BAB I

PENDAHULUANA. Latar Belakang

Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat serta berwenang dinegeribersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit dan pelayanan penderita sakit (ICN (International Council of Nursing), 1965). Sebagai profesi yang telah memiliki induk yaitu PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), perawat memiliki kode etik yang mengatur segala hubungan perawat dengan pasien, selain itu kode etik keperawatan juga menjadi alat untuk menyusun standar praktikprofesional, memperbaiki, dan memelihara standar tersebut (Kozier dan Erb,1990)

Kode etik keperawatan tentu saja tidak cukup, profesi keperawatan seharusnya memiliki kekuatan hukum yang mengatur segala hubungan antara perawat dengan pasien, batasan-batasan profesi, sanksi serta masih banyak yang lainnya. Rencana Undang-Undang Keperawatan (RUUK) merupakan suatu hal yang telah dibahas DRR dari tahun 2008, akan tetapi per April 2014 RUU keperawatan ini belum juga disahkan oleh DPR. Masa depan perawat dan calon perawat di Indonesia pun masih mengantung begitu saja tanpa ada kejelasan kapan perawat Indonesia memiliki kekuatan hukum yang sah dimata hokum dan Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang terjadi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan profesi perawat?

2. Apakah pentingnya Undang-Undang Keperawatan?

3. Apakah hubungan kode etik keperawatan dengan Undang-Undang Keperawatan?

4. Bagaimanakah masa depan profesi keperawatan dengan belum disahkannya Undang-Undang Keperawatan?

C. Tujuan PenulisanTujuan yang ingin disampaikan dalam pembuatan makalah ini adalah :

1. Mengetahui tentang profesi keperawatan

2. Memaparkan pentingnya Undang-Undang Keperawatan bagi profesi keperawatan di Indonesia

3. Menjelaskan tentang keterikatan hubungan antara kode etik keperawatan dengan Undan-Undang Keperawatan4. Memaparkan masa depan profesi keperawatan tanpa Undang-Undang Keperawatan sebagai dasar hukum yang sah

D. Manfaat Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis berharap makalah ini akan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Sosiologi dan undang-undang di Indonesia.2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa keperawatan:1) meningkatkan kualitas diri perawat;2) memacu perawat bersikap kritis terhadap nasibnya;

3) memperjuankan masa depan profesi.b. Bagi pembaca:

1) memperdalam khazanah ilmu keperawatan.BAB IIPEMBAHASAN

A. Profesi KeperawatanKeperawatan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, meliputi aspek biologi, psikologi, sosial dan spiritual yang bersifat komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat yang sehat maupun sakit mencakup siklus hidup manusia untuk mencapai derajat kesehatan optimal (Lokakarya Nasional (1983)).Keperawatan diakui sebagai profesi oleh hukum tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/2001 tentang registrasi dan praktik keperawatan lebih mengukuhkan keperawatan sebagai suatu profesi di Indonesia. Adanya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen semakin menuntut perawat untuk melaksanakan praktik keperawatan secara profesional menjadi suatu keharusan dan kewajiban yang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Penguasaan Ilmu dan keterampilan, pemahaman tetang standar praktik, standar asuhan dan pemahaman hak-hak pasien menjadi suatu hal yang penting bagi setiap insan pelaku praktik keperawatan di Indonesia(Yanto, 2001)Di Indonesia sendiri pendidikan keperawatan dimulai dari Diploma III, Diploma IV atau setara dengan Sarjana, Ners, Magister, Program Spesialis Keperawatan meliputi Medikal Bedah, Komunitas, Maternitas, Anak Dan Jiwa, dan Doktor atau S3. Sejarah keperawatan di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda, Inggris, Jepang hingga satelah kemerdekaan. Namun, momentum kebangkitan keperawatan yang paling spesifik adalah berdirinya Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) pada tahun 1985, 11 tahun sebelumnya yaitu ada tanggal 17 Maret 1974 didirikan sebuah wadah organisasi sebagai induk keperawatan seluruh Indonesia yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Organisasi keperawatan lain yang ada didunia adalah International Council of Nurses (ICN), merican Nurses Association (ANA), Canadian Nurses Association (CNA), National League for Nursing (NLN), dan British Nurses Association (BNA)Profesi Keperawatan di Indonesia sering kali dianggap sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Cap bahwa perawat adalah pembantu para dokter seringkali melekat dalam profesi keperawatan itu sendiri. Walaupun profesi perawat memiliki kode etik dan telah diakui keprofesiannya namun sabagai sebuah profesi perawat belum memiliki Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang KeperawatanB. Pentingnya Undang-Undang KeperawatanPerawat adalah profesi medis yang memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Namun, selama ini perawat Indonesia bekerja tanpa standar hukum yang jelas. Perawat memang memiliki kode etik dan Undang-Undang Kesehatan sebagai landasan pekerjaan perawat. Namun kedua landasan tersebut dirasa belum cukup efektif untuk melindungi perawat. Pekerjaan perawat serba dilematis. Menurut Undang-Undang Kesehatan yang boleh melakukan tindakan medis adalah dokter, sedangkan perawat hanya memberikan asuhan keperawatan. Sedangkan jika melihat kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia, sebagian besar perawat yang mengabdikan dirinya di pelosok negeri harus melakukan tindakan medis karena minimnya keberadaan dokter.

