laporan tahunan itjen tahun 2014
TRANSCRIPT
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tuntutan masyarakat atas terwujudnya good governance telah mendorong
adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua
jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan
meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran
Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang
melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat
strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk
menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara
transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal
secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi
yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2014 melalui penyajian
kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang
terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V serta Sekretariat
Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh.
Hasil Pengawasan dan pekembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan
Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi
dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang
telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil
yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2014
adalah :
1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan
Inspektorat Jenderal selama Tahun 2014;
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
2
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan
Inspektorat Jenderal selama Tahun 2014 sebagai bahan penyempurnaan
untuk pelaksanaan program kerja pada tahun yang akan datang;
3. Mendapatkan umpan balik (feed back) untuk merumuskan strategi dalam
pelaksanaan program kerja tahun yang akan datang.
C. Ruang Lingkup
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Semester II Tahun
2014 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mencakup hasil-hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengacu pada Tugas dan Fungsi
(Tusi) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan.
D. Visi dan Misi
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun
Anggaran berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal, yaitu :
Visi Inspektorat Jenderal:
“Terwujudnya pengawasan intern yang professional dan handal untuk
mendorong pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan
nilai tambah”
Misi Inspektorat Jenderal:
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Jenderal yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, sebagai berikut :
1. Mewujudkan Aparatur Perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan kinerja Aparatur perhubungan melalui ketaatan dalam
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas
kinerja Aparatur Perhubungan;
3. Meningkatkan kualitas, efektivitas dan peran APIP;
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan serta
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
3
Irjen; 1 Sesitjen; 1
Setitjen; 88
Ir I; 36 Ir II; 34
Ir III; 34
Ir IV; 33
Ir V; 35
DIAGRAM SDM
BAB II SUMBER DAYA
MANUSIA
ampai dengan tanggal 31 Desember 2014, jumlah pegawai Inspektorat
Jenderal adalah sebanyak 262 orang yang tersebar pada unit - unit
kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar
pegawai berada pada unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu
sebanyak 88 pegawai (33,59 %), distribusi pegawai Inspektorat
berdasarkan bagian adalah :
Keterangan : Posisi 31-12-2013
Penjelasan secara lebih lengkap mengenai Sumber Daya Manusia (SDM)
Inspektorat Jenderal adalah :
A. Total Pegawai
1. Berdasarkan Jabatan
Sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Perhubungan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah Pejabat
Fungsional Auditor yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pada
seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal. Pejabat Fungsional Auditor
tersebar pada 5 Inspektorat dengan jumlah keseluruhan 116 Auditor.
Distribusi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan adalah :
S
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
4
Struktural 9%
Fungsional Auditor
44%
Fungsional Umum
45%
Fungsional Lainnya
2%
BERDASARKAN JABATAN
0%
14%
63%
23%
BERDASARKAN GOLONGAN
I
II
III
IV0%
1%
12%
9% 54%
24% 0%
78%
BERDASARKAN PENDIDIKAN
SD SLTP SLTA/D1 D3 S1/D4 S2 S3
2. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal
adalah golongan III sebanyak 166 pegawai (63,36%) sedangkan
berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah
yang terbanyak dengan jumlah 142 pegawai (54,19%). Untuk tingkat
pendidikan terendah, masih terdapat pegawai Inspektorat Jenderal yang
memiliki ijazah Sekolah Dasar sebanyak 1 pegawai (0,38%) dan ijazah
SLTP sebanyak 2 pegawai (0,76%).
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
5
Utama; 0
Madya; 41
Muda; 21
Pertama; 40
Penyelia; 2
Pelaksana Lanjutan; 1
Pelaksana ; 11
3. Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin dari total 261 pegawai Inspektorat Jenderal, 190
pegawai Laki laki (72,52 %) dan 72 pegawai perempuan (27,48 %).
B. Fungsional Auditor
Jika dibandingkan dengan jumlah Auditor tahun 2013 yaitu sebanyak 115
orang, pada tahun 2014 jumlah Auditor mengalami kenaikan sebanyak 1
orang (0,86%) menjadi total sebanyak 116 orang. Berdasarkan jabatan,
Auditor terbagi menjadi Auditor Utama, Madya, Muda, Pertama, Penyelia,
Pelaksana Lanjutan, dan Pelaksana. Sebagian besar auditor Inspektorat
Jenderal adalah Auditor Madya dengan jumlah 41 orang (35,34%). Rincian
komposisi Auditor adalah sebagai berikut :
Perempuan 27,48%
Laki-Laki 72,52%
Berdasarkan Jenis Kelamin
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
6
Pegawai 19%
Barang 74%
Modal 7%
BAB III ANGGARAN
ada Tahun Anggaran 2014, alokasi anggaran Inspektorat Jenderal
sebesar Rp.79.618.815.000,-. Jumlah ini mengalami penurunan
sebesar 7,15% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun
2013 yang berjumlah sebesar Rp. 85.751.703.000,-.
TABEL ANGGARAN TAHUN 2014
NO JENIS BELANJA PAGU %
1 BELANJA PEGAWAI 15.128.791.000 19,00
2 BELANJA BARANG 58.871.504.000 73,94
3 BELANJA MODAL 5.618.520.000 7,06
TOTAL 79.618.815.000 100,00
Penjelasan secara lengkap mengenai anggaran Inspektorat Jenderal Tahun
2014adalah sebagai berikut:
A. Jenis Belanja
Inspektorat Jenderal pada tahun 2014 mengalokasikan belanja pegawai
sebanyak Rp. 15.128.791.000,-; belanja barang sebanyak Rp.
58.871.504.000,- dan belanja modal sebanyak Rp. 5.618.520.000,- dengan
total anggaran Rp. 79.618.815.000,-
P
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
7
-
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
70.000.000.000
80.000.000.000
Pegawai Barang Modal Total
Anggaran 15.128.791.000 58.871.504.000 5.618.520.000 79.618.815.000
Realisasi 14.811.852.000 45.412.090.000 5.353.623.000 65.577.565.000
ANGGARAN TA. 2014
SETITJEN IR I IR II IR III IR IV IR V
Anggaran 44.593.296.00 8.465.913.000 7.207.790.000 6.518.183.000 6.339.596.000 6.494.037.000
Realisasi 38.075.672.54 6.413.476.708 6.388.880.481 4.677.637.907 5.021.331.516 5.000.565.890
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
35.000.000.000
40.000.000.000
45.000.000.000
50.000.000.000
REALISASI PER UNIT KERJA
B. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014
1. Realisasi DIPA Itjen Tahun 2014
Realisasi Anggaran Itjen per 31 Desember 2014 adalah sebesar
Rp.65.577.565.000,- (82,36%) dari total anggaran sebesar
Rp.79.618.815.000,-
2. Realisasi Anggaran masing-masing Inspektorat dan Sekretariat Inspektorat
Jenderal
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
8
BAB IV SARANA DAN
PRASARANA
ntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan ketersediaan sarana dan prasarana
merupakan salah satu hal yang penting. Berikut adalah sarana dan
prasarana Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang
mengalami perkembangan selama tahun 2014 sampai dengan posisi
31 Desember 2014 :
No Jenis Barang 2013 2014 Perubahan
1 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8 8 0
2 Kendaraan Bermotor Penumpang 14 14 0
3 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15 15 0
4 Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
26 26 0
5 Perkakas Standard (standard tools) 1 1 0
6 Alat Ukur Lainnya 25 25 0
7 Mesin Ketik 33 33 0
8 Alat Reproduksi (Penggandaan) 7 7 0
9 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 315 315 0
10 Alat Kantor Lainnya 134 125 -9 11 Meubelair 1312 459 -853
12 Alat Pembersih 2 2 0
13 Alat Pendingin 46 38 -8
14 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 103 141 38
15 Peralatan Studio Audio 54 19 -35
16 Peralatan Studio Video dan Film 43 40 -3
17 Peralatan Cetak 1 1 0
18 Peralatan Studio Pemetaan /Peralatan Ukur Tanah
25 25 0
19 Alat Komunikasi Telephone 114 109 -5
20 Alat Komunikasi Sosial 2 2 0
21 Alat Komunikasi Khusus 5 5 0
22 Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan
10 10 0
23 Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik
4 4 0
24 Alat Laboratorium Umum 1 1 0
U
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
9
25 Alat Laboratorium Metrologie 25 25 0
26 Alat Laboratorium Pertanian 1 25 +24
27 Alat Dalmas/Alat Dakhura 6 6 0
28 Instrumen Analisis Lab Forensik 5 5 0
29 Komputer Jaringan 12 12 0
30 Personal Komputer 306 316 +10
31 Peralatan Mainframe 3 3 0
32 Peralatan Mini Komputer 2 2 0
33 Peralatan Personal Komputer 212 228 +16
34 Peralatan Jaringan 48 49 +1
35 Peralatan Komputer Lainnya 19 22 +3
36 Instalasi Lain 1 1 0
37 Aset Tetap Lainnya dalam renovasi 1 1 0
38 Buku 2644 2,644 0
39 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan 0 962 +962
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
10
0
20
40
60
80
100
120
IR I IR II IR III IR IV IR V
Program 96 118 108 112 99
Realisasi 89 118 109 116 98
Program dan Realisasi Audit
BAB V PELAKSANAAN
PROGRAM KERJA
alam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan
bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong
peningkatan kinerja yang akuntabel Inspektorat Jenderal pada tahun
2014 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang
direncanakan yaitu sejumlah 6 (enam) kegiatan yang terbagi
menjadi 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.
