laporan tahunan 2018 - pn-sidikalang.go.id · november 2018 perihal penyusunan laporan tahunan 2018...

LAPORAN TAHUNAN

2018

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Jln. A. Yani No. 133 Telp/Fax (0627) 21053

S I D I K A L A N G

Kode Pos 22212

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas

rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan laporan Tahunan Pengadilan

Negeri Sidikalang tahun 2018.

Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2018 ini disusun berdasarkan Surat dari

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 26

November 2018 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2018 dan surat dari

Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U/9784/Rpa.01.010/12/2018 tanggal 6

Desember 2018 perihal Pembuatan Laporan Tahunan P en g a d i l an N e g e r i

T ah u n 2018.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan Tahunan ini adalah untuk

memberikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang juga sebagai

evaluasi apa yang telah dilaksanakan dan menyusun program kerja yang akan

dilaksanakan sesuai Tupoksi dimasing- masing bidang, baik bidang Teknis maupun

dibidang administrasi umum.

Dalam penyusunan laporan Tahun ini kami sadari bahwa masih jauh dari

sempurna seperti apa yang diharapkan, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu,

namun demikian harapan kami semoga laporan Tahunan ini dapat bermanfaat

dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penilaian bagi perkembangan

Pengadilan Tingkat pertama .

Sidikalang, Desember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

AFRIZAL HADY, SH. M.H.

i

DAFTAR ISI

PENGANTAR .................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi) ................................................. 4

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ..………………….....………… 11

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) …………………..………..……………. 17

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA …….…………………………….. 22

- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) …... 22

- Posbakum ( Satker yang mendapat alokasi

dan realisasi anggaran) …………………………………….………..…….. 23

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu …………………….…………… 24

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) …………………... 24

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ..................................................... 25

A. Sumber Daya Manusia ………………………………….……………….… 25

- Mutasi ………...……………………………………………………………….. 26

- Promosi ………….……………………………………………………………. 26

- Pensiun ……………..……………………...…………………………………. 27

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat) 27

B. Penyelesian Perkara ………………………………………………………… 27

- Jumlah Sisa Perkara yang diputus ………………………………….. 28

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu ……………………… 28

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding, Kasasi dan PK …………………………………………….….. 28

- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi …………… 29

- Jumlah Perkara anak yang berhasil di diversi …………………. 29

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ….………………………………….. 37

D. Pengelolaan Keuangan ( Realisasi Anggaran Teknis

dan Non Teknis) ……………………………………………………………….. 42

E. Dukungan Teknologi Informasi …………………………………………. 44

- Publikasi Perkara ……………………………………………………………. 45

F. Regulasi Tahun 2017 ………………………………………………………... 45

BAB IV PENGAWASAN ................................................................................................ 47

A. Internal …………………………………………………….……………………… 47

B. Evaluasi …………………………………………………………………………… 48

BAB V PENUTUP ………................................................................................................. 49

A. Kesimpulan …………………………..………………………………………….. 49

B. Saran ……………………………………….………………………………………. 49

ii

Laporan Tahunan 2018 | Pengadilan Negeri Sidikalang

1

BAB I

P E N D A H U L U A N

Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan lingkungan peradilan

umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai

Pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang

menjadi kawal depan Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang

menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang meliputi seluruh wilayah

Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan

serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan

umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia. Kebijakan yang diterapkan tahun 2018 tersebut

berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan merupakan

kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang.

Adapun beberapa prioritas kebijakan umum yang telah dilaksanakan

Pengadilan Negeri Sidikalang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara

Pada tahun 2018 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan

Negeri Sidikalang terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara,

yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat

dalam waktu 5 (lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Banding paling

lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.


2

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah

diwujudkan dengan dibangunnya case management system di semua

lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan

dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang

ditetapkan dengan SK KMA 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.

Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem

informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum

menggunakan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang dibangun

oleh Mahkamah Agung RI. Di tahun 2018, manajemen perkara pada

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semakin disempurnakan

dengan terus melakukan perbaikan Update. Pada Triwulan IV di tahun

2018 Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi Pendaftaran Perkara

Online yang disebut E-Court dan di integrasikan dengan aplikasi SIPP.

Pengadilan Negeri Sidikalang sampai saat ini telah berhasil menerapkan E-

Court tersebut untuk para Advokat.

3. Keterbukaan informasi

Pengadilan Negeri Sidikalang pada tahun 2018 masih terus melakukan

pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan

dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan

informasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 tersebut meliputi :

peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI

http://putusan.mahkamahagung.go.id, peningkatan publikasi informasi

perkara melalui aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP),

peningkatan pengelolaan Website, dan penerapan pelayanan publik pada

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.


3

4. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No 7,8,9 tahun 2016

Pengadilan Negeri Sidikalang melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan

Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja

hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, Peraturan

Mahkamah Agung No. 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan

atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di

bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016 tentang

pedoman penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya.

VISI dan MISI

Visi dan misi dari Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut :

1. Visi

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG YANG AGUNG“

2. MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada

Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri

Sidikalang

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan

Negeri Sidikalang

M O T T O

M E N D E

Mandiri, Etis, Nyaman, Dedikasi DAN Elok


4

BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

Ketua

Afrizal Hady, SH., MH

Panitera

Monang Sianturi, SH.MH Pendi P . Hutasoit SH.

Sekretaris

Panitera Muda Perdata

Rahli Tarigan SH

Posma Tumangger.SH

Panitera Muda Pidana

Majelis Hakim

1. Dwi Sri Mulyati SH.

2. Vini D. Afrilia, SH.MH

Kasubbag Kepegawaian dan

Ortala

Veronica A.Y

Guntar R. Saragih, ST - Staff : Hermanto P

Kasubbag Umum

dan Keuangan

Danny Manurung, S.Kom

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kelompok Fungsional 1. Eljon Gultom.(Panitera Pengganti)

2. Martin Zagoto, SH (Panitera Pengganti)

3. Roslina TM, SH .(Panitera Pengganti)

4. Dariaman Saragih (Juru Sita)

5. Matiar Sirait (Juru Sita Pengganti)

Wakil Ketua -

Panitera Muda Hukum

Rehulina


5

K E T U A :

Pimpinan Pengadilan Negeri Sidikalang saat ini adalah AFRIZAL HADY,

SH., MH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 39/DJU/SK/KP.04.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Wakil Ketua

saat ini masih dalam keadaang kosong, adapun rincian tugas pokok dan fungsi

Pimpinan adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok

Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas dan atau

surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke

Pengadilan Negeri Sidikalang kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan,

menetapkan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Panmud Pidana,

Panmud Perdata, Panmud Hukum, Kasub Kepegawaian, organisasi dan tata

laksana, Kasub Umum dan Keuangan, Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan,

Jurusita / Jurusita Pengganti serta seluruh staf dan Tenaga Honorer di daerah

hukum Pengadilan Negeri Sidikalang

Fungsi : 1. Pelaksanaan pembagian tugas para hakim

2. Pelaksanaan pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan Negeri

Sidikalang

3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas tugas dan tingkah Hakim, Panitera,

Sekretaris, dan Jurusita/Jurusita Pengganti

HAKIM :

Adalah memeriksa dan memutuskan segala perkara Pidana dan Perdata

yang di ajukan mendengar, mengkaji dan menelaah semua alat bukti keterangan

saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk

mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan

kebenaran materil serta membantu bidang pengawasan di masing-masing

bidang.


