pengadilan negeri/tipikor/hubungan industrial … · laporan tahunan 2016 ... palangka raya...

PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL

PALANGKA RAYA KELAS IA

Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111 Palangka Raya - Kalimantan Tengah

Telepon / Fax (0536) 3221940 Website : www.pn-pangkaraya.go.id

Email : [email protected]

LAPORAN TAHUNAN 2016

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Hal. i

KATA PENGANTAR

egala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, sehingga

kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2016. Laporan

ini disusun berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 Perihal

Penyusunan Laporan Tahunan 2016. Mengingat pentingnya laporan ini

kami berharap semoga dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dapat

dijadikan pedoman bagi Pengadilan-Pengadilan Tingkat Pertama.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu dan berperan aktif dalam penyelesaian laporan ini, namun

demi kesempurnaan laporan ini, kami juga mengharapkan masukan-

masukan yang konstruktif, agar ke depannya lebih baik lagi.

S


[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Hal. ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................ i

DAFTAR ISI......................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan ........................................... 1

B. Visi dan Misi ................................................................. 2

C. Rencana Strategis (RENSTRA) ....................................... 3

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) .............................. 10

B. Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ....................... 11

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia ................................................... 12

1. Mutasi ...................................................................... 23

2. Promosi..................................................................... 25

3. Pensiun ................................................................... 26

B. Keadaan Perkara ............................................................ 26

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................... 45

D. Pengelolaan Keuangan .................................................. 48

E. Dukungan Teknologi Informasi ..................................... 51

F. Regulasi Tahun 2016 ..................................................... 62

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal ......................................................................... 69

B. Evaluasi ........................................................................ 73

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan .................................................................. 74

B. Rekomendasi ................................................................ 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SOP

2. SKP


[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

engadilan sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan

kehakiman, mempunyai tugas pokok memeriksa,

memutus, dan mengadili perkara, serta dalam

melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintahan

lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri

Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Fungsi Mengadili [judicial power), yakni

memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

b) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Para Hakim,

Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera

Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita

Pengganti, serta seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya.

c) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi

umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan

administrasi peradilan.

P



d) Fungsi Lainnya :

a. Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian

dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl

Nomor KMA/004/SK/II/199I)

b. Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa insidentill yang akan

beracara di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya,

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah bekerja dengan sungguh-

sungguh dan saling mendukung satu sama lain yang dilandasi dengan

rasa tanggung jawab dan kebersamaan oleh seluruh bagian yang terkait,

baik dari Aparatur Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial yang

ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sehingga apa

yang menjadi Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat

terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Palangka Raya mengacu pada Visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah

sebagai berikut :

VISI "Terwujudnya Pengadilan Negeri Palangka Raya

Yang Agung".



MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Palangka

Raya.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan

Negeri Palangka Raya.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi

Pengadilan Negeri Palangka Raya.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui

penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap

sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas

serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri

Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan

nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan



Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi

pada tahun selanjutnya (2015 -2019).

Adapun Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya memenuhi

butir 1 dan 2 di atas.

Sedangkan Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan

Negeri Palangka Raya, adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Penyelesaian Perkara.

2) Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim.

3) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to

justice)

5) Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis 5

(lima) tahun kedepan, Pengadilan Negeri Palangka Raya

mencanangkan beberapa program. Adapun program tersebut adalah

sebagai berikut:



1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

dalam program ini adalah:

a. Belanja barang Non Operasional;

b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan;

c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan

sarana dan prasarana. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Palangka Raya dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagai

berikut:

a. Pengolah Data dan Komunikasi;

b. Fasilitas Perkantoran;

c. Pengadaan Genset, AC dan Toren Air.



3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian

perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat

terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Palangka Raya, dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah :

a. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum;

b. Penyelesaian Administrasi Perkara yang sederhana dan tepat

waktu;

c. Pengelola Dipa 03;

d. Penyelesaian Perkara Kurang Dari 5 (lima) Bulan;

e. Konsumsi Persidangan;

f. Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yang Lengkap

dan Tepat Waktu;

g. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat

waktu;

h. Pelaksanaan pembebasan Perkara Perdata Prodeo;

i. Pelaksanaan PHI dibawah 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta

Rupiah)



BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara

tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai

tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana

hubungan aktivitas dan fungsi diantara bagian-bagian. Dalam Struktur

Organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang antara

bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan bagian pengertian tentang Struktur Organisasi

tersebut, maka pada dasarnya terdapat 5 (lima) elemen penting dalam

Struktur Organisasi yaitu :

1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja .

2. Adanya standarisasi kegiatan kerja.

3. Adanya koordinasi kegiatan kerja.

4. Adanya sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan.

5. Besaran seluruh organisasi.

Dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

No. 08 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun

1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-

undang No. 49 Tahun 2009), dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang



Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 3 tahun 2009), telah

dikeluarkan Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang

Kesekretariatan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden No. 14

Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada

dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam

lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar yaitu :

1. Menyelenggarakan Administrasi Teknis Yudisial.

2. Menyelenggarakan Administrasi Umum (Non Teknis Yudisial)

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

dalam keadaan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Dalam hubungannya dengan urusan birokrasi, pada umumya

masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat dan biaya

murah sehingga dewasa ini tiap-tiap instansi pemerintah dituntut untuk

memenuhi keinginan dari masyarakat tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik tersebut diatas,

tiap-tiap instansi pemerintah menyusun/membuat standar Operasional

Prosedur (SOP) berbasis kinerja sebagai pedoman atau tata cara yang

harus dilakukan atau harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses

tertentu. Dan SOP ini disusun guna meniadakan /mengurangi resiko

kesalahan yang ditimbulkan.

Setiap pelayanan publik haruslah tepat sasaran dan kredibel

hasilnya, untuk itu disusunlah protap pelayanan publik yang sesuai

SOP dengan rinci, tahap demi tahap dan sistematis.

SOP yang disusun merupakan SOP Standar semua badan peradilan

di bawah Mahkamah Agung , SOP ini dikutip dari SOP yang dikeluarkan

oleh Mahkamah Agung untuk semua Badan Peradilan di Indonesia.

Secara garis besarnya gambaran untuk SOP yang ada di Pengadilan

Negeri Palangka Raya Tahun 2016 (Terlampir).



B. KINERJA/ SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Sistem kerja Pegawai Negeri Sipil setelah dikeluarkannya PP Nomor

46 Tahun 2011 adalah berbasis Kinerja yang tertuang dalam bentuk

SKP. Definisi SKP adalah sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah

satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang dibuat berdasarkan

kesepakatan antara Pegawai dengan Atasannya.

Adapun SKP yang telah dibuat oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim,

Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera

Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Staf pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya Tahun 2016 (Terlampir).



BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan

terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Demikian

pula dengan SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya

yang merupakan salah satu instansi Pelayanan Publik maka kualitas

dari Pelayanan amatlah penting, dibutuhkan dukungan SDM

berkualitas yang menentukan keberhasilan dalam setiap pelayanan

publik. Peningkatan SDM aparatur Peradilan sangat perlu terus diasah

dan ditingkatkan demikian juga dengan kuantitas pelaksanaannya.

Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas yang mendukung

pelaksanaan Kinerja dan Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya terdiri atas SDM Teknis Yudisial dan SDM Non Teknis

Yudisial dengan paparan sebagai berikut :



Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial terdiri dari :

No. JABATAN

JENIS

KELAMIN JUMLAH PENDIDIKAN

L P

1.

Hakim Kareir termasuk

Ketua/Wakil 7 3 10 S1=1/S2=9

2. Hakim Adhoc Tipikor 3 - 3 S2

3. Hakim Adhoc PHI 2 - 2 S2

4. Panitera 1 - 1 S2

5. Wakil Panitera - - - -

6 Panitera Muda 1 4 5 S1

7 Panitera Pengganti 8 2 10 S1

8 Jurusita 1 2 3 SMA=1/S1=2

9. Jurusita Pengganti 3 1 4 SMA=2/S1=1

10 Pengadministrasi Perkara 3 3 6 SMA=2/S1=4

11 Pranata Peradilan - - - -

JUMLAH 44



Sumber Daya Manusia Non Teknis, terdiri dari :

No. JABATAN

JENIS

KELAMIN JUMLAH PENDIDIKAN

L P

1. Sekretaris - 1 1 S1

2. Kasub.Bag 1 2 3 S1

3. Pengadministrasi Umum 2 5 7 SMA=2/D3=3/S=1

4. Fungsional arsiparis - - - -

5 Fungsional Pustakawan - - - -

6 Pranata Computer - - - -

7 Fungsional Bendahara - - - -

JUMLAH 3 7 11

Perbandingan Tenaga Teknis dan Non Teknis

No. SATKER

TENAGA

JUMLAH TEKNIS NON

TEKNIS

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya 44 11 55

Secara lengkap Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya beserta jabatannya hingga 31 Desember 2016 adalah sebagai

berikut :



NO. PROFIL

BIODATA

1.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Parlas Nababan, SH,.MH

19610103 198512 1 001

Ketua

2.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Kaswanto, SH,.MH

19600921 198803 1 002

Wakil Ketua

3.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Yunus Sesa, SH,.MH

19581002 198512 1 001

Hakim

4.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Erwantoni, SH,.MH

19631219 198903 1 006 Hakim

5.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Etri Widayati, SH,.MH

19650517 198502 2 001

Hakim

6.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Atok Dwi Nugroho, SH

19731020 199803 1 002

Hakim

7.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Ita Widyaningsih, SH,.MH

19760617 200003 2 00

Hakim

8.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Enan Sugiarto, SH,.MH

19771012 200012 1 001

Hakim

9.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Agus Maksum M. SH,.MH

19780817 200112 1 003

Hakim



10.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Evelyne Napitupu, SH,.MH

19770814 200212 2 002

Hakim

11.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Anuar Sakti Siregar, SH,.MH

-- Hakim Adhoc Tipikor

12.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Rajali, SH,.MH

-- Hakim Adhoc Tipikor

13.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Dedi Riswandi, SH,.MH

--

Hakim Adhoc Tipikor

14.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Aliasman Purba

-- Hakim Adhoc PHI

15.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Avan Loeckman Pranawa, SH,.MM --

Hakim Adhoc PHI

16.