Berikut adalah hasil pencapaian kinerja, permasalahan dan upaya mengatasi
permasalahan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal :
A. Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa
Audit Kinerja merupakan audit atas Pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Sedangkan Audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan audit untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada tahun 2014 Inspektorat Jenderal memprogramkan Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 533 Auditi (82,76%) dari total 644 Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam realisasinya teraudit sebanyak 530 Auditi (99,24%).
D
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
11
Keterangan :
IR I (Inspektorat I) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Itjen, Ditjen
Perhubungan Darat, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi NAD, Sumut, DKI
Jaya, DIY, NTB, Kalsel, dan Sulut.
IR II (Inspektorat II) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan
Laut, Mahkamah Pelayaran, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jatim, Bali,
Kalbar, Sulteng, dan Papua.
IR III (Inspektorat III) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan
Udara, UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Babel,
Jabar, Kalteng, Sulsel, dan Maluku.
IR IV (Inspektorat IV) denganlingkup pengawasan : Kantor Pusat Badan Litbang,
PSDM Perhubungan, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumsel, Jateng,
Kaltim, NTT, Sultra dan Malut.
IR V (Inspektorat V) dengan lingkup pengawasan : Sekretariat Jenderal, Ditjen
Perkeretaapian, dan Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumbar, Riau, Kepri,
Banten, Gorontalo, Sulbar, dan Papua Barat.
B. Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) mencakup audit yang tidak termasuk dalam Audit Kinerja, meliputi antara lain Audit Perencanaan dan Manfaat, Audit Pelayanan Publik, Audit Investigasi, Audit Khusus, Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan. Adapun pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakankan oleh masing-masing Inspektorat, dengan rincian sebagai berikut :
NO PELAKSANA
ADTT FOKUS AUDIT
WAKTU PELAKSANAAN
1. INSPEKTORAT I
Audit Perencanaan dan Manfaat Pembangunan Kapal Ro-Ro
Mei
Audit PNBP pada KSOP Kepulauan Seribu April
Audit Administrasi Keuangan TA 2013 dan TA 2014 tidak tertib pada Kantor UPP Kelas III Belang
Oktober
Audit atas Indikasi kekurangan volume pekerjaan lanjutan pembangunan faspel laut Bima TA 2013 pada Kantor KSOP Bima
Oktober
2. INSPEKTORAT II
Audit terhadap Sanggah banding proses pelelangan pekerjaan lanjutan pembangunan konstruksi apron tahap II termasuk marking TA. 2014 pada Bandar Udara Mozes Kilangin Timika
Juli
Audit terhadap Perijinan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS) pada UPP Sei Danau, UPP Langgara, UPP Sampit, KSOP Benoa, UPP Brondong, Kantor Pelabuhan Batam, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
Desember
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
12
3. INSPEKTORAT
III
Audit Pemenuhan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) pada Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kota Baru, Bandar Udara Mutiara Pali, Aroeppala Selayar, Nunukan Kalimantan Timur, dan Djalaludin Gorontalo
Juli
Audit Pemenuhan Kalibrasi DVOR, NDB dan DME pada Bandar Udara Hang Nadim Batam, Dobo Singkep Kepulauan Riau, Depati Parbo Kerinci Jambi, Dobo Tanggul Wulung Cilacap, Trunojoyo Sumenep, Iskandar Pangkalan Bun, Soa Bajawa NTT, dan Japura Rengat Riau
Oktober
4. INSPEKTORAT
IV
Audit Pelaksanaan studi oleh konsultan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan dan BPSDM Perhubungan, yakni pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Udara, dan Darat, serta Puslitbang Manajemen Transportasi Multimoda, Sekbadan Litbang, serta Puslitbang Transportasi Laut, Udara, Darat dan Perkeretaapian
Juli
Audit Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, yakni pada Balai Diklat Transportasi Palembang, Politeknik Keselamatan Transportasi Darat Tegal, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
Oktober
Audit Kesiapan pelaksanaan kegiatan pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah, yakni pada kegiatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas Semarang-Bojonegoro dan lintas Tegal-Pekalong-Semarang
April
Pelaksanaan audit lanjutan pada Satker Pembangunan Faspel Laut Penajam Paser dan Karingau
Desember
Audit terhadap indikasi terjadinya kerusakan Dermaga Reo pada kantor UPP Kelas III Reo
Desember
Audit Pelaksanaan Pengukuran Kapal pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Juwana
Desember
5. INSPEKTORAT
V
Audit Pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan faspel laut Teluk Tapang
Januari
Audit Pelaksanaan penerimaan PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2013
Januari
Pre Award Audit proses pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi paket A pada Satker Double Double Track (DDT)
Nopember
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
13
Selain ADTT diatas, juga diprogramkan Audit Khusus, yakni audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Audit Khusus bersifat pre memory (PM).
Realisasi pelaksanaan Audit Khusus tahun 2014 adalah sebagai berikut :
NO NAMA AUDIT KHUSUS WAKTU PELAKSANAAN
1. Dugaan Suap Perusahaan Transportasi Jepang (Japan Transportation Consultant/JTC) terhadap Oknum Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Mei dan Juni
2. Kasus Peninjauan kembali atas keputusan Menteri Perhubungan RI No.SK.346 tahun 2014 perihal Pembebasan Jabatan Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Nopember
3. Kasus Penyebab Pengunduran Diri Bendahara Pulitbang Manajemen Transportasi Multimoda
Nopember
4. Kasus Ketidaktaatan terhadap Peraturan Pejabat Itjen Juli
C. Reviu
Reviu merupakan kegiatan penelaahan terhadap kebenaran suatu dokumen
dalam rangka memberikan kenyakinan terbatas bahwa dokumen tersebut
telah sesuai dengan kaidah atau peraturan yang telah ditetapkan. Reviu yang
telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2014 meliputi :
1. Reviu Laporan Keuangan
Reviu dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa
akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) dan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan telah disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil reviu
dituangkan dalam “Pernyataan Telah Direviu” (Statement of Reviu) yang
digunakan sebagai dasar pembuatan “Pernyataan Tanggung Jawab“
(Statement of Responsibility) oleh Menteri Perhubungan yang berisi
pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah diselenggarakan
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai SAP.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
14
Pada TA. 2014 diprogramkan reviu Laporan Keuangan Triwulan I,
Semester I dan Triwulan III di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang (UAKPA/B), Laporan Keuangan Semester I di Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1)
dan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan di Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B).
Rincian kegiatan reviu yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
a) Reviu LK Tahunan TA.2013 Tingkat UAKPA/B BA.999; b) Reviu LK Tahunan TA. 2013 Tingkat UAKPA/B se-Provinsi DKI
Jakarta; c) Reviu LK Tahunan TA. 2013 Tingka UAPPA/B-E1; d) Reviu LK Tahunan TA. 2013 Tingkat UAPA/B; e) Reviu LK Triwulan I 2014 pada Provinsi Kalimantan Selatan,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat;
f) Reviu LK Semester I TA. 2014 pada Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara;
g) Reviu LK Semester I TA. 2014 BA.022 pada Tingkat UAPPA/B E-1; h) Reviu LK Semester I 2014 BA.022 pada UAPA/B; i) Reviu Triwulan III TA. 2014 di Propinsi Sumatera Utara, Sulawesi
Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Bali.
2. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Melalui reviu RKA, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada saat penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran, yaitu bulan Agustus s.d. Oktober 2014.
3. Reviu Revisi Anggaran
Reviu revisi anggaran oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan mulai tahun anggaran 2014 dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Reviu revisi anggaran meliputi antara lain revisi terkait output cadangan, revisi penghapusan catatan halaman IV DIPA 2014, pemotongan dan penghematan anggaran dalam DIPA 2014, serta pemanfaatan dana optimalisasi.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
15
Reviu revisi anggaran yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2014 antara lain meliputi : a) Revisi DIPA 2014 : Satker Direktorat LLAJ, BP2IP Malahayati Aceh
Besar, BP2TD Bali, Bandara Karubaga; b) Revisi anggaran terkait output cadangan dan revisi DIPA 2014
lainnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara : Bandara Abdul Rahman Saleh, Otoritas Bandara Wilayah I,II, III, VII, Bandara Rembele, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Bandara Naha, Bandara Kalimarau, Bandara Halu Oleo, Bandara Bandanaira, Bandara Jalaludin, Bandara Pongtiku, Bandara AS Hanandjoedin, Bandara Silampari, Bandara Budiarto, Bandara Hang Nadim, Bandara Kaimana, Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara, Direktorat Bandar Udara, Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Kelaikan Udara, Balai Teknik Penerbangan;
c) Revisi penghapusan catatan halaman IV DIPA 2014 : Satker Pengembangan LLASDP Kalsel;
d) Usulan penggunaan output cadangan DIPA 2014 : Satker Ditjen Hubdat, Satker Direktorat LLASDP, Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Satker Prasarana KA Jabotabek, Satker Pengembangan Perkeretaapian Aceh, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian, Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Keretaapi, Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian;
e) Usulan pemotongan dan penghematan anggaran dalam DIPA 2014 : Satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
f) Pemanfaatan dana optimalisasi : Bandara Jalaludin, Bandara Silampari, Bandara Kaimana.
