laporan tahunan pengadilan agama palangka...

Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya i

Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya ii

PIMPINAN 4 PILAR

Drs. H.Hatpiadi, M.H KETUA

Drs. H. Alpian, S.H.,M.H.I WAKIL KETUA

HAMIDI, S.H

PANITERA MISRAN, SH SEKRETARIS

Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya iii

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB Tahun 2018 dengan tepat waktu.

Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Palangka Raya selama tahun 2018 yang meliputi bidang teknis yustisial, pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan administrasi. Hal demikian dimaksudkan untuk memberikan dasar pemikiran guna mewujudkan visi dan misi Peradilan Agama agar sesuai dengan yang diharapkan. Laporan ini juga merupakan bentuk realisasi kerja sekaligus sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam tahun 2018, dalam perjalanan kurun waktu tersebut terhadap capaian yang diperoleh selama ini, akan terus kami tingkatkan. Sementara itu terhadap kendala dan permasalahan yang ada, kami akan berusaha semaksimal mungkin mengatasinya, sehingga pelayanan utama kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

Laporan Tahunan ini dibuat berpedoman dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1435/SEK/OT.01.2/11/2018tanggal 26Nopember 2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/1388/OT.01.2/XI/2018 tanggal 28Nopember 2018, kendati demikian, kami masih menyadari mungkin Laporan Tahunan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna menyempurnakan laporan pada tahun yang akan datang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Tahunan ini dengan tepat waktu. Semoga selalu diberikan kesehatan dan Lindungan Allah SWT.

Akhirnya semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kami dan pihak terkait yang memerlukan. Terima kasih.

Palangka Raya, 31 Desember 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB

Ketua, Drs. H. Hatpiadi, M.H. NIP. 19570818 198303 1 001

Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya iv

Daftar isi

Halaman

Profil ii

KataPengantar iii

Daftar Isi v

Bab I Pendahuluan 1

A. Kebijakan Umum Peradilan 1

B. Visi dan Misi 3

C. Tujuan dan Rencana Straregis 5

Bab II A. Struktur Organisasi (Tupoksi) 6

- Standar Operasional Prosedur (SOP) 12

- Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 18

B. Pelayanan Publik yang Prima 30

- Akreditasi Penjaminan Mutu 30

- Posbakum 33

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 34

- Perkara Prodeo 35

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan 37

A. Sumber Daya Manusia 37

- Mutasi 41

- Promosi 44

- Pensiun 46

- Pendidikan dan Latihan (Diklat) 46

B. Penyelesaian Perkara 47

- Jumlah Sisa Perkara yang diputus 47

Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya v

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu 50

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Banding, Kasasi dan PK 50

- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi 50

- Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi 53

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 53

D. Pengelolaan Keuangan 58

E. Dukungan Teknologi InformasiTerkait SIPP 63

- Publikasi perkara 64

F. Regulasi Tahun 2018 64

Bab IV Pengawasan 68

A. Internal 68

B. Evaluasi 75

Bab V Penutup 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Berdasarkan kepada Cetak Biru Mahkamah Agung Pembaruan Peradilan 2010-2035

yang dijadikan arah dan tujuan bagi pengembangan program dan kegiatan, yang

sekarang sudah memasuki tahap ke tiga yaitu 2015-2019, Pengadilan Agama dituntut

untuk menunjukan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang

profesional,efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman diIndonesia merupakankekuasaan yang merdeka, untuk

menyelengarakan Peradilan, guna menegakkankeadilan. Dalam pasal 2 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989menyatakan sebagaiberikut :

1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan

olehPengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama

berpuncakkepadaMahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan

Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama

Islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agamabahwakewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1)Peradilan

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a)

perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam; (c) wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita.


Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan

atas Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilam Agama telah membawa

perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu

perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama

dalam bidang ekonomi syari’ah.Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang

Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki

kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk

“Ekonomi Syari’ah”. Pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi

Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip

syari’ah, antara lain meliputi :

a) Bank Syari’ah;

b) Lembaga Keuangan Makro Syari’ah;

c) Asuransi Syari’ah;

d) Reasuransi Syari’ah;

e) Reksadana Syari’ah

f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah;

g) Sekuritas Syari’ah;

h) Pembiayaan Syri’ah;

i) Pegadaian Syari’ah;

j) Dana pensiun lembaga keuangan Syari’ah; dan

k) Bisnis Syari’ah.

Untuk mewujudkan harapan Pengadilan Agama Palangka Raya yang agung

dan bermartabat, dan dipercaya masyarakat, Pengadilan Agama Palangka Raya telah

berjuang untuk mencapai harapan tersebut, Dengan telah telah dicanangkannya

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM), Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung .R.I Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014, Tentang Pembentukan TIM

Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung R.I dan surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor :

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Lingkungan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palangka Raya telah


menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama

Palangka Raya sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Nomor : W16-A1/1612/OT.01.3/XI/2018 dan Nomor : W16-A1/1725/OT.01.3XI/2018,

Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang

pencanangannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018

Dan pada pertengahan tahun 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya telah

mengukir prestasi yang cukup membanggakan dengan ikut serta dalam perlombaan

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dengan meraih predikat “A Excellent”.

yang penghargaannya diserahkan Ketua Mahkamah Agung R.I pada acara

Pembinaan Teknis Wilayah Kalimantan di Balikpapanpada bulan September 2018

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pencanangan dan telah diraihnya prestasi

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut menjadi pemicu bagi Aparatur

Pengadilan Agama Palangka Raya untuk senantiasa selalu menunjukan prestasi

yang lebih baik lagi kedepan sehingga kepercayaan masyarakat Palangka Raya

Khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya semakin dipercaya.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah merupakan gambaran masa depan yang berisikan cita-cita yang

ingin diwujudkan oleh suatu Badan Peradilan, dengan berpijak pada visi

Mahkamah Agung R.I, Pengadilan Agama Palangka Raya telah menyusun visi

sbb :

visi

”Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung”


Misi Misi adalah suatu program yang diemban untuk dilaksanakan oleh Pengadilan

Agama Palangka Raya, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar

Pengadilan Agama Palangka Raya melaksanakannya dengan baik, maka misi

yang telah di tetapkan adalah sbb :

Misi

1. Mewujudkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya

yang adil dan berwibawa;

2. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari

pengaruh negatif pihak ketiga;

3. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama

Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi

dan nepotisme;

4. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama

PalangkaRaya yang handal, profesional dan bermoral.

C. Tujuan dan Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai VISI dan MISI Pengadilan Agama Palangka Raya

sebagaimana tersebut di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke

dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis

(strategis goals) organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan MISI yang akan dicapai. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin

ditempuh :

Tujuan :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.


2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang

berkualitas.

4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan

pada umumnya dari pengaruh pihak luar.

5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan

6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

Sasaran Strategis :

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan

akuntabel.

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang

berkualitas.

4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal.

5. Peningkatan tertib administrasi perkara.

6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan

yang telah disusun, Aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada

dibawah dan bertanggung jawab Kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

kelas IB, Kepaniteraan Pengadian Agama kelas IB dipimpin oleh Panitera

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB terdiri atas :

a. Panitera Muda Permohonan

b. Panitera Muda Gugatan

c. Panitera Muda Hukum

Sementara Kesekretariatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB dipimpin oleh

Sekretaris

Kesekretariatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Dari uraian tersebut diatas struktur oeganisasi Pengadilan Agama Palangka

Raya Kelas IB tersebut dapat digambarkan sbb :


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA IB

KETUA

DRS. H. HATPIADI, M.H.

WAKIL KETUA

DRS. H. ALPIAN, SH, M.H.I

PANITERA

H A M I D I, SH

SEKRETARIS

M I S R A N, SH

PANITERA MUDA PERMOHONAN

Hj. SITI RUMIAH, SHI

PANITERA MUDA GUGATAN

H. SAID HARLI, S. Ag

PANITERA MUDA HUKUM

Hj. DYAH AYU SEKAR LAELA, S.Ag

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,

TEKNOLOGI INFORMASII DAN PELAPORAN

AKHMAD RAPIE

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN

ORGANISASI DAN TATALAKSANA

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

NORRACHMAD ARIYANTO, ST

HAKIM

1. Dra. Hj. ZURAIDAH KHATIMAH, SH, MHI.

2. Drs. H,M. NAJAMUDDIN, MHI 3. Dra.Hj. IDA SARIANI, SH, MHI 4. Drs. H. MAHALLI, SH, MH 5. Drs. SANUSI 6. Drs. H. ABD HAMID, SH,MH 7. Drs. H. M. AZHARI, MHI 8. H,M, RAHMADI, SH, MHI 9. Dra. ST. NORHASANAH 10. Drs. AKHMAD BAIHAQI

PANITERA PENGGANTI

1. Dra. Hj. HILALIYAH 2. Drs. SALIMAN 3. ISMAIL PAHMI, SH

4. Hj. MURSITIN, SH

JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI

1. HANIFAH AHMAD, SHI 2. MAHLI 3. NURIDAWATI 4. CITRA SALAWATY, SH

5. ANNI SOFIA TAZKIANTI, SH KETERANGAN :

= GARIS KOORDINASI = GARIS TANGGUNG JAWAB

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NORRAHMAD ARIYANTO, ST

STAF

STAF

1 .Hj. Khairunisa, S.PdI 2. Hj. Norbaiti, S.HI

STAF

1. Camelia, Amd 2. Khotib


B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Palangka Raya yang berada di ibukota Provinsi Kalimantan

Tengah yang beralamat di jln. Kapten Piere Tendean No. 2 adalah merupakan pintu

gerbang Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum Pengadilan

Agama Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan dan 30 kelurahan/desa sebagai

berikut :

a. Kecamatan Bukit Batu

1. Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos : 73221)

2. Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos : 73221)

3. Kelurahan/Desa Marang (Kodepos : 73222)

4. Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos : 73223)

5. Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos : 73224)

6. Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos : 73225)

7. Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos : 73226)

b. Kecamatan Jekan Raya

1 Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos : 73111)

2. Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos : 73112)

3. Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos : 73112)

4. Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos : 73118)

c. Kecamatan Pahandut

1. Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos : 73111)

2. Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos : 73111)

3. Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos : 73111)

4. Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos : 73111)

5. Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos : 73111)

6. Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos : 73111)


d. Kecamatan Rakumpit

1. Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos : 73227)

2. Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos : 73228)

3. Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos : 73229)

4. Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos : 73229)

5. Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos : 73229)

6. Kelurahan/Desa Pager (Kodepos : 73229)

7. Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos : 73229)

e. Kecamatan Sebangau

1. Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos : 73113)

2. Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos : 73113)

3. Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos : 73114)

4. Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos : 73114)

5. Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos : 73114)

6. Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos : 73114)