Nama N I P

Jabatan

::

:

H.M.Khusairi Anwar, SH,.MH

19590729 1982203 1 003

Panitera

17.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Hj. Sri Widarti, S,Sos,.SH

19670305 199003 2 001

Sekretaris

18.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Supriadi, SH

19731020 199303 1 002

Panitera Muda Perdata



19.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Tiomina Simanjuntak, SH

19710220 199203 2 003

Panitera Muda Pidana

20.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Ruspeliati, SH

19690401 199103 2 002

Panitera Muda Hukum

21.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Resie, SH

19600504 198603 2 006

Panitera Muda Khusus PHI

22.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Rabiatul Adawiyah

19710518 199203 2 003

Panitera Muda Khusus Tipikor

23.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Marliyani, SE

19850721 200904 2 003

Kasub.Bag.Perencanaan TI dan Pelaporan

24.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Russianna, SH

19690516 199203 2 002

Kasub.Bag.Kepegawaian Organosasai dan Tatalaksana

25.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Exman Vryanto, SE

19731121 199303 1 002

Kasub.Bag Umum dan Keuangan

26.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Indah Yuli Pryatni, SH

19600701 199303 2 002 Panitera Pengganti

27.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Samlawy

19630111 198603 1 002

Panitera Pengganti



28.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Jayadi

19620905 198503 1 007

Panitera Pengganti

29.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Hj.Masriah, SH

19600908 198603 2 002

Panitera Pengganti

30.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Agus Hairuddin, SH

19680817 199303 1 003

Panitera Pengganti

31.

Nama N I P

Jabatan

::

:

I Gusti Bagus Sandhi, SH

19840607 200805 1 001

Panitera Pengganti

32.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Teguh Budiono, SH

19820809 200805 1 001

Panitera Pengganti

33.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Berly, SE,.SH

19800118 200604 1 003

Panitera Pengganti

34.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Bobby Ertanto, SH

19870425 200604 1 002

Panitera Pengganti

35.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Efraim, SH

19750423 200604 1 001

Panitera Pengganti

36.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Maryani, SH

19750307 199404 2 002

Jurusita

37.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Wajidin

19690525 199303 1 005

Jurusita



38.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Ida Purwanti, SH

19830710 200212 2 001

Jurusita

39.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Mangisi Gultom

19840829 200604 1 001

Jurusita Pengganti

40.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Janward S. Purba

19790110 200112 1 001 Jurusita Pengganti

41.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Thio Doly Pakpahan

19831106 200604 1 001

Jurusita Pengganti

42.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Vusi Rurianty, S,.Kom

19860315 200904 2 008

Jurusita Pengganti

43.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Muhammad Fadli, SH

19870526 200604 1 002 Pengadministrasi Perkara

44.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, SH


45.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Ika Murtianinsih, SH


46.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Sopyani Devi, SH




47.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Ahmad Darkuni


48.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Salundik


49.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Nova Iraini, SE, S,.Mi

19841102 200904 2 008 Pengadministrasi Umum

50.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Ainun Zaryah, SE

19871216 200904 2 005

Pengadministrasi Umum

51.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Achmad Syahruji, A,.Md

19841023 200904 1 005


52.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Laili Rahmah, A,.Md

19801224 200912 2 005


53.

Nama N I P

Jabatan

::

:

Laila Hayati, A,.Md

19841017 200912 2 001


54.

Nama

N I P

Jabatan

:

:

:

Abdul Kahar Mashuri

19721110 199303 1 002


55.

Nama

N I P Jabatan

:

: :

Siti Nor Asiah

19740114 200604 2 002




Profil Tenaga Honorer

No. NAMA TUGAS KET.

1 Ferry

Sopir diperbantukan pada Bagian

Kepaniteraan perdata

2 Yoyo

Cleanin service diperbantukan pada

Bagian Kepaniteraan Pidana

3 Jejen Jaini

Sopir diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Pidana

4 Rolis Sebastian Sitorus

Satpam diperbantukan pada Bagian

Kepaniteraan Pidana

5 Christy J. Saragih

Cleaning Service diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Pidana

6 Rizki Kurniawan

Cleaning service diperbantukan

pada Bagian Kepaniteraan Hukum

7 Kristomi Joko Priyadi

Penjaga malam diperbantukan pada

Bagian Kepaniteraan Hukum

8 Firdana Priyo Handoko

Sopir diperbantukan pada Bagian

Umum dan Keuangan



9 Kabul Budiono

Satpam diperbantukan Piket

diruang Ketua

10 Elsa Sitomorang

Cleanin Service diperbantukan

pada Bagian Kepaniteraan Tipikor

11. Timotius Agni Angga Kusuma

Satpam diperbantukan pada Bagian

Tipikor dan Mengelola

Perpustakaan

12 Chairi Anwar

Satpam pada Pengadilan Tipikor

Palangka Raya

13 Patris Ramli

Satpam pada Pengadilan Tipikor Palangka Raya

14 Novan Priyanto

Satpam diperbantukan pada

meja Informasi Pengadilan Tipikor/PHI Palangka Raya

15 Kaspul

Cleanin Service diperbantukan pada Bagian Meja Informasi

Pengadilan Tipikor/PHI

16 Dean Barizka

Cleaning Service diperbantukan

pada Bagian Meja Informasi

Pengadilan Tipikor/PHI



Dengan demikian keadaan personil SDM pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya dimana tenaga tehnis/Non Tehnis sebanyak 55 orang dan

ditambah dengan honorer sebanyak 16 orang sehingga jumlah keseluruhan

adalah 71 orang.

1. Mutasi

Pegawai yang mutasi ke Pengadilan Negeri Palangka Raya selama Tahun

2016 adalah sebagai berikut :

NO N A M A JABATAN LAMA JABATAN BARU TMT

1 Parlas Nababan,

SH,.MH

Wakil PN Palembang Ketua PN PLK 09-06-2016

2 Kaswanto, SH,.MH Hakim PN Jakpus Wakil PN PLK 30-06-2016

3 Etri

Widayati,SH,.MH

Hakim PN Pati Hakim PN PLK 20-06-2016

4 Atok Dwinugroho,

SH

Hakim PN Indramayu Hakim PN PLK 26-09-2016

5 H.M. Khusairi

Anwar, SH,.MH

Panitera PN Mataram Panitera PN PLK 02-09-2016

6 Enan

Sugiarto,SH,.MH

Hakim PN.Tegal Hakim PN PLK 05-12-2016

7 Achmad Syahruji,

A,.Md

Pengadministrasi

Umum PN Tamiyang

Layang

Pengadministrasi

Umum PN PLK

21-03-2016

8 Evelyne Napitupulu,

SH,.MH

Hakim PN Dumai Hakim PN PLK 14-12-2016



Sedangkan pegawai yang mutasi dari Pengadilan Negeri Palangka

Raya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO N A M A JABATAN LAMA JABATAN

BARU KETERANGAN

1 Mulyanto, SH,.MH Ketua PN PLK Hakim Tinggi

PT. Pekan

Baru

Sudah

melaksanakan

tugas

2 Jumongkas L. Gaol,

SH,.MH

Wakil Ketua PN

PLK

Ketua

Jayapura

Sudah

melaksanakan

tugas

3 Nurhayati Nasution,

SH,.MH

Hakim PN PLK Wakil Ketua

PN Kuala

Kapuas

Sudah

melaksanakan

tugas

4 I Wayan Sugiartawan,

SH


Kasongan

Sudah

melaksanakan

tugas

5 Yuli Atmaningsih,

Sh,M, Hum

Hakim PN PLK Hakim PN

Mataram

Sudah

melaksanakan

tugas

6 Rerung

Patongloan.SH,.MH

Hakim PN PLK Hakim Tinggi

PT Maluku

Utara

Sudah

melaksanakan

tugas

7 Andi Hendrawan,

SH,.MH


PN Kuala

Tungkal

Sudah

melaksanakan

tugas

8 Brelly Y. DW Haslori,

SH,.MH


PN Sidrap

Sudah

melaksanakan

tugas

9 Baso Rasyid, SH,.MH Panitera PN PLK Panitera PN

Makasar

Sudah

melaksanakan

tugas

10 Kuncoro Tatwo

Pratisto, SH

Jurusita PN PLK Panitera

Penggnati PN

Tamiyang

Layang

Sudah

melaksanakan

tugas

11 IKA MELINDA

MELIALA, SH

Pengadministrasi

Perkara PN PLK

Panitera

Pengganti PN

Buntok

Sudah

melaksanakan

tugas



12 Tohiri Bin Asngat Wakil Panitera PN

PLK

PM Perdata PI

Banten

Sudah

melaksanakan

tugas

13 Ita Widyaningsih,

SH,.MH


PN Amuntai

Sudah

melaksanakan

tugas

2. Promosi

Pegawai Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dipromosikan tahun

2016 adalah sebagai berikut:

NO N A M A JABATAN LAMA JABATAN

BARU KETERANGAN

1 Muhamad Fadli, SH Pengadministrasi

Perkara

Panitera

Pengganti

Belum ada Realisasi

dari Pengadilan Tinggi

atau Dirjen

2 Dewa Ayu Agung Ari

Astidewi, SH

Pengadministrasi

Perkara

Panitera

Pengganti

Belum ada Realisasi


atau Dirjen

3 Ika Murtianingsih, SH Pengadministrasi

Perkara

Panitera

Pengganti

Belum ada Realisasi


atau Dirjen

4 Sopyani Devi, SH Pengadministrasi

Perkara

Panitera

Pengganti

Belum ada Realisasi


atau Dirjen

5 Janward S. Purba Jurusita

Pengganti

Jurusita Sudah ada Realisasi


namun belum ada dari

Dirjen

6 Mangisi Gultom Jurusita

Pengganti




Dirjen

7 Thio Doly Pakpahan Jurusita

Pengganti




Dirjen



3. Pensiun

Pegawai Pengadilan Negeri Palangka Raya Yang Pensiun Tahun 2016

adalah NIHIL.

