laporan tahunan pengadilan negeri nabire tahun 2018

LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI NABIRE

TAHUN 2018

Jln. Merdeka No. 69, Telp/Fax. (0984) 21007-24087

Email : [email protected] Website : www.pn-nabire.go.id

NABIRE – PAPUA 98815

mailto:[email protected]


Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Nabire Tahun 2018 - Hal. i

LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI NABIRE

TAHUN 2018

Jln. Merdeka No. 69, Telp/Fax. (0984) 21007-24087

Email : [email protected] Website : www.pn-nabire.go.id

NABIRE – PAPUA 98815



Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Nabire Tahun 2018 - Hal. ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah

melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan

Tahunan 2018 ini.

Laporan Tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan

transparansi Pengadilan Negeri Nabire selama Tahun 2018 kepada publik.

Di dalam Laporan Tahunan yang kami susun ini memuat laporan hasil manajemen

perkara, manajemen aset, keuangan dan sumber daya manusia yang kami lakukan selama

Tahun 2018 dalam rangka upaya memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat.

Selain laporan mengenai pengelolaan, kami sampaikan pula dalam laporan tahunan ini

capaian-capaian, pengembangan dan perubahan yang telah kami lakukan dalam rangka

upaya mewujudkan suatu Badan Peradilan yang Agung sebagaimana visi Mahkamah

Agung RI.

Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018 ini telah kami upayakan sebaik

mungkin, walaupun demikian saran dan masukan baik dari instansi-instansi yang

memayungi kami ataupun dari masyarakat sangat kami harapkan untuk lebih

meningkatkan kinerja dan pelayanan dari kami kepada masyarakat.

Terakhir, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri

Nabire atas kerjasama bantuan pemikiran dan dukungan dalam menjalankan tugas pada

Pengadilan Negeri Nabire, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan dan

hikmah atas amanah yang kita laksanakan ini. Amin.

Nabire, 7 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Nabire

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

NIP.197001281997031001

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Nabire Tahun 2018 - Hal. iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................ i

KATA PENGANTAR.............................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN. .......................................................................... 1

B. VISI DAN MISI. ....................................................................................................... 2

C. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ................................................................... 3

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................ 6

A. TUPOKSI, STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) DAN SASARAN

KERJA PEGAWAI (SKP). ....................................................................................... 6

A.1. TUPOKSI ........................................................................................................ 6

A.2. Penyusunan Standard Operating Procedures ( SOP ). .................................. 17

A.3. Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ). .................................................................... 30

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA ................................................................... 31

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ...................................................................... 33

A. SUMBER DAYA MANUSIA. ................................................................................. 33

B. KEADAAN PERKARA .......................................................................................... 37

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA .................................................... 38

D. PENGELOLAAN KEUANGAN .............................................................................. 42

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI. .............................................................. 43

F. REGULASI TAHUN 2018 ..................................................................................... 43

BAB IV PENGAWASAN ..................................................................................................... 64

A. INTERNAL. ........................................................................................................... 64

B. EVALUASI ............................................................................................................ 65

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..................................................................... 67

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Nabire Tahun 2018 - Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.

Sebagai salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan

peradilan umum, Pengadilan Negeri Nabire memiliki tugas pokok :

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Selain berfungsi sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara pidana dan

perdata. Pengadilan Negeri Nabire masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Jayapura.

Dahulu Kabupaten Paniai berkedudukan di Nabire, sekarang menjadi Kabupaten

Nabire dan berkedudukan di Nabire. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire

Meliputi 7 Kabupaten pemekaran, yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Nabire.

2. Kabupaten Dogiyai.

3. Kabupaten Paniai.

4. Kabupaten Deiyai.

5. Kabupaten Intan Jaya.

6. Kabupaten Puncak Jaya.

7. Kabupaten Puncak Papua.

Mengingat tanggungjawab yang begitu besar daripada Pengadilan Negeri

Nabire, maka kebijakan yang ditempuh haruslah mencerminkan Peradilan yang

efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Nabire selama Tahun 2018 ini telah membuat

kebijakan-kebijakan yang bertujuan mewujudkan suatu lembaga peradilan yang

efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat

diantaranya ialah mengaplikasikan Progam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran

Perkara) untuk lebih mengefektifkan pengelolaan perkara, meningkatkan kapasitas


internet sehingga akan lebih mendukung kinerja IT yang selanjutnya akan

mengefisienkan pengelolaan data, penyediaan informasi bagi masyarakat, serta

lebih mendukung fasilitas kerja bagi segenap komponen Pengadilan Negeri Nabire.

Sedangkan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepuasan publik

terhadap layanan pengadilan telah dilakukan peningkatan kualitas SDM dengan

terus menerus mengirimkan Hakim-Hakim maupun karyawan untuk mengikuti

pelatihan-pelatihan dan sosialisasi berbagai macam peraturan baru agar terbinanya

SDM yang berkualitas dan profesional guna mendukung terciptanya sistem

peradilan yang efisien, efektif dan bermartabat. Kemudian untuk menjaga integritas

segenap kompenonen pada Pengadilan Negeri Nabire dibentuklah suatu sistem

pengawasan secara internal dan fungsional serta mempermudah mekanisme

pengaduan masyarakat terhadap institusi Peradilan melalui media elektronik, surat

maupun secara langsung.

B. VISI DAN MISI.

Visi.

“ Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri,

efektif, efesien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dalam memberi

pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi

masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik dan Terwujudnya

Pengadilan Negeri Nabire yang Agung”

Misi.

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan dan rasa

keadilan masyarakat.

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, dan bebas dari campur tangan

pihak lain.

3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat peradilan.

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

6. Menjunjung kewibawaan kekuasaan Kehakiman dengan menegakkan hukum

dan menjunjung keadilan serta melindungi dan mengayomi masyarakat pencari

keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire.


7. Mewujudkan institusi Pengadilan Negeri Nabire yang berwibawa, bermartabat,

mandiri dan independen.

8. Optimalisasi administrasi peradilan yang efisien, kreatif, efektif dan produktif,

kreatif serta inovasi demi terselenggarannya peradilan yang cepat, sederhana

dan biaya ringan.

9. Memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang memerlukan pelayanan hukum.

C. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ).

1. Penyederhananan Proses Berperkara.

Membentuk Pengadilan Acara Cepat untuk memutus perkara dengan nilai

gugatan tertentu atau bisa juga untuk menangani perkara pidana dengan

ancaman hukuman denda, ancaman hukuman badan ringan atau

pelanggaran.

Pelaksanaan Gugatan Sederhana.

Mengefektifkan Mediasi dan Perdamaian.

2. Penguatan Akses Pada Keadilan.

Mengefektifkan Penyaluran Bantuan Hukum

a). Memperjelas kriteria pihak yang berhak menerima bantuan Pro Bono.

b). Memperjelas mekanisme dan pengawasan penggunaan anggaran Pro

Bono.

c). Penyediaan anggaran untuk operasional Pengadilan dalam perkara Pro

Bono.

3. Penguatan SDM.

Pelatihan dan Pengembangan Berbasis Kompetensi

Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.

Pola karir berbasis kompetensi.

Penilaian kinerja dan remunerasi berbasis kompetensi.

4. Pengelolaan Anggaran.

Penataan sistem dan perencanaan.

Penataan sistem dan pelaksanaan sesuai dengan SOP.


Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran.

Mendorong transparansi pengelolaan anggaran.

5. Pengelolaan Aset.

Mendorong perilaku positif dalam pengelolaan asset.

Mengubah pendekatan dalam pengelolaan aset dari pendekatan administratif

asset menjadi manajemen asset yang menerapkan asas fungsional,

kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas publik dan kepastian

nilai.

Penertiban asset melalui keharusan kepemilikan identitas dan informasi yang

jelas melalui dokumen kepemilikan.

6. Penguatan Sistem IT.

Melaksanakan informasi terintegrasi antara publik, pengguna jasa peradilan

dan penegak hukum lainnya.

Melaksanakan informasi terintegrasi antara Pengadilan Tingkat Pertama,

Tingkat Banding dan Kasasi, dengan penerapan Aplikasi SIPP.

7. Akuntabilitas.

Penguatan sistem pengawasan

a). Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan.

b). Pelaksana SDM pelaksana fungsi pengawasan.

c). Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.

d). Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi

masyarakat.

Meningkatkan keterbukaan informasi

a). Membangun kultur keterbukaan di Pengadilan.

b). Mengembangkan mekanisme untuk mengakses informasi yang

sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya rendah.

8. Modernisasi Manajeman Perkara.

Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan

a). Transparasi putusan.

b). Tranparasi informasi perkara.


c). Integrasi informasi perkara.

d). Pelaporan perkara berbasis elektronik.

