laporan spm kab pemalang tahun 2013

LLLAAAPPPOOORRRAAANNN TTTEEEKKKNNNIIISSS P PPEEENNNEEERRRAAAPPPAAANNN DDDAAANNN PPPEEENNNCCCAAAPPPAAAIIIAAANNN SSSTTTAAANNNDDDAAARRR PPPEEELLLAAAYYYAAANNNAAANNN MMMIIINNNIIIMMMAAALLL (((SSSPPPMMM)))

BBBIIIDDDAAANNNGGG LLLIIINNNGGGKKKUUUNNNGGGAAANNN HHHIIIDDDUUUPPP KKKAAABBBUUUPPPAAATTTEEENNN PPPEEEMMMAAALLLAAANNNGGG

TTTAAAHHHUUUNNN 222000111333

KKKAAANNNTTTOOORRR LLLIIINNNGGGKKKUUUNNNGGGAAANNN HHHIIIDDDUUUPPP KKKAAABBBUUUPPPAAATTTEEENNN PPPEEEMMMAAALLLAAANNNGGG

222000111333

Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat-Nya sehingga

Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan

hidup yang berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang.

Selain itu, laporan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka perencanaan ke

depan untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten

Pemalang.

Kami mengucapkan terima kasih atas pihak – pihak yang membantu penyusunan

laporan ini. Guna penyempurnaannya, kami menerima kritik, saran dan masukan yang

konstruktif. Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat.

Pemalang, Februari 2014

Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2013

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang i i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ................................................................. 1 B. KEBIJAKAN UMUM ………………………………………............ 3 C. ARAH KEBIJAKAN ………………………………………............ 5 BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ....................................

6 1. Jenis Pelayanan Dasar ............................................................ 6 2. Indikator dan Nilai SPM Bidang LH serta Batas Waktu

Pencapaian SPM Bidang LH secara Nasional .......................

8 3. Target Pencapaian SPM Bidang LH Kabupaten Pemalang

dan Realisasinya ......................................................................

11 4. Alokasi Anggaran .................................................................... 14 5. Dukungan Personil .................................................................. 16 6. Permasalahan dan Solusi ....................................................... 16 7. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM .............................................. 17 BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................................... 18 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 20 LAMPIRAN ......................................................................................................... 23

Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2013

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang iii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 …………............................................................................................. 13 Tabel 2.2 …………............................................................................................. 15 Tabel 2.3 …………............................................................................................. 16 Tabel 2.4 …………............................................................................................. 17 Tabel 3.1 …………............................................................................................. 18

Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

Tahun 2013

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup, termasuk

manusia di dalamnya, yang membentuk suatu ekosistem. Kualitas lingkungan hidup

yang baik akan memberikan dukungan kualitas kehidupan yang baik bagi makhluk

hidup yang hidup di dalam lingkungan tersebut. Keterkaitan antar makhluk hidup yang

kemudian membentuk ekosistem, menjadikan keniscayaan ketika salah satu elemen

ekosistem terganggu maka akan terganggu pula sistem kehidupan secara keseluruhan,

tergantung dari besar kecilnya tingkat gangguan terhadap elemen tersebut. Sebagai

contoh ketika kualitas air sungai tidak baik karena beberapa parameter baku mutu tidak

terpenuhi karena adanya pencemaran oleh satu atau beberapa kegiatan atau usaha,

maka hal tersebut akan berakibat negatif kepada kehidupan plankton dan bentos

sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan kecil. Dengan terganggunya kualitas hidup

plankton dan bentos, terganggu pula kualitas hidup ikan-ikan kecil yang kemudian akan

mempengaruhi ikan yang lebih besar yang akan memakan ikan-ikan kecil tersebut,

kesalingtergantungan tersebut terus saling terkait dengan elemen ekosistem lainnya,

sehingga akhirnya akan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan dan pada

akhirnya mempengaruhi pula kualitas hidup manusia sebagai bagian dari ekosistem

tersebut.

Untuk itu dibutuhkan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak dalam rangka

menjaga agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik. Pemerintah,

masyarakat maupun pihak swasta sebagai stake holder dari lingkungan hidup, harus

saling mendukung dan meningkatkan partisipasi dalam bekerja sama menjaga atau

memelihara kualitas lingkungan hidup. Bagi masyarakat, contoh bentuk partisipasi ini

antara lain dengan meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah di sungai,

karena sampah, selain bisa menyebabkan banjir, bisa pula menurunkan kualitas air

sungai karena pencemaran yang diakibatkan oleh sampah yang dibuang. Bagi

pengusaha (swasta) contoh bentuk partisipasi dan tanggung jawab ini antara lain


Tahun 2013


dengan mengolah dahulu air limbah yang dihasilkan oleh proses produksi sampai

memenuhi baku mutu sebelum kemudian dilepaskan ke lingkungan. Dan bagi

pemerintah sebagai regulator, bentuk tanggung jawab tersebut antara lain dengan

memberikan pelayanan yang baik melalui program kerja yang terencana.

Sebagai acuan dalam rangka melakukan pelayanan yang baik bagi kepentingan

masyarakat dalam bidang lingkungan hidup, maka perlu ditetapkan suatu standar

pelayanan minimal yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini oleh Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini

diharapkan dapat memenuhi kewajiban minimal pemerintah dalam rangka menjaga

kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang menjadi hak dari masyarakat

Kabupaten Pemalang. Dengan penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan

minimal, maka setidaknya kualitas atau mutu dari jenis-jenis atau parameter-perameter

paling mendasar dari lingkungan hidup dapat tercapai. Meskipun demikian, tentunya

diharapkan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dapat melebihi dari

standar minimal yang ditentukan.

Bersesuaian dengan semangat pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan

standar minimalnya sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa

lingkungan hidup merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dan dalam

penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang

dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah (pusat). Pedoman

sebagaimana dimaksud telah ada dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Petunjuk teknis (Juknis) dari

pelaksanaan pedoman tersebut muncul dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan SPM serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Khusus untuk Bidang Lingkungan Hidup,

Peraturan turunan dari PP No. 65 Tahun 2005 adalah dalam bentuk Peraturan Menteri,

yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang


Tahun 2013


Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sendiri telah menetapkan peraturan

Bidang Lingkungan Hidup dan Standar Pelayanan Minimalnya, yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang serta Surat Keputusan Kepala Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Nomor 660.1/304/KLH/2012 tentang

Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor

Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2017. Selain sebagai wujud dari kepedulian atau

perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terhadap kualitas lingkungan

hidup, Penerbitan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan tersebut adalah juga

merupakan perwujudan dari amanah dari Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa

lingkungan hidup merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah.

B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penerapan

dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup, dalam hal ini

dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, mengacu kepada

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang.

Kebijakan tersebut mewujud dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan di

bidang lingkungan hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan

hidup yang terdiri atas :

a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;

b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;

c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa; dan


Tahun 2013


d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

Indikator Standar Pelayanan Minimal yang menunjukkan prosentase jumlah

usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran air;

Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan

Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

sebagaimana dimaksud, terdiri atas:


usaha dan/atau kegiatan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak

yang mentaati memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran udara;



Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

Indikator Standar Pelayanan Minimal yang menunjukkan prosentase luasan

lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakannya;



Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud, terdiri

atas:


pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;



Tahun 2013



C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di

bidang Lingkungan Hidup yang mencakup 4 (empat) parameter dasar Lingkungan

Hidup, yaitu :



c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomassa; dan


pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,

maka Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai instansi yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, telah membuat program kerja Penerapan

dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup.

Bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk

melaksanakan program tersebut adalah dengan menyetujui penganggaran dari

program tersebut yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Pemalang serta sumber dana lain untuk setiap tahunnya, serta

ditempatkannya sejumlah pegawai dan disediakannya sarana dan prasarana pada

Kantor Lingkungan Hidup untuk pelaksanaan program tersebut.