NO NAMA PEGAWAI YANG

PENSIUN Jabatan Pangkat Keterangan

1

N I H I L

B. KEADAAN PERKARA

Kepaniteraan Pidana

1. Rekapitulasi perkara;

Sisa Perkara Tahun 2015 47 Perkara

Perkara Masuk Tahun 2016 714 Perkara

Perkara Putus 691 Perkara

Perkara yang masih berjalan 70 Perkara

Perkara banding 23 Perkara (Cabut 1 Perkara)

Perkara Kasasi 6 Perkara (Cabut 1 Perkara)

Perkara Peninjauan Kembali 1 Perkara

Perkara Grasi - Perkara

2. Rasio perkara Terhadap Majelis

- 5 ( lima) Majelis dengan jumlah 714 perkara



3. Putusan yang diajukan Banding

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 15 (lima

belas) Perkara.

No. Nomor Perkara Nama Terdakwa

Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tanggal

Banding

1. 304/Pid.Sus/2015/PN Plk Joko Rianto Als Rian Bin Sogiran 02-12-2015 08-12-2015

2. 383/Pid.Sus/2015/PN Plk H. Dardiansyah, SH. Bin Muntu 22-12-2015 22-12-2015

3. 468/Pid.B/2015/PN Plk Helviana Meyske M Binti H.W.S.

Mamuaya

02-02-2016 05-02-2016

4. 469/Pid.B/2015/PN Plk Gustap Als Utap Bin Sihin U.M. 02-02-2016 05-02-2016

5. 497/Pid.Sus/2015/PN Plk Jaya Als Bapak Bayu Bin Arbain 02-02-2016 05-02-2016

6. 90/Pid.Sus/2016/PN Plk Yusni Als Iyus Bin Mahyuni 03-05-2016 09-05-2016

10-05-2016

7. 158/Pid.Sus-LH/2016/PN

Plk

Sumpeno Bin Misroji 14-06-2016 15-06-2016

8. 145/Pid.Sus/2016/PN Plk Igo Fransisko Bin Bartis T.S.W.

Antang

12-05-2016 19-05-2016

9. 157/Pid.Sus-LH/2016/PN

Plk

Indra Yosafat Nababan Als Indra

Bin Parulian Nababan

17-05-2016 24-05-2016

10. 219/Pid.Sus/2016/PN Plk Jon Pebriadi Als Cangi Bin Jhon P 15-06-2016 22-06-2016

11. 283/Pid.Sus/2016/PN Plk I. Riky Akbar Bin Sahriansyah

II. Saifullah Bin Sahriansyah

26-07-2016 01-08-2016

12. 298/Pid.Sus/2016/PN Plk Andri Bin Adenan Norman 16-08-2016 23-08-2016

13. 277/Pid.Sus/2016/PN Plk Agustian Als. Agus Bin Aluspianto 07-09-2016 09-09-2016

14. 523/Pid.B/2016/PN Plk Dewi Natalia Binti Runaldhard W. 25-10-2016 31-10-2016

15. 524/Pid.B/2016/PN Plk Septian D.P. Bin Songket 25-10-2016 31-10-2016



b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding : 4 (empat)

Perkara.


Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tanggal

Banding

1. 384/Pid.Sus/2015/PN Plk Niko Indrawan Bin Tjio Cie Kong 15-12-2015 21-12-2015

2. 14/Pid.Sus/2016/PN Plk Topan Bin Ramin 16-02-2016 22-02-2016

23-02-2016

3. 121/Pid.Sus/2016/PN Plk I. Nor Rachmadi Thaufik Bin

Nurhidayat

II. Dina Anggeraini Bin Busran

07-06-2016 08-06-2016

09-06-2016

4. 191/Pid.Sus/2016/PN Plk Bambang I Panyat Bin I Panyat 08-06-2016 14-06-2016

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding :

NIHIL

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang belum diputus Tingkat Banding : 6

(enam) Perkara.


Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tanggal

Banding

1. 558/Pid.Sus/2016/PN Plk Afiat Febrianto, ST. Bin Gunawan 22-11-2016 23-11-2016

2. 426/Pid.B/2013/PN Plk Dian Frans Jaya, SE Bin Drs.

Diman Giman Basar

23-11-2016 28-11-2016

29-11-2016

3. 304/Pid.B/2016/PN Plk Singkang W. Kasuma Bin Wiliem

Kasuma

23-11-2016 28-11-2016

4. 586/Pid.Sus/2016/PN Plk M. Nasir Als Puteh Bin Aria N. 29-11-2016 02-12-2016

06-12-2016

5. 598/Pid.Sus/2016/PN Plk Ikhsan Zulfikar Bin Abdurrahman

Tapin

06-12-2016 13-12-2016

6. 639/Pid.B/2016/PN Plk I. Eliyam, S.IP, SH. Bin Ampak

Djailani

II. Fransiska G.V. Bin Bertono

15-12-2016 21-12-2016



e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dalam tahap Tk Banding dicabut : 1

(satu) Perkara

No. Nomor Perkara NamaTerdakwa

Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tanggal

Banding

1. 254/Pid.Sus/2016/PN

Plk

Syaifullah Als Ipul Bin Badarsah 14-06-2016 21-06-2016

4. Putusan yang diajukan Kasasi

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan

Tk. Kasasi : 3 (tiga) Perkara.


Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tgl putus

Pengadilan

Banding

Tanggal

Kasasi

1. 472/Pid.Sus/2014/PN

Plk

Stefen Bin Edwin

Lambung

31-03-2015 16-06-2015 22-06-2015

2. 497/Pid.Sus/2015/PN

Plk

Jaya Als Bapak bayu

Bin Arbain

02-02-2016 04-04-2016 18-04-2016

19-04-2016

3. 6/Pid.Sus-

Anak/2014/PN Plk

Yanriri Als Iyan 03-02-2015 17-03-2015 30-03-2015

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan

Tk. Kasasi : 3 (tiga) Perkara.


Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tgl putus

Pengadilan

Banding

Tanggal

Kasasi

1. 37/Pid.B/2010/PN.Pl.R Ir. Eka Subrata 16-12-2010 18-08-2011 20-12-2011

2. 38/Pid.B/2010/PN.Pl.R Drs. Imanuel G. Akar

Bin G. Akar

16-12-2010 18-08-2011 20-12-2011

3. 71/Pid.B/2010/PN.Pl.R Kusyadi, S.IP 07-04-2011 03-04-2011 03-05-2012

15-05-2012



c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat

diterima Tk. Kasasi : NIHIL.

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan

Tk. Kasasi : 1 (satu) Perkara.


Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tgl putus

Pengadilan

Banding

Tanggal

Kasasi

1. 384/Pid.Sus/2015/PN

Plk

Niko Indrawan Bin Tjio

Cie Kong

15-12-2015 25-02-2016 21-03-2016

22-03-2016

e. PutusanPengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan

Tk. Kasasi : 1 (satu) Perkara.


Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tgl putus

Pengadilan

Banding

Tanggal

Kasasi

1. 184/Pid.Sus/2014/PN

Pl.R

Tjoea J.C.H. Bin Haimi 17-07-2014 01-09-2014 15-09-2014

f. Putusan Pengadilan Tk. I yang belum diputus Tk. Kasasi : 6 (enam)

Perkara.


Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tgl putus

Pengadilan

Banding

Tanggal

Kasasi

1. 106/Pid.B/2011/PN.

Pl.R

Delo M. Saleh Bin

Maradan

12-04-2011 27-10-2011 21-11-2011

2. 508/Pid.B/2009/PN.

Pl.R

Helson Anggen, B.Sc 09-08-2010 04-04-2011 23-05-2011

3. 249/Pid.Sus/2015/PN

Plk

Ferdinandus Lau Bin

Benyamin Mau

25-08-2015 - 26-08-2015

4. 292/Pid.B/2016/PN Plk Alfian Bin Rusdian 31-08-2016 - 01-09-2016

5. 158/Pid.Sus-LH/2016/

PN Plk

Sumpeno Bin Misroji 14-06-2016 15-08-2016 07-09-2016

6. 309/Pid.Sus-LH/2016/

PN Plk

Juita Binti Tupel Jalin 29-09-2016 - 05-10-2016



g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dalam tahap Tk. Kasasi dicabut :

1 (satu) Perkara.

No. Nomor Perkara Nama Terdakwa Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tgl putus

Pengadilan

Banding

Tanggal

Kasasi

1. 14/Pid.Sus/2016/PN.

Plk

Topan Bin Ramin 16-02-2016 28-04-2016 19-05-2016

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) :

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan

Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : NIHIL.

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan


c. PutusanPengadilan Tk. I yang dikuatkanTk Banding dan tidak dapat

diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK :NIHIL.