1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Palangka Raya yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

dibidang :

a. Perkawinan

1. Izin Nikah

2. Hadhanah

3. Wali adhal

4. Cerai talak

5. Cerai gugat

6. Itsbat nikah


7. Izin Poligami

8. Hak bekas isteri

9. Harta bersama

10. Asal-usul anak

11. Dispensasi nikah

12. Pembatalan nikah

13. Penguasaan anak

14. Pengesahan anak

15. Pengangkatan anak

16. Pencegahan nikah

17. Nafkah anak oleh ibu

18. Ganti rugi terhadap wali

19. Penolakan kawin campur

20. Pencabutan kekuasaan wali

21. Pencabutan kekuasaan orang tua

22. Penunjukan orang lain sebagai wali

23. Pengangkatan anak

24. Itsbat Rukyatul Hilal

b. Waris

1. Gugat waris

2. Penetapan ahli waris

c. Wasiat,

d. Hibah,

e. Wakaf,

f. Zakat, infaq, shadaqah dan

g. Ekonomi syariah

1. Bank Syari’ah


2. Bisnis Syari’ah

3. Asuransi Syari’ah

4. Sekuritas Syari’ah

5. Pegadaian Syari’ah

6. Reasuransi Syari’ah

7. Reksadana Syari’ah

8. Pembiayaan Syari’ah

9. Lembaga Keuangan mikro syari’ah

10. Dana Pensiun lembaga keuangan syari’ah

11. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah

2. Fungsi

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

dalam tingkat pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut

teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan,

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-

undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan

Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan

(2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor

KMA/080/VIII/2006).


d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide :

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan

- Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operating Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang

dibakukanmengenai berbagai proses peyelenggaraan administrasi pemerintahan ,

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Tabel : 1

MATRIK SOP

UNIT KERJA ; PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO JABATAN JUMLAH TERDIRI DARI KETERANGAN

I TEKNIS

1. Ketua 9

1. SOP Layanan Sidang diluar gedung

2. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

3. SOP Sita Pelayanan Jaminan 4. SOP Pelayanan Sita Buntut 5. SOP Pelayanan Sita Harta

Bersama Tanpa Perkara 6. SOP Pengelolan Ijin


Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

7. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai

8. SOP Pendelegasian Wewenang 9. SOP Pemberian Penghargaan

Kepada Pegawai

2. Wakil Ketua 14

1. SOP Layanan Sidang diluar gedung

2. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

3. SOP Sita Pelayanan Jaminan 4. SOP Pelayanan Sita Buntut 5. SOP Pelayanan Sita Harta

Bersama Tanpa Perkara 6. SOP Manajemen Resiko

Pengadilan Agama 7. SOP Pengendalian Dokumen 8. SOP Pengendalian

Rekaman/Arsip/Catatan Mutu 9. SOP Komunikasi 10. SOP Self Asessment 11. SOP Tinjauan Manajemen 12. SOP Pengendalian

Produk/Layanan Tidak Sesuai 13. SOP Survey Kepuasan

Masyarakat/Pelanggan/Pencari Keadilan

14. SOP Tindakan Perbaikan

3. Hakim 8

1. SOP Penetapan Hari Sidang 2. SOP Pelayanan Mediasi 3. SOP Layanan Penundaan

Sidang 4. SOP Pelayanan Mohon

Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain

5. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain

6. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat

7. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain

8. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan


Agama Lain

4. Panitera 18

1. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum

2. SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

3. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

4. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain

5. SOP Panggilan /Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain

6. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang menambah Panjar

7. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak menambah Panjar

8. SOP Pengembalian Sisa Panjar 9. SOP Pelayanan Permohonan

Eksekusi Riil. 10. SOP Pelayanan Permohonan

Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

11. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang

12. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain

13. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain

14. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi

15. SOP Pengelolaan ATK Perkara 16. SOP Pengelolaan Panjar Biaya

Perkara 17. SOP Pengelolaan Sisa Panjar

18. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai

5. Panitera Muda Hukum

20

1. SOP Layanan Informasi 2. SOP Penyerahan Salinan

Putusan Pertama Kepada Para Pihak

3. SOP Pengembalian Kutipan


Akta Nikah 4. SOP Pelayanan Perkara yang

Berkekuatan Hukum Tetap 5. SOP Penyerahan Produk

Pengadilan 6. SOP Penyerahan Akta Cerai 7. SOP Pengiriman Salinan

Putusan Kepada Para Pihak 8. SOP Pengiriman Salinan

Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada KUA

9. SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan

10. SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat

11. SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Talak

12. SOP Pelayanan Banding 13. SOP Pelayanan Kasasi 14. SOP Pelayanan Kasasi Yang

Tidak Memenuhi SyaratFormal Dengan Alasan Melebihi Batas

15. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi SyaratFormal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi

16. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali

17. SOP Pengarsipan 18. SOP Prosedur Pelaporan 19. SOP Prosedur Pengaduan 20. SOP Pelayanan Permohonan

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

6. Panitera Muda Gugatan

12

1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Pembayaran Panjar Biaya

Perkara 3. SOP Pelayanan Perkara

Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana

4. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat

5. SOP Pelayanan Pengajuan


Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu

6. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhii Batas Waktu

7. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama

8. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding

9. SOP Tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi

10. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

11. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding

12. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi

7. Panitera Muda Permohonan

10

1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Pembayaran Panjar Biaya

Perkara 3. SOP Pelayanan Prodeo Pada

Tingkat Pertama 4. SOP Pelayanan Prodeo Pada

Tingkat Banding 5. SOP Tentang Prosedur

Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi

6. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

7. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding

8. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi

9. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyat Hilal

10. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter

8. Panitera Pengganti

2 1. SOP Kegiatan Persiapan

Persidangan 2. SOP Pelayanan Ikrar Talak

9. Jurusita/JSP 6 1. SOP Pemanggilan Para Pihak


2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain

3. SOP Panggilan/-Pemberi-tahuan dari Pengadilan Agama Lain

4. SOP Pemanggilan Mediasi 5. SOP Layanan Pemanggilan

Saksi 6. SOP Pelayanan Pemberita-huan

Isi Putusan.

II. NON TEKNIS

1. Sekretaris 5

1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi

2. SOP Pengembangan Pegawai 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas

Belajar 4. SOP Penanggung Jawab

Anggaran 5. SOP Pemberian Nilai Kepada

Pegawai

2. Kasubag Umum dan Keuangan

7

1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas

2. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan

3. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan

4. SOP Pencairan Anggaran 5. SOP Pemberian Informasi 6. SOP Penyusunan Laporan 7. SOP Pemberian Nilai Kepada

Pegawai

3. Kasubag

Perencanaan, TI dan Pelaporan

3

1. SOP. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

2. SOP. Pengelolaan TI 3. SOP Pemberian Nilai Kepada

Pegawai 4. SOP Pemberian Nilai Kepada

Pegawai

4. Kasubag

Kepegawaian dan Ortala

4

1. SOP Pengelolaan Pegawai 2. SOP Pengelolaan Kenaikan

Pangkat 3. SOP Pengelolaan Pensiun

Pegawai 4. SOP Pemberian Nilai Kepada

Pegawai


5. Staf Umum dan

Keuangan 6

1. SOP Administrasi Persuratan (surat masuk dan surat keluar)

2. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif

3. SOP Penatausahaan Aset 4. SOP Penatausahaan

Persediaan 5. SOP Pengelolaan Perpustakaan 6. SOP Penatausahaan PNBP

6. Staf


2 1. SOP. Penyusunan SAKIP 2. SOP. Penyusunan Laporan

7. Staf Kepegawaian

dan Ortala 4

1. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai Pensiun dan BPJS

2. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai

3. SOP Pengajuan Cuti Pegawai 4. SOP Pelaporan Harta Kekayaan

Pegawai dan Pejabat Negara

- Sasaran Kenerja Pegawai (SKP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang

kemudian diubah menjadiUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan

pengertian bahwa Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang

telah memenuhi syarat, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas

negara, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai

aparatur negara tentunya pegawai negeri sipil mempunyai tugas yaitu membantu

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, untuk itu pegawai negeri sipil

dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat,untuk

itu pegawai negeri sipil harus jujur, adil, profesional dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai Sasaran Kerja Pegawai

yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian

Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS merupakan suatu

proses penilaian secara sitematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran

kerja pegawai dan prilaku kerja PNS (Pasal 1 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2011) Tujuan

adalah untuk menevaluasi kinerja PNS yang dapat memberikan petunjuk bagi


manajemen dalam rangka mngevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi secara

keseluruhan.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2018

merupakan penerapan Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab masing-masing Pegawai dan telah disetujui oleh Pejabat

Penilainya masing-masing.

Tabel : 2

MATRIK SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

NO SASARAN KERJA PEGAWAI JUMLAH

KEGIATAN TAHUN 2018

KETERANGAN

1. Ketua 30

2. Wakil Ketua 12

3. Hakim (Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH.MHI )

10

4. Hakim (Drs. H. Muhammad Najamudin, MHI )

10

5. Hakim (Dra. Hj. Ida Sariani, SH, MHI)

10

6. Hakim ( Drs. H. Mahalli, SH, MH)

11

7. Hakim ( Drs. Sanusi )

11

8. Hakim (Dra. St Norhasanah)

12

9. Hakim ( H.Muhammad Rahmadi, SH, MHI)

11

10. Hakim ( Drs. H. Abd. Hamid, SH, MH

10

11. Hakim ( Drs. H.M Azhari, MHI )

10

12. Hakim ( Drs. Akhmad Baihaqi )

11

13. Panitera 14

14. Panitera Muda Gugatan 9

15. Panitera Muda Permohonan 12


16. Panitera Muda Hukum 16

17. Panitera Pengganti ( Drs. Saliman )

11

18. Panitera Pengganti ( Dra. Hj. Hilaliyah )

11

19. Panitera Pengganti ( Ismail Pahmi, SH )

11

20. Panitera Pengganti ( Hj.Mursitin, SH )

11

21. Jurusita ( Hanifah Akhmad, SHI )

7

22. Jurusita Pengganti ( Mahli )

4

23. Jurusita Pengganti ( Nuridawati )

4

24. Jurusita Pengganti ( Nuridawati )

4

25. Jurusita Pengganti ( Citra Salawaty, SH )

4

26. Jurusita Pengganti ( Anni Sofia Tazkianti, SH )

4

27. Sekretaris 14

28. Kasubag Umum dan Keuangan 10

29. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan 11

30. Kasubag Kepegawaian dan Ortala 9

31. Staf ( Hj. Khairunnisa, SPdI )

7

32. Staf ( Hj. Norbaiti, SHI )

13

33. Staf ( Camelia, Amd )

10

34. Staf ( Khotib )

7

Tabel : 3

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Palangka Raya

Tahun 2018 sbb :


a. SKP Eselon II : Ketua dan Wakil Ketua

NO KINERJA

1 Membuat Penetapan Perkara Prodeo

2 Menunjuk Hakim membuat catatan gugatan bagi yang buta huruf

3 Menunjuk Hakim Mediator

4 Membuat PMH

5 Membuat PHS

6 Menyidangkan Perkara

7 Mengoreksi Berita Acara

8 Menandatangani Berita Acara

9 Membuat dan Mengoreksi Putusan

10 Menandatangani Putusan

11 Meminutasi berkas perkara

12 Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan hakim

13 Menindaklanjuti laporan atas hasil pengawasan hakim

14 Membuat Penetapan aanmaning

15 Membuat penetapan perintah eksekusi

16 Membuat surat izin kuasa insidentil

17 Menandatangani dan memaraf Buku Register Perkara

18 Menandatangani dan memaraf Buku Register Keuangan Perkara

19 Menandatangani dan memaraf Buku Register Pengaduan

20 Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP

21 Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Register setiap akhir tahun