Tahun 2013


BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal bidang

Lingkungan Hidup meliputi 4 (empat) jenis, yaitu :




biomassa; dan



Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud di atas,

merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan

pencemaran air yang bisa ditimbulkan oleh sejumlah usaha dan/atau kegiatan. Fokus

terhadap usaha atau kegiatan ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008.

Upaya pencegahan pencemaran air yang bisa ditimbulkan oleh suatu

perusahaan atau kegiatan, meliputi 2 (dua) hal, pertama adalah ditaatinya persyaratan

secara administrasi oleh para pengusaha/perusahaan dalam hal lingkungan hidup,

dimana setiap usaha wajib memiliki izin lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup hanya

bisa dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup apabila suatu

perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan hidup melalui pengajuan

UKL-UPL. Dengan demikian, maka perusahaan yang tidak memiliki izin lingkungan

tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usahanya sampai perusahaan tersebut

memiliki izin lingkungan.


Tahun 2013


Kedua adalah ditaatinya persyaratan secara teknis, dimana setiap perusahaan

yang berpotensi menimbulkan pencemaran air harus memiliki Instalasi Pengolahan Air

Limbah yang berkualitas baik, sehingga limbah yang dihasilkan diolah terlebih dahulu

sampai memenuhi baku mutu sebelum kemudian dilepas ke lingkungan (sungai).


sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Daerah

dalam rangka pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang bisa

ditimbulkan oleh sejumlah usaha dan/atau kegiatan. Fokus terhadap usaha atau

kegiatan ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 19 Tahun 2008.

Upaya pencegahan pencemaran udara yang bisa ditimbulkan oleh suatu

perusahaan atau kegiatan, meliputi 2 (dua) hal, pertama adalah ditaatinya persyaratan

secara administrasi oleh para pengusaha/perusahaan dalam hal lingkungan hidup,

dimana setiap usaha wajib memiliki izin pengoperasian peralatan yang dapat

menimbulkan emisi dari sumber tidak bergerak, sebagai contoh adalah incinerator. Izin

lingkungan hidup hanya bisa dikeluarkan atau diterbitkan apabila peralatan yang

dimaksud telah dimasukkan pula ke dalam dokumen Lingkungan Hidup yang akan

diajukan persetujuannya dalam bentuk UKL-UPL.

Kedua adalah ditaatinya persyaratan secara teknis, dimana setiap peralatan

yang digunakan perusahaan dan berpotensi menimbulkan pencemaran udara dari

sumber tidak bergerak, maka setiap peralatan tersebut hanya diperkenankan

beroperasi ketika emisi yang dihasilkannya memenuhi baku mutu emisi dari sumber

tidak bergerak. Apabila peralatan tersebut tidak dapat memenuhi baku mutu

sebaimana dipersyaratkan, maka peralatan tersebut tidak boleh dipergunakan oleh

suatu perusahaan karena akan mencemari lingkungan di sekitarnya.

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bentuk pelayanan dari

Pemerintah Daerah dalam rangka kesiapan untuk memberikan informasi tentang status

kerusakan lahan dan/atau tanah yang diperuntukkan bagi produksi biomassa, sebagai


Tahun 2013


contoh adalah tanah yang diperuntukkan untuk hutan produksi dan tanah yang

diperuntukkan untuk sawah. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau

tanah yang difokuskan pada lahan dan/atau tanah produksi biomassa telah sesuai

dengan amanat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008.

Upaya pelayanan informasi dititikberatkan pada inventarisasi jumlah lahan

dan/atau tanah yang diperuntukkan bagi produksi biomassa dan seberapa besar atau

seberapa banyak dari lahan tersebut yang berada dalam keadaan rusak, sehingga

mengurangi tingkat produktivitas biomassa yang dihasilkan.

Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat dalam hal adanya

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di

atas, merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti

setiap laporan dari warga masyarakat yang berkaitan dengan adanya pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan.

Upaya pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dititikberatkan pada

inventarisasi jumlah pengaduan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor

Lingkungan Hidup terhadap setiap pengaduan tersebut.

2. Indikator dan Nilai SPM Bidang Lingkungan Hidup serta Batas Waktu Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup secara Nasional

Secara Nasional Batas Waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang

Lingkungan Hidup sesuai indikator untuk setiap parameter adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan pencegahan pencemaran air

Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan pencegahan

pencemaran air adalah berupa prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan

yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah terdapat 20

(duapuluh) perusahaan, dari 20 (duapuluh) perusahaan itu 10 (sepuluh) di

antaranya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk

pencegahan pencemaran air, maka prosentase pelaksanaan pelayanan

yang telah dilakukan mencapai 10/20 = 50%. Apabila terdapat 15 (lima


Tahun 2013


belas yang telah memenuhi kedua persyaratan tersebut maka pelaksanaan

pelayanan yang telah dicapai adalah 15/20 = 75%.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008

mentargetkan prosentasi pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap

pada setiap tahun untuk masing-masing daerah, sampai akhirnya dicapai

angka 100% (seratus persen) pelaksanaan pelayanan pada akhir Tahun

2013. Artinya, pada akhir tahun 2013 semua perusahaan dan/atau kegiatan

yang berpotensi menimbulkan pencemaran air, telah memenuhi persyaratan

administrasi berupa dimilikinya rekomendasi dokumen lingkungan dan

persyaratan teknis berupa adanya instalasi pengolah air limbah dimana

keluaran dari IPAL tersebut telah memenuhi standar baku mutu yang

diperkenankan.

b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan pencegahan

pencemaran udara dari sumber tidak bergerak adalah berupa prosentase

jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan

teknis terhadap pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

Sebagai contoh, apabila di suatu daerah terdapat 20 (duapuluh)

perusahaan, dari 20 (duapuluh) perusahaan itu 10 (sepuluh) di antaranya

telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk pencegahan

pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, maka prosentase

pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan mencapai 10/20 = 50%.

Apabila terdapat 15 (lima belas yang telah memenuhi kedua persyaratan

tersebut maka pelaksanaan pelayanan yang telah dicapai adalah 15/20 =

75%.





2013. Artinya, pada akhir tahun 2013 semua perusahaan dan/atau kegiatan

yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dari sumber tidak


Tahun 2013


bergerak (contohnya incinerator), telah memenuhi persyaratan administrasi

berupa dimilikinya izin beroperasinya incinerator dan rekomendasi dokumen

lingkungan dan persyaratan teknis berupa dipenuhi-nya standar baku mutu

emisi yang dihasilkan dari setiap peralatan/sumber tidak bergerak yang

dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut.


biomassa.

Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan informasi status

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah berupa

prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang

telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. Sebagai contoh,

apabila di suatu daerah terdapat seluas 100.000 (seratus ribu) Ha lahan

atau tanah yang diperuntukkan bagi produksi biomassa, dari 100.000

(seratus ribu) Ha tersebut telah berhasil diinventarisir atau dipantau seluas

75.000 (tujuh puluh lima ribu) Ha diantaranya, dan dari 75.000 Ha tersebut

diketahui 500 Ha diantaranya mengalami kerusakan lahan, maka informasi

yang bisa disampaikan oleh instansi lingkungan hidup di Pemda adalah 500

Ha dari 75.000 Ha mengalami kerusakan lahan, sedangkan 25.000 Ha

belum bisa diberikan informasi status kerusakannya.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 19 Tahun 2008




2013. Untuk contoh kasus di atas, maka pada akhir tahun 2013 luasan

100.000 Ha tersebut telah dipantau semua dan diketahui luasan kerusakan

dari seluas 100.000 Ha tersebut. Misalnya setelah dipantau untuk 25.000

Ha yang tadinya belum terpantau, diketahui tidak terdapat kerusakan lahan,

maka informasi yang bisa disampaikan adalah bahwa dari 100.000 Ha lahan

untuk produksi biomassa terdapat 500 Ha yang mengalami kerusakan.