D. Evaluasi
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilaksanakan pada
tahun 2014 terdiri atas :
1. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Penyelenggaraan SPIP baik di tingkat instansi maupun tingkat aktivitas,
secara menyeluruh dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan besar yaitu :
Persiapan (penyusunan peraturan/kebijakan penyelenggaran SPIP,
pembentukan Satgas, sosialisasi bagi seluruh pegawai, Diklat bagi
Satgas, dan pemetaan); Pelaksanaan (pembangunan infrastruktur,
internalisasi dan pengembangan berkelanjutan); dan Pelaporan.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
16
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melakukan
pengawas intern dalam penyelenggaran SPIP di lingkungan Kementerian
Perhubungan. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian
Perhubungan telah tahap pelaksanaan namun belum semua unit kerja
melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan SPIP di unit kerja masing-
masing. Dalam rangka evaluasi SPIP, pada Tahun 2014, Inspektorat
Jenderal telah melakukan :
a) Pemantauan/evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Entitas Eselon I
melalui kegiatan antara lain :
- Mengadakan rapat koordinasi persiapan pemantauan evaluasi
SPIP;
- Melakukan sosialisasi persamaan persepsi penilaian;
- Pengumpulan data/bahan/kuesioner;
- Melakukan penelaahan hasil pemantauan penyelenggaraan SPIP
oleh masing-masing Inspektorat sesuai wilayah kerjanya;
- Mengadakan rapat kompilasi hasil evaluasi.
b) Uji petik penyelenggaraan SPIP ke Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan
Sungai Danau dan Penyeberangan Denpasar, Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Pontianak, Kantor
Distrik Navigasi Pontianak, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I
Soekarno Hatta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat
Bali, Kantor Administrator Peti Kemas Rambipuji Jember dan Jebres
Surakarta.
2. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Evalusi LAKIP dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen manajemen kinerja
yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
Pada Tahun 2014, Inspektorat Jenderal menjadualkan pelaksanaan
evaluasi terhadap LAKIP tahun 2013. Inspektorat Jenderal telah
melakukan Evaluasi LAKIP 2013 Unit Kerja Eselon I di Lingkungan
Kementerian Perhubungan pada bulan Mei 2014 yang hasilnya dilaporkan
kepada Menteri Perhubungan, sebagaimana tabel berikut:
NO. KEGIATAN PELAKSANA
1. Evaluasi LAKIP 2013 Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Inspektorat I
2. Evaluasi LAKIP 2013 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Inspektorat II
3. Evaluasi LAKIP 2013 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Inspektorat III
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
17
Tuntas Proses Belum di TL
Jumlah Temuan 289 500 2.281
0
500
1000
1500
2000
2500
Jumlah Temuan
4. Evaluasi LAKIP 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Inspektorat IV
5. Evaluasi LAKIP 2013 Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Inspektorat V
Berdasarkan kriteria diatas, diperoleh Hasil Evaluasi LAKIP masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
No UNIT KERJA
NILAI KINERJA PER KOMPONEN
Jumlah Perencanaan Kinerja (35%)
Pengukuran Kinerja (20%)
Pelaporan Kinerja (15%)
Evaluasi (10%)
Capaian (20%)
1. Sekretariat Jenderal 31,41 18,29 13,89 9,25 15,68 89,08
2. BPSDM Perhubungan 33,41 19,25 13,88 8,42 16,80 91,75
3. Ditjen Perhubungan Udara 34,13 18,50 13,62 9,50 15,00 90,75
4. Inspektorat Jenderal 32,47 17,66 12,54 8,00 14,30 84,97
5. Ditjen Perhubungan Darat 28,61 16,85 12,54 9,13 16,04 83,16
6. Ditjen Perhubungan Laut 30,42 17,03 13,09 7,83 15,88 84,24
7. Badan Litbang Perhubungan 31,63 17,03 12,29 6,42 17,50 84,86
8. Ditjen Perkeretaapian 32,44 18,43 11,75 8,33 6,99 77,95
Rata-rata Nilai 85,85
E. Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi
dalam LHA. Jenis kegiatan pemantauan hasil audit yang dilaksanakan pada
tahun 2014 meliputi :
1. Pemantauan
Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil Audit
Inspektorat Jenderal
Berdasarkan data hasil
Tindak Lanjut Temuan
Hasil Audit Inspektorat
Jenderal posisi s.d 31
Desember 2014, jumlah
temuan hasil audit
Inspektorat Jenderal sebanyak 3.070 temuan. Jumlah yang berhasil
ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 289 temuan, jumlah temuan yang
masih dalam proses sebanyak 500 temuan dan jumlah temuan yang
belum ditindaklanjuti sebanyak 2.281 temuan.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
18
Rincian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal tahun
2014 per Sub Sektor sebagaimana tabel dibawah ini:
No Unit Kerja Temuan Tuntas Proses BTL
% TL
1. Sekretariat Jenderal 19 0 0 19 0 %
2. Inspektorat Jenderal 0 0 0 0 100%
3. Ditjen Perhubungan Darat 386 69 42 275 28,76%
4. Ditjen Perhubungan Laut 1.446 84 138 1.224 15,35%
5. Ditjen Perhubungan Udara
909 97 206 606 33,33%
6. Ditjen Perkeretaapian 107 22 13 72 32,71%
7. Badan Pengembangan SDM
174 17 78 79 54,57%
8. Badan Litbang Perhubungan
29 0 23 6 79,31%
Total Temuan 3.070 289 500 2.281 25,70%
Keterangan : TL : Tindak Lanjut Tuntas dan Proses BTL : Belum di tindaklanjut
2. Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil
Pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
Audit terhadap auditi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tidak
hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan,
namun dilakukan juga oleh Aparat Pengawasan Fungsional diluar
Kementerian Perhubungan, seperti BPK-RI dan BPKP. Pemantauan
terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan
Kementerian Perhubungan dilakukan melalui koordinasi dengan BPK-RI
dan BPKP.
Pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil audit dari Aparat
Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan pada tahun
2014 adalah sebagai berikut :
a) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) posisi s.d
HAPSEM I Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Perhubungan
terdapat sebanyak 557 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan
dinyatakan selesai sebanyak 425 rekomendasi, sedangkan sebanyak
111 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan
selesai, sebanyak 19 rekomendasi belum ditindaklanjuti, serta
sebanyak 2 rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
19
0
50
100
150
200
111
0 31
82 125
52 5 19
57
0 12
25 13
0
0 4
6
0
1
11 0
1
0 0
1
0
0
1 0
0
0 0
Selesai Belum Selesai Belum di TL Tidak Bisa di TL
0
20
40
60
80
Ditjen Darat Ditjen Laut Ditjen Udara
7 16 12 3
53 51
Tindak Lanjut Sisa
b) Koordinasi yang dilakukan dengan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) adalah mengenai tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan BPKP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Posisi
sampai dengan triwulan III Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
F. Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Lainnya
1. Pendampingan Pagu Kebutuhan RKA KL 2015
Kegiatan pendampingan Inspektorat Jenderal dilakukan pada
pembahasan Pagu Kebutuhan yang merupakan kegiatan internal yang
dikoordinir oleh Biro Perencanaan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan
dalam rangka memberikan penilaian terhadap kegiatan yang diusulkan,
yakni kegiatan yang diusulkan tersebut sesuai dengan ketentuan dan
kebutuhan, tidak bermasalah, serta telah dibahas di tingkat daerah melalui
koordinasi UPT/Satker dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.
Pada tahun 2014, kegiatan pendampingan dilaksanakan pada bulan
Pebruari dan Maret 2014 di 5 (lima) lokasi, yakni Batam, Yogyakarta,
Makasar, Denpasar, dan Bandung.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
20
2. Sosialisasi Preventif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)
Sosialisasi Preventif KKN dilaksanakan dalam rangka memberikan
pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemberantasan
tindak pidana korupsi (TIPIKOR), khususnya program pencegahan
korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengendalian gratifikasi,
serta membangun integritas pribadi sebagai upaya melawan korupsi
kepada seluruh UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Pada Tahun 2014, Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi di 5
(lima) Provinsi yaitu Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sulawesi Tengah, dan
Kalimantan Tengah.
Sosialisasi Preventif KKN di Provinsi Banten
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan KKN
(Kormonev AP-KKN) Kementerian Perhubungan
Sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) adalah membentuk Kelompok Kerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) yang beranggotakan seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kelompok kerja tersebut bertugas untuk melakukan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi (kormonev) aksi pencegahan KKN (AP-KKN) Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan kegiatan Kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan Tahun 2014 antara lain adalah: a) Uji petik pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(PPK)
b) Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi pelaksanaan Stranas PPK
yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
21
c) Keikutsertaan dalam seminar maupun workshop pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK;
d) Keikutsertaan dalam dalam acara Pekan Antikorupsi yang
diselenggarakan oleh KPK.
4. AP-KKN Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, setiap unit
kerja Eselon I wajib melaksanakan upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja Eselon I
telah melakukan upaya tersebut melalui Kelompok Kerja AP-KKN
Inspektorat Jenderal.
Program kerja dan Realisasi AP-KKN Inspektorat Jenderal tahun 2014
adalah sebagai berikut :
a) Strategi Pertama yaitu Pencegahan
(1) Peningkatan Kinerja Layanan Kepemerintahan
Berdasarkan Program Kerja Pertama AP-KKN Inspektorat
Jenderal Tahun 2014 terdapat 6 (enam) kegiatan dengan realisasi
pelaksanaan sebagai berikut:
- Kegiatan pertama, Monitoring pelaksanaan penandatanganan
Pakta Integritas di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan
target sebanyak 7 (tujuh) pegawai, realisasi pelaksanaan
kegiatan tersebut sampai dengan Semester II tahun 2014
adalah melebihi target yang ditentukan, yakni terdapat 18
(delapan belas) pegawai yang telah menandatangani Pakta
Integritas;
- Kegiatan kedua, monitoring penyusunan Penetapan Kinerja
(Tapkin), dengan realisasi sampai dengan Semester II tahun
2014 adalah telah disusun 7 (tujuh) Penetapan Kinerja
(Tapkin) yang terdiri dari Tapkin Inspektorat Jenderal,
Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV dan V,
sesuai surat Inspektur Jenderal No.UM. 007/4/19/ITJEN-2014
tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Penyampaian Penetapan
Kinerja ITJEN Tahun 2014 dan surat Nomor UM.
