laporan tahunan 2018 - pn-bandaaceh.go.id

LAPORAN TAHUNAN 2018 i

i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-

Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pengadian Negeri Banda Aceh Tahun 2018

ini dapat diselesaikan. Kemudian Salawat beserta salam disampaikan kepangkuan Nabi

Muhammad SAW beserta sahabatnya.

Laporan Tahunan ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan

kegiatan PengadilanNegeri Banda Aceh selama satu tahun angggaran pada tahun 2018.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor 1435/SEK/OT.01.2//11/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Penyusunan

Laporan Tahunan 2018, yang berisi Pengantar, Bab I Pendahuluan memuat Kebijakan

Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra).

Sedangkan pada Bab II berisi Struktur Organisasi (Tupoksi) dan Pelayanan

Publik yang Prima. Bab III berisi tentang Pembinaan dan Pengelolaan yang mencakup

Sumber Daya Manusia, Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana,

Pengelolaan Keuangan, dan Dukungan Teknologi Informasi. Bab IV berisi tentang

Pengawasan Internal dan Evaluasi.Terakhir Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh

kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Tahunan ini

dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah

membantu untuk menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun

2018 ini. Besar harapan kami semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran

informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengadilan Negeri Banda

Aceh.

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR

BANDA ACEH

SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum.

NIP. 19630101 199212 1 001

LAPORAN TAHUNAN 2018 ii

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI . ................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN . ........................................................................ 1

A. Kebijakan Umum Peradilan . .................................................. 1

B. Visi dan Misi . .......................................................................... 4

C. Rencana Strategis ..................................................................... 5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI . ...................................................... 7

A. Struktur Organisasi Pengadian Negeri Banda Aceh ............... 7

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ................................ 10

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ........................................ 20

B. Pelayanan Publik yang Prima .................................................. 22

1. Akreditasi Penjamin Mutu ................................................ 23

2. Pos Bantuan Hukum .......................................................... 24

3. Perkara Prodeo .................................................................. 25

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ....................................... 27

A. Sumber Daya Manusia ............................................................. 27

1. Profil Sumber Daya Manusia ............................................ 27

2. Mutasi ............................................................................... 32

3. Promosi ............................................................................. 33

4. Pensiun .............................................................................. 35

5. Diklat ................................................................................. 35

B. Penyelesaian Perkara ................................................................ 36

1. Sisa Perkara yang diputus ................................................. 36

2. Perkara yang diputus tepat waktu ..................................... 37

3. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ... 37

4. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ...... 37

5. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK ........... 38

LAPORAN TAHUNAN 2018 iii

iii

6. Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi ......................... 38

7. Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi ..................... 38

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................ 38

1. Sarana dan Prasarana Fasilitas .......................................... 39

2. Pengadaan ......................................................................... 44

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ................................. 44

4. Penghapusan ...................................................................... 45

D. Pengelolaan Keuangan ............................................................. 46

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnnya ..................................................... 46

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung RI ........................................................................... 47

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .................... 47

E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................... 51

1. Perangkat Keras(Hardware) ............................................. 51

2. Perangkat Lunak(Software) ............................................... 52

F. Regulasi Tahun 2018 .................................................... ........... 53

BAB IV PENGAWASAN ............................................................................ 55

A. Internal .................................................................................... 55

B. Evaluasi .................................................................................... 56

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................... 57

A. Kesimpulan .............................................................................. 57

B. Rekomendasi ............................................................................ 57

LAPORAN TAHUNAN 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengaturan tentang peradilan di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami

pergantian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut

merupakan landasan bagi 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di dalamnya, yang

terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara. Ke-4 peradilan tersebut berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai

Peradilan Tertinggi.

Pentingnya pengaturan kekuasaan kehakiman seiring dengan perkembangan

globalisasi dan reformasi hukum maka telah dilakukan penambahan pasal dalam undang-

undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat). Berkaitan dengan hal ini telah

diundangkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga seperangkat

peraturan lainnya diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Mahkamah Agung yang terakhir tersebut menjadikan Kekuasaan Kehakiman

dibawah satu atap dilakukan oleh Mahkamah Agung.Pada asasnya Kekuasaan

Kehakiman adalah merdeka terlepas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan apapun

dan mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan .

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-Empat

dikatakan negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka

(machtstaat). Konsekwensi yuridisnya setiap warga negara, aparatur negara dan aparatur


2

penegak hukum dalam lembaga peradilan harus menjunjung tinggi, menerapkan dan

menegakkan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek hakim dan aparat pelaksanaan lembaga peradilan menjumpai

suatu perkara tidak selamanya harus secara legalistik formal diselesaikan berlandaskan

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus ditempuh melalui

kebijakan peradilan dapat menyangkut administrasi peradilan dan kebijakan mengadili

oleh Hakim.

Kebijakan Peradilan demikian berlandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan

bermanfaat adakalanya harus diterapkan suatu prinsip bahwa hakim bukanlah

sekedar mulut atau corong undang-undang;

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

di dalam Pasal 10ayat (1) dinyatakan bahwa“Pengadilan dilarang menolak untuk

memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya”;

3. Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang

telah diubah menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

yang pada intinya menyatakan hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan

memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Realisasi dari ketentuan pada angka 2(dua) dan 3 (tiga) hakim dalam memeriksa

dan memutus perkara dalam kondisi tertentu harus menemukan sendiri hukum

(rechtsvinding) atau menciptakan hukum (rechtsschepping);

Dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah

Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibukota

Provinsi di Makasar tanggal 2-6 September 2007, ada beberapa prinsip kebijakan

peradilan yang harus dipegang teguh setiap hakim, yaitu:

1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas

hukum umum terutama asas keadilan;

2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa

suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan,

terutama rasa keadilan pencari keadilan;


3

3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi. Asas dan

norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui;

4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan;

5. Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan

pencari keadilan dan kepentingan masyarakat;

Beberapa pandangan Mahkamah Agung mengenai kebijakan mengadili pada

pokoknya menyangkut, yaitu:

1. Penerapan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah

menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Pertama : Tentang perbedaan pendapat perhitungan jumlah hari antara

Pengadilan dengan pemohon kasasi.

Kedua : Permohonan kasasi atas putusan praperadilan wajib diteruskan ke

Mahkamah Agung.

2. Peninjauan Kembali (PK) putusan pidana oleh Penuntut Umum;

3. Pidana uang pengganti dalam perkara Korupsi;

4. Perkara illegal logging;

5. Perkara PHI;

6. Mediasi dan Arbitrase;

7. Bantuan Hukum oleh LBH atau Biro Hukum Pemerintah;

8. Tentang Sita Jaminan;

9. Tentang bantuan melaksanakan putusan atau bantuan lain.

Terdapat kebijakan peradilan lainnya, seperti :

a. Terhadap putusan pelanggaran perkara Pilkada yang menurut ketentuan Pengadilan

Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, namun Jaksa Penuntut

Umum mengajukan Kasasi. Mengingat situasi dan kondisi keamanan di daerah,

berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung;

b. Penasehat Hukum terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan sela Pengadilan

Tinggi Banda Aceh yang menolak Eksepsi tentang kompetensi absolut. KUHAP

tidak mengatur upaya hukum kasasi demikian dan perkara tetap dilanjutkan

pemeriksaan, akan tetapi melihat situasi tertentu berkas perkara seadanya dikirim

ke Mahkamah Agung.

Terhadap kebijakan peradilan tersebut, termasuk hasil rumusan Rakernas dan

Rakerda, Pengadilan Negeri Banda Aceh secara terus menerus mensosialisasikan kepada


4

para Hakim, Panitera/Sekretaris, dan para Panmud, agar dijadikan pedoman dan

dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Apabila menghadapi persoalan kebijakan peradilan yang lain akan diberdayakan

kegiatan konsultasi dan diskusi, baik dikalangan intern aparat Pengadilan Negeri Banda

Aceh maupun ekstern secara vertikal dengan lembaga pengadilan lain.

B. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan arah kebijakan, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai

oleh suatu organisasi atau lembaga baik dalam jangka pendek maupun rentang waktu ke

depan dalam jangka panjang.

Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pengadilan tingkat pertama (Judex

Factie) tidak terlepas dari lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung dalam

melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan visi dan misi yang telah

digariskan.

Sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI (2009) Visi Mahkamah Agung

yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September

2009 adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG

AGUNG”.

Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencari visinya, atau dengan

kata lain untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang

optimal. Seperti yang diuraikan diatas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus atau

sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkkan hukum dan keadilan.

Misi Mahkamah Agung 2010-2035:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Namun demikian dengan tidak mengurangi makna dan penghargaan terhadap visi

dan misi Mahkamah Agung, maka berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Banda Aceh nomor 2669/KPN-BNA/IX/2017 tanggal 15 September 2017 ditetapkanlah


5

Visi dan Misi Pengadilan Nengeri Banda Aceh, sebagai pedoman pelaksaan tugas dan

wewenang.