Tahun 2013




Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan tindak lanjut

pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah

terdapat 20 (dua puluh) pengaduan masyarakat berkaitan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan, 10 kasus diantaranya berhasil

ditindaklanjuti oleh instansi lingkungan hidup Pemda, berarti pencapaian

pelayanan pada tahun bersangkutan adalah 10/20 = 50%.




angka 90% (Sembilan puluh persen) pelaksanaan pelayanan pada akhir

Tahun 2013. Untuk contoh kasus di atas, apabila pada tahun 2013 terdapat

pengaduan sebanyak 20 pengaduan, maka pada tahun 2013 dan tahun-

tahun berikutnya minimal ditindaklanjuti sebanyak 90% dari jumlah

pengaduan tersebut. Dalam contoh di atas maka jumlah pengaduan yang

ditindaklanjuti minimal mencapai 90% dari 20 pengaduan, yaitu 18

pengaduan.

3. Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan Realisasinya

Sejalan dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota, sebagaimana disampaikan di atas. Maka Pemerintah Kabupaten

Pemalang melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang harus menetapkan

target-target pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup

sebagai berikut:

a. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai pelayanan pencegahan

terhadap pencemaran air oleh perusahaan-perusahaan yang ada di


Tahun 2013


Kabupaten Pemalang sampai 100%. Artinya semua perusahaan yang

beroperasi di wilayah Kabupaten Pemalang dan mempunyai potensi untuk

menimbulkan pencemaran air wajib telah memiliki rekomendasi dokumen

lingkungan serta semuanya telah memiliki program pengelolaan pencegahan

pencemaran yang bisa ditimbulkan oleh limbah cair yang dihasilkannya.

Apabila ada perusahaan yang belum memiliki rekomendasi dokumen

lingkungan dan limbah yang dihasilkan belum memenuhi persyaratan baku

mutu maka operasinya harus dihentikan sampai persyaratan administratif

dan teknis tersebut dipenuhi. Untuk tahun-tahun berikutnya maka target akan

sama dengan target pencapaian tahun 2013. Penentuan target sejumlah 36

titik pada awal penentuan target (2009) termasuk di dalamnya adalah 5 jenis

usaha dan/atau kegiatan wajib pantau yaitu, industri, hotel, rumah makan,

domestik dan Rumah Sakit.

Pada Tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah

meraih pencapaian sebesar 100%, artinya dari 5 jenis usaha/kegiatan yang

diawasi di wilayah Kabupaten Pemalang terdapat 5 jenis usaha/kegiatan

yang telah memiliki rekomendasi dokumen lingkungan dari Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan limbah cair yang dibuang ke

lingkungan telah sesuai dengan baku mutu.

b. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai pelayanan pencegahan

terhadap pencemaran udara dari sumber emisi tidak bergerak oleh

perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang sampai 100%.

Artinya semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pemalang

dan mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran udara dari

peralatan atau sumber tidak bergerak wajib yang dimilikinya telah memiliki

rekomendasi dokumen lingkungan dan emisi yang dihasilkannya memenuhi

standar/baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Untuk tahun-tahun

berikutnya maka target akan sama dengan target pencapaian tahun 2013.


meraih pencapaian sebesar 100%, artinya dari 3 Perusahaan yang


Tahun 2013


beroperasi di wilayah Kabupaten Pemalang terdapat 3 Perusahaan yang

telah memiliki rekomendasi dokumen lingkungan dari Kantor Lingkungan

Hidup Kabupaten Pemalang dan emisi yang dibuang ke lingkungan telah

sesuai dengan baku mutu.

c. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai cakupan inventarisasi status

kerusakan lahan sebanyak 100% dari luas lahan 89.907,4 Ha yang

diperuntukkan bagi produksi biomassa (sawah, kebun, hutan produksi, dll).

Untuk tahun-tahun berikutnya maka target akan sama dengan target

pencapaian tahun 2013.


meraih pencapaian sebesar 65,19 %, artinya dari lahan di 89.907,4 ha yang

diperuntukkan bagi produksi biomassa sudah diambil sampling 58.607,74 ha.

d. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai tindak lanjut terhadap

pengaduan masyarakat berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan

lingkungan sampai 100% dari jumlah pengaduan yang masuk. Untuk tahun-

tahun berikutnya maka target akan sama dengan target pencapaian tahun

2013.


meraih pencapaian sebesar 100%, artinya tidak ada Pengaduan masyarakat

yang masuk.

Secara garis besar target dari Program Penerapan dan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sejak tahun

2009 sampai dengan Tahun 2013 untuk 4 (empat) parameter dasar adalah sebagai

berikut :


Tahun 2013


Tabel 2.1. Target Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Pemalang

No Jenis Pelayanan Pencapaian

Target (sesuai Permen)

Ketepatan pencapaian target Keterangan

Sesuai Tdk Sesuai 1.

Pencegahan pencemaran air

2009: 20% X 2010: 40% X 2011: 60% X 2012: 80% X 2013: 100% X

2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

2009: 20% X 2010: 40% X 2011: 60% X 2012: 80% X 2013: 100% X pengujian di

4 lokasi : industri, perumahan, kawasan komersial dan padat lalu lintas

3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

2009: 20% X 2010: 40% X 2011: 60% X 2012: 80% X 2013: 100% X Pengujian

kualitas tanah di 60 titik lokasi.

4. Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH

2009: 50% X 2010: 60% X 2011: 70% X 2012: 80% X 2013: 90% X

4. Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Pemalang

Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Pemalang

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang

dengan besaran setiap tahunnya sebagai berikut :


Tahun 2013


Tabel 2.2. Alokasi Anggaran Program Penerapan dan Pencapaian SPM

Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Tahun 2013

No Jenis Pelayanan APBD Sumber Lain

(DAK) Ket.

Ada Jumlah (Rp)

Ada Jumlah (Rp)

1.


X 19.900.000 -- -- Pengujian Kualitas air 25 titik


X 7.800.000 X 110.000.000 Pengadaan alat : 1. satu unit HVAS (High Volume Air Sampler). 2. Peralatan pendukung sampling udara (impinger set,Anemometer, Hidrometer dan Thermometer).

3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa

X 67.300.000 __ __ Melakukan uji kualitas tanah di 60 titik lokasi


-- -- -- -- Belum dianggarkan secara khusus


Tahun 2013


5. Dukungan Personil

Personil untuk melaksanakan program Penerapan dan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup adalah 6 orang dengan latar belakang

pendidikan dan/atau pelatihan masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.3. Dukungan Personil Program Penerapan dan Pencapaian SPM

Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

No Jenis Pelayanan

Sumber Daya Manusia Unit Tupoksi Pendidikan PNS/Non

PNS Lain nya

1 Pencegahan Pencemaran Air

S-1 Kimia/ S-2 Ilmu Lingkungan

PNS - Seksi ANDAL - Laboratorium lingkungan

Memantau kualitas air

S-1 Kimia Non PNS S-1 Teknik Lingkungan

PNS - Seksi PPL (Pengendalian dan Pengelolaan LImbah

Menginventarisasi industri/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan

2 Pencegahan Pencemaran Udara

S-1 Teknik Lingkungan

PNS - Seksi ANDAL Memantau kualitas udara

3 Pelayanan informasi kerusakan lahan/ tanah pada lahan peruntukkan produksi biomassa

S-1 Biologi Lingkungan/S-2 Ekonomi Pembangunan

PNS -Seksi ANDAL Memantau kualitas tanah

4 Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat

S-1 Pertanian/ S-2 Administrasi Pembangunan

PNS KLH Memberikan solusi terhadap pengaduan masyarakat.

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam prosesnya, pelaksanaan program Penerapan dan pencapaian standar

pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup menghadapi beberapa persoalan,

antara lain :

Kurangnya SDM/personil baik secara kualitas maupun kuantitas

Anggaran yang masih perlu ditingkatkan


Tahun 2013


Sarana dan Pra sarana yang masih perlu ditambah

Solusi untuk permasalahan yang muncul di atas adalah :

Peningkatan pengetahuan dan skill SDM melalui Diklat (pendidikan dan

pelatihan)

Penambahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan

7. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penerapan dan pencapaian standar

pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup maka diperlukan adanya

sinkronisasi baik dalam pelaksanaan program maupun penganggaran antara

pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau

instansi terkait lainnya. Beberapa sinkronisasi yang dilakukan antara lain adalah :

Tabel 2.4. Sinkronisasi Pelaksanaan Program Penerapan dan Pencapaian SPM

Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

No Jenis Pelayanan Sinkronisasi Kerjasama Ket

1.