Dari hal itulah banyak kasus yang memberatkan perawat, bahkan sampai ada yang dipenjara. Contohnya pada kasus perawat Misran, mantri yang bekerja di pedalaman Kalimantan Timur. Beliau dijerat hukum karena diketahui melakukan tindakan medis untuk pasiennya. Beliau memberikan obat keras untuk para pasien karena tidak adanya dokter yang bertugas di puskesmas dimana beliau mengabdikan diri. Disini nampak jelas, perawat Misran tentu saja mengalami dilema karena menurut UU no. 36/2009 tentang Kesehatan tertuang dalam Pasal 190 ayat (1) disebutkan, Jika tenaga kesehatan tidak memberikan bantuan pada orang yang sakit, maka dapat dipidana. Sedangkan di UU kesehatan No.36/2009 juga menyebutkan hanya dokter lah yang berhak melakukan tindakan medis, seperti pemberian obat. Dengan kata lain, pekerjaan perawat itu seperti makan buah simalakama, oleh pasien kita disanjung karena berhasil memberikan pertolongan, namun disisi hukum perawat dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang Kesehatan

Melihat kasus tersebut, RUU keperawatan merupakan harga mati untuk mengayomi perawat. Perawat membutuhkan landasan hukum yang jelas yang bisa melindungi perawat. Undang-Undang Kesehatan diharapkan bisa mengatur sistem lisensi, registrasi dan praktik kerja perawat. Sejak 1994, organisasi nasional perawat Indonesia atau PPNI (persatuan perawat nasional Indonesia) memperjuangkan disahkannya RUU keperawatan. Namun, dari awal penggodokan RUU Keperawatan di DPR 2008 hingga tahun 2014 ini RUU keperawatan belum juga disahkan.

Perlu diketahui juga, bahwa Profesi Keperawatan di Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN seperti Philippines, Thailand, Singapore, Malaysia, sudah memiliki Undang Undang Praktik Keperawatan (Nursing Practice Acts) sejak puluhan tahun yang lalu. Mereka siap untuk melindungi masyarakatnya dan lebih siap untuk menghadapi globalisasi perawat asing yang masuk ke negaranya dan perawatnya bekerja di negara lain. Ketika penandatanganan Mutual Recognition Arrangement di Philippines tahun 2006, posisi Indonesia, bersama dengan Vietnam, Laos dan Myanmar, yang belum memiliki Konsil Keperawatan.C. Hubungan Antara Kode Etik Keperawatan dan Undang-Undang KeperawatanCiri dari sebuah profesi salah satunya adalah memiliki sebuah kode etik. kode etik profesimerupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.Kode etik kepererawatan adalah suatu tata aturan hubungan perawat dan pasien serta sanki yang diatur oleh organisasi PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) bagi para pelaku yang melanggarnya.Kode etik keperawatan Indonesia terdiri dari 4 bab dan 16 pasal. Bab 1, terdiri dari 4 pasal, menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Bab 2 terdiri dari 5 pasal, menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap tugasnya. Bab 3, terdiri dari 2 pasal, menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lain. Bab 4, terdiri dari 4 pasal, menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan. Bab 5, terdiri dari 2 pasal, menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa, dan tanahair.Hubungan antara kode etik keperawatan dengan Undang-undang Keperawatan adalah keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan satu sama lain. Kode etik keperawatan adalah tata aturan dalam profesi sedangkan Undang-Undang Keperawatan adalah tata aturan yang bersifat hukum yang diakui oleh Negara dan pemerintahannya.Kode etik keperawatan dan Undang-Undang Keperawatan merupakan dua landasan dalam profesi keperawatan yang amatlah penting. Besar harapan seluruh perawat Indonesia agar Undang-Undang Keperawatan segera disahkan oleh pemerintahan IndonesiaD.Masa Depan Profesi Keperawatan dengan Belum Disahkannya Undang-Undang KeperawatanDari uraian-uraian diatas tentu dapat dirunut pentingnya Undang-Undang Keperawatan bagi profesi keperawatan. Alasan perlunya UU Keperawatan di Indonesia adalah : pertama sebagai suatu profesi yang mandiri, organisasi keperawatan memiliki kewenangan mengatur kehidupan profesi sendiri (yaitu di bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan keperawatan). Untuk kuatnya pengaturan yang dimaksud, badan yang bertanggung jawab menetapkan peraturan profesi harus diaturdalamundang-undang; kedua untuk mencegah dampak negatif dari perdagangan bebas bidang jasa, karena sekarang ini perawat dari luar negeri sudah boleh bekerja di Indonesia; ketiga adalah untuk mengejar ketinggalan dari luar negeri, karena di luar negeriprofesi perawat sudah memiliki UU Keperawatan sendiri; keempat untuk memenuhi amanat peraturan perundangan; kelima adalah kelangkaan peraturan perundangan terkait dengan profesi keperawatan itu sendiri dan yang ke enam adalah bahwa jumlah tenaga perawat yang besar dan peranan perawat penting dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.Baru-baru ini Kemenkes mengemukakan rancangan menggabungkankebidanandan RUUK, rancangan ini seakan akan menghancurkan usaha yang sudah dirintis sejak tahun 1994 lalu. Hal ini akan memaksa RUUK untuk kembali ke tahap perumusan dasar dengan memasukkan konsepkebidanandalam setiap pasal dan memerlukan sinkronisasi serta uji publik atau konsultasi pakar yang baru. Kondisi ini sama saja dengan memukul mundur kita 10 atau 15 tahun kebelakang. Situasi ini diperburuk lagi dengan belum adanya sama sekali persiapan ataupun perhatian terhadap RUUK dari pihak Ikatan BidanIndonesia (IBI). Beberapa alasan Kemenkes mengeluarkan ususlan ini yaitu bahwa secara historispendidikan keperawatandankebidananadalah satu rumpun