1. Visi Pengadilan Negeri Banda Aceh

Adapun Visi yang diusung Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Terwujudnya

Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung

2. Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

C. Rencana Strategis (Renstra)

Untuk meningkatkan pelayanan hukum dan mendongkrak citra baik

pengadilan perlu disusun Rencana Kerja yang strategis agar dalam melaksnakan tugas,

fungsi dan kewenangan berlangsung terarah, tepat waktu, sesuai tujuan dan berdaya

guna.

Renstra Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan dilaksanakan meliputi hal-

hal sebagai berikut:

1. Penanganan Perkara

a. Memprioritaskan pemeriksaan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti

korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, illegal logging, dan pencucian uang;

b. Mempercepat proses pemeriksaan perkara dan minutasi perkara;

c. Mempercepat pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan

Kembali;

d. Segera melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;

e. Dengan semakin meningkatnya volume perkara pidana dan telah adanya

penambahan hakim, serta pemusatan pemeriksaan perkara pidana korupsi di

wilayah Aceh pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh, maka akan

mempertahankan 5 (lima) hari sidang dalam seminggu;


6

2. Pelaksanaan Kerja

a. Meningkatkan disiplin kerja dan pengawasan internal dengan mengambil

tindakan terhadap aparatur yang indisipliner baik dalam kedinasan maupun diluar

kedinasan karena melakukan perbuatan tercela;

b. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengirim aparatur

pengadilan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar;

c. Mengupayakan penambahan buku perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan

administratif dan teknis dari personil pengadilan;

3. Administrasi

a. Meningkatkan penggunaan sistem komputerisasi dalam penyimpanan data

perkara, personalia, keuangan dan data lainnya sehingga mudah diakses, dilihat

dan diperoleh;

b. Meningkatkan kecakapan tenaga yang mengoperasikan komputer dengan

mengikuti kursus dan pelatihan;

4. Keuangan

Menyusun rencana kegiatan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam

DIPA, dan mengawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan skedul atau program kerja

serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Gedung/Bangunan

Perawatan dan perbaikan gedung kantor secara periodik berupa perbaikan Atap,

plafon dan pengecatan gedung.

6. Fasilitas dan Lingkungan Kantor.

a. Menambah fasilitas kantor untuk kenyamanan bagi pencari keadilan dan

pengunjung selama menunggu proses sidang.

b. Meningkatkan kebersihan dan penghijauan di lingkungan kantor agar tampak asri,

dalam menunjang program tahun kunjungan wisata dari Pemerintah.


7

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYAN

A. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh

Sesuai Bagan Struktur Organisasi diatas, nama yang menduduki Jabatan tersebut adalah

sebagai berikut :

Ketua : Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum.

Wakil Ketua : Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera : Tanwiman Syam, S.H.

Wakil Panitera : Drs. Effendi, S.H.

Sekretaris : Ridwan, S.H,.M.H.

Panitera Muda Perdata : Muharirsyah, S.H.

Panitera Muda Pidana : Sanusi, S.H.

Panitera Muda Tipikor : Samuin, S.H.

Panitera Muda PHI : M. Dehan, S.Pd.


8

Panitera Muda Hukum : Amiruddin,S.H.

Ka.Sub.Bag. Perencanaa, TI dan Pelaporan : Amirillah, S.H.

Ka.Sub.Bag Kepegawaian : Fauzan, S.H.

Ka.Sub.Bag Keuangan : Hj. Ansari M. Syam

Tugas utama pada Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah tugas Kepaniteraan

dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris. Sesuia Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai

berikut.

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab

Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A

mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan

administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dibagi dalam

5 (lima) kepaniteraan muda yaitu :

1. Kepaniteraan Muda Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

2. Kepaniteraan Muda Pidana, yang bertugas melakukan administrasi perkara,


berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.

3. Kepaniteraan Muda Hukum, yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan

mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara,

menyimpan arsip berkas perkara badan hukum, Balai harta peninggalan dan

administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan

peraturan perundang-undangan.


9

4. Kepaniteraan Muda PHI, yang bertugas melakukan administrasi perkara,


berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara PHI.

5. Kepaniteraan Muda Tipikor, yang bertugas melakukan administrasi perkara,


berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara Tipikor.

Masing-masing kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda,

yang bertanggungjawab kepada atasan para Panitera Muda dalam hal ini adalah Wakil

Panitera yang bertugas mengkoordinir/mengawasi terhadap tugas-tugas para Panitera

Muda, untuk dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat pembagian tugas dan

pengawasan yang terkordinir untuk kelancaran segala beban tugas yang ada.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas

IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,

organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan

Pengadilan Negeri Kelas IA. Dalam hal ini fungsi kesekretariatan dibagi dalam 3

(tiga) Sub yaitu :

1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana yang mempunyai tugas

melakukan urusan Kepegawaian,Organisasi dan tata Laksana.

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan

urusan surat menyurat, perlengkapan dan Rumah Tangga dan Perpustakan serta

urusan Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak

ketiga.

3. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas

melakukan urusan-urusan perencanaan, informasi, pelaporan serta dokumentasi.

Masing-masing sub bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang bertugas mengkoordinir/mengawasi

terhadap tugas-tugas para Kepala Sub Bagian, untuk dikondisikan kepada Sekretaris


10

sehingga terdapat pembagian tugas dan pengawasan yang terkordinir untuk kelancaran

segala beban tugas yang ada.

a. Standar Oprasional Prosedur (SOP)

No. Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Ketua 4 1. SOP Menetapkan Majelis Hakim

2. SOP Eksekusi Riil

3. SOP Eksekusi Lelang/Pembayaran

Sejumlah Uang

4. SOP Penetapan Diversi

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018

2. Wakil

Ketua

5 1. SOP Perpanjangan Penahanan

2. SOP Ijin Sita Dan Penggeledahan

3. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara

Permohonan


Tipiring


Lalu Lintas

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018

3. Hakim 6 1. SOP Hakim Perkara Pidana Biasa

2. SOP Hakim Perkara Pidana Singkat.

3. SOP Hakim Perkara Pidana Cepat (Lalu

Lintas)

4. SOP Hakim Perkara Pidana Cepat

(Tipiring)

5. SOP Hakim Perkara Pidana Pra

Peradilan

6. SOP Hakim Perkara Pidana Anak

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018


11

7. SOP Hakim Perkara Perdata Gugatan

8. SOP Hakim Perkara Perdata

Permohonan

4. Panitera 4 1. SOP Panitera / Admisnistrasi

Penanganan Perkara.

2. SOP Panitera Eksekusi Lelang .

3. SOP Panitera Eksekusi Riil.

4. SOP Panitera Proses Persidangan

Perkara Perdata / PHI.

5. SOP Panitera Proses Persidangan

Perkara Pidana / Tipikor

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018

5. Panitera

Muda

Pidana

13 1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara

Pidana Biasa (Dewasa/Anak).

2. SOP Persidangan Perkara Pidana Biasa

/ Anak

3. SOP Penanganan Berkas Perkara

Pidana Biasa / Anak.

4. SOP Pendaftaran Berkas Pidana

Singkat.

5. SOP Persidangan Perkara Pidana

Singkat.

6. SOP Penanganan Berkas Pidana

Singkat.

7. SOP Pendaftaran Berkas Pidana Acara

Cepat (Tindak Pidana Ringan).

8. SOP Persidangan Perkara Pidana Acara

Cepat (Tindak Pidana Ringan).


Pidana Acara Cepat (Tindak Pidana

Ringan).

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018


12

10. SOP Pendaftaran Berkas Perkara

Pidana Acara Cepat (Pelanggaran Lalu

Lintas).

11. SOP Persidangan Berkas Pidana Acara

Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas).

12. SOP Penanganan Berkas Pidana Acara

Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas).

13. SOP Pendaftaran Permohonan

Praperadilan Pengamatan.

6. Panitera

Muda

Perdata

10 1. SOP Penanganan Perkara Perdata

Permohonan

2. SOP Persidangan Perkara Perdata

Permohonan.


Perdata Permohonan.

4. SOP Penanganan Perkara Perdata

Gugatan.

5. SOP Persidangan Perkara Perdata

Gugatan.


Perdata Gugatan.

7. SOP Penanganan Register Perkara

Perdata Permohonan.

8. SOP Mediasi

9. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara

Perdata Gugatan

10. SOP Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana Oleh Hakim

Tunggal

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018


13

7. Panitera

Muda

Hukum

18 1. SOP Laporan Perkara

2. SOP Pendaftaran Badan Hukum

3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa

4. SOP Pembuatan Laporan Bulanan

5. SOP Pembuatan Laporan Caturwulan

6. SOP Pembuatan Laporan Semester

7. SOP Pembuatan Laporan Tahunan

Perkara

8. SOP Penanganan Papan Informasi

Perkara

9. SOP Pengarsipan Berkas

10. SOP Pengaduan

11. SOP Pelayanan Informasi

12. SOP Pembuatan Surat Keterangan

Penelitian

13. SOP Surat Keterangan

14. SOP Pelayanan Kuasa Insidentil

15. SOP Pelayanan Informasi

16. SOP Surat Keterangan

17. SOP Kerjasama Pos Bakum

18. SOP Layanan Hukum

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018

8. Panitera

Muda PHI

12 1. SOP Penanganan Perkara Perdata

Gugatan PHI

2. SOP Persidangan Perkara PHI

3. SOP Penanganan Register Perkara PHI

Gugatan.