Pencegahan pencemaran air Pemanfaatan Laboratorium

-- --


-- X Dengan Hiperkes Semarang

3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomass

-- X Laborato-rium ilmu tanah Fak. Pertanian Universitas Sebelas Maret-Surakarta


-- Koordinasi dengan instansi terkait dan BLH Prov. Jateng


Tahun 2013


BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program-program Kegiatan yang disusun oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam

rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

Lingkungan Hidup pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Tahun 2013

No Jenis Pelayanan Program dan Kegiatan

Kesesuaian program dan kegiatan dengan

RP-SPM Ket



- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

- Kegiatan : 1. pengembangan teknologi pengolahan persampahan 2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

- Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup

- kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan

X


- Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan

X


Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - kegiatan : Pemantauan

X


Tahun 2013


Kualitas Lingkungan


Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan

X


Tahun 2013


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan

yaitu:

1. Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup meliputi 4 (empat) hal

sebagai berikut :

a. Pelayanan pencegahan pencemaran air oleh suatu usaha dan kegiatan

b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak oleh

suatu usaha dan kegiatan

c. Pelayanan informasi kerusakan lahan untuk lahan yang diperuntukkan bagi

produksi biomassa

d. Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat berkenaan

dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

2. Target Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

Lingkungan Hidup secara nasional adalah :

a. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran air oleh

suatu usaha dan kegiatan sebesar 100% pada akhir Tahun 2013, demikian

pula untuk tahun-tahun berikutnya.

b. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran udara dari

sumber tidak bergerak oleh suatu usaha dan kegiatan sebesar 100% pada

akhir Tahun 2013, demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya.

c. Penerapan dan pencapaian pelayanan informasi kerusakan lahan untuk

lahan yang diperuntukkan bagi produksi biomassa mencapai 100% pada

akhir Tahun 2013, demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya.

d. Penerapan dan pencapaian pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan

masyarakat berkenaan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan


Tahun 2013


hidup sebesar 90% pada akhir Tahun 2013, demikian pula untuk tahun-

tahun berikutnya.

3. Target dan Realisasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM) bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada Tahun 2013

adalah :

a. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran air oleh

suatu usaha dan kegiatan sebesar 100%, yaitu 5 usaha/kegiatan dari

5 jenis usaha/kegiatan yang terdapat di Kabupaten Pemalang yang mentaati

persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

b. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran udara dari

sumber tidak bergerak oleh suatu usaha dan kegiatan sebesar 100 %, yaitu

3 perusahaan dari 3 perusahaan yang terdapat di Kabupaten Pemalang.

c. Penerapan dan pencapaian pelayanan informasi kerusakan lahan untuk

lahan yang diperuntukkan bagi produksi biomassa mencapai 65,19 %, yaitu

58.607,74 ha dari 89.907,74 ha yang diperuntukkan bagi produksi

biomassa.

d. Penerapan dan pencapaian pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan

masyarakat berkenaan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup sebesar 100 %, yaitu adanya tindaklanjut dari 1 pengaduan yang

masuk.

4. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam rangka Penerapan dan

Pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Pemalang, yaitu :

a. Kualitas dan Kuantitas personil yang masih kurang

b. Besar anggaran program yang masih kurang

c. Sarana dan Prasarana yang masih kurang

B. SARAN

Adapun saran-saran yang bisa diberikan dari uraian-uraian laporan penerapan

dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai

berikut:


Tahun 2013


1. Agar program Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang

Lingkungan Hidup yang terdiri dari 4 empat parameter/aspek yang merupakan

hak masyarakat Kabupaten Pemalang, menjadi prioritas utama bagi Kantor

Lingkungan Hidup untuk dilaksanakan.

2. Agar target penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang

lingkungan hidup Kabupaten Pemalang disesuaikan dengan target pencapaian

secara nasional, yaitu 100% pada akhir Tahun 2013 (dan tahun-tahun

berikutnya) untuk :

a. Pelayanan pencemaran air;

b. Pelayanan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; dan

c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan pada lahan yang diperuntukkan

bagi produksi biomassa,

serta 90% untuk tindak lanjut pengaduan masyarakat berkaitan dengan


3. Agar berbagai permasalahan dalam Penerapan dan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup ditindaklanjuti secara

komprehensif yaitu berupa :

a. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM/personil

b. Penyesuaian besar anggaran di dalam APBD Kab. Pemalang

c. Penambahan sarana dan prasarana


Tahun 2013


LAMPIRAN

1. LAPORAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN

PEMALANG TAHUN 2013

2. DATA-DATA LAIN :

a. RP-SPM bidang Lingkungan Hidup

b. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Nomor

660.1/304/KLH/2012 tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Lingkungan Hidup

LAMPIRAN I LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013

1. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

a. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air (data dilampirkan) : 921

usaha kecil/menengah

b. Prioritas Jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau, (minimal 5 usaha dan/atau

kegiatan)

Tabel 1. Daftar kegiatan dan/usaha yang dipantau

NO NAMA

USAHA/KEGIATAN JENIS

USAHA/KEGIATAN LOKASI

USAHA/KEGIATAN TARGET TAHUN PEMANTAUAN

(1) (2) (3) (4) 2009 2010 2011 2012 2013

(5) 1. UKM milik Pak

Slamet Industri tahu Desa

Randudongkal V V V V V

2. Klaster industri ATBM

Pewarnaan Sarung Goyor

Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman.

V V V V V

3. Penyulingan minyak daun cengkeh milik Bpk. Soleh

Industri Penyulingan

Desa Walangsanga, Kecamatan Pulosari

_ V V V V

4. Rumah Sakit Umum M. Ashari

Pelayanan Kesehatan

Jln. Jend. Gatot Subroto, Pemalang.

_ V V V V

5. Hotel Kencana Jasa penginapan Jln. Kenanga Pemalang

_ V V V V

c. Format Laporan Tabel 2. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Limbah bagi 5 (lima) kegiatan dan/usaha

No Usaha

/Kegiatan Persyaratan

Adm

Status (Ada/Tid

ak)

Persyaratan teknis

(Kepmen LH 51/95 Ps 6)

Status (Ada/ Tidak)

Para meter*

BM Thn 2009

Kesim‐pulan Thn. 2009

Thn. 2010


Thn. 2011

Kesim‐pulan

Thn. 2011

1 UKM milik Pak Slamet

SPPL

Tidak Ada

Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL)

Ada

BOD5 COD TSS

150 275 100

410 500 1635

Tidak baik (melebihi BM)

155 290 287


> 200 285 391


2 Klaster industri ATBM

UKL-UPL

Ada


Ada

BOD5 COD TSS

60 150 50

138,2 388 65


40 175 125

Kurang baik (Sebagian melebihi BM)

42 156 195


3 Penyulingan minyak daun cengkeh milik Bpk. Soleh

SPPL

Ada


Ada

BOD5 COD TSS

50 100 100

Tidak dilaku-kan pengu-jian

-- Tidak dilakukan pengujian


--

4 Rumah Sakit Umum dr. M. Ashari

UKL-UPL

Ada


Ada

BOD5 COD TSS

30 80 30



-- 2 8 18

Baik (memenuhi BM)

5 Hotel Kencana

UKL-UPL

Ada


Ada Catatan : pada limbah dapur-nya berupa oil trap

BOD5 COD TSS

30 50 50




--

*Parameter disesuaikan dengan jenis usaha/kegiatan dan berdasarkan PUU yang berlaku

…….. lanjutan ( c. Format Laporan )

No Usaha

/Kegiatan Para

meter* BM

Thn 2012


Thn. 2013


Keterangan

1 UKM milik Pak Slamet

BOD5 COD TSS

150 275 100


-- 130 394 198


- Parameter yang

dicantumkan di tabel ini hanya 3 (tiga) komponen inti yaitu BOD5, COD dan TSS.