22 Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Pengaduan

23 Memeriksa dan menandatangani laporan perkara


24 Mengevaluasi pelaksanaan SOP

25 Melakukan Rapat

26 Menadatangani SK. Yang berkaitan dengan administrasi umum dan peradilan

27 Mendisposisi surat masuk

28 Mengoreksi surat-surat

29 Menandatangani surat-surat

30 Membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai

31 Mengkoordinir Pengawasan

b. SKP Eselon III : Panitera

NO KINERJA

1 Membuat rencana anggaran biaya proses

2 Menyusun laporan keadaan perkara

3 Menyusun laporan keuangan perkara

4 Membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti

5 Membuat Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

6 Menandatangani akta cerai

7 Menandatangani akta banding

8 Menandatangani laporan bulanan perkara

9 Membuat Berita Acara Sidang (BAS)

10 Membuat penetapan (ikrar)

11 Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi

12 Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan

13 Melaksanakan rapat kordinasi pada bagian kepaniteraan

14 Mengoreksi laporan Bulanan dan Tahunan


c. SKP Eselon III : Sekretaris

NO KINERJA

1 Mengkoordinir penyusunan RKAKL/DIPA

2 Menyusun dan membuat program kerja tahun 2018

3 Mengkoordinir pelaksanan tugas Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan

4 Mengkoordinir pelaksanan tugas Sub Bagian Kepegawaian & Ortala

5 Mengkoordinir pelaksanan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan

6 Membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) untuk diteruskan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM)

7 Meneliti dan memproses daftar rincian permintaan pembayaran (DRPP) untuk diteruskan kepada penggantian dana (Revolving)

8 Meneliti dan menandatangani bukti pengeluaran anggaran (Kuitansi)

9 Membuat surat perintah membayar (SPBy) yang disampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai dasar untuk melakukan pembayaran/transaksi atas pengelolaan keuangan yang dikelolanya

10 Menyiapkan bahan, data dan rumusan untuk menyusun laporan tahunan khusus Kesekretariatan

11 Membuat, menanda tangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa

12 Memproses surat masuk Kesekretariatan

13 Memproses surat keluar Kesekretariatan

14 Melakukan penilaian SKP Kepala Sub Bagian

d. SKP Eselon IV : Panitera Muda dan Kapala Sub Bagian

NO KINERJA

1 Menyiapkan data kepegawaian untuk pembuatan laporan tahunan

2 Mengoreksi dan menandatangani rekapitulasi daftar hadir


3 Mengoreksi usul kenaikan pangkat

4 Mengoreksi dan memberi paraf surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala

5 Mengoreksi dan memberi paraf surat izin cuti

6 Mengoreksi pembuatan KP.4

7 Mengoreksi laporan data pegawai

8 Mengoreksi dan memberi paraf surat-surat keluar bagian kepegawaian

9 Mengoreksi dan memberi paraf Surat Keputusan terkait tupoksi kantor

10 Menyusun Rencana Umum Pengadaan

11 Mengisi RUP dalam Aplikasi SIRUP LKPP

12 Menyusun RKA-KL DIPA 01 dan DIPA 04

13 Menyusun TOR dan RAB

14 Membuat Laporan Tahunan

15 Membuat LKJIP

16 Membuat Usulan Revisi DIPA

17 Membuat Statistik

18 Membuat Laporan Evaluasi

19 Membuat Program Kerja

20 Membuat Rencana Penggunaan Anggaran

21 Memperbaharui STNK Kendaraan Dinas

22 Membuat Berita Acara Serah Terima Barang

23 Mengoreksi Kelengkapan Rekonsiliasi ke KPKNL DIPA 01 dan DIPA 04

24 Mengoreksi CALK BMN Semester 1 dan II DIPA 01 dan DIPA 04

25 Mengoreksi CALK- UAKPA Semester 1 dan II DIPA 01 dan DIPA 04

26 Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAIBA dan BMN

27 Menanda tangani SPP DIPA 01 dan 04

28 Menanda Tangani SPM DIPA 01 dan 04

29 Menyimpan dan Mengarsipkan SPP dan SPM beserta lampirannya


30 Mengoreksi Laporan Bulanan DIPA 01 dan DIPA 04

32 Menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

33 Memimpin pelaksanaan bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

34 Mengikuti dan mencatat jalannya sidang


36 Membuat instrument PGL/PBT/amar putus/Undur

37 Meneliti surat panggilan /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara

38 Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

39 Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya

40 Mengetik penetapan (Sita/ikrar)

41 Melaksanakan pemberkasan perkara

42 Melapor kepada petugas register

43 Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan

44 Menyajikan statistik perkara

45 Menyusun dan menjahit bundel berkas perkara

46 Mengonsep dan menyelesaikan laporan perkara

47 Mengirim salinan putusan/penetapan (CG/CT) ke KUA

48 Melaksanakan rapat koordinasi pada bagian kepaniteraan

49 Menerbitkan Akta Cerai

50 Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian / Panmud

51 Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru

52 Menyiapkan bahan program kerja dibidang kepaniteraan

53 Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara

54 Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara

55 Penunjukan jurusita/ jurusita pengganti perkara tabayun

56 Mengoreksi laporan perkara yang akan ditandatangani oleh panitera dan ketua



58 Mengoreksi Akta Cerai yang akan ditandatangani Panitera

59 Menerima/memeriksa berkas permohonan yang diajukan

60 Mengisi buku register perkara permohonan dan register register lainnya

61 Menaksir panjar biaya perkara permohonan

62 Merekap perkara permohonan

63 Menerima/memeriksa berkas gugatan yang diajukan

64 Menaksir Panjar Biaya


66 Merekap perkara gugatan

e. SKP : Staff

NO KINERJA

1 Mengupdate data SIMPEG dan E-Dokumen, SIKEP

2 Mengupdate data Pegawai ke SAPK

3 Merekap data Absensi Pegawai (Komdanas, Finger Print dan Manual)

4 Membuat Uraian Tugas ( Job Deskription ) Pegawai

5 Membuat Usulan Naik Pangkat Tenaga Non Teknis

6 Membuat Usulan memperoleh Penghargaan Satya Lancana Karja satya dan Sewindu

7 Membuat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

8 Membuat SPP,SPMT dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan

9 Membuat Surat Keputusan yang berhubungan dengan Tupoksi Kantor

10 Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

11 Membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Formasi

12 Membuat Laporan data Pegawai

13 Membuat SK tenaga Honorer


14 Menerima,memcatat dan surat masuk untuk sub bagian kepegawaian

15 Mencatat dan menyerahkan surat keluar ke Sub Bagian Umum

16 Mengarsipkan surat surat Kepegawaian

17 Membuat surat-surat yang berhubungan dengan Kepegawaian

18 Menyiapkan darftar hadir/pulang secara manual

19 Membuat Surat Izin Cuti Pegawai

20 Membuat KP4

21 Membuat bon permintaan barang

22 Menginput Barang Persediaan

23 Membuat Berita Acara Opname Fisik Pesediaan

24 Membuat rencana pembelian ATK dan ART

25 Membuat BAR INTERNAL SIMAK BMN

26 Membaut Daftar Barang Ruangan (DBR)

27 Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB)

28 Melaksanakan Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan KPKNL 01 dan 04

29 Membuat Rekap Permintaan Remunerasi

30 Membuat CALK BMN 01 dan 04

31 Membuat LRA belanja bulanan dan Triwulan

32 Membuat sampul SPM/SP2D DIPA 01 dan DIPA 04

33 Mengaploud e-rekon bulanan KPPN

34 Membuat SPM DIPA 01 dan DIPA 04

35 Membuat daftar gaji, daftar kekurangan gaji dan daftar uang lembur dengan menggunakan aplikasi GPP

36 Membuat daftar permintaan uang makan PNS dengan menggunakan aplikasi GPP

37 Mengisi kartu pengawasan belanja pegawai perorangan

38 Mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar bagian keuangan


39 Membuat rekap permintaan Honor Tim Pengelola Anggaran dan Honor Pejabat Pengadaan/ Pejabat Penerima Barang

40 Mencatat Konfirmasi setoran pajak pada aplikasi K2PN dan menyampaikan ke KPPN

41 Membuat CALK Keuangan Semeseter dan Triwulan DIPA 01 dan 04

42 Menerima dan mencatat surat-surat masuk

43 Menerima dan mencatat surat-surat keluar

44 Menginput Surat-surat masuk kedalam Aplikasi Persuratan

45 Menginput Surat-surat keluar kedalam Aplikasi Persuratan

46 Mencetak lembar Disposisi

47 Mengirim surat-surat keluar untuk keluar Kota melalui Pos

48 Mengirim Surat-surat keluar dalam Kota

49 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan

f. SKP Fungsional Hakim

NO KINERJA

1 Mempelajari berkas perkara

2 Menyidangkan perkara

3 Mengoreksi Berita Acara

4 Melakukan Musyawarah Majelis

5 Membuat Konsep Putusan

6 Menandatangani Putusan

7 Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi

8 Melakukan Rapat Baperjakat

9 Melaksanakan sidang keliling

10 Melakukan pengawasan

11 Melakukan Mediasi


g. SKP Fungsional Panitera Pengganti

NO KINERJA

1 Mengikuti dan mencatat jalannya sidang


3 Membuat instrument PGL

4 Meneliti surat /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara

5 Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang

6 Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

7 Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya

8 Mengetik penetapan (Sita/ikrar)

9 Melaksanakan pemberkasan perkara

10 Melapor kepada petugas register

11 Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan

12 Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera muda hukum

h. SKP Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 Melaksanakan Panggilan para pihak berpekara

2 Melaksanakan pemberitahuan

3 Melaksanakan penyitaan

4 Membuat berita acara penyitaan

5 Menyampaikan surat pengumuman/teguran


6 Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

7 Membuat relaas panggilan

8 Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera

B. Pelayanan Publik yang Prima

- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik dan bermutu

menjadi salah satu pemicu Pengadilan Agama Palangka Raya dalam berlomba

memperoleh pengakuan pelayanan yang berkualitas yang diberikan oleh

Pengadilan Agama Palangka Raya

.Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2018telah ikut serta dalam

perlombaan penilaian Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan sesuai petunjuk

dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, maka Pengadilan Agama

Palangka Raya membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu yang terdiri dari Ketua

Tim, Tim Internal Assessor dan tiga bidang administrasi yaitu :

1. Penanggung Jawab Administrasi Manajemen;

2. Penanggung Jawab Administrasi Kesekretariatan;

3. Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan.