4. SOP Penanganan Register Perkara

Yang Diminutasi.


PHI Gugatan

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018


14

6. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi

7. SOP Penerimaan Memori

Kasasi/Kontra Memori Kasasi PHI

8. SOP Pencabutan Perkara Kasasi PHI.

9. SOP Pengiriman Berkas Perkara

Gugatan Kasasi PHI.

10. SOP Penerimaan Perkara PHI

Peninjauan Kembali.

11. SOP Pendaftaran Perkara PHI

Peninjauan Kembali.

12. SOP Penerimaan Memori Peninjauan

Kembali/Kontra Memori Peninjauan

Kembali.

9. Panitera

Muda

Tipikor

12 1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

2. SOP Penanganan Perkara Tipikor.

3. SOP Pendaftaran Permohonan Banding

Perkara Tipikor.

4. SOP Penerimaan Memori Banding /

Kontra Memori Banding Perkara

Tipikor.

5. SOP Pengiriman Berkas Banding

Perkara Tipikor

6. SOP Pencabutan Berkas Banding

Perkara Tipikor.

7. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi

Perkara Tipikor.

8. SOP Penerimaan Memori Kasasi /

Kontra Memori Kasasi Perkara

Tipikor.

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018


15

9. SOP Pengiriman Berkas Kasasi Perkara

Tipikor.

10. SOP Pencabutan Kasasi Perkara

Tipikor.

11. SOP Pendaftaran Permohonan

Peninjauan Kembali (Pk) Perkara

Tipikor.

12. SOP Penanganan Perkara Permohonan

Peninjauan Kembali (Pk) Tipikor.

10. Panitera

Pengganti

8 1. SOP PP Persidangan Perkara Pidana

Biasa.

2. SOP Panitera Pengganti Persidangan

Perkara Pidana Anak.


Perkara Pidana Cepat (Tindak Pidana

Ringan).


Perkara Pidana Cepat (Pelanggaran

Lalu Lintas).


Perkara Pra Peradilan.


Perkara Perdata Gugatan.


Perkara Perdata Permohonan.


Perkara Pidana Singkat.

Tanggal

Revisi

terakhir 08

Februari

2017

9. Juru Sita/

JSP

11 1. SOP Pemanggilan Sidang Perkara

Perdata.

2. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan /


16

Putusan Perkara Perdata


Pidana.

4. SOP Pemberitahuan Pernyataan

Banding / Kasasi/ Peninjauan Kembali

Perkara Perdata.

5. SOP Pemberitahuan Banding / Kasasi

Perkara Pidana

6. SOP Pemberitahuan Dan Penyerahan

Memori Banding / Kasasi/ Peninjauan

Kembali Perkara Perdata.


Memori Banding / Kasasi/ Peninjauan

Kembali Perkara Pidana.


Kontra Memori Banding / Kasasi/

Peninjauan Kembali Perkara Perdata.


Kontra Memori Banding / Kasasi/

Peninjauan Kembali Perkara Pidana.

10. SOP Pemberitahuan Memeriksa Berkas

(Inzage) Untuk Perkara Banding.

11. SOP Panggilan Teguran Anmaning

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018

10. Sekretaris 4 1. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan

2. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan

UR Kepegawaian


Penataan Organisasi & Tata Laksana


UR Keuangan

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018


17

11. Kepala Sub

Bagian

Umum dan

Keuangan

22 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan

Persemester/Pertahun

2. SOP Pelaporan Aplikasi Simak-Bmn

Persemester/Pertahun

3. SOP Pengelolaan Perpustakaan

4. SOP Pengelolaan Surat Keluar

5. SOP Pengelolaan Surat Masuk

6. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan

(Kegiatan Harian)

7. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK-

BMN (Bulanan)

8. SOP Menyusun Uraian Tugas Tenaga

Satpam Dan Petugas Kebersihan

Kantor

9. SOP Permintaan Barang-Barang

Persediaan

10. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN

Persemester/Pertahun Tingkat Korwil

11. SOP Pembuatan Laporan Aplikasi PP

39 Tahun 2006 Form B

12. SOP Pemeliharaan Peralatan & Mesin

13. SOP Pembayaran Gaji Induk

14. SOP Pembayarn Gaji Susulan

15. SOP Pembayaran Kekurangan Gaji

Pegawai

16. SOP Pembayaran Uang Makan

17. SOP Pengajuan Remunerasi

18. SOP Pengajuan Uang

Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

(UP/TUP)

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018


18

19. SOP Pembayaran Dan Penggantian

UP/TUP

20. SOP Pembayaran Langsung Kepada

Pihak Ketiga

21. SOP Pengelolaan Pendapatan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

22. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan

Bulanan

12. Kepala Sub

Bagian

Kepegawaia

n, Tata

Laksana,

dan

Organisasi

20 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas

2. SOP Investarisasi Pegawai (Bezetting

Pegawai)

3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS)

Hakim

4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Pegawai Negeri Sipil

5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim

Dan Pegawai Negeri Sipil

6. SOP Pembuatan Surat Keputusan

Ketua Pengadian Negeri Lhokseumawe

Bdang Kepegawaian

7. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

8. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

9. SOP Mutasi Hakim Dan Pegawai

Negeri Sipil

10. SOP Usulan Promosi Jabatan

11. SOP Usulan Pensiun Hakim Dan

Pegawai Negeri Sipil

12. SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya

Lencana

13. SOP Pembuatan Sasaran Kerja

Tanggal

Revisi

terakhir 08

Februari

2017


19

Pegawai (SKP)

14. SOP Penyelesaian Surat Tugas

15. SOP Penyelesaian Permohonan Surat

Cuti Hakim dan Pegawai Negeri

16. SOP Penyelesaian Pembuatan

Pengantar Hukuman Disiplin Bagi

Hakim dan PNS

17. SOP Penyelesaian Pembuatan Kartu

Pemohon Penambahan Penghasilan

Pegawai (KP4)

18. Penyelesaian Dokumen,

Pelantikan/Penyumpahan dan

Menduduki Jabatan

19. SOP Pengusulan TASPEN, KARPEG,

KARIS/KARSU

20. SOP Pelaksanaan Rapat pegawai

13. Kepala Sub

Bagian

Perencanaan,

Informasi

Teknologi,

dan

Informasi

10 1. SOP Perencanaan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

2. SOP Laporan Perencanaan Anggaran

3. SOP Laporan Penangganan Hardware

Pengolah Data Rusak.

4. SOP Pengajuan Revisi POK (DIPA)

5. SOP Perawatan SIPP/CTS

6. SOP Perawatan Dan Mengatasi

Permasalahan Jaringan

7. SOP Pemeliharaan Website

8. SOP Laporan Perawatan SIPP/CTS

9. SOP Penginputan Website

10. SOP Penghipunan Lakip

Tanggal

Revisi

terakhir

16 Juli 2018


20

b. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )

No. Sasaran Kerja Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tahun 2018

Keterangan

1 SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum. 8

2 AINAL MARDHIAH, S.H., M.H. 5

3 RAHMAWATI, S.H. 4

4 H. SUPRIADI, S.H., M.H. 4

5 NURMIATI, S.H. 3

6 SADRI, S.H., M.H. 4

7 TOTOK YANUARTO, S.H., M.H. 4

8 CAHYONO, S.H., M.H. 4

9 NANI SUKMAWATI, S.H., M.H. 4

10 SAYED KADHIMSYAH, S.H. 3

11 BAKHTIAR, S.H. 4

12 ETI ASTUTI, S.H., M.H. 4

13 MUZAKIR H, S.H. M.H 3

14 ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. 3

15 JUANDRA, S.H. 4

16 RONI SUSANTA, S.H. 3

17 Dr. EDWAR, S.H., M.H. 3

18 M. FATAN RIYADHI, S.H. 3

19 MARDEFNI, S.H., M.H. 3

20 ELFAMA ZAIN, S.H. 2

21 AYI AFRIANTO, S.H. 3

22 Drs. EDI PRAYITNO 3

23 YULIAZMEN, S.H. 1

24 TANWIMAN SYAM, S.H. 10

25 RIDWAN, S.H., M.H. 10


21

26 Drs. EFENDI, S.H. 6

27 SANUSI, S.H. 8

28 MUHARIRSYAH, S.H. 7

29 SAMUIN, S.H. 11

30 H.M. DEHAN, S.Pd 8

31 AMIRUDDIN, S.H. 8

32 AMIRILLAH, S.H. 11

33 Hj. ANSARI MUHAMMAD SYAM 12

34 FAUZAN, S.H. 8

35 KURNIA, S.H. 5

36 YUSNITA, S.H. 5

37 KASMADDIN, S.H. 5

38 DERMAWAN, S.H. 5

39 SAIFUL BAHRI 5

40 SURAIYA. S.H. 5

41 ASLIDA 5

42 YUSNIDAR, S.H. 5

43 MURDANY, S.H. 5

44 RUSNIAR, S.H. 5

45 RAHMI YANTI, S.H. 5

46 BUDIWANSYAH, S.H. 4

47 SYARIFUDDIN, S.H. 5

48 Dra. DEWI MUTIA 3

49 FURQAN, S.E., S.H. 4

50 MUHAMMAD, B.A. 4

51 M. AMIN 3

52 H. SAIFULLAH 5

53 BAIHAQI 5

54 MUHAMMAD DISAN 3

55 SYAIFUL HAS’ARI, S.H. 4


22

56 H. R O M I, S.E. 7

57 AISYAH 10

58 RIMA MELATI 7

59 RAZIAH 4

60 NURYANTI 5

61 MISBAH, S.T., M.Eng. 10

62 NURUL HUKMIAH, S.H., M.H. 10

63 SURYATI 5

64 LINDA SYAH PUTRI, S.E. 7

65 ZAKIAH, S.E. 7

66 CUT NYAK TIHAJAR, S.Sos.I 11

67 SYARIFAH ELLY, S.E. 5

68 VICKY FIRMANSYAH, S.H. 4

69 RISA MAHDALENA, S.H. 4

70 ARY MIRANDA 6

71 YENI SURIANI 7

B. Pelayanan Publik yang Prima

Tugas di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA berdasarkan keputusan Ketua