- Detail parameter setiap uji air limbahnya dibahas di bawah tabel.

2 Klaster industri ATBM

BOD5 COD TSS

60 150 50


-- 14 644,3 630


3 Penyulingan minyak daun cengkeh milik Bpk. Soleh

BOD5 COD TSS

50 100 100

80 131 60


80 131 60


4 Rumah Sakit Umum dr. M. Ashari

BOD5 COD TSS

30 80 30

11,1 24 3

Baik (memenu-hi BM)

6,1 12,8 4

Baik (memenu-hi BM)

5 Hotel Kencana

BOD5 COD TSS

30 50 50

27 45 42

Baik (memenu-hi BM)

27 42 37,4

Baik (memenu-hi BM)

*Parameter disesuaikan dengan jenis usaha/kegiatan dan berdasarkan PUU yang berlaku

ANALISIS HASIL UJI LABORATORIUM

1. UKM milik Pak Slamet

Tahun 2009 :

Industri kecil pembuatan tahu milik Bapak Slamet Desa Randudongkal Kecamatan

Randudongkal.

Tabel 3. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah industri tahu tahun 2009.

Parameter Hasil Baku Mutu

(Perda Prov Jateng no 10/2004)

Keterangan

Suhu 61,7oC 38oC melebihi

pH 4,89 6,0 ‐9,0 melebihi

BOD 5 410 150 melebihi

COD 500 275 melebihi

Kekeruhan 1635 ‐ ‐

Industri tahu milik Bapak Slamet berada ditengah pemukiman penduduk, dan di

lingkungannya ada beberapa usaha sejenis. Limbah masih berada diatas baku mutu hal ini

disebabkan karena limbah tidak melalui proses pengolahan sebelum dibuang ke

lingkungan. Pada tahun 2009, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah

membangun IPAL secara komunal sehingga diharapkan kondisi lingkungan terjaga dari

pencemaran limbah tahu. Kelebihan lain, gas methane yang dihasilkan juga dapat

dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor dan lampu.

Gambar 1. Industri kecil yang memproduksi tahu milik Bapak Slamet Desa Randudongkal

Gambar 2. Pengujian kualitas limbah cair di laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Tahun 2010 :

1. Jenis Sampel : Industri tahu Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

Titik/Lokasi Sampling : Slamet, Desa Randudongkal

Tabel 4. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri tahu tahun 2010

No Parameter Hasil

Baku Mutu

Peraturan Daerah

Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004

Satuan Metode Analisa

1 pH 5.06 6,0‐9,0

2 Suhu 66.8 38 °C Potensiometri

3 BOD5 155 150 Mg/L Spektrofotometri

4 COD 290 275 Mg/L Spektrofotometri

5 TSS 287 100 Mg/L Gravimetri

6 Debit Maksimum 20 m3 / ton kedelai

Lokasi industri tahu milik bpk Slamet berada di tengah pemukiman. Dari hasil pengujian semua

parameter yang diujikan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004.

parameter yang tinggi dihasilkan oleh bahan baku industri yang mengandung nilai protein

relative tinggi serta proses pemasakan selam proses produksi, untuk mengurangi cemaran

lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan

pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sudah ada supaya pengolahan

limbah sebelum dibuang ke perairan bisa optimal dan tidak melebihi ambang baku mutu sesuai

perda Prov. Jateng No. 10 tahun 2004.

Tahun 2011 :

Jenis Sampel : Industri tahu

Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang



No Parameter Hasil

Baku Mutu

Peraturan Daerah



1 pH 7.79 6,0‐9,0

2 Suhu 42.5 38 °C Potensiometri

3 BOD5 >200 150 Mg/L Spektrofotometri




Lokasi industri tahu milik bpk Slamet berada di tengah pemukiman. Dari hasil pengujian semua

parameter yang diujikan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004.

parameter yang tinggi dihasilkan oleh bahan baku industri yang mengandung nilai protein

relative tinggi serta proses pemasakan selama proses produksi, untuk mengurangi cemaran

lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan

pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sudah ada supaya pengolahan

limbah sebelum dibuang ke perairan bisa optimal dan tidak melebihi ambang baku mutu sesuai

perda Prov. Jateng No. 10 tahun 2004.

Tahun 2013 :

1 Jenis Sampel : Industri tahu




No Parameter Hasil

Baku Mutu

Peraturan Daerah



1 pH 4.5 6,0‐9,0

2 Suhu 80 38 °C Potensiometri





Lokasi industri tahu milik bpk Slamet berada di tengah pemukiman Desa Randudongkal

dengan koordinat S : 07°06’349”dan E : 109°19’691”. Dari hasil pengujian semua parameter yang

diujikan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004. parameter yang

tinggi dihasilkan oleh bahan baku industri yang mengandung nilai protein relative tinggi serta

proses pemasakan selam proses produksi, untuk mengurangi cemaran lingkungan yang

disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengoperasian instalasi

pengolahan air limbah (IPAL) yang sudah ada supaya pengolahan limbah sebelum dibuang ke

perairan bisa optimal dan tidak melebihi ambang baku mutu sesuai perda Prov. Jateng No. 10

tahun 2004.

Gambar 3. Pengambilan sampling air limbah tahu

2. Klaster industri ATBM

Tahun 2009

Tabel 7. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri ATBM tahun 2009

No Parameter Hasil

Baku Mutu

Perda

Prov. Jateng No. 10 Tahun 2004


1 pH 12,1* 6,0‐9,0

2 Suhu 39,1* 38 °C Potensiometri

3 BOD5 138,2* 60 Mg/L Spektrofotometri

4 COD 388* 150 Mg/L Spektrofotometri

5 TSS 65* 50 Mg/L

6 Minyak dan Lemak

‐ 3 Mg/L Spektrofotometri

7 Fenol Total 0,462 0,5 Mg/L Spektrofotometri

8 Khrom total (Cr)

‐ 1,0 Mg/L Spektrofotometri

9 Amoniak total (NH3‐N)

8,6* 8,0 Mg/L Spektrofotometri

10 Sulfida 1,25* 0,3 Mg/L Spektrofotometri

Lokasi industri tekstil Bapak Ahmad berada di lingkungan pemukiman di Desa Wanarejan

(belakang Balai Desa Wanarejan). Limbah cair yang terbanyak dihasilkan dari proses

pewarnaan. COD, BOD5, pH, suhu. TSS, amoniak total dan kandungan sulfit yang

dihasilkan melebihi ambang batas sesuai Perda Prov. Jateng No.10/2004. Limbah cair yang

dihasilkan belum melalui proses pengolahan, dan langsung dibuang ke badan air .

Tahun 2010

1. Jenis Sampel : ATBM (outlet)


Titik/Lokasi Sampling : Sultoni, Wanarejan Utara Kab. Pemalang


No Parameter Hasil

Baku Mutu

Peraturan Daerah



1 pH 10,6* 6,0‐9,0

2 Suhu 69,1* 38 °C Potensiometri


4 COD 175* 150 Mg/L Spektrofotometri

5 TSS 125* 50 Mg/L

6 Minyak dan Lemak ‐ 3 Mg/L Spektrofotometri

7 Fenol Total ‐ 0,5 Mg/L Spektrofotometri

8 Khrom total (Cr) > 1,0 1,0 Mg/L Spektrofotometri

9 Amoniak total (NH3‐N) ‐ 8,0 Mg/L Spektrofotometri

10 Sulfida > 0,8*

0,3

Mg/LSpektrofotometri

11 Debit Maksimum 100 m3 / ton bahan baku

Lokasi industri ATBM milik Sultoni berada di tengah lingkungan pemukiman. Limbah cair yang

terbanyak dihasilkan dari proses pencucian kain dasar,dan pewarnaan. Dari hasil pengujian

limbah cair di industri tekstile dan batik Sultoni memiliki kandungan temperatur, pH, BOD,

COD dan Sulfida yang relative tinggi dan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng

No.10 tahun 2004. temperatur yang tinggi disebabkan oleh proses perebusan pada saat

pewarnaan sedangkan Nilai pH, COD, TSS dan Sulfida yang tinggi disebabkan oleh zat

pewarnaan yang digunakan oleh industri tersebut, untuk mengurangi cemaran lingkungan

yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengolahan limbah

sebelum dibuang ke perairan.