007/8/ITJEN-2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang
Penyampaian Penetapan Kinerja Eselon II di lingkungan
ITJEN, yang terdiri dari Tapkin Sekretariat Inspektorat
Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV dan V;
- Kegiatan ketiga, monitoring penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), sesuai Nomor
UM. 007/5/2/ITJEN-2014 tanggal 21 Pebruari 2014 tentang
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
22
Penyampaian LAKIP ITJEN Tahun 2014 dan surat Nomor
UM. 208/112/ITJEN-2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang
Penyampaian LAKIP Eselon II di lingkungan ITJEN, yang
terdiri dari LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat
I, II, III, IV dan V; -
- Kegiatan keempat, monitoring penerapan E-goverment untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good
Governance) dalam manajemen pemerintahan, posisi sampai
dengan semester II tahun 2014 pada Sistem Informasi
Pengawasan (SIP) di lingkungan ITJEN sebesar 70,53%;
- Kegiatan keenam, uji petik terhadap pelaksanaan audit
sebagai masukan untuk perbaikan kinerja organisasi ITJEN,
posisi sampai dengan semester II tahun 2014 realisasi
pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Daftar
Pertanyaan Quesioner terkait pelaksanaan audit ITJEN
kepada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kantor Pusat
Kementerian Perhubungan;
- Kegiatan ketujuh, monitoring Pembentukan Unit
Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System (WBS),
posisi sampai dengan semester II tahun 2014 telah terbentuk
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di lingkungan Kementerian
Perhubungan beserta saluran pengaduannya serta telah
terdapat media pelaporan WBS.
(2) Program Kerja Kedua, yaitu Akses Publik Terhadap Informasi
Penanganan Aduan yang Telah Dilaporkan :
- Kegiatan pertama, penanganan pengaduan melalui audit
khusus, realisasi sampai dengan semester II tahun 2014
sebanyak 3 (tiga) pengaduan yang ditindaklanjuti dengan
audit khusus;
- Kegiatan kedua, penanganan sanggah banding, realisasi
sampai dengan semester II tahun 2014 Inspektorat Jenderal
telah menerima sebanyak 54 (lima puluh empat) surat
sanggahan;
- Kegiatan ketiga, memberikan pelayanan informasi kepada
publik sesuai dengan Permenhub No. PM 72 tahun 2010
tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, posisi
sampai dengan semester II tahun 2014 belum teralisasi
karena belum adanya permintaan informasi.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
23
(3) Program Kerja Ketiga, yaitu Pelaporan Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN) sesuai Kepmenhub No. KM 23 Tahun
2006;
- Kegiatan pertama, pejabat yang wajib mengisi dan belum
melaporkan LHKPN (Form A) adalah sebanyak 7 (tujuh)
Pejabat yang telah melaporkan;
- Kegiatan kedua, monitoring Pejabat dan Auditor yang belum
dan telah menyampaikan LHKPN kepada Biro Kepegawaian
dan Organisasi untuk diteruskan ke KPK, posisi sampai
dengan semester II tahun 2014 Inspektorat Jenderal telah
menyampaikan ke Biro Kepegawaian terkait Daftar Pejabat
Wajib Lapor LHKPN kepada KPK;
- Kegiatan Ketiga, memberikan peringatan terhadap Pejabat di
lingkungan Kementerian Perhubungan yang belum
melaporkan LHKPN, realisasi sampai dengan semester II
Tahun 2014 melalui Instruksi Inspektur Jenderal Nomor
SK.13/KP.011/ITJEN-2014 tentang Penetapan Pejabat
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan yang Wajib
Melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya serta Nota
Dinas Sesitjen perihal Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.
(4) Program Kerja Keempat, yaitu Penyempurnaan Sistem
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Termasuk Memperkuat
Mekanisme Pengawasan.
Berdasarkan program kerja keempat AP-KKN Inspektorat
Jenderal Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) paket pengadaan barang
dan jasa.
(5) Program Kerja Kelima, yaitu Reformasi Birokrasi.
Berdasarkan program kerja kelima AP-KKN Inspektorat Jenderal
Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi
pelaksanaan sebagai berikut:
- Kegiatan pertama, pemantauan pelaksanaan kegiatan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, posisi
sampai dengan semester II tahun 2014 telah dilaporkan hasil
PMPRB online kepada Menteri Perhubungan;
- Kegiatan kedua, pelaporan Implementasi SPIP, posisi sampai
dengan semester II tahun 2014 adalah telah dilaksanakan
kegiatan uji petik penyelenggaraan SPIP di beberapa
UPT/Satker Kementerian Perhubungan di daerah;
- Kegiatan ketiga, Kampanye anti korupsi melalui media
banner, stiker, pin dan kaos. Kementerian Perhubungan telah
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
24
berpartisipasi dalam kegiatan pameran ini yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
pada tanggal 9 s.d 11 Desember 2014 bertempat di
Universitas Gajah Mada – Jogjakarta.
(6) Program Kerja Keenam, yaitu Kerjasama dengan Lembaga Anti
Korupsi.
Berdasarkan program kerja keenam AP-KKN Inspektorat Jenderal
Tahun 2014 terdapat 2 (dua) kegiatan dengan realisasi
pelaksanaan sebagai berikut :
- Kegiatan pertama, Inspektorat Jenderal ikut berpartisipasi
mengikuti pameran Pekan Raya Anti Korupsi pada tanggal 9
s.d. 11 Desember 2014 di Yogyakarta;
- Kegiatan kedua, Sosialisasi pencegahan KKN di lingkungan
Itjen dengan mengundang KPK di Provinsi Jawa Tengah dan
Banten.
b) Strategi Kedua, yaitu Penegakan Hukum, dengan Program Kerja
Meningkatkan Koordinasi dan Persamaan Persepsi Antara Lembaga
Audit/Pengawasan Internal dan Eksternal dengan Lembaga Penegak
Hukum. Berdasarkan program kerja kedua AP-KKN Inspektorat
Jenderal Tahun 2014 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Pelaksanaan
Koordinasi antara Lembaga Penegak Hukum dengan ITJEN, posisi
sampai dengan semester II tahun 2014 telah dilakukan pertemuan
dengan pihak Kejaksaan Agung (JAMDATUN) tanggal 19 Desember
2014 terkait koordinasi tentang permintaan pertimbangan hukum atas
proses pelelangan pengadaan konstruksi paket A.
c) Strategi Keempat, yaitu Kerjasama Internasional dan Penyelamatan
Aset Hasil Korupsi.
(1) Program Kerja Pertama, Kerjasama dengan Lembaga Anti
Korupsi.
(2) Berdasarkan Program Kerja Keempat Kelompok Kerja Aksi PPK
Inspektorat Jenderal Tahun 2014 yakni Tindak Lanjut MoU antara
Itjen dengan PPATK, sampai dengan semester II Tahun 2014
belum dapat terealisasi.
(3) Program Kerja Kedua, Meningkatkan Koordinasi dan Persamaan
Persepsi antara Lembaga Audit/Pengawasan Internal dan
Eksternal dengan Lembaga Penegak Hukum.
(4) Berdasarkan Program Kerja Keempat Kelompok Kerja Aksi PPK
Inspektorat Jenderal Tahun 2014 yakni Tindak Lanjut Temuan
Hasil Audit BPK, BPKP dan ITJEN. Posisi temuan yang ‘Tuntas’
sampai dengan semester II Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
25
No. Ket Periode Tahun Audit Tuntas
1. BPK 2006-2014 425 dari 557 Rekomendasi
2. BPKP 1998-2014 103 dari 209 Rekomendasi
3. ITJEN 2003-2014 31121 dari 39536 Temuan
d) Strategi Kelima, yaitu Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi.
(1) Program Kerja Pertama, Penyempurnaan Sistem Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Termasuk Memperkuat Mekanisme
Pengawasan.Berdasarkan program kerja pertama AP-KKN
Inspektorat Jenderal Tahun 2014 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni
pokja ULP ITJEN telah menyampaikan Laporan Tahunan ULP;
(2) Program Kerja Kedua, Melaksanakan Pelatihan SDM dalam
Rangka Penyelamatan Asset Hasil Korupsi.
(3) Berdasarkan program kerja kedua AP-KKN Inspektorat Jenderal
Tahun 2014 terdapat 2 (dua) kegiatan dengan realisasi
pelaksanaan sebagai berikut :
- Kegiatan pertama, pelaksanaan pembekalan dalam rangka
memperkuat Mekanisme Pengawasan, posisi sampai dengan
semester II tahun 2014 telah dilaksanakannya Sosialisasi
WBS dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Inspektorat
Jenderal pada tanggal 17 Maret 2014, Sosialisasi Tata Cara
Perhitungan Biaya Personil/Non Personil dan Penyelesaian
Sengketa Hukum Kasus Pengadaan Jasa Konsultan serta
Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Auditor, serta Sosialisasi Peraturan Inspektur Jenderal
tentang SOP Reviu Laporan Keuangan pada tanggal 8
Agustus 2014;.