Mahkamah Agung Repiblik Indonesia Nomor : 026/KMA/II/2012 Tentang Standar Pelayanan

Peradilan, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus

berperilaku :

1. Adil dan tidak diskriminatif ;

2. Cermat ;

3. Santun dan Ramah ;

4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5. Profesional ;

6. Tidak mempersulit ;

7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;


23

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas intitusi Pengadilan Negeri

Banda Aceh Kelas IA.

9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan

peraturan peradilan dan Perundang-undangan yang berlaku;

10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta Fasilitas pelayanan publik;

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi

permintaan informasi serta proatif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan , dan/atau kewenanggan yang dimiliki;

14. Sesuai dengan kepantasan; dan

15. Tidak menyimpang dari prosedur.

1. Akreditasi Penjamin Mutu

Sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

tanggal 18 Januari 2016 nomor 136/DJU/OTO.1.3/I/2016, tentang Akredi melakukan

penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka

Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempersiapkan diri untuk ikut dalam penilaian

akreditasi. Persiapan untuk kegiatan dimaksud telah dimulai sejak awal tahun 2017

dengan menyiapkan semua dokumen berkenaan, antara lain SK pembentukan Tim

TAPM yang telah mengalami revisi sebnayak dua kali, manual mutu, SOP, dokumen

kontrol lainnya, budaya malu, budaya 3S dan budaya 5R serta perbaikan sistem

pelayanan publik dengan sistem loket dan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Persiapan untuk akreditasi telah dimulai pada masa kepemimpinan KPN Badrun

Zaini, SH, MH dan dilanjutkan sejak Agustus oleh KPN Suwono, SH, SE, M.Hum. Tim

Penilaian Akreditasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah melakukan

penilaian pada tanggal 31 November 2017 dan hasilnya diumumkan dalam Acara

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada

tanggal 29 Nopember 2017 di Ballroom Hotel Clarion Makassar dan berdasarkan

Sertifikat yang diterima Nomor TAPM 104/QMR/sertifikat/11/2017 Pengadilan Negeri

Banda Aceh Terakreditasi “B’.


24

Pada tanggal 10 September 2018, di Hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali,

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah berhasil mencapai nilai akreditasi “A”

“Excellent” dalam Akreditasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Tim

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Keberhasilan Pengadilan Negeri

Banda Aceh Kelas IA meraih predikat “A” “Excellent” merupakan bukti bahwa

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah memberikan pelayanan prima kepada

para pencari keadilan. Hal ini membuktikan telah terjadi peningkatan kualitas pelayanan

yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Diharapkan keluarga

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mampu mempertahankan predikat akreditasi

“A” “Excellent” yang telah diraih.

2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Dasar Hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

dengan Satker Posbakum yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5

Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah

Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang

No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang undang No.2 Tahun 1986 tentang


25

Peradilan Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor,

Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(S.O.P.) Administrasi Pemerintahan, Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan,

Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :

52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan, Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Posbakum yang bekerjasama dengan PN

Banda Aceh Kelas IA adalah Pos Bantuan Hukum Advokat RAMLI HUSEN &

Assciates.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA pada tahun 2018 dalam Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.0.600.099170/2018

dengan kode kegiatan 1049.003 untuk POSBAKUM mendapat Pagu Anggaran sebesar

Rp. 48.000.000 yang diperuntukan untuk Pengacara Piket.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2018 tidak ada

perkara. Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan

bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan

dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Masyarakat yang berhak mengajukan

gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang

tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang

bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin

(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda /


26

Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan

Langsung Tunai (BLT).

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA pada tahun 2018 dalam Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.0600.099170/2018

Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mendapat tidak mendapat Pagu Anggaran.


27

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam

rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi : formasi pegawai,

rekrutmen pegawai dan pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengangkatan

dalam jabatan, kenaikan pangkat, pola pembinaan karir hakim, pola pembinaan karir

kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan, pemberhentian pegawai dan lain-lain.

Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek

sumber daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat

diimplementasikan secara baik.

1. Profil Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Teknis Yudisial

Sumber daya Manusia Tekhnis yudisial peradilan adalah salah satu komponen

dalam pengembangan kapasitas peradilan yang terkait dalam proses penyelesaian

perkara dan memastikan pemberian pelayanan peradilan yang tidak memihak dan

efisien. Hasil akhir dari program sumber daya manusia peradilan adalah meningkatkan

layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien,

efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang dilayaninya.

Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun

2018 dapat dilihat pada tebel berikut :

No Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Jumlah

1. Hakim Karier 16 Orang

2. Hakim Ad Hoc Tipikor 4 Orang

3. Hakim Ad Hoc PHI 3 Orang

4. Panitera Pengganti 11 Orang

5. Juru Sita 2 Orang

6. Juru Sita Pengganti 7 Orang

Jumlah Total 43 Orang


28

Profil Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh

tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No Jabatan / Nama Pangkat / Gol. Ruang

1. Ketua :

Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum.

Pembina Utama Madya (IV/d)

2. Wakil Ketua :

Ainal Mardhiah, S.H., M.H. Pembina Utama Madya (IV/d)

3. Hakim Karier :

1 Rahmawati, S.H. Pembina Utama Muda (IV/c)

2 H. Supriadi, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c)

3 Nurmiati, S.H. Pembina Utama Muda (IV/c)

4 Sadri, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c)

5 Totok Yanuarto, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)

6 Cahyono, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)

7 Nani Sukmawati, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)

8 Sayed Kadhimsyah, S.H. Pembina Tk. I (IV/b)

9 Bakhtiar, S.H. Pembina Tk. I (IV/b)

10 Eti Astuti, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)

11 Muzakir H, S.H. M.H Pembina (IV/a)

12 Elviyanti Putri, S.H., M.H. Pembina (IV/a)

13 Juandra, S.H. Penata Tk. I (III/d)

14 Roni Susanta, S.H. Penata Tk. I (III/d)

Hakim Ad Hoc Tipikor

1 Dr. Edwar, S.H., M.H. -

2 M. Fatan Riyadhi, S.H. -

3 Mardefni, S.H., M.H. -

4 Elfama Zain, S.H. -

Hakim Ad Hoc PHI

1 Ayi Afrianto, S.H. -

2 Drs. Edi Prayitno -

3 Yuliazmen, S.H. -


29

4. Panitera

Tanwiman Syam, S.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

5. Wakil Panitera :

Drs. Efendi, S.H.

Pembina (IV/a)

6. Panitera Muda :

A Sub Kepaniteraan Pidana

Sanusi, S.H.

Penata Tk. I (III/d)

B Sub Kepaniteraan Perdata

Muharirsyah, S.H.


C Sub Kepaniteraan Hukum

Amiruddin, S.H.


D Sub Kepaniteraan Khusus Tipikor

Samuin, S.H.

Pembina (IV/a)

E Sub Kepaniteraan Khusus PHI

H.M. Dehan, S.Pd


7. Panitera Pengganti

1 Kurnia, S.H. Penata Tk. I (III/d)

2 Yusnita, S.H. Penata Tk. I (III/d)

3 Kasmaddin, S.H. Penata Tk. I (III/d)

4 Dermawan, S.H. Penata Tk. I (III/d)

5 Suraiya. S.H. Penata Tk. I (III/d)

6 Yusnidar, S.H. Penata Tk. I (III/d)

7 Saiful Bahri Penata (III/c)

8 Aslida Penata (III/c)

9 Murdany, S.H. Penata (III/c)

10 Rusniar, S.H. Penata (III/c)

11 Rahmi Yanti, S.H. Penata (III/c)

8. Juru Sita :

1 Budiwansyah, S.H. Penata Tk. I (III/d)

2 Syarifuddin, S.H. Penata Muda (III/a)

Juru Sita Pengganti :

1 Dra. Dewi Mutia Penata Tk. I (III/d)

2 Furqan, S.E., S.H. Penata Tk. I (III/d)


30

3 Muhammad, B.A. Penata (III/c)

4 M. Amin Penata Muda Tk. I (III/b)

5 H. Saifullah Penata Muda Tk. I (III/b)

6 Baihaqi Penata Muda Tk. I (III/b)

7 Muhammad Disan Penata Muda Tk. I (III/b)

9. Staf Kepaniteraan

A. Sub Kepaniteraan Pidana

1 Raziah Penata Muda Tk. I (III/b)

2 Nurul Hukmiah, S.H., M.H. Penata Muda Tk. I (III/b)

3 Vicky Firmansyah, S.H. Penata Muda (III/a)

B. Sub Kepaniteraan Perdata

1 Nuryanti Penata Muda Tk. I (III/b)

2 Risa Mahdalena, S.H. Penata Muda (III/a)

C. Sub Kepaniteraan Hukum

1 Syaiful Has’ari, S.H. Penata Tk. I (III/d)

2 H. Romi, S.E. Penata Tk. I (III/d)

D. Sub Kepaniteraan Khusus Tipikor

1 Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I Penata Muda Tk. I (III/b)

E. Sub Kepaniteraan Khusus PHI

1 Yeni Suriani Pengatur (II/c)

b. Sumber Daya Non-Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, satu komponen dalam

pengembangan Peradilan kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaian

administrasi umum dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang baik kepada

masyarakat luas.

Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh

tahun 2018 dapat dilihat pada tebel berikut :

No Sumber Daya Manusia Non-Teknis Yudisial Jumlah

1. Sekretaris 1 Orang

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan

1 Orang


31

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 Orang

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana

1 Orang

5. Staf 7 Orang

6. CPNS -

7. Tenaga Fungsional (Pranata Komputer) 1 Orang

Jumlah Total 12 Orang

Profil Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda

Aceh tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No Jabatan / Nama Pangkat / Gol. Ruang

1. Sekretaris :

Ridwan, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan

Amirillah, S.H.


Staf :

1 Syarifah Elly, S.H Penata Muda Tk. I (III/b)

3. Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan

Hj. Ansari Muhammad Syam

Penata (III/c)

1 Rima Melati Penata Muda Tk. I (III/b)

2 Suryati Penata Muda Tk. I (III/b)

3 Linda Syah Putri, S.E. Penata Muda Tk. I (III/b)

4 Zakiah, S.E. Penata Muda Tk. I (III/b)

5 Ary Miranda Pengatur (II/c)

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana

Fauzan, S.H.

Penata (III/c)

1 Aisyah Penata Muda Tk. I (III/b)

5. Tenaga Fungsional (Pranata Komputer)

1 Misbah, S.T., M.Eng. Penata Muda Tk. I (III/b)


32

2. Mutasi

a. Mutasi Masuk

Dalam tahun 2018, mutasi masuk Hakim dan pegawai berjumlah 5 (lima) orang

yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No Nama Jabatan Sebelumnya Mutasi Masuk

1. Bakhtiar, S.H. Ketua Pengadilan Negeri

Sigli

Hakim Madya Muda

2. Elfama Zain, S.H. - Hakim Ad Hoc Tipikor

3. Kasmaddin, S.H. Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri

Lhokseumawe

Panitera Pengganti

4. Yuliazmen, S.H. - Hakim Ad Hoc PHI

5. Syarifah Elly, S.E. Kasubbag Umum dan

Keuangan Pengadilan

Negeri Idi

Fungsional Umum

b. Mutasi Keluar

Dalam tahun 2018, mutasi keluar Hakim dan pegawai berjumlah 8 (delapan) orang

yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No Nama Jabatan Sebelumnya Mutasi Keluar

1. Eddy, S.H. Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri

Gresik

2. Eliyurita, S.H. Hakim Madya

Pratama

Pengadilan Negeri

Calang

3. Faisal Mahdi, S.H., M.H. Hakim Madya

Pratama

Pengadilan Negeri

Jantho

4. Ngatemin, S.H., M.H. Hakim Madya

Pratama

Pengadilan Negeri

Blangkejeren

5. Deny Syahputra, S.H., M.H. Hakim Madya

Pratama

Pengadilan Negeri

Meureudu


33

6. Alian, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Blangpidie

7. Zulkhairi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Suka Makmue

8. Harperiyani Effendi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Meureudu

3. Promosi

Pada akhir tahun 2018, Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang

mendapatkan promosi jabatan berjumlah 20 (dua puluh) orang yang dapat dilihat pada

tabel berikut :

No Nama Jabatan/ Pangkat

Sebelumnya Mutasi

1. Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum.

Ketua Pengadilan

Negeri dalam

pangkat Pembina

Utama Muda (IV/c)

Ketua Pengadilan

Negeri dalam pangkat

Pembina Utama

Madya (IV/d)

2. Sadri, S.H., M.H.

Hakim Madya Muda

dalam pangkat


Hakim Madya Utama

dalam pangkat

Pembina Utama Muda

(IV/c)

3. Eti Astuti, S.H., M.H.

Hakim Madya

Pratama dalam

pangkat Pembina

(IV/a)

Hakim Madya Muda

dalam pangkat


4. Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Pratama Utama dalam pangkat Penta Tk.I (III/d)

Hakim Madya Pratama dalam pangkat Pembina (IV/a)

5. Deny Syahputra, S.H., M.H.

Hakim Pratama Utama dalam pangkat Penta Tk.I (III/d)

Hakim Madya Pratama dalam pangkat Pembina (IV/a)


34

6. Yusnidar, S.H.

Panitera Pengganti

dalam pangkat

Penata (III/c)

Panitera Pengganti

dalam pangkat Penata

Tk.I (III/d)

7. Suraiya, S.H.

Panitera Pengganti

dalam pangkat

Penata (III/c)

Panitera Pengganti


Tk.I (III/d)

8. Furqan, S.E., S.H.

Jurusita Pengganti

Pengganti dalam

pangkat Penata

(III/c)

Jurusita Pengganti


Tk.I (III/d)

9. Rahmi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti

dalam pangkat

Penata Muda Tk.I

(III/b)

Panitera Pengganti


(III/c)

10. Rusniar, S.H.

Panitera Pengganti

dalam pangkat

Penata Muda Tk.I

(III/b)

Panitera Pengganti


(III/c)

11. Yeni Suriani

Fungsional Umum

dalam pangkat

Pengatur Muda Tk.I

(II/b)

Fungsional Umum

dalam pangkat

Pengatur (II/c)

12. Ngatemin, S.H., M.H.

Hakim Pratama

Utama dalam

pangkat Penta Tk.I

(III/d)

Hakim Madya

Pratama dalam

pangkat Pembina

(IV/a)

13. Muhammad B.A

Jurusita Pengganti

dalam pangkat

Penata Muda Tk. I

(III/b)

Jurusita Pengganti


(III/c)

14. Eliyurita, S.H. Hakim Madya

Pratama

Wakil Ketua

Pengadilan Negeri

Calang


35

15. Faisal Mahdi, S.H., M.H. Hakim Madya

Pratama

Wakil Ketua

Pengadilan Negeri

Jantho

16. Ngatemin, S.H., M.H. Hakim Madya

Pratama

Wakil Ketua

Pengadilan Negeri

Blangkejeren

17. Deny Syahputra, S.H., M.H. Hakim Madya

Pratama

Wakil Ketua

Pengadilan Negeri

Meureudu

18. Alian, S.H. Panitera Pengganti

Panitera Muda Pidana

Pengadilan Negeri

Blangpidie

19. Zulkhairi, S.H. Panitera Pengganti


Pengadilan Negeri

Suka Makmue

20. Harperiyani Effendi, S.H. Panitera Pengganti


Pengadilan Negeri

Meureudu

4. Pensiun

Sampai akhir tahun 2018, Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang pensiun

berjumlah 1 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No Nama Jabatan TMT Pensiun

1. Zainuddin, S.H. Panitera Pengganti 18 Agustus 2018

5. Diklat

Sampai akhir tahun 2018, personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah

mengikuti Diklat Tekhnis dan Struktural berjumlah 9 (sembilan) orang yang dapat

dilihat pada tabel berikut :

No Nama Jabatan Diklat yang di ikuti

1. Mardefni, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc

Tipikor

Pelatihan Pemantapan

Kode etik dan


36

2 M. Fatan Riyadhi, S.H. Hakim Ad Hoc

Tipikor

Pedoman Perilaku

Hakim

3 Rahmawati, S.H. Hakim Madya

Utama

Pelatihan Lanjutan

Advance Training

bagi Hakim

Lingkungan Hidup

4 Roni Susanta, S.H. Hakim Pratama

Utama

Diklat dan Sertifikasi

Hakim Pengadilan

Hubungan Industrial

5 Elfama Zain, S.H. Hakim Ad Hoc

Tipikor


Hakim Tindak Pidana

Korupsi

6 Sadri, S.H., M.H. Hakim Madya

Utama

Training f Mentor I

Gelombang I PCC

Terpadu di

Lingkungan

Pearadilan Umum 7 Eti Astuti, S.H., M.H. Hakim Madya

Muda

8 Roni Susanta, S.H. Hakim Pratama Utama

9 Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum. Ketua Pengadilan

Negeri


Hakim Mediasi

Seluruh Indonesia

B. Penyelesaian Perkara

1. Sisa perkara yang diputus

No. Jenis Perkara Sisa

2017

Masuk

2018

Jumlah

Beban

Putus

2018

Sisa

2018

1. Pidana 58 500 558 475 83

2. Tipikor 26 50 74 54 22

3. Perdata 26 96 122 87 35

4. PHI 2 6 8 7 1

Jumlah 112 652 762 623 141


37

2. Perkara yang diputus tepat waktu

Jenis Perkara Sisa

2017

Masuk

2018

Jumlah

Beban Putus

Putus

Tepat

Waktu

Ket.

