laporan tahunan 2016 tahunan 2018 pengadilan negeri …pn-magelang.go.id/images/file/laporan tahunan...

108
LAPORAN TAHUNAN 2018 PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB 2018 PENGADILAN NEGERI MAGELANG Jl. Veteran No. 1 Magelang Telp. (0293) 362242 fax(0293) 362242 MAGELANG 56117 Email : [email protected] Website : www.pn_magelang.go.id

Upload: others

Post on 28-Dec-2019

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LAPORAN TAHUNAN 2016

PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB

2016

PENGADILAN NEGERI MAGELANG Jl. Veteran No. 1 Magelang

Telp. (0293) 362242 fax(0293) 362242 MAGELANG 56117

Email : [email protected] Website : www.pn_magelang.go.id

LAPORAN TAHUNAN 2018

PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB

2018

PENGADILAN NEGERI MAGELANG Jl. Veteran No. 1 Magelang

Telp. (0293) 362242 fax(0293) 362242 MAGELANG 56117

Email : [email protected] Website : www.pn_magelang.go.id

2

PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang atas

Ridho-Nya kami dapat menyusun Laporan Tahunan Tahun 2018 sebagaimana yang diminta

oleh Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.

Laporan tahunan ini adalah sebagai gambaran kegiatan – kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Magelang dalam tahun 2018, dan sekaligus merupakan

gambaran hasil kerja atau pencapaian hasil kerja yang dapat diselesaikan dan dilakukan

Pengadilan Negeri Magelang pada tahun 2018 dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi

Visi dan Misi dari Mahkamah Agung RI.

Penyusunan Laporan Tahunan ini telah diupayakan sesuai petunjuk yang

disampaikan, akan tetapi mengingat keterbatasan waktu dan pengalaman, maka bilamana

dirasakan masih banyak kekurangannya, kami mohon kritik dan saran-saran guna perbaikan

seperlunya.

Semoga Laporan Tahunan Tahun 2018 ini bermanfaat dan kepada semua jajaran

Pengadilan Negeri Magelang, yang terkait dalam penyusunan Laporan Tahunan ini kami

ucapkan terima kasih.

Magelang, 31 Desember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG,

( M. DJOHAN ARIFIN, SH. )

NIP. 19681016 199212 1 001

3

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan

BAB II : A. Struktur Organisasi ( Tupoksi )

- Standar Operasional Prosedur (SOP)….……………………...…….

- Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )…………………………………….

B. Pelayanan Publik Yang Prima

- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan )………..

- Posbakum ……………………………………………………………...

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu …………………………….…..

- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) ……………….….

BAB III : Pembinaan dan Pengelolaan

A. Sumber Daya Manusia

- Mutasi …………………………………………………………………..

- Promosi …………………………………………………………………

- Pensiun ………………….……………………………………………..

- Diklat ……………………………………………………………………

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah sisa perkara yang diputus …………………………………...

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu ………………………….

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi

dan PK …………………………………………………………

- Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi ………………….

- Jumlah Perkara yang berhasil melalui diversi ……………………..

C. Pengelolaaan Sarana dan Prasarana……………………….……….

D. Pengelolaan Keuangan………………….…………………………….

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

- Publikasi perkara (one day one publish) ……………………………

F. Regulasi Tahun 2018……………………………………………………

2

3

5

10

12

28

41

41

54

54

59

63

63

71

71

72

72

73

74

74

75

75

75

81

89

89

91

4

BAB IV : Pengawasan

A. Internal…………………………………………………………………

B. Evaluasi………………………………………………………….…

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan……………………………………………………..

B. Saran………..…………………………………………………..

101

104

107

108

5

BAB I

PENDAHULUAN

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Negeri Magelang, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama. Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Magelang

adalah merupakan implementasi dari kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri

Magelang adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki

dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat,

Independensi dan akuntabel/transparansi maka ditempuh kebijakan penyelenggaraan

peradilan di Pengadilan Negeri Magelang sebagai langkah - langkah strategis yang

dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian manajemen peradilan umum, dengan program :

a. Peningkatan sumber daya manusia (aparatur pegawai)

b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA

c. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana

d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

2. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara, dengan

program :

a. Meningkatkan mutu pelayanan penerimaan perkara

b. Meningkatkan penertiban penerimaan perkara dan register

c. Meningkatkan pengendalian perkara sesuai pola Bindalmin

d. Penertiban berkas perkara ke dalam boks dan kearsipan

3. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dengan program :

a. Mewujudkan putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian

hukum

b. Mewujudkan penyelesaian perkara yang inkracht ( Minutasi Perkara )

Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri

Magelang dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan

memberikan pelayanan, yang disesuaikan dengan misi Mahkamah Agung RI yaitu “

Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta

6

memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan peradilan yang mandiri

dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan

dibidang peradilan pada masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses

peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat

serta dihormati. Hal tersebut sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu “

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif

dan efisien, mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberikan

pelayanan hukum : yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi

masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik ”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan

Negeri Magelang, melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan

administrasi teknis yudisial dan non teknis yudisial, dengan memanfaatkan sumber daya,

sumber dana dan perangkat teknologi, guna pencapaian pelayanan hukum bagi pencari

keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, demi terpenuhinya rasa keadilan dan

kepastian hukum. Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Negeri Magelang

oleh masing-masing unit kerja, didasarkan pada perencanaan strategis Pengadilan Negeri

Magelang yang telah ditetapkan, yang kesemuanya dijabarkan dalam uraian tugas (Job

Description).

Implementasi rencana strategis Pengadilan Negeri Magelang dipertanggung-

jawabkan melalui mekanisme pelaporan setiap bulan dan laporan tahunan. Pola

pertanggung jawaban dilakukan melalui pelaporan tentang yang diperoleh setelah

pelaksanaan program kerja.

Visi dan Misi

V i s i :

Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri

Magelang dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan

memberikan pelayanan, yang disesuaikan dengan Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“ Mewujudkan Pengadilan Negeri Magelang Yang Agung”

M i s i :

Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Magelang sebagai Badan Peradilan yang

Agung maka diimplementasikanlah melalui misi, yaitu :

Misi Pengadilan Negeri Magelang, adalah sebagai berikut :

7

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

di capai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan.

Dalam sistem SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah), Rencana

Strategis ( Restra ) merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan nantinya menjadi

dasar pengukuran dan evaluasi capaian kinerja serta menjadi acuan untuk mengetahui

keberhasilan dan kegagalan kinerja yang meliputi area :

Organisasi dan kepemimpinan

Kebijakan

Proses berperkara

Sumber Daya Manusia ( SDM )

Keuangan

Infrastruktur

Kepuasan pencari keadilan, keterjangkauan dan kepercayaan publik.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Magelang terdiri dari tujuan, sasaran dan

cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tercapainya penataan sistem

manajemen kelembagaan dan pengawasan, dengan sasaran terwujudnya

pengendalian manajemen dengan baik dan terwujudnya Peradilan yang bersih,

berwibawa, bermartabat dan dihormati melalui pelayanan secara sederhana, cepat,

tepat waktu dan biaya ringan sehingga terwujudnya kepastian hukum dan

kepercayaan pencari keadilan terhadap Pengadilan.

8

Rencana Strategis 2018

Rencana strategis tahun 2018 merupakan implementasi dari Rencana Strategis

tahun 2015 – 2019, yang uraian lengkapnya sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Tolak ukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis tahun 2018 di atas,

Pengadilan Negeri Magelang menetapkan target untuk masing-masing sasaran

yang harus dicapai sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja tahun 2018. Target ditetapkan untuk setiap indikator sasaran maupun indikator kinerja

kegiatan (input, output dan outcomes) yang dijabarkan sebagai berikut :

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentasi sisa perkara yang

diselesaikan:

- Perdata

- Pidana

100 %

100 %

b. Persentasi perkara yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu

90 %

100 %

c. Persentasi penurunan sisa perkara :

- Perdata

- Pidana

90 %

100 %

d. Persentasi perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

90 %

90 %

100 %

e. Persentasi perkara pidana anak yang

diselesaikan dengan Diversi

10 %

f. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan

Pengadilan

90 %

2 Peningkatan

efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

a. P

Persentasi isi Putusan yang diterima

oleh para pihak tepat waktu

80 %

b. P

Persentasi perkara yang diselasaikan

melalu mediasi

10 %

9

c. P

Persentasi berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi, PK secara

lengkap dan tepat waktu

95 %

d. P

Persentasi putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

90 %

3 Meningkatnya Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan

a. Persentasi Perkara Prodeo yang

diselesaikan

0 %

b. Persentasi perkara yang diselesaikan

di luar Gedung pengadilan

1 %

c. Persentasi Pencari keadilan Golongan

tertentu yang mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

80 %

4 Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan.

Persentasi putusan Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti (Dieksekusi)

100 %

10

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur

pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan.

Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang terdiri dari 463 ayat ini menghapuskan jabatan Wakil

Panitera dan Wakil Sekretaris. Terkait dengan pejabat Wakil Panitera yang ada saat ini,

diberlakukan masa tenggang sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan

Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan

Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS

ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 Tentang Bagan Susunan

Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

M.06.PR.07.02, Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02.Tahun 1999

Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri

Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dinyatakan

tidak berlaku lagi.

Berikut susunan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Magelang yang baru

berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tersebut adalah :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim

4. Panitera

5. Sekretaris

6. Panitera Muda Pidana

7. Panitera Muda Perdata 8. Panitera Muda Hukum

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

11

12. Panitera Pengganti

13. Jurusita

14. Jurusita Pengganti

Secara hirarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Magelang, sebagaimana bagan berikut ini :

12

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Dalam pelaksanaan sistem birokrasi administrasi peradilan, umumnya masyarakat

pencari keadilan membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sehingga

setiap instansi pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik tersebut di atas, setiap instansi

pemerintah menyusun / membuat Standar Operational Prosedur (SOP) berbasis kinerja

sebagai pedoman atau tata cara yang harus dilakukan atau harus dilalui untuk

menyelesaikan proses administrasi pengadilan.

SOP disusun untuk meniadakan/mengurangi resiko/kesalahan yang ditimbulkan

dan mempercepat proses pelayanan administrasi pengadilan. Agar setiap pelayanan

publik di Pengadilan tepat sasaran dan kredibel hasilnya, untuk itu disusun sebuah

prosedur pelayanan publik yang dibuat secara rinci, tahap demi tahap, dan sistematis.

SOP merupakan salah satu perwujudan tekad untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung

untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.

Penyusunan SOP pada Pengadilan Negeri Magelang telah dilaksanakan, dimana

SOP ini disesuaikan dengan SOP yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah tentang SOP Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah. SOP yang telah disusun ini merupakan hasil pembahasan pada

rapat koordinasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Tim Perumus SOP Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah, dimana prosedur standar ini merupakan program jangka pendek

yang akan dilaksanakan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Tengah.

Dengan penerapan SOP ini maka output yang dihasilkan dititik beratkan pada percepatan

penyelesaian administrasi peradilan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada

pencari keadilan dengan baik dan tepat waktu, akuntabel, serta transparan. Disamping itu

SOP ini dapat pula mengawasi dan meningkatkan disiplin dan kinerja aparat peradilan,

sehingga dapat mengefektifkan pengawasan secara teratur. Dalam pelaksanaannya,

dengan adanya kesepakatan SOP ini pelaksanaan program menjadikan

unifikasi/keseragaman dengan lebih terarah dan terukur, sehingga dapat diketahui dengan

jelas pelaksanaan dan keberhasilanya untuk melanjutkan program-program selanjutnya.

13

Matrik Standar Operasional Prosedur ( SOP )

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

Pengadilan Negeri

Magelang

1 Ketua 6 1. Membuat program kerja

jangka pendek dan

jangka panjang,

pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya.

2. Membuat penetapan

tentang penunjukan

susunan majelis Hakim

untuk memeriksa dan

mengadili perkara.

3. Melakukan pengawasan

secara rutin terhadap

pelaksanaan tugas dan

memberi petunjuk serta

bimbingan yang

diperlukan baik bagi para

Hakim maupun seluruh

pegawai.

4. Sebagai kawal depan

Mahkamah Agung, yaitu

dalam melakukan

pengawasan atas

Penyelenggaraan

peradilan dan

pelaksanaan tugas;

para Hakim, pejabat

Kepaniteraan,

Sekretaris, dan

Jurusita di daerah

hukumnya.

Masalah-masalah yang

timbul.

Masalah tingkah laku /

perbuatan Hakim,

pejabat Kepaniteraan

Sekretaris, dan

Jurusita di daerah

hukumnya.

Masalah eksekusi

yang berada di

wilayah hukumnya

untuk diselesaikan dan

dilaporkan kepada

Mahkamah Agung.

Belum

dievaluasi

14

5. Memberikan izin

berdasarkan ketentuan

undang-undang untuk

membawa keluar dari

ruang Kepaniteraan:

daftar, catatan, risalah,

berita acara serta berkas

perkara.

6. Menetapkan panjar biaya

perkara (dalam hal

penggugat atau tergugat

tidak mampu, Ketua

dapat mengizinkan untuk

beracara secara prodeo

atau tanpa membayar

biaya perkara).

2 Wakil Ketua 4 1. Membantu Ketua dalam

membuat program kerja

jangka pendek dan

jangka panjang,

pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya.

2. Mewakili dan

melaksanakan tugas

Ketua, apabila Ketua

berhalangan.

3. Melaksanakan tugas yang

didelegasikan oleh Ketua

kepadanya.

4. Melaksanakan tugas

sebagai Koordinator

Pengawasan, yakni

melakukan pengawasan

intern untuk mengamati

apakah pelaksanaan tugas

telah dikerjakan sesuai

dengan rencana kerja dan

ketentuan yang berlaku

serta melaporkan hasil

pengawasan tersebut

kepada Ketua.

Belum

dievaluasi

3 Hakim 6 1. Menerima, memeriksa

dan mengadili serta

menyelesaikan semua

perkara yang diajukan

kepadanya.

2. Bertanggung jawab atas

berita acara persidangan.

3. Mengemukakan pendapat

dalam musyawarah.

Belum

dievaluasi

15

4. Mengambil putusan

berdasarkan musyawarah.

5. Wajib menandatangani

putusan yang diucapkan

dalam persidangan.

6. Melaksanakan

pengawasan yang

ditugaskan oleh Ketua.

4 Panitera 6 1. Membantu pimpinan

Pengadilan dalam

membuat program kerja

jangka pendek dan

jangka panjang,

pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya.

2. Panitera dengan dibantu

oleh Wakil Panitera dan

Panitera Muda harus

menyelenggarakan

administrasi secara

cermat mengenai

jalannya perkara perdata

dan pidana maupun

situasi keuangan.

3. Bertanggung-jawab atas

pengurusan administrasi

Kepaniteraan, seperti

berkas perkara, putusan,

dokumen, akta, buku

daftar, biaya perkara,

uang titipan pihak ketiga,

surat-surat bukti dan

surat-surat lainnya yang

disimpan di

Kepaniteraan.

4. Membuat salinan

putusan.

5. Menerima dan

mengirimkan berkas

perkara.

6. Melaksanakan eksekusi

putusan perkara perdata

yang diperintahkan oleh

Ketua Pengadilan dalam

jangka waktu yang

ditentukan.

Belum

dievaluasi

5 Panitera Muda Pidana 6 1. Membimbing para staf

dalam menjalankan tugas

masing-masing.

Sudah

dievaluasi

tanggal 9

April 2018

16

2. Melengkapi formulir

Penetapan Majelis Hakim

dan Formulir penunjukan

Panitera Pengganti yang

akan disampaikan kepada

Wakil Panitera,

selanjutnya segera

diserahkan kepada Ketua

Pengadilan melalui

Panitera.

3. Menyerahkan kepada

Majelis Hakim yang

ditunjuk, setelah

dilengkapi dengan

Formulir Penetapan Hari

Sidang dan pembagian

perkara dicatat dengan

tertib.

4. Mengatur urutan dan

pembagian tugas Jurusita

Penganti perkara pidana

5. Mencatat Register Izin /

Persetujuan Penyitaan

dan Penggeledahan.

6. Memberikan Surat

Penetapan Izin /

Persetujuan Penyitaan

dan Penggeledahan

kepada polisi.

6 Panitera Muda Perdata 4 1. Membimbing para staf

dalam menjalankan tugas

masing-masing.

2. Menetapkan rencana

biaya perkara yang

dituangkan dalam

SKUM.

3. Mengatur urutan dan

giliran tugas Jurusita /

Jurusita Pengganti.

4. Melaksanakan tugas meja

I :

Menerima Gugatan,

Permohonan Banding,

Permohonan Kasasi,

Permohonan

Peninjauan Kembali,

Permohonan Eksekusi

dan Permohonan

Somasi.

Sudah

dievaluasi

tanggal 9

April 2018

17

Membuat SKUM dan

menyerahkan SKUM

tersebut kepada calon

Penggugat / Pemohon.

Menyerahkan kembali

Surat Gugatan kepada

calon Penggugat /

Pemohon.

7 Panitera Muda Hukum 3 1. Mengumpulkan data,

mengelola dan mengkaji

data, menyajikan pada

statistik perkara,

menyusun laporan

perkara, menyiapkan

arsip / berkas perkara /

permohonan grasi dan

tugas lainnya yang

diberikan berdasarkan

peraturan perundang-

undangan.

2. Legalisasi Akte Notaris.

3. Membuat / membagi

tugas-tugas Staf

Kepaniteraan Hukum.

Sudah

dievaluasi

tanggal 9

April 2018

8 Panitera Pengganti 4 1. Membantu Majelis

Hakim dalam membuat

penetapan hari

pemeriksaan dan

persiapan sidang,

menyelesaikan berita

acara persidangan

sebelum sidang

berikutnya dan mengetik

putusan.

2. Membantu Hakim dalam

persidangan perkara

perdata dan pidana serta

melaporkan kegiatan

persidangan tersebut

kepada Panitera Muda

yang bersangkutan.

3. Melaporkan kepada

Panitera Muda Perkara

tentang penundaan hari

sidang dan berkas

perkara yang sudah

diputus berikut amar

putusannya.

4. Menyerahkan berkas

perkara kepada Panitera

Muda Perkara bila telah

selesai diminutasi.

Belum

dievaluasi

18

9 Jurusita / Jurusita

Pengganti

4 1. Melaksanakan panggilan

sidang terhadap para

pihak berperkara.

2. Melaksanakan

pemberitahuan putusan

Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung RI

kepada para pihak

berperkara.

3. Melaksanakan

penyerahan risalah-

risalah kepada para pihak

berperkara.

4. Melaksanakan

pemanggilan Aanmaning

kepada pihak Termohon

Sita, Termohon Eksekusi.

Belum

dievaluasi

10 Sekretaris 1 1. Sekretaris Pengadilan

bertugas melaksanakan

sebagian tugas-tugas

Pengadilan yaitu

menyelenggarakan

Administrasi Umum

Pengadilan, yang

meliputi kepegawaian,

Organisasi dan Tata

Laksana, Bagian Umum

dan Keuangan, Bagian

Perencanaan, TI dan

pelaporan dengan

dibantu oleh, Kepala Sub

Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata

Laksana, Kepala Sub

Bagian Urusan Umum

dan Keuangan dan

Kepala Sub Bagian

Perencanaan, TI dan

Pelaporan.

Belum

dievaluasi

11 Kasubag Umum dan

keuangan

11 1. Menyusun Rencana kerja

Sub. Umum dan

Keuangan.