- Kegiatan kedua, Kerjasama dengan institusi terkait dalam
rangka pelatihan SDM sebanyak 3 (tiga) MoU dengan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
e) Strategi Keenam, yaitu Mekanisme Pelaporan, dengan Program Kerja
yaitu Akses Publik Terhadap Informasi Penanganan Aduan Yang
Telah di Laporkan, yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan realisasi
pelaksanaan sebagai berikut :
(1) Kegiatan pertama, tindak lanjut penanganan pengaduan melalui
audit khusus, posisi sampai dengan semester II tahun 2014
adalah 3 (tiga) laporan hasil audit Khusus yang merupakan tindak
lanjut dari surat pengaduan yang diterima ITJEN;
(2) Kegiatan kedua, tindak lanjut penanganan sanggah banding,
posisi sampai dengan semester II tahun 2014 adalah 6 (enam)
sanggah banding yang telah dievaluasi dan dilaporkan dengan 10
(sepuluh) surat.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
26
5. Koordinasi Pengawasan
Pada Tahun 2014, Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi
dengan:
a. Koordinsi dengan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota serta
Dinas Perhubungan dilaksanakan terkait pelaksanaan Bimbingan
Teknis Audit Sektor Perhubungan. Koordinasi dengan Inspektorat
Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kota
dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Maret 2014 di Bengkulu dan 06
s.d. 08 Mei 2014 di Bandung. Selain itu, koordinasi dengan
Inspektorat Kota dilakukan pada tanggal 24 s.d. 26 April 2014 di
Yogyakarta dan tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2014 di Madiun;
b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Inspektorat Provinsi/Badan
Pengawas Daerah) dengan menghadiri Rapat Koordinasi
Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Yogyakarta pada tanggal 23
s.d. 31 Oktober 2014. Rakorwasda bertujuan untuk menghindari
terjadinya tumpang tindih pemeriksaan maupun pemeriksaan yang
berulang-ulang terhadap objek audit yang sama oleh beberapa Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerah.
6. Bimbingan Teknis (Bimtek)
Dalam rangka berbagi ilmu teknis audit sektor perhubungan,
menyamakan persepsi tentang tata cara pengawasan di bidang
Perhubungan, serta terbentuknya sinergi pengawasan antara APIP Pusat
dan daerah, pada tahun 2014 Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan melaksanakan Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan
di 5 (lima) lokasi yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Kota
Yogyakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Kota Madiun,
dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
27
NO Nama Provinsi Jumlah Peserta Tanggal pelaksanaan
1 Bengkulu 49 orang 01 s.d. 03 April 2014
2 Yogyakarta 40 orang 13 Mei 2014
3 Tangerang Selatan 50 orang 16 Mei 2014
4 Bandung 60 orang 10 s.d. 12 Mei 2014
5 Depok 39 orang 03 Juli 2014
6 Madiun 45 orang 7 Oktober 2014
7. Pembinaan Pengawasan
Kegiatan Pembinaan Pengawasan bertujuan untuk memberikan
penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah
menunjukkan kinerja terbaik dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip
3E+ 1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan). Kegiatan ini merupakan
upaya Inspektorat Jenderal untuk merubah paradigma yang selama ini
terkesan sebagai watchdog menjadi konsultan dan quality assurance.
Melalui kegiatan ini diharapkan UPT yang terpilih sebagai UPT dengan
Kinerja Terbaik dapat menjadi contoh bagi seluruh UPT di Lingkungan
Kementerian Perhubungan untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik.
Kegiatan Penilaian UPT dengan Kinerja Terbaik dilakukan oleh Tim
Terpadu yang melibatkan Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro
Keuangan dan Perlengkapan serta Biro Kepegawaian dan Organisasi
terhadap seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Indikator
penilaian yang digunakan meliputi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut
Hasil Audit, Aspek Kinerja (Tugas dan Fungsi, Keuangan dan SDM) serta
Aspek Pelayanan Publik (Visi, Misi dan Motto Pelayanan, Sistem, Standar
dan Prosedur Pelayanan, SDM Pelayanan, Sarana dan Prasarana
Pelayanan).
Berikut adalah peringkat UPT dengan Kinerja Terbaik Tahun 2014 :
NO NAMA UPT PERINGKAT
1. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III
Surabaya I (Unit Kerja Eselon II)
2. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan
Kelas II Cirebon I (Unit Kerja Eselon III)
3. Bandar Udara Kuabang, Kabupaten
Halmahera Utara I (Unit Kerja Eselon IV)
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
28
Penyerahan penghargaan kepada UPT dengan Kinerja Terbaik
bertepatan dengan perayaan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17
September 2014.
8. Pengawasan Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api
Lintas Utara Jawa
Kegiatan pengawasan percepatan pembangunan jalur ganda kereta api
lintas utara jawa dilakukan untuk memantau dan mendorong percepatan
pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa dapat dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan
target yang ditetapkan. Percepatan pembangunan jalur ganda kereta api
lintas utara jawa ini dimaksudkan untuk meningkatan pelayanan moda
transportasi kereta api.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut, pada tahun 2014 adalah
melakukan pemantauan terhadap proses percepatan pembangunan jalur
ganda kereta api lintas utara jawa di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa
Timur pada bulan September 2014.
9. Pembangunan Whistleblowing System (WBS) dan Pengendalian
Gratifikasi
a. Whistleblowing System (WBS)
Pada tahun 2014, Inspektorat Jenderal mulai membangun suatu
sistem penanganan pengaduan yang dinamakan whistleblowing
system. Whistleblowing system (WBS) adalah sistem penanganan
pengaduan bagi whistleblower yang memiliki informasi dan ingin
melaporkan suatu perbuatan penyimpangan pelaksanaan tugas dan
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
29
fungsi. WBS ini diperuntukkan terutama untuk seseorang yang ingin
melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam
organisasi tempatnya bekerja, tetapi merasa sungkan atau takut
identitasnya terungkap.
Langkah-langkah yang telah diterapkan di Kementerian Perhubungan,
yaitu sebagai berikut :
1) Melakukan sosialisasi mengenai WBS di lingkungan Kantor Pusat
Kementerian Perhubungan pada tanggal 15 April 2014;
2) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pemahaman WBS
yang difasilitasi oleh Lembaga Penjamin Saksi dan Korban
(LPSK) pada tanggal 22-23 April 2014;
3) Menyusun Tim Penyusun Standard Operating Procedure (SOP)
WBS sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor
SK.34/KP.801/ITJEN-2014 tanggal 16 April 2014;
4) Menyusun peraturan tentang SOP WBS di lingkungan
Kementerian Perhubungan, dan telah ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2014
tanggal 14 Oktober 2014 tentang Penanganan dan Tindak Lanjut
Pengaduan Pelanggaran (Whistleblower) di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;
5) Membentuk unit/tim pelaksana WBS dengan Surat Keputusan
Inspektur Jenderal Nomor KP.830 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober
2014 tentang Tim Penerima Pengaduan Whistleblower di
Lingkungan Kementerian Perhubungan. Tim ini bertugas untuk
menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan
whistleblower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas
whistleblower tersebut;
6) Membangun WBS secara online sederhana pada
http://itjen.dephub.go.id/wbs dan menyusun rancang bangun
portal WBS online pada tahun 2015;
7) Selain itu, saluran pengaduan WBS dapat melalui :
- Faximile ke (021) 3506669, 3857085;
- Email ke [email protected];
- Short Message Service (SMS) gateway ke 08118072020,
atau
- Short Message Service (SMS) ke nomor 08212345477.
Selain WBS tersebut di atas, Inspektorat Jenderal bekerjasama
dengan LKPP juga menangani penanganan pengaduan khusus
pengadaan barang dan jasa melalui wbs lkpp sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.46/KP.801/ITJEN-2014
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
30
tanggal 30 April 2014 tentang Penetapan Tim Verifikator dan
Penelaah Whistleblowing System dalam pengadaan barang/jasa
Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
b. Pengendalian Gratifikasi
Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mengendalikan penerimaan
gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan
gratifikasi, serta pengembangan Sistem Pengendalian Gratifikasi.
Kementerian Perhubungan sedang melakukan pengembangan Sistem
Pengendalian Gratifikasi melalui beberapa tahapan, yakni :
1) Tahap I : Pengenalan Pengendalian Gratifikasi
a) Telah diselenggarakan sosialisasi terkait Pengendalian
Gratifikasi kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal pada
tanggal 17 Maret 2014;
b) Telah diselenggarakan sosialisasi terkait Pengendalian
Gratifikasi kepada seluruh Pejabat Eselon I dan Eselon II di
lingkungan Kementerian Perhubungan serta seluruh Eselon III
dan Eselon IV Kantor Pusat pada tanggal 15 April 2014;
c) Telah dilakukan Deklarasi Komitmen Penerapan
Pengendalian Gratifikasi oleh Menteri Perhubungan dan
disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada
tanggal 15 April 2014.
2) Tahap II : Penerapan Pengendalian Gratifikasi
a) Telah dilaksanakan workshop/pendampingan dengan KPK
dalam rangka pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) pada tanggal 7 April 2014;
b) Telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :
SK.54/KP.801/ITJEN-2014 tanggal 30 Juni 2014. Tugas UPG
antara lain :
- Menerima pelaporan gratifikasi dari pegawai instansinya;
- Melakukan analisis pemrosesan;
- Menetapkan kepemilikan gratifikasi yang tidak dianggap
suap; serta
- Mengirimkan rekapitulasi laporan dan form laporan
gratifikasi kepada KPK;
c) Menyediakan ruangan UPG di Gedung Karya Lt.19 dan
saluran peyampaian ke UPG, melalui :
- Drop box di Inspektorat Jenderal, Gedung Karya lt. 19, di
Lt. 1 Gedung Cipta, Karsa, dan Karya;
- Telepon /faximile (021) 3506669, 3857085;
- Email ke [email protected];
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
31
d) Telah menyusun pedoman pengendalian gratifikasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan dan telah ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun
2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.