Pidana 58 500 558 474 475

Tipikor 26 50 74 54 54

Perdata 26 96 122 87 72

15 perkara

putus lebih

dari 5 bulan

PHI 2 6 8 7 7

Jumlah 112 652 762 622 608

3. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Jenis

Perkara

Tahun 2018

Putus Upaya

Banding

Tidak Upaya

Banding

Perdata 87 27 60

Pidana 475 34 441

PHI 7 - 7

Tipikor 54 21 33

Jumlah 623 82 541

4. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Jenis

Perkara

Tahun 2018

Putus Upaya Kasasi Tidak Upaya Kasasi

Perdata 34 24 10

Pidana 475 16 459

PHI 7 - 4

Tipikor 54 21 2

Jumlah 570 61 475


38

5. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Jenis

Perkara

Tahun 2018

Putus Upaya PK Tidak Upaya PK

Perdata 31 7 24

Pidana 475 5 474

PHI 7 - 4

Tipikor 54 5 -

Jumlah 567 17 502

6. Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

Jumlah

Perkara

Mediasi

Status Keberhasilan Mediasi

Berhasil Tidak

Berhasil

Tidak Dapat

Dilaksanakan

96 9 63 24

7. Perkara anak yang berhasil melalui Diversi

Jumlah

Perkara

Pidana Anak

Jumlah

Perkara

Diversi

Status Keberhasilan

Berhasil Tidak

Berhasil

Dalam

Proses

9 5 5 4 -

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA memiliki sarana dan prasarana yang

digunakan dalam menunjang kinerja Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada para

pencari keadilan. Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki banyak yang sudah dalam

keadaan rusak seperti sarana AC, komputer, dan printer.

Selama tahun 2018, sarana dan prasarana yang dimiliki telah dikelola secara

maksimal dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan anggaran pemeliharaan yang

dianggarkan selama tahun 2018.


39

1. Sarana Dan Prasarana Fasilitas

a. Tanah

No. Tanah Untuk Luas

(m2) Keterangan

1. Gedung Kantor

dan Gedung

Tipikor

5736 Tanah yang dipergunakan untuk Gedung kantor

memiliki 2 lantai dan 2 pos jaga

2. Rumah Negara 3683

Tanah yang dipergunakan untuk Rumah Dinas

dimana tanah berlokasi dibeberapa alamat

b. KendaraanDinas

NO URAIAN

MERK / TYPE

Tahun Kondisi

No. Polisi Perolehan Baik

Rusak Rusak

Ringan Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4

1 Toyota / Sedan Vios 2006 √ BL 102 AM

2 Toyota / Sedan Vios 2006 √ BL 116 JP

3 Toyota / Kijang LX 2003 √ BL 4 AC

4 Toyota Grand New Innova /

Kijang Innova G 2011 √

BL 130 A

5 Toyota Kijang / Toyota

Kijang Inv-e 2005 √

BL 125 AT

6 Toyota / Toyota Kijang 2006 √ BL 266 AM

7 Toyota / Toyota Kijang 2006 √ BL 244 AM

II Jenis Keadaan Roda 2

1 Honda GL 160 D /

Honda Mega Pro 2006 √

BL 2018 AU

2 Honda GL 160 D /

Honda Mega Pro 2006 √

BL 2019 AU

3 Honda Mega Pro /

GL 15AIRR M/T 2011 √

BL 2817 AI

4 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2522 AU

5 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2944 AB

6 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2945 AB


40

c. Rumah Dinas

NO URAIAN

Kondisi Keterangan

Jumlah Baik

Rusak Rusak

Ringan Berat

I Rumah Dinas

1 Rumah Ketua 1 √

2 Rumah Dinas Wakil

Ketua 1 √

3 Rumah Dinas Hakim 12 √

4 Rumah Dinas Panitera 1 √

5 Rumah Dinas

Sekretaris 1 √

6 Rumah Dinas JP 1 √

7 Rumah Dinas PP 1 √

d. Gedung

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Gedung PN

1 Ruang Ketua 1

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 7

4 Ruang Panitera 1

5 Ruang Sekretaris 1

6 Ruang Kepaniteraan 4

7 Ruang Kesekretariatan 3

8 Ruang Wakil Panitera 1

9 Ruang Sidang Utama 1

10 Ruang Sidang II 1

11 Ruang Sidang PHI 1

12 Ruang Sidang Anak 1

13 Ruang Panitera Pengganti 1

14 Sel Tahanan Pria 1

15 Sel Tahanan Wanita 1

16 Ruang Arsip 1


41

17 Ruang Mediasi 1

18 Ruang Perpustakaan 1

19 Ruang tamu ketua 1

20 Kamar Mandi 24

21 Pos satpam 1

22 Musholla 1

23 Ruang Klinik 1

24 Ruang Menyusui

1

25 Ruang telecomference 1

26 Ruang tahanan anak 1

27 Ruang Jaksa 1

28 Ruang pos bakum 1

29 Ruang Audio 1

II GedungTipikor

1 Ruang Ketua 1

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 3

4 Ruang pegawai 1

5 Ruang panitera Pengganti 1

6 Ruang jurusita pengganti 1

7 Ruang jaksa 1

8 Ruang penasihat hukum 1

9 Ruang IT/Informasi 1

10 Ruang sidang tipikor 2

11 Sel tahanan pria 1

12 Sel tahanan wanita 1

13 Kamar mandi 12

14 Pos satpam 1


42

1. Fasilitas Perkantoran

No Sarana/Prasaranan Fasilitas

Perkantoran Jumlah Keterangan

1 Standard level generator 1

2 Mesin ketik manual

standard 2

3 Mesin fotocopy electronic 1

4 Lemari besi / metal 26

5 Lemari kayu 115

6 Filling cabinet besi 21

7 Brandkas 5

8 CCTV 5

9 Papan visual/papan nama 12

10 Mesin absensi 2

11 Hand metal detector 2

12 Perkakas kantor lainnya 11

13 Alat kantor lainnya 2

14 Meja kerja kayu 181

15 Kursi besi/metal 398

16 Kursi kayu 50

17 Sice 41

18 Bangku panjang kayu 30

19 Meja rapat 5

20 Meja komputer 16

21 Tempat tidur besi 18

22 Tempat tidur kayu 7

23 Meja resepsionis 6

24 Kasur/spring bed 8

25 Partisi 2

26 Meubelair lainnya 3

27 Jam mekanis 3

28 Alat pengukur waktu

lainnya 1

29 Mesin penghisap debu 1


43

30 Lemari es 1

31 A.C Split 77

32 Kipas angin 19

33 Alat pendingin lainnya 3

34 Rak piring alumunium 18

35 Televisi 9

36 Amplifier 2

37 Loudspeaker 11

38 Sound system 5

39 Microphone 4

40 Microphone table stand 14

41 Lambang garuda pancasila 7

42 Tiang bendera 8

43 Dispenser 4

44 Lambang instansi 1

45 Handy cam 1

46 Mini compo 2

47 Gordyin/Kray 3

48 Microphone/wireless MIC 4

49 UPS 29

50 Voice recorder 3

51 Film projector 1

52 Camera film 1

53 Camera digital 1

54 Telephone (PABX) 3

55 Pesawat telephone 14

56 Facsimile 3

57 P.C. Unit 50

58 Laptop 4

59 Note book 36

60 Serial Printer 11

61 Monitor 1

62 Printer 36

63 Scanner 2


44

64 Capture card 1

65 External/portable hardisk 1

66 Server 1

67 Router 1

68 Rak server 1

69 Alat tenis meja 1

2. Pengadaan

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mendapatkan anggaran

untuk pengadaan Meubilair berupa :

3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan untuk sarana dan prasarana selama tahun 2018 telah dilakukan

sesuai dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

No Jenis Pemeliharaan Volume Keterangan

1.

2.

Pemeliharaan Gedung Kantor

Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pemeliharaan Gedung Kantor

Tipikor Banda aceh.