Modernisasi bentuk pelayanan publik

a). Manajemen perkara berbasis elektronik.

b). Pelayanan publik berbasis elektronik.

c). Simplifikasi administrasi perkara cepat.

Pelayanan hukum terintegrasi.

9. Penyempurnan Organisasi Manajemen Perkara.

Tahap I

Identifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan pada

Pengadilan melalui analisis beban kerja, analisis kompetensi dan

inventarisasi masalah.

Tahap II

Secara bertahap menerapkan reformasi birokrasi sehingga terwujud

efisiensi dan keefektifan kinerja serta transparansi badan peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terjadi perubahan struktur pada

Pengadilan Negeri Nabire sebagai berikut :

A. TUPOKSI, STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) DAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP).

A.1. TUPOKSI

Tupoksi Ketua Pengadilan Negeri Nabire :

1. Sebagai Pimpinan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan

secara baik dan lancar.

2. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua, membagi dan

menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam mewujudkan

keserasian dan kerjasama dengan baik antara sesama pejabat/petugas.


3. Melakukan pengawasan melekat dan atau pengawasan secara rutin terhadap

pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk serta bimbingan yang diperlukan

baik kepada para Hakim maupun Pejabat Struktural, dan melaksanakan

pertemuan berkala sekali dalam sebulan.

4. Membuat Memory Of Understanding dengan Pemda, Polres serta Instansi lain,

dan melakukan koordinasi antara sesama instansi di lingkungan Penegak

Hukum dan kerjasama dengan MUSPIDA, PEMDA, dan DPRD serta dapat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum,

memberikan perkuliahan, ceramah / penyuluhan hukum apabila diminta oleh

masyarakat atau instansi.

5. Membuat penetapan penunjukkan Majelis Hakim, dapat mendelegasikan Majelis

Hakim dan menunjukkan Hakim untuk membuat surat gugatan atas permohonan

secara lisan bagi yang buta huruf.

6. Mengawasi jalannya prosedur dan proses register serta pemeriksaan perkara

baik pidana maupun perdata.

7. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim

dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasi

kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

8. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan

rutin.

9. Melaksanakan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk

kepentingan peningkatan jabatan, mengestimasi terhadap Wakil Ketua dan

Hakim secara periodik untuk SKP dilaksanakan pada bulan Agustus dan

September, membuat SKP Hakim dan Panitera/Sekretaris.

10. Mempersiapkan kaderisasi dalam rangka menghadapi alih generasi.

11. Melakukan pengambilan sumpah bagi Wakil Ketua, Hakim, Penitera dan lain-lain

sesuai dengan kewenangannya.

12. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, DHARMAYUKTI KARINI,

IPASPI, BAPOR dan Koperasi.

13. Menetapkan panjar biaya perkara dalam hal penggugat tidak mampu, Ketua

dapat mengizinkannya untuk berpekara secara prodeo.

14. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melakukan pemanggilan

terhadap termohon eksekusi dalam rangka (aanmaning) untuk memenuhi


putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan

provinsi dan pelaksanaan eksekusi lain, melaksanakan somasi berwenang

menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan

perlawanan, berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal permohonan

peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung,

memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

15. Menetapkan biaya panggilan, biaya eksekusi, pelaksanaan lelang, tempat

pelaksanaan lelang, kantor lelang sebagai pelaksana lelang.

16. Melaksanakan putusan serta merta dalam perkara dimohonkan banding wajib

meminta izin kepada Pengadilan Tinggi, perkara dimohonkan kasasi wajib izin

kepada Mahkamah Agung.

17. Menyediakan buku khusus untuk anggota majelis Hakim yang menyatakan

berbeda pendapat dengan kedua anggota majelis Hakim lainnya dalam

memutuskan perkara pidana maupun perdata dan merahasiakannya.

18. Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkan pada pertemuan

berkala para Hakim, meneliti court calendar dan membina Hakim agar

memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya paling lambat 6 bulan.

19. Membuat CPP I dan WAS I.

20. Member izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar

dari ruang kepaniteraan; daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas

perkara.

21. Mambuat/menyusun daftar data tentang putusan-putusan penting.

22. Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau

Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada Hakim,

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

23. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan

perkara, membagi perkara dengan acara biasa, singkat dan cepat, pra peradilan

dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan, menandatangani surat

penetapan penahanan, perpanjang penahanan, membuat daftar Hakim dan

Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat

dimulai tepat waktu.


24. Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada

penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa /

pemohon banding atau kasasi, memerintahkan Panitera segera mengirimkan

melalui fax kepada Pengadilan Tinggi pada hari itu juga terhadap permohonan

banding.

25. Menyerahkan berkas perkara grasi kepada Hakim untuk diproses, menugaskan

Hakim untuk bertindak selaku Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT)

secara periodik.

Tupoksi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire :

1. Sebagai Pimpinan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan

secara baik dan lancar.

2. Selaku koordinator pengawas bidang.

3. Melakukan pengawasan perbuatan dan tingkah laku para Hakim dan pejabat

Pengadilan Negeri Nabire termasuk kemampuan teknis dan moralitasnya, dan

pengawasan tentang pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan tupoksi

dan rencana kerja.

4. Melakukan pengawasan pengisian register perkara pidana dan perdata secara

tertib, pembuatan laporan oleh Panitera Muda Hukum, tertib persidangan dan

berita acara persidangan.

5. Mengawasi pembukuan keuangan perkara dibuat seraca tertib dan sesuai

ketentuan yang berlaku.

6. Mengawasi pelaksanaan tertib jam kantor bagi seganap Hakim, pegawai

termasuk honorer.

7. Bersama Ketua mengadakan rapat Dinas, mengadakan koordinasi dengan

Instansi terkait, menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul di

Pengadilan Negeri.

8. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan, melakukan tugas

khusus yang diberikan oleh Ketua, mengikuti kegiatan Pengkajian Hukum.

9. Mengawasi penyimpanan uang agar disimpan pada Bank Pemerintah dengan

rekening keuangan Perkara dan DIPA.

10. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan.


Tupoksi Hakim :

1. Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan serta dimasukkan

kedalam buku kalender persidangan untuk mendata perkara yang ditangani oleh

Hakim.

2. Menetapkan / menandatangani penetapan hari sidang (dalam kapasitas sebagai

Ketua Majelis Hakim) sebagai informasi kepada para pihak yang berpekara.

3. Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melakukan

pemanggilan kepada para pihak.

4. Mengikuti atau memimpin persidangan utnuk kelancaran proses sidang serta

memastikan proses sidang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

5. Mengesahkan berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengganti sebagai

pedoman jalannya persidangan berikutnya.

6. Menyimpulkan jalannya persidangan serta membuat putusan berdasarkan hasil

musyawarah Majelis Hakim untuk dibacakan didalam persidangan.

Tupoksi Panitera:

1. Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan serta

pembinaan dalam merumuskan kebijakan di bidang kepaniteraan.

2. Menyelenggarakan Administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara

maupun situasi keuangan perkara sesuai Bindalmin yang dibantu oleh Panitera

Muda.

3. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas putusan, dokumen, biaya perkara,

uang titipan pihak ke-tiga, surat-surat bukti, dan surat lainnya yang disimpan di

Kepaniteraan.

4. Menerima dan mengirimkan berkas perkara, membuat salinan putusan,

memberitahukan putusan Verset.

5. Menutup buku register keuangan perkara setiap bulan dan semua register

perkara pada akhir tahun, mengikuti kegiatan Pengkajian Hukum.

6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan Ketua

Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang ditentukan serta melaporkannya

kepada Ketua Pengadilan Negeri.


7. Melayani Siswa/Mahasiswa yang melakukan Penelitian/PPL/PKL di Pengadilan

Negeri Nabire.

8. Mengikuti kegiatan koordinasi dengan Dinas/Instansi lain atas perintah Ketua

Pengadilan Negeri.

9. Membuat akta :

a. Permohonan Banding perkara Perdata dan Pidana.

b. Pemberitahuan adanya banding perkara Perdata dan Pidana.

c. Menerima Memori/Kontra Memori Banding dari para pihak/terdakwa.

d. Penyampaian salinan Memori/Kontra Memori Banding kepada para pihak

e. Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage).

f. Pemberitahuan Putusan Banding kepada para pihak/terdakwa.

g. Melayani permohonan Kasasi dari para pihak/terdakwa.

h. Pemberitahuan adanya permohonan Kasasi.

i. Menerima Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi serta menyampaikan

salinan Memori Kasasi kepada para pihak.

j. Pencabutan Memori Kasasi.

k. Permohonan PK.

l. Pemberitahuan adanya permohonan PK.

m. Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan PK.

n. Pencabutan permohonan PK.

o. Penyampaian Salinan Putusan PK dan pemberitahuan Putusan PK kepada

termohon PK.

p. Permohonan Grasi.

q. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK dan

Grasi yang menurut Undang-undang diharuskan dibuat oleh Panitera.

