laporan tahunan 2018 | i 2018...laporan tahunan 2018 | i kata pengantar puji syukur dipanjatkan...

Laporan Tahunan 2018 | i

Laporan Tahunan 2018 | i

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat

dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Tahun 2018 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada

semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Tahunan ini dapat

rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Tahunan

ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan

tugas pokok selama tahun 2018. Laporan ini disusun sesuai dengan Outline

yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat nomor

1003/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 27 Nopember 2018 perihal Penyusunan

Laporan Tahunan Tahun 2018.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan

Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2018, yaitu keadaan organisasi peradilan

secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan

bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di

masa yang akan datang. Penyusunan Laporan tahunan ini tentu saja masih jauh

dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Alimin Ribu Sujono, SH., MH NIP 196711291992121001

Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuklinggau Ponijan, SH NIP 197105251993031003

Laporan Tahunan 2018 | ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ....................................................................................................... i Daftar Isi .............................................................................................................. ii Daftar Gambar/Bagan ............................................................................................ iii Daftar Tabel ............................................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 BAB II ORGANISASI ....................................................................................... 3

A. STRUKTUR ORGANISASI .............................................................. 3 1. Standar Operasional Prosedur ........................................ 4 2. Sasaran Kinerja Pegawai .................................................. 10

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA ............................................. 11 1. Akreditasi Penjaminan Mutu ........................................... 12 2. Pos Bantuan Hukum ......................................................... 12 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ......................................... 12 4. Perkara Prodeo ................................................................. 13

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .................................................... 14 A. SUMBER DAYA MANUSIA ............................................................ 14

1. Mutasi ............................................................................... 15 2. Promosi ............................................................................. 15 3. Pensiun .............................................................................. 15 4. Pendidikan dan Pelatihan ................................................ 15

B. PENYELESAIAN PERKARA ............................................................ 16 C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ............................... 17

1. Gedung dan Bangunan...................................................... 17 2. Rumah Dinas ...................................................................... 17 3. Kendaraan Bermotor ........................................................ 17 4. Fasilitas Perkantoran ........................................................ 17

D. PENGELOLAAN KEUANGAN ......................................................... 18 1. DIPA Badan Urusan Administrasi .................................... 19 2. DIPA Dirjen Badilum .......................................................... 21

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI ......................................... 21 F. REGULASI TAHUN 2018 ................................................................. 22

BAB IV PENGAWASAN .................................................................................... 26 A. INTERNAL ...................................................................................... 26 B. EVALUASI ...................................................................................... 28

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 29 A. KESIMPULAN ................................................................................. 29 B. SARAN ............................................................................................ 29

Laporan Tahunan 2018 | iii

Daftar Gambar/Bagan

Gambar 1 Struktur Organisasi ................................................................................ 3

Laporan Tahunan 2018 | iv

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Daftar SOP Setiap Bagian .................................................................. 4 Tabel 2.2 Jumlah Kegiatan SKP Tahun 2018 ..................................................... 10 Tabel 3.1 Daftar Nama Seluruh Personil Pengadilan Negeri Lubuklinggau ... 14 Tabel 3.2 Daftar Mutasi Tahun 2018 ................................................................. 15 Tabel 3.3 Daftar Promosi Tahun 2018 ............................................................... 14 Tabel 3.4 Daftar Pensiun Tahun 2018 ................................................................ 16 Tabel 3.5 Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2018 ......................... 16 Tabel 3.6 Rekapitulasi Perkara Tahun 2018 ...................................................... 16

Laporan Tahunan 2018 | 1

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa indonesia adalah

Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan

penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh

kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang

No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dimana segala urusan

mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan

organisasi, administrasi dan financial berada satu atap di bawah Mahkamah

Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban

tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan komplek.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres

No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama

memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian

yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan,

karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan

administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi

kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas

administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan

penanganannya kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi

kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan pengadilan tingkat

pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan dengan

cakupan wilayah hukum meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas

dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki

visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung”. Dalam

upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah

menyusun beberapa misi antara lain :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan

Transparan.


2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam

Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan

Effisien.

4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Yang Efektif dan Effisien.

5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan

Sesuai Dengan Standar.

Laporan tahunan merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun

kegagalan pelaksanaan visi, misi dan strategik organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dipertanggung-jawabkan

secara periodik yang dikenal pada tahun yang sudah berjalan sesuai dengan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007

tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian

Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Pelaporan tahunan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama, Dengan demikian untuk

peningkatan kinerja badan Peradilan umum perlu ditunjang oleh Sumber Daya

Manusia yang handal dan tepat guna dan juga mempunyai kualitas

keterampilan individu (skill individual) yang baik, sehingga jalannya suatu

organisasi dapat juga bekeselarasan dan berkesinambungan sesuai dengan

pedoman yang telah menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilyah hukum

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka dibuatlah program kerja yang

mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat

non teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi

Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau terangkum

dalam Laporan Tahunan 2018.


