1

A Pendahuluan

a. Latar Belakang

Mahkamah Internasional adalah sebuah organisasi yang bertugas dalam menyelesaikan

sangketa atau perdebatan yang tak dapat diselesaikan oleh kedua Negara tersebut. Dengan

adanya Mahkamah Internasioanal sebuah Negara tidak perlu menyelesaikan sangketa dengan

cara perang melainkan dengan secara damai karena itu adalah tugas dari mahkamah

internasional.

Dan dalam makalah ini kami akan membahas seputar tugas Mahkamah intenasional dalam

menyelesaikan masalah atau sangketa yang terjadi pada Negara-negara bentrok akibat

masalah yang terjadi di antara kedua Negara. Di dalam Makalah ini kami akan membahas

bagaimana mahkamah internasional dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan tata cara

tertentu agar kedua Negara merasa diuntungkan,bagaimana sistematika keputusan mahkamah

internasional dalam mengambil keputusan bahkan bagaimana menyelesaikan dampak suatu

Negara yang melanggar Mahkamah internasional dan Negara yang menghargai keputusan

mahkamah internasional. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca bagaimana

mahkamah internasional dalam menyelesaikan masalah.

b. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini adalah :

1. Memperoleh gambaran tentang prosedur Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan

masalah Internasional.

2. Untuk dapat memahami sistematika pengambilan keputusan Mahkamah Internasional.

3. Agar dapat mengetahui dampak-dampak apa yang timbul dari sikap tidak mematuhi

keputusan Mahkamah Internasional.

4. Untuk dapat meneladani sikap negara yang mematuhi putusan Mahkamah Internasional.

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah

internasional?

2. Bagaimanakah sistematika putusan Mahkamah Internasional?

3. Bagaimanakah dampak suatu negara yang tidak mematuhi keputusan mahkamah

internasional?

4. Bagaimanakah contoh sikap negara yang mematuhi keputusan mahkamah internasional?

2

B. Pengertian Mahkamah Internasional

mahkamah internasional (international courf of justice) adalah salah satu dari organ di bawah

PBB. Mahkamah internasional dapat dikatakan sebagai organ hukum dari PBB. Hali ini

karena tugas Mahkamah internasional berkaitan dengan penyelesaian secara hukum suatu

perkara. mahkamah internasional pada dasarnya adalah suatu pengadilan internasional. Pada

uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa internasional dapat

dilakukan melalui pengadilan internasinal, yaitu mahkamah internasional.

C. Tugas Mahkamah Internasional

Adapun tugas mahkamah internasional secara rinci adalah :

1. Memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara – negara anggota PBB yang

diserahkan putusannya kepada mahkamah internasioanl

2. Memberi pendapat kepada majelis umum tentang penyelesaian sengketa antar negara

anggota PBB

3. Mengajukan kepada dewan keamanan untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang

tidak menaati keputusan mahkamah internasional.

4. Memberi nasehat hukum kepada majelis umum dan dewan keamanan

Mahkamah internasional mempunyai kewenangan untuk

1. Menyelesaikan sengketa (contentions case), yaitu menyelesaikan sengketa antar

negara yang berdasarkan permohonan.

2. Memberikan nasehat (advisori opinion), yaitu pendapat mahkamah internasional

Dalam memecahkan masalah hukum yang diajukan oleh badan yang memohon.

Mahkamah internasional adalah peradilan untuk negara. artinya, pihak yang boleh

berperkara dalam mahkamah internasioan adalah negara. perseorangan, badan hukum,

serta organisasi internasional pada umumnya tidak berhak menjadi pihak untuk

berperkara di mahkama internasional.

Dengan demikian, negara yang terlibat sengketa dengan negara lain dapat

mengajukan penyelesaian melalui mahkamah internasional. pada umumnya negara-

negara jarang menempuh cara penyelesaian melalui mahkama internasioan dikarenakan

hal berikut.

1. Proses ini hanya ditempuh sebagai jalan terakhir, hanya apabila penyelesaian lain

mengalami kemacetan.