Tupoksi Panitera Muda Pidana :

1. Penanganan administrasi perkara pidana Biasa/Singkat.

2. Pengisian register sesuai petunjuk.

3. Penulisan jadwal sidang court calendar.

4. Pengelolaan berkas perkara yang upaya hukum.

5. Administrasi keuangan perkara pidana.

6. Pengawasan pelaksanaan tugas administrasi perkara bidang pidana.


7. Meningkatkan tugas pengawasan dan pengamatan (wasmat) atas putusan

Pengadilan Negeri.

Tupoksi Panitera Muda Perdata :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dengan Sistem meja ke meja.

2. Menerima pendaftaran Perkara Gugatan, Permohonan dan memberikan nomor

Registrasi pada setiap perkara yang diterima.

3. Melaksanakan perintah Ketua Majelis dengan Menunjuk Jurusita untuk

melaksanakan Pemanggilan.

4. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan putusan (Eksekusi) yang diputuskan

Ketua Pengadilan Negeri dan alasannya.

5. Mencatat setiap perkara secara tertib dan tepat waktu.

6. Membuat akta Permohonan Banding/Kasasi/PK Akta Pencabutan.

7. Menerima Banding/Kasasi/PK.

8. Meneliti/mencermati berkas sebelum diterima.

Tupoksi Panitera Muda Hukum :

1. Mengefektifkan Laporan Bulanan, 4 Bulan, 6 Bulan dan laporan Tahunan secara

tertib dan tepat waktu.

2. Meningkatkan Pelayanan Legalisasi Kuasa dan Registrasi Akta Notaris/badan

Hukum.

3. Mengumpulkan, memgelola dan menyajikan data laporan perkara pidana, perdata

secara berkala.

4. Menyediakan dan mengisi papan statistic perkara baik pidana maupun perdata.

5. Melaksanakan Penyimpanan berkas in-aktif (yang sudah bht) dalam

mengklasifikasikan sesuai dengan standart kerasipan yang dinamis.

6. Menyediakan Box lemari penyimpanan arsip perkara yang sudah in-aktif.

7. Melakukan Pengawasan atas :

a. Pengiriman laporan-laporan bulanan, 4 bulan, 6 bulan dan tahunan.

b. Pengisian Register Surat Kuasa, Register badan Hukum.

c. Penataan Arsip Perkara dalam dokumentasi.


8. Pemberian bantuan Hukum dan pengamanan perkara bagi yang kurang mampu

dan menunjuk penasehat Hukum secara prodeo.

9. Melakukan Penyuluhan Hukum terhadap Masyarakat, Instansi dan lembaga

terkait.

Tupoksi Panitera Pengganti :

1. Membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan sesuai dengan

permintaan Hakim.

2. Koordinasi dengan Jurusita untuk menghadirkan para pihak yang bersengketa,

para Hakim yang mengadili, Jaksa (Penuntut Umum), terdakwa dan Penasehat

hukum sehingga persidangan dapat berjalan lancar, mudah dan cepat.

3. Menjaga ketertiban jalannya persidangan bersama-sama dengan Majelis Hakim,

agar sidang berjalan tertib dan lancar.

4. Melaporkan amar putusan kepada Panitera/Sekretaris untuk diberitahukan

kepada para pihak.

5. Menjadi notulen dan menyusun berita acara persidangan untuk memudahkan

para Hakim dalam mengambil keputusan.

6. Membuat dan mengadministrasi lembar putusan yang sesuai dengan konsep

putusan yang ditetapkan oleh Hakim.

7. Melakukan proses adminstrasi dan penyerahan berkas perkara ke Panitera Muda

Pidana/Perdata (bila perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap) agar

panmud pidana/perdata bisa mencatat dalam register perkara tersebut.

Tupoksi Sekretaris :

1. Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan serta

pembinaan dalam merumuskan kebijakan di bidang kesekretariatan.

2. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan kebijakan dibidang

Kepegawaian, Keuangan, Umum, Perencanaan, Pelaporan dan Teknologi

Informasi.

3. Mengadakan pengawasan atas jalannya pelaksanaan tugas pejabat

kesekretariatan dan menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di

kesekretariatan.


4. Memeriksa pembuatan laporan-laporan dari bagian kepegawaian, laporan-

laporan keuangan, dan pembuatan dokumen yang berkaitan dengan barang

inventaris.

5. Memeriksa penyusunan dan pengusulan RKA-KL.

6. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani kontrak /

Surat Perintah Kerja (SPK), berita acara serah terima dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.

7. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang

dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kemudian

diteruskan kepada Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

8. Membuat dan menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan

pengeluaran uang.

Tupoksi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :

Bagian Umum :

1. Melaksanakan administrasi persuratan mengajukan kepada kearsipan dinamis

dengan meregister surat masuk, surat keluar dan mengarsipkannya sesuai

klasifikasi.

2. Mengusulkan pengadaan inventaris kantor dengan membuat rencana

pengadaan dan usulan pembelian perlengkapan kantor yang tepat sesuai

dengan kebutuhan kantor.

3. Perawatan gedung kantor dan kendaraan dinas, pemeliharaan barang inventaris

dengan menginventarisasi barang secara berkala.

4. Memberikan register dan pelabelan terhadap fisik barang secara sistematis.

5. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan SIMAK BMN.

6. Meningkatkan peran serta aktif kepada setiap pegawai untuk ikut menjaga

keamanan kantor.

7. Pengawasan bidang pengamanan, kebersihan kantor dan perawatan taman.

8. Melakukan entry data mengenai inventaris barang, mutasi yang terkait dengan

aplikasi tersebut.

9. Melaksanakan pengadaan komputer, pengadaan jaringan internet dan

meubelair.


10. Pendataan buku-buku pustaka berdasarkan judul, nama pengarang dan

subyeknya.

Bagian Keuangan :

1. Pelaksanaan realisasi anggaran sesuai jadwal rencana kegiatan pelaksanaan

anggaran.

2. Mempersiapkan/mengirim SPP/SPM untuk gaji dan lain-lain.

3. Membuat rencana pengusulan anggaran secara skala prioritas dan membuat

pendistribusian alokasi anggaran secara seimbang berdasarkan kebutuhan (RKA-

KL tahun 2018).

4. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan SAI, melaksanakan

pembukuan dan membuat pertanggung jawabannya.

5. Melakukan entry data ke aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan,

menghimpun/menyusun dokumen keuangan yang telah di pertanggung jawabkan

Tupoksi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana :

1. Memonitor pemutakhiran data kepegawaian beserta dengan kelengkapan

berkasnya dari setiap pegawai yang bertugas di Pengadilan untuk memastikan

tersedianya data pegawai secara lengkap dan terkini.

2. Mengkaji dan menyiapkan daftar bezetting pada awal dan pertengahan tahun,

DUK setiap awal tahun, Daftar Keadaan Pegawai/Tenaga Fungsional setiap 3

bulan dan rekab absen setiap bulan secara tepat waktu.

3. Memonitor persiapan / pengumpulan data penilaian atasan langsung atas

pelaksanaan pekerjaan bawahannya sehingga tersedianya usulan penilaian

kinerja dan usulan pengangkatan jabatan untuk ditindak lanjuti.

4. Mengkaji data para pegawai yang melanggar disiplin tata tertib, mempersiapkan

laporan pelanggaran disiplin dan memprosesnya sebagai upaya mencegah

pelanggaran diwaktu yang akan datang.

5. Memproses daftar nominatif rencana kenaikan pangkat per bulan April dan

Oktober setiap tahun sehingga dapat ditindak lanjuti.

6. Memproses daftar para pegawai yang akan naik gajinya dan membuat surat

pemberitahuan kenaikan gaji berkala untuk di distribusikan kepada pegawai

yang bersangkutan.


7. Memproses permohonan pegawai di lingkungan Pengadilan untuk mengikuti

pendidikan dan latihan maupun ujian dinas.

8. Mengkaji dan memproses usul jabatan seluruh level di lingkungan pengadilan,

apabila ada formasi untuk mengidentifikasi efektifitas dari usul jabatan yang

disampaikan dan penyesuaian yang dapat dilakukan.

9. Memproses usul jabatan fungsional dilingkungan Pengadilan untuk memastikan

ditindak lanjutinya usulan dalam mendukung kelancaran dan efektifitas dari

seluruh kegiatan di Pengadilan.