BAB II ORGANISASI

A. STURUKTUR ORGANISASI

Sejak berlakunya Peratura Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariatan Peradilan

maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi pada 4 Lingkungan Peradila, Termasuk juga Struktur

Organisasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Perubahan struktur

organisasi pemisahan jabatan panitera/sekretaris yang pada sruktur

organisasi sebelumnya, sekretaris dirangkap oleh panitera. Struktur

Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2018 mengacu

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada setiap

pengadilan tingkat pertama terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim,

Panitera yang membawahi beberapa Panitera Muda yaitu Panitera Muda

Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum serta Seorang

Sekretaris yang membawahi beberapa Kepala Subbagian yaitu Kasubbag

Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata

Laksana dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. Disamping itu

terdapat juga Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti serta

Staf. Berikut bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

tahun 2018.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau


1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan

untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan

alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator

teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja,

prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang

bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen

mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi

pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

Tabel 2.1

Daftar SOP setiap bagian

No Unit Kerja

Jumlah SOP Keterangan

1. Hakim 9 1. Persidangan Perkara Pidana Biasa/Anak

2. Persidangan Perkara Pidan Capat (Tipiring)

3. Persidangan Perkara Cepat Lalu Lintas (Tilang)

4. Persidangan Perkara Pidana Pra Peradilan

5. Persidangan Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan

6. Persidangan Perkara Perdata Gugatan/Sederhana

7. Persidangan Perkara Perdata Permohonan

8. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan

9. Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan.

Belum Dievaluasi

2. Panitera Pengganti

7 1. Persidangan Perkara Pidana Biasa/Anak

2. Persidangan Perkara Pidan Capat (Tipiring)

3. Persidangan Perkara Cepat Lalu Lintas (Tilang)

4. Persidangan Perkara Pidana Pra Peradilan

5. Persidangan Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan

6. Persidangan Perkara Perdata Gugatan/Sederhana

7. Persidangan Perkara Perdata Permohonan

Belum Dievaluasi


3. Jurusita 11 1. Pemanggilan Sidang Perkara Perdata

2. Pemberitahuan Isi Penetapan/ Putusan Perkara Perdata

3. Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana

4. Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali Perkara Perdata.

5. Pemberitahuan Banding/Kasasi Perkara Pidana

6. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali Perkara Perdata

7. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali Perkara Pidana

8. Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali Perkara Pidana

9. Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali Perkara Pidana

10. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Banding

11. Panggilan Teguran/Aanmaning

Belum Dievaluasi

4. Kepaniteraan Muda Pidana

24 1. Pemeriksaan Biasa 2. Pemeriksaan Singkat 3. Penerimaan Perkara Pidana

Cepat (Ringan dan Lalu Lintas) 4. Pendaftaran Berkas Perkara

Pidana Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)

5. Penanganan Register Perkara Pidana Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)

6. Pra Peradilan 7. Perkara Pidana Banding 8. Perkara Pidana Kasasi 9. Perkara Pidana Peninjauan

Kembali 10. Perkara Grasi 11. Penanganan Permohonan

Izin/Persetujuan Penyitaan 12. Penanganan Permohonan

Izin/Persetujuan Penggeledahan

13. Perkara Pidana Anak 14. Perkara Permohonan

Penetapan Diversi 15. Penerimaan Permohonan

Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHAP

16. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 Ayat (2) KUHAP

17. Penerimaan permohonan

Belum Dievaluasi


perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (2) (3) KUHAP

18. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan pasal 29 KUHAP ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan

19. Penerimaan barang bukti 20. Perdaftaran dan penanganan

barang bukti 21. Pemberitahuan putusan

perkara pidana/singkat 22. Pemberitahuan putusan

perkara pidana banding/kasasi/peninjauan kembali

23. Surat masuk dan surat keluar 24. Izin BEZOEK

5. Kepaniteraa Muda Perdata

33 1. Penerimaan perkara perdata permohonan

2. Pendaftaran perkara perdata permohonan

3. Penanganan register perkara perdata permohonan

4. Penerimaan berkas perkara perdata gugatan

5. Pendaftaran perkara perdata gugatan

6. Penanganan register perkara perdata gugatan

7. Penerimaan perkara perdata gugatan sederhana

8. Pendaftaran perkara perdata gugatan sederhana

9. Penerimaan perkara perdata gugatan banding

10. Pendaftaran perkara perdata gugatan banding

11. Penerimaan memori banding/kontra memori banding

12. Pencabutan perkara perdata gugatan banding

13. Pengiriman perkara perdata gugatan banding

14. Pemberitahuan penetapan perkara perdata permohonan

15. Pemberitahuan putusan perkara perdata gugatan

16. Pemberitahuan putusan perkara perdata gugatan verstek

17. Penerimaan berkas perkara perdata gugatan/permohonan prodeo

18. Penerimaan perkara perdata gugatan kasasi

Belum Dievaluasi


19. Pendaftaran perkara perdata gugatan kasasi

20. Penerimaaan memori kasasi /kontra memori kasasi perdata gugatan

21. Pencabutan perkara perdata gugatan kasasi

22. Pengiriman berkas perkara perdata gugatan kasasi

23. Penerimaan perkara perdata gugatan peninjauan kembali

24. Pendaftaran perkara perdata gugatan peninjauan kembali

25. Penerimaan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali

26. Pencabutan perkara perdata gugatan peninjauan kembali

27. Pengiriman berkas perkara perdata gugatan peninjauan kembali

28. Pemberitahuan putusan perkara perdata gugatan banding/kasasi/peninjauan kembali

29. Penanganan surat masuk kepaniteraan perdata

30. Penanganan surat keluar kepaniteraan perdata

31. Penerimaan permohonan eksekusi perkara perdata gugatan

32. Pendaftaran permohonan eksekusi perkara perdata gugatan

33. Pelaksanaan aanmaning dan eksekusi perkara perdata gugatan

6. Kepaniteraan Muda Hukum

15 1. Pengelolaan surat masuk 2. Pengelolaan surat keluar 3. Pembuatan laporan bulanan 4. Pembuatan laporan empat

bulanan 5. Pembuatan laporan

semester (6 bulanan) 6. Pembuatan laporan tahunan 7. Pengarsipan berkas perkara 8. Pendaftaran surat kuasa 9. Pelayanan pengaduan 10. Pelayanan surat keterangan 11. Pengesahan akta notaris 12. Pelayanan informasi

prosedur biasa 13. Pelayanan informasi

prosedur khusus 14. Pencatatan urusan-urusan


15. Pelayanan pos bantuan hukum

7. Perencanaan, TI dan Pelaporan

8 1. Perencanaan Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)