6

Hakim di Pengadilan Negeri Sidikalang berjumlah 3 (Lima) orang, Adapun

Nama-nama Hakim adalah sebagai berikut :

1. Afrizal Hady, SH.MH ( Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang )

2. Dwi Sri Mulyati, SH (Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang)

3. Vini Dian Afrilia, SH. MH (Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang)

Fungsi

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara 2. Pelaksanaan pengayoman kepada pencari keadilan 3. Pelaksanaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

PANITERA

Pada Pengadilan Negeri Sidikalang ditetapkan adanya Kepaniteraan yang

dipimpin oleh seorang Panitera yang dijabat oleh MONANG SIANTURI, SH MH

berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor:

1975/DjU/SK/KP.04.5/II/2015, tanggal 25 November 2015. Adapun rincian

tugas pokok dan fungsi Panitera sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas

wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti, membantu hakim

dengan menghadiri dan mencatat jalannya persidangan, menyusun berita

acara persidangan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan,

membuat semua daftar perkara masuk di kepaniteraan, membuat salinan atau

turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan

perundang- undangan yang berlaku, membuat akta-akta yang menurut

undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera, mengirimkan

berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali,

melaksanakan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua dan menerima uang

titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri

Sidikalang.


7

Fungsi

1. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara dan mengatur tugas

wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.

2. Pelaksanaan membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya

persidangan, menyusun berita acara persidangan, melaksanakan

penetapan dan putusan pengadilan.

4. Pelaksanaan pendaftan perkara masuk di kepaniteraan, membuat salinan

atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat akta-akta yang

menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera 5. Pelaksanaan pengiriman berkas yang dimohon banding, kasasi dan

peninjauan kembali, melaksanakan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua

dan menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua

Pengadilan Negeri Sidikalang.

SEKRETARIS :

Pada Pengadilan Negeri Sidikalang ditetapkan adanya Kesekretariatan

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh PENDI PARDAMEAN

HUTASOIT, SH. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung

Nomor: 37/SEK/Peng.06.1/12/IV/2015 tanggal 16 Desember 2015. Adapun

rincian tugas pokok dan fungsi Sekretaris sebagai berikut :

Tugas Pokok : 1. Melakukan penyelenggaraan administrasi umum;

2. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur

kesekretariatan;

3. Melaksanakan pembuatan laporan administrasi umum;

4. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;

5. Bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan anggaran Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

6. Mengatur jalannya surat sesuai dengan maksud surat berdasarkan ketentuan

berlaku;


8

7. Melaksanakan tugas sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran atau

pengguna barang dalam pengelolaan DIPA;

8. Memberikan arahan terhadap penyusunan RKA-KL;

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pimpinan;

PANITERA PENGGANTI :

Membantu hakim dalam pelaksanaan persidangan , menyelesaikan

perkara Membuat minutasi perkara.

PANITERA MUDA HUKUM :

Panitera Muda Hukum di isi oleh REHULINA, dan tugas pokoknya adalah

sebagai berikut :

Tugas Pokok

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara,

menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara.

3. Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji serta menyajikan data penelitian

dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan.

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pembantu hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya persidangan.

2. Pelaksana pengumpul, pengolah dan pengkaji data statistik

perkara, penyusun laporan perkara dan penyimpan arsip berkas

perkara.

3. Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji serta menyajikan

data penelitian dan lain sebagainya serta melaporkannya

kepada pimpinan.

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.


9

PANITERA MUDA PERDATA :

Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas-tugas kepaniteraan di bidang

perdata antara lain, mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan berkas perdata,

keuangan perkara, PNBP, dan lain-lain. Jabatan Panitera Muda perdata pada

pengadilan Negeri Sidikalang di isi oleh RAHLI TARIGAN, SH

PANITERA MUDA PIDANA :

Melaksanakan dan mengkoordinir tugas-tugas kepaniteraan di bidang

pidana antara lain, penerimaan berkas pidana, register pidana, dan lain –lain.

Jabatan panitera Muda pidana pada pengadilan Negeri Sidikalang di isi oleh

POSMA TUMANGGER, SH.

KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEAPORAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan,

dijabat oleh DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM Berdasarkan Surat

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 37/SEK/Peng.06.1/12/2015

tanggal 16 Desember 2015 dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan

pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi

informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Jabatan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada

pengadilan Negeri Sidikalang di isi oleh VERONICA ANISA YANUARI, Berdasarkan

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 37/SEK/Peng.06.1/12/2015

tanggal 16 Desember 2015, dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan

pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan pada pengadilan Negeri

Sidikalang diisi oleh GUNTAR REJEKI SARAGIH, ST Berdasarkan Surat Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16


10

Desember 2015, dengan tugas – tugas sebagai berikut : Tugas – Tugas Mengenai

Umum sebagai berikut :

Menerima surat –surat masuk sesuai dengan kartu kendali

Menginventaris barang-barang kantor

Melaksanakan SIMAK BMN

Membuat usulan belanja kantor.

Mengurus BBM Kendaraan, Gedung kantor, Rumah Dinas,Tempat Sidang.

Membuat surat –surat Umum.

Mengarsipkan surat- surat Umum.

Mengurus /Inventaris Pustaka.

Tugas – Tugas Mengenai Keuangan sebagai berikut :

Membuat RKAL

Membuat Daftar gaji

Mengajukan gaji atau rekon pertanggung jawaban

Membukukan keuangan

Mengarsipkan surat –surat keuangan

Membuat Laporan keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Sidikalang telah

merekrut Tenaga Kontrak sebanyak 9 (Sembilan) orang berdasarkan anggaran

DIPA Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Anita Nababan ( Pramubakti ) 2. Heri J. Tambunan ( cleaning service ) 3. Romboyon Sitohang Supir) 4. Oloan Bako (Supir) 5. Viktor Simanjutak ( Satpam ) 6. Roma Tampubolon ( Pramubakti ) 7. Donni Situmorang (Satpam )

8. Monika Nainggolan (Pramubakti)

9. Medi P. Pinayungan (Cleaning service )


11

- STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan

publik dan SEMA Nomor: 10 Tahun 2010, maka Pengadilan Negeri Sidikalang

dengan merujuk pada beberapa aturan, baik petunjuk tekhnis maupun petunjuk

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Pengadilan Negeri Sidikalang,

serta terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing personal yang ada di

lembaga Pengadilan Negeri Sidikalang telah menyusun beberapa Standar Operating

Prosedur yang berlaku dan diberlakukan secara efektif di Pengadilan Negeri

Sidikalang

Pengadilan Negeri Sidikalang telah dibuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri Sidikalang dan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri

Sidikalang, diantaranya sebagaimana terlampir dalam Laporan Tahunan ini, namun

demikian secara singkat pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Standar Operasional Prosedur (SOP)

No

Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

PENGADILAN

NEGERI

SIDIKALANG

I TEKNIS

1 Ketua 16 1. S.O.P Menerima berkas perkara masuk

2. S.O.P Meneliti berkas perkara masuk

3. S.O.P Menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa

4. S.O.P Mencatat pada register penunjukan Majelis Hakim

5. S.O.P Menerima berkas permohonan eksekusi dari Kepaniteraan Perdata

6. S.O.P Meneliti berkas permohonan eksekusi

7. S.O.P Mengeluarkan penetapan Aanmaning

8. S.O.P Pelaksanaan Aanmaning 9. S.O.P Menerima dan

mempelajari laporan

belum di

evaluasi


12

pelaksanaan Aanmaning 10. S.O.P Penetapan Sita Eksekusi 11. S.O.P Menerima berkas