10. Memonitor SK. Cuti untuk pegawai di lingkungan Pengadilan yang masih

mempunyai hak cuti untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan data.

11. Memproses permohonan mutasi/pensiun pegawai di lingkungan Pengadilan

dilengkapi dengan berkas-berkas/surat yang telah ditentukan untuk memastikan

permohonan mutasi/pensiun disampaikan dan ditindak lanjuti dengan tepat

waktu.

12. Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf

dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas

tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf

secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Tupoksi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan:

1. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa,

pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan

perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan

pelaporan;

2. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi

informasi.

Tupoksi Jurusita :

1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim

Ketua Majelis.

2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,

protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.

3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.


4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan

kepada pihak-pihak terkait.

A.2. Standard Operating Procedures ( SOP ).

Standard Operating Procedures ( SOP ) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi

pemerintah berdassarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata

kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan (Tjipto Atmoko-

2011).

Pengadilan Negeri Nabire memiliki jumlah keseluruhan SOP dari semua bagian yaitu 89

SOP. Berikut ini tabel keterkaitan setiap Unit Kerja yang ada pada Pengadilan Negeri

Nabire dengan SOP yang ada.

NO Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

1. Ketua 53 Bagian Perdata :

1.SOP Perkara Perdata Permohonan;

2.SOP Perkara Perdata

Gugatan/bantahan apabila mediasi

gagal;

3. SOP penyelesaian perkara gugatan

sederhana;

4. SOP penyelesaian keberatan

gugatan sederhana;

5. SOP perkara perdata peninjauan

kembali

6. SOP permohonan sita eksekusi

perkara perdata;

7. SOP permohonan eksekusi riil;

8. SOP perkara perdata eksekusi;

9. SOP Perkara Perdata


berhasil;

10. SOP konsinyasi

11. SOP konsinyasi terhadap gugatan

ganti rugi;

Bagian Pidana :

12. SOP Proses Penyelesaian

Perkara Pidana Biasa (Dewasa);

13. SOP proses penyelesaian perkara

pidana anak;


Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017


pidana singkat;


pidana tipiring;

16. SOP Proses penangan perkara

tilang;

17. SOP permohonan upaya hukum

banding;

18. SOP Permohonan upaya hukum

kasasi;

19. SOP upaya hukum peninjauan

kembali;

20. SOP Permohonan Praperadilan;

21. SOP Permintaan Permohonan

Perpanjangan Penahanan

Permintaan Penyidik Pasal 29 Ayat

(2) dan ayat (3);



Permintaan Kejaksaan Pasal 25

Ayat (2);


Perpanjangan Penahanan Pasal 29

Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;


Perpanjangan Penahanan ke

Pengadilan Tinggi Pasal 29 Ayat (1)

KUHAP;


Permohonan ijin/Persetujuan

Penyitaan;


Permohonan Ijin/Persetujuan

Penggeledahan;


Permohonan Diversi;

Bagian Hukum :

28. SOP Penanganan Pengaduan

Melalui Ketua Pengadilan Negeri;


Melalui Meja Pengaduan;

30. SOP Pembuatan Laporan

Bulanan;


Caturwulan;


Semesteran;


Tahunan;

34. SOP Pendaftaran Surat Izin Kuasa

Insidentil;

35. SOP Surat Keterangan Tidak


Pernah Dihukum Lebih Dari 5 (lima)

Tahun;

36. SOP Waarmerking;

Bagian Perencanaan , IT dan

Pelaporan :

37. SOP penyusunan Laporan

Tahunan;

38. SOP Penyusunan RKT, IKU dan

PKT;

39. SOP Penyusunan LAKIP;

Bagian Ortala :

40. SOP Pembuatan DUK dan

Bezzeting;

41. SOP Pembuatan surat Keputusan

KPN;

42. SOP Kenaikan Pangkat Online

(KPO);

43. SOP Rekapitulasi Absensi;

44. SOP Pelakanaan

Pelantikan/Pengambilan Sumpah;

45. SOP Kenaikan Gaji Berkala;

46. SOP Permohonan Cuti;

47. SOP Usulan Kenaikan pangkat,

pensiun dan jabatan;

Bagian umum dan keuangan :

48. SOP Penyelesaian Pelaporan

Keuangan;

49. SOP Penyelesaian Surat Masuk;

50. SOP Pengadaan Sarana dan

Prasarana;

51. SOP Penghapusan Barang;

52. SOP Pengawasan Honorer;

53. SOP Pemeliharaan Perpustakaan.

Wakil Ketua 45 Bagian Perdata :




gagal;


sederhana;


gugatan sederhana;


kembali

6. SOP Sisa panjar perkara;



berhasil;

8.SOP Penyelesaian Perkara

Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017


Gugatan Keberatan atas Ganti Rugi;

9. SOP Panitera Pengganti Dalam

Perkara Perdata;

Bagian Pidana :




pidana anak;


pidana singkat;


pidana tipiring;


tilang;

15. SOP Upaya Hukum Peninjauan

Kembali;



Perkara Pidana;




(2) dan ayat (3);




Ayat (2);







KUHAP;



Penyitaan;



Penggeledahan;


Permohonan Diversi;

Bagian Hukum :

25. SOP Layanan Hukum;

26. SOP Pembuatan Surat

Keterangan Penelitian;

27.SOP Legalitas Akta Catatan Sipil;

SOP Penanganan Pengaduan Melalui

Meja Pengaduan;



Bulanan;


Caturwulan;


Semesteran;


Tahunan;


Bagian Ortala :


Bezzeting;

34. SOP Kenaikan Pangkat Online

(KPO);


36. SOP Pelakanaan

Pelantikan/Pengambilan Sumpah;



39. SOP Usulan Kenaikan pangkat,

pensiun dan jabatan;

Bagian Umum & Keuangan :


41. SOP Pengawasan Honorer;

42. SOP Pemeliharaan Perpustakaan;

Perencanaan , IT dan Pelaporan :

43. SOP penyusunan Laporan

Tahunan;


PKT;

45. SOP Penyusunan LAKIP;

Hakim 20 1.SOP Perkara Perdata Permohonan;



gagal;


sederhana;


gugatan sederhana;


kembali

6. SOP Sisa panjar perkara;



berhasil;

8.SOP Penyelesaian Perkara Gugatan

Keberatan atas Ganti Rugi;

9. SOP Proses Penyelesaian Perkara

Pidana Biasa (Dewasa);


Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017


pidana anak;


pidana singkat;


pidana tipiring;


tilang;

14. SOP Upaya Hukum Peninjauan

Kembali;



17. SOP Pembuatan Surat

Keterangan Penelitian;

18.SOP Legalitas Akta Catatan Sipil;


Perkara Perdata;


Perkara Pidana;

Panitera 51 Bagian Perdata :




gagal;


sederhana;


gugatan sederhana;

5. SOP Permohonan Perkara Perdata

Banding;

6. SOP Permohonan Perkara Perdata

Kasasi


kembali


perkara perdata;



11. SOP Keuangan Perkara Perdata;

12. SOP Biaya Proses;



berhasil;

14. SOP konsinyasi


ganti rugi;

16. SOP Penyelesaian Perkara

Gugatan Keberatan Ganti Rugi;

Bagian Pidana :




Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017


pidana anak;


pidana singkat;


pidana tipiring;


tilang;


banding;


kasasi;


kembali;

25. SOP Permohonan Greasi;





KUHAP;



Penyitaan;



Penggeledahan;


Permohonan Diversi;

Bagian Hukum :

31. SOP Pelayanan Informasi;





34. SOP Pendaftaran Badan Hukum;



Bulanan;


Caturwulan;


Semesteran;


Tahunan;

40. SOP Pendaftaran Surat Kuasa

Khusus;


Insidentil;


Pernah Berperkara




Tahun;

44. SOP Pendaftaran Leges Bukti;

45. SOP Penolakan Waris;

Perencanaan :

46. SOP Laporan Tahunan;


PKT;

48. SOP Penyusunan LKJIP;

49. SOP Pelaporan Aplikasi Perkara

SIPP;

ORTALA :


Panitera Muda Pidana 17 1. SOP Proses Penyelesaian Perkara



pidana anak;


pidana singkat;


pidana tipiring;


tilang;


banding;


kasasi;


kembali;

9. SOP Permohonan Grasi;





(2) dan ayat (3);




Ayat (2);







KUHAP;



Penyitaan;


Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017



Penggeledahan;


Permohonan Diversi;

Panitera Muda Perdata 16 1.SOP Perkara Perdata Permohonan;



gagal;


sederhana;


gugatan sederhana;

5. SOP perkara perdata Banding;

6. SOP perkara perdata Kasasi


kembali


perkara perdata;



11. SOP Keuangan Perkara Perdata;

12. SOP Biaya Proses;



berhasil;

