bab iipa-palangkaraya.go.id/.../reviu-renstra-2015-2019.docx.docx · web viewpenyusunan reviu...
TRANSCRIPT
i
REVIU RENCANA STRATEGIS (renstra)Periode 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYAJLN. KAPTEN PIERE TENDEAN NO. 2 TELP/FAX. 0536 3221289
Email : [email protected], Website : http//pa-palangkaraya.go.id
PALANGKA RAYA – 73112
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan reviu Rencana Stragtegis
(Renstra) Pengadilan Agama Palangka Raya 2015-2019. Pengadilan Agama Palangka
Raya adalah sebagian dari pelaksana kekuasaaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada peradilan
tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang
merupakan kawal depan (provost) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berda di
Propinsi Kalimantan Tengah.
Penyusunan Reviu Rencana Stragtegis (Renstra) adalah merupakan amanah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagaimana Bab V pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib
menyiapkan rencana Reviu Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya;
Semoga semua ini bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,
biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.
Palangka Raya, Januari 2018
Ketua,
Drs. H. Hatpiadi., M.HNIP. 195708181983031001
ii
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYAJLN. KAPTEN PIERE TENDEAN NO. 2 TELP/FAX. 0536 3221289
Email : [email protected], Website : http//pa-palangkaraya.go.id
PALANGKA RAYA – 73112
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………….ii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………..iii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………..1
1.1. Kondisi Umum……………………………………………………………………….....11.2. Potensi Dan Permasalahan…………………………………………………………..2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN……………………………………………………………6
2.1. Visi dan Misi……………………………………………………………………………….6
2.3. Tujuan dan Sasaran Stragtegis………………………………………………………....7
BAB III ARAH KEBIJAKSANAAN DAN STRAGTEGIS……………………………………15
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung....................................................15
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya...............17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.......................................19
LAMPIRAN: Matrik renstra 2015-2019 .........................................................................19
BAB V PENUTUP………………………………………………………………………….....22
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1. Kondisi Umum
Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,
dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama
Palangka Raya merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu institusi pilar penegak
hukum yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan stragtegis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang
ada pada lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya. Rencana stragtegis ini
telah dijabarkan kedalam program-program setiap tahun kemudian diuraikan
kedalam rencana tindakan. Rencana Stragtegis ini didukung dengan anggaran
yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten,
ditunjang adanya sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan
lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya baik lingkungan internal maupun
external sebagai variable stagtegis Pengdailan Agama Palangka Raya dalam
menjalankan tugas dan fungs tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi
dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman di Indonesia
1
1.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, kami menyadari akan
mengalami berbagai tantangan dan kendala, terhadap semua itu Pengadilan
Agama Palangka Raya telah mencoba menganalisa melalui analisis SWOT
(Strength, weaknes, Oppurtunities, Threats) melalui kerangka kerja kekuatan dan
kelemahan dan kesempatan ekternal dan ancaman sebagai sebuah instrument
dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, seperti:
A. Kekuatan (Strenght)
Pengadilan Agama Palangka Raya dalam melaksanakan tugas didukung dengan
beberapa kekuatan yang ada diantranya:
a. Peraturan Perundang-Undangan
b. Struktur Organisasi yang jelas
c. Ketersediaan Sumber Daya Manuasia Yang mencukupi
d. Mekanisme Kerja menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIPP)
e. Sebagai pengadilan yang berada di Ibu Kota Propinsi,Pengadilan Agama
Palangka Raya tidak memiliki medan yang sulit untuk dijangkau, terutama
dalam hal pelaksaan siding diluar gedung pengadilan (siding keliling
B. Kelemahan (Weaknes)
Disamping mempunyai kekuatan tersebut di atas, Pengdilan Agama Palangka
Raya juga mempunyai kelemahan, kelemahan itu dapat dilihat dari beberapa
aspek, seperti:
a. Aspek Proses Peradilan- Setelah selesai sidang pembacaan putusan, putusan tersebut belum
dapat diunduh/diakses secara langsung oleh masyarakat, masih
memerlukan waktu beberapa hari kemudian, baru dapat
diunduh/diakses;
2
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan terhadap layanan Pengadilan Agama
Palangka Raya, namun sudah ada POS Bantuan Hukum
b. Aspek Sumber Daya Aparatur Perdilan- Pengadilan Agama Palangka Raya tidak memiliki kewenangan untuk
merekrut pegawai sesuai yang diperlukan dalam menopang jalannya
Pengadlan Agama Palangka Raya
- Penempatan mutasi/rotasi Pegawai pada satuan kerja sering kali belum
sesuai dengan kompetensi pendidikan dan kemampuan kerja yang
dibutuhkan Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga dapat berakibat
disalah satu bagian surplus sementara dilain bagian minus pegawai.