2. Mengkoordinasi

pengelolaan daftar

usulan kegiatan sebagai

bahan penyediaan dana

kegiatan.

Belum

dievaluasi

19

3. Meneliti kelengkapan

dan kebenaran konsep

register penutupan kas

sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

4. Melakukan pembinaan

pegawai dalam

lingkungan Sub. Umum

dan Keuangan.

5. Menyiapkan dan

menyusun laporan Sub.

Keuangan Laporan

bulanan, triwulan dan

RKA-KL.

6. Membuat perencanaan

belanja ATK.

7. Mendayagunakan staf

umum menurut tugas-

tugasnya.

8. Membebani kearsipan

inventaris barang

bergerak dan barang

tidak bergerak.

9. Membuat laporan

bulanan, triwulan, enam

bulanan, tahunan.

10. Menyelesaikan

Penjadwalan atau

penyusunan buku-buku

perpustakaan.

11.Memantau pengiriman

surat-surat.

12 Kasubag Perencanaan, TI

dan Pelaporan

4 1. Membuat perencanaan

anggaran.

2. Membuat dan Menyusun

RKAKL.

3. Membuat Laporan

bulanan dan Tahunan

4. Membuat LKJIP, Restra,

IKU, PKT, PKT setiap

tahunnya

Belum

dievaluasi

13 Kasubag Kepegawaian,

Organisasi dan Tata

Laksana

4 1. Menyusun rencana

pelaksanaan tugas

dibidang Kepegawaian

dengan berpedoman

kepada Rencana Kerja

Kesekretariatan.

Sudah

dievaluasi 2

Januari

2018

20

2. Membuat konsep surat

yang berkaitan dengan

urusan kepegawaian dan

pengetikannya.

3. Membuat Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan

bawahan / Staf.

4. Mengkoordinasi, meneliti

segala surat-surat yang

dikerjakan para staf

bagian kepegawaian.

14 Staf Kepaniteraa Pidana 24 1. Mengerjakan berkas

perkara pidana biasa,

singkat ringan dan

mendaftarkannya dalam

Buku Register Induk.

2. Mencatat penetapan hari

sidang pertama dan

penundaan sidang yang

dilaporkan oleh Panitera

Pengganti.

3. Mencatat pembagian

perkara dalam Buku

Bantu.

4. Menerima berkas perkara

yang diminutasi dan

mencatatnya didalam

buku register.

5. Menyusun, menjahit,

mempersiapkan berkas

perkara pidana yang akan

dikirim ke Bidang

Hukum.

6. Menutup buku register

pidana biasa, singkat,

ringan setiap bulannya.

7. Mengerjakan Legalisasi

Surat Kuasa.

8. Mencatat dengan cermat

Register Penahanan.

9. Membuat laporan perkara

putus, laporan perkara

masuk ke Bidang Hukum

setiap bulannya.

Sudah

dievaluasi

tanggal 9

April 2018

21

10. Menyiapkan dan

menyerahkan salinan-

salinan putusan

pengadilan, apabila ada

permintaan dari pihak

yang bersangkutan.

11. Mengerjakan pernyataan

kasasi.

12. Mendaftarkan perkara

tindak pidana Lalu Lintas

setelah perkara diputus

Hakim.

13. Mengerjakan tanda

terima atas Memori

Kasasi, Kontra Memori

Kasasi.

14. Mengerjakan tanda

terima atas jawaban /

tanggapan Peninjauan

Kembali, alasan

Peninjauan Kembali.

15. Menyusun, menjahit,

mempersiapkan berkas

Kasasi yang akan

dikirim.

16. Menutup buku Register

perkara pidana lalu lintas

setiap bulannya.

17. Mengerjakan pernyataan

banding.

18. Menyerahkan tanda

terima memori banding,

kontra memori banding.

19. Membuat Akta tidak

mengajukan permohonan

banding.

20. Menyusun, menjahit,

mempersiapkan berkas

perkara banding yang

akan dikirim ke

Pengadilan Tinggi Jambi.

21. Menerima serta

menyimpan barang bukti

yang telah diserahkan

dari jaksa.

22. Mencatat kedalam Buku

Register Banding tentang

upaya hukum banding.

22

23. Mencatat kedalam Buku

Register Kasasi tentang

upaya hukum kasasi.

24. Mencatat kedalam Buku

Register Pidana banding,

kasasi, biasa, singkat,

cepat, pra peradilan,

setelah putus dicatat

dalam Register tersebut.

15 Staf Kepaniteraan Perdata 5 1. Melaksanakan tugas

Kasir :

Mencatat setiap

penerimaan dan

pengeluaran uang

perkara baik dalam

Buku Jurnal maupun

Buku Bantu.

Melaporkan setiap

penerimaan dan

pengeluaran dan

penerimaan setiap hari

kepada Panitera untuk

mencatat dalam Buku

Induk Keuangan yang

bersangkutan.

Menerima dan

membukukan uang

panjar biaya perkara

sesuai dalam SKUM

dan buku jurnal

keuangan perkara

yang bersangkutan.

2. Melaksanakan tugas

Meja III :

Menyiapkan dan

menyerahkan salinan

putusan PN / PT / MA

kepada yang

bersangkutan.

Menyerahkan salinan

penetapan PN kepada

yang bersangkutan.

Menerima dan

memberikan tanda

terima atas memori

banding, Kontra

Memori Banding,

Memori Kasasi,

Kontra Memori

Kasasi, Jawaban /

Sudah

dievaluasi

tanggal 9

April 2018

23

Tanggapan atas alasan

peninjauan kembali.

Menyusun, menjahit,

mempersiapkan berkas

banding, kasasi dan

PK.

Mengirimkan berkas

perkara tersebut.

3. Mendaftarkan perkara

yang masuk kedalam

Register Induk perkara

perdata sesuai dengan

nomor yang tercantum

dalam SKUM / Surat

Gugatan / Permohonan.

4. Surat Gugatan /

Permohonan dengan

melampirkan tindasan

SKUM dan suratsurat

yang berhubungan

dengan gugatan di

sampaikan kepada Ketua

Pengadilan Negeri

melalui Panitera dan

kemudian diserahkan

kepada Majelis Hakim.

5. Meregister Perkara

Permohonan.

16 Staf kepaniteraan Hukum 9 1. Membuat laporan

bulanan perdata.

2. Membuat laporan per

Empat Bulanan Perdata.

3. Membuat laporan per

Enam Bulanan Perdata.

4. Membuat Laporan

Pidana.

5. Membuat laporan per

Empat Bulanan pidana

dan perdata.

6. Membuat laporan per

Enam Bulanan pidana

dan perdata.

7. Menerima berkas yang

telah diminutasi dari

bidang pidana dan

perdata.

Sudah

dievaluasi

tanggal 9

April 2018

24

8. Memeriksa dan membuat

daftar lembaran berkas

yang telah diminutasi.

9. Menyusun dan

menyimpan serta menata

berkas pidana dan

perdata di gudang arsip.

17 Staf Bagian Umum dan

Keuangan

5 1. Bendahara Pengeluaran

Melakukan pencairan

berdasarkan SPM yang

diterima.

Melakukan

pembayaran belanja

rutin atas tagihan

beban anggaran.

Melaksanakan

pemotongan pajak

pada setiap

pengeluaran sesuai

ketentuan yang

berlaku.

Meneliti kelengkapan

dan kebenaran konsep

SPP beban sementara

dan beban tetap dan

SPP Belanja Pegawai

sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku.

Menyelenggarakan

pembukuan atas SPJ

kedalam Buku Kas

Umum atau Buku-

Buku Pembantu

lainnya untuk

dilakukan perhitungan

dan verivikasi dengan

mengetahui

perkembangan

realisasi anggaran yang

telah tersedia.

2. Petugas Pengelola

Administrasi Belanja

Pegawai (PPABP)

Membuat daftar gaji /

lembur / uang makan /

remunerasi dan Rapel

Pegawai sebagai bahan

untuk melakukan

pembayaran gaji/

lembur dan rapel.

Belum

dievaluasi

25

Melakukan

pembayaran gaji

pegawai sesuai daftar

gaji.

3. Bedahara Penerimaan &

Operator SAKPA

Melakukan Penyetoran

Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP).

Membukukan

Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

dalam BKU, Buku

Pembantu dan Karwas

MAP.

Membuat Berita Acara

Pemeriksaan Kas dan

LPJ Bendahara

Penerimaan.

Membuat Laporan

Bulanan dan

Triwulanan PNBP.

Menginput setiap

transaksi baik

Penerimaan maupun

SPM ke dalam aplikasi

SAKPA.

Melakukan

Rekonsiliasi Internal

dengan UAKPB.

Melakukan

Rekonsiliasi dengan

KPPN dan UAKPA-

W.

Membuat Laporan

Keuangan Semester I

dan Tahunan.

Menginput data

penyerapan pada

aplikasi komdanas, e-

monev Bapennas PP

39,

Admin IT.

4. Petugas perpustakaan.

Meregister / mendata

buku-buku yang baru

masuk.

26

Meregister barang /

buku bersejarah.

Mengklasifikasi

penomoran buku.

Membuat catalog

buku.

Membuat laporan.

5. Staf Kesekretariatan

Umum

Membuat laporan

barang milik Negara.

Membuat laporan

Administrasi umum.

Membuat Buku Daftar

Inventaris Barang

Milik Negara.

Membuat daftar

Inventaris Ruangan

(DIR).

Membuat Kartu

Inventaris Banrang

(KIB) Gedung/

Bangunan/ tanah.

Mendata barang

inventaris kantor.

Menerima surat masuk

dari pengantar surat

Mengirimkan surat-

surat kekantor pos

Mengagendakan surat-

surat masuk dan surat

keluar.

Membuat laporan

bulanan dan laporan

triwulan barang milik

Negara

Meregister barang

bersejarah

Mengkoordinasikan

barang-barang ATK

masuk dan keluar

Mendata barang-

barang ATK masuk

dan keluar

27

Mendata barang-

barang inventaris

kantor.

18 Staf Bagian Perencanaan,

TI dan Pelaporan

4 1. Membuat perencanaan

anggaran.

2. Membuat dan Menyusun

RKAKL.

3. Membuat Laporan

bulanan dan Tahunan

4. Membuat LKJIP, Restra,

IKU, PKT, PKT setiap

tahunnya

Belum

dievaluasi

19 Staf Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata

Laksana

14 1. Bertanggung-jawab atas

SK Pegawai.

2. Mengarsipakan surat

masuk dan keluar.

3. Membuat DP3.

4. Mengerjakan usulan

Kenaikan Pangkat

Pegawai.

5. Mengerjakan SK

Kenaikan Gaji Berkala

Pegawai.

6. Mengerjakan Usulan

Pensiun.

7. Mengerjakan Surat

Pernyataan menduduki

Jabatan setiap awal

tahun. 9

8. Membuat Berita Acara

Sumpah, Pelantikan

Jabatan.

9. Membuat DUK per

Desember dan Bezetting

per April dan Oktober.

10. Membuat dan

mengerjakan absen

Hakim dan Pegawai

setiap Triwulan ke

Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah

11. Membuat buku Cuti dan

Izin Cuti.

12. Membuat KP 4.

13. Membuat impasing.

Sudah

dievaluasi

tanggal 2

Januari

2018

28

14. Membuat Buku Daftar

Induk Pegawai.

Adapun Jumlah Eselon pada Pengadilan Negeri Magelang sebagai berikut :

1. Eselon II

Bahwa di Pengadilan Negeri Magelang tidak ada Eselon II.

2. Eselon III

Bahwa di Pengadilan Negeri Magelang untuk eselon III terdiri dari 2 orang yaitu 1

orang Sekretaris dan 1 orang Panitera, dan Sekretaris dan Panitera tersebut masing-

masing memiliki Standart Operational Prosedur (SOP).

3. Eselon IV

Bahwa di Pengadilan Negeri Magelang memiliki 3 orang eselon IV yaitu Kasub Bag

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasub Bag Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan, Kasub Bag Umum dan Keuangan, yang masing-masing

memiliki SOP.

4. Fungsional

Bahwa di Pengadilan Negeri Magelang memiliki 9 pejabat fungsional yang terdiri

dari : Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, Panitera,

Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera

Pengganti, dan Jurusita, yang masing-masing pejabat fungsional tersebut memiliki

SOP

2. Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

perubahan Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan

dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung

jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya dalam

pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ditentukan bahwa untuk lebih

menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan

kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

29

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 12 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-

Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri

Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang dapat

memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja

unit dan organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan

sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan, karier Pegawai

Negeri Sipil, yang berkaitan dengan:

a. Bidang Pekerjaan

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar

pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya

manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil dalam suatu organisasi.

b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar

pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil

dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya

c. Bidang Pengembangan

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar

pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta

keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program

pendidikan dan pelatihan dalam organisasi.

d. Bidang Penghargaan

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar

pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan

pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-

lain.

e. Bidang Disiplin

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan

kinerja Pegawai Negeri Sipil dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-

undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara sistematis yang

penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja

yang telah disusun dan disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat

Penilai. Secara strategis Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil ini diarahkan

sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil

30

kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri

Sipil. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus

relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan

setiap Pegawai Negeri sipil yang dinilai. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil ini

pula bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang

dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada

sistem prestasi kerja, yang penilaiannya dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur,

akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil

terdiri atas unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja, dimana penyusunan

SKP oleh setiap Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan rencana kerja tahunan. SKP

memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu

penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan

dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan

uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam stuktur organisasi dan tata

kerja. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan

Kinerja / RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata

dan terukur. Pengadilan Negeri Magelang sebagai salah satu entitas penyelenggaraan

fungsi peradilan, pengukuran sasaran kinerja bersumber dari Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Pengadilan Negeri Magelang yang bermuara pada penanganan perkara. Dalam

melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat

jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki, yang

dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Eselon II.

Pengadilan Negeri Magelang tidak memiliki Pejabat Eselon II sehingga otomatos SKP

juga tidak ada.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Eselon III

Jabatan Eselon III di Pengadilan Negeri Magelang Kelas I B adalah Sekretaris yang

menempati posisi eselon III.b, karena pada dasarnya Panitera adalah jabatan Fungsional.

Posisi Sekretaris saat ini adalah jabatan struktural yang mempunyai peranan fungsi

Managerial, sehingga secara tidak langsung penyusunan SKP Sekretaris hanya

membawahi ruang lingkup tanggung jawab administrasi Pengadilan/Kesekretariatan.

31

Sasaran Kinerja Pegawai : Sekretaris adalah sebagai berikut :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya

2. Menyusun Rencana Strategis ( Restra )

3. Menyusun Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP )

4. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas bagian Umum dan Keuangan

5. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas bagian Kepegawaian, Tata

Laksana dan Organisasi

6. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi, dan Pelaporan

7. Melaksanakan tugas sebagai pejabat Pembuat Komitmen

8. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan

9. Membuat dan menandatangani kontrak / Surat Perintah Kerja. Berita Acara Serah

Terima dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang / jasa

10. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang

dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan diteruskan kepada Pejabat

Penguji dan Penandatangan SPM

11. Membuat dan menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan

pengeluaran uang

12. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan secara periodik

13. Mendisposisikan surat masuk kesekretariatan

14. Menandatangani laporan bulanan bagian Kesekretariatan

15. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga ( RKAKL ) yang

dilengkapi Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta Kerangka Acuan ( TOR ) untuk

anggaran tahun berikutnya

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Eselon IV

Jabatan Eselon IV di Pengadilan Negeri Magelang Kelas I B sampai dengan tanggal 31

Desember 2018 sudah memakai struktur yang baru yaitu Kepala Sub Bagian yang

menempati posisi eselon IV. Terdapat pula kelompok jabatan Fungsional yang setara

pejabat eselon yaitu para Panitera Muda setara Kepala Sub bagian eselon IV.b.

Penyusunan SKP pejabat eselon IV di Pengadilan Negeri Magelang merupakan

penjabaran SKP pejabat eselon III.

Sedangkan penyusunan SKP para Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda juga

merupakan penjabaran SKP Sekretaris dan Panitera namun dalam skala yang lebih

eksplisit kearah pelaksanaan.

32

Sasaran Kerja Pegawai : Panitera Muda Perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Membantu Hakim dengan mengikuti jalannya persidangan

2. Memasukkan data penundaan sidang, amar putusan perkara pidana dan perdata ke

CTS

3. Melaksanakan tugas pada meja I

4. Memonitor perkara perdata melalui SIPP/CTS

5. Mengkoordinasi pelaksanaan pengisiian register induk perdata

6. Mengkoordinasi pelaksanaan kelengkapan berkas perkara perdata untuk diserahkan

kepada Majelis Hakim

7. Mengkoordinasi pelaksanaan pembuatan penetapan majelis hakim dan panitera

sidang

8. Memantau pelaksanaan pengisiian papan data perkara perdata banding

9. Memantau sirkulasi surat-surat masuk dan surat-surat keluar pada Kepaniteraan

Perdata

10. Mengkoordinasi pelaksanaan penyerahan berkas perkara perdata pada Kepaniteraan

Hukum

11. Memantau pengisian buku induk dan jurnal keuangan perkara perdata

12. Memparaf dan meneliti kelengkapan berkas perkara banding, kasasi, dan PK

sebelum dikirm ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung

Sasaran Kerja Pegawai : Panitera Muda Pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Menerima berkas perkara dan barang bukti

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan

dengan masalah perkara pidana

3. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pada Kepaniteraan Pidana

4. Membantu panitera dalam pengawasan cts

5. Mengirim upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Praperadilan

6. Mempersiapkan sidang tilang

7. Membuat laporan bulanan

8. Menyimpan dan menyerahkan barang bukti kepada eksekutor (Jaksa Penuntut

Umum)

9. Menyerahkan petikan putusan kepada jaksa,terdakwa / kuasanya serta LP

10. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke bagian Kepaniteraan Hukum

/ Arsip Perkara

33

Sasaran Kerja Pegawai : Panitera Muda Hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat laporan bulanan SIPP/CTS

2. Membuat laporan catur wulan SIPP/CTS

3. Membuat laporan semester SIPP/CTS

4. Membuat laporan tahunan SIPP/CTS

5. Membuat laporan tahunan

6. Membuat laporan tentang pengaduan

7. Menerima dan mendaftar akta pendirian badan hukum/akta notaris dan surat kuasa,

memungut PNBP

8. Menngupload putusan ke Direktori Putusan MARI perkara perdata dan pidana

9. Membantu Hakim dalam sidang perkara perdata dan pidana

10. Menerima pengarsipan perkara perdata dan pidana dan menyusun sesuai klasifikasi

Sasaran Kerja Pegawai : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana, yaitu sebagai berikut :

1. Mengkoordinir semua aktifitas yang ada di sub bagian Kepegawaian

2. Mendistribusikan disposisi surat kepada seluruh staf agar ditindaklanjuti

3. Memberi paraf untuk setiap surat yang di buat sub bagian Kepegawaian

4. Bertanggung jawab atas proses usulan kenaikan pangkat di lingkungan Pengadilan

Negeri Magelang

5. Bertanggung jawab atas proses usulan Promosi Mutasi di lingkungan Pengadilan

Negeri Magelang

6. Bertanggung jawab atas proses usulan pensiun di lingkungan Pengadilan Negeri

Magelang

7. Meneliti Daftar Hadir dan Pulang Pegawai

8. Melaporkan Hasil Rekapan Absen ke Pimpinan

9. Menyiapkan Penyumpahan dan Pelantikan Jabatan

Sasaran Kerja Pegawai : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, yaitu sebagai

berikut :

1. Membuat Laporan Keuangan ( LK ) Bulanan

2. Membuat Laporan Keuangan ( LK ) Semesteran

3. Membuat Laporan Keuangan ( LK ) Triwulan

4. Membuat Laporan Keuangan ( LK ) Tahunan

5. Membuat Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )

6. Melaksanakan revisi DIPA/RKA-KL

7. Mengisi aplikasi monev anggaran / Monev Bappenas

34

8. Mengisi aplikasi komdanas

9. Pengelolaan administrasi belanja pegawai

10. Membuat laporan pajak

11. Membuat SPT tahunan

12. Membuat SPP

13. Membuat SPM

Sasaran Kerja Pegawai : Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, yaitu

sebagai berikut :

1. Mengkoordinir tugas-tugas bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Mengkoordinir penyusunan RKAKL

3. Mengkoordinir rencana kerja

4. Membuat Laporan Bulanan

5. Membuat Laporan Tahunan

6. Membuat Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP )

7. Memberi paraf, meneliti kelengkapan laporan-laporan

8. Melaksanakan revisi RKAKL

9. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan program dan anggaran

10. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi

11. Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi ( TI )

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) : Pejabat Fungsional

Bahwa di Pengadilan Negeri Magelang memiliki 9 Pejabat Fungsional yang terdiri

dari : Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, Panitera,

Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera

Pengganti, dan Jurusita.