Setelah kelengkapan dokumen, sarana dan prasarana telah siap, maka selanjutnya

dilakukan penilaian Eksternal oleh Bapak Sutris, SH, MH, pada bulan Juni 2018,

Setelah Assessor Internal melakukan tugas, mengumpulkan data-data dilapangan,

baik bidang administrasi maupun sarana prasaranalainnya, setelah dilakukan

penilaian oleh Pusat, maka pada acara pembinaan teknis wilayah kalimantan di

Balikpapan bulan September 2018 sekaligus penyerahan hasil penilaian Akreditasi

Penjaminan Mutu yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I dengan hasil

yang sangat memuaskan dengan penilaian “A“Exellent.


Gambar : 1

Pelaksanaan Assessment Eksternal SAPM

Foto : Kegiatan Pemeriksaan Dokumen SAPM, tampak Bapak Sekretaris dan Panitera sedang memberikan penjelasan kepada Assessor Eksternal,Bapak Sutris, SH, MH.

Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018, Pengadilan Agama. Palangka

Raya telah melakukan kerjasama dengan Pemimpin PT. Bank BNI Syariah

Cabang Palangka Raya dengan bersama-sama menandatangani nota

kesepahaman tentang penggunaan Produk dan Jasa BNI Syariah.

Ketua PA. Palangka Raya sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak

terima kasih atas kepercayaan ini kepada Pemimpin PT. Bank BNI Syariah Cabang

Palangka Raya yang sangat membantu dalam pelaksanaan tugas kami untuk

melayani masyarakat.


Gambar : 2

Penanda tanganan MOU dengan BNI Syariah

FOTO DARI KIRI KE KANAN: WAKIL KETUA PA. PALANGKA RAYA MENYAKSIKAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS IB PALANGKA RAYA DENGAN DIREKTUR PT BANK BNI SYARIAH CABANG PALANGKA RAYA TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DAN JASA BNI SYARIAH

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung .R.I Nomor :

194A/KMA/SK/XI/2014, Tentang Pembentukan TIM Pembangunan Zona Integritas

Mahkamah Agung R.I dan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, Tentang

Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, maka

Pengadilan Agama Palangka Raya telah menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1612/OT.01.3/XI/2018

dan Nomor : W16-A1/1725/OT.01.3XI/2018, Tentang Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang pencanangannya dilaksanakan pada

tanggal 20 Desember 2018 yang dihadiri Walikota Palangka Raya.


Gambar : 3

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Foto : Dari Kiri ke kanan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Walikota Palangka Raya, Ketua PA. Palangka Raya (memegang piagam), Wakil Ketua PTA. Kalimantan Tengah, Wakil dari PN. Palangka Raya setelah penanda tanganan piagam pencananganpembangunan Zona Integritas di PA. Palangka Raya 20 Desember 2018

- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Agama pada tahun 2018 telah mendapat dana DIPA Direktorat Jenderal

Peradilan Agama Mahkamah Agung sebesar Rp. 91.800.000.- (Sembilan puluh satu

juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak Perjanjian Nomor : W16-

A1/0241/KU.01/I/2018, tanggal 31 Januari 2018, bekerjasama dengan Perkumpulan

“SAHABAT HUKUM” yang melaksanakan jasa pelayanan Pos Bantuan Hukum

dengan waktu pelaksanaan sejak April s-d Desember 2018 sebanyak 918 jam

layanan

Dalam tahun 2018 Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya telah

memberikan layanan bantuan hukum sebanyak= 563 perkara sebagaimana rincian

sbb :


Tabel : 4

DATA LAYANAN POS BAKUM

NO BULAN JUMLAH PERKARA

1 JANUARI 99

2 PEBRUARI 48

3 MARET 53

4 APRIL 44

5 MEI 30

6 JUNI 21

7 JULI 57

8 AGUSTUS 44

9 SEPTEMBER 54

10 OKTOBER 50

11 NOPEMBER 41

12 DESEMBER 22

JUMLAH 563

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelayanan sidang diluar gedung Pengadilan dalam tahun 2018 Pengadilan Agama

Palangka Raya telah dialokasikan dana DIPA Direktorat Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung sebesar Rp. 20.000.000.- dan telah melaksanakan sidang keliling

di beberapa kelurahan dengan perkara sebanyak =39 perkara


Tabel : 5

LAYANAN SIDANG DILUAR PENGADILAN

HARI/TGL KELURAHAN JUMLAH PERKARA

Kamis, 12-04-2018 Tumbang Rungan 18

Rabu, 02-05-2018 Tangkiling 3

Senin, 05-06-2018 Tangkiling 3

Senin,30-07-2018 Tangkiling 3

Senin, 13-08-2018 Kalampangan 3



Jum’at, 28-09-2018 Tangkiling 2

Senin, 09-10-2018 Kalampangan 1

Senin, 12-11-2018 Sabaru 1

Jumlah 10 Keg 39

- Perkara Prodeo

Perkara prodeo pada Pengadilan Agama Palangka Raya dalam tahun 2018 telah

dialokasikan dana DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung sebesar Rp. 4.000.000.- dengan target ( 10 ) perkaradan berhasil

menangani perkara prodeo sebanyak = 14 perkara

( 140 %)


Tabel : 6

LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)

NO NO PERKARA JENIS PERKARA BIAYA PERKARA

1 133/G/2018 Cerai Gugat Rp. 466.000.-

2 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

3 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

4 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

5 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

6 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

7 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

8 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

9 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

10 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

11 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

12 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

13 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 276.000.-

14 0015/P/2018 Istbat Nikah Rp. 166.000.-

JUMLAH 14 Perkara Rp. 3.944.000.-


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Keadaan Hakim/Pegawai pada Pengadilan Agama Palangka Raya sbb :

- Hakim dan Pegawai sebanyak 32orang.

- Tenaga Honor sebanyak 9 orang

Tabel : 7

DATA PEGAWAI

NO NAMA JABATAN KETERANGAN

1. Drs. H. Hatpiadi, M.H.

19570818 198303 1 001 Ketua

2. Drs. H. Alpian, S.H.MHI

19671005 199403 1 013 Wakil Ketua

3. Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH, MHI

196804141992032002 Hakim

4. Drs. H. Muhammad Najamudin, MHI.

19660828 199203 1 002 Hakim

5. Dra. Hj. Ida Sariani, MHI

19680618 199303 2 007 Hakim

6. Drs. H. Mahalli, SH, MH

19660226 199303 1 001 Hakim

7. Drs. Sanusi

19641215 199303 1 003 Hakim

8. H.Muhammad Rahmadi, SH, MHI

195612121981031008 Hakim

9. Dra. St. Norhasanah

19620505 199103 2 004 Hakim


10 Drs. Akhmad Baihaqi

196709011993031010 Hakim

11.. Drs.H. Abd. Hamid, SH,

196606081994031004 Hakim

12. Drs. H.M. Azhari, MHI

195901021990031001 Hakim

13. Hamidi, SH

196707011994021001 Panitera

14. Misran, SH

197511151994011001 Sekretaris

15. Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag

19640723 199202 2 001

Panitera Muda Hukum

16. H. Said Harli, S.Ag

19671206 200012 1 001

Panitera Muda Gugatan

17. Hj. Siti Rumiah, S.H.I.

19760105 199603 2 001

Panitera Muda Permohonan

18. Akhmad Rapie

19630905 198801 1 001

Kepala Sub Bagian


19. Norrachmad Ariyanto, S.T

198101172006041004

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

20. Drs. Saliman

19620331 199903 1 002

Panitera Pengganti

21. Dra. Hj. Hilaliyah

19690603 199403 2 002

Panitera Pengganti

22. Ismail Pahmi, S.H.

19720510 199401 1 001

Panitera Pengganti

23. Hj. Mursitin, SH

196507071991032003

Panitera Pengganti

24. Hanifah Akhmad, S.H.I.

19680608 198902 1 001 Jurusita


25. Nuridawati

19680613 199101 2 001

Jurusita Pengganti

26. Mahli

19660506 198303 1 001

Jurusita Pengganti

27. Citra Salawaty, S.H.

19821215 200704 2 001

Jurusita Pengganti

28. Anni Sofia Tazkianti, S.H.

19850824 200502 2 001

Jurusita Pengganti

29. Hj. Khairunisa, S.Pd.I

19630910 198303 2 002 Staf

30. Hj. Norbaiti, S.H.I.

19780930 200912 2 001 Staf

31. Camelia, A.Md.

19861115 200912 2 005 Staf

32. K h o t i b

19700210 201408 1 001 Staf

Tabel : 8

DAFTAR TENAGA HONOR

No NAMA

JABATAN

1 Muhayan Cleaning service

2 Binti Nasikatin, S. Kom Cleaning service

3 Abdur Rasyid Cleaning service

4 Suci Febrina, S.Kom Cleaning service

5 Rahmad Suadi, S.Kom Pramu Bakti

6 Kholif Fatur Rasyidin Pramu Bakti

7 Sadino Satpam


8 Ahmad Basuni Satpam

9 Irwan Fanani Sopir

Grafik : 1

KEADAAN PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

0

2

4

6

8

1 1

7

1 1 1 1 1

2

1 1 1

7

laki-laki

Perempuan


Grafik : 2

KEADAAN PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN

Grafik : 3

KEADAAN PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

[[

0

10

Ket

ua

Wa

kil K

etu

a

Ha

kim

Pa

nit

era

Sekr

eta

ris

Pa

nm

ud

Hu

kum

Pa

nm

ud

Gu

ga

tan

Pa

nm

ud

Per

mo

ho

na

n

Ka

sub

ag

Um

um

& K

eua

ng

an

Ka

sub

ag

Per

enca

na

an

TI &

…

Ka

sub

ag

Kep

ega

wa

ian

&…

Pa

nit

era

Pen

gg

an

ti

Juru

sita

Juru

sita

Pen

gg

an

ti

Sta

f P

ela

ksa

na

Ho

no

rer

1

1 2

6

1

3 1 1 1 1 1 1

4

1 2 2 3

1 1

7

SD

SMP

SMA

D3

S1

S2

0

2

4

6

8

10

Ke

tua

Wak

il K

etu

a

Hak

im

Pan

iter

a

Sekr

etar

is

Pan

mu

d H

uku

m

Pan

mu

d G

uga

tan

Pan

mu

d…

Kas

ub

ag U

mu

m &

…

Kas

ub

ag…

Kas

ub

ag…

Pan

iter

a P

en

ggan

ti

Juru

sita

Juru

sita

Pen

ggan

ti

Staf

Pe

laks

ana

Ho

no

rer

1 2

2 1

1 1 1 1 1 1 3

1

1

1

1

1 1

9

1

IVdIVcIVbIVaIIIdIIIcIIIbIIIaIIdIicIIbIIaIdIcIbIa


- Mutasi

Mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah

untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang

bersangkutan.

a. Masuk

Mutasi Jabatan pada Tahun 2018yang masuk pada Pengadilan Agama Palangka

Raya sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

Tabel : 9

MUTASI MASUK

NO NAMA BERDASARKAN SK TMT JABATAN

LAMA JABATAN

BARU

1

Misran, S.H.

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 240/SEK/Kp.I/SK/XII/2017

26-01-2018

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA kalimantan Tengah

Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I B.