14. SOP konsinyasi


ganti rugi;

16. SOP Penyelesaian perkara

gugatan keberatan ganti rugi;

Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017

Panitera Muda Hukum 20 1. SOP Pelayanan Informasi;





4. SOP Pendaftaran Badan Hukum;


6. SOP Kerjasama Pos Bantuan

Hukum;

7. SOP Pembuatan Surat Keterangan

Penelitian;

8. SOP Pembuatan Laporan Bulanan;


Caturwulan;


Semesteran;


Tahunan;

12. SOP Pendaftaran Surat Kuasa

Khusus;


Insidentil;

Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017



Pernah Berperkara



Tahun;

16. SOP Pendaftaran Leges Bukti;

17. SOP Legalisasi Akta Catatan Sipil;

18. SOP PNBP Yang Diterima di

Panitera Muda Hukum;


20. SOP Penolakan Waris;

Panitera Pengganti 17 1. SOP Panitera Pengganti Dalam

Perkara Pidana;

2. SOP Proses Penyelesaian Perkara



pidana anak;


pidana singkat;


pidana tipiring;


tilang;


kembali;





KUHAP;


Perkara Perdata;


Permohonan;



gagal;

12. SOP penyelesaian perkara

gugatan sederhana;


gugatan sederhana;


kembali

15. SOP Pengembalian sisa panjar

perkara;



berhasil;



Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017


Jurusita/ Jurusita

Pengganti

18 1. SOP Panggilan Sidang

Jurusita/jurusita Pengganti;

2. SOP Pemberitahuan Isi Putusan,

Penetapan, Akta Pernyataan

Banding/Kasasi, Peninjauan

Kembali,Penyampaian Memori

Banding/Kasasi, Kontra Memori

Banding/Kasasi, Peninjauan

Kembali serta Pemberitahuan

Inzage;

3. SOP Perkara Perdata Permohonan;



gagal;


sederhana;


gugatan sederhana;

7. SOP perkara perdata Banding;

8. SOP perkara perdata Kasasi


kembali


perkara perdata;





berhasil;

14. SOP konsinyasi


ganti rugi;



17. SOP Permohonan Upaya Hukum

Banding;

18. SOP Permohonan Upaya Hukum

Banding;

Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017

Sekretaris 27 1. SOP Pembayaran Gaji dan

tujangan;

2. SOP Pembayaran Uang Makan;

3. SOP Pembayaran Uang Lembur;

4. SOP Belanja Barang;

5. SOP Penyelesaian PNBP;


Keuangan;


8. SOP Penyelesaian Surat Keluar;


Prasarana;

10. SOP Pengadaan Iventaris Kantor;

Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017


11. SOP Pemeliharaan Gedung;

12. SOP Pemeliharaan Kendaraan

Dinas;


14. SOP Pengawasan Tenaga

Honorer;



Bezzeting;

17. SOP Pembuatan Surat Keputusan;

18. SOP Kenaikan Pangkat Otomatis

(KPO);

19. SOP Pelaksanaan Pelantikan /

Pengambilan Sumpah;



22. SOP Perencanaan Daftar Isisan

Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

23. SOP Penyusunan Laporan

Tahunan;


PKT;


Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

26. SOP Perawatan dan Mengatasi

Masalah Jaringan;

27. SOP Pengelolaan dan

Pemeliharaan SIPP;

Kasubag Umum dan

Keuangan

15 1. SOP Pembayaran Gaji dan

tujangan;

2. SOP Pembayaran Uang Makan;

3. SOP Pembayaran Uang Lembur;

4. SOP Belanja Barang;

5. SOP Penyelesaian PNBP;


Keuangan;


8. SOP Penyelesaian Surat Keluar;


Prasarana;

10. SOP Pengadaan Iventaris Kantor;

11. SOP Pemeliharaan Gedung;

12. SOP Pemeliharaan Kendaraan

Dinas;


14. SOP Pengawasan Tenaga

Honorer;


Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017

Kasubag Kepegawaian,

Organisasi dan

Tatalaksana

8 1. SOP Pembuatan DUK dan

Bezzeting;

2. SOP Pembuatan Surat Keputusan;

Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :


3. SOP Kenaikan Pangkat Otomatis

(KPO);


5. SOP Pelaksanaan Pelantikan /

Pengambilan Sumpah;



8. SOP Kenaikan Pangkat, Pensiun

dan Jabatan;

09 Februari 2017

Kasubag Perencanaan,

Teknologi Informasi dan

Pelaporan

8 1. SOP Perencanaan Daftar Isisan

Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

2. SOP Upload Artikel/Berita/Foto Ke

Website;


Tahunan;


PKT;


Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

6. SOP Pelaporan aplikasi SIPP;

7. SOP Perawatan dan Mengatasi

Masalah Jaringan;

8. SOP Pengelolaan dan

Pemeliharaan SIPP;

Tanggal Pembuatan :

09 Januari 2017

Tanggal Revisi :

09 Februari 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat keterkaitan Unit kerja pada Pengadilan Negeri

Nabire dengan Total keseluruhan SOP yang digunakan di Pengadilan Negeri Nabire yaitu :

Ketua : 53 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Wakil Ketua : 45 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Hakim : 20 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Panitera : 51 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Panmud Pidana : 17 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Panmud Perdata : 16 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Panmud Hukum : 20 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Panitera Pengganti : 17 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Jurusita/Jurusita Pengganti : 18 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Sekretaris : 27 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Kasubag Umum dan Keuangan : 15 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Kasubag Organisasi dan Tatalaksana : 8 SOP dari total keseluruhan 89 SOP;

Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : 8 SOP dari total

keseluruhan 89 SOP;


A.3. Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ).

SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan. Perbedaan antara DP3 dengan SKP yaitu : DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan SKP lebih pada sasaran capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya untuk 1 (satu) tahun berjalan.

Berikut matrik jumlah kegiatan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Pengadilan Negeri Nabire :

NO. Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan

Tahun 2018 Keterangan

1 Ketua 17 Kegiatan -

2 Wakil Ketua 15 Kegiatan -

3 Hakim 9 Kegiatan -

4 Panitera 15 Kegiatan -

5 Panitera Muda Pidana 13 Kegiatan -

6 Panitera Muda Perdata 12 Kegiatan -

7 Panitera Muda Hukum 12 Kegiatan -

8 Panitera Pengganti 12 Kegiatan -

9 Juru Sita 6 Kegiatan -

10 Juru Sita Pengganti 4 Kegiatan -

11 Sekretaris 18 Kegiatan -

12 Kasubbag Umum dan Keuangan 16 Kegiatan -

13 Kasubbag Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana 12 Kegiatan -

14 Kasubbag Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan 6 Kegiatan -

15 Staf Perdata 12 Kegiatan -

16 Staf Pidana 12 Kegiatan -

17 Staf Hukum 7 Kegiatan -

18 Staf Umum dan Keuangan :

Bagian Umum 12 Kegiatan -

Bendahara Pengeluaran 8 Kegiatan -


Operator Aplikasi Keuangan 9 Kegiatan -

19 Staf Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana 12 Kegiatan -

20 Staf Perencanaan, Teknologi Informasi

dan Pelaporan 11 Kegiatan -

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

- Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal(1)

dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi

Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam SEMA No.

10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan yang berhak

mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar

jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)

Pada Pengadilan Negeri Nabire, berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 Pasal 25,

pelayanan / jasa bantuan hukum yang diberikan meliputi pemberian informasi, konsultasi

dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela

kepentingan Tersangka/Terdakwa yang tidak mampu.

Berikut realisasi anggaran Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Nabire untuk

tahun anggaran 2018 :

NO. URAIAN

BELANJA KELUARAN

KET Anggaran Realisasi %

Rencana (Jam Layanan)

Realisasi (Jam Layanan)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Layanan Pos

Bantuan Hukum Rp. 24.000.000,- Rp. 14.100.000,- 58,75 240 141 59,00 -

Sisa Anggaran untuk Pos Bantuan Hukum pada tahun 2018 adalah Rp.9.900.000,00

- PELAYANAN TERPADU (ZETTING PLAAT)

Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, Pengadilan

Nabire berkoordinasi dengan POLRES Paniai secara rutin melaksanakan sidang Zetting

Plaat di Kabupaten Paniai. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan fasilitas dan sarana

gedung milik Pengadilan Negeri Nabire yang ada di Kabupaten Paniai serta mempermudah

masyarakat dalam mencari keadilan tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Nabire.

Mengingat keterbatasan personil Hakim dan jarak tempuh yang sangat jauh ke Paniai

sidang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali (tergantung kondisi daerah).