Tahun 2011

2. Jenis Sampel : ATBM (outlet)


Titik/Lokasi Sampling : Sultoni, Wanarejan Utara Kab. Pemalang


No Parameter Hasil

Baku Mutu

Peraturan Daerah



1 pH 9.2 6,0‐9,0

2 Suhu 39 38 °C Potensiometri



5 TSS 195 50 Mg/L

6 Minyak dan Lemak ‐ 3 Mg/L Spektrofotometri

7 Fenol Total ‐ 0,5 Mg/L Spektrofotometri

8 Khrom total (Cr) > 1,0 1,0 Mg/L Spektrofotometri

9 Amoniak total (NH3‐N) ‐ 8,0 Mg/L Spektrofotometri

10 Sulfida > 0,8

0,3

Mg/LSpektrofotometri

11 Debit Maksimum 100 m3 / ton bahan baku

Lokasi industri ATBM milik Sultoni berada di tengah lingkungan pemukiman. Limbah cair yang

terbanyak dihasilkan dari proses pencucian kain dasar,dan pewarnaan. Dari hasil pengujian

limbah cair di industri tekstile dan batik Sultoni memiliki kandungan temperatur, pH, BOD,

COD dan Sulfida yang relative tinggi dan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng

No.10 tahun 2004. temperatur yang tinggi disebabkan oleh proses perebusan pada saat

pewarnaan sedangkan Nilai pH, COD, TSS dan Sulfida yang tinggi disebabkan oleh zat

pewarnaan yang digunakan oleh industri tersebut, untuk mengurangi cemaran lingkungan

yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengolahan limbah

sebelum dibuang ke perairan.

Tahun 2013

3. Jenis Sampel : Air Limbah di industri pewarnaan Sarung Goyor(outlet)


Titik/Lokasi Sampling : Bapak Sonhaji, Dusun Slatri, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan

Taman, Kebaupaten Pemalang

Tabel 10. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri pewarnaan sarung goyor tahun 2013

No Parameter Hasil

Baku MutuAir Limbah Industri

Tekstil dan Batik

SatuanMetode Analisa

Acuan Metode

1 Temperatur 31,0 38 °C Termometer SNI 06‐6989.23‐

2005

2 BOD5 14 60 Mg/L Winkler SNI 6989.72:2009

3 COD 644,3 150 Mg/L Titrimetri refluks tertutup

SNI 6989.73:2009

4 TSS 630 50 Mg/L Gravimetri SNI 06‐6989.3‐

2004

5 Fenol Total 0,58 0,5 Mg/L Spektrofotometri

SNI 06‐6989.21‐2004

6 Khrom total (Cr) 3,0 1,0 Mg/L Spektrofoto

metri IK ALAT

7 Amoniak total (NH3‐N)

0,17 8,0 Mg/L Spektrofoto

metri SNI 06‐6989.30.2005

8 Sulfida (sebagai S)

4,80 0,3 Mg/L Spektrofotometri

IK ALAT

9 Minyak dan lemak 6,80 3,0 Mg/L

Gravimetri SNI 06‐6989.10‐2004

10 pH 9,0 6,0‐9,0 ‐ pH meter

SNI 06‐6989.11‐2004

Lokasi Pengambilan sampel Air Limbah di Industri Pewarnaan Sarung Goyor Bapak Sonhaji,

Dusun Slatri, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kebaupaten Pemalang di Koordinat S :

06⁰53’29,2” dan E : 109⁰24’09,5” . Parameter yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah

Industri Tekstil dan Batik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2012 tentang Baku Mutu Air Limbah tentang Perubahan atas Pertaturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran I No.32 tentang Baku

Mutu Air Limbah Indutri Tekstil dan Batik ) adalah : COD, TSS, Fenol Total, Khrom Total (Cr),

Sulfida (sebagai S), Minyak dan Lemak. Kondisi Lingkungan:

a. Cuaca : Cerah b. Warna Air : Berwarna c. Bau Air : Berbau

Gambar 4. Pengambilan sampel air limbah industri ATBM di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman

3. Penyulingan minyak daun cengkeh milik Bapak Soleh

Tahun 2012

Jenis Sampel : Industri penyulingan minyak daun cengkeh


Titik/Lokasi Sampling : I. Walangsanga, Abdullah : 5 Juli 2012 (11.22WIB)

II. Walangsanga, Soleh : 5 Juli 2012 (12.10 WIB) III. Karangsari, Yatin : 5 Juli 2012 (12.35 WIB)

Tabel 11. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah industri penyulingan minyak daun cengkeh Tahun 2012

No Parameter

Hasil Baku Mutu

Peraturan Daerah


Satuan I II III

FISIKA ‐

1 Temperatur 28.2 29. 36.1 38 °C

2 TDS 62 114 85 2000 Mg/L

3 TSS 30 60 47 100 Mg/L

KIMIA

1 pH 5.6 5.9 5.8 6.0‐9.0 ‐

2 Besi (Fe) <0.02 <0.02 <0.02 5 Mg/L

3 Mangan (Mn) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L

4 Barium (Ba) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L

5 Tembaga (Cu) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L

6 Seng (Zn) <0.02 <0.02 <0.02 5 Mg/L

7 Khrom heksavalen (Cr6+)

<0.02 <0.02 <0.02

0.1 Mg/L

8 Khrom total (Cr) <0.02 <0.02 <0.02 0.5 Mg/L

9 Kadmium (Cd) <0.02 <0.02 <0.02 0.05 Mg/L

10 Raksa (Hg) ‐ ‐ ‐ 0.002 Mg/L

11 Timbal (Pb) ‐ ‐ ‐ 0.1 Mg/L

12 Timah (Sn) ‐ ‐ ‐ 2 Mg/L

13 Arsen (Sn) <0.02 <0.02 <0.02 0.1 Mg/L

14 Selenium (Se) ‐ ‐ ‐ 0.05 Mg/L

15 Nikel (Ni) ‐ ‐ ‐ 0.2 Mg/L

16 Kobalt (Co) ‐ ‐ ‐ 0.4 Mg/L

17 Sianida (CN) <0.02 <0.02 <0.02 0.05 Mg/L

18 Sulfida (H2S) ‐ ‐ ‐ 0.05 Mg/L

19 Fluorida (F) ‐ ‐ ‐ 2 Mg/L

20 Klorin bebas (Cl2) <0.02 <0.02 <0.02 1 Mg/L

21 Nitrat (NO3‐N) <0.02 <0.02 <0.02 20 Mg/L

22 Nitrit (NO2‐N) <0.02 <0.02 <0.02 1 Mg/L

23 BOD5 74 80 98 50 Mg/L

24 COD 123 131 146 100 Mg/L

25 MBAS ‐ ‐ ‐ 5 Mg/L

26 Fenol ‐ ‐ ‐ 0.5 Mg/L

27 Minyak nabati ‐ ‐ ‐ 5 Mg/L

28 Minyak mineral ‐ ‐ ‐ 10 Mg/L

29 Radioaktivitas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Industri Penyulingan minyak daun cengkeh dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

No.5 Tahun 2012 belum ada Baku mutu mengenai industri penyulingan minyak daun

cengkeh yang spesifik sehingga baku mutu industri penyulingan minyak dauncengkeh

mengacu pada baku mutu industri lain‐lain. Hasil analisis menunjukkan nilai pH dan COD

diluar baku mutu yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah

sebelum dibuang ke badan air sehingga tidah mencemari lingkungan.