2. Pengajuan revisi pok (DIPA) 3. Sinkronisasi SIPP 4. Perawatan SIPP 5. Pengelolaan website 6. Perawatan dan mengatasi

permasalahan jaringan 7. Peliputan dan penginputan

website 8. Penghimpunan laporan

8. Umum dan Keuangan

28 1. Pengelolaan surat masuk 2. Pengelolaan surat keluar 3. Permintaan barang alat tulis

kantor (ATK) Pengolahan aplikasi persediaan (kegiatan harian)

4. Pelaporan aplikasi persediaan persemester/ pertahun (kegiatan harian)

5. Pelaporan aplikasi SIMAK-BMN persediaan persemester/ pertahun (kegiatan harian)

6. Perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana

7. Pengadaan barang Pengelolaan perpustakaan

8. Penyusunan rencana kerja tahunan

9. Penyusunan uraian tugas pengamanan dan petugas kebersihan

10. Pengadaan barang dan jasa 11. Perencanaan daftar isisn

pelaksanaan anggaran (DIPA)

12. Pengelolaan administrasi keuangan (pembuatan spesimen tanda tangan)

13. Penanganan surat masuk sub bagian keuangan

14. Penanganan surat keluar sub bagian keuangan

15. Pengelolaan administrasi keuangan

16. Pembuatan kartu identitas pengantar surat perintah membayar (SPM)/ pengambil surat perintah pencairan dana (SP2D)

17. Pengelolaan administrasi keuangan pembuatan


rencana penarikan dana 18. Pengajuan uang persediaan

Penerbitan SPP-LS untuk belanja pegawai

19. Penerbitan SPP-LS untuk belanja pegawai (pembayaran uang lembur)

20. Penerbitan SPP-LS untuk belanja pegawai (pembayaran uang makan)

21. Pertanggung jawaban dimuka tunjangan khusus kinerja (remunerasi)

22. Pembuatan laporan keuangan

23. Pembuatan laporan realisasi anggaran

24. Pengelolaan pendapatan negara bukan pajak

25. Penerbitan SPP-LS belanja modal

26. Pencairan honor piket posbakum

27. Pencairan uang persediaan belanja barang

28. Pengelolaan keuangan negara bendahara pengeluaran

9. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana

20 1. Surat masuk dan surat keluar 2. Bezzeting 3. Daftar urut kepangkatan

(DUK) 4. Absensi 5. Pembuatan surat keputusan

(SK) Kenaikan pangkat 6. Kenaikan gaji berkala 7. Pengusulan CPNS menjadi

PNS Pensiun dan purnabakti 8. Cuti pegawai/hakim 9. Sasaran kinerja pegawai

(SKP) Usulan taspen, karpeg, karis/karsu

10. Usulan BPJS kesehatan 11. Update data pegawai

kedalam aplikasi sikep 12. Pembuatan surat tugas 13. Hukuman disiplin 14. Usulan pegawai dalam

jabatan struktural/ fungsional

15. Usulan mutasi 16. Pelantikan dan pengambilan

sumpah jabatan 17. Penghargaan satyalancana

karya satya 18. Laporan tahunan sub bagian

Laporan Tahunan 2018 | 10 12

kepegawaian organisasi dan tata laksana

19. Pengumpulan data LAKIP/LKJIP subbagian kepegawaian organisasi dan tata laksana

20. SOP penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) sub bagian kepegawaian organisasi dan tata laksana

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari 2 unsur yaitu Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Sasaran kinerja pegawai (SKP)

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang

Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perilaku kerja adalah tingkahlaku,

sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan

sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk

menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan

sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem

prestasi kerja. Seluruh PNS Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah

menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal tahun 2018

tepatnya pada bulan Januari dan telah dilakukan penilaiain pada akhir

bulan Desember tahun 2018 oleh pejabat penilai.