2. Proses ini memakan waktu lama dan biaya yang cukup mahal.

3. Proses ini dipergunakan hanya untuk sengketa internasioan yang besar

3

4. Mahkamah internasional tidak memiliki juridiksi yang wajib.

Contoh penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasioan adalah sengketa

antara indonesia dengan malaysia mengenai kepemilikan pulau sipadan dan ligitan. kedua

negara bersikukuh bahwa pulau sipadan dan ligitan adalah wilayahnya. Indonesia

menyatakan ke 2 pulau itu sebagai wilayahnya berdasar bukti-bukti historis, sedangkan

malaysia juga memiliki bukti sendiri bahwa pulau tersebut adalah wilayahnya.

Setelah dilakukan berbagai perundingan bilateral tidak tercapai maka kedua negara

sepakat membawa masalah ini ke mahkamah internasional. akhirnya, pada tanggal 17

desember 2002 mahkamah internasional memutuskan bahwa pulau sipadan dan ligitan adalah

wilayah Malaysia berdasarkan kenyataan bahwa inggris dan malaysia dianggap telah

melaksanakan kedaulatan yang lebih evektif atas pulau itu sebelum tahun 1969.

Terhadap putusan demikian sebenarnya indonesia merasa dirugikan. namun demikian,

pemerintah indonesia tetap menerima hasil tersebut. kita harus bisa menerima putusan apapun

hasilnya sebagai konsekuensi penyelesaian perkara tersebut melalui mahkamah internasional.

penyelesaian secara damai baik dan bermartabat dari pada dipakai cara-cara kekerasan.

disamping itu, sebagai bentuk penghormatan negara indonesia terhadap hukum termaksud

internasional.

Belajar dari pengalaman itu, indonesia harus berupaya terus mencari penyelesaian

damai diluar pengadilan internasional. indonesia saat ini masih memiliki sengketa dengan

malaysia mengenai kepulauan ambalat. pemerintah indonesia tidak ingin masalah kepulauan

ambalat di bawah ke mahkamah internasional tetapi akan diupayakan penyelesaian damai

secara bilateral atau regional dengan malaysia sebagai sesama negara ASEAN. hal ini

menunjukan bahwa penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional merupakan jalan

terakhir apabila penyelesaian lain mengalami kebuntuan.

D. Prosedur Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Masalah Internasional

Masalah Internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui

prosedur berikut:

1. Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter (kemanusiaan) di

suatu negara terhadap negara lain atau rakyat negara lain.

2. Ada pengaduan dari korban (rakyat) dan pemerintahan negara yang menjadi korban

terhadap pemerintahan dari negara yang bersangkutan karena didakwa telah

melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter lainnya.

4

3. Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga

HAM Internasional lainnya.

4. Pengaduan ditindaklajuti dengan penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan. Jika

ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya,

maka pemerintahan dari negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat

diajukan ke Mahkamah Internasional.

5. Dimulailah proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila

terbukti bahwa pemerintahan atau individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran

terhadap konvensi-konvensi Internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau

kejahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu,

tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan

itu.

Prosedur penyelesaian sengketa internasional yang ditangani oleh Mahkamah Internasional

juga dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu :

a. Ajudikasi (adjudication) yaitu cara penyelesaian sengketa Internasional dengan

menyerahkan kepada lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa.

b. Arbitrase yaitu cara penyelesaian melalui prosedur Ad Hoc (khusus) atau

melalui perundingan yang ditengahi oleh pihak ketiga.

Untuk menyelesaikan kasus sengketa internasional maka dikumpulkan bukti-bukti,

digunakan pertimbangan-pertimbangan dan berbagai aspek yang menyangkut dampak dari

sengketa. Selain itu, pedoman utama penyelesaian sengketa internasional adalah sumber-

sumber hukum internasional :

a. Konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh

negara-negara yang sedang berselisih.

b. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima

sebagai hukum.

c. Asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban.

d. Keputusan – keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis- publisis yang paling

cakap dari pelbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan

hukum.