Sasaran Kinerja Pegawai : Panitera adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan berkas perkara perdata pidana dan meneliti, meregister dalam buku

induk perkara dan penomoran perkara, mencatat ke dalam buku keuangan perkara.

2. Menyiapkan formulir penetapan majelis hakim untuk ditetapkan oleh Ketua

Pengadilan Negeri Magelang

3. Menunjuk Panitera Pengganti

4. Menandatangani legalisasi surat bukti, surat kuasa, dan pendaftaran CV

5. Mengeluarkan salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri

6. Melaksanakan eksekusi

7. Menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan pengajuan Banding, Kasasi,

dan Peninjauan Kembali

35

8. Meneliti dan menandatangani laporan Bulanan, Catur Wulan, Semester dan

Tahunan

9. Menerima dan mendisposisi surat masuk

10. Mengisi Aplikasi SIPP

Sasaran Kerja Pegawai : Panitera Pengganti, yaitu sebagai berikut :

1. Menerima, membaca berkas perkara dan menyerahkan ke Majelis Hakim

2. Membuat penetapan hari sidang

3. Membuat penetapan perpanjangan penahanan

4. Mengikuti persidangan

5. Membuat berita acara persidangan

6. Proses pengetikan putusan sampai dengan penandatanganan Majelis Hakim

7. Proses penyerahan berkas perkara ke perdata dan pidana (selesai minutasi)

8. Mengisi Aplikasi CTS

9. Mengisi Aplikasi SIPP

Sasaran Kerja Pegawai : Juru Sita, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat Penetapan

2. Mengetik Surat Panggilan, Pemberitahuan, Berita Acara

3. Menjalankan Relas Relas panggilan dan pemberitahuan

4. Mengadakan Mediasi para Pihak yang akan di eksekusi

5. Menjalankan Sita

6. Menjalankan pengangkatan Sita

7. Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Pembongkaran

8. Mengirim Surat Pemberitahuan pelaksanaan penafsiran

9. Penafsiran Obyek yang akan dilelang bersama instansi terkait

10. Mengirim Surat Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi

11. Mengisi Aplikasi SIPP

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Staf Pengadilan Negeri Magelang

Setiap staf di Pengadilan Negeri Magelang memiliki SKP sesuai dengan bidang dan

pekerjaan masing masing.

Sasaran Kerja Pegawai : Staf Kepaniteraan Perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Mengisi buku bantu keuangan pihak ke 3

2. Mengisi buku jurnal permohonan

3. Mengisi buku jurnal perkara gugatan

4. Mengisi buku jurnal banding

36

5. Mengisi buku jurnal kasasi

6. Mengisi buku jurnal peninjauan kembali

7. Mengisi buku jurnal eksekusi

8. Mengisi buku induk keuangan, buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan, buku

keuangan eksekusi, buku keuangan consnatie

9. Melaksanakan tugas kejurusitaan

10. Melaksanakan piket/ jaga sidang

11. Mengisi buku register induk perkara perdata gugatan

12. Mengisi buku register induk perkara perdata permohonan

13. Mengisi buku register induk upaya hukum banding

14. Mengisi buku register induk upaya hukum kasasi

15. Mengisi buku register induk peninjauan kembali

16. Mengisi buku register induk eksekusi

17. Melaksanakan tugas kejurusitaan

18. Mencatat jadwal dan penundaan hari sidang

Sasaran Kerja Pegawai : Staf Kepaniteraan Pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Meregister Perkara-Perkara Kasasi, Grasi, Peninjauan Kembali dan Pra Peradilan

2. Membuat akta permohonan Pra Peradilan dari pemohon Pra Peradilan

3. Membuat relas dan memberitahukan kepada termohon Pra Peradilan dan pemohon

Pra Peradilan

4. Menyerahkan berkas Pra Peradilan kepada panitera pengganti

5. Turut berpartisipasi di lapangan dengan instansi lain untuk melakukan operasi

penertiban

6. Membuat surat-surat keterangan sesuai dengan permohonan masyarakat dan

memintakan pengesahan atasan/pimpinan

7. Pengiriman Ikhtisar Putusan dan Penetapan-penetapan Hari Sidang, Penahanan dan

Perpanjangan Tahanan ke Rutan dan Kejaksaan.

8. Mengisi Buku Klaper

9. Menerima, mencatat, Perkara lalu Lintas dari Kepolisian

10. Menerima, Mencatat dan Meregister Perkara Tindak Pidana Ringan

11. Membuat dan Menyusun Labul Triwulan, Semester dan Tahunan

12. Menerima, mencatat, meregister dan Menyelesaikan Perkara lalu Lintas dari

Kepolisian

13. Pengelolaan Barang Bukti dari Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian

14. Meregister Perkara Biasa

15. Pengarsipan Perkara Pidana ( Minutasi )

37

16. Meregister Penahanan Perkara Biasa, Mengarsip Surat Penahanan Perkara Biasa

17. Meregister dan Mengarsip Induk Perkara Singkat

18. Membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

19. Pengarsipan penunjukan hari sidang pertama

20. Membuat Penetapa Ijin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan dari

Kepolisian/Kejaksaan

21. Membuat Perpanjangan Penahanan

22. Mengelola Barang Bukti

23. Menerima, mencatat, Perkara lalu Lintas dari Kepolisian

Sasaran Kerja Pegawai : Staf Kepaniteraan Hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Melayani Riset

2. Mengelola Arsip Perkara Perdata Permohonan

3. Melegalisasi Surat Kuasa dan Meregister

4. Membuat Surat Keterangan Bantuan Hukum serta meregister

5. Membuat Laporan Catur Wulan L1-B4

6. Membuat Data Statistik dan Dokumentasi

7. Mengelola Arsip Perdata gugatan

8. Melayani Legalisasi

9. Meregiter Surat Keluar

10. Membuat Laporan Bulanan L1-A6

11. Meregister Arsip Somasi

12. Mengelola Arsip Perkara Pidana

13. Membuat Laporan Bulanan L1-B1

14. .Meregister CV, UD, FIRMA , Umum

15. Meregister Surat Masuk dari Notaris

16. Membuat Laporan Bulanan L1-B1

17. Meregister Arsip Perkara perdata

18. Membuat Laporan Catur Wulan L1-A6 dan L1-B2

19. Melayani Legalisasi

20. Menerima Pendaftaran CV, Umum, UD, Firma

21. Membuat Laporan Bulanan L1-A1

22. Meregister Arsip Somasi

38

Sasaran Kerja Pegawai : Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,

yaitu sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas usulan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS / pensiun di

Pengadilan Negeri Magelang

2. Membuat Laporan Bulanan Kepegawaian

3. Mengetik dan merekap absensi

4. Surat Menyurat dan Tugas Kepegawaian lainnya

5. Mengisi Aplikasi Komdanas dan SIKEP

6. Merekap Absensi untuk Remunerasi

7. Membuat KP 4

8. Membuat Usulan Kenaikan Gaji Berkala ( KGB) Hakim dan Pegawai Pengadilan

Negeri Magelang

9. Penataan arsip-arsip, surat-surat dan File Kepegawaian

10. Membantu Membuat Data Kepegawaian

11. Membantu membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan melaksanakan Tugas

Pegawai Pengadilan Negeri Magelang

12. Merekap, Mengirim, Menata Dalam File Absensi Hakim dan Pegawai Pengadilan

Negeri Magelang

13. Membuat Bagan Struktur Organisasi, Bagan Daftar Uraian Tugas Sub Kepegawaian

Pengadilan Negeri Magelang

14. Membantu Membuat Data-data Kepegawaian Pengadilan Negeri Magelang

15. Menata Arsip, Surat dan File Kepegawaian Pengadilan Negeri Magelang

16. Bertanggung jawab atas Permohonan Penilaian dan pengesahan DP3

17. Mengetik Data Kepegawaian

18. Membuat Laporan Daftar Urut Kepangkatanaian (DUK) Dan Bezzeting Hakim

dan Pegawai Pengadilan Negeri Magelang

17. Membantu Mempersiapkan Daftar Hadir / Pulang Pegawai Pengadilan Negeri

Magelang

20. Membuat Permohonan Askes

Sasaran Kerja Pegawai : Staf Bagian Umum dan Keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat laporan keuangan Bulanan, Triwulan, Tahunan

2. Membuat laporan realisasi anggaran

3. Melaksanakan revisi DIPA/RKA-KL

39

4. Mengisi aplikasi Monev Anggaran / Monev Bappenas

5. Mengisi aplikasi Komdanas

6. Pengelolaan administrasi belanja pegawai

7. Membuat laporan pajak

8. Membuat SPT tahunan

9. Membuat SPP

10. Melaksanakan tugas-tugas bendahara pengeluaran

11. Membuat usulan tunjangan remunerasi

12. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)

13. Melaksanakan pembukuan (buku kas umum, buku kas, buku pajak, buku bank)

14. Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

15. Membuat DRPP

16. Pengambilan SP2D

17. Membuat SSBP setoran penerimaan dan menginput hasil ke aplikasi

18. Pengiriman ADK konfirmasi dan SAS ke KPPN

19. Menginput SPM dan SP2D ke aplikasi SAKPA/SAIBA dan melakukan

rekonsiliasi

20. Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengambil SP2D

21. Mengagendakan, mendisposisikan surat masuk dan membagikan ke bagian yang

dituju

22. Melaksanakan program persediaan ATK pada komputer

23. Membantu pelaksanaan tugas kerumahtanggaan kantor

24. Melayani bon ATK

Sasaran Kerja Pegawai : Staf Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, yaitu sebagai

berikut :

1. Penyusunan RKAKL

2. Penyusunan Rencana Kerja ( Rencana Strategis )

3. Membuat Laporan Bulanan, Tahunan

4. Melaksanakan revisi RKAKL

5. Membuat Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) yang

meliputi LKJIP, Restra, IKU, PKT dan PKT tiap tahunnya

6. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan program dan anggaran

7. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi

Matrik Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )

40

No

Sasaran Kerja Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tahun 2018

Keterangan

1 Ketua 9

2 Wakil Ketua 6

3 Hakim 40

4 Panitera 9

5 Panitera Muda Pidana 10

6 Panitera Muda Perdata 12

7 Panitera Muda Hukum 10

8 Panitera pengganti 9

9 Jurusita / Jurusita Pengganti 11

10 Sekretaris 13

11 Kasubag Umum dan Keuangan 12

12 Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan 7

13 Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana 9

14 Staf Kepaniteraan Pidana 23

15 Staf kepaniteraan Perdata 18

16 Staf Kepaniteraan Hukum 25

17 Staf Bagian Umum dan Keuangan 24

18 Staf Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 7

19 Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 20

41

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu ( Sertifikasi ISO Pengadilan )

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya

senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan

pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence).

Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang

Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan

Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak

Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam

mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini

dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework

of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung”

yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali (driver), sistem dan

penggerak (system and enabler), dan hasil (result).

Fungsi pengarah adalah area :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan

Fungsi sistem dan penggerak dalam area :

2. Kebijakan – kebijakan Pengadilan

3. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Keuangan

4. Penyelenggaraan Persidangan

Fungsi hasil dalam area :

5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan

6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau

7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat pada Pengadilan

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (court

excellence framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang

ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara

internasional.

Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan

antara lain: visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil

peradilan. Oleh karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta

proses sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur.

42

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, masalah yang dihadapi badan-badan

peradilan yang harus mendapat perhatian khusus, adalah:

Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan

Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang

diperlukan di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai

prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:

Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi Hakim dan Aparatur

Peradilan yang belum merata.

Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adalah belum adanya

Standar Pelayanan yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan

adanya perangkapan jabatan antara jabatan Struktural dengan jabatan Pengelola

Keuangan.

Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:

a. Gedung Pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi

keamanan maupun kenyamanan.

b. Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana Pengadilan belum

memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja Hakim dan Aparatur

Peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan Pengadilan.

c. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang

perlu terus diupayakan perbaikannya.

d. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat

secara baik.

Dalam hal pengelolaan teknologi informasi,

a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang

diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna

Pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang

komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat

proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian

dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada

masyarakat.

43

b. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat

perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya

mengakses informasi dari Pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya

pemahaman pejabat Peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi

publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi

juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon

permintaan informasi.

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi

serta fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan

kepercayaan publik kepada Pengadilan.

Pengadilan Negeri Magelang juga tidak lepas dari adanya kritikan atas

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut

Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit.

Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Magelang terus giat melakukan

pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efek-

tivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah

memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang

dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan

prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh

diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan

Negeri Magelang, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru

Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama,

dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda

nasional di tingkat Pengadilan Negeri Magelang.

Pengadilan Negeri Magelang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar

peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan

kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan

Negeri Magelang perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar

yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan

pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang

perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah

manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem

Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Magelang.

44

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDARD

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE untuk

Pengadilan Negeri Magelang meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas

pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Magelang, meliputi:

Manajemen peradilan.

Administrasi perkara.

Administrasi persidangan.

Administrasi umum.

Pelayanan publik.

Pengelolaan Kas

Pengadaan barang dan jasa

Pengawasan

Penanganan Pengaduan

Adapun unit unit di Pengadilan Negeri Magelang yang melaksanakan kegiatan

pelayanan adalah :

1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua

2. Hakim / Majelis Hakim

3. Panitera

4. Sekretaris

5. Kepaniteraan, yang terdiri:

a. Panitera Muda Perdata

b. Panitera Muda Pidana

c. Panitera Muda Hukum

6. Panitera Pengganti

7. Jurusita

8. Kesekretariatan, yang terdiri:

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

c. Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan.

Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan

dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan

membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

45

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

a. Kemandirian Institusional :

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh

pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional :

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan

fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara

harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas

dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung,

dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 ; Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim

yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan

kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya.

Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas sebagai Aparatur

Peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman

dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan

dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat

putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk

selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula

halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat.

46

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di

hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah

dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi.

Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan

mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan

yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan

pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak

berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ; Pasal

4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan

yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum.

BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam

penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap Pelaksana dalam

menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. Adil dan tidak diskriminatif ;

2. Cermat ;

3. Santun dan ramah ;

4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut ;

5. Profesional ;

6. Tidak mempersulit ;

7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar ;

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan

Negeri Magelang ;

47

9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai

dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan

kepentingan ;

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik ;

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi

permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat ;

13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang

dimiliki ;

14. Sesuai dengan kepantasan dan ;

15. Tidak menyimpang dari prosedur ;

MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Magelang :

“ Pengadilan Negeri Magelang CITERA ( Cepat, Inovatif, Informatif,

Transparan, Efisien, Ramah , Akuntabel ) ”

KOMITMEN BERSAMA

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG, SELURUH HAKIM

DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN

PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN

MUTU PERADILAN UMUM – INDONESIA COURT PERFORMANCE

EXCELLENCE SECARA :

ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF ;

CERMAT ;

SANTUN DAN RAMAH ;

TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG

BERLARUT-LARUT ;

PROFESIONAL ;

TIDAK MEMPERSULIT ;

PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR ;

48

MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN

INTEGRITAS INSTITUSI PENYELENGGARA ;

TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG

WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN

DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK

MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN ;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA

FASILITAS PELAYANAN PUBLIK ;

TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU

MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI

SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN

MASYARAKAT ;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU

KEWENANGAN YANG DIMILIKI ;

SESUAI DENGAN KEPANTASAN ; DAN

TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.

RINCIAN TUGAS STRUKTUR PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

Tugas Top Manager adalah:

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.

2. Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Magelang

3. Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh

bagian.

4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Magelang

mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun

peraturan yang berlaku.

5. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan.

6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan

tujuan pencapaian kepuasan pelanggan

7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh

bagian kepegawaian.

49

8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.

9. Top Manager Pengadilan Negeri Magelang memfasilitasi dilakukannya Rapat

Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian,

kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem

manajemen mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

PERADILAN UMUM - ICPE.

10. Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris

unitminimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

Tugas Management Representative ( MR ) adalah:

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standart.

2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.

3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.

4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.

5. Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager.

6. Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem

manajemen mutu ;

7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan

dengan sistem manajemen mutu ;

8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu

keseluruh hakim/pegawai ;

9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai ;

10. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera dan Sekretaris, pegawai

yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu ;

11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai ;

12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan ;

Tugas Tim Audit Internal adalah:

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu

diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah

direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta

mengedepankan integritas dan independensi.

50

2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan

kekritisan unit yang akan diaudit

3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6

bulan sekali.

4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.

5. Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative.

Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan adalah:

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap

pelanggan.

2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan

kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.

3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.

4. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada

Top Manager dan Management Representative.