3) Tahap III : Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi
a) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengendalian gratifikasi per triwulan.
b) Menyusun Laporan Implementasi Pengendalian Gratifikasi
selama tahun 2014, laporan telah disampaikan kepada
Menteri Perhubungan pada tanggal 31 Desember 2014.
10. Rapat Dinas Inspektorat Jenderal
Setiap awal tahun anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Rapat Dinas dalam rangka
penetapan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan
Tahunan, serta Materi Pembahasan Komisi terkait dengan
penyempurnaan beberapa peraturan intern sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan pengawasan serta dalam rangka meningkatkan kinerja
Inspektorat Jenderal selama tahun 2014. Rapat Dinas Inspektorat
Jenderal tahun 2014 diselenggarakan pada pada tanggal 05 s.d 07
Pebruari 2014 dengan agenda kegiatan pemaparan program kerja
masing-masing Unit Kerja Eselon II (Sekretariat Inspektorat Jenderal,
Inspektorat I, II, III, IV, dan V) di lingkungan Inspektorat Jenderal,
penetapan kebijakan pengawasan tahun 2014, PKPT dan materi
pembahasan komisi. Materi komisi meliputi :
a. Kebijakan Pengawasan dan Pedoman Perjalanan Dinas Tahun
Anggaran 2014;
b. Penyempurnaan Standar Operational Procedure (SOP) Reviu
Laporan Keuangan;
c. Penyusunan Pedoman Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Selain paparan tersebut di atas, kegiatan Rapat Dinas tahun 2014
Inspektorat jenderal dilaksanakan melalui paparan dari beberapa
narasumber sebagai pembekalan dan tambahan wawasan bagi seluruh
pegawai Inspektorat Jenderal. Materi dari narasumber adalah :
a. Kebijakan, Sasaran dan Program Kerja Kementerian Perhubungan
T.A. 2014 oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan;
b. Sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Deputi
Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN dan RB;
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
32
c. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Kerja Kementerian
Oleh APIP oleh Inspektur VI Inspektur Jenderal Kementerian
Keuangan dan Kasubdit Transformasi Penganggaran Direktur Sistem
Penganggaran DJA Kementerian Keuangan;
d. Pengembangan Profesi Auditor oleh Ketua Umum Presidium AAIPI.
11. Evaluasi Pengawasan
Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan semester I Tahun 2014, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Evaluasi Program Kerja Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2014 pada Senin s.d. Rabu / 07 s.d. 09 Juli 2014 di Hotel Horison Bekasi. Pelaksanaan Evaluasi terdiri atas :
a. Penandatanganan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk
Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan
Kementerian Perhubungan;
b. Pembekalan dari Narasumber Inspektur Investigasi Kementerian
Keuangan dengan materi Penerapan Whistleblowing System di
Kementerian Keuanga;
c. Pembekalan dari Narasumber Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan dengan tema Standar Biaya Tahun 2015 dan
Dampak Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU Nomor
17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 27 tahun
2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD;
d. Hasil evaluasi Program Kerja Semester I masing-masing Eselon II
Inspektorat Jenderal;
e. Mapping kegiatan semester II agar tidak terjadi tumpang tindih dan
terdapat peningkatan kinerja pada semester II.
12. Pra Rapat Dinas Inspektorat Jenderal
Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tahun
2014 dan penyusunan Kebijakan Pengawasan tahun anggaran 2015 serta
pembahasan materi-materi lain yang dapat menunjang tugas dan fungsi
organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
menyelenggarakan Pra Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Tahun 2014
pada tanggal Senin s.d. Selasa / 15 s.d. 16 Desember 2014 di Wisma
Tugu (Graha Transportasi), Bogor. Pra Rapat Dinas diikuti oleh kurang
lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) pegawai Inspektorat Jenderal,
yang terdiri dari Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para
Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Para Kapok, dan sebagian
Pejabat Fungsional Auditor serta Staf.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
33
Kegiatan Pra Radin ini meliputi pemaparan dari Narasumber Anggota
Komite Telaah Sejawat AAIPI dengan materi Telaahan Sejawat dan
pencerahan dari Motivator dengan tema Peningkatan Motivasi Kerja, serta
pemaparan hasil evaluasi kinerja tahun 2014 (posisi per 30 Nopember
2014) dari tiap-tiap unit kerja Eselon II dan rencana kegiatan untuk untuk
tahun 2015. Selain itu, dalam Pra Radin Tahun 2014 telah ditetapkan
Kebijakan Pengawasan Tahun 2015 untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan pengawasan dan penyusunan rencana program kerja
pengawasan tahunan tahun 2015. Setelah pelaksanaan Pra Radin akan
dibentuk komisi-komisi untuk membahas materi-materi penunjang tugas
dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern Kementerian
Perhubungan. Materi tersebut meliputi:
a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA 2015;
b. Penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65
Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;
c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.
13. Pemantauan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru
Pemantauan angkutan bertujuan untuk memberikan masukan serta
umpan balik (feed back) sehingga dapat dilakukan langkah-langkah
perbaikan dan optimalisasi pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
Disamping itu, monitoring juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja
pelaksanaan kegiatan berjalan.
a. Pemantauan Angkutan Lebaran
Untuk melaksanakan monitoring pada 28 (dua puluh delapan) titik
simpul yang telah ditetapkan, dibentuk sebanyak 12 (dua belas) Tim,
dengan waktu pelaksanaan dibagi menjadi :
(1) Pra Lebaran, dilaksanakan oleh 5 (lima) Tim, mulai tanggal 23 s.d.
27 Juli 2014;
(2) Pasca Lebaran, dilaksanakan oleh 8 (delapan), mulai tanggal 01
s.d. 05 Agustus 2014.
Tim
Provinsi Lokasi Pelaksanaan
I DKI Jakarta dan
Banten
Perum Bulog Kelapa Gading
23 s.d. 27 Juli 2014 Kantor Otoritas Pelabuhan
Peyeberangan Merak
II DKI Jakarta dan
Banten
Kantor Pusat Kementerian Perhubungan 23 s.d. 27 Juli 2014
Dishub Kota Tangerang Selatan
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
34
III DKI Jakarta dan
Banten
Stasiun KA Jakarta Gudang 23 s.d. 27 Juli 2014
Terminal Poris Plawad Tangerang
IV DKI Jakarta dan
Jawa Barat
Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok 23 s.d. 27 Juli 2014
Terminal Kota Depok
V Jawa Barat
Terminal Kota Bekasi
23 s.d. 26 Juli 2014 Dishub Kota Bekasi
Tim
Provinsi Lokasi Pelaksanaan
I Jawa Barat Terminal Bus Leuwipanjang
1 s.d. 5 Agustus 2014 Dishub Kabupaten Tasikmalaya
II Jawa Barat
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Cirebon 1 s.d. 5 Agustus 2014
Stasiun KA Cirebon
III Jawa Tengah
Stasiun KA Semarang Poncol
1 s.d. 5 Agustus 2014 Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Mas
Semarang
IV Jawa Tengah Dishubkominfo Kota Solo
1 s.d. 5 Agustus 2014 Stasiun KA Solo Jebres
V Jawa Tengah Terminal Purwokerto
1 s.d. 5 Agustus 2014 Dishub Kota Cilacap
VI D.I. Yogyakarta
dan Jawa Tengah
Terminal Jombor
1 s.d. 5 Agustus 2014 Stasiun KA Lempuyangan
Dishub Kota Magelang
VII D.I Yogyakarta
dan Jawa Tengah
Terminal Giwangan
1 s.d. 5 Agustus 2014 Dishub Kota Yogyakarta
Dishubkominfo Kabupaten Kebumen
VIII Jawa Timur
Terminal Purabaya
1 s.d. 5 Agustus 2014 Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung
Perak
b. Pemantauan Angkutan Lebaran Haji
Pemantauan Angkutan Lebaran Haji Tahun 2014 (1435 H) oleh
Inspektorat Jenderal dilaksanakan di 8 (delapan) embarkasi, yaitu:
No. Embarkasi Tanggal Pelaksaanan
1. Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh 18 s.d 20 September 2014
2. Bandara Kuala Namu Medan 16 s.d 18 September 2014
3. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang
18 s.d 20 September 2014
4. Bandara Juanda Surabaya 18 s.d 20 September 2014
5. Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin 22 s.d 24 September 2014
6. Bandara Sepinggan Balikpapan 18 s.d 20 September 2014
7. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 22 s.d 24 September 2014
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
35
c. Pemantauan Angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru Tahun 2015
Pemantauan Angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru Tahun 2015 oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dilaksanakan di 5
(lima) Provinsi yaitu Maluku, Sulawesi Utara, Bali, Bangka Belitung,
dan Kepulauan Riau, yaitu :
No. Embarkasi Tanggal Pelaksaanan
1. Pelabuhan Yos Soedarso Ambon, Maluku
23 s.d. 26 Desember 2014
2. Kantor Otoritas Bandara Wilayah VIII, Sulawesi Utara
22 s.d. 25 Desember 2014
3. Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, Bali
28 s.d. 31 Desember 2014
4. Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin, Bangka Belitung
28 s.d. 31 Desember 2014
5. Kantor Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau
28 s.d. 31 Desember 2014
14. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Pada Tahun 2014 telah ditetapkan 30 (tiga puluh) Peraturan yang telah
ditetapkan yaitu:
No Nama Peraturan Perihal
1. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.14/PS.316/ITJEN-2014
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2014
2. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.17/PS.316/ITJEN-2014
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal TA 2014
3. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.22/HK.206/ITJEN-2014
Perubahan Kedua atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2010-2014
4. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.32/KU.008/ITJEN-2014
Pedoman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2014
5. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.55/KU.005/ITJEN-2014
Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan
6. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.56/KU.005/ITJEN-2014
SOP Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
7. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.79/KP.801/ITJEN-2014
Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
36
8. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor HK.204/1/4/ITJEN-2014
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015
9. Peraturan Inspektur Jenderal SK.82/HK.206/ITJEN-2014
Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
10. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014
Penggunaan dan Arti Lencana Inspektorat Jenderal
11. SOP Nomor 01/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Audit Dengan Tujuan
12. SOP Nomor 02/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Audit Dengan Tujuan Khusus
13. SOP Nomor 03/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa
14. SOP Nomor 04/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Kegiatan Evaluasi