permohonan eksekusi dan resume dari Panitera/Wakil Panitera

12. S.O.P Meneliti dan mempelajari berkas permohonan dan resume

13. S.O.P Mengeluarkan penetapan Aanmaning

14. S.O.P Pelaksanaan Aanmaning 15. S.O.P Menerima dan

mempelajari laporan pelaksanaan Aanmaning

16. S.O.P Penetapan Sita Eksekusi

2 Wakil Ketua 15 1. S.O.P Menerima berkas perkara Permohonan

2. S.O.P Meneliti berkas perkara permohonan

3. Menetapkan Hakim yang memeriksa

4. Mencatat pada register penunjukan Hakim

5. Menerima berkas perkara TIPIRING dari Kepaniteraan Pidana

6. Meneliti berkas perkara TIPIRING


8. Mencatat pada register penunjukan Hakim

9. Menerima berkas perkara Lalulintas dari Kepaniteraan Pidana


11. Mencatat pada register 12. penunjukan Hakim

Menerima permohonan 13. perpanjuangan penahanan dari

Majelis Hakim 14. Membaca dan meneliti

permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan

15. Menandatangani surat perpanjangan penahanan yang diajukan

belum di

evaluasi asi


13

3 Hakim

3

1. S.O.P Hakim Pengawas Bidang 2. S.O.P Pelayanan Persidangan

Perdata 3. S.O.P Pelayanan Persidangan

Pidana

belum di

evaluasi

4 Panitera

5

1. S.O.P Penunjukan Panitera Pengganti

2. S.O.P Pelaksanaan Eksekusi Riil 3. S.O.P Pelaksanaan Eksekusi

Lelang / Pembayaran Sejumlah Uang

4. S.O.P Penunjukan Panitera Pengganti untuk perkara tipiring dan lalulintas

5. S.O.P Legalisasi Bukti Surat

belum di

evaluasi

5 Panitera Muda

Pidana

15

1. S.O.P Proses Penerimaan Perkara Pidana Biasa (Dewasa)

2. S.O.P Proses Penerimaan Pidana Anak

3. S.O.P Proses Penerimaan Perkara Pidana Singkat

4. S.o.p Proses Penerimaan Perkara Pidana Cepat (Tipiring)

5. S.O.P Proses Penerimaan Perkara Pidana Cepat Lalu Lintas

6. S.O.P Proses Penerimaan Upaya Hukum Banding

7. S.O.P Proses Penerimaan Upaya Hukum Kasasi

8. S.O.P Proses Penerimaan Upaya Hukum Praperadilan

9. S.O.P Proses Penerimaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

10. S.O.P Proses Penerimaan Grasi 11. S.O.P Proses Penerimaan

Permohonan Ijin / Persetujuan Penyitaan

12. S.O.P Proses Penerimaan Permohonan Ijin/Persetujuan Penggeledahan

13. S.O.P Proses Penerimaan Permohonan Diversi

14. S.O.P Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat (2), (3) Kuhp Tahap Satu Dan Dua

15. S.O.P Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25b Ayat (2) Kuhp

belum di

evaluasi

6 Panitera Muda 1. S.O.P Perkara Perdata Permohonan

belum di


14

Perdata

8

2. S.O.P Perkara Perdata Gugatan / Perlawanan

3. S.O.P Proses Perkara Perdata Banding

4. S.O.P Prose Perkara Perdata Kasasi

5. S.O.P Proses Perkara Pk 6. S.O.P Eksekusi Rill 7. S.O.P Eksesusi Lelang 8. S.O.P Pengembalian Sisa Panjar

evaluasi

7 Panitera Muda

Hukum

10

1. S.O.P Laporan Perkara 2. S.O.P Pengesahan Badan Hukum 3. S.O.P Pendaftaran Surat Kuasa 4. S.O.P Pendaftaran Surat Kuasa

Insidentil 5. S.O.P Kerjasama Pos Bantuan

Hukum (Posbakum) 6. S.O.P Penanganan Pengaduan 7. S.O.P Pelayanan Informasi 8. S.O.P Layanan Penelitian

Informasi Data 9. S.O.P Pengarsipan Berkas

Perkara 10. S.O.P Metodologi Analisa

Terhadap Survey Kepuasan Pengguna Keadilan

belum di

evaluasi

8 Panitera Pengganti

2

1. S.O.P Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana

2. S.O.P Panitera Pengganti Dalam Perkara Perdata

belum di

evaluasi

9 Juru Sita / JSP

8

1. S.O.P Panggilan Sidang 2. S.O.P Pemberitahuan dan

Pernyataan Banding / Kasasi/Pk Dan Pemberitahuan Inzage

3. S.O.P Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/Pk Dan Kontra Memori Banding/Kasasi/Pk

4. S.O.P Sita 5. S.O.P Pelaksanaan Eksekusi 6. S.O.P Konsignatie 7. S.O.P Delegasi Masuk 8. S.O.P Delegasi Keluar

belum di

evaluasi

II NON TEKNIS

1 Sekretaris 1. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

2. S.O.P Persetujuan Bahan Pelaksanaan Sub Bagian Kepegawaiandan Ortala

3. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Sub Bagian Umum dan Keuangan

belum di

evaluasi


15

4. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

5. S.O.P Persetujuan Protokoler 6. S.O.P Persetujuan Pemantauan

2 Sub Bagian

Perencanaan

Teknologi Informasi

dan Pelaporan

9

1. S.O.P Perencanaan Daftar Isiian pelaksanaan Anggaran (DIPA)

2. S.O.P Pengajuan Revisi POK (DIPA)

3. S.O.P Perawatan SIPP 4. S.O.P Pengelolaan Website 5. S.O.P Perawatan dan mengatasi

masalah jaringan 6. S.O.P Peliputan dan Penginputan

Website 7. S.O.P Penghimpunan Laporan 8. S.O.P Laporan Tahunan 9. S.O.P Pengumpulan data LKjIP

belum di

evaluasi

3 Sub Bagian

Kepegawaian

Organisasi dan Tata

Laksana

15

10. S.O.P Bezetting 11. S.O.P Daftar urut kepangkatan

(duk) 12. S.O.P Rekapitulasi Daftar Hadir

Hakim Dan Pegawai 13. S.O.P Pembuatan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan 14. S.O.P Pengusulan Kenaikan

Pangkat 15. S.O.P Kenaikan Gaji Berkala

(Kgb) 16. S.O.P Usulan Promosi Jabatan 17. S.O.P Pensiun Hakim Dan

Pegawai 18. S.O.P Penyelesaian Surat Cuti

Hakim Dan Pegawai 19. S.O.P Sasaran Kinerja Pegawai

(Skp) 20. S.O.P Usulan Taspen, Karpeg,

Karis/Karsu 21. S.O.P Update Data Pegawai Ke

Dalam Aplikasi Sikep S.O.P Pembuatan Surat Tugas.

22. S.O.P Hukuman Disiplin 23. S.O.P Usulan Mutasi Hakim Dan

Pegawai 24. S.O.P Penghargaan Satya

Lencana Karya Satya

belum di

evaluasi

4 Sub Bagian Umum

dan Keuangan

1. S.O.P Pengelolaan surat masuk 2. S.O.P Pengelolaan surat keluar 3. S.O.P Resepsionis 4. S.O.P Permintaan Barang Alat

Tulis Kantor (Atk) 5. S.O.P Pengolahan Aplikasi

Persediaan (Kegiatan Harian) 6. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Simak

Bmn (Kegiatan Harian) 7. S.O.P Pelaporan Aplikasi

Persediaan Persemester/Pertahun (Kegiatan Harian)

8. S.O.P Pelaporan Aplikasi Simak-Bmn Semester Dan Tahunan

belum di

evaluasi


16

27

9. S.O.P Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

10. S.O.P Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor (Atk)

11. S.O.P Pengelolaan Perpustakaan 12. S.O.P Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan 13. S.O.P Penyusunan Uraian Tugas

Pengamanan Dan Petugas Kebersihan

14. S.O.P Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa)

15. S.O.P Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Specimen Tanda Tangan)

16. S.O.P Penanganan Surat Masuk 17. S.O.P Penanganan Surat Keluar 18. S.O.P Pengelolaan Administrasi

Keuangan Pembuatan Kartu Identitas Pengantar Surat Perintah Membaray (Spm)/ Pengambilan Surat Perintah Pencarian Dana (Sp2p)

19. S.o.p Pengelolaan Administrasi Keuangan Pembuatan Rencana Penarikan Dana

20. S.O.P Pengajuan Uang Persediaan 21. S.O.P Penerbitan Spp-Ls Untuk

Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Induk)