Tugas Document Control adalah:

1. Document Control ( DC ) bertanggung jawab mengendalikan seluruh Dokumen

(Internal dan Eksternal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke

bagian yang terkait dan Penarikan serta Penghapusan Dokumen;

2. MR dibantu DC harus memastikan Dokumen yang berlaku di Lingkungan Kerja

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya;

3. MR harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim

Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

dikenali dan pendistribusiannya terkendali ;

4. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan

mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian

Dokumen di Unitnya ;

5. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya

Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya,

terdapat di bagiannya ;

51

Inovasi Pengadilan Negeri Magelang

a. One Day Service

1. Salinan / Petikan Putusan

2. Pengurusan surat ijin / Persetujuan Penyitaan . Penggeledahan

3. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan

4. Surat Keterangan belum pernah dihukum

5. Pendaftaran Badan Hukum dan Surat Kuasa

6. Pendaftaran gugatan online

b. 5 All in One

1. INFO

Adalah kode untuk menampilkan informasi perkara yang membuat jenis

perkara, status proses perkara dan dll

Format Penulisan : INFO#NO_REGISTER_PERKARA

2. JADWAL

Adalah kode untuk menampilkan informasi melalui SMS tanggal sidang

mendatang dari sebuah nomor perkara

Format Penulisan : JADWAL#NO_REGISTER_PERKARA

3. BIAYA

Adalah kode untuk menampilkan informasi melalui SMS mengenai panjar

perkasra serta tanggal transaksi

Format Penulisan : BIAYA#123_Pdt.P_2016_PN MGG

4. DENDA TILANG

Menampilkan besarnya denda tilang yang diputud

Format Penulisan : DENDA#NOMOR_SERI_SURAT_TILANG

5. PENGADUAN

Adalah menu untuk menyampaikan Pengaduan. Keluhan Pelanggan dan hal-hal

lain

Format Penulisan : PENGADUAN#ISI PENGADUAN

c. Program Inovasi Desk Informasi Perkara Digital

Yaitu suatu inovasi dalam bentuk penyajian desk informasi perkara baik perdata

maupun pidana yang ditampilkan pada layar monitor yang terdapat pada tiap loket

52

pada ruangan kepaniteraan pidana dan kepaniteraan perdata. Dengan adanya

inovasi ini maka para pengguna pengadilan akan dengan mudah mengakses

mengenai semua informasi perkara baik perdata maupun pidana, para

pengguna pengadilan bisa memilih sendiri informasi perkara yang diinginkan

secara mandiri melalui menu informasi perkara yang tersaji dilayar monitor tanpa

harus berhubungan dengan petugas dari kepaniteraan pidana maupun kepaniteraan

perdata. Adapun bentuk dari Program Inovasi Desk Informasi Perkara Digital

adalah:

1. Desk Informasi Perkara pidana meliputi :

- Monitoring persidangan perkara pidana

- Penahanan

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

- Grasi

2. Desk Informasi Perkara perdata meliputi :

- Monitoring persidangan perkara perdata

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

- Eksekusi

- Eksekusi Hak Tanggungan

- Delegasi masuk

- Delegasi keluar

d. Program Inovasi Perpustakaan Digital

Yaitu suatu inovasi dalam bentuk penyajian informasi katalog publik daring yang

berisi koleksi buku yang ada di Perpustakaan Pengadilan Negeri Magelang terdiri

dari kumpulan buku bertemakan hukum secara umum maupun secara khusus.

Para pengguna pengadilan dapat mengakses perpustakaan digital ini melalui web

site Pengadilan Negeri Kota Magelang. Dengan perpustakaan digital ini para

pengguna pengadilan dapat melihat koleksi buku-buku yang terdapat

diperpustakaan di Pengadilan Negeri Magelang, dan apabila tertarik dengan

koleksi buku-buku tersebut para pengguna pengadilan dapat melakukan

peminjaman buku dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota

perpustakaan di Pengadilan Negeri Magelang.

53

e. Program Inovasi Pendaftaran Perkara Online

Yaitu suatu inovasi dalam bentuk penyajian pendaftaran perkara online melaui

aplikasi system pendaftaran perkara online yang terdapat pada beranda web site

Pengadilan Negeri Magelang. Melaui inovasi ini para pengguna pengadilan dapat

melakukan pendaftaran perkara perdata secara online dengan membuka beranda

aplikasi system pendaftaran perkara online tanpa harus datang langsung ke kantor

Pengadilan Negeri Magelang. Adapun bentuk dari Program Inovasi Pendaftaran

Perkara Online yaitu:

1. Pendaftaran perkara perdata gugatan

2. Pendaftaran perkara perdata gugatan sederhana

3. Pendaftaran perkara perdata permohonan

f. Program Inovasi Pendidikan Hukum Gratis Berkelanjutan Berbasis Kurikulum

Melalui Lembaga Penyiaran Publik.

Yaitu suatu inovasi dalam bentuk pendidikan hukum bagi masyarakat kota

magelang secara gratis yang dilakukan secara berkelanjutan berbasis kurikulum.

Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Magelang

melalui Dinas Perhubungan, Komuniksai dan Informasi yang menaungi lembaga

penyiaran publik daerah di Kota Magelang. Program inovasi pendidikan hukum

gratis berkelanjutan berbasis kurikulum melalui lembaga penyiaran publik ini

dikemas dalam program acara Nasi Tumpeng Magelang ( Nanya Sana Sini

Tentang Hukum Persama Pengadilan Negeri Magelang ) yang disiarkan melaui

Radio Magelang FM 103.5 setiap hari Rabu pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB.

Melalui program ini diharapkan dapat lebih mendekatkan lagi hubungan antara

Pengadilan Negeri Magelang dengan warga masyarakat yang berada di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Magelang yang pada akhirnya diharapkan lembaga

peradilan akan kembali merebut kepercayaan publik. Program ini dikemas dalam

penyajian materi-materi hukum yang telah disusun dalam jeda waktu 3 (tiga)

semester.

Bahwa berdasarkan penilaian Audit Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan

Negeri Magelang yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM)

Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Oktober

2016, Pengadilan Negeri Magelang mendapat Nilai Akreditasi dengan nilai “ A “ (

Excellent ) dan sekaligus mendapat ISO 9001 : 2015 ;

54

2. Posbakum

Pengadilan Negeri Magelang pada tahun anggaran 2018 mendapatkan anggaran

dalam DIPA 03 (099110) alokasi Posbakum berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh

empat juta rupiah) dan sampai saat ini telah menjalin kerja sama dalam memberikan

bantuan hukum tersebut dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah

Magelang (LBH UMM). Kerja sama antara Pengadilan Negeri Magelang dengan

Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tertuang dalam nota

kesepakatan.

3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

a. Untuk sidang keliling di Pengadilan Negeri Magelang tidak ada anggaranya dalam

DIPA Tahun 2018.

b. Untuk Pelayanan Terpadu di Pengadilan Negeri Magelang, sesuai dengan Visi Misi

Mahkamah Agung Republik Indonesia point ke 2 (“ Memberikan Pelayanan Hukum

yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan yang di break down menjadi Visi Misi

Pengadilan Negeri Magelang“, sehingga diperlukan komitmen untuk memberikan

pelayanan prima yakni Peradilan Cepat, Inovatif, Tranparan, Efisen, Ramah dan

Akuntabel atau CITERA yang merupakan motto dari Pengadilan Negeri Magelang

dan adanya masukan serta saran dari publik terhadap pelayanan Pengadilan Negeri

Magelang agar tidak ada interaksi langsung yang kurang transparan antara pencari

keadilan dengan aparat pengadilan yang berpotensi munculnya KKN;

b. Untuk merespon berbagai permasalahan tersebut, maka Pengadilan Negeri Magelang

melalui evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap bulan dalam rapat bulanan

maka tercetus pemikiran melakukan terobosan dengan menerapkan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (one gate integrated service) yang transparan dan akuntabel

yang didukung dengan aplikasi E-Persuratan sebagai salah satu solusi, yang meliputi

semua jenis layanan administrasi baik teknis maupun nonteknis.

c. Bahwa Penggunaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) pada Pengadilan Negeri

Magelang telah dimulai tanggal 9 Nopember 2017 bersamaan dengan diresmikannya

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) di Pengadilan Negeri Magelang.

Jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan secara terpadu di

PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu )

Jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (One Gate Integrated Service) tersebut, meliputi :

55

a. Kepaniteraan Perdata

1) Pendaftaran perkara gugatan biasa ;

2) Pendaftaran perkara gugatan sederhana ;

3) Pendaftaran verset atas putusan verstek ;

4) Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan ;

5) Pendaftaran perkara permohonan ;

6) Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

7) Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

8) Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam

permohonan peninjauan kembali ;

9) Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara ;

10) Permohonan dan pengambilan turunan putusan ;

11) Pendaftaran permohonan eksekusi ;

12) Pendaftaran permohonan konsinyasi ;

13) Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi ;

14) Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan

kembali dan eksekusi serta konsinyasi ;

15) Permohonan pendaftaran putusan arbitrase ;

16) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara perdata ;

b. Kepaniteraan Pidana

1) Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan

ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;

2) Pendaftaran permohonan praperadilan;

3) Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan

grasi ;

4) Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan

peninjauan kembali ;

5) Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan

peninjauan kembali ;

6) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan ;

7) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan ;

8) Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau

pelelangan barang bukti ;

9) Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan ;

10) Penerimaan permohonan pembantaran ;

56

11) Penerimaan permohonan izin besuk ;

12) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara pidana ;

c. Kepaniteraan Hukum

1) Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;

2) Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;

3) Permohonan pendaftaran penolakan waris;

4) Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;

5) Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;

6) Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah

berkekuatan hukum tetap ;

7) Permohonan pendaftaran surat kuasa ;

8) Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran ;

9) Permohonan legalisasi surat ;

10) Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;

11) Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;

12) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

lainnya;

d. Sub Bagian Umum dan Keuangan

1) Penerimaan surat masuk ;

Prinsip Tata Kerja Penyelengaraan Layanan Terpadu

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan secara

terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis

maupun administrasi di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB, dilaksanakan melalui

sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service).

Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 5 (lima) meja

pelayanan, yaitu :

1) Meja 1 pelayanan Kepaniteraan Hukum : melayani semua jenis layanan bidang

hukum seperti pendaftaran CV, melayani Informasi dan pengaduan dari

masyarakat baik dari para pencari keadilan atau pihak yang berperkara maupun

dari customer focus lainnya ;

2) Meja 2 pelayanan Kepaniteraan Perdata : melayani semua jenis pelayanan yang

berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata;

3) Meja 3 pelayanan Kepaniteraan Pidana: melayani semua jenis pelayanan yang

berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara pidana;

4) Meja 4 pelayanan Umum : melayani penerimaan surat masuk ;

57

Karena itu, supaya pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu dapat

berjalan optimal dan efektif serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat

pencari keadilan dalam mengakses layanan pengadilan secara sederhana cepat, murah,

mudah, transparan, akuntabel, tepat, pasti dan terukur jangka waktunya (direct

service) serta efektif, efisien dan ekonomis, maka telah ditetapkan kebijakan untuk

mengutamakan proses yang dilakukan satu pintu secara sekaligus untuk semua urusan

layanan peradilan dengan memperhatikan seluruh tugas dan wewenang pelayanan

utama di bidang teknis administrasi peradilan dan bidang kesekretariatan ;

Dengan demikian, dalam waktu bersamaan akan diperoleh hasil akhir berupa

terselesaikannya permohonan pelayanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan

dalam Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur ;

Dalam hal ini penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate

Integrated Service) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua Panitera

Muda dan Kepala Sub Bagian yang ada di Pengadilan Negeri Magelang dalam waktu

dan tempat yang bersamaan (front office), dengan menunjuk petugas khusus untuk

bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara bersamaan dan dalam menjalankan

tugas, petugas tersebut akan diawasi dan dipimpin oleh para Panitera Muda dan

Kepala Sub Bagian secara bergantian;

Segala tindakan administrasi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat

non teknis yang dilaksanakan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan

dengan cara sederhana dan mudah diakses oleh para pencari keadilan dan

dilaksanakan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai

penyelenggara kebijakan pengadilan ;

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, tentu dibutuhkan

sarana dan prasarana yang memadai dan untuk hal itu Pengadilan Negeri Magelang

Kelas IB telah menyediakan tempat yang cukup representatif yakni ruangan yang

berada di dalam gedung Kantor Pengadilan Negeri Magelang sebagai tempat

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) ;

Tata Kerja Pengajuan Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated

Service)

Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut telah ditetapkan persyaratan-

persyaratan layanan peradilan terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang diatur dalam

Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan Peradilan, di mana Pemohon

wajib memenuhi semua persyaratan layanan peradilan yang dimohonkan dan

merupakan dasar untuk pemrosesan dan penyelesaikan permohonan layanan.

Untuk memudahkan pemohon dalam memenuhi semua yang diperlukan pemohon

terutama syarat-syarat yang harus dipenuhi, tata cara pemrosesan dan jangka waktu

58

penyelesaian pemrosesan, maka petugas pelayanan akan memberi informasi tentang

persyaratan yang harus dipenuhi.

Petugas pelayanan menerima, meneliti segala persyaratan layanan yang

diajukan pemohon serta mencatat identitas pemohon dalam register dan formulir yang

telah disediakan, kemudian setelah semua persyaratan telah dipenuhi pemohon,

petugas pelayanan meneliti dan memilah untuk diproses lebih lanjut. Petugas

pelayanan di masing-masing bidang dapat memberi tahu jangka waktu penyelesaian

kepada pemohon, sehingga pemohon dapat melakukan tugas-tugas lain dan datang

kembali mengambil hasil sesuai waktu yang telah dijanjikan (direct service) ;

Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, masing-masing bagian

(para Panitera Muda) telah menetapkan pekerjaaan yang terukur waktu

penyelesaiannya (terlampir) dengan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur

(SOP) Pengadilan Negeri Magelang.

Selain itu, untuk tertibnya pelayanan, petugas PTSP dimaksimalkan untuk

memberikan layanan yang diperlukan yang terdiri dari 4 (empat) jenis layanan yang

ada ditempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) ;

Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan, maka telah pula disiapkan Sarana

Layanan Informasi Pengadilan Negeri Magelang yakni sistem informasi bagi

masyarakat pencari keadilan yang dapat memberikan informasi di meja informasi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :

1) Kehadiran Sidang Merupakan sarana informasi untuk melaporkan kedatangan

para pihak baik penggugat atau tergugat, di mana sistem ini terhubung di layar

screen ke ruang panitera pengganti bahwa para pihak sudah hadir.

2) Survey Kepuasan Layanan atau Indeks Kepuasan Publik (IKM) Merupakan

sistem informasi yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap layanan

Pengadilan Negeri Magelang, dalam sistem ini, publik yang telah selesai

mendapatkan pelayanan dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan

administrasi baik layanan bidang teknis maupun nonteknis (bukan penilaian

terhadap putusan hakim).

3) Informasi Layanan Dalam sistem informasi ini, publik dapat mengetahui

informasi mengenai syarat-syarat pengajuan perkara untuk bagian Perdata,

Pidana, dan Hukum.

4) Simulasi Biaya Perkara/ e-SKUM Merupakan sistem informasi yang memberikan

simulasi perkiraan biaya atas pengajuan perkara antara lain perkara Perdata

Gugatan, Perdata Permohonan,

5) Informasi Perkara Merupakan sistem informasi / sipp dimana publik dapat

mengetahui sejauh mana proses suatu perkara di Pengadilan Negeri Magelang.

59

6) Denah Ruang Sidang dengan sistem ini para pencari keadilan yang akan

bersidang dapat dengan mudah mencari lokasi ruang sidang.

7) Supaya pelayanan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one gate

integrated service) benar-benar terintegrasi dan memudahkan masyarakat pencari

keadilan, maka Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan kerja sama dengan

Bank BRI Cabang Magelang, di mana Bank BRI tersebut telah menempatkan

Perangkat EDC (Elektronik Data Capture) sebagai alat bagi para pencari keadilan

membayar panjar biaya perkara, dll. sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang

letaknya dimeja ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian pula untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada

masyarakat pencari keadilan, maka dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

telah dipasang bagan prosedur alur penanganan perkara, rincian panjar biaya perkara,

prosedur pengaduan, bahkan di meja pelayanan telah disiapkan brosur persyaratan

dari semua jenis layanan dan brosur-brosur pelayanan lainnya yang dapat dibaca di

tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bagi masyarakat yang membutuhkan

pelayanan khusus seperti difabel, disabilitas atau keterbatasan diri, ibu hamil dan

lansia, telah disediakan pula tempat khusus (priority seats) bagi mereka di dalam

ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Perkara Prodeo ( Pembebasan biaya perkara )

Dasar Hukum :

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.

2. Pasal 237 – 241HIR/Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal 278 –

281R.Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan.

3. SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum

4. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

5. SK Dirjen Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat-syarat berperkara secara Prodeo :

1. Mengajukan permohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan.

2. Permohonan tersebut dilampiri dengan :

60

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang

bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin

(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras

Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan

Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen

lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu

pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk

memberikan keterangan tidak mampu ; atau

c. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan

diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri .

Prosedur Berperkara secara Prodeo dengan biaya DIPA Pengadilan :

Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum

( Pengadilan Negeri ) dapat dimohonkan secara prodeo, seperti :

Gugatan cerai.

Gugatan hutang-piutang.

Gugatan tanah.

Permohonan perubahan nama

Permohonan pengangkatan anak, dll

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma

yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo

Diajukan oleh PENGGUGAT atau PEMOHON :

1. Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat. Petugas Meja I setelah meneliti

kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara , dicatat dalam buku

register permohonan pembebasan biaya perkara, diajukan kepada Ketua Pengadilan

Negeri melalui Panitera setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan

biaya perkara ;

Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.

Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang didalamnya

tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-

alasannya.

Surat permohonan dapat dibuat sendiri dapat pula meminta bantuan kepada

Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan.

61

Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan dapat

diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.

Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan social

lainnya (lihat syarat-syarat diatas)

2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan

pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan

Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya

surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan

dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing untuk arsip berkas

perkara, Panitera dan pemohon ;

3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di

tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau

Hakim yang ditunjuk ;

4. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai

dengan kondisi wilayah masing - masing;

5. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk

membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran

anggaran yang dibebankan kepada negara

Diajukan oleh TERGUGAT atau TERMOHON :

1. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada Ketua

Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas, sebelum

Tergugat / Termohon memberikan jawaban, dan Panitera memeriksa ke lengkapan

persyaratan pembebasan biaya perkara ;

2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan

pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan

Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya

surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan

dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas

perkara, Panitera dan pemohon;

3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di

tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau

Hakim yang ditunjuk ;

4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat / Termohon dipihak yang kalah,

maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat /Termohon , dengan amar

putusan berbunyi : “ Membebankan biaya perkara kepada Negara ”;

62

Diajukan terhadap perkara dengan upaya hukum banding, kasasi atau PK

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan.

Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat

harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat

banding atau kasasi.

1. Jika dalam perkara tingkat pertama sudah bebas biaya, maka pengajuan banding,

kasasi maupun pengajuan PK harus disertai surat penetapan pembebasan biaya

perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;

2. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada

tingkat banding maupun kasasi, harus diajukan dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan permohonan di sampaikan

kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera ;

3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk

membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran

anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara ,

4. Berdasarkan surat keputusan dimaksud bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya

layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah

ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi ;

5. Kasir membukukan biaya dimaksud dalam buku jurnal dan buku induk keuangan

perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil ;

Perkara Eksekusi

1. Perkara yang dimohonkan Eksekusi Prosedur dan Mekanisme pembebasan biaya

perkara pada dasarnya sama dengan permohonan diatas yaitu diajukan secara

tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di

atas.

2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan

biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera dan mengeluarkan Surat

Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal

yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya

perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-

masing untuk arsip berkas perkara, Panitera dan pemohon;

3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk

membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran

anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara ,

63

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Profil Sumber Daya Manusia terdiri dari :

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Magelang, terdiri dari :

- Hakim berjumlah : 9 (sembilan) orang

termasuk Ketua dan Wakil Ketua - Panitera berjumlah : 1 (satu) orang - Sekretaris berjumlah : 1 (satu) orang

- Panitera Muda berjumlah : 3 (tiga) orang

- Kepala Sub Bagian berjumlah : 3 (tiga) orang

- Panitera Pengganti berjumlah : 13 (tiga belas) orang - Jurusita berjumlah : 4 (empat) orang

- Jurusita Pengganti berjumlah : 8 (delapan) orang.