4435 M2

402

Pemeliharaan dan

perbaikan pada fisik

dalam dan luar gedung

kantor

Pemeliharaan dan

perbaikan pada fisik

dalam dan luar gedung

kantor

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :

a. AC 77 Unit

No Nama Barang Jumlah Keterangan

1 A.C. Split 8 unit Baik

2 Note book 10 unit Baik

3 Kursi Besi / Metal 10 unit Baik

4 Lemari Besi / Metal 10 unit Baik

5 Standing AC 2 unit Baik

6 Alat Kantor Lainnya 1 unit Baik


45

b. Pompa Air 3 Unit

c. Kendaraan Roda 4 7 Unit

d. Kendaraan Roda 2 6 Unit

e. Komputer/Laptop 80 Unit

f. Faksimili 3 Unit

g. Printer 42 Unit

4. Penghapusan

Sudah dilakukan proses penghapusan terhadap Barang Milik Negara (BMN) pada

tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA berupa ;

No Nama Barang Jumlah Keterangan

1 Meja makan kayu 17 Unit

2 Kursi Panjang Kayu 1 Unit

3 Kursi Besi Metal 5 Unit

4 Sice 2 Unit

5 Meja Kerja Kayu 7 Unit

6 Lemari Kayu 8 Unit

7 Filling cabinet 1 Unit

8 Lemari Besi 2 Unit

9 Kasur Spring Bed 106 Unit

10 Tempat tidur kayu 42 Unit

11 Tempat tidur besi 6 Unit

12 P.C Unit 1 Unit

13 Notebook 2 Unit


46

D. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan

Urusan Administrasi) dan DIPA 03 ( Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum ) Tahun

Anggaran 2018 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A.

1. Program Dukungan Manajeman Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran

(Rsp.)

Realisasi

(Rp.)

1. Pembayaran Gaji Dan Tunjungan 12.513.011.000 12.322.080.000

Sisa anggaran adalah sebesarRp. 190.931.000

2. Belanja Barang Non Operasional :

a. Pelantikan dan Pengambilan

Sumpah Jabatan

-Belanja Bahan

-Beban Jasa Lainnya

3.383.000

1.000.000

1.225.000

200.000

b. Konsultasi

-Belanja Perjalanan Biasa

-Belanja Perjalanan Transport dalam

Kota

25.920.000

5.280.000

18.586.800

5.280.000

JUMLAH 35.583.000 35.583.000

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 10.292.000,-

3. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran :

a. Operasional Perkantoran Dan

Pimpinan

667.564.000 667.538.300

b. Perawatan Kendaraan Roda 4 189.462.000 189.462.000

c. Perawatan Kendaraan Roda 2 23.274.000 23.274.000

d. Inventaris Kantor 110.000.000 110.000.000

e. Jasa Pos dan Giro 67.500.000 62.120.000

f. Langganan Daya Dan Jasa

-Listrik

- Telepon

- Air

243.912.000

3.300.000

20.400.000

239.701.062

2.123.487

15.689.870


47

g. - Perawatan Gedung Kantor

- Perawatan Rumah Dinas

349.700.000

22.925.000

349.700.000

22.925.000

Operasional Pengadilan Ad-Hoc

Tipikor

-Kesehatan

- Belanja Sewa

60.000.000

75.000.000

60.000.000

75.000.000

h. Pengadaan Baju Dinas

Sopir/Satpam/Cleaning

Service/Pramubakti

37.976.000 37.976.000

JUMLAH

1.871.013.000

1.855.509.719

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 15.503.281

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

1. Pengolah data kesekretariatan

-Lemari Arsip 1 Paket

-Kursi Kerja PP 10 Unit

-AC Standing 2 Unit

-AC Split 8 Unit

47.720.000

15.000.000

43.000.000

40.000.000

47.720.000

15.000.000

43.000.000

40.000.000

2. Pengolah data pendukung SIPP

10 Unit

130.000.000 129.030.000

JUMLAH 275.720.000 274.750.000

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 970.000

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

1. Pelaksanaan Pos Layanan Hukum 48.000.000 44.000.000

2. Penyelesaian Perkara Pidana Tk I

- Belanja Bahan

33.850.000

33.752.900


48

- Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi

31.700.000 31.700.000

3. Pemeriksaan Disidang Pengadilan

-Belanja Bahan

-Belanja Perjalanan Transport Dalam

Kota

25.980.000

3.000.000

24.845.050

0

4. Minutasi

- Belanja Bahan

31.700.000

31.670.600

5. Pengiriman Salinan Putusan Kepada

JPU dan Terdakwa

- Belanja Perjalanan Transport dalam

Kota

15.850.000

15.850.000

6. Pengiriman Surat Penahanan dan

Perpanjangan Penahanan


Kota

22.190.000

22.050.000

7. Penanganan Perkara Banding di

pengadilan Tk.1

-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat


Kota

85.068.000

8.000.000

20.000.000

85.062.055

1.531.700

5.900.000

8. Penanganan Perkara Kasasi dan PK


Pusat


Kota

6.000.000

15.000.000

4.740.000

2.300.000

9. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana

Korupsi Yang Diselesaikan di Tk.1

-Belanja Bahan

-Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi

3.825.000

10.200.000

3.825.000

10.200.000

10. Pemeriksaan disidang pengadilan

-Belanja Bahan

13.150.000

7.525.000


49


Kota

630.000 0

11. Minutasi

-Belanja Bahan

5.100.000

5.100.000

12. Pengiriman Salinan Putusan Kepada

JPU dan Terdakwa

-Belanja Perjalanan Transport Dalam

Kota

3.570.000

2.380.000


Delegasi


Kota

3.570.000

0


Perpanjangan Penahanan


Kota

3.500.000

1.400.000

15. Penanganan Perkara Banding di

Pengadilan Tk.1


Pusat


Kota

3.150.000

15.750.000

0

10.710.000



Pusat


Kota

2.000.000

7.000.000

1.999.600

3.710.000

17. Pendaftaran Berkas Perkara PHI

yang diselesaikan di Tk.1

-Belanja Bahan


Konsumsi

Belanja Perjalanan Biasa

400.000

800.000

4.480.000

400.000

800.000

2.688.000

18. Penetapan Majelis Hakim dan PP

serta Penetapan Hari Sidang


50

-Belanja Perjalanan Biasa 4.400.000 1.214.000

19. Pemeriksaan Disidang Pengadilan

-Belanja Bahan

-Beban Jasa Profesi


Kota

210.000

600.000

300.000

0

0

0

20. Minutasi

-Belanja Bahan

300.000

300.000

21. Pengiriman Salinan Putusan kepada

JPU dan Terdakwa


Kota

1.500.000

750.000



Pusat


Kota

180.000

300.000

0

0

23. Eksekusi Putusan Pengadilan

-Belanja Barang Non Operasional

Lainnya

1.500.000

1.500.000

24. Perkara Peradilan yang diselesaikan

melalui Pembebasan Biaya Perkara

-Belanja Bahan


Konsumsi

-Beban Jasa Profesi


Kota

350.000

400.000

1.500.000

1.400.00

0

0

0

0

25. Perjalanan Hakim Karier yang

diperbantukan di TIPIKOR

-Belanja Perjalanan Biasa

82.160.000

69.602.500

JUMLAH 518.563.000 427.506.405

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 91.056.595


51

E. Dukungan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung pelayanan keterbukaan informasi di badan peradilan dan

sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011

tentang Pedoman Informasi di Pengadilan dan Penerapan Sistim Informasi Penelusuran

Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan versi SIPP terbaru 3.2.0-5 sejak

tanggal 10 Oktober 2018. Untuk aplikasi versi terbaru ini pihak Pengadilan Negeri Banda

Aceh telah melakukan sosialisasi untuk Panitera Pengganti dan Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal 11 Oktober 2018 agar semua stakeholder di Pengadilan Negeri Banda Aceh

mengetahui tentang pembaharuan aplikasi ini.

Disamping melakukan sosialisasi dalam rangka meningatkan kedisiplinan semua user

SIPP dalam menginput data, pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui bidang

kesekretariatan cq bagian Perencanaan Tehnologi informasi dan pelaporan melalui rapat

pimpinan dan stakeholdernya, dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan teknologi agar

informasi perkara dan informasi peradilan lainnya bisa diakses oleh masyarakat luas.

Penerapan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A didukung

dengan peralatan berupa personal komputer/laptop untuk setiap pegawai, jaringan internet

dan ruang server agar sistem informasi dapat disebarkan dengan baik. Pengadilan Negeri

Banda Aceh memiliki subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dalam

membantu peningkatan pelayanan yang menggunakan teknologi informasi untuk internal

Pengadilan Negeri Banda Aceh dan para pencari keadilan. Berikut rincian penggunaan

teknologi informasi pada subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan di

Pengadilan Negeri Banda Aceh:

1. Perangkat Keras

Berikut adalah daftar perangkat keras yang tersedia:

No PERANGKAT SPESIFIKASI KONDISI

1 1 Personal Computer

1 Unit Monitor

Merk: Acer

Merk/Type: HP

Baik

Baik

2 1 Unit Router Board

Merk/Type:

Mikrotik/RB1100AH

Jumlah Port: 13 Port

Baik

3 5 Unit Acces Point Merk/Type: Mikrotik Baik

4 1 Unit Hardisk External Merk / Type: Seagate Baik

5 1 Unit Server

Merk: Fujitsu (PY

RX1330M1 /SFF/Hot Plog

PSU/Red. Fans

Baik


52

1 Monitor LCD 20inch Merk: LG Baik

6 2 Unit UPS 1000 VA Merk: PROLINK

PRO901WS Baik

7 I Unit Pengukur kelembaban

ruangan Merk: HTC Baik

8 Camera Digital Merk: Fujifilm Baik

9 1 Unit Laptop

1 Unit laptop

Merk: Dell

Merk: Lenovo

Baik

Baik

10

1 Unit PC All In One

Touchscreen (Meja

Informasi)

Merk: Acer Baik

11 1 Personal Computer (Layar

Sidang) Merk: Acer Baik

12 1 TV LCD 40 inch (Layar

Sidang) Merk: LG Baik

13 1 Unit AC (1/2 PK)

1 Unit AC (2 PK)

Merk: Polytron

Merk: LG

Baik

Baik

14 1 Unit Infocus Projector Merk: Toshiba Baik

15 1 Unit Scaner Merk: Fujitsu SP-1130 Baik

16 1 Unit printer

1 Unit Printer

Merk: Cannon G2000

Merk: Cannon IP2770

Baik

Baik

17 Rak Server 4 U Baik

2. Perangkat Lunak

Selama Tahun 2018, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menggunakan Teknologi

Informasi dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.