5

E. Sistematika Pengambilan Keputusan Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama PBB.Didirikan pada tahun 1945 di

bawah Piagam PBB sebagai kelanjutan Mahkamah Permanen Keadilan Internasional Liga

Bangsa-Bangsa. Lembaga ini bertugas memutuskan kasus hukum antarnegara dan

memberikan pendapat hukum bagi PBB dan lembaga-lembaganya tentang hukum

internasional.

Suatu sengketa dapat dibawa ke MI dalam dua cara. Pertama melalui kesepakatan khusus

antarpihak, dimana seluruh pihak setuju mengajukan persoalan kepada MI. Kedua melalui

permohonan sendiri oleh suatu pihak yang bertikai. Hal ini dapat terjadi jika pemohon

percaya bahwa lawannya diwajibkan oleh syarat traktat tertentu untuk menerima yuridiksi MI

dalam hal sengketa. Atau negara yang merupakan pihak dalam statuta dapat menyatakan

lebih dahulu penerimaan otomatis mereka atas yuridiksi MI untuk suatu atau seluruh jenis

sengketa hukum. Pernyataan ini dikenal sebagai menerima yuridiksi wajib (compulsory

jurisdiction).

Setelah permohonan diajukan maka diadakan pemeriksaan perkara.Pemeriksaan perkara

dilakukan melalui:

a. Pemeriksaan naskah dan pemeriksaan lisan untuk menjamin setiap pihak dalam

mengemukakan pendapatnya;

b. Sidang-sidang mahkamah terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrase

tertutup. Rapat hakim-hakim mahkamah diadakan dalam sidang tertutup.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 26 statuta, mahkamah dari waktu ke waktu dapat

membentuk satu atau beberapa kamar yang terdiri atas tiga hakim atau lebih untuk

memeriksa kategori tertentu atas kasus-kasus seperti perburuhan atau masalah-masalah yang

berkaitan dengan transit dan komunikasi. Kemudian, Mahkamah Internasional memutuskan

sengketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan

kebaikan apabila disetujui oleh negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional

berdasarkan keputusan suara mayoritas hakim.Apabila jumlah suara sama maka keputusan

ditentukan oleh Presiden Mahkamah Internasional.

Dalam mengeluarkan keputusannya, MI juga menerapkan hukum internasional yang berasal

dari traktat, praktik-praktik yang dapat diterima secara luas sebagai hukum (kebiasaan), dan

prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam sistem hukum utama dunia. Selain itu, MI juga

merujuk pada keputusan hukum di masa lalu atau tulisan para ahli dalam bidang hukum

internasional. Keputusan Mahkamah Internasional ini bersifat mengikat, final dan tanpa

6

banding. Artinya mengikat para pihak yang bersengketa dan hanya untuk perkara yang

disengketakan.

F. Dampak Suatu Negara yang Tidak Mematuhi Putusan Mahkamah Internasional

Ada beberapa dampak yang akan diterima suatu negara yang tidak mematuhi keputusan dari

Mahkamah Internasional. Adapun dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dikucilkan dari pergaulan internasional.

2. Diberlakukan Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu

terhadap warga negaranya.

3. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing.

4. Pemutusan hubungan diplomatik.

5. Pengurangan bantuan ekonomi.

6. Pengurangan tingkat kerjasama.

7. Pemboikotan produk ekspor.

8. Embargo ekonomi.

G. Contoh Sikap Negara Yang Mematuhi Keputusan Mahkamah Internasional

Negara-negara yang selalu mematuhi keputusan dari Mahkamah Internasional mempunyai

beberapa sikap berbeda dari negara lain, yaitu:

a. Sikap tidak mau mencampuri urusan dalam negeri setiap negara.

b. Sikap mau mengembangkan hubungan persaudaraan antarbangsa-bangsa.

c. Sikap mau bekerja sama secara internasional dalam memecahkan persoalan ekonomi,

sosial, kebudayaan dan kemanusiaan.

d. Sikap mau menyelesaikan persengketaan secara damai.

e. Sikap menghargai dan menjunjung tinggi prinsip – prinsip Mahkamah Internasional.