- Staf berjumlah : 4 (empat) orang

No Nama Jabatan

Keterangan

Pengadilan Negeri Magelang

1 M. DJOHAN ARIFIN, SH Ketua

2 SRI HARSIWI, SH.MH Wakil Ketua

3 YUSRIZAL, SH.MH Panitera

4 SUATMADI, SH Sekretaris

5 YAMTI AGUSTINA, SH Hakim

6 ERNILA WIDIKARTIKAWATI,

SH

Hakim

7 FRANCISCA WIDIASTUTI,

SH.MHum

Hakim

8 HENGKY KURNIAWAN, SH.MH Hakim

9 DR. SUPANDRIYO, SH.MH Hakim

10 WAHYU SUDRAJAT, SH.MH.Li Hakim

11 MARIA ANITA C CENGGA, SH Hakim

12 KAMSINO, SH Panitera Muda Pidana

13 SIKAN, S.Sos, SH Panitera Muda

Perdata

14 ROCH SOEPRIJATI, SH Panitera Muda

Hukum

64

15 MUCHAMAD BUCHORI, SH Kasubbag

Perencanaan, TI dan

Pelaporan

16 DEWI SANTI, SE.MH Kasubbag Umum dan

Keuangan

17 SUKAEDI, SE Kasubbag

Kepegawaian,

Organisasi dan Tata

Laksana

18 DIDIK YUNIANTO, SH.MH Panitera Pengganti

19 DIAN ANDAYANI, SH Panitera Pengganti

20 ASIH TRI ESTHI, SH Panitera Pengganti

21 MULYOTO, SH Panitera Pengganti

22 MUSTAFIZAH, SH Panitera Pengganti

23 IKA RESTU DEWATI, SH Panitera Pengganti

24 SUDARISTI Panitera Pengganti

25 DARIYANTI Panitera Pengganti

26 TRI SULAESTI Panitera Pengganti

27 SUPRIYATI, SH Panitera Pengganti

28 WIWIK SUTRISNOWATI Panitera Pengganti

29 RUMISIH, SH Panitera Pengganti

30 M. FAUZAN, SH Panitera Pengganti

31 HARUN, SH Jurusita

32 ENDANG FATMAWATI Jurusita

33 ARYO YUDHANTOKO Jurusita

34 NURMAYA REZEKY AR, AMd Jurusita

35 HASAN SUTRISNO Staf Kepaniteraan

Pidana / JSP

36 AGUS SOEMARDI Staf Kepaniteraan

Perdata / JSP

37 WIWIK UTAMI Staf Kepaniteraan

Perdata / JSP

38 ASNAWI Staf Kepaniteraan

Hukum / JSP

39 RISTANTO Staf Umum dan

Keuangan / JSP

40 YULI PURWATININGSIH Staf Umum dan

Keuangan / JSP

65

41 ACHMAD SOLICHIN Staf Umum dan

Keuangan / JSP

42 HARYONO Staf Bagian

Kepegawaian, Org

dan Tata

Laksana/Jurusita

43 TRIANA MARDIANA Staf Umum dan

Keuangan

44 HASIM ASNAWI Staf Kepaniteraan

Hukum

45 AGUS PURWANTO Staf Kepaniteraan

Hukum

46 EKO SULISTYONO Staf Bagian Umum

dan Keuangan

Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Proses Kebutuhan Sumber Daya Manusia dilaksanakan terpusat pada

Mahkamah Agung RI dalam hal ini wewengan tidak ada pada Pengadilan Negeri

Magelang. Pada tahun anggaran 2018 ini, Pengadilan Negeri Magelang jumlah

seluruh pegawai berjumlah 46 pegawai. Hal ini dipandang masih sangat kurang dan

masih sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk mendukung tugas-tugas

peningkatan manajemen peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang.

Untuk meningkatkan profesionalisme Hakim dan untuk mewujudkan kader

kepemimpinan bagi hakim di Pengadilan Negeri Magelang, dengan tujuan

terpenuhinya Hakim yang professional dalam menjalankan tugasnya dalam rangka

mewujudkan Institusi peradilan yang efektif efisien dan bermartabat, sehubungan

dengan hal tersebut diatas Pengadilan Negeri telah melakukan langkah-dengan

mengirimkan / mengikutsertakan para Hakim antara lain :

1. Memberikan tugas kepada Hakim yang berpangkat sama/sederajat untuk menjadi

Ketua Majelis Hakim dalam persidangan dalam rangka pengkaderan

kepemimpinan.

2. Mengikutsertakan/menugaskan para Hakim untuk mengikuti Pelatihan/Pelatihan

maupun Lokakarya/Diskusi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah maupun Instansi terkait lainnya yang antara lain sebagai

berikut :

66

Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) menghadiri

Rapat Kerja Komisi III DPR RI bertempat di Hotel Patra jasa Semarang pada

tanggal 27 Pebruari 2018 ;

Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)

mengikuti Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional HKI Seluruh

Indonesia yang diselenggarakan oleh Litbang Diklat Kumdil Mahkamah

Agung RI pada tanggal 15 sampai dengan 21 Juli 2018 ;

Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)

menghadiri Rapat Pengurus Pusat IKAHI yang diselenggarakan oleh PP.

IKAHI pada tanggal 26 sampai dengan 27 Juli 2018 bertempat di Gedung

Mahkamah Agung RI ;

Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi E-Court, (E-Filling, e-Payment, e-

Summons) yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada

tanggal 7 Agustus 2018 bertenpat di Grand Candi Hotel Semarang ;

Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) untuk

menjadi Narasumber dalam Pertemuan dengan para asesor AUN yang

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tanggal 5

September 2018 bertempat di Fakultas Hukum UGM ;

Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH dan Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim

Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti Seminar Nasional Dies Natalis

UAJY ke 53 pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 bertempat di

Kampus Santo Aquinas UAJY Yogyakarta ;

Sdr. Wahyu Sudrajat SH.MH.Li. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)

menjadi Pemateri Pembekalan Mata Kuliah Pemagangan bertempat di Ruang

Peradilan Semu UII Yogyakarta tanggal 27 September 2018 ;

Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Pendidikan dan Latihan Sertifikasi Hakim Niaga HKI Seluruh Indonesia yang

diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah

Agung pada tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018

bertempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung di

Mega Mendung Bogor ;

Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) untuk

memberikan Kuliah Program Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan

oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Peradi yang

diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tanggal 13

Nopember 2018 ;

67

Sdr. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) untuk

mengikuti Kegiatan Pendalaman Materi Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim

Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Badan

Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung tanggal 14 sampai 17 Nopember

2018 bertempat di Hotel Chanti Semarang ;

Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) untuk

memberikan Kuliah Program Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan

oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Peradi yang

diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tanggal 27

Nopember 2018 ;

Sdr. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) untuk

mengikuti Diskusi Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial, Mahkamah

Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka bersinegri untuk

mewujudkan Peradilan yang bersih yang diselenggarakan oleh Komisi

Yudisial bekerjasama dengan Mahkamah Agung bertempat di Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 29 Nopember 2018 ;

Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim pengadilan Negeri Magelang) untuk

mengikuti kegiatan “The Asean Judges Training Program batch 1st yang

diselenggarakan oleh Judicial Training Institute pada tanggal 19 sampai 30

Nopember bertempat di Judicial Training Institute Bangkok Thailand ;

Diskusi Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka bersinegri untuk mewujudkan

Peradilan yang bersih yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial

bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI bertempat di Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah pada tanggal 29 Nopember 2018 ;

Sedangkan untuk pembinaan bidang Kepemimpinan, Ketua Pengadilan Negeri

Magelang membagi tugas dan kegiatan kepada para Hakim untuk menjadi Hakim

Pengawas Bidang yaitu sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Hakim untuk menjadi Hakim Pengawas Bidang secara

bergantian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Nomor : W12.U6/18/KP.04.05/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 dengan susunan

sebagai berikut :

M. Djohan Arifin, SH. sebagai Koordinator Pengawas Bidang.

Ernila Widikartikawati, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan

Pidana

68

Wahyuni Prasetyaningsih, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kenapteraan

Hukum

Yamti Agustina, SH.. sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Kepaniteraan

Perdata dan Panggilan Delegasi.

Maria Anita C Cengga, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian

Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Hengky Kurniawan, SH.MH. sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana.

Francisca Widiastuti, SH.MHum. sebagai Hakim Pengawas Bidang Umum

dan Keuangan.

Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li sebagai Hakim Pengawas Bidang Kimwasmat.

Supandriyo, SH.MH. sebagai HUMAS.

2. Menugaskan kepada Hakim untuk menjadi Hakim Pengawas Bidang secara

bergantian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Nomor : W12.U6/1351/KP.04.05/12/2018 tanggal 4 Desember 2018 dengan

susunan sebagai berikut :

Sri Harsiwi, SH.MH sebagai Koordinator Hakim Pengawas.

Ernila Widikartikawati, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan

Pidana

Yamti Agustina, SH.. sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Kepaniteraan

Perdata dan Panggilan Delegasi.

Maria Anita C Cengga, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Hukum

dan Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Hengky Kurniawan, SH.MH. sebagai Hakim Pengawas Bidang Perencanaan,

TI dan Pelaporan.

Francisca Widiastuti, SH.MHum. sebagai Hakim Pengawas Bidang Umum

dan Keuangan.

Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li sebagai Hakim Pengawas Bidang Kimwasmat.

DR. Supandriyo, SH.MH. sebagai HUMAS.

3. Menugaskan kepada para Hakim secara Periodik/Insidental untuk mewakili

undangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang atau rapat dinas yang

diselenggarakan oleh Muspida ataupun Forpimda (Forum Pimpinan Daerah)

Kota Magelang.

69

Sumber Daya Manusia Teknis Peradilan :

Menugaskan Sdr. Didik Yunianto, SH.MH., guna mengikuti Acara Analisa

dan Evaluasi tugas Subdit Bingakkum Ditlantas Polda Jateng tahun 2017

berkaitan dengan verifikasi data pelanggaran dan laka lantas pada hari

Selasa tanggal 27 Febrauri 2018 bertempat di Hotel Semesta Semarang ;

Menugaskan Sdr. Didik Yunianto, SH.MH., mengikuti acara Kegiatan

Diseminasi HAM di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang pada tanggal

22 Maret 2018 ;

Menugaskan Didik Yunianto, SH.MH., mengikuti Seminar Perkawinan

Beda Agama Tahun 2018 tanggal 9 Mei 2018 bertempat di Hotel Grasia

Semarang yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Tengah ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri

Magelang), Yusrizal, SH.MH. (Panitera) dan Suatmadi, SH. (Sekretaris)

mengikuti Pembinaan Pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2018 yang

diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 9 Mei

2018 bertempat di Hotel Sunan Surakarta ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri

Magelang), Yusrizal, SH.MH. (Panitera) dan Suatmadi, SH. (Sekretaris)

mengikuti Peresmian PTSP Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah yang

dipusatkan di Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 Mei 2018 ;

Menugaskan Sdr. Yusrizal, SH.MH. (Panitera), Agus Soemardi (Kasir

Keuangan Perkara) dan Reni Fitria (Operator IT) mengikuti Sosialisasi

Penggunaan Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Perkara pada

Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah

Agung RI pada tanggal 4 Juni bertempat di Hotel Gets Semarang ;

Menugaskan Sdri. Sri Harsiwi, SH.MH (Wakil Pengadilan Negeri

Magelang), Yamti Agustina, SH. (Hakim Pengawas Bidang), Roch

Soeprijati, SH. (Panmud Hukum) Asnawi (Petugas Pengaduan) dan Reni

Fitria (Operator IT) mengikuti Kegiatan Peluncuran, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis Aplikasi SIWAS Versi 3.0 yang diselenggarakan oleh

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Oktober 2018

bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menugaskan Sdr. Yusrizal, SH. (Panitera), Mulyoto, SH. ( Panitera

Pengganti), dan Nurmaya Rezeky AR, SH (Jurusita) mengikuti Kegiatan

Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Teknis bagi Tenaga

Kepaniteraan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

pada tanggal 25-27 Oktober 2018 bertempat di Hotel Ramada Solo ;

70

Menugaskan Sdri. Sri Harsiwi, SH.MH. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Magelang), Yusrizal, SH.MH. (Panitera), Suatmadi, SH. (Sekretaris) dan

Agus Soemardi (Kasir Keuangan Perkara) mengikuti Kegiatan Consulting

dalam rangka Peningkatan Pengawasan 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se

Wilayah Yogyakarta dan Sebagian Wilayah Jawa Tengah yang

diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tanggal 1-

3 Nopember 2018 bertempat di Hotel Belboutique Yogyakarta ;

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial terdiri dari :

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan masing-masing berjumlah 1

(satu) orang,

Dalam meningkatkan tercapainya kualitas pegawai yang profesional

dibidang tugas pokok masing-masing, terutama dibidang non tehnis yustisial

dan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM), maka

Pengadilan Negeri Magelang telah melaksanakan/mengirimkan pegawai yaitu

sebagai berikut :

Dalam meningkatkan kemampuan dibidang keuangan maka telah mengirim

Sdr. Suatmadi, SH, ( Kuasa Pengguna Anggaran ) mengikuti Sosialisasi

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Jabatan

Fungsional Pengelola Perbendaharaan, dan Implementasi Pengarusutamaan

Gender pada KPPN pada tanggal 27 Pebruari 2018 ;

Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulisyono (Operator

SIMAK) melaksanakan Penyusunan Laporan dan Verifikasi dan Validasi

Hasil Revaluasi BMN pada tanggal 24 Mei 2018 ;

Menugaskan Sdr. Muchamad Buchori, SH mengikuti acara Penyusunan dan

Penyerahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2020 di

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 3 Juli

2018.

Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulisyono (Operator

SIMAK) mengikuti Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah

Agung Semester I Tahun 2018 di Semarang tanggal 12 Juli 2018 ;

Menugaskan Yusrizal, SH.MH. (Panitera), Suatmadi, SH. (Sekretaris) dan

Muchamad Buchori, SH. (Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan)

mengikuti acara Kegiatan Pelaksanaan Penyempurnaan RKAKL Pagu

Anggaran 2019 di Solo tanggal 3-5 September 2018 ;

71

Menugaskan Sdr. Suatmadi, SH. (Sekretaris), Dewi Santi, SE.MH. (Kasubag

Umum dan Keuangan) dan Eko Sulistyono (Operator SIMAK) menghadiri

Pertemuan tiga pihak antara BPK, Tim Penilai KPKNL Semarang dan Satker

MA di Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 29 Nopember 2018 di Semarang ;

Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulisyono (Operator

SIMAK) mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Asistensi

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2018

pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember

2018 di Semarang ;

Mutasi

Mutasi Masuk :

Tahun 2018 ada beberapa Hakim / Pegawai yang mutasi masuk di Pengadilan Negeri

Magelang yaitu :

1. Bapak Yusrizal, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II menjadi

Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;

2. Ibu Sri Harsiwi, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Khusus menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;

3. Bapak Sikan, S.Sos.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid

Kelas IB menjadi Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas

IB ;

4. Ibu Roch Soeprijati, SH. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Mungkid

Kelas IB menjadi Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas

IB ;

Mutasi Keluar :

Tahun 2018 ada beberapa Hakim / Pegawai yang mutasi keluar dari Pengadilan

Negeri Magelang yaitu :

1. Bapak HS. Soegianto, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

menjadi Panitera Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA ;

2. Ibu Wahyuni Prasetyaningsih, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri

Magelang Kelas IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas IIA ;

3. Bapak Zaenal Masrur, SH. Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri

Magelang Kelas IB menjadi Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri

Kabupaten Semarang di Ungaran Kelas IB ;

Promosi :

Untuk promosi Jabatan dalam tahun 2018 di Pengadilan Negeri Magelang yaitu :

72

1. Bapak HS. Soegianto, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

menjadi Panitera Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA ;

2. Ibu Wahyuni Prasetyaningsih, SH.M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri

Magelang Kelas IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas

IIA ;

3. Bapak Zaenal Masrur, SH. Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri

Magelang Kelas IB menjadi Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri

Kabupaten Semarang di Ungaran Kelas IB ;

4. Sdr. Nurmaya Rezeky AR. Amd Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang menjadi Jurusita

pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;

Pensiun :

Pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang memasuki pensiun untuk tahun 2018

yaitu :

1. Sdr. Sriyanti Hapsari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang

pensiun TMT ( 1 Juli 2018 ).

2. Sdr. Tambah Suwanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang

pensiun TMT ( 1 Oktober 2018 ).

Dan Pengadilan Negeri Magelang juga telah mengusulkan 2 (dua) orang Pegawai

untuk Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun untuk tahun 2019 yaitu

atas nama :

1. Sdri. Sudaristi. Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang,

Pensiun TMT (1 Februari 2019).

2. Sdr. Kamsino, SH, Jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri

Magelang, Pensiun TMT (1 Agustus 2019).

Diklat ( Pendidikan dan Pelatihan ) :

Untuk Tahun 2018, pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI ataupun Instansi

lain adalah :

1. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga HKI di Pudiklat Badan Litbang Diklat

Kumdil MARI pada tanggal 7 sampai 23 Oktober 2018 ;

2. DR. Supandriyo, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti

Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional HKI Seluruh Indonesia

73

yang diselenggarakan oleh Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada tanggal

15 sampai dengan 21 Juli 2018 ;

3. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti Kegiatan

Pendalaman Materi Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Tingkat Banding dan

Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah

Agung tanggal 14 sampai 17 Nopember 2018 bertempat di Hotel Chanti

Semarang ;

Untuk Tahun 2018, Pengadilan Negeri Magelang telah mengusulkan Pegawai untuk

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yaitu :

1. Diklat Pimpinan Tingkat 3 dan Tingkat 4 atas nama : Suatmadi, SH, Muchamad

Buchori, SH, Dewi Santi, SE.MH dan Sukaedi, SE.

2. Diklat Teknis bagi para Hakim atas nama semua Hakim di Pengadilan Negeri

Magelang

3. Diklat Sekretaris atas nama : Suatmadi, SH

4. Diklat Pimpinan Pengadilan Negeri atas nama semua Hakim Pengadilan Negeri

Magelang

5. Diklat Bendahara Penerima atas nama Ristanto.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara di Pengadilan Negeri Magelang dalam tahun 2018 untuk Perkara

Perdata maupun Pidana adalah sebagai berikut :

Kepaniteraan Pidana :

Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Magelang saat ini dijabat oleh :

Nama : KAMSINO, SH.

NIP : 19590704 198003 1 004

Pangkat/ Golongan : Penata Tk I ( III/d)

Jabatan : Panitera Muda Pidana.

Sebagaimana telah disebutkan didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan

Administrasi Pengadilan Buku II, disebutkan bahwa tugas-tugas dari Kepaniteraan

PIDANA dibagi ke dalam meja-meja

74

Kepaniteraan Perdata :

Untuk Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Magelang saat ini dijabat oleh :

Nama : SIKAN, S.Sos. SH.

NIP : 19650427 199203 1 002

Pangkat / Golongan : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Panitera Muda Perdata.

Sebagaimana telah disebutkan didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan

Administrasi Pengadilan Buku II, disebutkan bahwa tugas-tugas dari Kepaniteraan

Perdata dibagi ke dalam meja-meja.