Selama tidak ada UU Keperawatan, bagaimana mungkin masyarakat bisa memperoleh pelayanan keperawatan dengan standar berkualitaskalau para perawat itu sendiri tidak dikelola oleh Negara secara benar dan baik. Oleh karena itu, Undang-Undang Keperawatan sangat penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pengelolaan keperawatan melalui UU Keperawatan tersebut tidak hanya pada aspek praktik, tetapi juga pada aspek lain seperti pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan keperawatan. Jika telah ada UU Keperawatan, masyarakat akan dilayani oleh perawat yang teruji kompetensinya. Dan pada akhirnya profesi keperawatan sendiri cepat atau lambat hanya akan menjadi lebel saja, karena tidak diikat dengan ikatan hukum yang sah dan tidak memiliki aturan hukum yang jelas serta tanggungjawab yang ada didalamnyaDitahun pemilu ini yaitu tahun 2014, diharapkan dengan pemerintahan yang baru segera mengesahkan Undang_Undang Keperawatan tersebut secepatnya. Kalau tidak, profesi keperawatan di Indonesia akan semakin tertinggal oleh Negara maju bahkan oleh Negara tetanggaBAB IIIPENUTUP

A. Kesimpulan

Alasan perlunya UU Keperawatan di Indonesia adalah : pertama sebagai suatu profesi yang mandiri, organisasi keperawatan memiliki kewenangan mengatur kehidupan profesi sendiri (yaitu di bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan keperawatan). Untuk kuatnya pengaturan yang dimaksud, badan yang bertanggung jawab menetapkan peraturan profesi harus diaturdalamundang-undang; kedua untuk mencegah dampak negatif dari perdagangan bebas bidang jasa, karena sekarang ini perawat dari luar negeri sudah boleh bekerja di Indonesia; ketiga adalah untuk mengejar ketinggalan dari luar negeri, karena di luar negeriprofesi perawat sudah memiliki UU Keperawatan sendiri; keempat untuk memenuhi amanat peraturan perundangan; kelima adalah kelangkaan peraturan perundangan terkait dengan profesi keperawatan itu sendiri dan yang ke enam adalah bahwa jumlah tenaga perawat yang besar dan peranan perawat penting dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

Maka dari itu Undang-Undang Keperawatan sangatlah diperlukan bagi profesi keperawatan di Indonesia.B. Saran

Sebagai perawat maupun calon perawat diharapkan mempunyai kompetensi yang mempuni dan dalam menjalnkan tugasnya harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Para wakil rakyat juga harus memiliki sikap tegas dan membuka mata lebar-lebar agar dapat menyadari bahwa Undang-Undang Keperawat sangatlah dan amatlah penting.Besar harapan pada tahun 2015 perawat Indonesia mampu menghadapi pasar bebas dan menjadi tuan rumah tamng baik di negerinya sendiri dan menjadi tamu terhormat di luar negeri.\

Daftar Pustaka

http://devidrudidianhusada.blogspot.com/p/sejarah-keperawatan-dunia-dan-indonesia_5077.html dikutip tanggal 26 Maret 2014http://destiniplestari.wordpress.com/2012/10/08/bagaimana-nasib-perawat-indonesia/ dikutip tanggal 27 Maret 2014

http://alexandrio-galung.blogspot.com/2012/09/perlunya-undang-undang-keperawatan-di.html dikutip tanggal 2 April 201414