7

H. PENUTUP

a. Kesimpulan

Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama PBB yang bertugas memeriksa

perselisihan atau sengketa antar negara dan memutuskan kasus hukumnya. Keputusan yang

diberikan Mahkamah Internasional bersifat mengikat pihak yang bersengketa, sehingga

negara yang bersangkutan wajib memenuhi keputusan tersebut. Apabila negara yang

bersengketa tidak menjalankan kewajiban tersebut, negara lawan sengketa dapat mengajukan

permohonan kepada Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan untuk

merekomendasikan agar keputusan itu dilaksanakan.

Dan tugas lain dari Mahkamah Internasional adalah memecahkan masalah yang ada diantara

kedua Negara yang sedang mengalami bentrok yang tak terselesaikan. Keputusan Mahkamah

Internasional terkadang ada yang menguntungkan dan ada yang tidak,meskipun keputusan

tersebut ada yang merugikan salah satu pihak Negara tersebut harus mengakui karena

keputusan dari mahkamah internasional bersifat paten dan tidak bias diganggu gugat dan apa

bila ada Negara yang memprotes, maka Negara tersebut akan terkena sanksi. Maka dari itu

lebih baik menuruti hasil yang telah ditetapkan oleh mahkamah internasional.

b. Saran

Saran kami untuk dapat mencapai tujuan perdamaian dunia yaitu sebaiknya Mahkamah

Internasional lebih meningkatkan prosedurnya dalam rangka menyelesaikan sengketa

internasional dan memberikan keputusan. Dan MI harus lebih teliti lagi dalam memeriksa

suatu sengketa dengan terus berpedoman kepada sumber-sumber hukum internasional agar

dalam pengambilan keputusan tidak terjadi suatu kekecewaan yang berlebihan dari suatu

negara.

Saran untuk Bapak atau Ibu guru adalah agar dapat memberikan tugas seperti ini karena

dengan adanya tugas ini dapat membantu kuliah kami kelak. Dan saran untuk siswa Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Belitang adalah agar makalah ini tidak disia-siakan dengan percuma

atau hanya dibaca saja tapi lebih baik dibaca dan dipahami dan siapa tau apabila kalian

mendaptkan tugas seperti ini kaliandapat mengerti seluk beluk bagaimana makalah itu.

8

DAFTAR PUSTAKA

Gunadi, Tateng.2006.”BAHASA INDONESIA Untuk SMA Kelas XI”.Jakarta:Arya

Duta.

Listyarti, Retno.2007.”Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA dan MA Kelas

XI”.Jakarta:Erlangga (ESIS).

Siahaan, Parlindungan.2009.”Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Semester

Genap”. Surakarta.:Mediatama.

Suryanti.2010.”Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XI

Semester2”.Jakarta:Bina Sarana Edukasi.

http://ceastercorp.blogspot.com/2013/04/makalah-pkn-tentang-menghargai.html

9

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-

Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “MENGHARGAI

KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL” ini dengan baik.

Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan makalah ini terdapat kekurangan dan kesalahan

baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang banyak membantu

dalam penyusunan karya tulis ini. Ucapan terima kasih itu kami sampaikan kepada; Guru

Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas makalah ini kepada kami,

sehingga pengetahuan kami mengenai materi ini semakin luas.

Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermakna dalam proses

pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Dari lubuk hati yang paling dalam,

sangat disadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik

yang membangun sangat kami harapkan.

Terima kasih, semoga bermanfaat.

Pure, Januari 2014

Penyusun

10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii

A. PENDAHULUAN............................................................................................................ 1

a. Latar Belakang.......................................................................................................... 1

b. Tujuan Penulisan....................................................................................................... 1

c. Rumusan Masalah..................................................................................................... 1

B. Pengertian Mahkamah Internasional................................................................................ 1

C. Tugas Mahkamah Internasional................................................................................ 1

D. Prosedur Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Masalah Internasional......... 1

E. Sistematika Pengambilan Keputusan Mahkamah Internasional................................. 1

F. Dampak Suatu Negara yang Tidak Mematuhi Putusan Mahkamah Internasional............ 1

G. Contoh Sikap Negara Yang Mematuhi Keputusan Mahkamah Internasional............ 1

H. PENUTUP...................................................................................................................... 1

3.1. Kesimpulan.................................................................................................................... 1

3.2. Saran............................................................................................................................. 1

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... 1