Keadaan Perkara Pidana dan Perdata

Keadaan perkara Pidana dan Perdata pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Magelang Tahun 2018

a. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

No Nama Perkara

Masuk

Perkara

yang

diputus

Sisa

Perkara

Keterangan

Pengadilan Negeri

Magelang

1 Pidana Biasa 127

101 26

2 Pidana Singkat 0

0 0

3 Pidana Tipiring 70

70 0

4 Pidana Lalu Lintas 27.035

27.035 0

5 Perdata Gugatan 55

43 12

6 Perdata Permohonan 80

78 2

b. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

No Nama Perkara

Masuk

Perkara

yang

diputus

Sisa

Perkara

Yang

diputus

tepat

waktu

Pengadilan Negeri

Magelang

1 Pidana Biasa 127

101 26 101

2 Pidana Singkat 0

0 0 0

3 Pidana Tipiring 70

70 0 70

75

4 Pidana Lalu Lintas 27.305

27.305 0 27.305

5 Perdata Gugatan 55

43 12 43

6 Perdata Permohonan 80

78 2 78

c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

No Nama Perkara

Masuk

Perkara

yang

diputus

Sisa

Perkara

Yang tidak

mengajukan

banding,

kasasi dan

PK

Pengadilan Negeri

Magelang

1 Pidana Biasa 127

101 26 95

2 Pidana Singkat 0

0 0 0

3 Pidana Tipiring 70

70 0 70

4 Pidana Lalu Lintas 27.305

27.305 0 27.305

5 Perdata Gugatan 55

43 12 40

6 Perdata Permohonan 80

78 2 78

d. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

No Nama Perkara

Masuk

Perkara

yang

diputus

Sisa

Perkara

Yang

berhasil di

mediasi

Pengadilan Negeri

Magelang

1 Perdata Gugatan 55

43 12 0

e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

No Nama Perkara

Masuk

Perkara

yang

diputus

Sisa

Perkara

Keterangan

Pengadilan Negeri

Magelang

1 Pidana Anak 6

6 0

76

f. Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2018

JANUARI 2018

Sisa awal : Rp.33.652.100,-

Panjar Perkara : Rp. 9.432.000,-

PNBP : Rp. 330.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 550.000,-

Panggilan : Rp. 3.096.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. 4.250.000,-

Permberitahuan : Rp. 2.376.000,-

Pengiriman : Rp. 538.000,-

Materai : Rp. 42.000,-

Penterjemah : Rp. -

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 106.000,-

Sisa Panjar : Rp. 1.385.000,-

Jumlah : Rp.43.084.100,- : Rp.12.673.000,-

Saldo akhir : Rp.30.411.100,-

PEBRUARI 2018

Sisa awal : Rp.30.411.100,-

Panjar Perkara : Rp.12.129.000,-

PNBP : Rp. 380.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 650.000,-

Panggilan : Rp. 3.692.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. 730.000,-

Permberitahuan : Rp. 1.295.000,-

Pengiriman : Rp. 81.000,-

Materai : Rp. 48.000,-

Penterjemah : Rp. –

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 124.000,-

Sisa Panjar : Rp. 2.195.000,-

Jumlah : Rp.42.540.100,- : Rp. 9.195.000,-

Saldo akhir : Rp.33.345.100,-

MARET 2018

Sisa awal : Rp.33.345.100,-

Panjar Perkara : Rp. 4.309.000,-

PNBP : Rp. 260.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 450.000,-

Panggilan : Rp. 4.456.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. 730.000,-

Permberitahuan : Rp. 1.030.000,-

Pengiriman : Rp. -

Materai : Rp. 96.000,-

Penterjemah : Rp. -

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 173.000,-

Sisa Panjar : Rp. 4.424.000,-

Jumlah : Rp.37.654.100,- : Rp.11.619.000,-

Saldo akhir : Rp.26.035.100,-

77

APRIL 2018

Sisa awal : Rp.26.035.100,-

Panjar Perkara : Rp.10.607.000,-

PNBP : Rp. 450.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 750.000,-

Panggilan : Rp. 1.919.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. -

Permberitahuan : Rp. 1.575.000,-

Pengiriman : Rp. -

Materai : Rp. 42.000,-

Penterjemah : Rp. 100.000,-

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 111.000,-

Sisa Panjar : Rp. 3.392.000,-

Jumlah : Rp.36.642.100,- : Rp. 8.339.000,-

Saldo akhir : Rp.28.303.100,-

MEI 2018 Sisa awal : Rp.28.303.100,-

Panjar Perkara : Rp. 8.524.000,-

PNBP : Rp. 390.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 650.000,-

Panggilan : Rp. 2.002.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.460.000,-

Permberitahuan : Rp. 2.429.000,-

Pengiriman : Rp. 355.000,-

Materai : Rp. 66.000,-

Penterjemah : Rp. 150.000,-

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 153.000,-

Sisa Panjar : Rp. 1.460.000,-

Jumlah : Rp.36.827.100,- : Rp. 9.115.000,-

Saldo akhir : Rp.27.712.100,-

JUNI 2018

Sisa awal : Rp.27.712.100,-

Panjar Perkara : Rp. 3.865.000,-

PNBP : Rp. 230.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 400.000,-

Panggilan : Rp. 1.138.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. -

Permberitahuan : Rp. 1.378.000,-

Pengiriman : Rp. 33.000,-

Materai : Rp. 48.000,-

Penterjemah : Rp. -

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 109.000,-

Sisa Panjar : Rp. 1.337.000,-

Jumlah : Rp.31.577.100,- : Rp. 4.673.000,-

Saldo akhir : Rp.26.904.100,-

78

JULI 2018 Sisa awal : Rp.26.904.100,-

Panjar Perkara : Rp. 7.981.000,-

PNBP : Rp. 460.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 775.000,-

Panggilan : Rp. 2.630.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. -

Permberitahuan : Rp. 1.500.000,-

Pengiriman : Rp. -

Materai : Rp. 66.000,-

Penterjemah : Rp. -

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 158.000,-

Sisa Panjar : Rp. 5.682.000,-

Jumlah : Rp.34.885.100,- : Rp.11.271.000,-

Saldo akhir : Rp.23.614.100,-

AGUSTUS 2018

Sisa awal : Rp.23.614.100,-

Panjar Perkara : Rp.11.965.000,-

PNBP : Rp. 500.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 850.000,-

Panggilan : Rp. 1.308.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. -

Permberitahuan : Rp. 1.192.000,-

Pengiriman : Rp. 251.000,-

Materai : Rp. 120.000,-

Penterjemah : Rp. -

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 225.000,-

Sisa Panjar : Rp. 2.895.000,-

Jumlah : Rp.35.579.100,- : Rp. 7.341.000,-

Saldo akhir : Rp.28.238.100,-

SEPTEMBER 2018 Sisa awal : Rp.28.238.100,-

Panjar Perkara : Rp.15.898.000,-

PNBP : Rp. 320.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 650.000,-

Panggilan : Rp. 2.315.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. -

Permberitahuan : Rp. 2.584.000,-

Pengiriman : Rp. 85.500,-

Materai : Rp. 42.000,-

Penterjemah : Rp. -

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 326.000,-

Sisa Panjar : Rp.16.514.000,-

Jumlah : Rp.44.136.100,- : Rp.22.836.500,-

Saldo akhir : Rp.21.299.600,-

79

OKTOBER 2018

Sisa awal : Rp.21.299.600,-

Panjar Perkara : Rp. 9.319.000,-

PNBP : Rp. 380.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 650.000,-

Panggilan : Rp. 3.620.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. -

Permberitahuan : Rp. 1.595.000,-

Pengiriman : Rp. -

Materai : Rp. 78.000,-

Penterjemah : Rp. -

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 169.000,-

Sisa Panjar : Rp.10.486.000,-

Jumlah : Rp.30.618.600,- : Rp.16.978.000,-

Saldo akhir : Rp.13.640.600,-

NOPEMBER 2018

Sisa awal : Rp.13.640.600,-

Panjar Perkara : Rp. 7.450.000,-

PNBP : Rp. 300.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 500.000,-

Panggilan : Rp. 2.255.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. -

Permberitahuan : Rp. 832.000,-

Pengiriman : Rp. 239.000,-

Materai : Rp. 30.000,-

Penterjemah : Rp. -

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 75.000,-

Sisa Panjar : Rp 3.453.000,-

Jumlah : Rp.21.090.600,- : Rp. 7.684.000,-

Saldo akhir : Rp.13.406.600,-

DESEMBER 2018 Sisa awal : Rp.13.406.600,-

Panjar Perkara : Rp. 3.523.000,-

PNBP : Rp. 210.000,-

Alat Tulis Kantor : Rp. 350.000,-

Panggilan : Rp. 2.570.000,-

Sita : Rp. -

Pemeriksaan Setempat : Rp. 730.000,-

Permberitahuan : Rp. 746.000,-

Pengiriman : Rp. -

Materai : Rp. 54.000,-

Penterjemah : Rp. -

Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 119.000,-

Sisa Panjar : Rp. 3.516.000,-

Jumlah : Rp.16.929.600,- : Rp. 8.295.000,-

Saldo akhir : Rp. 8.634.600,-

80

Kepaniteraan Hukum

Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Magelang pada saat ini dijabat oleh :

Nama : ROCH SOEPRIJATI, SH.

NIP : 19690528 199203 2 002

Pangkat / Jabatan : Penata Tk.I / III.d

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Sebagaimana telah disebutkan didalam Buku Pedoman pelaksanaan Tugas Dan

Administrasi Pengadilan Buku II disebutkan bahwa tugas-tugas dari Kepaniteraan

Hukum adalah sebagaimana SOP dari Kepaniteraan Hukum. Sedangkan tugas lain

yakni Ekstrayudisial yaitu :

Tugas Ekstrayudisial :

Penolakan warisan : -

Penerimaan warisan : -

Pendaftaran badan Hukum : 70

Notulen Rapat Badan Hukum : -

Pembubaran Badan Hukum : -

Kepailitan Badan hukum : -

Kepailitan untuk orang yang berhutang : -

Pendaftaran surat kuasa khusus : 106

Pendaftaran surat kuasa insidentil : 4

Permintaan Surat Keterangan tidak pernah dihukum : 322

Permintaan Surat Keterangan Research : 9

Pengaduan :

Pengaduan yang masuk ke Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Magelang

sepanjang tahun 2018, adalah : NIHIL.

Informasi :

Jumlah Pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Magelang sepanjang tahun

2018 dan mengisi buku tamu sebanyak : 59 orang pengunjung.

Jumlah tamu yang datang ke Pengadilan Negeri Magelang melalui PTSP

sepanjang tahun 2018 sebanyak : 831 orang tamu.

81

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Untuk memperlancar tugas – tugas sebagai pelayan masyarakat dalam mencari

keadilan serta untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak

maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Pengadilan Negeri

Magelang. Baik untuk sarana prasarana gedung dan fasilitas gedung.

Sarana dan Prasarana Gedung.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau

dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap pakai.

Pembangunan fisik tahun 2009 yaitu rehab ruang kerja, perluasan ruang sidang lantai II,

serta pembuatan ruangan baru, yaitu : Ruang untuk Mediasi, Ruang Tahanan Anak,

Ruang Tahanan Wanita, serta Gudang penyimpanan barang-barang yang sudah tidak

terpakai, telah bisa dirasakan manfaatnya di tahun 2011 hingga sekarang. Diantaranya

menjadikan kerapian dan menambah nilai fungsi manfaat gedung tersebut sehingga

memperlancar proses kegiatan pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang.

a. Pengadaan

Di tahun anggaran 2018, Pengadilan Negeri Magelang melaksanakan Pengadaan

berupa :

1. Pengadaan Jaringan Instalasi berupa tambah daya listrik sebesar Rp. 88.500.000,-

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Rak Arsip sebesar Rp.

47.050.000,- dan Almari Arsip Rp. 33.450.000,-

3. Pengadaaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop sebesar Rp.

62.500.000,-

b. Pemeliharaan

Di tahun anggaran 2018, Pengadilan Negeri Magelang melaksanakan pemeliharaan

gedung yang berupa pengecatan pagar halaman dan gedung Kantor Pengadilan

Negeri Magelang serta pembenahan ruang-ruang, sehingga dengan telah

dilaksanakannya pemeliharaan tersebut diharapkan akan mencerminkan keindahan

yang akan menambah semangat kerja Pegawai dalam melayani masyarakat pencari

keadilan.

c. Penghapusan

Penghapusan yang dimaksud dalam hal ini adalah penghapusan Barang Milik Negara

(BMN) yang berada di Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Negeri Magelang, yang

sudah tidak mempunyai nilai dan dalam keadaan rusak berat, jika tidak dilakukan

82

penghapusan akan menjadi beban dalam penyimpanan dimana gudang atau tempat

untuk penyimpanan barang sangat terbatas, sedangkan untuk proses penghapusan

tersebut memerlukan waktu yang cukup lama hingga dapat terlaksananya

penghapusan tersebut.

Untuk Rumah Dinas (Rumdin), Pengadilan Negeri Magelang memiliki Rumah Dinas

(Rumdin) sebanyak : 13 Rumah Dinas, terdiri dari :

Rumah Dinas Type B. 120. Jumlah : 1 (satu) Unit.

Rumah Dinas Type C. 70. Jumlah : 12 (dua belas) Unit.

No

Uraian

Jumlah

Kondisi

Keterangan

Baik Rusak

Ringan

Rusak

berat

Rumah Dinas

1 Rumah Dinas Ketua 1 v - - ada

2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 v - - ada

3 Rumah Dinas Hakim 10 v - v 6 masih

baik yang 4

rusak berat

4 Rumah Dinas Panitera 1 v - - ada

5 Rumah Dinas Sekretaris - - - - Tidak ada

untuk Rehab Rumah Dinas Tahun 2006 dilaksanakan untuk 2 unit, di Tahun 2012

dilaksanakan 1 unit dan di Tahun 2013 dilaksanakan 1 unit, di tahun 2013 1 unit, di

tahun 2016 tidak ada rehab, tahun 2017 dilaksanakan rehab 1 unit. Rumah dinas

Pengadilan Negeri Magelang dalam keadaan 6 unit keadaan baik dan dipakai, 3 unit

keadaan rusak dan dari yang rusak itu 2 yang dipakai dan 4 unit dalam keadaan rusak

berat tidak terpakai sama sekali.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.

a. Pengadaan

Pengadaan di tahun anggaran 2018 pada Pengadilan Negeri Magelang :

1. Pengadaan Jaringan Instalasi berupa tambah daya listrik

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Rak Arsip dan Almari

Arsip

3. Pengadaaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop

83

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan tahun anggaran 2018 untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung

yaitu pemeliharaan halaman kantor seluas 1.179 m2, dan pemeliharaan pagar

halaman telah selesai dikerjakan dari dana DIPA 01.

c. Penghapusan

Sebelum dihapuskan maka harus dilakukan penghentian BMN dari Penggunaan,

yaitu digunakan untuk merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya

secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang.

Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca. Untuk tahun 2018 di

Pengadilan Negeri Magelang ini tidak ada sarana prasarana fasilitas gedung yang

dihapuskan.

Kendaraan Dinas :

Kantor Pengadilan Negeri Magelang hanya memiliki Kendaraan Dinas Roda 4

berjumlah 3 (tiga) Unit dengan data sebagai berikut :

1 Unit Kijang Inova Tahun 2008 dalam keadaan baik.

1 Unit Kijang Super Tahun 1996 dalam keadaan Rusak Berat, yang telah

diusulkan untuk Penghapusannya.

1 Unit Suzuki ERTIGA Tahun 2014 dalam keadaan baik.

Untuk kendaraan Roda 2 (dua) Jumlah 8 (delapan) Unit dengan data sebagai

berikut :

5 ( lima ) Kendaraan roda 2 (dua) dalam keadaan baik.

3 ( tiga ) Kendaraan roda 2 (dua) dalam keadaan rusak berat, dan sudah

diusulkan penghapusan sampai saat ini belum turun.

No

Uraian

Jumlah/

Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterang

an

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

Jenis Kendaraan Roda 4

1 Sedan Toyota ALTIS 1/2017 V - - Pinjaman

Pemkot

Magelang

2 Minibus Toyota Inova 1/2008 V - -

3 Minibus Suzuki Ertiga 1/2014 V - -

4 Minibus Toyota Kijang 1/1996 - - V Sudah

diusulkan

penghapus

an

Jenis Kendaraan Roda 2

1 Mega Pro 1/2004 V - -

84

2 Bebek Honda Supra X 125 1/2007 V - -

3 Honda Supra X 125 1/2005 V - -

4 Honda Supra X 125 1/2005 V - -

5 Honda Supra Fit 1/2008 V - -

Kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan :

Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang yang beralamat di

Jln. Veteran No. 1 Magelang dalam kegiatan sehari – hari mencakup beberapa kegiatan,

diantaranya :

a. Penyimpanan Arsip Surat dan Buku Perpustakaan

Di Pengadilan Negeri Magelang semua buku – buku yang diterima setelah masuk di

Bagian Umum dan Keuangan maka buku – buku tersebut langsung masuk di

Perpustakaan untuk dicatat dan disimpan sebagai bahan sumber referensi bila ada

yang memerlukan.

Tahun 2018 Pengadilan Negeri Magelang menerima buku sejumlah 24 (dua

puluh empat) buku.

Untuk surat – surat masuk disimpan di file surat masuk dikelompokkan berdasarkan

tingkat urgent dan darimana asal surat tersebut serta disusun urut berdasarkan

tanggal terimanya surat.

Rekapitulasi Jumlah Surat Masuk / Keluar Tahun 2018

Surat masuk berjumlah : 1489 surat

Surat keluar berjumlah : 1423 surat

b. Pencatatan Barang – barang Inventaris Ruangan

Setiap barang – barang yang berada di ruangan selalu didata dan direkam

dalam Aplikasi SIMAK-BMN yaitu dengan terlebih dahulu melakukan set up

ruangan untuk merekam kode, nama penanggung jawab ruangan yang telah

ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pencatatan, identifikasi,

pengelolaan, dan pertanggung jawaban masing – masing ruangan terhadap barang

yang berada di ruangannya. Pengkodean barang – barang ini mengacu kepada PMK

Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik

Negara. Untuk memberikan identitas, BMN diberikan nomor kode barang

(ditambah nomor urut pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun

perolehannya).

Kondisi BMN dapat dikategorikan dalam 3 kategori yaitu baik, rusak

ringan, dan rusak berat. Kategori baik yaitu apabila kondisi fisik barang tersebut

masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Dikatakan rusak ringan

apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi

85

dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak

memerlukan penggantian bagian utama/ komponen pokok. Dan disebut rusak berat

apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan

perbaikan besar/ penggantian bagian utama/ komponen pokok, sehingga tidak

ekonomis untuk perbaikan/ rehabilitasi.

