimal di kantor polsek ada megaphone / pengeras suara dalam berkomunikasi dengan massa.

3. Gangguan teknis : misal alat elektronik rusak, salah cetak, dll.

4. Gangguan fisik yg tjd pd komunikator : berbicara tdk jelas.

5. Gangguan kejiwaan : misal kecurigaan / suspicious, predisposisi.

PROSES KOMUNIKASI akan menimbulkan efek yg terjadi yaitu perubahan yg tjd pd pihak komunikan sbg akibat telah berlangsungnya proses komunikasi seperti timbulnya perubahan pandangan, timbulnya bermacam2 pendapat, timbulnya bermacam tingkah laku, semula tdk tahu mjd tahu, dll.

TINGKAT DAN FUNGSI KOMUNIKASI

1. Komunikasi rutin : interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Adl fungsi utama yaitu menjawab / menegaskan pd orang lain.

2. Percakapan fakta : bgm kita memberikan informasi dimana si penerima menerima informasi yg kita berikan scr jelas.

3. Pembukaan opini, kepercayaan dan nilai : berfungsi untuk memperlihatkan kepercayaan.

4. Berbagi alasan : berfungsi sbg ikatan pribadi

5. Keintiman : berfungsi penyingkapan penuh

OPINI PUBLIK TERBENTUK DR 4 HAL

1. Pengalaman masa lalu

2. Nilai2 yg dianut : nilai2 budaya yg melekat pd suatu masy.

3. Latar belakang budaya : karakter orang dipengaruhi asal daerah

4. Berita yg berkembang

Ketika masukan2 tsb tdk benar maka akan menimbulkan persepsi dan opini di masy yg disepakati, misal : ternyata benar polisi seperti itu tdk baik

49