Berikut realisasi anggaran untuk penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan tahun

2018 :

NO. URAIAN

BELANJA KELUARAN


Rencana (Perkara)

Realisasi (Perkara)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Perkara Peradilan Umum yang

diselesaikan melalui Sidang diluar

Gedung Pengadilan

Rp. 117.500.000,- Rp. 115.580.000,- 98,37 50 50 98,00 -

Sisa Anggaran untuk penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan pada tahun 2018 adalah Rp.1.920.000,00

- PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PERKARA PRODEO)

Pada tahun anggaran 2018 Pengadilan Negeri Nabire mendapatkan anngaran untuk

pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 1.820.000,- namun dalam tahun berjalan

anggaran tersebut tidak dapat terrealisasikan. Berikut matrik realisasi anggaran

Pembebasan Biaya Perkara (Perkara Prodeo) :

NO. URAIAN

BELANJA KELUARAN


Rencana (Perkara)

Realisasi (Perkara)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Perkara Peradilan Umum yang

diselesaikan melalui Pembebasan Biaya

Perkara

Rp. 1.820.000,- Rp. 0,- 0,00 2 0 0,00 -

Sisa Anggaran untuk pembebasan biaya perkara pada tahun 2018 adalah Rp.1.820.000,00


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan

kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang

bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan professional, maka akan menjadi

kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan

berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut

dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi

dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan

menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan

dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan

progam pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Nabire dengan

Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh

Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (Court

Excelence) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri

Nabire mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan

kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan

Negeri Nabire telah senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim,

Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf . Adapun pembinaan yang telah

dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme diantaranya ialah :

NO. URAIAN KEGIATAN NAMA PESERTA TEMPAT DAN

TANGGAL

1 Pelatihan Aplikasi E-

COURT Okiawan Wasesso, S.H.

Jayapura, 25 Oktober 2018

1. Rekruitment.

Pengadilan Negeri Nabire pada tahun 2018 mendapat Calon Pegawai Negeri Sipil

berjumlah 4 orang dengan jabatan Calon Hakim, sebagai berikut.


No Nama, NIP dan Golongan Jabatan

1

Rastra Dhika.S.H.

NIP. 198811062018021002

Penata Muda,(III/a)

Calon Hakim

2

Agung Nurfadli,S.H.

NIP. 199110062018021001

Penata Muda,(III/a)

Calon Hakim

3

Hanry Ichfan Adityo,S.H.

NIP.199308172017121006

Penata Muda,(III/a)

Calon Hakim

4

Dani Agustinus, S.H.

NIP.199308132017121002

Penata Muda,(III/a)

Calon Hakim

2. Mutasi

- Mutasi Keluar

Pengadilan Negeri Nabire pada tahun 2018 ada Hakim dan Pegawai yang di

mutasikan, sebagai berikut.

No Nama, NIP dan Golongan Jabatan Satker Tujuan

Nama Satker Jabatan

1

Orpa Marthina.S.H.

NIP. 197203011998032003

Pembina,(IV/a)

Ketua PN.

Nabire

Pengadilan Negeri

Merauke Ketua

2

Johanis Dairo Malo,S.H., M.H.

NIP. 197908172002121003

Pembina,(IV/a)

Wakil PN.

Nabire

Pengadilan Negeri

Dataran Honipopu Ketua

3

Aditya Widiyatmoko,S.H.

NIP.198605182011011007

Penata Muda TK.I,(III/b)

Hakim PN.

Nabire

Pengadilan Negeri

Kaimana Hakim

4

Lim Katandek, S.H.

NIP.198209242011012017


Panitera

Pengganti

PN. Nabire

Pengadilan Negeri

Kaimana

Panitera Muda

Perdata


- Mutasi Masuk

Pengadilan Negeri Nabire pada tahun 2018 ada Hakim/Pegawai penambahan

masuk, sebagai berikut.

No Nama, NIP dan Golongan Jabatan Satker Asal

Nama Satker Jabatan

1

Erenst Janner Ulaen.S.H., M.H.

NIP. 197001281997031001

Pembina,(IV/a)

Ketua PN.

Nabire

Pengadilan Negeri

Airmandidi Wakil

2

Ariandy,S.H.

NIP. 198203022011011010


Hakim

PN.Nabire

Pengadilan Negeri

Salayar Hakim

3. Promosi

- Promosi Jabatan

No. Nama dan NIP Jabatan Lama Jabatan Baru

1. Muh Arifin, S.HI. NIP. 1974020419931001 Penata, (III/c)

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan

Tatalaksana

Sekretaris

2. Masdianah, S.E. NIP. 198102272006042005 Penata,(III/c)

Fungsional Umum Kasubag Kepegawaian,

Organisasi dan Tatalaksana

- Promosi Pangkat.

No Nama dan NIP TMT Keterangan

1 Orpa Marthina, S.H. NIP. 197203011998032003

1 April 2018 Ketua PN.Nabire

Gol. IV/a ke IV/b

2 Anang Dwi Iriyanto, S.T. NIP. 198703202009121002

1 April 2018 Jurusita Pengganti

Gol. III/b ke III/c

3

Zainal, S.H. NIP. 198202162009121002

1 April 2018 Panitera Muda Pidana

Gol. III/b ke III/c

4

Okiawan Waseso, S.H. NIP. 198703202014031002

1 April 2018 Fungsional Umum

Gol. III/a ke III/b

- Pensiun.

Pengadilan Negeri Nabire yang pensiun di tahun 2018 :

No Nama dan NIP Jabatan Keterangan

1 Sugeng NIP. 195812311980121005

Panitera Pengganti -


- Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Nabire Tahun 2018

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Nabire (sesuai

kondisi pada tgl 31 Desember 2018) :

No. Nama Jabatan Keterangan

1 Erenst Janner Ulaen.S.H., M.H. Ketua

2 Wakil Ketua Belum Ada

3 Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. Hakim

4 Ariandy, S.H. Hakim

5 A.R. Nakapa, S.Sos. Panitera

6 Muh Arifin, S.HI. Sekretaris

7 Mesak Renjaan Wakil Panitera

8 Martha Tasik, S.IP. Panitera Muda Hukum

9 Sunarsi Panitera Muda Perdata

10 Zainal, S.H. Panitera Muda Pidana

11 Warsidi Kasubag Umum dan

Keuangan

12 Masdianah, S.E.

Kasubag kepegawaian,

Organisasi dan

Tatalaksana

13 Wihelmus Maniawasi, A.Md.

Kasubag Perencanaan,


Pelaporan

14 Sugeng Panitera Pengganti Pensiun

15 Lindawati Gurning Panitera Pengganti

16 Marthina Latu Panitera Pengganti

17 Irwan, S.H., M.H. Panitera Pengganti

18 Feral Thomas Tanduk, S.H. Panitera Pengganti

19 Agustina Jurusita

20 Oktovianus Yogi Jurusita

21 Annang Dwi Iriyanto, S.T. Jurusita Pengganti

22 Danang Galih Wahyu Hidayat, A. Md. Jurusita Pengganti

23 Indra Buchari, A.Md. Jurusita Pengganti


24 Imelda Doti Rombe Payung Jurusita Pengganti

25 Okiawan Waseso, S.H. Staf Perdata

26 Robertus Nugraha Setya Wahyudi,

S.Kom.

Staf Perencanaan,


Pelaporan

27 Rastra Dhika.S.H. CPNS/Calon Hakim

28 Agung Nurfadli,S.H. CPNS/Calon Hakim

29 Hanry Ichfan Adityo,S.H. CPNS/Calon Hakim

30 Dani Agustinus, S.H. CPNS/Calon Hakim

B. KEADAAN PERKARA

DATA-DATA JUMLAH PERKARA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI NABIRE

NO Jenis Perkara

Sisa Perkara

Tahun

Sebelumnya

Perkara

Masuk

Perkara

Putus

Sisa

Perkara Keterangan

Perkara Pidana

1 Pidana Biasa 15 124 126 13

2 Pidana Singkat - - - -

3 Pidana Anak - 6 6 -

4 Pidana Ringan - - - -

5 Pidana Lalu

Lintas - 2487 2487 -

6 Pidana Banding 3 9 10 2

7 Pidana Kasasi - 4 - 4

8 Pidana PK - - - -

9 Pidana Grasi - - - -

10 PraPeradilan - 1 1 -

11 Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi : N I H I L

Perkara Perdata

12 Perdata

Permohonan - 86 86 -

13 Perdata Gugatan 7 46 39 14

14 Perdata Gugatan

Sederhana - 10 10 -

15 Perdata Gugatan

Banding - 7 5 2

16 Perdata Gugatan

Kasasi 2 4 2 4


17 Perdata Gugatan

PK - - - -

18 Jumlah Perkara Perdata Yang berhasil di mediasi : N I H I L

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Nabire terletak di Jalan Merdeka No. 69 Nabire. Gedung

kantor Pengadilan terdiri dari 2 (dua) lantai yang berdiri di atas lahan tanah seluas