22. S.O.P Penerbitan Spp-Ls Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Lembur)

23. S.O.P Penerbitan Spp-Ls Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Makan)

24. S.O.P Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi)

25. S.O.P Pembuatan Laporan Keuangan

26. S.O.P Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran

27. S.O.P Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak


17

- SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

No. Urut

Sasaran Kerja Pegawai

Jumlah Kegiatan Tahun 2018

Keterangan

1. Ketua

7

1. Menerima dan Mendisposisi surat – surat masuk

2. Menandatangani Surat Keluar 3. Menetapkan Majelis Hakim Perkara Baru 4. Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian 5. Melaksanakan Konsultasi ke Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung 6. Menugaskan Hakim Pengawas Bidang 7. Melaksanakan Pemeriksaan Keuangan

Perkara

2. Wakil Ketua

13

1. Menerima dan Mendisposisi Surat Masuk 2. Melakukan Pembinaan Administrasi Teknis

dan Non Teknis 3. Melakukan Pengawasan Internal ( Umum ) 4. Melakukan Koordinasi Pengawas Bidang 5. Menandatangani Penetapan – Penetapan Izin

Sita 6. Menandatangani Penetapan – Penetapan 7. Izin Penggeledahan 8. Menerima,Memeriksa Berkas Perkara Perdata 9. Memutus Perkara Perdata 10. Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana11. Memutus Perkara Pidana 12. Melakukan Rapat Baperjakat 13. Melakukan Evaluasi dan Melaporkan hasil

Pengawasan Membuat Laporan Kegiatan Hakim

3.

Hakim

9

1. Menerima, Mempelajari dan Menyidangkan Perkara Pidana Biasa / Singkat

2. Musyawarah dan Membuat Putusan Perkara Pidana Biasa / Singkat

3. Menerima, Menyidangkan dan Memutuskan Perkara Tipiring / Lalu Lintas

4. Menerima dan Mempelajari Berkas Perkara Perdata Gugatan

5. Musyawarah dan Membuat Putusan Perkara Perdata Gugatan

6. Menerima, Mempelajari, memutuskan Perkara Perdata Permohonan

7. Membuat Laporan Kegiatan Hakim


18

8. Mengikuti Pertemuan rapat-rapat dan diskusi pada PN-Sidikalang

9. Melaksanakan Tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Melaporkan Hasil Pengawasan.

4. Panitera

15

1. Menerima dan Mendisposisi Surat 2. Menjawab dan Mengirim Surat 3. Meneliti dan Menandatangani Laporan

Bulanan, 4 Bulanan, 6 Bulanan dan Tahunan

4. Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim (Pidana dan Perdata)

5. Menandatangani Salinan Putusan dan Penetapan

6. Menandatangani Akte Banding,Kasasi, PK dan Grasi

7. Mengirimkan Berkas Banding, Kasasi dan PK

8. Menetapkan tugas kepada Wapan dan Panitera Muda

9. Melaksanakan pengelola Keuangan Perkara dan Uang Pihak ketiga

10. Melaksanakan Konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

11. Mendampingi Majelis Hakim bersidang 12. Pemberian tugas kepada Jurusita dan

Jurusita Pengganti untuk panggilan sidang dan Aanmaning

13. Pemberian tugas kepada Jurusita dan Jurusita Pengganti untuk melaksanakan penyitaan dan Eksekusi

14. Menandatangani Pendaftaran Surat Kuasa

15. Menandatangani Pendaftaran CV dan UD

5. Panitera Muda Pidana

9

1. Menyusun rencana kerja dan Kebutuhan Tahunan

2. Membuat Berita Acara Sidang dan Minutasi perkara baik Elektronik maupun Manual

3. Menginput data perkara ke SIPP 4. Membuat Laporan Perakra 5. Melaksanakan Manajemen Persurtan dan

Pengarsipan 6. Menerima Berkas Perkara 7. Membuat Penetapan Hari Sidang 8. Membuat Penahanan 30 hari dan

perpanjangan Penahanan 60 Hari 9. Membuat Petikan Putusan

6. Panitera Muda 12 1. Menerima Gugatan / Permohonan dan


19

Perdata Upaya Hukum Perdata serta menaksir Panjar Perkara

2. Menyusun Rencana Kerja dan kebutuhan Tahunan

3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Laporan Perkara dan biaya proses dari Pengadilan Lain

4. Memberikan Bimbingan dan Pembinaan kepada staf bawahan

5. Membuat Berita Acara sidang dan Minutasi perkara baik elektronik maupun manual

6. Mengupload Putusan ke Direktori Putusan setiap perkara

7. Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara elektronik dan manual

8. Melaksanakan Manajemen Persuratan / disposisi

9. Menerima Berkas Perkara 10. Membuat Penetapan Hari Sidang 11. Membuat Penahanan 30 Hari dan

Perpanjangan Penahanan 60 Hari 12. Membuat Petikan Putusan

7. Panitara Muda Hukum

10

1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan Tahunan

2. Membuat Berita Acara Sidang dan Minutasi perkara baik Elektronik maupun Manual

3. Menginput data Perkara ke SIPP 4. Membuat Laporan Perkara 5. Mengelola dan Menyelenggarakan arsip

perkara elektronik dan manual 6. Melaksanakan Manajeman Persuratan

dan Pengarsipan 7. Membuat Penetapan Hari Sidang 8. Membuat Penahanan 30 Hari dan

Perpanjangan 60 Hari 9. Membuat Petikan Putusan 10. Melaksanakan Pendaftaran Badan Hukum

dan Surat Kuasa

8. Panitara Pengganti

7

1. Menerima berkas Perkara Pidana dan Perdata

2. Membuat Penetapan Hari Sidang 3. Membuat Berita Acara Sidang 4. Membuat Penahanan 30 Hari dan

Perpanjangan 60 Hari 5. Minutasi Perkara 6. Memasukkan data Perkara ke SIPP 7. Membuat Petikan Putusan

9. Jurusita 9 1. Panggilan Sidang


20

2. Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang

3. Pemberitahuan Banding 4. Pemberitahuan Penyerahan Memori

Banding 5. Pemberitahuan Penyerahan Kontra

Memori Banding 6. Pemberitahuan Putusan Banding 7. Pemberitahuan Penyerahan Kasasi 8. Pemberitahuan Penyerahan Memori

Kasasi 9. Pemberitahuan Penyerahan Kontra

Memori Kasasi

10. Sekretaris

10

1. Mengelola Surat Masuk 2. Mengelola Surat Keluar 3. Mengelola Aplikasi SIMAK – BMN 4. Mengelola Aplikasi persedian SIMAN dan

SIMANTAP 5. Rekonsiliasi Internal dengan Pengelola

Aplikasi SAIBA 6. Rekonsiliasi dengan KPKNL Sidikalang 7. Membuat CALK BMN 8. Membuat Laporan Keuangan Semesteran

dan Tahunan 9. Pengelolaan Penatausahaan BMN dan

ATK / Barang Persediaan 10. Pengadaan Barang dan Jasa

11. Kassubang Kepegawaian dan Ortala

12

1. Menerima, meneliti serta mengagendakan sampai mengarsipkan surat – surat masuk yang didisposisi oleh Ketua, Panitera serta Sekretaris

2. Membuat Konsep surat / Membuat surat 3. Membuat SPMT, SPMJ Hakim / Pegawai 4. Membuat Usulan Kenaikan Pangkat 5. Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala 6. Mempersiapkan dan Melaksanakan

Kegiatan Pelantikan Pejabat 7. Membuat Cuti Hakim dan Pegawai 8. Membuat Usul Jabatan / Mutasi Hakim

/Pegawai 9. Merekap Absensi Manual dan Finger Print 10. Membuat Surat Tugas , Surat Izin Keluar

Kantor 11. Menyiapkan Pelaksanaan Upacara Hari

Nasional 12. Membuat Laporan

12. Kassubag Perencanaan IT dan Pelaporan

11

1. Membuat Laporan Tahunan 2. Menyusun RKA-KL 3. Menyusun TOR & RAB 4. Membuat Lakip


21

5. Menyusun Rencana Umum Pengadaan 6. Membuat Laporan Triwulan Ke Aplikasi

Bapenas PP-39 7. Monitoring Akses Internet Kantor 8. Monitoring Aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara 9. Mengelola Website 10. Tugas – tugas lain sebagai PPK 11. Membina Staf / Bawahan

13. Kassub Umum dan Keuangan

8

1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan.