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkanTk Banding dan dikuatkan


e. PutusanPengadilan Tk. I yang dibatalkanTk Banding dan dibatalkan


f. PutusanPengadilan Tk. I yang dikuatkanTk Banding dan dikuatkan

Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : NIHIL.

g. PutusanPengadilan Tk. I yang dikuatkanTk Banding dan dibatalkan


h. PutusanPengadilan Tk. I yang dikuatkanTk Banding dan tidak dapat

diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK :NIHIL.



i. PutusanPengadilan Tk. I yang dibatalkanTk Banding dan dikuatkan


j. PutusanPengadilan Tk. I yang dibatalkanTk Banding dan dibatalkan


k. PutusanPengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang

dikuatkan Tk. PK : NIHIL.

l. PutusanPengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang

dikuatkan Tk. PK :NIHIL.

m. PutusanPengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang

dikuatkan Tk. PK : NIHIL.

n. PutusanPengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang

dibatalkan Tk. PK : NIHIL.

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap

yang dibatalkan Tk. PK :NIHIL.

p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang

dibatalkan Tk. PK : NIHIL.

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak

dapat diterima Tk. PK :NIHIL.

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap

yang tidak dapat diterima Tk. PK :NIHIL.



s. Putusan Pengadilan Tk. I yang belum diputus tahap Tk. PK : 1 (satu)

Perkara.

No. Nomor

Perkara Nama Terdakwa

Tgl putus

Pengadilan

Tk.I

Tgl putus

Pengadilan

Banding

Tgl putus

Tingkat

Kasasi

Tanggal

permohonan

Peninjauan

Kembali

1. 189/

Pid.Sus/

2016/PN

Plk

Novia Rosalin

Ariyani Binti

Arirario Numbat

Balantek

01-06-2016 - - 25-10-2016

Kepaniteraan Tipikor

1. Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya Tahun 2016

Sisa Perkara tahun 2015 5 Perkara




Perkara banding 15 Perkara

Perkara Kasasi 12 Perkara


Perkara Grasi - Perkara

2. Rasio Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya Tahun 2016 Terhadap Majelis

62 Perkara : 3 Majelis



3. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Banding

a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat

Banding :

No Nomor Perkara Nama Terdakwa

Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat Pertama

Tanggal

Banding

1 Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/ 2016/PN Plk

SETIA BUDI 18 -04-2016 25-04-2016

2 Nomor 02/Pid.Sus-

TPK/ 2016/PN Plk

Drs. SUHARTO BIN

WITOHARJO

16-05-2016 19-05-2016

b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat

Banding :


Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat Pertama

Tanggal

Banding

1 Nomor 54/Pid.Sus-

TPK/ 2015/PN Plk

FRIED ASAHEL, SE 12-01-2016 18-01-2016

2.

Nomor 57/Pid.Sus-

TPK/2015/PN Plk

HERRY REONARDO ALS.

HERRY BIN TITUS PAULUS

TAHANAN

24-02-2016 02-03-2016

3. Nomor 58/Pid.Sus-

TPK/2015/PN Plk

Dr. FREDERIK REINSYA

MANGINTE

24-02-2016 02-03-2016


TPK/2016/PN Plk

drg. SRI PURWANTI ANAK

DARI MARGINO HUSODO

01-08-2016 01-08-2016


TPK/ 2016/PN Plk

SURYO HANDOKO, SE 14-10-2016 18-10-2016

c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat diterima

Tingkat Banding :

No Nomor Perkara Nama Terdakwa Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat Pertama

Tanggal Banding

-

- N I H I L - -



d. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum diputus Tingkat

Banding :


Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat Pertama

Tanggal

Banding

1 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/

2016/PN Plk

ALIMIN JAMHURI BIN H.

JAMHURI

24-10-2016 26-1-2016


2016/PN Plk

I. WAHYUDI A.Ma BIN

YUSAN II. ANTHON AFHAN, A.Md

BIN H. ZAMZAM

07-11-2016 14-11-2016

3 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN Plk

I. MULYANTO, ST BIN SUMIDI

07-11-2016 14-11-2016


2016/PN Plk

Ir. TOGU SILITONGA BIN

MARTUA SILITONGA

14-11-2016 21-11-2016


2016/PN Plk

M. MAHFUDIN NOOR BIN

MARHASAN ARSYAD

15-11-2016 21-11-2016


2016/PN Plk

HERIYONO PANTIE BIN

BARTHUS (Alm)

23-11-2016 29-11-2016


TPK/2016/PN Plk

BOLUNIUS IJAR BIN IJAR 23-11-2016 29-11-2016

8. Nomor 40/PId.Sus-

TPK/2016/PN Plk

ANDREY DULU,

S.Sos,MAP BIN YUDA

KARANI (Alm)

07-12-2016 14-12-2016

e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam tahap Banding

dicabut:


Tanggal Putus

Pengadilan Tingkat Pertama

Tanggal Banding

- - NIHIL - -


Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Kasasi

a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat

Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi :


Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat Pertama

Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat Banding

- - N I H I L - -



b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat

Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi :

N

No Nomor Perkara

Nama

Terdakwa

Tanggal

Putus

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Tanggal

Putus

Pengadilan

Tingkat

Banding

Tanggal Kasasi

1

1

Nomor 53/Pid.Sus-TPK/

2015/PN Plk

Nomor 5/PID.SUS-

TPK/2014/PT.PLK

MARSON

MARKUSIN

SALEH

23-11-2015 11-01-2016 19-1-2016

2

2.

Nomor

50/Pid.Sus/TPK/2016/PN

Plk

Nomor 7/PID.SUS-

TPK/2016/PT.PLK

FAHRUDIN

BIN BAKERI

14-12-2015 1-2-2016 18-2-2016

c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat

Banding dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi :

N

No

Nomor Perkara Nama Terdakwa

Tanggal

Putus

Pengadilan Tingkat

Pertama

Tanggal

Putus

Pengadilan Tingkat

Banding

Tanggal

Kasasi

-

1.

Nomor 56/Pid.Sus-

TPK/2015/PN Plk

Nomor 6/PID.SUS-

TPK/2015/PT.PLK

Drs. YUSUF

SASMITA

7-12-2015 11-1-2016 1-2-2016


TPK/2015/PN Plk

Nomor 2/PID.SUS-

TPK/2016/PT.PLk

ETIANA BINTI

ELOR

14-12-2015 10-2-2016 18-2-2016


TPK/2015/PN Plk

Nomor 01/PID.SUS-

TPK/2016/PT.PLK

DADANG WAHYUDI

BIN YUSRIANSYAH

14-12-2015 10-2-2016 18-2-2016


TPK/2015/PN Plk

Nomor 3/PID.SUS-

TPK/2016/PT.PLK

FRIED ASAHEL, SE

BIN PANUS R.

BADJAU

12-1-2016 30-3-2016 18-4-2016


TPK/2016/PN Plk

Nomor 6/PID.SUS-

TPK/2016/PT.PLK

SETIA BUDI 18-4-2016 17-6-2016 30-6-2016



d. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat

Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi :


Tanggal Putus

Pengadilan Tingkat

Pertama

Tanggal Putus

Pengadilan Tingkat

Banding

Tanggal Kasasi

- - N I H I L - - -

e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat

Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi :


Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat

Banding

Tanggal

Kasasi

- - N I H I L - - -

f. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama / Banding yang belum

diputus Tingkat Kasasi :


Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat

Banding

Tanggal

Kasasi

1

Nomor 51/Pid.Sus-

TPK/ 2015/PN Plk

Nomor 8/PID.SUS-

TPK/2015/PT.PLK

H. FAKHRUR

RAZIE BIN

ANSHARI

14-12-2015 1-2-2016 17-2-2016

2

Nomor 57/Pid.Sus-

TPK/ 2014/PN Plk

Nomor 4/PID.SUS-

TPK/2016/PT.PLK

HERRY

REONARDO ALS.

HERRY BIN

TITUS PAULUS

TAHANAN

24-2-2016 12-5-2016 31-5-2016

3

Nomor 58/Pid.Sus-

TPK/ 2015/PN Plk

Nomor 5/PID.SUS-

TPK/2016/PT.PLK

dr.FREDERIK

REINSYA

MANGINTE BIN

Y.B MANGINTE

24-2-2016 12-5-2016 31-5-2016

4

Nomor 02/Pid.Sus-

TPK/ 2016/PN Plk

Nomor 7/PID.SUS-

TPK/2016/PT.PLK

Drs. SUHARTO

BIN WITOHARJO

16-5-2016 27-7-2016 11-8-2016

5 Nomor 19/Pid.Sus-

TPK/ 2016/PN Plk

Nomor 8/PID.SUS-

TPK/2016/PT.PLK

drg, SRI

PURWANTI ANAK

DARI MARGINO

HUSODO

1-8-2016 29-9-2016 14-10-2016



g. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama / Banding yang dalam tahap

Kasasi dicabut :

N


Tanggal

Putus

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Tanggal

Putus

Pengadilan

Tingkat

Banding

Tanggal

Kasasi

- NIHIL - - -


Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Peninjauan Kembali

- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama / Banding / Kasasi yang

belum Putus Tingkat Peninjauan Kembali :

No Nomor Perkara Nama

Terdakwa

Tanggal

Putus

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Tanggal

Putus

Pengadilan

Tingkat

Banding

Tanggal

Putus

Pengadilan

Tingkat

Kasasi

Tanggal

Peninjauan

Kembali

1 Nomor:36/Pid.B/

2010/PN. Pl.R

Nomor:30/Pid.

Sus/2011.PT.PR

Nomor:580K/Pid.