Hal tersebut dapat dilihat dari aplikasi atau sistem yang dibuat untuk membantu kinerja

Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dapat diakses oleh masyarakat dalam pencarian

informasi peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Aplikasi atau sistem tersebut adalah sebagai berikut :

a. Website resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu www.pn-bandaaceh.go.id

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) untuk

penggunaan lokal Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu


53

http://192.168.2.151/SIPP311 dan untuk pencari keadilan pada http://sipp.pn-

bandaaceh.go.id

c. Monitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS)

http://192.168.2.151/mis

d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) http://192.168.2.151/peradilan

e. Direktori Putusan Mahkamah Agung, dimana masyarakat bisa mengakses

langsung putusan perkara di PN Banda Aceh pada

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh

f. Sistem Informasi Penelusuran Buku Perpustakaan PN Banda Aceh yang bisa

diakses pada http://pustaka.pn-bandaaceh.go.id/epustaka/

g. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI bisa

diakses pada http://jdih.mahkamahagung.go.id/

h. One Day One Publish untuk berita dan informasi perkara Pengadilan Negeri

Banda Aceh www.pn-bandaaceh.go.id

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi maka Pengadilan Negeri

Banda Aceh telah mengupload putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung

RI dan dipublikasi kedalam wesite Pengadilan Negeri Banda Aceh dan akan

selalu aktif mengupload hasil putusan dan penetapan yang telah dibaca dalam

persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, demi mendukung era

keterbukaan dan “One Day One Publish” yang telah dicanangkan oleh

Mahkamah Agung RI.

Keputusan Ketua MA RI tentang keterbukaan Informasi tersebut antara

lain mengatur jenis Informasi yang harus di umumkan oleh Pengadilan secara

proaktif serta mekanisme pengumumannnya. Informasi yang dimaksud adalah

yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan

masyarakat, termasuk putusan dan penetapan Pengadilan. Putusan atau penetapan

yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik, misalnya

perkara Korupsi, Narkoba, atau Terorisme, juga telah diterbitkan.

Statistik Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dilihat di

http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/statistik_perkara

F. Regulasi Tahun 2018

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan program atau

kegiatan yang mengacu pada penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area

perubahan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu :


54

1. Manajemen Perubahan

2. Perudang-undangan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

6. Penguatan Akuntabilitas

7. Penguatan Pengawasan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2018 telah melaksanakan reformasi

birokrasi pada 8 area tersebut secara maksimal dengan tujuan peningkatan kinerja dan

pelayanan terhadap pencari keadilan. Adapun regulasi Pegadilan Negeri Banda Aceh

tahun 2018 yang disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung RI dan peraturan-

peraturan Mahkamah Agung RI, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan fungsional peradilan sesuai dengan SOP

yang ada.

2. Menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan hukum bagi

masyarakat tidak mampu sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2014.

3. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System

(SIPP/CTS) versi 3.2.0-5 pada lokal dan website.

4. Peningkatan pelayanan informasi pada pencari keadilan melalui sistem dan aplikasi

yang bisa diakses melalui website resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu:

a. Direktori Putusan Mahkamah Agung;

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

c. Sistem Informasi e-Pustaka Pengadilan Negeri Banda Aceh;

d. JDIH Mahkamah Agung RI.

5. Penggunaan KOMDANAS, SAIBA, SIMPEG, SIKEP, SIMAK BMN, dan sistem

lainnya yang digunakan untuk membuat laporan dan pengiriman data yang membantu

dalam transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Banda Aceh.

6. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dari

Mahkamah Agung yang diikuti oleh beberapa Pegawai dan Hakim pada PN Banda

Aceh selama tahun 2018.

7. Penguatan Pengawasan melalui pembentukan Hakim pengawas bidang di PN Banda

Aceh.


55

BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal dapat dilakukan secara rutin/regular dengan melakukan

pemeriksaan secara Konfrehensip terhadap seluruh aspek penyelenggara peradilan yang

meliputi;

a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Adminitrasi

Persidangan dan Adminitrasi Perkara.

b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kesekretariatan yang mencangkup Adminitrasi

Kepegawaian, Keuangan , Inventaris dan Adminitrasi Umum lainnya.

Pengawasan Internal dilakukan di Pengadilan Negri banda Aceh dengan mencakup 2

(dua) jenis Pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Melekat, merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2. Pengawasan Rutin/Reguler adalah dpengawasan yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Banda Aceh secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan

kewenangan masing-masing;

Dalam melaksanakan Pengawasan Internal, agar penyelenggaraan Manajemen peradilan,

Kepemimpinan kinerja Lembaga Peradilan dan kualitas pelayanan publik disetiap bidang

pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat berjalan dengan baik maka di tunjuk pula

Pengawas Bidang dengan memperhatikan hal berikut :

- Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh membuat pembagian tugas/job description pada

masing-masing hakim pengawas bidang dan staf kepaniteraan (perdata, pidana, hukum)

serta staf kesekretariatan (Perencanaan, umum dan keuangan, kepegawaian).

- Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang dan

melakukan rapat koordinasi pengawasan serta menindak lanjuti hasil pengawasan.

- Selain itu Ketua Pengadilan Negeri membuat pembagian tugas yang jelas antara Ketua

dengan Wakil Ketua dengan mengacu pada SEMA No.2 Tahun 1988.

- Pada pengadilan tingkat pertama haruslah dipisahkan pembagian tugas pengawasan

melekat oleh pimpinan pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan

Negeri ) yang bersifat umum (termasuk pengawasan terhadap para hakim) dan


56

pengawasan melekat secara struktural yang berpuncak pada Panitera/Sekretaris. Selain itu

pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasannya dalam memeriksa dan

memutus perkara (Pasal 32 ayat (5) UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985)

B. Evaluasi

Sebagai tindaklanjut atas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Bidang,

Ketua Pengadilan Negeri secara periodik mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan

seluruh jajarannya untuk membahas permasalahan yang timbul juga membahas temuan-

temuan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk laporan

tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk

selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh. Materi Rapat dan

Evalusi serta keputusan rapat dicatat dalam notulen rapat.

Selanjutnya, temuan-temuan dan hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut,

para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh atau

para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut,

sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat

serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak

muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.


57

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai bagain dari Mahkamah Agung melakukan

serangkaian kinerja untuk terus berusaha memberikan kualitas pelayanan peradilan. Dengan

adanya sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia yang merupakan pihak yang

terlibat di dalamnya. Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan saat ini masih

menggunakan gedung kantor sendiri yang telah rusak akibat gempa dan Tsunami tanggal 26

Desember 2004 dan sebagian telah direnovasi oleh BRR.

Pengadilan Negeri Banda Aceh berusaha untuk tetap memberikan kepuasan bagi

masyakarat pencari keadilan agar mendapatkan pelayanan di bidang hukum peradilan yang

profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari

lembaga lainnya.

Pengadilan Negeri Banda Aceh berkeinginan untuk meningkatkan kredibilitas, citra,

wibawa dan martabat peradilan sebagai pelaksana supremasi hukum kekuasaan kehakiman

yang bebas, netral dan terpercaya. Sehingga menyelengagarakan koordinasi dan pembinaan

teknis, administrasi dan finansial kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah

Agung RI serta di semua lingkungan peradilan di Inodesia.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2018 maka

diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan

Negeri Banda Aceh yang akan mampu memberikan hasil putusan yang lebih mencerminkan

rasa keadialan. Pengadilan Negeri Banda Aceh memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam

laporan ini sebagai agenda demi kemajuan untuk masa-masa mendatang dalam

peningkatakan penyusunan dan implemetasi satuan rencana kerja, rencana kinerja, rencana

anggaran dan rencana strategis.

B. SARAN

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat mengharapkan peningkatan sarana dan

prasaranan serta keterampilan sumber daya manusia kepada Mahkamah Agung maupun

Pengadilan Tinggi untuk peningkatan penyelesaian perkara dan semangat kerja.

2. Pengadilan Negeri mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada

Pengadilan Negeri Banda Aceh meningkat, khususnya dibidang teknologi Informasi


58

dengan salah satunya mengupayakan pelatihan bagi pegawai yang belum mahir

mengoperasikan komputer.

3. Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu penambahan pegawai baik teknis maupun non

teknis.

Banda Aceh, 3 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh,

SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum.

NIP. 19630101 199212 1 001

laporan tahunan 2018 - pn-bandaaceh.go.id

Documents