2. Melaksanakan tugas-tugas bagian umum.

3. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat.

4. Mengelola dan menyusun laporan barang milik Negara.

5. Menyusun program kerja 1 (satu) tahun.

6. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas keuangan.

7. Menyusun anggaran (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal).

8. Melaksanakan anggaran yang terdapat dalam DIPA (gaji induk, gaji susulan.

14. Bendahara

12

1. Membayarkan Tagihan Pos, Telepon, Internet dan Penyetoran Pajak serta melaporkan ke Kantor Pajak

2. Mengambil Rekening Koran setiap Bulannya ke Bank BRI Sidikalang

3. Membuat SPTB/DRPP DIPA 01 dan DIPA 03 serta Kwitansi dan Kelengkapannya

4. Mengantarkan keperluan yang di butuhkan KPPN yang bersangkutan dengan Keuangan

5. Mengarsipkan SPM yang sudah menjadi SP2D, melengkapi Kwitansi serta menandatangannya kepada KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran

6. Membuat SPPD dan Kwitansi 7. MembuatLampiran Rekening Gaji Pegawai,

Potongan Koperasi dan Rekap 8. Membuat Permohonan Pinjaman ke BRI 9. Membantu Kassubag Umum dan Keuangan

setiap di Perlukan 10. Menginput data ke Aplikasi SAIBAdan

Rekonsiliasi dengan KPPN 11. Membuat Gaji, Uang Makan dari Aplikasi

GPP setiap Bulannya 12. Pengajuan TKK


22

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

- Akreditasi Penjaminan Mutu ( Sertifikasi ISO Pengadilan )

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi

Internal dengan Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk

melalukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001: 2008,

diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent,

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan

Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar

Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum pada tahun 2014.Tim ini juga diharapkan dapat Bekerja sebagaimana

Badan Akreditasi lainya dalam memberikan standar penilaian kepada

pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi.

Pengadilan Negeri Sidikalang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar

peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan

dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka

Pengadilan Negeri Sidikalang perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu

persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam

memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.

Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi

persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu.

Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan

untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan

pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara

berkelanjutan.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan

performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court

Performance Excellent –ICPE).


23

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen

untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus-menerus

memperbaiki system pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah

satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang

berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pengadilan Negeri Sidikalang menerima sertifikasi akreditasi penjaminan

mutu dengan nilai “A“ (Excellent) berdasarkan Sertifikat No.

TAPM.088/QMR/SERTIFIKAT.I/07/2018 pada bulan Juli 2018. Memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah

satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus

dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif

terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan

kepemimpinan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar

perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong

terwujudnya badan peradilan yang agung.

- Posbakum (satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu

masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal

membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar

persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan

kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi

masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil di dalam persidangan.

Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan satker yang mendapat alokasi

anggaran posbakum. Pengadilan Negeri Sidikalang memiliki program-program

prioritas dalam peningkatan Manajemen Peradilan yang akan dicapai

diantaranya penyelesaian Peradilan Negeri yaitu pos bantuan hukum yaitu

penyediaan anggaran untuk pembayaran honorarium jasa konsultan hukum

pada pos bantuan hukum dan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor pada

pos pelayanan hukum. Anggaran untuk pelaksanaan pos pelayanan hukum

belanja jasa konsultan honor advokat/pengacara piket tahun 2018 adalah

sebesar Rp 31.200.000 Yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp 20.300.000.


24

- Sidang Keliling / pelayanan terpadu

Pengadilan Negeri Sidikalang tidak memiliki Sidang Keliling / Zitting Plaats.

Untuk Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri Sidikalang telah menerapkan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada triwulan I 2018 sesuai Surat

Keputusan Dirjen Badilum No.77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018, yang mana semua

pelayanan publik dan umum yang hendak berurusan dengan Pengadilan Negeri

Sidikalang harus melalui PTSP. Meja PTSP dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu,

Meja Pidana, Meja Perdata, Meja Hukum dan Meja Umum. Sistem PTSP ini

mendorong kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang, ditandai adanya Indikator

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di meja PTSP.

- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi tidak

terealisasi karena tidak ada perkara prodeo. Kendala karena sikap masyarakat

yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan

dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyaratkat miskin,

penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan

penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian

Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa LBH dan meningkatkan

kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan

tersendiri atas pertanggung jawaban keuangannya.


25

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2018, sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri

Sidikalang mengalami peningkatan sedikit baik dari segi jumlah maupun

pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi. Meskipun

demikian, Pengadilan Negeri Sidikalang masih kekurangan sumber daya

manusia dan mengalami kekosongan yakni pada bagian Staf.

Sumber daya manusia meliputi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan

Negeri Sidikalang. Rincian sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel

dibawah. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berjumlah 21 orang.

No Nama Jabatan Ket

I PENGADILAN NEGERI

SIDIKALANG

1 Afrizal Hady, SH, MH Ketua

2 Dwi Sri Mulyati, SH Hakim

3 Vini Dian Afrilia, SH. MH Hakim

4 Monang Sianturi, SH.MH Panitera

5 Pendi Pardamean Hutasoit, SH Sekretaris

6 Posma Tumangger, SH Panitera Muda Pidana

7 Rahli Tarigan, SH Panitera Muda Perdata

8 Rehulina Panitera Muda Hukum

9 Veronica A.Y Kasubbag Kepegawaian & Ortala

10 Danny Irawan Manurung, S.Kom Kasubbag Perencanaan, TI &

Pelaporan

11 Guntar R. Saragih, ST Kasubbag Umum dan Keuangan

12 Eljon Gultom Panitera Pengganti


26

13 Martin O. Zagoto, SH Panitera Pengganti

14 Roslina TM, SH Panitera Pengganti

15 Dariaman Saragih Jurusita

16 Matiar Sirait Jurusita Pengganti

17 Hermanto Pandiangan Staf

18 Dimas Ari Wicaksono, SH Calon Hakim

19 Johannes E. Haholongan, SH Calon Hakim

20 Satria S. Waruwu, SH Calon Hakim

21 Guntur Frans Gerri, SH Calon Hakim

- Mutasi

Mutasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang pada tahun 2018

adalah 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

No. Nama Jabatan Asal Tujuan

1 Mangapul, SH.,MH. Ketua Pengadilan

Negeri Sidikalang

Pengadilan Negeri

Pekanbaru

2 Sahat S.P. Banjarnahor,

SH.,MH.

Wakil Ketua

Pengadilan Negeri

Sidikalang

Pengadilan Negeri

Ranai

3 Rocky B.F. Sitohang,

SH.

Hakim Pengadilan

Negeri Sidikalang

Pengadilan Negeri

Gunung Sitoli

4 Mhd. Idham Siregar Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri

Sidikalang

Panitera Muda

Hukum Pengadilan

Negeri Blanpidie

- Promosi

Pelaksanaan promosi pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Sidikalang

adalah sejumlah 1 (Satu) orang, dengan rincian sebagai berikut :

No. Nama Jabatan Asal Tujuan

1. Afrizal Hady, SH.,MH. Ketua Pengadilan

Negeri Tanjung Pati

Pengadilan Negeri

Sidikalang


27

- Pensiun

Sepanjang tahun 2018 tidak ada Pegawai di Pengadilan Negeri

Sidikalang yang pensiun :

No. Nama Jabatan Masa Pensiun

1. - - -

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat)

Sepanjang tahun 2018 SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti

diklat ada 3 (Tiga) orang.