Sus/ 2013

Drs. HUBER

DOYOM

16-12-2010 24-11-2011 12-09-2013 22-3-2016

Kepaniteraan Perdata

1. Rekapitulasi Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Tahun 2016





Perkara Banding 28 Perkara

Perkara Kasasi 27 Perkara




2. Rasio Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun

2015 Terhadap Majelis


3. Putusan yang diajukan Banding:

a. Putusan Pengadilan Tk I Yang Di Kuatkan Tk Banding

NO. NOMOR PERKARA PARA PIHAK

1 Nomor 98 / Pdt.G/2015/PN Plk

Yuliani Wahdah Vs Suyetemi


Luise Line Vs Abeng Rusmadi


Roby A Toefak Vs meyni


Yopi Permana Vs Suliyati


Dewik Darhamsyah Vs Yeri


M. Handayani Vs Harun Asnawi


Sumardi Vs Christopel Helman

8 Nomor 08 / Pdt.G/2015/PN Plk Diki Kamarudin Vs Anastasia


Isak Vs Kelsae


Ny. Ampung L mathias Vs Asten E Yohanis

b. Putusan Pengadilan Tk I Yang Di Batalkan Tk Banding



Benon Vs Wensi

2 Nomor 56 / Pdt.G/2015/PN Plk H.Rusmadi Vs H.Misran


PT.Berkala Maju Bersama Vs Evert Hari Mulya

4 Nomor 16 / Pdt.G/2016/PN Plk PT.Ramin Membangun Vs Apan Donis


Norman Vs CIMB



c. Putusan Pengadilan Tk I yang tidak dapat di terima di tingkat Banding


1 Nomor 117 / Pdt.G/2015/PN Plk Haji Wahyuni Vs Ny Jasmah

4. Perkara Kasasi Tahun 2016

a. Putusan Pengadilan Tk I Yang Di Kuatkan Banding Dan Di Kuatkan

Tk Kasasi


1 Nomor 02 / Pdt.G/2014/PN Dahem D Anjut Vs Ade Suryadi


CV Minosari Vs Sarana Kalteng Ventura

3 Nomor 19 / Pdt.G/2013/PN Plr Jaya A Gasan Vs PT astra Sedaya

Finance

4 Nomor 112 / Pdt.G/2013/PN Plr

Exmonson Siman Limin Vs T.Paomin


Maulidah Vs H.Rusmadi


Drs.H.Haris Fadilah Vs H.SAYUTI

7 Nomor 90 / Pdt.G/2013/PN Plr David Junianto Vs Martini Susanti

8 Nomor 136 / Pdt.Plw/2013/PN Plr Yunse Vs Agus Setyawan

9 Nomor 99/ Pdt.G/2014/PN Plk Sintan Asi Vs Drs Yudinantir

10 Nomor 152 / Pdt.G/2013/PN Plr PT.KARYA BUMI Makmur Vs BPN Kota

11 Nomor 68 / Pdt.G/2012/PN Plr Gunawan Toendan Vs H.M.Riban Satia

12 Nomor 47 / Pdt.G/2012/PN Plr Haji Ratian Siswo Vs Arliansyah

13 Nomor 57 / Pdt.G/2014/PN Plr Djarot Srie Lugiyanto Vs Yuslina Siregar

14 Nomor 07 / Pdt.G/2014/PN Plk Endawani Vs Deseriantoni

15 Nomor 63 / Pdt.G/2011/PN Plr Haji Rustam Vs Aban Syahran

16 Nomor 69 / Pdt.G/2012/PN Plr Drs.Cornelius David Vs Elly Natlina



5. Putusan yang diajukan Penijauan Kembali ( PK )

a. Perkara Peninjauan Kembali Yang Di Tolak Di Tingkat PK


1

NIHIL

Kepaniteraan PHI

1. Rekapitulasi Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan

Negeri Palangka Raya Tahun 2016





Perkara Kasasi 3 Perkara, 1 perkara putus,

belum putus = 1 perkara

Perkara Peninjauan Kembali - Perkara

2. Rasio Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya Tahun 2016 Terhadap Majelis


3. Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan

Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Kasasi



a. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama yang

dikuatkan Tingkat Kasasi :

No. Nomor Perkara Para Pihak

Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Tanggal

Kasasi

1 Nomor : 1/Pdt.Sus-

PHI/ 2015/PN Plk

Yasintus

PT. Buana Guna Jaya

06 -01-2016 07-01-2016


PHI/ 2015/PN Plk

Ardiansyah, Dkk

Bumihutani Lestari

15-03-2016 21-03-2016


PHI/2015/PN.Plk

Irpan, Dkk

PT. Adiyaksa Dharma

Satya

16-03-2016 21-03-2016


PHI/2015/PN.Plk

PT. Sakti Mait jaya

Langit

Suryadi

17-02-2016 20-04-2016


PHI/2016/PN.Plk

Lambang, Dkk

PT. Lifere Agro Kapuas

08-06-2016 21-06-2016

6. Nomor : 3/Pdt.Sus-

PHI/2016/PN.Plk

Abdul Kadir, Dkk


09-06-2016 22-06-2016


PHI/2-16/PN.Plk

Ir. Fransiscus

PT. Katingan Indah

Utama

13-10-2016 24-10-2016

b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Kasasi :

No Nomor Perkara Nama Para

Pihak

Tanggal Putus

Pengadilan Tingkat

Pertama

Tanggal

Kasasi

NIHIL

c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat diterima

Tingkat Kasasi :

No Nomor Perkara Nama Para

Pihak

Tanggal Putus

Pengadilan Tingkat

Pertama

Tanggal

Kasasi

- - N I H I L - -



d. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum diputus ditingkat

Kasasi :

No Nomor Perkara Nama Para Pihak

Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat Pertama

Tanggal

Kasasi

1 Nomor :

9/Pdt.Sus-

PHI/2015/PN.Plk

Irpan, Dkk

PT. Adiyaksa Dharma Satya

16-03-2016 21-03-2016


PHI/2016/PN.Plk

Lambang, Dkk


08-06-2016 21-06-2016


PHI/2016/PN.Plk

Abdul Kadir, Dkk


09-06-2016 22-06-2016

e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam tahap Kasasi

dicabut :


Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat Pertama

Tanggal

Kasasi

1 Nomor:6/Pdt.Sus-

PHI/2-16/PN.Plk

Ir. Fransiscus

PT. Katingan Indah Utama

13-10-2016 24-10-2016


Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Kasasi

a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Kasasi :


Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat Pertama

Tanggal Putus

Tingkat

Kasasi

1 Nomor : 1/Pdt.Sus-PHI/ 2015/PN Plk

Yasintus

PT. Buana Guna Jaya

06 -01-2016 07-01-2016


PHI/ 2015/PN Plk

Ardiansyah, Dkk

Bumihutani Lestari

15-03-2016 21-03-2016



b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum diputus Tingkat

Kasasi :


Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat Pertama

Tanggal

Kasasi

1 Nomor : 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plk

Irpan, Dkk

PT. Adiyaksa

Dharma Satya

16-03-2016 21-03-2016


PHI/2016/PN.Plk

Lambang, Dkk

PT. Lifere Agro

Kapuas

08-06-2016 21-06-2016


PHI/2016/PN.Plk

Abdul Kadir, Dkk

PT. Lifere Agro

Kapuas

09-06-2016 22-06-2016


Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Peninjauan Kembali

- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama / Kasasi yang belum Putus

Tingkat Peninjauan Kembali :

No Nomor

Perkara

Nama

Para

Pihak

Tanggal Putus

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Tanggal

Putus

Pengadilan

Tingkat

Banding

Tanggal

Putus

Pengadilan

Tingkat

Kasasi

Tanggal

Peninjauan

Kembali

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil



C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Tidak ada Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung pada tahun anggaran

2016.

b. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Untuk tahun anggaran 2016 ini Pengadilan Negeri Palangka Raya

mendapatkan anggaran Pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar

Rp. 135.800.000 , Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya berupa

Pagar Gedung kantor sebesar Rp. 6.200.000,- dan Rumah Dinas Kantor

sebesar Rp. 16.740.000,-

Rekapitulasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

No Kegiatan Output Yang

dihasilkan

Anggaran yang

tersedia

Anggaran

Yang digunakan Ket

1 Pemeliharaan

Gedung kantor

&

Halaman

Kantor,

Terselenggaranya

gedung

perkantoran yang

bersih, rapi, indah

dan nyaman

Rp. 135.800.000,- Rp 131.741.950,-

2 Pemeliharaan

Pagar Kantor

dan Rumah

DInas

Rp. 22.940.000,- Rp. 21.090.000,-

c. Penghapusan

Proses penghapusan pada sarana / prasarana gedung tahun anggaran

2016 tidak ada.



2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada tahun anggaran

2016 terdiri atas :

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan anggaran

sebesar Rp. 94.940.000,-

Pengadaan Fasilitas Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.

75.000,000,-

Pengadaan Genset, AC dan Toren Air dengan anggaran sebesar Rp.