3.473 m2 dan luas bangunan 1.376 m2. Adapun kondisi umum Pengadilan Negeri

Nabire dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Sarana dan Prasaranan pada Pengadilan Negeri Nabire

NO. Uraian Jumlah Keterangan

Sarana/Prasarana Gedung

1 Ruang Ketua 1 Ruangan

2 Ruang Wakil Ketua 1 Ruangan

3 Ruang Hakim 2 Ruangan

4 Ruang Panitera 1 Ruangan

5 Ruang Sekretaris 1 Ruangan

6 Ruang Sidang Umum 2 Ruangan

7 Ruang Sidang Anak 1 Ruangan

8 Ruang Kepaniteraan :

Kepaniteraan Muda Pidana 1 Ruangan

Kepaniteraan Muda Perdata 1 Ruangan

Kepaniteraan Muda Hukum 1 Ruangan

Ruang Panitera Pengganti 2 Ruangan

9 Ruang Kesekretariatan

Umum dan Keuangan 2 Ruangan

Kepegawaian dan ORTALA 1 Ruangan

Teknologi Informasi dan Pelaporan 1 Ruangan

10 Ruang Tahanan 1 Ruangan

11 Ruang Barang Bukti

12 Ruang Arsip 1 Ruangan

13 Ruang Perpustakaan 1 Ruangan

14 Ruang Mediasi,Media Center 1 Ruangan

15 Ruang Laktasi, Kesehatan, Bermain Anak 1 Ruangan

16 Ruang PEKSOS, BAPAS, Penasehat

Hukum 1 Ruangan

17 Ruang Kamar Mandi/Toilet 3 Ruangan

18 Ruang Tamu Terbuka 1 Ruangan

19 Area Merokok 1 Ruangan


Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

20 Komputer 18 Unit

21 Laptop 17 Unit

22 Infokus 1 Unit

23 AC 18 Unit

24 Faximile 1 Unit

25 Genset 2 Unit

26 TV LCD 3 Unit

27 Kamera DSLR 1 Unit

28 CCTV 16 chanel 1 Unit

Rumah Dinas pada Pengadilan Negeri Nabire

NO. Uraian Juml

ah

Kondisi Keterangan

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

1 Rumah Dinas Ketua 1 unit √ - -

2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 unit √ - -

3 Rumah Dinas Hakim 5 unit √ - -

4 Rumah Dinas Panitera 1 unit √ - -

5 Rumah Dinas Sekertaris 1 unit √ - -

Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Nabire

No. Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

*Keterangan Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

Jenis Kendaraan Roda 4

1 Minibus 2015 √ - - Mobil Ketua

2 Minibus 2007 √ - - Mobil Wakil

Ketua

3 Minibus - √ - - Operasional

Jenis Kendaraan Roda 2

1 Bebek Jupiter Z 2011 √ - -

2 Bebek Jupiter Z 2011 √ - -

3 Bebek Supra Fit 2007 √ - -

4 Bebek Supra X 2005 √ - -

5 Bebek Supra X 2005 √ - -

Adapun yang telah kami lakukan untuk menunjang kinerja pada Pengadilan

Negeri Nabire, ialah :


1. Sarana dan Prasarana Gedung :

a) Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2018 pada Pengadilan Negeri Nabire tidak ada pengadaaan

untuk sarana dan prasarana gedung.

b) Pemeliharaan

NO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN

(Rp)

JUMLAH (Rp)

1.

Perawatan Gedung Kantor

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun

244.684.000,-

244.684.000,-

2. Perawatan Bangunan Lainnya Belanja Biaya Pemelirahaan Gedung dan Bangunan Lainnya

Rumah Dinas

600 M 2

113.500,-

68.100.000,-

3. Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kendaraan Roda 4

Kendaraan Roda 2

3 unit 5 unit

20.000.000,- 2.200.000,-

60.000.000,- 11.000.000,-

4. Perawatan Jaringan Listrik Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan

Pemeliharaan Jaringan Listrik

Pemeliharaan Jaringan Internet

12 Bulan 12 Bulan

5.900.000,- 4.500.000,-

5.900.000,- 4.500.000,-

c) Penghapusan

Di Tahun 2018 Pengadilan Negeri Nabire Tidak Melakukan Penghapusan sarana

dan prasarana gedung.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran :

a) Pengadaan

NO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp)

JUMLAH (Rp)

1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Laptop Hakim 2 Unit 13.000.000,- 26.000.000,-

2.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

AC Split 4 Unit 7.500.000,- 30.000.000,-


b) Pemeliharaan

NO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp)

JUMLAH (Rp)

1.

Perawatan Inventaris Kantor

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

PC 12 Unit 400.000,- 4.800.000,-

Laptop 14 Unit 400.000,- 5.600.000,-

Printer 12 Unit 400.000,- 4.800.000,-

2.

Perawatan Sarana Gedung Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

AC Split 17 Unit 400.000,- 6.800.000,-

Genset 1 Unit 3.000.000,- 3.000.000,-

c) Penghapusan

Di Tahun 2018 Pengadilan Negeri Nabire Tidak Melakukan Penghapusan sarana

dan prasarana fasilitas gedung.


D. PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Belanja Pegawai.

NO. SATKER PAGU REALISASI PERSENTASE

REALISASI SISA KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1. Pengadilan Negeri Nabire (01) Rp. 3.279.949.000,00 Rp. 2.881.826.342,00 87,86 % Rp. 398.122.658,00 -

B. Belanja Barang.

NO. SATKER PAGU REALISASI PERSENTASE


1 2 3 4 5 6 7

1. Pengadilan Negeri Nabire (01) Rp. 1.166.195.000,00 Rp. 1.132.727.888,00 97,13 % Rp. 33.467.112,00 -

2. Pengadilan Negeri Nabire (03) Rp. 205.550.000,00 Rp. 176.824.000,00 86,02 % Rp. 28.726.000,00 -

C. Belanja Modal.

NO

. SATKER PAGU REALISASI

PERSENTASE


1 2 3 4 5 6 7

1. Pengadilan Negeri Nabire (01) Rp. 56.000.000,00 Rp. 55.960.000,00 99,93 % Rp. 40.000,00 -


E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI.

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peadilan yang Agung, Pengadilan Negeri Nabire

menempatkan pembenahan Tehnologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas

perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin

keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi

modern berbasis TI terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan

pendampingan secar terus menerus baik dari tingkat supervise, operator maupun user

dalam implementasi dari masing-masing aplikasi dilakukan secara rutin. Sedangkan sarana

dan prasaran IT:

Perangkat Lunak (SOFTWARE) :

Perangkat Lunak yang ada pada Pengadilan Negeri Nabire berupa:

a) SIPP Versi 3.2.0-5

b) Software Desk Info (Jadwal Sidang)

c) Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP

d) Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

e) Website : http://pn-nabire.go.id/

f) Website SIPP : http://sipp.pn-nabire.go.id/

Perangkat Keras (HARDWARE) : Perangkat Keras yang ada pada Pengadilan Negeri Nabire berupa:

a) Server b) Switch Hub c) Modem d) Komputer e) Laptop f) Jaringan g) Wifi (acces point) h) LCD TV i) Printer j) Scanner

F. REGULASI TAHUN 2018

Regulasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Nabire antara lain :

1. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) dan Tata

Laksana Pengawasan Peradilan (Buku IV) ;

2. Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 - 2035;

3. Grand Design Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung;

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu :

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 03 Tahun 2012, Tanggal 10 April

2012, Tentang : Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya

Pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

http://pn-nabire.go.id/


Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 02 Tahun 2014, Tanggal 17 Juni

2014, Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung

R.I. RI dengan Pemberi Hibah;

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015, Tentang : Organisasi

Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 TAHUN 2016 Tentang: Prosedur

Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2016, Tentang : Penegakan

Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang

berada dibawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2016, Tentang

Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah

Agung R.I. dan Badan Peradilan di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016, Tentang : Pedoman

Penanganan Pengaduan (Whistlebowing System) ;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu :

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 05 Tahun 1992, Tanggal 21

Oktober 1992, Tentang :Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi;


Pebruari 1988, Tentang :Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua

Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;


Desember 2002, Tentang :Petunjuk Penanganan Perkara Bagi Hakim Yang

Akan Pensiun;


Desember 2004, Tentang :Kebersihan Lingkungan Perkantoran;

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2008, Tanggal 13 Juni

2008, Tentang :Pemungutan Biaya Perkara;


Nopember 2008, Tentang :Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya

Perkara pada Pengadilan ;