Tahun 2013

4.1.3 Industri Penyulingan Minyak Daun Cengkeh

1. Jenis Sampel : Industri penyulingan minyak daun cengkeh


Titik/Lokasi Sampling : I. Walangsanga, Abdullah

II. Walangsanga, Soleh

III. Karangsari, Yatin

Tabel 12. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah industri penyulingan minyak daun cengkeh

Tahun 2013

No Parameter

Hasil Baku Mutu

Peraturan Daerah


Satuan I II III

FISIKA ‐

1 Temperatur 28.2 29. 36.1 38 °C

2 TDS 62 114 85 2000 Mg/L

3 TSS 30 60 47 100 Mg/L

KIMIA

1 pH 5.6 5.9 5.8 6.0‐9.0 ‐

2 Besi (Fe) <0.02 <0.02 <0.02 5 Mg/L

3 Mangan (Mn) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L

4 Barium (Ba) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L

5 Tembaga (Cu) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L

6 Seng (Zn) <0.02 <0.02 <0.02 5 Mg/L

7 Khrom heksavalen (Cr6+)

<0.02 <0.02 <0.02

0.1 Mg/L

8 Khrom total (Cr) <0.02 <0.02 <0.02 0.5 Mg/L

9 Kadmium (Cd) <0.02 <0.02 <0.02 0.05 Mg/L

10 Raksa (Hg) ‐ ‐ ‐ 0.002 Mg/L

11 Timbal (Pb) ‐ ‐ ‐ 0.1 Mg/L

12 Timah (Sn) ‐ ‐ ‐ 2 Mg/L

13 Arsen (Sn) <0.02 <0.02 <0.02 0.1 Mg/L

14 Selenium (Se) ‐ ‐ ‐ 0.05 Mg/L

15 Nikel (Ni) ‐ ‐ ‐ 0.2 Mg/L

16 Kobalt (Co) ‐ ‐ ‐ 0.4 Mg/L

17 Sianida (CN) <0.02 <0.02 <0.02 0.05 Mg/L

18 Sulfida (H2S) ‐ ‐ ‐ 0.05 Mg/L

19 Fluorida (F) ‐ ‐ ‐ 2 Mg/L

20 Klorin bebas (Cl2) <0.02 <0.02 <0.02 1 Mg/L

21 Nitrat (NO3‐N) <0.02 <0.02 <0.02 20 Mg/L

22 Nitrit (NO2‐N) <0.02 <0.02 <0.02 1 Mg/L

23 BOD5 74 80 98 50 Mg/L

24 COD 123 131 146 100 Mg/L

25 MBAS ‐ ‐ ‐ 5 Mg/L

26 Fenol ‐ ‐ ‐ 0.5 Mg/L

27 Minyak nabati ‐ ‐ ‐ 5 Mg/L

28 Minyak mineral ‐ ‐ ‐ 10 Mg/L

29 Radioaktivitas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Industri Penyulingan minyak daun cengkeh dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

No.5 Tahun 2012 belum ada Baku mutu mengenai industri penyulingan minyak daun cengkeh yang

spesifik sehingga baku mutu industri penyulingan minyak dauncengkeh mengacu pada baku mutu

industri lain‐lain. Hasil analisis menunjukkan nilai pH dan COD diluar baku mutu yang ditetapkan,

sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air sehingga tidah

mencemari lingkungan.

4. Rumah Sakit Umum dr. M. Ashari.

Tahun 2011

‐ Air Limbah Rumah Sakit Umum bulan Desember 2011

Hasil Analisis Air Limbah Rumah Sakit Umum Kab. Pemalang

Jenis Sampel : Rumah Sakit

Petugas Sampling : Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jateng

Tgl/Jam Sampling : 5 Desember 2011

Tabel 13. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah rumah sakit umum dr. M. Ashari tahun 2011

No Parameter Hasil Baku

Mutu Satuan Metode Analisa

Inlet Outlet

1. Suhu 27.9 27.9 30 °C Termometer

2. Zat padat tersuspensi 118 18 30 Mg/l Spektrofotometri

3. pH 6.18 6.65 6.0‐9.0 ‐ Potensiometri

4. Amonia 8.68 3.83 0.1 Mg/l Nessler

5. BOD 5 2 30 Mg/l Iodometri

6. COD 16 8 80 Mg/l Reflux tertutup

7. Phosphat 2.33 2.73 2 Mg/l Vanadatmolybdate

Ket. Baku mutu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.10 Tahun 2004

Tahun 2012

Air Limbah Rumah Sakit Umum Dr. M. Ashari Kab. Pemalang Tahun 2012 Jenis Sampel : Rumah Sakit Petugas Sampling : Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jateng

Tabel 14. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah rumah sakit umum dr. M. Ashari tahun 2012 Lokasi

Pengambilan Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet

Baku Mutu Satuan Metode Analisa Waktu pengambilan 29-30 Januari 20-21 Februari 26-27 Maret 23-24 April 22-23 Mei

No Parameter Hasil 1. Temperatur 26.0 26.0 24.7 24.8 26.0 26.0 25.0 25.0 28.0 27.0 30 °C SNI 06-26989.23-2005 2. BOD 18.1 11.1 77.6 6.6 32.6 4.6 120.1 4.1 40.1 7.6 30 Mg/l APHA 2005.Section 5210-

B,Section 4500-OG 3. COD 44 24 189 12 72 8 249 12 92 12 80 Mg/l APHA 2005. Section

5220-C 4. TSS 29 7 68 7 55 8 55 1 57 3 30 Mg/l In House Methode 5. NH3-N bebas 0.0518 0.0116 0.1566 0.0114 0.0810 0.0026 0.1759 0.0173 0.2212 0.0092 0.1 Mg/l SNI 06-2479-1991 6. Phospat (P) 0.9421 0.2103 0.8068 0.9537 0.5428 0.3369 3.2923 0.7315 2.3460 1.1907 2 Mg/l APHA 2005 Section 4500

PB 5 dan 4500-PD 7. pH 7.1 7.9 7.1 7.5 6.9 7.1 7.0 7.4 7.2 7.7 6.0-9.0 - SNI 06-6989.11-04


Lokasi Pengambilan

Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Baku Mutu Satuan Metode Analisa Waktu pengambilan 17-18 Juni 8 Juli 5-8 Agustus 19-20 September

No Parameter Hasil 1. Temperatur 25.0 25.0 28.2 28.2 25.9 26.9 25.9 25.9 30 °C SNI 06-26989.23-2005 2. BOD 23.6 4.1 9.1 2.3 46.1 20.1 63.8 11.1 30 Mg/l APHA 2005.Section 5210-

B,Section 4500-OG 3. COD 131 16 24 8 156 44 124 24 80 Mg/l APHA 2005. Section

5220-C 4. TSS 116 1 24 4 85 5 10 3 30 Mg/l In House Methode 5. NH3-N bebas 0.2010 0.0111 0.6171 0.1515 0.3218 0.0958 1.1086 0.0408 0.1 Mg/l SNI 06-2479-1991 6. Phospat (P) 1.4856 0.9700 2.9709 0.8125 4.0358 1.5139 1.8860 1.5482 2 Mg/l APHA 2005 Section 4500

PB 5 dan 4500-PD 7. pH 7.2 7.6 7.8 7.3 7.0 7.9 7.8 8.3 6.0-9.0 - SNI 06-6989.11-04


Tahun 2013 4.5. Hasil Analisis Limbah Rumah sakit 4.5.1 Air Limbah Rumah Sakit Umum Dr. M. Ashari Kab. Pemalang Tahun 2013

Jenis Sampel : Rumah Sakit Petugas Sampling : Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit Yogyakarta

Tabel 15. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah rumah sakit umum dr. M. Ashari tahun 2013

Lokasi Pengambilan

Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Baku Mutu Satuan Metode Analisa Waktu pengambilan 31-1s/d 1-2-2013 24 s/d 25-2-2013 24 s/d 25 -3-2013 17 s/d 18-4-2013 28 s/d 29-5-2013 17 s/d 19-6-2013