15. SOP Nomor 05/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Kegiatan Non Pengawasan
16. SOP Nomor 06/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal
17. SOP Nomor 07/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengukuran Data Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal
18. SOP Nomor 08/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengusulan DUPAK Auditor Gol.IV/b ke Atas
19. SOP Nomor 09/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengusulan DUPAK Auditor Gol.IV/a ke Bawah
20. SOP Nomor 10/SOP/ITJEN-2014 SOP Proses Penilaian Angka Kredit Golongan IV/a ke Bawah
21. SOP Nomor 11/SOP/ITJEN-2014 SOP Penetapan Angka Kredit Golongan IV/a ke Bawah
22. SOP Nomor 12/SOP/ITJEN-2014 SOP Administrasi dan Pendistribusian Penilaian Angka Kredit
23. SOP Nomor 13/SOP/ITJEN-2014 SOP Permintaan Barang Persedian Rutin
24. SOP Nomor 14/SOP/ITJEN-2014 SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
25. SOP Nomor 15/SOP/ITJEN-2014 SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan UAKPB
26. SOP Nomor 16/SOP/ITJEN-2014 SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan UAPPB-E1
27. SOP Nomor 17/SOP/ITJEN-2014 SOP Mekanisme Pelaksanaan Reviu Triwulan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
28. SOP Nomor 18/SOP/ITJEN-2014 SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
29. SOP Nomor 19/SOP/ITJEN-2014 SOP Penyusunan Kebijakan Pengawasan
30. SOP Nomor 20/SOP/ITJEN-2014 SOP Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
37
15. Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment)
atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan. Model PMPRB menfokuskan penilaian terhadap langkah-
langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan dikaitkan dengan “Hasil Yang Diharapkan”. Hal ini juga
terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan
dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi. Dasar pelaksanaan Penilaian Mandiri
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SK. 28 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Tim Asesor penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal
ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan PMPRB di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, dengan didukung oleh 8 (Delapan) Assesor
dari Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Sebagai koordinator, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Rapat
pelaksanaab submit PMPRB Kementerian Perhubungan Tahun 2014
pada tanggal 9 September 2014 dengan dihadiri oleh seluruh Asesor Unit
Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Hasil penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Tim Assesor PMPRB
Kementerian Perhubungan tahun 2014 meliputi :
a) Komponen Proses yang terdiri dari sub komponen manajemen
perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan
organisas, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen
sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta peningkatan
kualitas pelayanan publik. Total nilai komponen proses yang dicapai
adalah 48,19.
b) Komponen Hasil, yang terdiri dari sub kompenen kapasitas dan
akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN, serta kualitas pelayanan publik. Total nilai komponen hasil yang
diperoleh adalah 29,9.
Hasil yang dicapai berdasarkan PMPRB di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah 78,1 berada pada kategori BB (Sangat Baik). Akan tetapi hasil ini tidak sesuai dengan evaluasi perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN), yakni Kementerian Perhubungan mendapatkan total nilai 60,02 berada pada kategori B (Baik) sehingga masih diperlukan sedikit perbaikan.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
38
16. Seminar Pengawasan
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan
kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal dalam bidang Pengawasan
sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP). Seminar
Pengawasan pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali
dengan rincian sebagi berikut :
No. Nama Kegiatan Tanggal
Pelaksanaan Keterangan
1. Sosialisasi Tata Cara
Perhitungan Biaya
Personil/Non Personil dan
Penyelesaian Sengketa Hukum
kasus Pengadaan Jasa
Konsultasi serta Penyusunan
dan PAK JFA
13 Mei 2014 Peserta Pegawai dari ITJEN
berjumlah 167 (seratus 3nam puluh
tujuh) Pegawai
Tempat : Hotel All Season, Jakarta
2. Sosialisasi Whistleblowing
System dan Pengendalian
Gratifikasi
17 Maret 2014 Peserta Pegawai dari ITJEN
berjumlah 172 (seratus tujuh puluh
dua) Pegawai
Tempat Ruang Rapat Brawijaya,
Gedung Karsa Lantai VII,
Kementerian Perhubungan
17. Peningkatan SDM Inspektorat Jenderal
Dalam rangka meningkatan kompetensi aparat pengawasan, pada tahun
2014 Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
yang terdiri atas :
No KEGIATAN PELAKSANAAN JUMLAH
PESERTA
1. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10 s.d. 15 Februari 2014 30 Peserta
2. Pelatihan Audit Berbasis Resiko 2 s.d. 8 April 2014 30 Peserta
3. Pelatihan Audit Teknis LLAJ 2 s.d. 6 Juni 2014 30 Peserta
4. Pelatihan Teknis Audit Kenavigasian 2 s.d. 9 September 2014 30 Peserta
5. Pelatihan Fungsional Audit Pengadaan Barang dan Jasa
3 s.d. 7 Maret 2014 31 Peserta
6. ECIIA Conference 2014 Budapest dan On-Site Learning
15 s.d. 19 September
2014 3 Peserta
7. Konferensi Internasional dari Institute of Internal Auditor (IIA) Malaysia
12 s.d. 16 Oktober 2014 5 Peserta
8. Workshop Perangkat Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
12 Nopember 2014 10 Peserta
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
39
9. Workshop Jurnalistik Media Internal 9 s.d. 11 Mei 2014 13 Peserta
10. Workshop Teknik Fotografi Media Internal
9 s.d. 11 Mei 2014 6 Peserta
11. Pelatihan Kantor Sendiri tentang :
Audit Laporan Keuangan 10 Maret 2014 120 Peserta
Perencanaan dan Manfaat
Pembangunan Penyeberangan Kapal
Roro
7 April 2014 60 Peserta
Audit Laporan Keuangan Triwulan I 8 April 2014 60 Peserta
Laporan Keuangan Semester I 1 Juli 2014 60 Peserta
Reviu Laporan Keuangan 6 Oktober 2014 100 Peserta
Penyusunan Program Kerja Reviu
dan Rencana Kerja Anggaran 3 s.d. 4 Pebruari 2014 60 Peserta
Penyusunan dan Manfaat Dokumen
Amdal 11 September 2014 60 Peserta
Kapitalisasi BMN berupa Asser Tetap 12 September 2014 31 Peserta
18. Penerbitan Jurnal
Penerbitan Buletin “Transparansi“ tahun 2014 direncanakan sebanyak
sebanyak 2 (dua) kali, dengan judul “Whistle Blower dan Unit
Pengendalian Gratifikasi” Volume 9 Nomor 1 Tahun 2014 dan “Pelayanan
Transportasi” Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014 dengan jumlah cetak
masing-masing sebanyak ± 300 eksemplar.
19. Penyusunan Rencana Stratregis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal
Tahun 2015-2019
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini agar Inspektorat Jenderal
dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk menigkatkan
pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menciptakan
suatu pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari Reformasi
Birokrasi.
Secara umum tujuan dari penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai
acuan untuk mencapai keadaan yang diinginkan pada masa yang akan
datang. Kemudian secara khusus tujuan dari penyusunan Rencana
Strategis ini adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan komitmen untuk mengadakan reformasi birokrasi
terhadap aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peningkatan
kualitas SDM aparatur;
b. Membangun strategi sebagai bagian penting yang berorientasi hasil;
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
40
c. Memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa
mendatang;
d. Memfasilitasi komunikasi dan partisipasi mengakomodasi perbedaan
kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan
yang teratur serta keberhasilan mencapai tujuan;
e. Menjamin efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan produktifitas.
Penetapan RENSTRA Inspektorat Jenderal 2015-2019 masih menunggu
penetapan RENSTRA Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang
direncanakan pada akhir Maret 2015. Matrik sasaran, arah kebijakan,
strategi, indikator, dan target yang disusun dalam RENSTRA Inspektorat
Jenderal 2015-2019 adalah sebagai berikut :
SASARAN ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI INDIKATOR TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya Kinerja Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance
Pelaksanaan Pengawasan intern yang berintegritas, profesional dan amanah
Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Consultant dan Quality Assurance
Persentase Kebocoran Keuangan Negara 2,00% 1,90% 1,80% 1,60% 1,50%
Meningkatkan kualitas hasil pengawasan
Persentase temuan terkati 3E (efektif, efisien, ekonomis)
37,72% 36,00% 34,00% 32,00% 30,00%
Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM Pengawasan
Persentase temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern
44,59% 42,00% 40,00% 38,00% 36,00%
Persentase temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan
11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50%
Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti
25% 40% 55% 65% 75%
Jumlah PegawaJumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA
125 Org
145 Org
160 Org
175 Org
190 Org
20. Penunjang Kegiatan Pengawasan
Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas intern
Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan dibangunnya Sistem
Informasi Pengawasan (SIP). Fungsi utama SIP adalah sebagai sistem
yang mengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input),
pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk
prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan
keuangan, media pertukaran informasi internal dan eksternal, pengolahan
serta pengelolaan tindak lanjut LHA
Aplikasi yang terdapat pada SIP adalah :
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
41
a) Sistem Informasi Audit (SIAU) merupakan aplikasi untuk :
(1) Membuat dan mendistribusikan usulan audit maupun non audit
berupa Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT)
dan non PKPT;
(2) Mengisi/menginput usulan audit yang berupa PKPT;
(3) Mengisi/menginput usulan non audit yang tidak termasuk dalam
PKPT (non PKPT);
(4) Mengisi/menginput NHA, SPL, Matrix, LHA dan lampirannya;
(5) Akses file DIPA dan POK UPT/Satker di lingkungan Kementerian
Perhubungan serta peraturan perundangan yang sudah
terdigitalisasi;
(6) Pengolahan database pegawai Inspektorat Jenderal terkait
integrasi aplikasi SIP dengan aplikasi SIK (Sistem Informasi
Kepegawaian) Kementerian Perhubungan.
b) Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), aplikasi ini merupakan
pemisahan secara sistem dengan tujuan pengelompokan tugas dan
fungsi keuangan, sehingga proses keuangan terkait operasional
organisasi pada Inspektorat Jenderal memiliki proses pengolahan
data (database) secara terpisah.