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 Tahun 2010, Tanggal 29 April

2010, Tentang:Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan

Pengadilan ;


Januari 2011, Tentang :Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

Nomor 2 Tahun 2010, Tentang :

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;


Desember 2011, Tentang :Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan

Peninjauan Kembali ;



Januari 2014, Tentang :Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010, Tentang Dokumen Elektronik

sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali;


Maret 2014, Tentang :Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

dan Tingkat Banding pada 4

(empat) Lingkungan Peradilan;


September 2014, Tentang :Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

6. SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I., yaitu :

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor

KMA/080/SK/VIII/2006, Tanggal 24 Agustus 2006, Tentang : Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011, Tanggal 5 Januari 2011, Tentang:Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia Nomor

026/KMA/SK/II/2012, Tanggal 9 Pebruari 2012, Tentang:Standar Pelayanan

Peradilan ;


122/KMA/SK/VII/2013, Tanggal 26 Juli 2013, Tentang:Kode Etik Pedoman

Perilaku Panitera dan Jurusita;


44/KMA/SK/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014, Tentang:Pemberlakuan

Template Putusan Dan Standar PenomoranPerkara Peradilan Umum;


194A/KMA/SK/XI/2014, Tanggal 25 Nopember 2014Tentang: Pembentukan

Tim Pembangunan Zona IntegritasMahkamah Agung R.I. Republik Indonesia;

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I., yaitu Peraturan Sekretaris Mahkamah

Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman

Penyusunan Standar OperasionaProsedur di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.

Dan Badan PeradilanYang Berada di Bawahnya ;

8. Bidang Kesekretariatan, Tentang :

Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikato Kerja

Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA), Laporan AkutanbilitaInstansi Pemerintah

(LAKIP) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJiP) dan Sasaran Kerja Pegawai

(SKP) serta Perjanjian KerjaWebsite, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),

Sistem InformasKepegawaian (SIKEP), Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)

daPengelolaan Manajemen berbasis TI lainnya;


9. Surat Edaran dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu

:

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor

2/DJU/KP.02.1/6/2014, Tanggal 10 Juni 2014, Tentang : Penegakan Displin

di Lingkungan Peradian Umum ;

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor

3/DJU/HM02.3/6/2014, tanggal 20 Juni 2014, Tentang : Administrasi

Pengadilan berbasis tehnologi informasi di lingkungan Peradilan Umum;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor

353/DJU/SK/HM02.3/3/2015, Tanggal 24 Maret 2015, tentang : Prosedur

Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada

Lingkungan Peradilan Umum;


1185/DJU/SK/PS.01/5/2015, Tanggal 28 Mei 2015, Tentang : Alur Pemberian

Layanan Hukum Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum;

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor :

06/DJU/PS.01/8/2015, Tanggal 19 Agustus 2015, Tentang Formulir, SOP dan

Register Induk Penyelesaian Gugatan Sederhana;


1586/DJU/SK/PS01/9/2015, Tanggal 22 September 2015, Tentang Pedoman

Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari

Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor:

520/DJU/PS.02/4/2016, Tanggal 13 April 2016, Tentang Survey Indeks

Kepuasaan Masyarakat;

10. Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor :

W30.U8/675/HK.02/5/2018 Tentang : Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata dan

Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire.


a. Perdata.


Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire

Nomor : W30.U8/675/HK.02/5/2018 Tentang :

Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire.


Lampiran I Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire

Nomor : W30.U8/675/HK.02/5/2018, Tanggal 25 Mei 2018


Lampiran II Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire

Nomor : W30.U8/675/HK.02/5/2018, Tanggal 25 Mei 2018


b. PIDANA.


1. Administrasi Umum.

1). Administrasi Persuratan dan Penerimaan Berkas.

Dipilah berdasarkan Job Description Pimpinan

Sub. Bagian Umum

Dikirim sesuai disposisi Pimpinan

WKPN Panitera

Diperiksa dan diteliti KaSubag Umum

Diterima Bagian Umum

Surat/Berkas

KPN

Dikirim ke KPN, WKPN


BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL.

- PENGERTIAN.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan

sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan

pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian

secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara

prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif

dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawas pada tahun anggaran 2018, di Pengadilan Negeri Nabire telah dilaksanakan

pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat, yaitu

dengan pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari Pengadilan Tinggi Jayapura

maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Nabire.

- MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN.

Pengawasan internal yang bersifat reguler/rutin pada Pengadilan Negeri Nabire

dilakukan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan

administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-

tugas peradilan.

3. mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisiensian

penyelenggaraan peradilan.

4. Menilai kinerja aparat peradilan.

5. Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan

evaluasi dan pemecahan masalah (solusi).


B. EVALUASI

- BENTUK DAN METODE PENGAWASAN.

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Nabire dilaksanakan dalam

bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap

para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun

kesektariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi

tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja.

2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja.

3. Memberikan saran-saran untuk perbaikan.

4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Nabire.

5. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat

yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ;

- PELAKSANAAN PENGAWASAN.

Pengawasan rutin /reguler bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana

kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program

kerja Pengadilan Negeri Nabire dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa

saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.

Pengawasan rutin/regular pada Pengadilan Negeri Nabire adalah dengan

melakukan pemeriksaan secara konprehensif terhadap seluruh aspek

penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencangkup :

Administrasi perkara.

Administrasi persidangan.

2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesektariatan yang mencakup :

Administrasi kepegawaian.

Administrasi keuangan.

Administrasi umum dan inventaris.

3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan

dan kualitas pelayanan publik.

4. Kedisiplinan waktu.


Jam kerja Pengadilan adalah seperti berikut :

- PELAPORAN, PENGADUAN REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah

dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Nabire baik dengan

pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta

evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan

kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara

pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya

dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak

lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Nabire atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil

temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja

secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan

diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran

berikutnya.

Alur penerimaan Pengaduan Di Pengadilan Negeri Nabire

Senin – Kamis Jam Kerja : 08.00 – 16.30

Istirahat : 12.00 – 13.00

Jumat Jam Kerja : 08.00 – 17.00

Istirahat : 11.30 – 13.00

Pengaduan diteruskan kepada

Panmud Hukum

Tanda terima untuk Pelapor

Pengaduan diteruskan kepada Ketua

Pengadilan

Panmud Hukum Menelaah

Pengaduan

Pengaduan dicatat

Pengaduan di terima di meja pengaduan

(Secara langsung/surat/website)

Ketua Pengadilan melakukan tindak

lanjut ke Badan Pengawas MARI

Ketua Pengadilan melakukan tindak

lanjut ke Pengadilan Tinggi


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari Laporan Tahunan 2018 yang kami susun ini, kami simpulkan mengenai beberapa

hal yang berkaitan dengan kinerja kami dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Nabire,

diantaranya ialah :

a) Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan

terhadap masyarakat dan penglolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan

sesuai dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan

menyesuaikan kondisi yang ada pada Pengadilan Negeri Nabire walaupun dalam

realisasinya belum optimal.

b) Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP

dan telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Pengadilan Negeri

Nabire.

c) Manajemen dan pengelolaan perkara pada Pengadilan Negeri Nabire pada Tahun

2018 ini banyak menyisakan pekerjaan rumah bagi kami di Tahun 2019 nanti,

mengingat kami mengalami peningkatan jumlah perkara yang masih dalam proses

hingga tutup Tahun 2018.

d) Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Nabire telah dijalankan dengan baik

dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif.

e) Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM Pengadilan Negeri Nabire pada Tahun

2018 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya dengan banyaknya Hakim,

Pejabat Struktural maupun karyawan yang kami kirimkan untuk mengikuti berbagai

macam Diklat dan seminar untuk meningkatkan profesionalisme kerja.

f) Pengelolaan Aset pada Pengadilan Negeri Nabire telah dijalankan sesuai aturan dan

mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik.

g) Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Nabire telah dijalankan dengan baik

sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, akan tetapi kami kurang maksimal

dalam hal penyerapan anggaran.

h) Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri Nabire

telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

standard operating procedure (SOP).


2. Rekomendasi

a) Diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan

Tinggi mengenai Blue Print Pembaruan Pengadilan 2010-2035.

b) Perlu disegerakannya informasi terintegrasi antara pengadilan tingkat pertama,

banding maupun MA.

c) Penguatan fungsi litbang dan diklat mengingat masih lemahnya SDM pengelola

keuangan, asset maupun perencanaan kinerja.

d) Penguatan pengawasan melalui penempatan inspektorat yang berkompeten dari MA

yang sifatnya tidak terikat dengan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat

banding dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan dan

pengawasan.

laporan tahunan pengadilan negeri nabire tahun 2018

Documents