2 Hamidi, S.H Direktur Jenderal Badn Peradilan Agama Nomor : 912/DjA/Kp.04.6/SK/04/201

23-07-2018

Panitera Muda Hukum PTA Kalimantan Tengah

Panitera PA.Palangka Raya Kelas IB

3 Norrachmad Ariyanto, S.T,

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 218A/SEK/Kp.I/SK/IV/2018

09-07-2018

Jabatan Fungsional UmumPTA Kalimantan Tengah

Kapala sub Bagian Umum dan Keuangan PA. Palangka Raya

4 Drs. H. M. Azhari, M.H.I

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/VIII/2018

05-09-2018

Ketua PA Putusibau Kelas II

Hakim Madya Utama PA.Palangka Raya Kelas IB

5 Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H


05-09-2018

Hakim PA.Martapura Kelas IB


6 Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.,M.H.I,


12-10-2018

Hakim PA.Balikpapan Kelas IA



b. Keluar

Mutasi Jabatan pada Tahun 2018yang keluar dari Pengadilan Agama Palangka

Raya sebanyak 10 (Sepuluh orang yaitu :

Tabel : 10

MUTASI KELUAR

NO NAMA BERDASARKAN SK JABATAN LAMA JABATAN BARU

1

Dr.Ufie Ahdie, S.H.,M.H

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 193/DjA/Kp.04.6/-SK/04/2018 tanggal 06 April 2018



2 Syahminan. Ketua Mahkamah Agung Nomor : 218A/SEK/Kp.I/SK/IV/2018. tanggal 27 April 2018


Sekretaris PA.Buntok Kelas II

3 Drs. Anas H. Basri Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1956/DjA/KP.04.6/SK/X/2018

Wakil Panitera PA.Palangka Raya Kelas IB

Panitera PA.Kasongan Kelas II

4 Akhmad Darwis, S.H.I Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 564/SEK/Kp.I/SK/X/2018

Kapala sub Bagian Kepegawaian dan Ortala PA. Palangka Raya

Sekretaris PA.Kuala Kurun Kelas II

5 Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1953/DjA/SK/X/2018

Panitera Muda Gugatan PA.Palangka Raya Kelas IB

Panitera PA.Kuala Pembuang Kelas II

6 Hj. Mardiana Indah , S.Ag

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1966/DjA/Kp.04.6/SK/X/2018

Panitera Pengganti PA.Palangka Raya Kelas IB

Panitera Muda Hukum PA.Pulang Pisau Kelas II

7 Salasiah, A.Md Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1971/DjA/KP.04.6/SK/X/2018

Jurusita Pengganti PA.Palangka Raya Kelas IB

Jurusita PA.Kuala Kurun Kelas II

8 Nilam Ma’unatunni’mah

Direktur jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1967/DjA/KP.04.6/SK/X/2018

Staf sub Bagian Umum dan Keuangan

Jurusita PA.Pulang Pisau Kelas II

9 Siti Fadiah, S.Ag.,M.H. Ketua Mahkamah Agung Nomor : 219/KMA/SK/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018

Hakim Madya Pratama PA.Palangka Raya Kelas IB

Wakil KetuaPA.Kandangan Kelas II


10 Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.,M.H

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 219/KMA/SK/X/2018

Hakim Pratama Utama PA.Palangka Raya Kelas IB

Hakim Pratama Utama PA.Probolinggo Kelas IB

- Promosi

a. Jabatan

Promosi Jabatan pada Tahun 2018yang masuk maupun yang keluar dari

Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 13 (Tiga belas) orang yaitu :

Tabel : 11

PROMOSI JABATAN

NO NAMA BERDASARKAN SK JABATAN LAMA JABATAN BARU

1

Siti Fadiah, S.Ag.,M.H.

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 219/KMA/SK/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018

Hakim Madya Pratama PA.Palangka Raya Kelas IB

Wakil KetuaPA.Kandangan Kelas II

2 Dr.Ufie Ahdie, S.H.,M.H

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 193/DjA/Kp.04.6/-SK/04/2018 tanggal 06 April 2018



3 Hamidi, S.H Direktur Jenderal Badn Peradilan Agama Nomor : 912/DjA/Kp.04.6/SK/04/201



4 Misran, S.H. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 240/SEK/Kp.I/SK/XII/2017

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA kalimantan Tengah

Sekretaris Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas I B.

5 Norrachmad Ariyanto, S.T,

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 218A/SEK/Kp.I/SK/IV/2018

Jabatan Fungsional UmumPTA Kalimantan Tengah


6 Syahminan. Ketua Mahkamah Agung Nomor : 218A/SEK/Kp.I/SK/IV/2018. tanggal 27 April 2018


Sekretaris PA.Buntok Kelas II

7 Drs. Anas H. Basri Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :

Wakil Panitera PA.Palangka

Panitera PA.Kasongan Kelas


1956/DjA/KP.04.6/SK/X/2018

Raya Kelas IB II

8 Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1953/DjA/SK/X/2018

Panitera Muda Gugatan PA.Palangka Raya Kelas IB

Panitera PA.Kuala Pembuang Kelas II

9 Akhmad Darwis, S.H.I Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 564/SEK/Kp.I/SK/X/2018

Kapala sub Bagian Kepegawaian dan Ortala PA. Palangka Raya

Sekretaris PA.Kuala Kurun Kelas II

10 Hj. Mardiana Indah , S.Ag

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1966/DjA/Kp.04.6/SK/X/2018

Panitera Pengganti PA.Palangka Raya Kelas IB

Panitera Muda Hukum PA.Pulang Pisau Kelas II

11 Salasiah, A.Md Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1971/DjA/KP.04.6/SK/X/2018

Jurusita Pengganti PA.Palangka Raya Kelas IB

Jurusita PA.Kuala Kurun Kelas II


Direktur jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1967/DjA/KP.04.6/SK/X/2018

Staf sub Bagian Umum dan Keuangan

Jurusita PA.Pulang Pisau Kelas II

13 H. Said Harli, S.Ag Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2193/DjA/Kp.04.6/SK/XI/2018

Panitera Pengganti PA Palangka Raya Kelas IB

Panitera Muda Gugatan PA Palangka Raya Kelas IB

b. Kenaikan Pangkat.

Pada tahun 2018 Pegawai yang menerima SK kenaikan pangkat priode April

sebanyak 6(enam) orang dan priode Oktober sebanyak 5 (lima) orang sbb:

Tabel : 12

KENAIKAN PANGKAT PRIODE APRIL 2018

NO NAMA BERDASARKAN SK PANGKAT/ GOLONGAN

LAMA BARU

1.

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H

Direktur Jenderal Badan Peradian Agama, Nomor : 993/DjA/Kp.I/SK/04/2018

Penata (III/c)

Penata TK.I

(III/d

2 Dr. Ufie Ahdie, S.H.,M.H,

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor : 182/DjA/Kp.04.1/SK/03/2018

Penata TK.I (III/d) Pembina (IV/a)

3 Muhammad Ikhwan, S.Ag.S.H.,M.H

Direktur Jenderal Badan Peradilan, Nomor : 183/DjA/Kp.04.1/SK/03/2018

Penata TK.I (III/d) Pembina (IV/a)


4 Hj. Norbaiti, S. H.I Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : W16-A/535/Kp.04.1/IV/2018

Penata Muda Tk.I (III/b)

Penata (III/c)

5 Camelia, A.M.d Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor : W16-A/536/ Kp.04.1/ IV/2018

Pengatur TK. (III/d)

Penata Muda

(III/a)


Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor : W16-A/537/ Kp.04.1/ IV/2018

Pengatur (II/c) Pengatur Tk. I (II/d)

Tabel : 13

KENAIKAN PANGKAT PRIODE OKTOBER 2018

NO NAMA BERDASARKAN SK PANGKAT/ GOLONGAN

LAMA BARU

1.

Drs. H. Alfian, S.H. M.H.I

Presiden RI, Nomor : 00153/KEP/AA/15001/18

Pembina TK. I

(IV/b)

Pembina Utama

Muda (IV/c)

2 Drs. H.M. Azhari, M.H.I Presiden RI, Nomor : 00121/KEP/AA/15001/18.

Pembina TK. I

(IV/b)

Pembina Utama

Muda (IV/c)

3 Drs. H. Abd. Hamid. , S.H,.M.H.

Presiden RI, Nomor : 00153/KEP/AA/15001/18

Pembina TK. I

(IV/b)

Pembina Utama

Muda (IV/c)

4 Hamidi, S.H Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor : 1766/DjA/Kp.04.1/SK/03/2018

Penata TK.I (III/d Pembina (IVa))

5 Khotib Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Nomor : W16-A/1007/KP.04.1/X/2018

Juru Muda

(I/a)

Juru Muda Tk. I

(I/b)

- Pensiun

Selama Tahun 2018tidak ada Pegawai Pengadilan Agama palangka Raya yang

Pensiun dan Meninggal dunia.

- Pendidikan dan Latihan

Selama Tahun 2018tidak ada Pegawai Pengadilan Agama palangka Raya yang

mengikuti diklat.


B. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2018 sbb :

- Sisa perkara tahun 2017 sebanyak = 50 perkara

- Masuk tahun 2018 sebanyak = 651 perkara,

- Jumlah =701perkara,

- Diselesaikan Tahun 2018 sebanyak = 625 perkara

- Sisa sebanyak = 76 perkara

- Jumlah sisa perkara yang diputus sebanyak = 625perkara

Tabel : 14

JENIS PERKARAYANG MASUK DANDIPUTUS TAHUN 2018

NO JENIS PERKARA PERKARA

MASUK

PERKARA YANG

DIPUTUS

SISA 2018

KET

1 Izin Poligami 2 2 - Perkaramasuk

termasuk sisa tahun lalu = 50 perkara

2 Pencegahan Perkawinan - - -

3 Penolakan Perkara oleh PPN - - -

4 Pembatalan Perkawinan - - -

5 Kelalaian atas kewajiban suami isteri

- - -

6 Cerai Talak 149 127 22

7 Cerai Gugat 423 378 45

8 Harta Bersama 5 4 1

9 PenguasaanAnak/Hadanah 5 5 -

10 Nafkah Anak oleh Ibu - - -

11 Hak-Hak Bekas Isteri - - -

12 Pengesahan Anak - - -


13 Pencabautan Kekuasaan Orang Tua

- - -

14 Perwalian 2 1 1

15 Pencabutan Kekuasaan Wali - - -

16 Penunjukan Orang Lain sebagai Wali

- - -

17 Ganti Rugi Terhadap Wali - - -

18 Asal-usul Anak/Pengangkatan Anak

- -

19 19 Penolakan Kawin Campur - - -

20 Isbat Nikah 81 79 2

21 Izin Kawin 1 1 -

22 Dispensasi Kawin 14 12 2

23 Wali Adhol - - -

24 Ekonomi Syariah - - -

25 Waris 5 3 2

26 Wasiat - - -

27 Wakaf 1 1 -

28 Zakat, Infaq, Shodaqoh - - -

29 Penetapan Ahli Waris 4 4 -

30 P3HP - - -

31 Derden Verzet 1 - 1

32 Lain-lain 8 8 -

J U M L A H 701 625 76


Grafik : 4

KEADAAN PERKARA YANG DIPUTUSTAHUN 2018

0

100

200

300

400

500

600

39 48 28 36

69

25 45

60 34

49 56 33

523

6 2 10 21 13 5 8

9 8 9 8 4

102

Gugatan

Permohonan


Grafik : 5

KEADAAN PERKARA MENURUT JENIS PUTUSAN TAHUN 2018

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak = 623 perkara

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan

PK sebanyak = 623 perkara

- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Tabel : 15

PERKARA YANG BERHASIL DIMEDIASI TAHUN 2018

JUMLAHPERKARA YANG DIMEDIASI

BERHASIL GAGAL TIDAK BERHASIL

107 2 22 83

518

21 61

11 6 8

Jenis Putusan

Dikabulkan

Ditolak

Dicabut

Dicoret

Digugurkan

Tidak diterima


Grafik : 6

PERKARA YANG DIMEDIASI

Tabel :16

DAFTAR NAMA MEDIATORPENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Berdasarkan SK Ketua PA. Palangka Raya

Nomor : W16-A1/1502/KP.04.6/X/2018, Tgl 12 Oktober 2018

No. N A M A PENDIDIKAN KETERANGAN

1

Drs. H. Hatpiadi. M.H.