Tabel 2.2

Tabel Jumlah Kegiatan SKP 2018

No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan

Tahun 2018 Keterangan

1. Alimin Ribut Sujono, SH., MH

7 Ketua Pengadilan

2. Mimi Haryani, SH 6 Wakil Ketua

3. Siti Yuristiya Akuan SH.,MH.

4 Hakim

4. Tatap Urasima Situngkir, SH

10 Hakim

5. Indra Lesmana Karim, SH

4 Hakim

6. Dian Triastuty, SH 10 Hakim

7. Hendri Agustian, SH., M.Hum

11 Hakim

8. Ferdinaldo H. Bonodikun, SH

8 Hakim

9. Syahreza Papelma, SH., MH

4 Hakim


10. Yopy Wijaya, SH 5 Hakim

11. Andi Barkan, SH., MH 10 Hakim

12. Fahruddin, SH 14 Panitera

13. Ponijan, SH 20 Sekretaris

14. Zainal Abidin Kamal, S.Sos

13 Panitera Muda Perdata

15. Harmen, SH 12 Panitera Muda Pidana

16. Helni Aryadi, SH., MH 12 Panitera Muda Hukum

17. Rusmiati 10 Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

18. Mulyati, S.Sos 16 Kasubbag Umum dan Keuangan

19. Anderiansyah, S.Kom 8 Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

20. Marlinawati 6 Panitera Pengganti

21. Alkautsari Dewi Adha, A.Md

7 Panitera Pengganti

22. Boy Hendra Kusuma, SH 6 Panitera Pengganti

23. Ahmad Irfansyah, SH 6 Panitera Pengganti

24. Rahmad Wahyudi, SH 6 Panitera Pengganti

25. Edi Sfendi 6 Jurusita

26. Rusman Edwar, S.Kom 6 Jurusita

27. Yosrizal 6 Jurusita Pengganti

28. Syamsiah Dusu 7 Jurusita Pengganti

29. Roby Pratama, A.Md 5 Jurusita Pengganti

30. Dewi Seiawati, SH., MH 5 Staf

31. RR. Shandy Satyo Asih, SE

5 Staf

32. Sariyan 6 Staf

33. Emi Huzaimah, A.Md 7 Staf

34. Ardi 5 Staf

35. Leni Sartika, A.Md 8 Staf

36. Bakri 5 Staf

37. Roli Rahmadya, A.Md 7 Staf

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik untuk masyarakat pencari keadilan yang merupakan

komitmen seluruh jajaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Pada tahun 2018

Laporan Tahunan 2018 | 12 15

Pengadilan Negeri Lubuklinggau melakukan beberapa program dan kegiatan

untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat antara lain :

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada tahun 2018 telah dilakukan Surveilance Akreditasi

Penjaminan Mutu selama 3 hari yakni pada tanggal 20 Maret 2018

sampai dengan 23 Maret 2018 oleh Asessor dari Pengadilan Tinggi

Palembang. Dari Surveilance tersebut terdapat beberapa

kekurangan yang ditemui dan kedepannya direkomendasikan

untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Dari assessment yang dilakukan

tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat

mempertahankan predikat A “Excellent” yang telah diraih

sebelumnya. Surveilance ini merupakan surveillance pertama dari

6 Surveilance yang talah ditetapkan setiap 6 bulan sekali.

Surveilance selanjutnya akan dilaksanakan pada Mei 2019,

Nopember 2019, Mei 2020, dan Nopember 2020.

2. Pos Bantuan Hukum

Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2018

mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan Pos Bantuan

Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Pluluh

Delapan Juta Rupiah) untuk 480 Jam Pelayanan. Program tersebut

dilaksanakan oleh POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri

Lubuklinggau melalui Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor

W6.U5/128/PL.01.1/II/2018.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan

Negeri Lubuklinggau telah dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya

bulan maret 2018. Akan tetapi Seluruh pelayanan di Kepaniteraan

di jadikan satu pintu, sehingga masyarakat yang membutuhkan

pelayanan akan dilayani dari awal hingga selesainya layanan di

satu pintu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada masyarakat.


4. Perkara Prodeo

Pada tahun 2018, tidak ada permohonan perkara secara

prodeo di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka peningkatan dan efektivitas kinerja aparatur pengadilan

tidak terlepas dari unsur pembinaan dan pengelolaan, baik dalam hal

keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi

informasi yang digunakan. Pembinaan dan Pengelolaan dilakukan secara

berkala dan terstruktur terhadap aparatur pelaksana peradilan baik dibidang

kepaniteraan yang bertujuan guna meningkatkan kualitas aparatur peradilan

dibidang teknis yudisial dan administrasi yudisial maupun peningkatan

kualitas dibidang kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau hingga laporan ini dibuat mempunyai

total 41 personil yang terdiri dari 14 Orang Hakim, 27 Orang Pegawai dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Daftar Nama seluruh personil Pengadilan Negeri Lubukinggau