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2018

No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1 Ruang Ketua 1 Baik

2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3 Ruang Hakim 3 Baik

4 Ruang Panitera 1 Baik

5 Ruang Sekretaris 1 Baik

6 Ruang Sidang Garuda 1 Baik

7 Raung Sidang Cakra 1 Baik

8 Ruang Kepaniteraan 5 Baik

9 Ruang Kesekretariatan 3 Baik

10 Ruang Mediasi 1 Baik

11 Ruang Sidang Anak 1 Baik

12 Ruang Tahanan 3 Baik

13 Ruang Arsip 1 Baik

14 Ruang Perpustakaan 1 Baik

15 Ruang Telecoference 1 Baik

16 Ruang Tunggu sidang Anak 1 Baik

17 Ruang Server 1 Baik

18 Toilet 15 Rusak Ringan

19 Gudang Barang Bukti 1 Rusak Ringan

20 Gudang 3 Baik

21 Ruang Posbakum 1 Baik

Sarana dan Prasarana Fasilitas

Perkantoran

22 Lemari Besi / Metal 16 10 Baik

5 Rusak Ringan

1 Rusak Berat

23 Lemari Kayu 39 37 Baik

2 Rusak Ringan

24 Rak Besi 14 7 Baik

7 Rusak Ringan

86

25 Rak Kayu 12 5 baik

7 Rusak Ringan

26 Filling Cabinet Besi 14 5 Baik

8 Rusan Ringan

1 Rusak Berat

27 Brankas 3 Rusak Ringan

28 Sice/ Kursi Tamu 10 7 Baik

1 Rusak Ringan

2 Rusak Berat

29 Meja Kerja Kayu 134 82 Baik

52 Rusak Berat

30 Kursi Besi/ Metal 175 95 Baik

15 Rusak Ringan

65 Rusak Berat

31 Kursi Kayu 104 93 Baik

11 Rusak Berat

32 Bangku Panjang Kayu 40 32 Baik

6 Rusak Ringan

2 Rusak Berat

33 Meja Komputer 4 Baik

34 Bangku panjang Besi/metal 6 Baik

35 Genset 1 Baik

36 Mesin Ketik Manual Portable (11-

13 Inchi)

13 9 Baik

1 Rusak Ringan

3 Rusak Berat

37 Mesin Ketik Manual Standart (14-

16 Inchi)

3 Rusak ringan

38 Mesin Ketik Manual Langenwagen

(18-27 Inchi)

4 2 Baik

2 Rusak Berat

39 Mesin Hitung Listrik 1 Rusak Berat

40 PC Unit 13 Baik

41 Lap Top 6 Baik

42 Note Book 8 Baik

43 CPU 9 8 Baik

1 Rusak Berat

44 Monitor 8 7 Baik

1 Rusak Berat

45 Printer 17 16 Baik

1 Rusak Berat

87

46 Plotter 8 7 Baik

1 Rusak Ringan

47 Keyboard 8 7 Baik

1 Rusak Berat

48 AC Split 22 Baik

49 Kipas Angin 10 6 Baik

2 Rusak Ringan

2 Rusak Berat

50 White Board 1 1 Rusak berat

51 Mesin Absensi 1 Baik

52 Jam Elektronik 13 7 Baik

7 Rusak Berat

53 Mesin Pemotong Rumput 2 1 Baik

1 Rusak Ringan

54 Sound System 1 Baik

55 Megaphone 1 Rusak Ringan

56 Camera Film 1 Rusak Berat

57 Weapon & Metal Detector (Check

Gate)

2 Baik

58 Pesawat Telephone 2 Baik

59 Faximile 2 Baik

60 Internet 1 Baik

61 Pagar Permanen 1 Baik

62 Monografi 23 Baik

63 Tiang Bendera 2 Baik

64 Lambang Instansi 1 Baik

65 Kaca Hias 1 Baik

66 Meja gambar 1 Baik

67 Meja Makan Kayu 1 Baik

68 Sketsel 1 Baik

69 Kasur/Spring bed 2 Baik

70 Meja Recepsionis 1 Baik

71 Tempat tidur kayu 2 Baik

72 Meja Rapat 1 Baik

73 Papan nama/visual 1 Baik

74 Lemari Kataloq 2 Baik

75 Buffet 1 Baik

76 Server 2 Baik

88

77 Router 1 Baik

78 CCTV 2 Baik

c. Pencatatan Barang – barang Inventaris Lainnya

Daftar inventaris lainnya memuat data BMN yang digunakan untuk

mengontrol BMN yang tidak termasuk dalam Kategori KIB dan DIR/ DBR.

Data barang – barang yang ada di Pengadilan Negeri Magelang yang

dimasukkan dalam barang inventaris lainnya yaitu sebagai berikut :

Pagar permanen dalam kondisi baik

AC Split dalam kondisi baik

Note Book 1 buah dalam kondisi rusak

Mobil Kijang 1 (satu ) buah dalam kondisi rusak

d. Pembuatan Laporan Semesteran dan Tahunan Inventaris

Semua barang – barang inventaris yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi

SIMAK BMN selalu dilaporkan setiap bulannya ke Mahkamah Agung RI

melelui Komdanas dan tiap akhir semester dan tahunan. Meliputi proses :

Membukukan data transaksi BMN ke dalam Daftar Barang

Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang

Bersejarah, Daftar Barang Persediaan, dan Kartu Konstruksi Dalam

Pengerjaan (manual) berdasarkan dokumen sumber ;

Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR/ DBR, dan DIL/ DBL ;

Membuat Laporan Barang pada akhir semester ;

Meminta pengesahan penanggung jawab UAKPB atas laporan barang ;

Menyampaikan data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan ;

Menyampaikan Laporan Barang Persediaan ;

Menyampaikan Laporan BMN, ADK dan Catatan Ringkas BMN ke

UAPPB-W/UAPPB-E1 ;

Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib ;

89

D. PENGELOLAAN KEUANGAN.

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI

PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET

1 2 3 4 5 6

1

PENGADILAN

NEGERI

MAGELANG

Rp. 5.549.036.000,-

Rp. 5.352.399.327,-

Rp. 196.636.673

96,46%

REKAPITULASI BELANJA MODAL

PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET

1 2 3 4 5 6

1

PENGADILAN

NEGERI

MAGELANG

Rp. 231.500.000,-

Rp. 230.482.550,-

Rp.1.017.450,-

99,56 %

REKAPITULASI BELANJA BARANG

PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET

1 2 3 4 5 6

1

PENGADILAN

NEGERI

MAGELANG

DIPA : 097890

DIPA : 099110

Rp. 915.170.000,-

Rp. 91.340.000,-

Rp. 913.343.368,-

Rp. 89.339.800,-

Rp. 1.826.632,-

Rp. 2.000.200,-

99,80 %

97,81 %

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

- Publikasi Perkara ( one day one publish )

Untuk lebih meningkatkan Kinerja di Pengadilan Negeri Magelang, baik itu Bagian

Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

90

Untuk Kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Perdata, Pidana maupun Hukum, saat ini telah

didukung Teknologi Informasi, yaitu dengan telah diterapkannya SIPP / CTS dan

Tranparansi perkara Pengadilan Negeri Magelang melalui website yang dapat diakses

melalui url sipp.pn-magelang.go.id

Sejak perkara baik Perdata maupun Pidana diterima di masing-masing Kepaniteraan,

langsung data-data diinput di aplikasi SIPP / CTS, yang untuk seterusnya sesuai

berjalannya perkara tersebut, tetap diinput ke dalam Aplikasi SIPP / CTS yakni mulai

dari Ketua Pengadilan untuk Penunjukkan Majelis Hakim, kemudian Panitera untuk

Penunjukkan Panitera Pengganti, dan Hakim untuk Penetapan Hari Sidang. Sedangkan

bagi Panitera Pengganti mengimput data-data sesuai berjalannya persidangan perkara

yang bersangkutan.

Dengan diterapkannya SIPP / CTS di Pengadilan Negeri Magelang tiada lain agar

supaya perjalanan setiap perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Magelang dapat

dipantau baik itu oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, demikian juga

masyarakat umum, hal mana itu untuk lebih mendukung program Keterbukaan

Informasi sebagaimana sudah ditegaskan di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, maupun Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 tahun 2008.

Disamping itu Kesekretariatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya telah pula

didukung dengan Teknologi Informasi, yaitu antara lain KOMDANAS dan juga Web

Site Pengadilan Negeri Magelang yaitu : www.pn.magelang.go.id sehingga publik /

masyarakat umum dapat melihat profil dan berita-berita dari Pengadilan Negeri

Magelang, disamping itu bagi para pihak-pihak yang akan berperkara di Pengadilan

Negeri Magelang, telah pula disediakan Layar LCD yang menampilkan Jadwal sidang

pada hari ini baik perkara perdata maupun pidana, begitu juga bagi pihak yang

menginginkan informasi mengenai Keuangan Perkara dalam perkara yang ia menjadi

pihaknya dapat SMS ke SMS Center, dan nantinya SMS Center Pengadilan Negeri

Magelang akan memberikan balasan SMS mengenai posisi keuangan perkara yang

dimintakan.

Sarana dan prasaran IT yang ada di Pengadilan Negeri Magelang:

1. Perangkat Lunak (SOFTWARE)

a. Website Pengadila Negeri Magelang

Website : pn-magelang.go.id/ . berisi profil, transparansi laporan, kegiatan,

berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan dan pengumuman

Pengadilan Negeri Magelang.

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Website : http://sipp.pn-

magelang.go.id/ . Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan.

91

Local: http://192.168.10.11/SIPP311_Untuk Manajemen administrasi di internal

Pengadilan Negeri Magelang, dijalankan oleh seluruh bagian kepaniteraan

Pengadilan Negeri Magelang beserta Panitera Pengganti. Sampai saat ini

Pengadilan Negeri Magelang telah menerapkan SIPP versi 3.2.0 yang telah

terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Mahkamah

Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang

sebenarnya.

c. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-magelang. Aplikasi yang

digunakan untuk mengunggah perkara yang menempuh upaya hukum baik

banding, kasasi maupun pk dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan

hukum tetap.

d. KOMDANAS

http://komdanas.mahkamahagung.go.id. Laporan bagian Kepegawaian,

Keuangan Perkara dan bagian Umum Keuangan dan pambayaran remunerasi e. Aplikasi SAI. Untuk Laporan Keuangan f. Aplikasi SIMAK BMN. Untuk Laporan BMN g. Aplikasi SIKEP. Untuk Laporan Kepegawaian

2. Perangkat Keras (Hardware) Perangkat Keras yang ada pada Pengadilan

Negeri Magelang berupa :

a. Server : 2 buah

b. Modem : 1 buah

c. Switch Hub : 10 buah

d. Komputer : 22 unit

e. Jaringan internet : 1 Jaringan

f. Wifi (acces point) : 5 buah

g. CCTV system : 2 set di Server PN dan 1 set di ruang KPN

h. Router : 1 buah

i. ATR : 1 set

j. ESkum : 1 set

F. REGULASI TAHUN 2018

Tahun 2018 Pengadilan Negeri Magelang mempedomani dan mencoba

mengimplementasikan rencana strategis 2015-2019 Mahkamah Agung R.I. yang

didalamnya ada beberapa program perubahan dicanangkan untuk mendukung perwujudan

visi dan misi. Perubahan merupakan bahan bakar utama dalam mendorong tercapainya

visi dan misi badan peradilan, perubahan harus dilakukan secara terus menerus, dan tidak

boleh berhenti. Tanpa perubahan akan sulit untuk mewujudkan badan peradilan yang

agung yang menjadi visi Mahkamah Agung ke depannya.

92

Pengadilan Negeri Magelang pada tahun 2018 sampai dengan saat ini masih

menggunakan regulasi yang dibuat pada tahun 2017 dan terus melakukan evaluasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pada Pengadilan Negeri Magelang meliputi :

1. Manajemen Perubahan.

Pada Area Manajemen Perubahan, Pengadilan Negeri Magelang telah memulai untuk

mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan yaitu :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/17/04.08/1/2018 Tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera pada

Pengadilan Negeri Magelang ;

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/18/KP.04.5/1/2018 Tentang Hakim Pengawas Bidang dan

Kehumasan serta Pengawsan Melekat pada Pengadilan Negeri Magelang ;

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/89/KP.04.6/01/2018 Tentang Penunjun Tim penilai 5R Pengadilan Negeri

Magelang ;

4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/89/KP.04.6/01/2018 Tentang Penetapan Jadwal Rapat Berjenjang di

Pengadilan Negeri Magelang ;

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/122/KP.04.5/01/2018 Tentang Penjukkan Tim Akreditasi penjaminan

Mutu pada Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2018 ;

6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/131/KP.04.6/01/2018 Tentang Penunjukkan Tim Manajemen Resiko

pada Pengadilan Negeri Magelang ;

7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/286/KP.04.08/03/2018 Tentang Pembentukan Tim Percepatan

Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Pengadilan Negeri Magelang ;

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/303/KP.04.6/3/2018 Tentang Penunjukan sebagai Role Model

Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri

Magelang ;

9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/340/KP.04.06/3/2018 Tentang Penunjukan Notulen Rapat Tehnis

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Magelang ;

10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/345/KP.04.5/03/2018 Tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu pada Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2018 ;

93

11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/346/KP.04.6/3/2018 Tentang Penunjukan Hakim Mediator pada

Pengadilan Negeri Magelang ;

12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/346/KP.04.6/3/2018 Tentang Penunjukkan Notulen Rapat Bulanan

pada Pengadilan Negeri Magelang ;

13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/364/KP.04.08/3/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Petugas

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) pada Pengadilan Negeri Magelang ;

14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/411/KP.04.06/04/2018 Tentang Penyerahan berkas perkara Pidana ke

Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Magelang ;

15. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/411/KP.04.06/04/2018 Tentang Penyerahan berkas perkara Perdata ke

Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Magelang ;

16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/411/KP.04.06/04/2018 Tentang Tata Tertib Perpustakaan Pengadilan

Negeri Magelang ;

17. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/423/KP.04.06/04/2018 Tentang Peminjaman berkas Perkara Pidana dan

Perdata pada Pengadilan Negeri Magelang ;

18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor

W12.U6/737/KP.04.06/7/2018 Tentang Penunjukan Tim Petugas Bendera pada

Pengadilan Negeri Magelang ; .

19. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/971/KP.04.08/9/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Penegakan

Disiplin dan Petugas Pengelola Absensi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan

Negeri Magelang ;

20. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/972/KP.04.08/9/2018 Tentang Pembentukan Tim Baparjakat Pengadilan

Negeri Magelang ;

21. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nonor :

W12.U6/973/KP.04.5/9/2018 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

dan Kehumasan serta Pengawasan melekat pada Pengadilan Negeri Magelang ;

22. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/974/KP.04.04/9/2018 Tentang Pendelegasian Tugas kepada Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Magelang ;

94

23. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/980/KP.04.08/9/2018 Tentang Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan

Negeri Magelang ;

24. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/1019/KP.04.5/09/2018 Tentang Penunjukkan Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;

25. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/1104/KP.04.08/10/2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Fisik

Pelamar CPNS Disabiltas ;

26. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/1351/KP.04.5/12/2018 Tentang Hakim Pengawas Bidang dan Kehumasan

serta Pengawasan Melekat pada Pengadilan Negeri Magelang ;

27. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/1408/KP.04.08/12/2018 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola dan

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Magelang

Kelas IB ;

28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/1409/KP.04.08/12/2018 Tentang Penunjukkan Petugas Absensi Daftar

Hadir dan Daftar Pulang Hakim dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri

Magelang Kelas IB ;

29. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/1410/KP.04.08/12/2018 Tentang Penunjukkan Petugas Meja Pengaduan

pada Pengadilan Negeri Magelang ;

30. Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Putusan dan Penomoran Perkara di

Pengadilan Negeri Magelang. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang pemberlakuan template putusan dan standar

penomoran perkara peradilan umum maka ditetapkan pedoman penyusunan

penomoran perkara ini untuk efektifitas penyusunan putusan serta terciptanya

standarisasi format dan bentuk putusan yang mencakup semua jenis perkara dalam

lingkup peradilan umum.

2. Perundang-Undangan.

Untuk semakin meningkatkan kinerja paratur Pegawai Negeri Sipil maka diperlukan

perubahan untuk mendukung adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area

Perundang – Undangan yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Magelang

diantaranya :

95

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara &

Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 tanggal 25 Juni 2015

Tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHKASN ) dilingkungan instanti pemerintah.

Mengacu dari surat edaran tersebut, dikeluarkannya Peraturan SEKMA No. 4

Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara ( LHKASN ) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

dibawahnya. Surat Edaran Kepala BKN No. K. 26-30/V77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 tentang

Implementasi e-PUPNS 2015.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

Sesuai dengan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Magelang telah menata sumber

daya manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melalui

penempatan/penugasan pegawai pada kepaniteraan dan kesekretariatan serta

penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) sesuai dengan Struktur Organisasi

Kepaniteraan dan Kesekretarian. Pengadilan Negeri Magelang juga telah membuat

beberapa Surat Keputusan sehubungan dengan Penataan dan Penguatan Organisasi

Pengadilan Negeri Magelang antara lain :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/974/KP.04.04/9/2018 Tentang Pendelegasian Tugas kepada Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Magelang ;

3. Penataan Tata Laksana

Pengadilan Negeri Magelang telah membuat beberapa Surat Keputusan sehubungan

dengan Penataan Tata Laksana Organisasi Pengadilan Negeri Magelang antara lain :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/17/04.08/1/2018 Tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera pada

Pengadilan Negeri Magelang ;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/972/KP.04.08/9/2018 Tentang Pembentukan Tim Baparjakat Pengadilan

Negeri Magelang ;

96

4. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam rangka Penataan Sistem Manajemen SDM, di Lingkungan Pengadilan Negeri

Magelang banyak mengirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan diantaranya :

Menugaskan Sdr. Yusrizal, SH.MH (Panitera) dan Suatmadi, SH (Sekretaris)

mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah di Hotel Astoon In Pandanaran Semarang hari Kamis tanggal 25 Januari

2018 ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang)

mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI Reses Masa Persidangan III

Tahun Sidang 2017-2018 di Hotel Patra Jasa Semarang pada hari Selasa tanggal

27 Februari 2018 ;

Menugaskan Sdr. Didik Yunianto, SH.MH (Wapan) mengikuti acara analisa dan

evaluasi pelaksanaan tugas subdit bingakkum ditlantas Polda Jateng tahun 2017

yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Tengah di Hotel Semesta Semarang pada

hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 ;

Menugaskan Sdr. Didik Yunianto, SH.MH (Wapan) mengikuti acara Diseminasi

HAM di Lingkungan Pemkot Magelang yang diselenggarakan oleh Pemkot

Magelang pada Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 ;

Menugaskan Sdr. Didik Yuniato, SH.MH (Wakil Panitera) mengikuti Seminar

Perkawinan Beda Agama tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi

Jawa Tengah di Hotel Grasia Semarang pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (KPN), Yusrizal, SH.MH (Panitera),

Suatmadi, SH (Sekretaris) dan Reny Fitria (Admin IT) mengikuti Pembinaan

Pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah di Hotel The Sunan Surakarta pada hari Rabu tangga 9 Mei

2018 ;

Menugaskan Sdr. Ristanto ( Operator SAIBA ) dan Eko Sulistyono ( Operator

SIMAK ) untuk melaksanakan Penyusunan Laporan dan Verifikasi dan Validasi

Hasil Revaluasi BMN yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa

Tengah di Semarang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang),

Yusrizal, SH.MH (Panitera), dan Suatmadi, SH (Sekretaris) mengikuti Peresmian

PTSP Pengadilan Negeri se Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Klaten pada hari Jumat 11 Mei 2018 ;

Menugaskan Sdr. Yusrizal, SH.MH (Panitera) dan Agus Soemardi (Staf

Perdata/Bendahara Keuangan Perkara) mengikuti Sosialisasi Penggunaan

Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya perkara pada Mahkamah Agung RI

97

yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI di Hotel Gets Semarang pada

hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 ;

Menugaskan Sdr. Muchamad Buchori, SH (Kasubag Perencanaan, TI dan

Pelaporan) mengikuti acara Penyusunan dan Penyerahan Rencana Kebutuhan

Barang Milik Negara Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi

Agama Jawa Tengah di Semarang pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 ;

Menugaskan Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)

mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Teknis Fungsional HKI yang

diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dari

tanggal 15 Juli s/d 21 Juli 2018 ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri), Yusrizal,

SH.MH (Panitera), Suatmadi, SH (Sekretaris) melaksanakan Konsultasi dan

Koordinasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 6 Juli

2018 ;

Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulistyono (Operator

SIMAK) untuk melaksanakan Konsolidasi Laporan keuangan Mahkamah Agung

RI Semester I Tahun 2018 di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis

tanggal 12 Juli 2018 ;

Menugaskan Sdr. DR Supandriyo, SH.MH (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)

sebagai Dewan Juri Hakim Pelaksanaan Lomba MCC (Perdata) Internal Piala

Wakil Dekan Ke IX Fakultas Hukum UAD di Yogyakarta pada tanggal 27 sampai

28 Juli 2018 ;

Menugaskan Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri

Magelang) menghadiri Rapat Pengurus Pusat IKAHI Mahkamah Agung RI pada

tanggal 26 sampai 27 Juli 2018 ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri) menghadiri

Rapat Konsultasi dan Koordinasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari

Rabu tanggal 1 Agustus 2018 ;

Menugaskan Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)

mengikuti acara kegiatan Assesment di Lingkungan Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 6 sampai 8 Agustus 2018 ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) dan

Reni Fitria (Admin TI) mengikuti Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi E Court yang

diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Grand Candi Hotel

Semarang pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 ;

Menugaskan Sdr. Yusrizal, SH.MH (Panitera), Suatmadi, SH (Sekretaris) dan

Muchamad Buchori, SH (Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan) mengikuti

kegiaan Penyempurnaan RKAKL Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pengadilan

98

Tinggi Jawa Tengah di Hotel Loor In Solo pada tanggal 3 sampai 5 September

2018 ;

Menugaskan Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri

Magelang) menjadi Pemateri Pembekalan Mata kuliah Pemagangan yang

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada tanggal 27 September

2018 ;

Menugaskan Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH dan Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li

(Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti Seminar Nasioanl Dies Natalis

UAJY pada tanggal 20 September 2018 ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH ( Ketua Pengadilan Negeri Magelang),

Yusrizal, SH.MH (Panitera), Suatmadi, SH (Sekretaris) menghadiri Rapat

Koordinasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Ketua, Panitera dan Sekretaris

Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada

tanggal 19 September 2018 ;

Menugaskan Sdr. Sri Harsiwi, SH.MH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri)

melaksanakan Konsultasi dan koordinasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada

tanggal 18 September 2018 ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang)

mengikuti kegiatan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan

Penyerahan Piagam PTSP di Bali pada tanggal 9 sampai 11 September 2018 ;

Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri) mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga HKI di Pudiklat Badan Litbang

Diklat Kumdil MARI pada tanggal 7 sampai 23 Oktober 2018 ;

Menugaskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang, Panitera, Sekretaris

selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara/Kasir Perkara untuk mengikuti

Consulting Pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan (Bawas)

Mahkamah Agung RI di Yogyakarta dari tanggal 1 Nopember sampai dengan 3

Nopember 2018 ;

Menugaskan Sdri. Sri Hrsiwi, SH.MH. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Magelang), Yamtin Agustina, SH. (Hakim Pengawas Bidang), PRoch Soeprijati,

SH. (Panitera Muda Hukum), Asnawi (Petugas Pengaduan) dan Reni Fitria

Petugas IT (Operator) untuk mengikuti Acara Peluncuran Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) versi 3.0

yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung RI di

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 23 Oktober 2018 ;

Menugaskan Yusrizal, SH.MH. (Panitera), Mulyoto, SH (Perwakilan Panitera

Pengganti) dan Nurmaya Rezeky AR, SH (Jurusita) untuk mengikuti Bimbingan

Teknis Peningkatan Kemampuan Bagi Tenaga Kepaniteraan yang

99

diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Hotel Ramada Solo pada

tanggal 25 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2018 ;

Menugaskan Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk mengikuti Diskusi Komisi

Yudisal ( KY ) – Mahkamah Agung RI dengan Tema “ Konsolidasi Kelembagaan

Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )

dalam rangka Sinergitas untuk mewujudkan Peradilan Bersih “ yang

diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah pada tanggal 29 November 2018 ;

5. Penguatan Akuntabilitas

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja maka telah dilakukan

kegiatan. Pada setiap tahun anggaran dibuat dokumen kinerja termasuk

didalamnya perjanjian :

Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja Tahunan dan Restra

Penyajian informasi melalui website Pengadilan Negeri Magelang dan layanan

informasi melalui Meja Informasi dan LCD yang terpasang di ruang tunggu. Pengelolaan keuangan dan aset BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan

SAKPA/SAI dari Kementrian Keuangan RI. Menindaklanjuti hasil temuan atau pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah maupun dari Mahkamah Agung RI. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai

pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Negeri Magelang. Pada tahun 2018 telah

dibentuk Tim Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2018.

Membuat Laporan Bulanan Kesekretariatan yang dikirim ke Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah setiap bulannya.

Membuat Laporan Tahunan yang merupakan penjabaran segala kegiatan yang

telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Magelang selama tahun 2018.

6. Penguatan Pengawasan

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Magelang dalam rangka penguatan pengawasan

melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/18/KP.04.5/1/2018 Tentang Hakim Pengawas Bidang dan

Kehumasan serta Pengawasn Melekat pada Pengadilan Negeri Magelang ;

Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/971/KP.04.08/9/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Penegakan

100

Disiplin dan Petugas Pengelola Absensi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan

Negeri Magelang ;

Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/89/KP.04.6/01/2018 Tentang Penetapan Jadwal Rapat Berjenjang di

Pengadilan Negeri Magelang ;

Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/340/KP.04.06/3/2018 Tentang Penunjukan Notulen Rapat Tehnis

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Magelang ;

Mengadakan rapat evaluasi Bulanan seluruh bidang yang diikuti seluruh Hakim,

pegawai dan Honorer di Lingkungan Pengadilan Negeri Magelang.

Mengadakan rapat terbatas untuk jajaran para Hakim, pejabat fungsional maupun

struktural.

Mengadakan rapat Isidentil, untuk mengevaluasi hal-hal yang bersifat penting

untuk segera diselesaikan

Melakukan Pengawasan Absensi untuk meningkatkan disiplin para pegawai di

lingkungan Pengadilan Negeri Magelang.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Maka Mahkamah Agung RI dalam

hal ini Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Dibentuknya Pos Pelayanan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Magelang

dengan melaksanakan kerja sama atau MOU antara Pengadilan Negeri Magelang

dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan

Surat Perjanjian Kerja sama tentang Penyediaan Jasa Layanan Hukum di Pos

Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Magelang.

Melakukan MOU dengan Pemerintah Kota Magelang dalam ini dengan Radio

Magelang FM milik Pemerintah Kota Magelang guna menyiarkan acara “ NASI

TUMPENG “ Nanya Sana Sini Tentang Hukum bersama Pengadilan Negeri

Magelang”, acara tersebut disiarkan setiap Hari Rabu pukul 09.00 – 10.00 Wib

dengan materi tentang hukum dan sebagai narasumber adalah Hakim pada

Pengadilan Negeri Magelang.

Meja Pengaduan maupun Meja Informasi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) pada Pengadilan Negeri Magelang.

101

BAB IV PEGAWASAN INTERNAL

A. PEGAWASAN INTERNAL

Sebagai Pedoman pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Negeri Magelang

adalah:

1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung RI; 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.080/SK/VIII/2006 tanggal 24

Agustus 2006 ; 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19

Oktober 2006. 6) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang dilakukan

dalam dua hal, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri

Magelang, membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W12.U6/18/KP.04.08/1/2018 Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang dan

Kehumasan Pengawasan melekat pada Pengadilan Negeri

Magelang.

Hakim Pengawas bidang yakni :

1. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana

2. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata

3. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum.maiany

4. Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan Em

5. Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

6. 6. Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan.

7. 7. Hakim Pengawas Bidang Wasmat

8. 8. Humaswahyu

Pengawasan di Pengadilan Negeri Magelang dilakukan dengan cara pemeriksaan secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, meliputi :

102

Pengawasan Bidang Teknis Kepaniteraan Pidana :

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Pidana melaksanakan pengawasan

meliputi:

a. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :

- Penerimaan dan pendaftaran perkara pidana. - Proses penyelesaian berkas perkara (Minutasi perkara). - Proses penyelesaian putusan dan / atau minutasi

b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :

- Pengisian register register perkara pidana secara umum

- Pengawasan proses upaya hokum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta

Grasi yang diajukan oleh Pemohon

c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :

- Mekanisme penggunaan instrumen sesuai pola bindalmin - Penataan berkas perkara ( Arsip ) - Laporan perkara

Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Perdata :

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Perdata melakukan pengawasan

dalam hal :

1. Pendaftaran perkara permohonan

2. Pengisian register perkara permohonan

3. Penyelesaian perkara permohonan ( Pemanggilan )

4. Penyelesaian perkara banding, kasasi, PK, Verzet dan upaya hukum lain.

5. Pengisian register perkara banding kasasi, PK

6. Pendaftaran perkara gugatan

7. Pengisian register gugatan

8. Pengawasan terhadap keuangan perkara

9. Penyelesaian perkara gugatan ( Minutasi dan Eksekusi )

10. Penggunaan instrumen dalam hubungan proses pemeriksaan perkara gugatan (

pemanggilan ditunda )

Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Hukum :

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum melakukan pengawasan

dalam hal :

1. Mengawasi pelaksanaan pengarsipan perkara yang sudah selesai di minutasi.

2. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara yang sudah diputus.

103

3. Mengawasi pelaksanaan pendaftaran CV, PT, dan Badan Hukum lainnya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

4. Mengawasi pelaksanaan pengiriman laporan Bulanan, Laporan Empat Bulanan,

Laporan Semester dan Laporan Tahunan Perkara.

5. Mengawasi pelaksanaan penanganan Pengaduan dan Meja Informasi.

Di Kepaniteraan Hukum, penyediaan Meja Informasi dan Meja Pengaduan adalah

bentuk upaya reformasi pengadilan. Respons terhadap pengaduan masyarakat menjadi

amanat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di

Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya Mahkamah

Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang ideal, yang menjanjikan

dampak positif terhadap masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan. Melalui

pedoman ini, masyarakat pencari keadilan merasa terlayani dengan baik, dan aparat

pengadilan yang menjalankan tugas bisa mendengar langsung keluhan masyarakat.

Berbagai perubahan yang terakomodir dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI tersebut diantaranya meliputi transparansi dan akuntabilitas penanganan pengaduan,

terjaminnya hak-hak Pelapor/Terlapor, batasan waktu, serta kemudahan dalam

penyampaian laporan atau pengaduan yang antara lain seperti tersedianya Meja Informasi

yang sekaligus sebagai meja pengaduan, tersedianya sarana pengaduan secara online,

melalui pos, atau secara langsung disampaikan oleh Pelapor/Pengadu, serta tersedianya

brosur tentang prosedur penyampaian dan penanganan pengaduan.

Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Umum dan Keuangan :

Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi terhadap administrasi dan tanggung jawab Sub

Bagian Umum dan Keuangan yang meliputi :

1. Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk maupun

surat keluar 2. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan sarana dan prasarana kantor 3. Mengawasi penatausahaan administrasi dan pelaporan aset barang milik negara 4. Mengawasi pelaksanaan ketertiban, keamanan dan keindahan dilingkungan kantor

5. Mengawasi pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan

6. Mengawasi perpustakaan

Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan :

1. Mengawasi pelaksanaan kebutuhan anggaran dan usulan RKAKL

2. Mengawasi pelaksanaan sistem Pelaporan Keuangan

104

3. Mengawasi pelaksanaan Pelaporan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan LKJIP

4. Mengawasi pelaksanaan Tehnologi Informatika

Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan

Organisasi :

1. Mengawasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kepegawaian

2. Mengawasi pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat / Golongan, Jabatan, Mutasi

Pegawai, dan Kenaikan Gaji Berkala

3. Mengawasi penyelenggaraan laporan kepegawaian seperti DUK, Bezetting Pegawai,

Statistik Pegawai, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

4. Mengawasi dan mengoptimalkan bagian Kepegawaian, Tata laksana dan Organisasi

dalam pengisian SIKEP sesuai dengan data yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

B. EVALUASI

Salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Undang Undang Pelayanan Publik) adalah mewajibkan lembaga publik untuk menerbitkan

standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut.

Tanpa terkecuali, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga

penyelenggara layanan publik wajib menerbitkan aturan standar pelayanan publik tersebut.

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik di

Pengadilan pada 9 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia (SK KMA) Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan

Peradilan. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pelayanan Publik, Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI ini mengatur 14 poin yang terdapat dalam setiap standar

pelayanan publik, antara lain meliputi : sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu

penyelesaian, biaya/tarif, fasilitas, evaluasi kinerja pelaksana.

Kebijakan ini memerintahkan setiap satuan kerja badan peradilan untuk menyusun

Standar Pelayanan masing-masing dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak

ditetapkannya termasuk memiliki Maklumat Pelayanan masing-masing. Dalam masa transisi

yaitu ketika tiap-tiap satuan kerja dalam tahapan penyusunan, pelayanan publik kepada

masyarakat tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai standar

sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini.

Harapannya, terjadi peningkatan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan

masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Pengadilan Negeri Magelang merupakan salah satu Satuan Kerja di Mahkamah

Agung telah berusaha melaksanakan amanat tersebut yang tunjukkan dengan beberapa

pembenahan dalam rangka meningkatkan kuaitas layanan. Komitmen lain pembahasan

105

Standar Operasional Prosedur (SOP). Langkah strategis Mahkamah Agung dalam hal waktu

penyelesaian perkara pidana dari 6 Bulan menjadi 5 bulan merupakan salah satu tolak ukur

pembaharuan SOP tersebut. Selain hal itu, pemberlakuan sistem peradilan tindak pidana anak

yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2014 secara tidak langsung mewajibkan

kepada setiap peradilan untuk menyusun SOP tentang penanganan perkara pidana anak.

Pengadilan Negeri Magelang telah memiliki ruang sidang anak dan telah melaksanakan

sistem peradilan anak secara efektif. Terlebih tentang penanganan masalah diversi yang pada

hakekatnya merupakan cara terbaik dan efektif dalam menangani anak yang berhadapan

dengan hukum, dimana sistem ini telah diakui secara internasional tentang efektifitas

penerapannya.

Selain hal tersebut diatas, bentuk pelayanan yang lain juga diamanatkan oleh

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang mengeluarkan Surat

Edaran Nomor : 1/DJU/SE/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 yang mewajibkan setiap Pengadilan

Negeri untuk menyediakan Meja Informasi, Meja Pengaduan dan ruang tamu terbuka. Surat

Edaran ini juga untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri

Magelang telah menyediakan Meja Informasi dan Meja Pengaduan serta ruang tamu terbuka

untuk menunjang pelayanan yang maksimal penuh keterbukaan seperti yang diharapkan dan

pada bulan Nopember 2017 telah dilaunching Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )

Pengadilan Negeri Magelang.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini,

Pengadilan Negeri Magelang berusaha menerapkan sistem yang bisa mendukung efektifitas

pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi

putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga

selama tahun 2018, fokus dan arah kebijakan adalah meningkatkan fungsi pengawasan serta

memastikan bahwa semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Secara umum agenda pembaruan Pengadilan Negeri Magelang selama tahun 2018, meliputi :

1. Menjaga kesinambungan tunggakan perkara, meliputi :

Monitoring penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap jangka waktu

penanganan perkara ; Pembagian Tim Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam kelompok yang

berbeda untuk memudahkan pendistribusian perkara agar tidak terjadi tumpang tindih

antara Majelis Hakim yang satu dengan yang lain ;

106

2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara, melalui :

Membuat laporan minutasi perkara dan dilakukan evaluasi setiap bulannya, sehingga

bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara bagian Kepaniteraan,

Panitera Pengganti dan Majelis Hakim ; Memberdayakan petugas pada Kepaniteraan Hukum untuk menindaklanjuti perkara

sudah putus tetapi belum minutasi ; Penegasan atau keharusan penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan

berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ;

3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi Pengadilan :

Menyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan

data) dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;

Mengoptimalkan layanan informasi dalam website Pengadilan Negeri Magelang ;

107

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Kesekretariatan

a. Jumlah pegawai tetap di Pengadilan Negeri Magelang tahun 2018 sebanyak 37

orang, Hakim 9 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dan ditambah dengan

tenaga Honorer sebanyak 8 orang, secara kwantitatif belum memadai jika

disesuaikan dengan kondisi kantor, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya

beberapa pegawai ataupun pegawai Honorer diperbantukan di bagian lain guna

memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara

efektif dan efisien.

b. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan memperoleh hasil yang optimal semua

pegawai Pengadilan Negeri Magelang harus berpedoman pada Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat masing-msing bagian.

c. Pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi pegawai terlaksana

secara cermat dan tepat waktu sesuai dengan rencana program kerja.

d. Pengelolaan dana dalam DIPA 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan tugas yang ada, dan sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 total

Realisasi Belanja Kode Anggaran 005.01 (097890) adalah sejumlah Rp.

6.496.225.245,- ( 97,02 % ) dari total Pagu dalam DIPA 2018 sejumlah Rp.

6.695.706.000,-. Sedangkan untuk Kode Anggaran 005.03 (099110) realisasi

belanja adalah sebesar Rp. 89.339.800,- ( 97,81 % ) dari anggaran sebesar Rp.

91.340.000,-.

e. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar kedalam arsip dinamis telah berjalan

sesuai ketentuan kearsipan.

f. Pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta pengadaan alat tulis kantor

(ATK) dan sesuai dengan rencana mengutamakan skala prioritas yang

diselaraskan dengan yang tersedia dalam DIPA.

g. Perlu penambahan pegawai, mengingat akan ada pegawai memasuki masa

pensiun dan adanya pegawai yang dimutasikan ke tempat lain.

h. Dengan keterbatasan SDM yang ahli dibidang IT, Pengadilan Negeri Magelang

perlu penambahan pegawai lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT

2. Kepaniteraan

a. Perkara yang diterima dalam kategori Pidana dan Perdata, tahun 2018 sebanyak

27.373 perkara, jumlah ini sudah termasuk perkara pelanggaran lalu lintas.

108

b. Perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 27.333 perkara

sehingga sisa perkara untuk tahun 2018 sebanyak 40 perkara.

B. SARAN

1. Untuk meningkatkan kinerja dan disipilin bagi Pegawai Pengadilan Negeri Magelang,

perlu terus ditingkatkan pengawasan, baik secara struktur oleh atasan langsungnya

maupun secara fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang.

2. Perlu lebih diadakan penyesuaian beberapa mata anggaran yang dirasakan rendah,

agar realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keadaan/kondisi

perkembangan harga. 3. Perlu penambahan pegawai, mengingat akan ada pegawai memasuki masa pensiun

dan adanya pegawai yang dimutasikan ke tempat lain. 4. Dengan keterbatasan SDM yang ahli dibidang IT, Pengadilan Negeri Magelang perlu

penambahan pegawai lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT. 6. Dengan telah bertambahnya fasilitas kantor, perlu disesuaikan anggaran untuk

keperluan pemeliharaan baik gedung maupun fasilitas gedung tersebut.

Demikian Laporan Tahuan Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2018, disusun untuk

menjadi bahan informasi dan telaah bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah

Agung RI.

Kami menyadari penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan,

baik materi maupun sistematikanya, untuk itu kami berharap saran dan masukan demi

perbaikan pelaksanaan kinerja di masa-masa mendatang.

Magelang, 31 Desember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

M. DJOHAN ARIFIN, SH.

NIP. 19681016 199212 1 001