- S1 Fakultas Syariah IAIN

Antasari Banjarmasin - S2 Fakultas Hukum UNLAM

jar masin

Hakim

2

Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.

- S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

- S1 Fakultas Hukum PGRI Palangka Raya


Hakim

0

20

40

60

80

100

120 107

2

22

83

Perkara Yang Dimediasi Mediasi Berhasil

gagal Tidak Berhasil


3

Drs. H. Muhammad Najamuddin, MHI



Hakim

4

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I


- S1 Fakultas Hukum PGRI Palangka Raya


Hakim

5

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H


- S1 Fakultas Hukum STIH Pangkalan Bun

- S2 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

Hakim

6

Drs. Sanusi


Sunan Gunung Djati

Hakim

7

H. MUHAMMAD RAHMADI, S.H.,M.H.I

- S1 Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- S1 Fakultas Hukum STIH Habaring Hurung Sampit

- S2 Fakultas Ekonomi STIE Indonesia Malang

-

Hakim

8

Dra. St. Norhasanah


Antasari Banjarmasin

Hakim

9

Drs. Akhmad Baihaqi


Antasari Banjarmasin

Hakim


10

Siti Fadiah, S. Ag

- S1 Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin

Hakim

11

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I, MH

- S1 Fakultas Syariah UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hakim

3. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi sebanyak = 0 perkara

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor

a. Status Gedung Kantor : Milik Sendiri

b. Alamat Gedung Kantor : Jln. Kapten Piere Tendean No.02

Palangka Raya (kode Pos 73112)

c. Luas Gedung Kantor : 2.236,36 M2

d. Berita Acara Pinjam Pakai : -

e. Matrik Sarana Prasarana*

Tabel : 17

DAFTAR RUANGAN

NO SARANA/PRASARANA GEDUNG JUMLAH KETERANGAN

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang WakilKetua 1

3. Ruang Hakim 2


4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Sidang Utama 1

7. Ruang Sidang I 1

8. Ruang Sidang II 1

9. Ruang Sidang Disabelitas 1

10. Ruang Panitera Pengganti 1

11. Ruang Panitera Muda 1

12. Ruang Mediasi 1

13. Ruang Penasehat Hukum 1

14. Ruang Menyusui 1

15. Ruang Tunggu Sidang 1

16. Ruang Arsip Perkara 1

17. Ruang Jurusita/JSP 1

18. Ruang Rapat Ketua 1

19. Ruang Kesekretariatan 1

20. Ruang Bendahara 1

21. Ruang PTSP 1

22. Ruang Pos Bakum 1

23. Ruang Perpustakaan 1

24. Ruang Humas 1

25. Ruang IT 1

26. Gudang 2


2. Rumah Dinas

a. Status Rumah Dinas : Milik Sendiri

b. Alamat Rumah Dinas : Jln. Damang Leman II No. 02

Palangka Raya

c. Matrik Rumah Dinas*

Tabel : 18

RUMAH DINAS

NO URAIAN TAHUN

PEROLEHAN

KONDISI

BAIK RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

KET

1.

Rumah Dinas Ketua

2006

Baik

-

-

-

3. Kendaraan Dinas

Tabel : 19

KENDARAAN DINAS RODA 4

NO URAIAN TAHUN

PEROLEHAN

KONDISI

BAIK RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

KET

1. Sedan Vios 2006 Baik - -

2. Toyota Innova 2014 Baik - -

3. Toyota Avanza 2011 Baik - -

4. Suzuki Carry 2002 - Rusak Ringan

KENDARAAN DINAS RODA 2

1. Honda M/T

2012

Baik - - -

2. Honda Supra

2006

Baik - - -

3. Honda Supra

2005

Baik

Rusak Ringan

- -

4. Suzuki Sugon 1999

-

Rusak Ringan

- -


4. Sarana/Prasarana Fasiltas Perkantoran

Tabel : 20

DAFTAR SARANA PRASARANA

FASILTAS PERKANTORAN

No NAMA BARANG KONDISI

JUMLAH BAIK RUSAK

1 Printer 22 15 4

2 PC. Unit 32 25 7

3 Laptop 12 10 2

4 Notebook 3 1 2

5 Notebook/Ipad 1 1 -

6 Faximile 1 1 -

7 CCTV 1 - 1

8 Mixer 1 1 -

9 Perkakas Kantor Lainnya Anjungan 1 1 -

10 Speker Komputer 1 1 -

11 UPS 7 7 -

12 Monitor 5 2 3

13 Server 3 3 -

14 Hub 1 1 -

15 Modem 2 2 -

16 Televisi 5 5 -

17 Sound System 1 - 1

18 LCD Projector 2 1 1

19 Router 2 1 1

20 Wireless PCI Card 18 18 -


21 Loudspeaker 1 - 1

22 Wireless 1 1 -

23 Microphone 3 1 2

24 Meja Kerja Besi 1 1 -

25 Meja Kerja Kayu 112 85 27

26 Meja Rapat 3 3 -

27 Meja Komputer 6 6 -

28 Meja Resepsionis 1 1 -

29 Sice 7 4 3

30 Kursi Besi/Metal 145 70 75

31 Bangku Panjang Besi 8 8 -

32 Kursi Fiber Glass/Plastik 20 10 10

33 Lemari Kayu 27 25 2

34 Palu Sidang 6 6 -

35 Lambang instansi 3 3 -

36 Asbak Tinggi 1 1 -

37 Air Conditioner (AC) 17 14 3

38 Alat Hiasan 1 1 -

39 Kipas Angin 6 6 -

40 Tandon Air 1 1 -

41 Jam Mekanis 4 4 -

42 Mesin Ketik Manual Standart (14-16 Inchi)

1 - 1

43 Portable Water Pump 1 1 -

44 Dispenser 3 3 -

45 Brandkas 1 1 -

46 Tabung pemadam Api 1 1 -


47 Papan Visual/Papan Nama 6 2 4

48 Genset 1 1 -

49 Mesin Absensi 1 1 -

50 Mesin Antrian Sidang 1 1 -

51 Buku-buku Perpustakaan 1526 1526 -

D. Pengelolaan Keuangan

I. Pengelolaan Keuangan APBN

Satuan Kerja Pengadilan Agama Palanga Raya memiliki 2 (dua) buah Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 untuk keperluan Anggaran

Teknis dan Anggaran Non Teknis.

DIPA Teknis berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung R.I dengan jumlah total anggaran Rp. 115.800.000.- (Seratus

lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Agama, meliputi komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara

2. Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan

3. Jasa Konsultan Bantuan Hukum

Realisasi Pelaksanaan Anggaran (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung R.I :

4. DIPA ; Rp. 115.800.000.-

5. Realisasi : Rp. 115.634.330.- ( 99,86% )

6. Sisa : Rp. 165.670.- ( 0,14% )


Tabel : 21

Rekapitulasi Belanja DIPA (04) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

KODE KEGIATAN DANA DIPA REALISASI % SISA

521219 Pembebasan Biaya Perkara

4.000.000 3.944.000 98,6 56.000

524113 Perjalanan sidang diluar Gedung Pengadilan

20.000.000 19.950.000 99,75 50.000

522131 Jasa Konsultan Bantuan Hukum

91.800.000 91.740.330 99,94 59.670

Jumlah 115.800.000 115.634.330 99,86 165.670

DIPA Non Teknis berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

R.I dengan total anggaran sebesar Rp. 5.350.995.000.-(Lima miliyar tiga ratus lima

puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukungProgram Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, ProgramPeningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I meliputi komponen kegiatan sebagai

berikut :

1. Konsultasi dan Koordinasi;

2. Rapat Intern/Pokja;

3. Pembayaran Gaji dan Tunjangan;

4. Keperluan Sehari-hari Perkantoran;

5. Langganan Daya dan Jasa;

6. Pemeliharaan Kantor;

7. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor;

8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

9. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor;

10. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.


Dari alokasi anggaran sebesar : Rp. 5.350.995.000.-

- Realisasi : Rp.6.582.207.476 ( 123 % )

- Sisa anggaran : Rp. - 1.231.212.476 ( - 23 % )

Tabel : 22

Rekapitulasi Belanja DIPA (01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

KODE KEGIATAN DANA DIPA REALISASI % SISA %

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.467.128.000 5.725.391.182 128,16 -1.256.047.476 -28,11

A TOTAL BELANJA PEGAWAI

4.467.128.000 5.725.391.182 128,16 -1.256.047.476 - 28,11

5241

Belanja Barang Non Operasional

24.832.000

24.829.400

99,99 2.600 0,01

5211 Belanja Sehari-hari Perkantoran

244.764.000 243.710.000 99,57 1.054.000 0,43

5221 Belanja Daya/Jasa

136.680.000 135.518.294 99,15 1.161.706 0,85

5231 Belanja Pemeliharaan Kantor

84.040.000 84.040.000 100 0 0

5211

Belanja Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

59.846.000 59.846.000 100 0 0

5231

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin

138.705.000 138.705.000 100 0 0

B TOTAL BELANJA BARANG

664.035.000 661.819.294 99,67 2.215.706 0,33

5321 Belanja Peralatan Fasiltas Kantor

130.000.000 129.998.000 99,99 2.000 0,01

5231

Belanja Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

65.000.000 64.999.000 99,99 1.000 0,01

C TOTAL BELANJA MODAL

195.000.000 194.997.000 99,99 3.000 0,01

JUMLAH ABC 5.350.995.000 6.582.207.476 123 - 1.231.212.476 - 23


II. Pengelolaan Keuangan Perkara

Keuangan perkarayang diterima Pengadilan Agama Palangka Raya dari

pihak berperkara yang ditampung melalui rekening PT. Bank BNI SyariahCabang

Palangka Raya Nomor Rek : 0536322123, selama tahun 2018 jumlah keuangan

perkara yang diterima sesuai dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2018

adalah sebesar Rp. 463.374.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal tahun 2017 Rp. 17.416.000,-