Fasilitas yang ada pada aplikasi SIMKEU adalah :
(1) Pembuatan SPT dan SPPD berdasarkan usulan perjalanan dinas
PKPT dan non PKPT;
(2) Pendataan berkas Verifikasi terkait usulan perjalanan dinas audit
dan non audit;
(3) Proses Rampung setelah Verifikasi selesai dilakukan;
(4) Monitoring status SPT dan SPPD terkait alokasi SDM;
(5) Rincian Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal;
(6) Realisasi penggunaan anggran di lingkungan Inspektorat Jenderal
secara Real Time dalam bentuk bar chart.
c) SMS Gateway, sebagai media untuk menerima informasi eksternal
berupa pengaduan masyarakat terkait kinerja di lingkungan
Kementerian Perhubungan dan sebagai media penyebaran informasi
internal pegawai yang berupa koordinasi serta informasi terkait
kegiatan operasional secara umum maupun non operasional (ucapan
selamat, ucapan duka cita, dll) di lingkungan Inspektorat Jenderal
kementerian Perhubungan.
Fasilitas yang ada pada aplikasi SMS Gateway adalah :
(1) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat beserta tindak
lanjutnya;
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
42
(2) Pengiriman SMS sebagai bentuk respon terhadap penyampaian
informasi pengaduan masyarakat;
(3) Pengiriman SMS terkait informasi internal di lingkungan
Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan;
(4) Pengiriman SMS sebagai notifikasi terkait operasional aplikasi
SIP.
d) Portal Web Inspektorat Jenderal, aplikasi ini merupakan media
penyebaran informasi terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah
dilaksanakan serta sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di
lingkungan Kementerian Perhubungan.
Fasilitas yang ada pada portal Inspektorat Jenderal adalah :
(1) Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, dilakukan
berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit
eselon II dan dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
(2) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web yang
sudah diintegrasikan dengan email
(3) Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran
negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi
content dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai
dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan.
e) Multimedia Data Content, sebagai media penyebaran informasi
berupa peraturan perundangan, jurnal, foto kegiatan terkait Portal
Inspektorat Jenderal dalam format file digital (dokumen pdf, video
streaming dan gambar).
Fasilitas yang ada pada aplikasi Multimedia data content adalah :
(1) Mengunggah beragam informasi dalam format file digital;
(2) Mengunduh beragam informasi dalam format file digital, berbagi
file presentasi secara online dengan format pdf sesuai dengan
materi kegiatan.
f) Tindak Lanjut LHA (TLLHA), aplikasi ini bertujuan untuk
mempermudah pengelolaan tindak lanjut LHA dengan konsep text
base digitalisasi dan memungkinkan pengaksesan data secara online
dengan hak akses tertentu.
Fasilitas yang ada pada aplikasi TL LHA adalah :
(1) Dashboard eksekutif untuk menampilkan rekapitulasi status tindak
lanjut LHA dalam berbagai bentuk grafik sesuai data yang diinput;
(2) Pengiriman SMS, email sebagai notifikasi terkait operasional TL
LHA;
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
43
(3) Kustomisasi Laporan Tindak Lanjut LHA sesuai kebutuhan;
(4) Digitalisasi Tindak Lanjut LHA;
(5) Tanggapan Unit Kerja terkait terhadap LHA beserta fasilitas
pengunggahan data dukung yang dibutuhkan;
(6) Penentuan status temuan dari hasil Tindak Lanjut LHA sesuai
data dukung yang diinput ke dalam TL LHA.
g) Peta Audit Online, untuk menampilkan dan mengolah informasi data
audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan titik koordinat
lokasi auditi sehingga dapat menjadi informasi yang dapat
dimanfaatkan dalam pengawasan aspek-aspek yang menjadi
standarisasi penunjang pembangunan perhubungan.
Fasilitas yang ada pada aplikasi Peta Audit Online adalah :
(1) Penginputan dan pengolahan data audit dalam bentuk pemetaan
wilayah berdasarkan lokasi auditi secara real time;
(2) Penampilan realisasi fisik dan keuangan pekerjaan pada auditi
dalam bentuk data spasial.
Adapun prosentase pemanfaatan TIK pada proses bisinis di Inspektorat
pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
NAMA APLIKASI
MODUL APLIKASI
SASARAN PENGGUNAAN REALISASI DATA
PENGUKURAN % PENGUKURAN %
SIAU
Usulan Audit Terinputnya seluruh usulan audit kinerja sesuai PKPT
100 Adanya input data seluruh audit kinerja sesuai pelaksanaan PKPT
100
DIPA/POK Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan
100 Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan
100
Perundangan Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru
100 Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru
100
LHA
Teruploadnya seluruh LHA dalam setahun
100
Teruploadnya hampir seluruh LHA dalam setahun, terutama hasil audit bulan Desember 2013 s.d. Oktober 2014
100
TL-LHA TL-LHA Terinputnya seluruh data TL- LHA 100 Belum adanya input data TL- LHA 25
SIMKEU
ST Tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun
100 Belum tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun
25
SPD Tersedianya seluruh SPD dalam setahun
100 Belum tersedianya seluruh SPD dalam setahun
25
Perlengkapan Tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun
100 Belum tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun
25
Rampung Tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun
100 Belum tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun
25
SMS Gateway
Internal
Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal, minimal tiga kali dalam setahun
100
Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal lebih dari tiga kali dalam setahun, antara lain undangan acara RADIN, Evaluasi Semester, Pra Radin, berita duta cita, pemberitahuan pertanggungjawaban perjadin, dst
100
Eksternal Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun
100 Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun
100
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
44
Portal
Profile
Terupdatenya data profile pimpinan setiap ada perubahan
100
Ketika terdapat Inspektur Jenderal baru pada bulan Januari 2014 serta beberapa pejabat yang mengalami mutasi telah terdapat update data profile
100
Struktur
Terupdatenya data struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi atau kebijakan pengawasan setiap ada perubahan
100
Adanya update data visi dan misi, kebijakan pengawasan pada awal tahun sesuai dengan Reviu Renstra dan Kebijakan Pengawasan tahun 2014
100
Berita Kegiatan
Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, minimal sembilan kali dalam setahun
100
Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, lebih dari sembilan kali dalam setahun, seperti berita Radin, Pra Radin, Evaluasi Semester, Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di enam lokasi, Sosialisasi Prefentif KKN di lima provinsi, Pemantauan Jalur Ganda, Pelaksanaan Diklat, dst
100
Multi-media
Dokumen PDF Teruploadnya dokumen PDF 100 Teruploadnya dokumen PDF 100
Photo Kegiatan
Teruploadnya photo kegiatan 100
Teruploadnya photo kegiatan 100
Video Kegiatan
Teruploadnya video kegiatan 100
Teruploadnya video kegiatan 100
Peta Audit
Lokasi Auditi Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial
100 Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial
100
Hasil Audit
Tersedianya dokumen audit seperti foto, berita kegiatan, berita acara, atau hasil audit yang dupload/input pada saat pelaksanaan audit
100
Belum tersedianya dokumen audit yang diupload/input pada saat pelaksanaan audit
0
Total Realisasi 75
Dari berbagai aplikasi yang sudah dibangun tersebut belum semua dapat
dimanfaatkan secara optimal disebabkan adanya kendala antara lain
SDM yang lebih nyaman dengan sistem manual, dan kurangnya
komitmen para pegawai khususnya pimpinan untuk menggunakan aplikasi
SIP. Upaya yang diperlukan pada tahun mendatang adalah adanya
kegiatan yang dapat memberikan motivasi kepada SDM Pengawasan
untuk menggunakan sistem aplikasi yang telah dibangun.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2014
45
BAB VI KESIMPULAN
aporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2014 merupakan laporan
pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran
yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di Kementerian
Perhubungan. Selama Tahun 2014, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang direncanakan dengan realisasi angggaran mencapai
Rp. 65.577.565.048,- (82,36 %). Hasil dari kegiatan utama Inspektorat Jenderal
adalah berupa kegiatan audit di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan
temuan sebanyak 3.070 temuan, selesai ditindaklanjuti sebanyak 289 temuan,
dalam proses sebanyak 500 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti
sebanyak 2.281 temuan.
Laporan tahunan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk menilai
kinerja Inspektorat Jenderal yang menggambarkan pelaksanaan keseluruhan
kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2014. Dalam pelaksanaan kegiatan
pengawasan Inspektorat Jenderal didukung dengan Sumber Daya Manusia yang
selalu berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana
yang prima, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang
mendukung.
Keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak semuanya sesuai
dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya berbagai permasalahan
yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut, sudah dan sedang diupayakan
untuk penyelesaiannya sehingga diharapkan terdapat peningkatan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun depan.
L L L