No.

Urut

Nama

Diklat

Nama SDM Tempat diklat Lama Diklat

1. Bimbingan Teknis Afrizal Hady,

SH.,MH.

Hotel Grand

Antaris

Medan

10 Desember

s/d 12

Desember

2018

2. Bimbingan Teknis Dwi Sri Mulyati,

SH.

Hotel Grand

Antaris

Medan

10 Desember

s/d 12

Desember

2018

3. Bimbingan Teknis Monang Sianturi,

SH.,MH.

Hotel Grand

Antaris

Medan

10 Desember

s/d 12

Desember

2018

B. Penyelesaian Perkara

Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang pada tahun

2018.


28

Matrik Keadaan Perkara wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang:

- Jumlah Sisa Perkara yang diputus (Januari s.d Nopember 2018)

No Nama Perkara

Masuk

Perkara yang

diputus

Sisa

Perkara Keterangan

1 Pidana 173 130 43

2 Pidana Cepat - - -

3 Pidana Praperadilan 4 3 1

4 Pidana Khusus Anak 11 11 -

5 Perdata Gugatan 34 30 15

6 Perdata Permohonan 60 59 1

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu (Januari s.d Nopember 2018)

No Nama Perkara

Masuk

Perkara yang

diputus tepat

waktu

Sisa

Perkara Keterangan

1 Pidana 173 130 43


3 Pidana Praperadilan 4 3 1

4 Pidana Khusus Anak 11 11 -



Matrik Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi,

PK Tahun 2018: (Januari s.d Nopember 2018)

No Nama Perkara

Masuk

Perkara

yang

diputus

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum

Ket

1 Pidana 173 130 129


3 Pidana Praperadilan - - -

4 Pidana Khusus Anak - - -




29

Matrik Keadaan Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi Tahun 2018:

(Januari s.d Nopember 2018)

No Nama Perkara

Masuk

Perkara yang

diputus

Berhasil di

Mediasi Ket


Matrik Keadaan Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi Tahun 2018:

(Januari s.d Nopember 2018)

No Nama Perkara

Masuk

Perkara yang

diputus

Tidak

Mengajukan

Upaya

Hukum

Ket

1 Pidana Anak - - -


30

LAPORAN JENIS PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

JANUARI S/D NOPEMBER 2018

NO. JENIS TINDAK PIDANA

SISA

MASUK JUMLAH P U T U S

JENIS KELAMIN ANAK

2 SISA BULAN

PRIA WANITA LALU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Kejahatan terhadap

Keamanan Negara


martabat Presiden/ Wakil

3

Kejahatan terhadap Negara

sahabat dan terhadap

Kepala Negara Sahabat

beserta Wakilnya

4

Kejahatan terhadap

melakukan kewajiban

kenegaraan dan hak

kenegaraan


ketertiban umum


31

6

Kejahatan yang

membahayakan keamanan

umum bagi orang atau

barang


penguasa umum

8 Sumpah/Keterangan palsu

9 Pemalsuan Uang

10 Pemalsuan Materai/Merk

11 Pemalsuan surat - 1 1 - - - - 1

12 Kejahatan terhadap asal

usul dan perkawinan

13 Kejahatan Kesusilaan

14 Kejahatan perjudian 4 48 52 30 30 - - 22

15 Meninggalkan orang yang

perlu ditolong

16 Penghinaan - 1 1 1 1 - - -

17 Membuka rahasia


kemerdekaan orang lain

19 Kejahatan terhadap nyawa - 2 2 2 2 - - -


32

20 Penganiayaan 2 46 48 43 40 2 1 5

21 Menyebabkan mati/luka

karena alpa - 7 7 5 5 - - 2

22 P e n c u r i a n 4 19 23 22 16 - 6 1

23 Pemerasan dan

pengancaman 2 - 2 1 1 - - 1

24 Penggelapan 3 5 8 7 7 - - 1

25 Penipuan 1 - 1 1 1 - - -

26 Merugikan pemiutangan

atau orang yang berhak

27 Menghancurkan atau

merusak barang 3 - 3 - - - - 3

28 Kejahatan jabatan

29 Kejahatan pelayaran

30 Penadahan 3 1 4 4 2 2 - -

31 Kejahatan penerbitan dan

percetakan - 1 1 1 1 - - -

32 Tindak pidana ekonomi

33 Tindak pidana korupsi

34 Tindak pidana senjata

api/sajam


33

35 Tindak pidana

narkotika/Psikotropika 17 67 84 55 45 10 - 29

36 Tindak pidana agama

37 Tindak pidana imigrasi

38 Tindak pidana devisa

39 Tindak pidana lingkungan

hidup 6 - 6 6 6 - - -

40 Tindak pidana koneksitas

41 Perlindungan Saksi

42 Kekerasan Dalam Rumah

Tangga 1 3 4 2 2 - - 2

43 Pengadilan Hak Asasi

Manusia (HAM)

44 Perikanan (Illegal Fishing)

45 Pengadilan Anak

46 Perlindungan Anak 1 10 11 7 2 - 5 4

47 Kehutanan (Illegal Loging)

48 Pers

49 Pencucian Uang

50 Terorisme 1 - 1 - - - - 1

51 Perdagangan Orang


34

52 Hak Atas Kekayaan

Intelektual

53 Pemilu

54 Pilpres

55 Pilkada - 1 1 1 1 - - -

56 BBM tanpa Izin

57 Perkara PRAPID - 4 4 3 3 - - 1

58 Perkara Lalu Lintas 4626 4626 4626 4626 - - -

59 Tindak Pidana Lain

J U M L A H 48 4842 4890 4817 4791 14 12


35

LAPORAN JENIS PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

JANUARI S/D NOPEMBER 2018

No. KLASIFIKASI PERKARA PERDATA

SISA

THN

2017

MASU

K THN

2018

JLH PTS

SISA

THN

2018

MINUTASI

SISA

LAL

U

JLH

SUDAH

JLH

BELU

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 TANAH

7 18 25 17 8 - 17 -

2 PERUMAHAN

- - - - - - - -

3 BARANG BUKAN

TANAH/PERUMAHAN

- - - - - - - -

4 HUTANG-PIUTANG

1 - 1 1 - - 1 -

5 PERSETUJUAN KERJA

- - - - - - - -

6 SEWA-MENYEWA

- - - - - - - -

7 JUAL-BELI

- - - - - - - -

8 WARISAN

- - - - - - - -

9 PERCERAIAN

3 16 19 12 7 - 12 -

10 HARTA PERKAWINAN

- - - - - - - -

11 GADAI/HIPOTIK

- - - - - - - -

12 PERSEROAN

- - - - - - - -

13 PERSEKUTUAN ADAT

- - - - - - - -

14 SURAT BERHARGA

- - - - - - - -

15 PENGANGKUTAN DARAT/LAUT

- - - - - - - -

16 ASURANSI

- - - - - - - -

17 KEPAILITAN

- - - - - - - -

18 MEREK

- - - - - - - -

19 PENYALAHGUNAAN HAK

- - - - - - - -

20 MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN

- - - - - - - -

21 LAIN-LAIN

- - - - - - - -

JUMLAH

11 34 45 30 15 - 30 -


36

No. KLASIFIKASI PERKARA

PERDATA

SISA

THN

2017

MASUK

THN

2018

JLH PTS

SISA

THN

2018

MINUTASI

SISA

LALU JLH

SUDAH

JLH

BELUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)

- - - - - - - -

2 WALI

- 6 6 6 - - 6 -

3 IJIN JUAL

- - - - - - - -

4 GANTI NAMA

- 1 1 1 - - 1 -

5 AKTE LAHIR

- 48 48 47 1 - 47 -

6 PENGESAHAN PERKAWINAN

- - - - - - - -

7 LAIN-LAIN

- 5 5 5 - - 5 -

JUMLAH

- 60 60 59 1 - 59 -


37

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Manajemen Asset Barang Milik Negara

Manajemen Asset merupakan suatu proses yang sistematis dan

terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018

Pengadilan Negeri Sidikalang mengelola asset/barang milik Negara

meliputi:

A. Tanah

Beberapa asset Negara berupa tanah yang berada dalam

penguasaan Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Negeri Sidikalang

Tahun 2018 dapat dilihat di bawah ini.

Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Sidikalang

No Tanah Luas Tanah

1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gd. I 2.742 m2

2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 5.045 m2

B. Gedung dan Bangunan

Gedung yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang per 30 Nopember

2018 yaitu :

Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri

Sidikalang

No Gedung Bangunan Satuan (Unit)

1 Gedung Bangunan Kantor Permanen 2

2 Gedung Rumah Negara Gol.I Tipe B 1


38

3 Gedung Rumah Negara Gol.I Tipe C 8

C. Kenderaan Dinas

Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang per 30

Nopember 2018 yaitu :

No Uraian

Tahun

Peroleha

n

Kondisi

Keterangan Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kenderaan

Roda 4

1. Toyota Inova 2009 Baik - - BB 4 Y

2. Mitsubshi Kuda 2004 Rusak

Ringan - BB 266 Y

II Jenis Kenderaan

Roda 2

1. Honda Supra 125 2006 Rusak

Ringan - BB 2149 Y

2. Honda Supra 125 2006 - Rusak

Ringan - BB 2148 Y

3. Honda Supra 125 2007 Baik - - BB 2308 Y



6. Honda Mega Pro 2008 Baik - - BB 2331 Y

7. Suzuki A 100 1982 - - Rusak

Berat BB 2020 Y


39

D. Rumah Dinas

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Rumah Dinas

1. Rumah Dinas Ketua 1 Baik

2. Rumah Dinas Wakil

Ketua

1 Rusak

Ringan

3. Rumah Dinas Hakim 6 Rusak

Ringan

4 Rumah Dinas

Panitera

1 Rusak

Ringan

5 Rumah Dinas

Pegawai

4 Baik

Matrik Sarana/Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Sidikalang

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Ruangan

1 Ruang Ketua 1 Buah Baik

2 Ruang Wakil Ketua 1 Buah Baik

3 Ruang Hakim 2 Buah Baik

4 Ruang Panitera 1 Buah Baik

5 Ruang Sekretaris 1 Buah Baik

6 Ruang Sidang 3 Buah Baik

7 Ruang Panitera Muda Pidana 1 Buah Baik

8 Ruang Panitera Muda Perdata 1 Buah Baik

9 Ruang Panitera Muda Hukum 1 Buah Baik

10 Ruang Panitera Pengganti 1 Buah Baik

11 Ruang Umum dan Keuangan 1 Buah Baik


40

12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana

1 Buah Baik

13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Buah Baik

14 Ruang Perpustakaan 1 Buah Baik

15 Ruang Mediasi 1 Buah Baik

16 Ruang Tunggu Korban Anak/Ibu

Menyusui

1 Buah Baik

17 Ruang Arsip 1 Buah Baik

18 Ruang Tunggu Umum 1 Buah Baik

19 Ruang/Kantin 1 Buah Sederhana

20 Ruang/Musholah 1 Buah Baik

II Sarana/Prasarana Fasilitas

Perkantoran

1 Komputer 16 Buah 9 buah Baik

2 Laptop 13 Buah 10 buah Baik

3 Infokus. 1 Buah Baik

4 PABX. -

5 Mesin Ketik 14 Buah 4 Buah Baik

6 Mesin Fotocopy -

7 AC 1 Buah Baik

8 Faximili 1 Buah Baik

9 Genset 1 Unit Baik

10 Sound System -

11 Lemari Besi/Metal 20 Buah 10 Buah Baik

12 Lemari Kayu 20 Buah 7 Buah Baik

13 Rak-rak Penyimpanan 41 Buah 11 Buah Baik

14 Filing Cabinet Besi 30 Buah 17 Buah Baik

16 Brankas 3 Buah 2 Buah Baik

20 Meja Kerja Kayu 63 Buah 21 Buah Baik

21 Kursi Besi/Metal 319 Buah 129 Buah Baik

22 Kursi Kayu 30 Buah 30 buah rusak


41

24 Bangku Panjang Kayu 26 Buah 15 Buah Baik

26 Meja Komputer 3 Buah 1 buah baik

28 Bangku Panjang besi 8 Buah 8 buah baik

29 Sofa 14 Buah 7 buah baik

35 Uninterruptible Power Supply (ups) 2 Buah baik

36 Finger Printer Time and Attandance

Acces Control system

1 Buah Rusak

38 Printer 17 Buah 9 Buah baik

39 Scanner 2 Buah baik

40 Server 1 Buah baik

41 Router 1 Buah Baik

2. Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan Pengadilan Negeri Sidikalang

tahun 2018 sebagai berikut :

No Nama Asset

(Belanja Modal)

Jumlah

(Unit)

Harga Persatuan

(Rp)

Total Harga

(Rp)

1 Laptop 3 13.000.000 39.000.000

Total 39.000.000

3. Penatausahaan Barang Milik Negara

a. Pembukuan,Pencatatan,dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

Selama periode tahun anggaran 2018, Pengadilan Negeri

Sidikalang secara kontiniu melaksanakan pembukuan, pencatatan, dan

pelaporan Barang Milik Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas


42

pelaksanaan APBN.

b. Penghapusan Asset /Barang Milik Negara (BMN)

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara

(BMN), Pengadilan Negeri Sidikalang pada tahun 2018 tidak

adamelaksanakan penghapusan Asset/Barang Milik Negara.

No Jenis Asset yang

Dihapuskan

Volume Keterangan/Type

1 - - -

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya di Pengadilan Negeri Sidikalang meliputi : Belanja Pegawai dan Belanja

Barang, dengan rincian pagu dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Belanja Pegawai

NO

BELANJA PEGAWAI

PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI

Rp Rp % Rp

1 2.208.137.000 2.377.754.613 107,6 - 169.617.613

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2017

No Uraian Pagu Belanja

Rp

Realisasi

Belanja

Rp

%

1 Belanja Gaji Pokok PNS 883.984.000 1.061.004.180 120


43

2 Belanja Pembulatan Gaji

PNS

13.000 15.836 121,8

3 Belanja Tunjangan

Suami/Istri PNS

64.465.000 70.943.690 110

4 Belanja Tunjangan Anak

PNS

18.200.000 19.193.392 105

5 Belanja Tunjangan

Struktural PNS

26.130.000 28.140.000 107

6 Belanja Tunjangan

Fungsional PNS

832.260.000 878.660.000 105

7 Belanja Tunjangan PPH

PNS

128.091.000 90.685.175 70,7

8 Belanja Tunjangan Beras

PNS

50.233.000 49.028.340 97,6

9 Belanja Uang Makan PNS 202.421.000 168.684.000 83,3

10 Belanja Tunjangan Umum

PNS

2.340.000 11.400.000 487

Total 2.377.754.613 1.061.004.180 120

Belanja Barang

NO

BELANJA BARANG

PAGU DIPA REALISASI / PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI

Rp Rp % Rp

1 705.512.000 577.646.925 81,8 127.865.075

Rincian Belanja Barang Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2018

No Uraian Pagu

Belanja

Rp

Realisasi

Belanja

Rp

%

1. Belanja Barang Non 90.010.000 77.762.400 86,3


44

Operasional

2. Belanja Barang

Operasional

615.502.000 499.884.525 81,2

Jumlah 705.512.000 577.646.925 81,8

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pelaksanaan program peningkatan manajemen manajemen peradilan umum di

Pengadilan Negeri Sidikalang meliputi : Belanja Barang, dengan rincian pagu

dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO

BELANJA BARANG

PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI

Rp Rp % Rp

1 156.250.000 92.718.000 59,33 63.532.000

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

Teknologi informasi di era modern seperti saat ini sangatlah

memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas

Pengadilan Negeri sebagai lembaga pelayanan publik di bidang hukum.