- Penerimaan tahun 2018 Rp. 445.958.000,-

- Jumlah Rp. 463.374.000.-

- Pengeluaran tahun 2018 Rp. 432.725.500,-

dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya panggilan Rp.242.695.000,-

- Lain-lain Rp.-

- Panggilan pemeriksaan setempat Rp.400.000,-

- Pengiriman biaya perkara Rp.1.398.000,-

- Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Rp.31.800.000.-

- Biaya Pemberitahuan Rp.51.135.000,-

- Biaya Pendaftaran Rp. 18.860.000,-

- Biaya Redaksi Rp. 3.456.000.-

- Biaya Materai Rp. 3.666.000,-

- Pengembalian sisa panjar Rp.78.588.000,-

- Saldo Akhir Rp. 30.998.500.-

- Saldo di Bank BNI Syariah Rp.32.553.500,-

- Saldo Kas di bendahara Rp. –

Keuangan Perkara Eksekusi sebagai berikut :

- Saldo Tahun 2017 Rp. -

- Penerimaan Tahun 2018 Rp.13.991.000.-

- Jumlah Penerimaan Rp. 13.991.000.-

- Pengeluaran Tahun 2018 Rp. 12.436.000.-


- Terdiri dari :

- Materai Rp. 12.000.-

- Jurusita Rp. 1.700.000.-

- Lain-lain Rp. 10.724.000.-

- Saldo Akhir RP. 1.555.000.-

III. Pengelolaan Anggaran Posbakum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

A. Posbakum

1. Pagu Anggaran Rp. 91.800.000.-

2. Realisasi Rp. 91740.330.-

3. Prosentasi Realisasi = 99,94 %

4. Sisa Pagu Rp. 59.670.-

5. Prosentasi sisa Pagu = 0,06 %

6. Jumlah Perkara yang ditangani/

DiterimaMelalui Posbakum = 563. perkara

B. Pembebasan Biaya Perkara


2. Realisasi Rp. 3.944.000.-


4. Sisa Pagu Rp.56.000.-



Diterima Melalui Posbakum =14 perkara

C. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan


2. Realisasi Rp. 19.950.000.-



4. Sisa Pagu Rp.50.000.-



Diterima Melalui Posbakum = 39 perkara

7. Jumlah Kagiatan sidang

Di luar Gedung Pengadilan =10 kegiatan

IV. Pengelolaan PNBP

Pelaksanaan ketentuan PP. No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarifPNBP pada

MA-RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya,

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kurun waktu 2018 telah menerima PNBP

dari sektor Perkara yang masuk/ diterima dan telah disetor ke Kas Negara sebesar

Rp. 30.782.800.- yaitu dari Akun :

- 425233Pendapatan Ongkos Perkara sebesar Rp. 18.830.000,-

- 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Rp. 11.952.800.-

lainnya

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

Dukungan teknologi informasi tahun 2018 di Pengadilan Agama Palangka Raya oleh

Mahkamah Agung RI mendapatkan perhatian terkait sarana dan peralatan teknologi

yang dimiliki Peradilan, terbukti Mahkamah Agung RI telah mengalokasikan anggaran

untuk sarana Pengolah Data dan Komunikasi untuk pelaksanaan aplikasi SIPP berupa :


Tabel : 23

Pengadaan untuk aplikasi SIPP tahun 2018

No NAMA BARANG JUMLAH

1

Pengadaan Laptop

5 UNIT

- Publikasi perkara (one day one publish)

Perkara Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2018 yang telah diputus sebanyak

= 625perkara dan yang sudah dipublish sudah mencapai = 597perkara

F. Regulasi Tahun 2018

Dalam rangka kelancaran tugas setiap lembaga publik pasti mempunyai regulasi publik

sebagai wujud kebijakan lembaga dalam menghadapi isu dan permasalahan yang

dihadapinya. Karenanya semua proses kebijakan yang dilakukan oleh lembaga publik

perlu adanya regulasi.

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam tahun 2018 telah mengeluarkan/membuat

regulasi untuk memperlancar pelayanan kepada para pencari keadilan, maka diterbitkan

surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya yang diantaranya :

Bidang Kepaniteraan :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-

A1/711/HK.05/I/2018, tanggal 30 April2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Dan

Panitera dalam Persidangan;


A1/62/HK.05/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim

Khusus Perkara Ekonomi Syari’ah;


A1/63/HK.05/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Penunjukan TIM Pemeriksa


Berkas Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Amar Putusan

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;


A1/94/HK.05/I/2018, tanggal 02Januari 2018, tentang Penunjukan TIM Pengelola

Tabayun;


A1/79/HK.05/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Penunjukan Pengelola Biaya

Proses;


A1/78/HK.05/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Pembentukan TIM

Penanganan Pengaduan;


A1/71/HK.05/I/2018, tanggal 02Januari 2018, tentang Penunjukan Petugas Pengetik

Akte Cerai;


A1/80/HK.05/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Penunjukan Petugas

Pengolah Laporan Perkara dan Jadwal Sidang;


A1/72/HK.05/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Penunjukan Petugas Penulis

Register;


A1/74/HK.05/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Penunjukan Petugas Meja I,

Meja II, dan Meja III;

Bidang Kesekretariatan :


A1/68/HM.02.1/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Penunjukan Petugas

Hubungan Masyarakat (HUMAS);


A1/1502/KP.04.6/X/2018, tanggal 12Oktober 2018, tentang Pengangkatan Mediator;



A1/1501/PS.01/X/2018, tanggal 12Oktober 2018, tentang Penunjukan Hakim

Pembina dan Pengawas Bidang;


A1/73/KP.04.6/IX/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Badan Pertimbangan

Jabatan dan Kepangkatan;


A1/64/KP.04.6/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Pembentukan Tim

Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Hakim Dan Tunjangan Khusus Kineja Pegawai Negeri Sipil;


A1/60/HM.02.1/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Penunjukan TIM Pengelola

Teknologi Informasi;


A1/196/HM.02.1/I/2018, tanggal 26 Januari 2018, tentang Pembentukan TIM

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;


A1/76/KP.04.6/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Penunjukan Petugas

Absensi.;


A1/1612/OT.01.3/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018, tentang Petugas Pelayanan

Terpadu Satu Pintu ( PTSP ).;


A1/1725/OT.01.3/XI/2018, tanggal 21 Npember 2018, tentang Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).;


A1/65/OT.01.3/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, tentang Daftar Urut Senioritas

Hakim


BAB IV

PENGAWASAN


A. Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang

Pengadilan Agama Palangka Raya, Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi

Agama Palangka Raya maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Pengawasan itu adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa segala

aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of

ensuring that actual activities conform the planned activities. Pengawasan melekat

adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pendendalian yang terus menerus,

dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif,

agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efesien sesuai

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara

itu pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan

yang khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja

tersendiri yang diperuntukan untuk melakukan tugas pengawasan. Dilingkungan

peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah

Agung Republik Indonesia

Gambar : 4

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

.


WAWANCARA : Ketua Tim Badan PengawasMahkamah Agung Bapak Dr.H. Muh. Abduh Sulaeman, SH.MH sedang melakukan wawancara dengan pejabat Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai pelaksanaan kinerja DI Pengadilan Agama Palangka Raya didampingi Auditor Muhammad Anis(5/6)

Pengawasan Internal yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan

Daerah (Hatibinwasda) sesuai Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Palangka Raya Nomor : W16-A/1269/KP.04.6/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 telah

melakukan pembinaan/pengawasan pada Pengadilan Agama Palangka Raya pada

tanggal 26Nopember 2018 oleh TIM Pengawas yang dipimpin oleh Ketua PTA.

Kalimantan Tengah Bapak Drs. H. Hasanuddin, SH, M.H (sebagai Ketua) didampingi

oleh Ibu Rika Pratiwi, ST (sebagai Anggota) .

Gambar : 5

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan


FOTO DARI KIRI KE KANAN: WAKIL KETUA PA. PALANGKA RAYA , HAKIM TINGGI Drs. H.HASANUDDIN, SH, MH, KETUA PTA KALIMANTAN TENGAH DAN KETUA PA. PALANGKA RAYA DALAM RANGKA ACARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI PA. PALANGKA RAYA

Gambar : 6

Peserta Pembinaan dan Pengawasan oleh KPTA

Pengawasan internal PA Palangka Raya telah ditunjuk Hakim Pembina dan

Pengawas Bidang (Habinwasbid) sesuai surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama


Palangka Raya Nomor : W16-A1/77/PS.01/I/2018, tanggal 02 Januari 2018. Dengan

personalsebagai berikut :

Tabel : 24

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO NAMA JABATAN PENGAWAS

BIDANG KET

1 Drs. Alpian, S.H., M.H.I. Hakim Madya Utama Koordinator

2 Drs. H. Muhammad Najamuddin, M.H.I.

Hakim Madya Utama

Gugatan

3 Drs. H. Mahalli, S.H. M.H.

Hakim Madya Utama

4 H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Hakim Madya Muda

Pengaduan, Meja Informasi dan PelayananPublik

5 Dra.Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Hakim Madya Utama

6 Dra. St. Norhasanah

Hakim Madya Utama Permohonan

7 Drs. Akhmad Baihaqi

Hakim Madya Utama Umum dan Keuangan

8 Drs. Sanusi.

Hakim Madya Utama Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

9 Siti Fadiah, S.Ag Hakim Madya Pratama Keuangan Perkara

10 Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.

Hakim Pratama Madya Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

I. HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

PERIODE JUNI 2018


Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Ketua

Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/881/PS.01/VI/2018 tanggal 8 Juni

2018, maka Koordinator Hakim Pengawas Bidang menyampaikan hasil temuan

pemeriksaan dan perlu mendapat perhatian dan perlu ditindak lanjuti sbb :

A. Administrasi Permohonan

- Masih ada perkara yang belum tercatat dalam register, padahal pihak berperkar

sudah membayar biaya perkara dan telah mendapat nomor perkara

B. Bidang Kepegawaian.

1. Belum adanya papan pengumuman mengenai data seluruh Pegawai yang

diletakan di ruang lobi kantor;

2. Surat izin keluar kantor belum mencantumkan batas waktu masuk atau sampai

jam berapa masuk kembali

C. Bidang Pengaduan , Meja Informasi dan Pelayanan Publik.

1. Meja Pengaduan dan Informasi masih menyatu dengan meja I, Meja II dan Meja

III;

2. Pejabat Meja Pengaduan belum memahami dalam mengoperasikan Aplikasi

SIWAS MARI;

3. Belum tersedianya informasi baik melalui baner tentang pengaduan dan SIWAS

MARI;

4. Belum adanya SK Penetapan Standar Pelayanan Publik.

D. Bidang Keuangan Perkara.

1. Adanya kesalahan pengisian buku induk keuangan perkara;

2. Kurangnya ke hati-hatian dalam menaksir biaya perkara

3. Adanya sisa panjar yang belum diambil oleh para pihak setelah putus

perkaranya.

E. Bidang Gugatan.

- Banyaknya Buku Register induk perkara gugatan yang belumdiisi.


F. Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

1. Belum terlaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

oleh sub bagian perencanaan teknologi dan pelaporan.