- Masih sedikit kesempatan hakim/pegawai yang dipanggil untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan /bintek/sosialisai dalam rangka upaya
penguatan SDM Pengadilan Agama Palangka Raya.
c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan- Hakim yang ditunjuk selaku Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)
Pengdailan Agama Palangka Raya sampai saat ini belum pernah
dipanggil mengikuti kegiatan apapun bentuknya apakah berupa
pendidikan dan pelatihan/bintek/sosialisasi dalam rangka upaya
penguatan pengawasan dan pembinaan.
- Belum memiliki standar baku dalam pelaksanaan pemeriksaan/-
pengawasan
- Hakim pengawas dan pembinaan hanyalah sebuah tugas tambahan
diantara tugas pokok seorang hakim yang ditunjuk, sehingga peran dan
fungsinya belum bisa maksimal’
d. Aspek Sarana dan Prasarana- Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya sudah sesuai prototype dan
standar, sehingga tata ruang yang ada sudah memadai sebanyak 22
3
ruang dengan 3 lantai dan lantai dasar bagian belakang untuk parkir,
namun saat ini sarana fasilitas gedung yang belum memadai yaitu belum
ada gorden dan AC yang masih kurang hanya 13 buah, sehingga
keadaan ruang masih terasa kurang nyaman
- Sarana dan prasarana penunjang kerja lainnya seperti meubelair,
computer/laptop masih belum memadai untuk menunjang aktifias kerja
selama ini, namun secara bertahap sedang dalam upaya kearah itu;
C. Peluang (Opportunities)
Adapun hal-hal yang menjadi peluang (opportunities) yang dimiliki Pengadilan
Agama Palangka Raya yang dapat mempengerahi tujuan pencapaian sebuah
program, seperti:
a. Tersedianya website www.pa-palangkaraya.goiddapat memberikan akses
kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan bagaimana prosedur
berperkara di Pengadilan, jadwal siding, penundaan siding, dan lain-lain.
b. Tersedianya layanan pengaduan melalui SMS ke 0822 333 23485sebagai
upayamenampung keluhan/masukan baik dari dalam (pegawai PA Palangka
Raya) maupun dari luar (masyarakat) sebagai pengguna layanan peradilan.
c. Kuantitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Palangka Raya saat
ini sudah mencukupi,
d. Sarana untuk memperlancar persidangan telah tersdia berupa ATR (Alat
perekam persidangan) dan E-SKUM dan Aplikasi SIPP
e. Telah tersedia Sistem Pembayaran Panjar Perakara (SP3) pembayaran
panjar secara elektronik
f. Meja Informasi Online berbasic live chat
D. Tantangan Yang Dihadapi ( Threats)
Hal-hal yang menjadi tantangan saat ini bagi Pengadilan Agama Palangka Raya,
seperti:
4
a. Belum pernah dilakukan survey bagaimana kepuasan masyarakat terhadap
layanan yang diberikan selama ini oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.
Kita harus berani melakukan survey seperti ini sebagai bentuk umpan balik
dan evaluasi dari masyarakat. Apapun hasilnya,karena langka ini akan
menuju sesuatu yang lebih baik;
b. Belum adanya pemberlakuan system reward & punishment terhadap prestasi
dan kinerja yang telah dilakukan.
c. SDM yang tersedia cukup memadai, akan menjadi tantangan tersendiri
bagaimana mengola/mengembangkan dan memanfaatkan dengan
semaksimal mungkin untuk kemajuan satuan kerja Pengadilan Agama
Palangka Raya.
5
BAB IIVISI, MISI DAN TUJUAN
2.1. VISI
Rencana Stragtegis Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan terencana dan
terprogram secara sitematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian,
pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang-undangan
untukmencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan
sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan
Agama Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai mana ditetapkan dalam cetak biru
Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 disesuaikan dengan rencana pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Panjang
(RPNJP) 2010-2035 dn Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-
2014 dan 2015-2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi
serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.