384.000.000,-

Rekapitulasi Pengadaan Fasilitas Gedung


dihasilkan

Anggaran yang

tersedia

Anggaran

Yang digunakan Ket

1 Pengadaan

sarana dan

prasarana di

lingkunagan MA

RI :

- Perangkat

Pengolah

Data

- Fasiltas

Perkantoran

- Genset, AC,

dan Toren

Air

Terselenggaranya

kebutuhan

perkantoran untuk

meningkatkan

pelayanan kepada

masyarakat

Rp. 94.000.000,-

Rp. 75.000.000,-

Rp. 384.000.000,-

Rp. 93.950.000,-

Rp. 74.600.000,-

Rp. 382.110.000,-



b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung tahun

anggaran 2016 terdiri dari pemeliharaan :

Kendaraan Dinas

AC Ruanagan

Peralatan Pengolah data berupa Komputer dan Laptop

Printer

Faximile

Rekapitulasi Pemeliharaan Fasilitas Gedung


dihasilkan

Anggaran yang

tersedia

Anggaran

Yang digunakan

Ket

1 Pemeliharaan

Peralatan dan

Mesin :

- Kendaraan

Dinas

- Ac

Ruanagan

- Komputer/

Laptop

- Printer

- Faximile

Terselenggaranya

kebutuhan

perkantoran

untuk

meningkatkan

pelayanan kepada

masyarakat

Rp. 106.920.000

Rp. 106.793.756,-

c. Penghapusan

Proses penghapusan pada sarana / prasarana fasilitas gedung tahun

anggaran 2016 tidak ada.



D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Program-program yang direalisasikan melalui kegiatan terdapat

dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan

Negeri Palangka Raya Tahun 2016, terdiri dari DIPA Dirjen Badan

Peradilan Umum dan DIPA Badan Urusan Administrasi sebagaimana

berikut :

NO. URAIAN PAGU (Rp) Realisasi

Rp)

Persetase

(%)

1. Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

(DIPA Dirjen Badan Peradilan

Umum)

122.859.000,- 121.441.200,- 98,85%

2. Program Dukungan Manajemen

Dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung (DIPA

BUA)

10.300.666.000,- 9.623.148.079,- 93,42%

3. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung (DIPA BUA)

553.000.000,- 550.660.000,- 99,58%

JUMLAH……..

10.976.525.000,-

10.295.249.279,-

93,79%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis

Lainnya

Dengan Pagu anggaran Rp. 10.300.666.000,- (Sepuluh Milyar Tiga

Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) terealisasi

sebesar Rp.9.623.148.079,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Dua

Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh

Sembilan Rupiah) atau mencapai realisasi 93,42%. Program ini



dilaksanakan bertujuan mewujudkan tersedianya dukungan

manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis

peradilan dengan memaksimalkan dana layanan perkantoran.

Program ini hampir mencapai sasarannya yaitu terlaksananya

penyediaan sarana prasarana, organisasi dan administrasi,

sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

Dengan pagu anggaran Rp. 553.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh

Tiga Juta Rupiah) Terealisasi sebesar Rp. 550.660.000,- (Lima Ratus

Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau

mencapai 99,58 %. Program ini dapat dikategorikan sudah

mencapai sasaran sesuai target, yang bertujuan meningkatkan

penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung

penyelenggaraan peradilan.

Perbandingan realisasi DIPA yang terserap selama 2 (dua)

tahun berjalan yaitu :

TAHUN

PAGU (RP)

REALISASI (RP)

%

2015 12.979.990.000 12.133.144.854 93,48%

2016 10.853.666.000 10.173.808.097 93,74%

Dari uraian tabel di atas, terlihat bahwa perbandingan

terserapnya DIPA dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang

mana realisasi tahun 2015 sebesar 93,48% dan 2016 sebesar 93,74%.



3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Dengan pagu Rp.122.859.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta

Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), terealisasi

sebesar Rp 121.441,200,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat

Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) mencapai 98,85%.

Untuk tahun Anggaran 2016 pagu yang terserap dengan target,

meskipun belum mencapai 100%. Program ini bertujuan untuk

terlaksananya dana operasional yang dapat mendukung penyelesaian

kelengkapan berkas perkara di tingkat pertama, adapun pokok

kegiatannya adalah :

- Pelaksanaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum

- Pembebasan Perkara Perdata Prodeo

- Penyelesaian Administrasi perkara yang sederhana dan tepat

waktu

- Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 bulan

- Pelaksanaan PHI ( dibawah 150 juta)

Dengan terlaksananya program ini sasaran yang dicapai yaitu :

- Terwujudnya standarisasi kelengkapan formal berkas perkara di

tingkat pertama.

- Meningkatnya aparatur/ tenaga teknis di Pengadilan Negeri

Palangka Raya yang professional dalam rangka melayani

masyarakat pencari keadilan.



E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilam yang Agung, Pengadilan Negeri

Palangka Raya menempatkan pembenahan Teknologi Informasi sebagai salah satu

prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang

menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta

menjadi organisasi modern berbasis Teknologi Informasi terpadu. Secara garis besar

perangkat keras dan perangkat lunak pendukung kinerja Pengadilan Negeri Palangka

Raya adalah sebagai berikut :

a. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang ada pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai

berikut :

No Nama Perangkat Jumlah Keterangan

1 Server 3 Unit Dalam Kondisi Baik

2 Router 1 Unit Dalam Kondisi Baik

3 Switch Hub 1 Unit Dalam Kondisi Baik

4 Netware Interface External 6 Unit Dalam Kondisi Baik

5 P.C unit 30 Unit Dalam Kondisi Baik

6 Laptop 8 Unit 2 Dalam Kondisi Rusak

7 Peralatan Jaringan

Lainnya

5 Buah Dalam Kondisi Baik

8 Camera Digital 1 Unit Dalam Kondisi Baik

9 Monitor 2 Buah Dalam Kondisi Baik

10 Printer 14 Unit Dalam Kondisi Baik

11 CCTV 4 Unit Dalam Kondisi Baik

12 Mesin Absensi 1 unit Dalam Kondisi Baik



13 Sound System 3 Buah Dalam Kondisi Baik

14 Uninterruptible Power

Supply (UPS)

8 Buah Dalam Kondisi Baik

15 Pesawat Telephone 1 Buah Dalam Kondisi Baik

16 Facsimile 1 Buah Dalam Kondisi Baik

17 Internet 1 Buah Dalam Kondisi Baik

18 Hardisk 1 Buah Dalam Kondisi Baik

19 Speaker komputer 6 Buah Dalam Kondisi Baik

20 Tape Recorder 2 Buah Dalam Kondisi Baik

21 CPU 1 Buah Dalam Kondisi Baik

b. Perangkat Lunak ( Software)

Aplikasi Berbasis Internet

Aplikasi berbasis internet yang digunakan Pengadilan Negeri Palangka Raya

adalah :

Nama Aplikasi Keterangan Alamat dan Gambaran

Website

Pengadilan

Negeri Palangka

Raya

Adalah aplikasi berbasis website yang berisi

Profil, Transparasi Laporan, kegiatan, berita

Pengadilan, Info Perkara, Putusan dan

Pengumuman Pengadilan Negeri Palangka

Raya

http://www.pn-palangkaraya.go.id/

SIPP/CTS

(Kepaniteraan)

Adalah aplikasi berbasis website yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

Badilum untuk semua Pengadilan Negeri

http://sipp.pn-palangkaraya.go.id/

http://www.pn-palangkaraya.go.id/

http://sipp.pn-palangkaraya.go.id/



Direktori Putusan

MA RI

(Kepaniteraan)

Adalah Aplikasi yang digunakan untuk

mengupload perkara yang menempuh

upaya hokum baik banding, kassi maupun

PK dan perkara tingkat pertama yang telah

berkekuatan hukum tetap .

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-

palangkaraya

Siwas

(Kepaniteraan)

Adalah aplikasi pengaduan yang

disediakan oleh Badan Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

https://siwas.mahkamahagung.go.id/

Komdanas

(Kesekretariatan)

Aplikasi yang mengolah data Laporan

bagian Umum dan Keuangan,

Kepegawaian dan Perencanaan.

www.komdanas.mahkamahagung.go.id

SAPK BKN

(Kesekretariatan)

Adalah Aplikasi yang dikeluarkan olen BKN

bertujuan untuk pengelolaan data

kepegawaian setiap satker lembaga

menuju pengelolaan data kepegawaian

berbasis IT

https://sapk.bkn.go.id/

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-palangkaraya

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-palangkaraya

https://siwas.mahkamahagung.go.id/

http://www.komdanas.mahkamahagung.go.id/





SIMPEG MA RI

(Kesekretariatan)

Adalah Aplikasi yang dikeluarkan olen MA

RI bertujuan untuk pengelolaan data

system informasi kepegawaian.

http://116.0.6.162/simpeg/login.wgx

Aplikasi SIMAN

(Kesekretariatan)

Sistem Manajemen Aset Negara

merupakan system aplikasi yang dibangun

dengan tujuan:

- Membangun database asset Terpusat

dengan memberikan otorisasi akses

kepada masing-masing user.

- Membangun sistem informasi aset

Negara yang standar untuk Pengelola

Barang dan Pengguna.

- Membangun sistem otomasi proses

pengajuan, perencanaan,

pemeliharaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, pemusnahan dan

penghapusan asset sehingga

pengelolaan BMN menjadi

akurat,cepat, efisien serta

terokumentasi secara digital.

- Membangun sistem monitoring secara online dan

realtime yang dapat diakses Pengelola dan Pengguna

Barang

- Membangun sistem yang dapat memudahkan dan

mempercepat penyajian informasi terkait pengelolaan

BMN secara akurat dan up to date.