2. Pada layout website belum mengutamakan pelayanan publik, karena tidak

melaknsanakan menu yang langsung dengan pencari keadilan;

3. Website masih memuat tentang antrian sidang bisa diakses di smartphone anda

akan tetapi dalam aplikasinya sehari-hari tidak ada;

4. Menu jadwal sidang tidak dapat diakses;

5. Menu penelusuran perkara tidak dapat diakses.

II. HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

PERIODE SEPTEMBER 2018

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Ketua

Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1424/PS.01/IX/2018 tanggal 24

September 2018, maka Koordinator Hakim Pengawas Bidang menyampaikan hasil

temuan pemeriksaan dan perlu mendapat perhatian dan perlu ditindak lanjuti sbb :

A. Administrasi Permohonan

- Masih ada amar putusan yang belum ditulis di register.

B. Bidang Kepegawaian.

1. Belum dibuat catatan penilaian perilaku kerjaPNS dan didistribusikan kepada

Pejabat Penilai.

2. Sebagian Pegawai dan Hakim PA. Palangka Raya yang akan mendapatkan

kenaikan gaji berkala tidakmendapatkan pemberitahuan kenaikan gaji berkala

dari admin kepegawaian

C. Bidang Pengaduan , Meja Informasi dan Pelayanan Publik.


1. Belum tersedianya informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan

(whistleblowing System) baik manual (di tempatkan di dinding) maupun

ditayangkan di website;

2. Kurang maksimalnya informasi prosedur berperkara di websitePA. Palangka

Raya;

3. Belum adanya baner maupun di website tentang standar Pelayanan perkara

di PA. Palangka Raya;

4. Belum adanya SK Penetapan Standar Meja Informasi.

D. Bidang Keuangan Perkara.

1. Adanya kesalahan pengisian pada kolom pengeluaran 17-18 pada perkara

nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Plk seharusnya di nomor perkara

0292/Pdt.G/2018/PA.Plk dan masih ada lagi kesalahan penulisan yang lain;

2. Adanya perkara yang sudah diputus tapi belum ditutup di buku induk

keuangan perkara yaitu nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Plk dan nomor

0315/Pdt.G/2018/PA.Plk.

E. Bidang Gugatan.

1. Buku Register Induk Gugatan untuk nomor 410 – 460 halaman depan,

halaman pertama dan halaman terakhir belum ditanda tangani oleh Ketua

sedangkan halaman 411 -459 belum diparaf;

2. Register banyak yang kosong atau ditulis menggunakan pensil ada 18

perkara.

F. Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

1. Belum terlaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

oleh sub bagian perencanaan teknologi dan pelaporan.

2. Belum memadainya jumlah PC (personal computer) sehingga tidak dapat

menunjang pekerjaan.

B. EVALUASI


Proses terakhir dalam kegiatan organisasi adalah penilaian atau evaluasi. Dengan

melakukan penilaian, dapat diketahui efektivitas setiap kegiatan organisasi serta dapat

diketahui kelemahan dan kelebihan selama berlangsungnya proses administrasi.

Kelemahan yang ada dapat ditanggulangi dan kelebihannya dapat dipertahankan. Selain

itu, dapat diketahui apakah rangkaian seluruh kegiatan dalam organisasi telah sesuai

untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek

dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur

memperoleh kesimpulan. Pengawasan yang telah dilakukan baik yang bersifat melekat

maupun fungsional, seyogyanya memberikan hasil positif akan perubahan, kemajuan

serta peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi apabila pengawasan

tersebut tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan evaluasi terhadap pokok yang menjadi

permasalahan, tentu hal itu tidak akan membuat perubahan kearah yang positif

sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.Evaluasi memiliki beberapa tujuan

sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui

derajat pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui

berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi

adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk

melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan dan kekeliruan.


6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari

evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar lebih

baik.

Mengingat akan pentingnya sebuah evaluasi, lebih-lebih terkait dengan hasil

pengawasan yang dilakukan baik oleh aparat yang sifat melekat maupun fungsional,

maka setiap hasil pengawasan, Pengadilan Agama Palangka Raya selalu melakukan

evaluasi dan berusaha berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan segala hasil

temuan atau pengawasan. Evaluasi atas hasil pengawasan tidak hanya dilakukan

dengan membuat laporan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut, akan tetapi juga

dilakukan perubahan dalam praktek pelaksanaan tugas sehari-hari sebagaimana

rekomendasi yang telah diberikan. karena apapun bentuk pengawasan yang dilakukan,

kami merasakan dapat memberikan kontribusi baik untuk kemajuan Pengadilan Agama

Palangka Raya.


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Pengadilan

Agama Palangka Raya terhadap program kerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan

pada tahun 2018. Maka segala bentuk capaian yang telah berhasil diraih dan kendala

yang menjadi faktor penyebab keberhasilan, akan menjadi bahan evaluasi kedepan.

Keberhasilan yang telah diperoleh akan kami dijadikan modal dasar dan kekuatan untuk

berbuat yang lebih baik ditahun 2019, sementara itu segala penyebab yang menjadi

faktor penghalang dalam pencapaian program-program tersebut, akan menjadi bahan

kajian dan evaluasi, karena sekecil apapun kendala atau masalah akan, tentu akan

berakibat terhadap hasil capaian yang diinginkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dari Bab ke Bab, sehingga dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan perkara Tahun 2018sebanyak 651 perkara ditambah sisa tahun

sebelumnya 2017 sebayak 50, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama

tahun 2018 adalah 701 perkara. Sementara perkara yang diputus tahun 2018

sebanyak 625perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 berjumlah76perkara,

capaian perkara yang dapat diselesaikan tahun 2018 (89,16 %)dibanding tahun

sebelumya penyelesaian perkara mencapai (92,70%) dari segi prosentasi

penyelesaian perkara tahun 2018 sedikit menurun.

2. Pelaksanaan DIPA sering terjadi revisi, mengingat sering adanya kegiatan diluar

perencanaan dan capaian realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI sebesar 123%, sedangkan DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama sebesar 99,86%.


3. Upaya mendorong aparat Pengadilan Agama Palangka Raya dan masyarakat yang

bersih dari praktik-praktik tidak sehat terhadap pemberian layanan kepada

masyarakat pencari keadilan, sekarang telah dicanangkan Pembangunan Zona

Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM)

4. Upaya pembinaan dan pengawasan,kedepan akan lebih diintensifkan lagi, karena

dari segi pembinaan akan dapat memberikan nilai positif sebagai bentuk evaluasi

berjalan atas pelaksanaan tugas keseharian, sedangkan dari segi pengawasan

sebagai bentuk preventif memperkecil segala kekeliruan dan kesalahan yang terjadi

dalam kurun waktu itu.

5. Jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama Palangka Raya dari segi

jumlah masihmencukupi bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama di daerah

lain, namun yang lebih utama harus bisa menguasai Teknologi Informasi

B. Saran

Dalam rangka upaya mewujudkan peningkatan penyelenggaraan aparatur negara, terkait

Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pendukung lainnya di Pengadilan

Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam

memberikan layanan, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari

keadilan, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan

rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sangat

diperlukan fasilitas pendukung berupa pengadaan perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi untuk mendukung Teknologi Informasi terkait Aplikasi SIPP. Begitu

pula dengan sarana prasarana gedung yaitu berupa pengurukan halaman yang

masih dibawah dari ketinggian jalan yang mengakibatkan air menggenangi


halaman dan ruangan yang belum mempunyai Pendingin ruangan (AC) pada

tempat ruangan pelayanan seperti ruang tunggu sidang, ruang PTSP.

2. Upaya peningkatan dan penguatan SDM, perlu lebih banyak mengikutsertakan

disetiap kegiatan pelatihan/bimtek, baik yang diselenggarakan Badan Diklat Kumdil

Mahkamah Agung, maupun PTA Palangka Raya, baik terkait Kesekretariatan

maupun Kepaniteraan, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan juga yang tidak kalah

penting diklat bagi Hakim Pengawas Bidang, agar Pembinaan dan Pengawasan

dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sebagai bagian yang pertama berhubungan langsung dengan masyarakat pencari

keadilan, layanan meja informasi dan pengaduan hendaknya menjadi perhatian

lebih, perlu tenaga yang memiliki kompetensi, karenanya diperlukan kegiatan

diklat/bimtek, dll baik melalui DIPA maupun dilakukan secara swadaya satker-satker

yang ada di wilayah PTA Palangka Raya guna penguatan layanan tersebut.

4. Kekuatan aparat penyelenggara administrasi Pengadilan Agama Palangka Raya

dari segi jumlah sudah cukup memadai, akan tetapi hanya tertumpu pada bagian

Kepaniteraan, sementara di bagian Kesekretariatan sangat sedikit dan masih

kurang, karenanya kedepan kami berharap adanya penambahan pegawai guna

keseimbangan dan penguatan Pengadilan Agama Palangka Raya. Serta dalam

penempatan pegawai hendaknya memperhatikan kompetensi pendidikan yang

dimilikinya terutama bidang IT.

5. Diperlukan tenaga IT yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maupun tenaga

honor, karena setiap Pegawai maupun tenaga honor dituntut untuk dapat

menguasai Teknologi Informasi, mengingat di zaman era teknologi semua line

pekerjaan telah menggunakan teknologi informasi.


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA NOMOR : W16-A1/1919 /OT.01.2/XII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehari-hari

Pengadilan Agama Palangka Raya dipandang perlu adanya Laporan Tahunan

Tahun 2016, untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini

dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Penyusunan Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,

Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata

Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang

Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan

Pelaksanaan Kegiatan)

7. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 324/SEK/OT.01.2/11/2016,

tanggal 17 Nopember 2016 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2016.


M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN

TAHUNANPENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2018

Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

sebagai Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya

Tahun 2018

Kedua : Tugas Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya

Tahun 2016 adalah :

1. Menghimpun dan Mengelolah Data yang berkaitan dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

2. Mempertanggungjawabkan dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 18 Desember 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA,

Drs. H. HATPIAD, M.H. NIP. 19570818 198303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. di Jakarta; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya; 4. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NOMOR : :W16-A1/ 1919 / OT.01.2/XII/-2018 TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2018

NO. NAMA/NIP JABATAN DALAM

DINAS

JABATAN DALAM TIM KET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Drs. H. Alpian, S.H.MHI 196710051994031013 Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH, MHI 196804141992032002 M i s r a n , S H 197511151994011001 A k h m a d R a p i e 19630905 198801 1 001 Hamidi, SH 196707011994021001 H. Said Harli, S.Ag 19671206 200012 1 001 Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag 19640723 199202 2 001 Hj. Siti Rumiah, S.H.I 19760105 199603 2 001 Norrachmad Ariyanto, S.T 198101172006041004 Hj. Norbaiti, S.H.I. 19780930 200912 2 001

Wakil Ketua

Hakim

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Panitera

Plt. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda

Hukum

Panitera Muda Permohonan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Penasehat

Ketua Tim

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA

PALANGKA RAYA,

Drs. H. HATPIAD, M.H. NIP. 19570818 198303 1 001

laporan tahunan pengadilan agama palangka...

Documents