Adapun yang menjadi Visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah
”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG”
Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan
guna mewujudkan badan Peradilan Agama Indonesia Yang Agung dan Pengadilan
Agama Palangka Raya secara khusus.
2.2. Misi
1 Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan
berwibawa;
2 Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negetif pihak
ketiga;
6
3 Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang
bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
4 Mewujudkan Aparatur dan Aparatur Sipil Negara Peradilan Agama Palangka
Raya yang handal, profesional dan bermoral.
Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, harus dilakukan langkah-langkah
kongkrit sebagai berikut:
1. Melaksanakan fungsi kekauasaan kehakiman secara independen, efektif dan
berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam DIPA.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan menejemen organisasi yang jelas
dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja
yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan dengan
kriteria objektif, sehingga tercapai personel peradilan yang berintegritas dan
professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, adminsitrasi dan
jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki menejemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan
transparan,
10.Modern dengan berbasis TI terpadu.
2.3. Tujuan Dan Sasaran Stragtegis
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas Pengadilan Agama Palangka Raya
menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:
7
1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu;
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
3. Peningkatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang
berkualitas,
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan
pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tingi dan transparan.
6. Menciptakan penyelenggaraan ;peradilan yang bersih dan berwibawa.
Kemudian yang menjadi sasaran stragtegis berdasarkan tujuan tersebut diatas,
maka Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan sasaran stragtegis sebagai
berikut:
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
stragtegis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
uatama dengan digambarkan sebagai berikut:
8
x 100%
x 100%
x 100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN 2017
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Catatan :Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Catatan : Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus
diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun
berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
c. Persentase penurunan sisa perkara.
Tn = Sisa perkara tahun berjalanTn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan:Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK
Catatan : Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas
atas putusan pengadilan
Panitera Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
9
x 100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Index Kepuasan Pencari Keadilan
Catatan :PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahsesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Panitera Laporan Semesteran dan Laporan
Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Panitera Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Catatan :Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Panitera Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum
Panitera Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariahyang di upload dalam website
jumlah putusan perkara
Panitera Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
10
x 100%
x 100%
x 100%
x 100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Catatan :Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
PaniteraLaporan Bulanan
danLaporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan
(zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
Dirjen:Badilum,
Badilag dan Badilmiltun
Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum
Catatan : Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan
pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.
Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas
Kependudukan Catatan Sipil
Ketua Pengadilan
Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Panitera Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
11
x 100%
x 100%
x 100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHTCatatan :BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera Laporan Bulanan
danLaporan Tahunan
12
x 100%
PROGRAM DAN KEGIATANSasaran stragtegis tersebut sebagaimana tersebut diatas, merupakan arahan bagi
Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan, untuk mencapai tujuan semua itu telah diakomodir melalui program dan
kegiatan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Difasilitasi melalui program ini diharapkan mencapai sasaran stragtegis dalam
hal penyelesaian perkara yang tepat waktu, sederhana, transparan dan
akuntabel. Kegatan pokok yang dapat dilaksanakan diantaranya:
o Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum
o Pembebasan Biaya Perkara
o Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling)
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Melalui program inilah diharapkan dapat menjadi jalan mencapai sasaran
stragtegis dalam hal upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,
peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal, terkait hal tersebut
ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan, seperti:
o Melakukan bimbingan, arahan maupun pendampingan dalam rangka
upaya penguatan SDM yang tersedia.
o Memberikan kesempatan yang sama dan mengikutsertakan dalam setiap
kesempatan, seperti pendidikan/pelatihan/diklat/bintek/-sosialisasi dan lain
sebagainya.
o Mempelajari buku panduan pengawasan yang menjadi tupoksi pengadilan,
dan belajar dari pengalaman pengawasan atau pemeriksaan sebelumnya.
o Tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.
o Tindak lanjut atas laporan hasil temuan (LHP) dari tim pemeriksa baik
internal maupun eksternal.
13
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Untuk program ini tahun 2017 tersedia anggaran untuk kegiatan antara lain :
1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
2. Renovasi gedung dan bangunan 1000 M (tahap finishing)
14
BAB IIIARAH KEBIJAKAN DAN STRAGTEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agunga. Meningkatkan kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
b. Meningkatnya aksesebilitas pelayanan
c. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian
pelayanan
d. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
e. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik;
f. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan
kualitaspelayanan
g. Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik
h. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
i. Meningkatnya investasi dalam negeri
15
KERANGKA ARAH KEBIJAKAN DAN ROADMAP RB MAHKAMAH AGUNG R.I
16
ARAH KEBIJAKAN : NAWACITA RPJMN 2015-2019
Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
Birokrasi yang efektif dan
efesien
Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik
berkualitas
8 AREAPERUBAHAN
PROGRAM- PROGRAM PRIORITAS
QUICKWINS
RENCANA AKSI
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA. Kalimantan Tengah
A. Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen
perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan
dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,
transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan
integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan
kinerja:
1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai
dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh atasan untuk
meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai.
4. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
5. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi
informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
B. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
17
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Tinggi
Agama Kalimantan Tengah menargetkan semua satker tingkat pertama harus
menerapkan sistem manajemen mutu dalam bentuk Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu (SAPM), karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-
hal sebagai berikut :
1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan
kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
18
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
MATRIK RENCANA STRAGTEGIS 2015-2019
TUJUANTARGE
T
SASARAN TARGET STRATEGISURAIAN INDIKATOR
KINERJAURAIAN INDIKATOR
KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGET ANGGARAN
Rp.1. Memberikan
layanan kepada masyarakat secara tepat waktu
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
90% 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
X X 90% 92% 95% 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
a. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum
Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum
918 PKR 91.800.000
2 Peningkatan b. Persentase 95 % b. Persentase X X 95 % 96 % 96 % b.Penyelesaian Sidang diluar 10 KEG 20.000.000
19
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
perkara yang diselesaikan tepat waktu
perkara yang diselesaikan tepat waktu
Perkara diluar Gedung Pengadilan
gedung(sidang keliling)
3 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengdilan Agama Palangka Raya yang berkualitas
c. Persentase penurunan sisa perkara.
15% c. Persentase penurunan sisa perkara.
X X 15% 16% 16% c. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara
Pembebasan biaya perkara
10 PKR 4.000.000
4 Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
Banding Kasasi PK
90 % d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :Banding
Kasasi ,PK
X X 90 % 92 % 95 % 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
Koordinasi/Konsultasi
54 OK 8.100.000
5 Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan;
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
95% f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
X X 95% 97% 97%Rapat 828 OB 16.732.000
6 Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
90% 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
X X 90% 92% 95%c. Gaji dan
TunjanganPembayaran Gaji dan Tunjangan
12 BLN 4.462.388.000
b.Persentase Perkara yang
10% c. Persentase Perkara yang
X X 10% 11 % 12 % d. Operasional dan
Kebutuhan Sehari- hari
12 BLN 223.058.000
20
Diselesaikan melalui Mediasi
Diselesaikan melalui Mediasi
Pemeliharaan Kantor
Perkantoran
c.Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
95% d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
X X 95% 98% 98%Langganan Daya dan Jasa
12 BLN 167.719.000
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
98% e. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
X X 98% 98% 98% Pemeliharaan
Kantor12 BLN 51.040.000
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
90% 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
X X 90% 90% 90% Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
12 BLN 59.846.000
b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
90% c. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
X X 90 % 92% 95% .Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 BLN 162.372.000
c.Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum
90% d. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum
X X 90 % 90% 90% 3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
Alat Pengolah Data dan Komun
1 PKT 179.476.000
21
ikasi dan Pendukung SIPP
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
70% e. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
X X 70% 70% 70%
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
90% 4. Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
X X 90% 90% 90%
Palangka Raya, Januari 2018
Ketua
Drs. H. Hatpiadi, M.H. NIP. 195708181983031001
22
23
BAB IVPENUTUP
Reviu Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya priode 2015-2019
adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Palangka Raya untuk 5 (lima ) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan
Renstra priode 2015-2019 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,
sumber daya manusia dan komitmen semua pimpinan , Hakim, pejabat dan staf
yang melaksanakan tugas pada Pengadilan Agama Palangka Raya.
Selain itu, untuk mencapaikeberhasilan dalam pelaksanaan Renstra
priode 2015 – 2019 setiap tahun akan dilakukan evaluasi, Apabila diperlukan,
dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Pengadilan Agama Palangka
Raya priode 2015 – 2019 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah
tujuan Pengadilan Agama Palangka Raya priode 2015 – 2019 yaitu
meningkatkan kinerja satker dan Pegawai dengan mengacu kepada RPJMN
2015-2019. Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya priode 2015 – 2019
harus dijadikan acuan kerja bagi sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya
24