SIRUP

(Kesekretariatan)

SIRUP adalah aplikasi Sistem

Informasi Rencana Umum

Pengadaan berbasis Web (Web

based) yang fungsinya sebagai

sarana atau alat untuk

mengumumkan RUP.

https://sirup.lkpp.go.id/sirup

http://116.0.6.162/simpeg/login.wgx

https://sirup.lkpp.go.id/sirup



Aplikasi SMART

(Kesekretariatan)

Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan

realisasi anggaran

http://monev.anggaran.depkeu.go.id

E-Monev

Bappenas

(Kesekretariatan)

Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan

realisasi anggaran ke Bappenas

http://e-monev.bappenas.go.id

Aplikasi

rkakldipa Online

merupakan sebuah sistem

informasi berbasis web di lingkup

Direktorat Jenderal Anggaran

yang digunakan oleh Direktorat

Jenderal Anggaran sendiri dalam

hal ini Unit Teknis DJA (Anggaran

I, Anggaran II, dan Anggaran III),

Kementerian / Lembaga, Unit

Eselon I dari Kementerian /

Lembaga, dan Juga Satuan Kerja

(Satker) yang berada di bawah

sebuah Kementerian / Lembaga

untuk mengakses informasi

http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id

http://monev.anggaran.depkeu.go.id/

http://e-monev.bappenas.go.id/

http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id/



mengenai referensi Program,

Kegiatan, Output, Satker yang

dimiliki oleh masing-masing K/L,

mengunduh ADK RKAKL hasil

dari proses revisi RKAKL yang

dilakukan sebuah K/L, Unit

Eselon I K/L, ataupun Satuan

Kerja, dan juga untuk melakukan

Penelaahan RKAKL secara online

antara Unit Eselon I K/L dengan

Unit Teknis DJA (Anggaran I,

Anggaran II, dan Anggaran III)

dan Bappenas.

Aplikasi RKAKL DIPA Online ini terdiri dari 5

modul antara lain :

1.Modul Referensi

2.Modul RKAKL

3.Modul Penelaahan Online

4.Modul Download ADK dan PDF DIPA RKAKL

5.Modul Utility

e-rekon-lk

(kesekretariatan)

Adalah aplikasi berbasis web yang

dikembangkan dalam rangka

proses rekonsiliasi data transaksi

keuangan dan penyusunan

laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.

http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/login

Aplikasi Sistem

Perbendaharaan

dan Anggaran

Negara (SPAN)

(kesekretariatan)

Merupakan Sistem Informasi

yang menggabungkan beberapa

fungsi, seperti Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran, Manajemen Kas,

Akuntansi & Pelaporan dalam

satu sistem aplikasi.

www.span.depkeu.go.id/

http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/login

http://www.span.depkeu.go.id/



Merupakan suatu sistem

pengelolaan keuangan negara

yang mengintegrasikan

pengelolaan keuangan ke dalam

satu sistem terintegrasi, yang

meliputi fungsi penganggaran,

pelaksanaan anggaran dan

pertanggungjawaban keuangan

negara.

merupakan program transformasi berskala

besar di bidang keuangan negara yang

bertujuan meningkatkan efisiensi,

efektivitas, akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan anggaran dan

perbendaharaan negara melalui

penyempurnaan proses bisnis dan

pemanfaatan teknologi informasi yang

terintegrasi.

SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di

lingkungan Kemenkeu dan untuk

mendukung otomatisasi sistem dari

pengguna anggaran yang ada di setiap

Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi

Sistem

Informasi

PNBP

Online, atau

SIMPONI

(kesekretariatan)

adalah sistem informasi yang

dikelola oleh Ditjen Anggaran

Kemenkeu, dalam rangka

memfasilitasi pengelolaan PNBP,

yang meliputi: sistem

perencanaan PNBP, sistem billing,

dan sistem pelaporan PNBP.

www.simponi.kemenkeu.go.id

Aplikasi e- Billing

/Surat Setoran

Elektronik (SSE)

(kesekretariatan)

Adalah metode pembayaran pajak

secara elektronik menggunakan

Kode Billing. Kode Billing sendiri

adalah kode identifikasi yang

diterbitkan melalui sistem Billing

atas suatu jenis pembayaran atau

setoran pajak yang akan

dilakukan Wajib Pajak.

http://www.pajak.go.id/e-billing

http://www.simponi.kemenkeu.go.id/

http://www.pajak.go.id/e-billing



Simari

(kesekretariatan)

Merupakan aplikasi yang dibangun oleh

Biro Hukum dan Humas yang berada di

bawah badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI yang mencakup di

dalamnya, yakni sistem informasi

administrasi perkara, sistem

informasi kepegawaian, sistem

informasi keuangan, sistem

informasi perencanaan, sistem

informasi aset dan sistem

informasi logistik.

http://www.simari.mahkamahagung.go.id

Aplikasi

Perpustakaan

Adalah aplikasi yang dibuat untuk

mengelola perpustakaan secara online.

http://www. perpustakaan.pn-palangkaraya.go.id/

http://www.simari.mahkamahagung.go.id/



Aplikasi Tidak Berbasis Internet

Aplikasi yang tidak berbasis internet yang digunakan Pengadilan Negeri

Palangka Raya adalah :

Nama

Aplikasi Keterangan Gambaran

GPP

Adalah Aplikasi Yang

mengelola Gaji Pokok

Pegawai, Uang makan, dan

Uang Lembur.

SAIBA

Adalah aplikasi yang

mengelola Pelaporan

Keuangan yang berbasis

akrual

SPM


dipergunakan untuk

membuat surat perintah

pembayaran dan Surat

Perintah Membayar



SILABI

Silabi adalah aplikasi yang

digunakan untuk

pengelolaan

Pembendahraan seperti

membuat kwitansi, Berita

Acara dan LPJ

RKAKL


digunakan untuk

mengolah Rencana

Anggaran Satker.

PIN PPSPM

PIN PPSPM adalah

identification number

yang digunakan sebagai

tanda tangan elektronik

Pejabat Penandatangan

SPM (PPSPM) untuk

memastikan keaslian

SPM dan ADK SPM yang

dikirim ke KPPN. Pin

PPSPM diterapkan

sebagai langkah

pengamanan untuk

mengantisipasi tindakan

pemalsuan SPM yang

beberapa kali pernah

terjadi



PERSEDIAAN


digunakan untuk mengelola

data persediaan barang

konsumsi

Aplikasi

Konfirmasi

dan Koreksi

Penerimaan

Negara

(K2PN)


digunakan untuk

mengkonfirmasi setoran Pajak,

SSBP, SSPB

SIMAK BMN

Adalah aplikasi untuk mengolah

data Aset Negara untuk tingkat

Satker



SIMAK BMN

WILAYAH

Adalah aplikasi untuk mengolah

data Aset Negara untuk Tingkat

Wilayah

Aplikasi

Simantap

(Sistem

Manajemen

Tanah

Pemerintah)


digunakan untuk

pelaksanaan kegiatan

identifikasi dan

pendataan BMN berupa

tanah.

F. REGULASI 2016

Pengertian Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah sebuah peraturan. Secara lengkap regulasi merupakan cara

untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan

atau pembatasan tertentu.



1. Manajemen Perubahan :

No. Manajemen Perubahan Pencapaian

1. Perubahan pola pikir dan

budaya kinerja

Pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan

berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi

Birokrasi.

2. Telah dibentuk Tim Akreditasi

Penjamin Mutu ( TAPM)

Pengadilan Negeri Palangka Raya terus berbenah untuk

mendapatkan akreditasi.

3. Penyelenggaraan Persidangan kepuasan pengguna pengadilan, pelayanan

pengadilan yang terjangkau serta kepercayaan

masyarakat pada pengadilan

2. Perundang-undangan

Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Ketua Pengadilan Negeri telah

mengeluarkan Surat Keputusan selama tahun 2016 meliputi :

NO. PERIHAL NOMOR TANGGAL

1. Penunjukan Admin dan Operator

Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP), Website dan

Direktori Putusan pada

Pengadilan Negeri Palangka Raya

022/KPN/SK/2/2016 5 Pebruari 2106

2. Tim Penyusun LKjIP Th. 2015


026/KPN/PN.Plk/II/2016 15 Pebruari 2016

3. Uraian tugas (Job Descriptions)

Ketua, Wakil Ketua, Hakim,

Hakim AdHoc PHI, Hakim AdHoc

Tipikor, Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/

Tindak Pidana Korupsi Palangka

Raya

030/KPN/KP.04.5/SK/2/2016 22 Pebruari 2016

4. Surat Perjanjian Penyediaan

Pemberi Layanan Hukum di Pos

Layanan Hukum Pengadilan

Negeri Palangka Raya

W16-U1/031/HK.01.2/I/2016 4 Januari 2016



5. Pembentukan Tim Penjamin

Mutu Pengadilan Negeri

Palangka Raya

032/KPN/KP.04.5/SK/IV/2016 14 April 2016

6. Penunjukkan Petugas Notulen

Rapat Dinas pada Pengadilan


033/KPN/KP.04.5/SK/4/2016 28 April 2016

7. Pembentukan Tim Penyusunan

SOP pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya

034/KP.00.2/V/2016 10 Mei 2016

8. Pembentukan Tim Survei Indeks

Kepuasan Masyarakat pada


036/WKPN/KP.04.5/SK/V/2016

Dicabut menjadi

067/KPN/KP.04.5/SK/9/2016

12 Mei 2016

Dicabut menjadi

6 September 2016

9. Perubahan Perincian Biaya Panjar

Perkara Perdata di Kepaniteraan


W16-U1/038/HK.02/V/2016 26 Mei 2016

10. Penunjukan Pembagian Tugas

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Palangka Raya

041/KPN/KP.04.5/SK/7/2016 1 J uli 2016

11. Penunjukan Hakim Pengawas

dan Pengamat Pengadilan Negeri

Palangka Raya

042/KPN/KP.04.5/SK/7/2016 1 Juli 2016

12. Penunjukan Hakim Humas Pada

Pengadilan Negeri palangka Raya

043/KPN/KP.04.5/SK/7/2016 1 Juli 2016

13. Penunjukan Penanggung Jawab

dan Petugas Daftar Hadir

Masuk/ Daftar Hadir Pulang pada


048/KPN/KP.04.5/SK/7/2016 1 Juli 2106

14. Penunjukan Pengawas Disiplin

Kerja dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus

Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri

pada Pengadilan Negeri Palangka

Raya

049/KPN/KP.04.5/SK/7/2016 1 Juli 2016

15. Penetapan Tim Akreditas

Penjamin Mutu/ Reformasi

Birokrasi pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya

051/KPN/KP.04.5/SK/VII/2016

Dicabut menjadi

064/KPN/KP.04.5/SK/9/2016

20 Juli 2016

Dicabut menjadi

2 September 2016



16. Standar Operasional Prosedur

(SOP) Pada Pengadilan

Negeri/Pengadilan Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi

Palangka Raya

052/KPN/OT.00/SK/VII/2016

28 Juli 2016

17. Penanggung Jawab Pelaksana

Pelayanan Informasi Publik pada


055/KPN/KP.00.2/SK/8/2016 22 Agustus 2016

18. Petugas Pelaksana Pelayanan

Informasi Publik dan Meja

Pengaduan pada Pengadilan


056/KPN/KP.00.2/SK/8/2016 22 Agustus 2016

19. Pembentukan Badan

Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan (Baperjakat)