No Nama Jabatan Ket

1. Alimin Ribut Sujono, SH., MH Ketua Pengadilan

2. Mimi Haryani, SH Wakil Ketua

3. Siti Yuristiya Akuan SH.,MH. Hakim

4. Tatap Urasima Situngkir, SH Hakim

5. Indra Lesmana Karim, SH Hakim

6. Dian Triastuty, SH Hakim

7. Hendri Agustian, SH., M.Hum Hakim

8. Ferdinaldo H. Bonodikun, SH Hakim

9. Syahreza Papelma, SH., MH Hakim

10. Yopy Wijaya, SH Hakim

11. Andi Barkan, SH., MH Hakim

12. Fahruddin, SH Panitera

13. Ponijan, SH Sekretaris

14. Zainal Abidin Kamal, S.Sos Panitera Muda Perdata

15. Harmen, SH Panitera Muda Pidana

16. Helni Aryadi, SH., MH Panitera Muda Hukum

17. Rusmiati Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

18. Mulyati, S.Sos Kasubbag Umum dan Keuangan

19. Anderiansyah, S.Kom Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

20. Marlinawati Panitera Pengganti

21. Alkautsari Dewi Adha, A.Md Panitera Pengganti

22. Boy Hendra Kusuma, SH Panitera Pengganti


23. Ahmad Irfansyah, SH Panitera Pengganti

24. Rahmad Wahyudi, SH Panitera Pengganti

25. Edi Sfendi Jurusita

26. Rusman Edwar, S.Kom Jurusita

27. Yosrizal Jurusita Pengganti

28. Syamsiah Dusu Jurusita Pengganti

29. Roby Pratama, A.Md Jurusita Pengganti

30. Dewi Seiawati, SH., MH Staf

31. RR. Shandy Satyo Asih, SE Staf

32. Sariyan Staf

33. Emi Huzaimah, A.Md Staf

34. Ardi Staf

35. Leni Sartika, A.Md Staf

36. Bakri Staf

37. Roli Rahmadya, A.Md Staf

1. Mutasi

Selama tahun 2018 terdapat beberapa mutasi Hakim dan

pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, mutasi

tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.2

Daftar Mutasi Tahun 2018

No Nama Jenis

Mutasi

Jabatan/ Satuan Kerja

Asal

Jabatan/ Satuan Kerja

Tujuan

1. Mimi Haryani, SH

Masuk Hakim PN Palembang

Wakil Ketua PN Lubuklinggau

2. Hj. Yuristiya Akuan, SH., MH

Masuk Hakim PN Bogor

Hakim PN Lubuklinggau

3. Fahruddin, SH

Masuk Panitera PN Curup

Panitera PN Lubuklinggau

4. Andrianto Fachrizal, S.Kom

Keluar Staf PN Lubuklinggau

Staf PT Banten

2. Promosi

Selama tahun 2018 terdapat 1 orang yang mendapatkan

promosi di Kepaniteraan (teknis).

Tabel 3.3 Daftar Promosi Tahun 2018

No. Nama Jabatan/

Satuan Kerja Asal Jabatan/

Satuan Kerja Tujuan

1. Rahmad Wahyudi, SH

Jurusita Pengganti PN Palembang

Panitera Pengganti PN Lubuklinggau


3. Pensiun

Dalam kurun waktu dari Januari s/d Desember 2018

terdapat 1 Orang yang pensiun.

Tabel 3.4 Daftar Pensiun Tahun 2018

No. Nama Jabatan Pangkat

Golongan/ Ruang

Ket

1. Bakri Staf Umum dan Keuangan

Pengatur II/c

Periode Januari 2019

4. Diklat

Pada tahun 2018 terdapat 2 orang yang mengikuti

Pendidikan dan pelatihan.

Tabel 3.5 Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2018

No. Nama Jabatan Nama Diklat Ket

1. Ponijan, SH Sekretaris PIM IV Anggkatan XVIII

3 Sep 2018 s/d 12 Des 2018

2. Anderiansyah, S.Kom

Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

PIM IV Angkatan XVIII

3 Sep 2018 s/d 12 Des 2018

B. PENYELESAIAN PERKARA

Pada awal tahun 2018 Pengadilan Negeri Lubuklinggau

memprioritaskan penyelesaian perkara tahun lalu yang menjadi tunggakan

atau belum terselesaikan tanpa mengesampingkan kualitas putusan.

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2018 sebagai

berikut :

Tabel 3.6 Rekapitulasi Perkara Tahun 2018

Klasifikasi Perkara

Sisa Tahun

Lalu Masuk Putus Sisa

Diputus Tepat Waktu

Perkara Yang Tidak Upaya

Hukum

Berhasil Diversi/ Mediasi

Pidana Umum

Pidana Biasa 121 791 784 128 784 767 -

Pidana Singkat

0 0 0 0 0 0 -

Pidana Cepat 0 6 6 0 6 0 -

Lalulintas 0 13.665 13.665 0 -


Pra Peradilan 0 0 0 0 0 0 -

Pidana Khusus

Pidana Anak 3 70 71 2 71 0 2

Perdata Umum

Gugatan 21 48 55 14 55 48 0

Gugatan Sederhana

0 5 5 0 5 0 -

Permohonan 1 84 85 0 85 0 -

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan mengendalikan,

menyelenggarakan, mengurus, menjalankan dan memanfaatkan sarana dan

prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik sehingga tujuan organisasi

dapat dicapai. Sarana dan parasana yang dikelola oleh Pengadilan Negeri

Lubuklinggau meliputi Gedung dan Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor

serta fasilitas perkantoran.

1. Gedung dan Bangunan

No Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang Wakil Ketua 1

3. Ruang Hakim 1

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Wakil Panitera 1

6. Ruang Sekretaris 1

7. Ruang Panitera Muda Perdata 1

8. Ruang Panitera Muda Pidana 1

9. Ruang Panitera Muda Hukum 1

10. Ruang Umum dan Keuangan 1

11. Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan

1

12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1

13. Ruang Sidang 4 3 Ruang Sidang Biasa 1 Ruang Sidang Anak

14. Ruang Loby 1

15. Ruang POSBAKUM 1

16. Ruang Tunggu Pengunjung 1

17. Ruang Tahanan 3 1 Ruang Tahanan Pria 1 Ruang Tahanan Wanita 1 Ruang Tahanan Anak

18. Mushalah 1

19. Ruang Mediasi 1

20. Ruang Ibu Menyusui 1


21. Ruang Arsip 1

22. Ruang Kesehatan & Posyandu 1

23. Parkir Motor dan Mobil 2

24. Perpustakaan 1

25. Ruang Pers, Konfirmasi dan Antrian Sidang

1

2. Rumah Dinas

No. Uraian Jumlah Kondisi

Ket B RR RB

1. Rumah Dinas Ketua 1 1

2. Rumah Dinas Wakil Ketua

1 1

3. Rumah Dinas Hakim 6 1

4. Rumah Dinas Panitera 1 1

5. Rumah Dinas Sekretaris 1 1

3. Kendaraan Bermotor

No. Uraian Jumlah Kondisi

Ket B RR RB

Kendaraan Bermotor Roda 4

1. Mitsubishi Pajero Sport 1 1

2. Toyota Kijang Inova 1 1

3. Nissan Terano 1 1

4. Mitsubishi L300 1 1

Kendaraan Bermotor Roda 2

1. Honda Supra 3 3

4. Fasilitas Perkantoran

No. Uraian Jumlah Ket

1. AC Split 28

2. UPS 3

3. Camera Digital 1

4. PC 19

5. Laptop 10

6. Printer 19

7. Scanner 2

8. Server 1

9. CCTV 16

10. Proyektor 1

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertuang dalam

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau sering dikenal dengan DIPA.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2018 memiliki 2 DIPA, yakni DIPA

Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : DIPA-005.01.2.098970/2018


dengan total pagu Rp. 6.127.147.000,- (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh

Juta Seratus Emapt Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum Nomor : DIPA-005.03.2.099229/2018 dengan total

pagu Rp. 84.200.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA Badan Urusan Administrasi meliputi anggaran belanja

gaji pegawai, belanja barang Operasional, Belanja Barang Non

Operasional dan belanja modal. Berikut disajikan secara rinci

anggaran pada tahun 2018.

No Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa %

1. 1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah [Base Line]

2. 051 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)

3. A RAPAT KERJA / RAPAT KOORDINASI

4. 521211 Belanja Bahan 16.690.000 16.687.500 2.500 99.99

5. B KONSULTASI KE PENGADILAN TINGGI

6. 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa

35.000.000 34.889.557 110.443 99.68

7. C PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF/LK SAIBA/ LAPORAN SIMAK BMN KE PENGADILAN TINGGI

8. 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa

17.550.000 17.515.000 35.000 99.80

9. 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

10. 001 Gaji dan Tunjangan

11. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

12. 511111 Beban Gaji Pokok PNS

1.700.647.000 1.700.622.800 24.200 99.99

13. 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS

24.000 22.300 1.700 92.92

14. 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS

127.143.000 127.139.690 3.310 99.99

15. 511122 Beban Tunj. Anak PNS

37.302.000 37.301.054 946 99.99

16. 511123 Beban Tunj. Struktural PNS

36.410.000 36.400.000 10.000 99.97

17. 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS

1.911.190.000 1.911.180.000 10.000 99.99

18. 511125 Beban Tunj. PPh PNS

210.249.000 210.228.365 20.635 99.99

19. 511126 Beban Tunj. Beras PNS

89.664.000 89.655.960 8.040 99.99

20. 511129 Beban Uang Makan PNS

307.867.000 291.049.000 16.818.000 94.54

21. 511151 Beban Tunjangan Umum PNS

25.255.000 25.245.000 10.000 99.96


22. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

23. A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

24. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

145.350.000 126.543.500 18.806.500 89.36

25. 521811

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

38.052.000 38.043.500 8.500 99.98

26. B LANGGANAN DAYA DAN JASA

27. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

31.400.000 31.400.000 0 100

28. 521114

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

26.400.000 26.400.000 0 100

29. 522111 Belanja Langganan Listrik

150.000.000 97.832.030 52.167.970 65.22

30. 522112 Belanja Langganan Telepon

9.000.000 2.726.553 6.273.447 30.30

31. 522113 Belanja Langganan Air

26.400.000 2.783.810 23.616.190 10.54

32. 522141 Belanja Sewa 61.800.000 57.862.384 3.937.616 93.63

33. C PEMELIHARAAN KANTOR

34. 523111

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

246.345.000 246.295.600 49.400 99.98

35. 523119

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

12.617.000 12.535.000 82.000 99.35

36. 523121

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

149.804.000 145.394.300 4.409.700 97.06

37. D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR

38. 521115 Honor Operasional Satuan Kerja

59.160.000 59.160.000 0 100

39. 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

24.875.000 24.875.000 0 100

40. 1071.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line]

41. 052 Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor

42. A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

43. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

99.601.000 99.240.000 361.000 99.78

44. 053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

45. B Sarana Prasarana Pendukung SIPP


46. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

62.899.000 62.899.000 0 100

Total 5.658.694.000 5.531.926.903 126.767.097 97.76

2. DIPA Dirjen Badilum (03)

DIPA Dirjen Badilum meliputi anggaran belanja Pos Bantuan

Hukum dan Penyelesaian perkara di tingkat pertama. Berikut

disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2018.

No Akun Uraian Pagu Realisasi Sisa %

1. 1049.003 Layanan Pos Bantuan Hukum [Base Line]

2. 051 Pos Bantuan Hukum

3. 522131 Belanja Jasa Konsultan 48.000.000 32.600.000 15.400.000 67.92

4. 1049.005 PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH PALEMBANG

5. 051 PENDAFTARAN BERKAS PERKARA

6. 521211 Belanja Bahan 56.000.000 55.953.600 46.400 99.91

7. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

120.000.000 119.996.400 3.600 99.99

8. 052 PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN

9. 521211 Belanja Bahan 85.980.000 85.870.000 110.000 99.87

10. 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

10.850.000 0 10.850.000 0

11. 053 MINUTASI

12. 521211 Belanja Bahan 20.000.000 1.567.900 18.432.100 7.80

13. 054 PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA


91.770.000 91.153.524 616.476 99.32

15. 055 PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN


111.020.000 88.061.276 22.958.724 79.32

17. 056 PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

18. 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

3.500.000 620.000 2.880.000 17.71


9.800.000 3.621.000 6.179.000 36.94

20. 057 PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

21. 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

2.000.000 352.800 1.647.200 17.64


5.600.000 409.200 5.190.800 7.30

Total 564.520.000 480.160.700 84.359.300 85.06

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan Teknologi Informasi terutama Sistem Informasi Penelusuran

Perkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau sudah semakin baik, hal itu


terbukti Pengadilan Negeri Lubuklinggau menempati peringkat 1 untuk

kategori Pengadilan Negeri kelas 1B dengan jumlah perkara 1001 s/d 2000

sebagaimana tercantum pada lampiran surat Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum nomor 1155/DJU/KP05.8/12/2018 tanggal 18 Desember 2018

tentang daftar nama pengadilan negeri dengan kinerja terbaik. Mendapatkan

peringkat 1 bukanlah hal yang mudah dan instan, banyak langkah-langkah

yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan negeri lubuklinggau agar data yang

ada pada SIPP valid dan terisi tepat waktu.