Dukungan teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk

kepentingan layanan kepada publik, namun sangat diperlukan dalam

percepatan proses Administrasi dalam lingkungan Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sidikalang telah melengkapi sistem administrasi

perkara secara elektronik yang dikenal dengan SIPP (Sistem Informasi

Penelusuran Perkara). Dengan adanya SIPP tersebut, akses informasi

perkara dapat dengan mudah diketahui oleh para pencari keadilan

dengan mengakses website sipp.pn-sidikalang.go.id.

Aplikasi SIPP yang ada sekarang ini pada Pengadilan Negeri

Sidikalang, telah terkoneksi dengan aplikasi E-Court Mahkamah Agung

RI. Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yaitu aplikasi web based

(aplikasi berbasis web server) yang diluncurkan Mahkamah Agung RI


45

untuk Pendaftaran Perkara Online pada Triwulan IV 2018. Aplikasi ini

terintergrasi ke semua Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI. Pada

tahap awal aplikasi ini hanya di peruntukkan untuk pendaftaran perkara

Gugatan melalui Advokat yang telah terdaftar di sistem E-Court.

Pengadilan Negeri Sidikalang pada bulan Nopember 2018 telah

berhasil menerima pendaftaran perkara online melalui E-Court.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Sidikalang akan terus mensosialisasikan

tata cara kepada seluruh advokat di Pengadilan Negeri Sidikalang yang

belum mengetahui akan hal ini.

- Publikasi Perkara (one day one publish)

Dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan,

maka dukungan teknologi informasi sangat diperlukan dalam lingkungan

peradilan terutama peranannya dalam percepatan publikasi putusan di

Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun publikasi jadwal sidang di

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan.

Selain perangkat lunak yang disebutkan diatas Pengadilan Negeri

Sidikalang juga sudah mempunyai website dengan nama domain www.pn-

Sidikalang.go.id, selain itu juga penampilan aplikasi SIPP secara online

dengan situs sipp.pn-sidikalang.go.id.

F. Regulasi Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan kelanjutan agenda berjalannya reformasi

birokrasi pada tubuh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sidikalang

sebagai stake holder Mahkamah Agung RI terus melakukan seluruh agenda

reformasi badan peradilan umumnya sebagaimana telah digariskan Mahkamah

Agung RI. Salah satu capaian yang dapat dikemukakan dalam Laporan

Tahunan ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan

Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya.


46

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan

dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di bawahnya.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing Sistem) di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya.

4. Sistem Informasi Manajemen Perkara;

5. Meja Informasi;

6. Meja Pengaduan;

7. Sistem keterbukaan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas berbasis

teknologi;

8. Sistem Management penanganan berkas perkara yang telah minutering

berbasis teknologi;

9. Sistem informasi perpustakaan Pengadilan Negeri Sidikalang berbasis

teknologi.


47

BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan rutin / reguler secara kelembagaan adalah

dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawas Mahkamah

Agung dan juga oleh Pengadilan Tinggi Medan yang dilakukan secara rutin

terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-

masing, baik secara administratif maupun secara tekhnis peradilan, sedangkan

pengawasan dalam tubuh instansi Pengadilan Negeri Sidikalang itu sendiri

secara langsung dilakukan Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim-hakim

pengawas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Sidikalang dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Koordinator Pengawas.

SK Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor

W2.U14/1052/KP.04.6/11/2018, tanggal 6 November 2018 tentang Penunjukan

Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Sidikalang :

1. Vini D. Afrilia, SH.MH Hakim Pengawas Bidang Perdata, Pidana dan Wasmat,

Hukum dan Arsip

2. Dwi Sri Mulyati, SH Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Umum dan

Keuangan, Perencanaan IT dan Pelaporan

Secara rutin hasil temuan dari Hakim Pengawas akan dilaporkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk dilakukan evaluasi dan

menjadi bahan dalam mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dan

mendesak.

Selanjutnya pengawasan secara eksternal telah dilakukan secara

terbuka kepada masyarakat luas. Pengadilan Negeri Sidikalang telah

menyediakan sarana dan prasarana kepada siapa saja untuk mengajukan


48

laporan dan pernyataan keberatannya terhadap kinerja badan dan perorangan

apara peradilan, baik secara tertulis maupun secara elektronik. Semua laporan

dan pengaduan akan mendapat porsi penanganannya sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Proses dan mekanisme pelaporan dan

pengaduan telah disosialisasikan secara terbuka di papan pengumuman dan

tempat publikasi lain di Pengadilan Negeri Sidikalang

B. EVALUASI

Evaluasi dalam laporan ini dimaksudkan sebagai tindakan yang

bersifat intern terkait pembahasan hasil kinerja aparat peradilan,

sedangkan tindakan evaluasi itu sendiri merupakan bagian dari tupoksi

Pengadilan Negeri Sidikalang yang finalisasi dari evaluasi itu sendiri

nantinya akan berujung pada pimpinan Pengadilan Negeri Sidikalang.

Secara rutin tindakan evaluasi kinerja tersebut selanjutnya dilakukan

minimal satu kali dalam satu bulan, yaitu dalam forum rapat bulanan

yang dihadiri oleh seluruh aparat peradilan.

Jika seluruh tupoksi aparat peradilan telah didasarkan pada

standart operating prosedur sebagaimana tertuang dalam Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dan dengan mengaju

pada SKP, maka terkait hasil dari itu semua akan dibahas dalam rapat

kerja bulanan.


49

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian laporan tahunan Pengadilan Negeri

Sidikalang sebagaimana termuat dalam uraian sebelumnya, maka dapat

kami simpulkan bahwa secara umum seluruh rangkaian kegiatan

pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan apa yang telah digariskan. Mata

Anggaran Tahun 2018 telah direalisasikan sesuai dengan peruntukannya

sebagaimana terlampir dalam laporan Tahunan ini, namun demikian

Pengadilan Negeri Sidikalang tetap memberikan kesempatan terhadap

tindakan koreksi dan perbaikannya di kemudian hari.

B. SARAN

Sesuai dengan isi laporan tahunan sebagaimana teruat dalam uraian

sebelumnya, maka dalam menghadapi tahun angaran 2018 Pengadilan

Negeri Sidikalang berharap ada perbaikan sehingga dapat menunjang

sistem seuai visi dan misi yang telah ditetapkan, diantaranya dapat

dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sidikalang belum memiliki Tenaga Arsiparis,

Pustakawan dan Penata Laporan Keuangan serta kekurangan staf

dibeberapa bidang, mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa

dialokasikan tenaga tersebut untuk Pengadilan Negeri Sidikalang.

2. Pekerjaan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi atau komputer

kadang bertumpu pada satu orang mohon diadakan pelatihan untuk

menambah pengetahuan dan kemampuan missal untuk aplikasi SIPP,

Komdanas, LPSE, SIMPEG, direktori putusan dan lain-lain.


50

3. Kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang ada pada Pengadilan

Negeri Sidikalang sudah mulai tua yang manfaatnya sudah berkurang

mohon tahun 2019 bisa disediakan anggaran untuk pengadaan kendaraan

dinas roda empat dan roda dua.

Demikianlah laporan tahunan ini dibuat dan disampaikan semoga

bermanfaat bagi Pengadilan Negeri Sidikalang guna untuk peningkatan

kinerja dalam melaksanakan tugas kedepan yang lebih baik, sehingga

pelayanan yang baik bagi masyarakat pencari keadilan dapat terwujud.

.

laporan tahunan 2018 - pn-sidikalang.go.id · november 2018 perihal penyusunan laporan tahunan 2018...

Documents