062/KPN/KOR.04.5/SK/9/2016 2 September 2016

20. Penunjukan Tim Telaah dan

Pengkaji Permohonan Eksekusi

063/KPN/HK.02/SK/9/2016 15 September 2016

21. Penunjukan Petugas Pengelola

Perpustakaan pada Pengadilan


065/KPN/KP.04.5/SK/9/2016 27 September 2016

22. Penunjukan Role Model pada


070/KPN/SK/10/2016 25 Oktober 2016

23. Penunjukan Tim Reformasi

Birokrasi Pada Pengadilan

Negeri/Tipikor/Hubungan

Industrial Palangka Raya Kelas I A

075/KPN/KP.04.5/SK/11/2016 24 Nopember 2016

24. Penunjukan Hakim Pengawas

Bidang Kepaniteraan dan

Kesekretariatan di Lingkungan

Pengadilan Negeri /Tipikor/

Hubungan Industrial Palangka

Raya Kelas I A

074/KPN/KP.04.5/SK/11/2016

Dicabut menjadi

076/KPN/KP.04.5/SK/12/2016

23 Nopember 2016

Dicabut menjadi

8 Desember 2016

25. Penunjukan Hakim Mediator


093/KPN/KP.04.5/SK/12/2016 14 Desember 2016

26. Susunan Majelis Hakim


046/KPN/KP.04.5/SK/7/2016

Dicabut menjadi

1070/KPN/KP.04.5/SK/7/2016

01 Juli 2016

Dicabut menjadi

28 Juli 2016



3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan Penguatan Organisasi pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya adalah :

Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

(right sizing) dan sesuai dengan beban kerja.

4. Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana Pencapaian

Standar Operasional Prosedur Telah membuat dan menerapkan SOP.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

No. Penataan Sistem Manajemen SDM Pencapaian

1. Pengusulan dalam jabatan telah

melalui Beperjakat

Pengusulan dalam jabatan

Struktural dan Fungsional

2. Pengukuran Kinerja melalui SKP Dokumen SKP

3. Penempatan Pegawai Berdasarkan pendidikan dan

keahlian

4. Database kepegawaian Aplikasi SIKEP

5. Pelatihan-pelatihan Mengusulkan Pegawai Teknis dan

Non Teknis untuk mengikuti

Pelatihan.

6. Penegakan aturan disiplin/kode

etik/kode perilaku

Adanya pemberian sanksi dan

Penghargaan

6. Penguatan Akuntabilitas

No. Penguatan Akuntabilitas Pencapaian

1. Membentuk Tim penyusunanan

LkjIP, RENSTRA (Rencana

Strategis)

Adanya dokumen SAKIP (Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

2. Menyusun Rencana Kerja Adanya dokumen Rencana Kerja



3. Melaksanakan Pemuktahiran

Data

Telah dilaksanakan pemutakhiran data

kinerja secara berkala melalui laporan

SIMARI, Komdanas, e-monev Bappenas

dan e-monev anggaran.

7. Penguatan Pengawasan

No. Penguatan Pengawasan Pencapaian

1. Rapat Rutin Bulanan Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali guna

mengetahui pencapaian kinerja dan hambatan

yang dihadapi guna menemukan solusinya.

2. Pengawasan Intern Telah dilakukan oleh hakim Pengawas Bidang

dan dilaporkan setiap rapat rutin bulanan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No. Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik Pencapaian

1. Pos Bantuan Hukum

Tersedianya Pos Bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

2. Brosur

Tersedianya informasi untuk

masyarakat pencari keadilan



3. Buku Tamu Dan Kartu

Tamu

Tercapainya administrasi yang baik

4. Kotak Saran dan

Pengaduan

Menindaklanjuti semua Pengaduan yang masuk

5. Meja Informasi dan

pengaduan

Memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mencari informasi

6. Komputer Informasi

Pengunjung Sidang

DESK INFO

Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi yang dikelola pengadilan

7.

Mengembangkan Website

Pengadilan Negeri

Palangka Raya

Terpenuhinya informasi bagi masyarakat pencari keadilan.



BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan

peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen

untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus

dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan

rencana dan aturan yang berlaku.

Adapun maksud, tujuan dan fungsi pengawasan berdasarkan surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006

adalah sebagai berikut:

1. Maksud Pengawasan

a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis

peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan

tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan

dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan

ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

d. Untuk menilai kinerja.



2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan

yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan

Mahkamah Agung atau pimpinan Pengadilan untuk menentukan

kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan

tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja

pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan

rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib

sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan

tugasnya dengan sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para

pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu

penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang

murah.

Pada dasarnya pengawasan internal dibagi menjadi 2 (dua) jenis,

yaitu:

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat

sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan

langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar

pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif



dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pengawasan melekat

telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :

76/KPN/KP.04.5/SK/12/2016 Tanggal 08 Desember 2016

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan

Kesekretariatan dilingkungan Pengadilan Negeri/Tipikor/

Hubungan Indusrial Palangka Raya Kelas I A adalah sebagai

berikut:

NO. NAMA HAKIM KETERANGAN

1. KASWANTO, SH.MH Koordinator Pengawas

2. ETRI WIDAYATI, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang

Pidana

3. ITA WIDYANINGSIH, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang

Perdata

4. ENAN SUGIARTO, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang

Hukum

5. ALIASMAN PURBA, SE Hakim Pengawas Bidang PHI

6. ANUAR SAKTI SIREGAR, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang

Tipikor

7. AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH Hakim Pengawas Bidang

Umum dan Keuangan

8. ATOK DWINUGROHO, SH Hakim Pengawas Bidang

Kepegawaian, Organisasi Dan

Tata Laksana

9. ENAN SUGIARTO, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang

Perencanaan, TI Dan

Pelaporan

10. ERWANTONI, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang

Pelayanan Publik



Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 1

(satu) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan

bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Palangka Raya.

Sedangkan pengawasan melekat yang menjadi tugas dan

tanggung jawab Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Pengadilan

Negeri Palangka Raya dilaksanakan biasanya 2 (dua) kali dalam

setahun.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan

oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk

melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang

diperuntukkan untuk itu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Palangka Raya

mendapatkan kunjungan Pengawasan oleh Badan Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali yaitu

sebagai berikut:

NO. TIM PEMERIKSA

PERIHAL WAKTU

1. - H. ARSIL MARWAN

- BAHARUDDIN SIAGIAN

- Hj. SURYAWATI

- ASROFI

Tindak Lanjut dari

surat pengaduan

Sdr. Fauziyah Novita

Tajuddin, SH.,MH

selaku kuasa

hukum dari CV.

Jaya Makmur

tanggal 6 Oktober

2016.

22 Nopember 2016

s/d

25 Nopember 2016



2. - YOHANES DE BRITTO

GUNADI

- H. SUDIRMAN S.

- DJUMAIN

- ASROFI

Tindak Lanjut dari

surat pengaduan

Sdr. Batuah usil

buya dan nande,

S.Pd., M.Pd tanggal

18 Agustus 2016.

27 Desember 2016

s/d

28 Desember 2016

B. EVALUASI

Evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu yang didasarkan

pada kriteria atau tujuan yang telah di tetapkan, yang selanjutnya

diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya secara

rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui brefing

atau rapat bulanan yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. Rapat

bulanan selain untuk evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah

untuk membahas segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga

bertujuan untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar

Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dari Evaluasi Pengawasan tersebut nantinya dapat dirumuskan

solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala

dan hambatan yang ada. Sehingga pekerjaan dapat dikerjakan tepat

waktu, tertib dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan Visi dan Misi

yang telah di tetapkan guna memberikan peningkatan pelayanan bagi

masyarakat para pencari keadilan.

2. Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan

tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak

masyarakat pencari keadilan, namun setidaknya upaya ini

merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan

oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Palangka Raya.

3. Menganalisis Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan

suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan

Negeri Palangka Raya dari masa ke masa sehingga dapat memenuhi

kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi

dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.

4. Bagi Pengadilan Negeri Palangka Raya, Laporan Tahunan 2016 ini

diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam

penyusunan dan implementasi pada masa-masa mendatang.



B. REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan baik Teknis maupun Non

Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan

dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat.

2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber

Daya Manusia untuk peningkatan pencapaian target yang ditentukan.

3. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangka

Raya, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf

mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini masih

terbatas.

pengadilan negeri/tipikor/hubungan industrial … · laporan tahunan 2016 ... palangka raya...

Documents