Dukungan penerapan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun

2018 salah satunya adalah pengadaan alat pengolah data berupa 5 buah

laptop untuk hakim. Hal ini tentunya mempercepat hakim dalam

menyelesaikan putusan agar tepat waktu, sehingga program one day publish

yang dicanangkan dapat dilakasanakan tanpa hambatan yang berarti.

F. REGULASI TAHUN 2018

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerbitkan beberapa regulasi dalam

kurun waktu tahun 2018. Regulasi tersebut antara lain :

NO NOMOR SK TANGGAL TENTANG

1 W6-U5/1/KPA/SK/1/2018 02 JANUARI 2018 PENGANGKATAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN, CLEANING SERVICE, DAN SOPIR

2 W6-U5/2/SEK/SK/1/2018 02 JANUARI 2018 PENGANGKATAN TENAGA KERJA SUKARELA

3 W6-U5/04/KP.07.01/1/2018 04 JANUARI 2018 PENUNJUKAN PETUGAS PTSP

4 W6-U5/6/HK.01/1/2018 23 JANUARI 2018 PENUNJUKAN HAKIM ANAK PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

5 W6-U5/7/PS.04/1/2018 23 JANUARI 2018 PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT)

6 W6-U5/8/KP.04.6/2/2018 05 FEBRUARI 2018 PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

7 W6-U5/9OT.01.1/2/2018 13 FEBRUARI 2018 PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT

8 W6-U5/10/KP.01/2/2018 15 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN PETUGAS PENYUSUNAN BUKU PERPUSTAKAAN KE DALAM APLIKASI SENAYAN

9 W6-U5/11/KP.04.5/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PEMBENTUKAN TIM BAPERJAKAT PADA


PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

10 W6-U5/12/KP.02.1/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN TIM ROLE MODEL

11 W6-U5/13/OT.01.3/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

12 W6-U5/14/KP.04.6/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

13 W6-U5/15/OT/01.3/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES

14 W6-U5/16/OT.01.3/2/2018 09 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN TIM PPID

15 W6-U5/17/KU.01/2/2018 12 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN BENDAHARA BIAYA PROSES

16 W6-U5/18/PS.05/2/2018 12 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENERIMA PENGADUAN

17 W6-U5/19/KP.07.1/2/2018 12 FEBRUARI 2018 PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DELEGASI

18 W6-U5/20/KP.07.1/2/2018 12 FEBRUARI 2018 TIM PENGUATAN PEMBERDAYAAN WEBSITE SIPP

19 W6-U5/21/PS.00/2/2018 12 FEBRUARI 2018 PENETAPAN PEMBENTUKAN SATGAS PEMERIKSAAN KESAMAAN FISIK DOKUMEN DI ARSIP DAN DATA BUKU REGISTER PIDANA, HUKUM DAN PERDATA

20 W6-U5/22/OT.01.1/2/2018 12 FEBRUARI 2018 PEMBENTUKAN TIM ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

21 W6-U5/23/PS.04.2/2/2018 12 FEBRUARI 2018 TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA

22 W6-U5/24/OT.01.3/1/2018 03 JANUARI 2018 PENUNJUKAN OPERATOR SAIBA, SIMAK BMN, SIPP

23 W6-U5/25/HK.04.1/3/2018 14 MARET 2018 SUSUNAN MAJELIS

24 W6-U5/26/KP.04.6/3/2018 12 MARET 2018 PENCANANGAN VOICE TO TEXT

25 W6-U5/27/HK.00/3/2018 22 MARET 2018 PEMBERLAKUAN DAN PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

26 W6-U5/28/KP.07.01/3/2018 01 MARET 2018 TIM PENGUATAN LAYANAN PTSP

27 2 TAHUN 2018 23 MARET 2018 FORMAT LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

28 W6-U5/34/PS.04/4/2018 12 APRIL 2018 PENDELEGASIAN TUGAS/WEWENANG


TERTENTU KETUA KEPADA HAKIM PN LUBUKLINGGAU

29 W6-U5/35/PS.04/4/2018 09 APRIL 2018 PENUNJUKAN TIM PENGELALA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

30 W6-U5/36/OT.01.3/1/2018 JANUARI 2018 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WSS)

31 W6-U5/37/PS.04/4/2018 12 APRIL 2018 PENUNJUKAN PENGGUNA HANDYTALK (HT)

32 W6-U5/38/KP.01.2/5/2018 28 MEI 2018 SUSUNAN KEPANITIAN DALAM RANGKA BUKA BERSAMA

33 39/SK/KPN/2018 30 MEI 2018 SUSUNAN KEPANITIAAN UPACARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2018

34 40/SK/KPN/8/2018 13 AGUSTUS 2018 SUSUNAN KEPANITIAAN UPACARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN MA RI TH 2018

35 W6.U5/51/SEK/SK/9/2018 03 SEPTEMBER 2018

PENGANGKATAN TENAGA KERJA SUKARELA PN LLG

36 52/KPN/9/2018 06 SEPTEMBER 2018

PENDELEGASIAN WEWENANG KETUA PN.LLG KEPADA WAKIL KETUA PN LLG

37 W6.U5/53/HK.04.1/9/2018 05 SEPTEMBER 2018

SUSUNAN MAJELIS HAKIM

38 W6.U5/56/KP.07.01/9/2018 05 SEPTEMBER 2018

TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA PN LLG

39 W6.U5/55/SK/KPN/9/2018 05 SEPTEMBER 2018

PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PN LLG

40 W6.U5/47/KP.00.2/8/2018 20 AGUSTUS 2018 PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TKS

41 W6.U5/48/KP.00.2/8/2018 29 AGUSTUS 2018 PENUNJUKAN PETUGAS WAWANCARA TKS

42 W6.U5/49/KP.00.2/8/2018 AGUSTUS 2018 PENUNJUKAN TIM PENGUJI TES KOMPUTER PADA PENERIMAAN TENAGA KERJA SUKARELA

43 W6.U5/46/OT.01.1/9/2018 06 SEPTEMBER 2018

PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU

44 W6.U5/60/KP.04.6/9/2018 26 SEPTEMBER 2018

PENUNJUKAN PENDAMPING PP (MAGANG) PADA PN. LLG

45 59/SK/WKPN/9/2018 28 SEPTEMBER 2018

PENUNJUKAN PETUGAS UPACARA MEMPERINGATI


HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2018

46 W6.U5/54/OT.01.3/9/2018 05 SEPTEMBER 2018

PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PN LLG

47 W6.U5/61/KP.04.6/10/2018 04 OKTOBER 2018 TIM VERIFIKASI FISIK PELAMAR FORMASI DISABILITAS PADA PN LLG

48 W6.U5/68/SEK/SK/10/2018 15 OKTOBER 2018 PENGANGKATAN TENAGA KERJA SUKARELA

49 W6.U5/63/KP.04.6/10/2018 23 OKTOBER 2018 PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

50 W6.U5/65/KP.04.6/10/2018 24 OKTOBER 2018 TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MUSI RAWAS

51 W6.U5/66/KP.04.5/12/2018 05 DESEMBER 2018

PEMBENTUKAN TIM PENUSUNAN LAPORAN TAHUNAN


BAB IV PENGAWASAN

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berpedoman kepada

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di

Lingkungan Lembaga Peradilan. Terdapat 2 jenis pengawasan yakni :

1. Pengawasan Melekat

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan

tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas

Majkamah Agung Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau

menerbitkan surat keputusan Nomor : W6.U5/1150/KP.04.1/VIII/2018 Tentang

Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagai berikut :

No Nama Bidang Pengawasan

1. Alimin Ribut Sujono, SH., MH Koordinator

2. Mimi Haryani, SH Koordinator

3. Indra Lesmana Karim, SH Keuangan

4. Dian Triastuty, SH Pidana

5. Hendri Agustian, SH., MH Kepegawaian, Ortala

6. Ferdinaldo H. Bonodikun, SH., MH Umum

7. Andi Barkan Mardianto, SH., MH Hukum

8. Syahreza Papelma, SH.,MH Perdata

9. Yopy Wijaya, SH Minutasi, Upaya Hukum dan Delegasi

10. Tatap Urasima Situngkir, SH Perencanaan, TI dan Pelaporan

Dengan surat keputusan ini diharapkan pengawasan pada Pengadilan

Negeri Lubuklinggau dapat berjalan dengan baik sehingga hasil dari

pengawasan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi

pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang

diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan.

A. INTERNAL

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau

dilaksanakan secara rutin baik secara langsung yakni dengan cara melakukan


pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara

melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen. Objek

dari pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. Manajemen Peradilan

a. Program kerja;

b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;

c. Pengawasan dan Pembinaan;

d. Kendala dan hambatan;

e. Faktor-faktor pendukung;

f. Evaluasi kegiatan.

2. Administrasi Perkara

a. Prosedur penerimaan perkara;

b. Prosedur penerimaan permohonan banding;

c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;

d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;

e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;

f. Keuangan perkara;

g. Pemberkasan perkara dan kearsipan;

h. Pelaporan;

3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;

b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

c. Minutasi perkara;

d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi).

4. Administrasi Umum

a. Kepegawaian;

b. Keuangan;

c. Inventaris;

d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

5. Kinerja Pelayanan Publik

a. Pengelolaan manajemen;

b. Mekanisme pengawasan;

c. Kepemimpinan;

d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;

e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;


f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan

kerapihan;

g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;

h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2018 terdapat berbagai

temuan, lalu dilakukan klarifikasi oleh pimpinan objek pengawasan

selanjutnya berbagai temuan tersebut dituangkan kedalam laporan hasil

pemeriksaan, untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan

objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia

bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap

bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua

Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing -masing

hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan

dapat mengetahui kendala -kendala yang sedang dihadapi dalam

melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang

dilkukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat

dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan

kendala dan hambatan yang ada.


BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Pengadilan Tingkat

Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan

visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan

memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang

terbatas telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat para pencari keadilan.

2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun

administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar

3. Operasional Prosedru (SOP), walaupun masih terdapat berbagai

kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun

sarana dan prasarana pendukung lainnya.

4. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari

pengawasan internal, Pembinaan dan Monitoring yang dilakukan

oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Wakil Ketua dan serta

jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Lubuklingau.

B. SARAN

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap

diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang

memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas

kinerja.

2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat

diharapkan adanya penambahan pegawai pada Pengadilan

Negeri Lubuklinggau mengingat sumber daya manusia yang

dimiliki saat ini masih sangat terbatas.

3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan

kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan

dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

laporan tahunan 2018 | i 2018...laporan tahunan 2018 | i kata pengantar puji syukur dipanjatkan...

Documents