No Parameter Hasil 1. Temperatur 26,9 26,9 25,9 26,9 25,9 25,9 25,6 25,7 27,6 28,6 24,9 25,1 30 °C SNI 06-26989.23-

2005 2. BOD 72,1 10,1 30,1 11,1 45,1 11,1 28,1 6,1 110,1 6,1 50,0 5,5 30 Mg/l APHA

2005.Section 5210-B,Section 4500-OG

3. COD 135 24 109 24 92 24 44 12 330 12 145,0 11,3 80 Mg/l APHA 2005. Section 5220-C

4. TSS 79 7 188 26 35 14 94 18 239 2 110 5 30 Mg/l In House Methode 5. NH3-N

bebas 0,3531 0,0042 0,2783 0,0049 0,1235 0,0045 0,0547 Tak

terdeteksi

Tak terdete

ksi

0,0059 0,1640 0,0035 0.1 Mg/l SNI 06-2479-1991

6. Phospat (P) 1,1456 0,1820 1,9693 0,9923 1,5365 0,6643 1,2084 0,9206 3,5623 2,1043 1,8245 0,7378 2 Mg/l APHA 2005 Section 4500 PB 5 dan 4500-PD

7. pH 7,0 7,6 6,9 7,2 6,9 7,4 7,2 7,5 6,5 6,8 7,1 7,6 6.0-9.0 - SNI 06-6989.11-04 Ket. Baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit Perda Prop.Jateng No.5 Th.2012

Lokasi Pengambilan

Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Baku Mutu Satuan Metode Analisa Waktu pengambilan 22 s/d 23-7-2013 29-8-2013 24 s/d 25-9-2013 28 s/d 29-10-2013 25 s/d 26-11-2013

No Parameter Hasil 1. Temperatur 26,8 26,7 29,3 29,5 28,0 25,4 24,5 25,5 24,0 23,5 30 °C SNI 06-26989.23-

2005 2. BOD 82,5 10,0 105,1 14,1 120,1 6,6 94,1 16,1 110,1 6,1 30 Mg/l APHA

2005.Section 5210-B,Section 4500-OG

3. COD 214,5 23,0 282,0 27,7 289,5 16,6 182,0 37,3 247,0 12,8 80 Mg/l APHA 2005. Section 5220-C

4. TSS 159 5 122 1 149 1 65 1 86 4 30 Mg/l In House Methode 5. NH3-N

bebas 0,3389 0,0022 0,6065 0,112 0,5734 0,0049 0,4295 0,3940 0,2169 0,0606 0.1 Mg/l SNI 06-2479-1991

6. Phospat (P) 3,4550 1,5749 4,9133 3,3658 1,8337 1,9697 3,5105 1,6915 1,8281 2,2204 2 Mg/l APHA 2005 Section 4500 PB 5 dan 4500-PD

7. pH 7,3 7,6 7,3 7,8 7,3 7,8 7,4 7,8 7,1 7,6 6.0-9.0 - SNI 06-6989.11-04 Ket. Baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit Perda Prop.Jateng No.5 Th.2012

5. Hotel Kencana Tahun 2012

1. Jenis Sampel : Hotel


Titik/Lokasi Sampling : Hotel Kencana, Jl. Kenanga Pemalang

Tabel 16. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah Hotel Kencana, Pemalang ,Tahun 2012

No Parameter Hasil

Baku Mutu

Peraturan Daerah



1 pH 6.0 6,0‐9,0 ‐

2 Suhu 30 ‐ °C Potensiometri


4 COD 45 50 Mg/L

5 TSS 42 50 Mg/L

Limbah dari Hotel Kencana sesuai Peraturan Daerah Prov. Jawa Tengah No.5 Tahun 2012

Tentang Baku Mutu Air Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel. Dari hasil analisis limbah Hotel

Kencana tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan limbah yang

dibuang masih belum optimal mengingat aktivitas hotel berjalan secara optimal pada saat

akhir minggu dan liburan. Untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan yang

dimungkinkan dari aktivitas hotel tersebut maka diperlukan IPAL sederhana untuk mengolah

limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke badan air.

Tahun 2013

2. Jenis Sampel : Hotel


Titik/Lokasi Sampling : Hotel Kencana, Jl. Kenanga Pemalang

Tabel 17. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah Hotel Kencana, Pemalang ,Tahun 2013

No Parameter Hasil

Baku Mutu

Peraturan Daerah



1 pH 6.5 6,0‐9,0 ‐

2 Suhu 30 ‐ °C Potensiometri


4 COD 42 50 Mg/L

5 TSS 37,4 50 Mg/L

Limbah dari Hotel Kencana sesuai Peraturan Daerah Prov. Jawa Tengah No.5 Tahun 2012

Tentang Baku Mutu Air Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel. Dari hasil analisis limbah Hotel Kencana

tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan limbah yang dibuang masih

belum optimal mengingat aktivitas hotel berjalan secara optimal pada saat akhir minggu dan

liburan. Untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan yang dimungkinkan dari aktivitas

hotel tersebut maka diperlukan IPAL sederhana untuk mengolah limbah yang dihasilkan sebelum

dibuang ke badan air.

d. Format Pencapaian Target

Tabel 18. Tabel pencapaian target SPM

No Tahun

Pelaksanaan

Jml Usaha Dan/Atau Keg Yg Mentaati Persy Adm & Tekns Pencghn Penc

Air

Jml Usaha Dan/Atau Keg Yang Diawasai

Prosentase Jml Usaha Dan/Atau Keg Yg Mentaati Persy Adm & Tekns Pencghn Penc Air (3)/(4) X 100%

(1) (2) (3) (4) (5)

1. 2009 2 36 5,6 % 2. 2010 10 36 27,78 % 3. 2011 15 36 41,67 % 4. 2012 25 36 69,45% 5. 2013 36 36 100 %

2. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK

a. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisir :

1. PT. Phillips seafoods

2. PT. Candi Mekar

3. PG. Sumberharjo (Desa Banjarmulya, Kec. Pemalang)

b. Matrik Pemantauan

Tabel 19. Daftar usaha yang dipantau

NO

NAMA JENIS USAHA YANG POTENSIAL MENCEMARI

UDARA

JENIS/USAHA ALAMAT

TARGET TAHUN PEMANTAUAN

2009 2010 2011 2012 2013

1. PT. Phillips Seafoods

Industri pengalengan ikan.

Dukuh Pejarakan, Desa Danasari, Kec. Pemalang

V V V V V

2 PT. Candi Mekar Industri textile Jln. Pemalang‐Pekalongan

V V V V V

3 PG. Sumberharjo Industri gula Desa Banjarmulya,Kec. Pemalang

‐ V V V V

c. Format Laporan Tahun 2009

Tabel 20. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 2 (dua) perusahaan di Pemalang pada tahun 2011

NO JENIS INDUSTRI

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS SUMBER EMISI

PARAMETER

BAKU MUTU

HASIL PEMANTAUAN

KETERANGAN JENIS

STATUSada/ tidak

JENIS STATUS ada/tidak

Tahun 2011 Kesimpulan Thn.

2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PT. Phillips

Seafoods ‐memiliki UKL‐UPL

ada IPAL ada Ketel uap (boiler)

SO2

NO2 CO H2S NH3 Partikulat

632316 15000 0,02 2 230

2838 620,5 0,005 0,01 219

Memenuhi baku mutu

‐‐

2. PT. Candi mekar ‐memiliki UKL‐UPL


SO2

NO2 CO Hidrogen Partikulat

632316 15000 160 230

7,09523,90 3645 <65 224

Memenuhi baku mutu

‐‐

Tahun 2010

Tabel 20. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 3 (tiga) perusahaan di Pemalang pada tahun 2010

NO JENIS INDUSTRI


PARAMETER

BAKU MUTU

HASIL PEMANTAUAN

KETERANGAN JENIS

STATUSada/ tidak



2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PT. Phillips



SO2


632316 15000 0,02 2 230

26,737 612,1 0,005 0,099 217

Memenuhi baku mutu

‐‐



SO2

NO2 CO Hidrogen

632316 15000 160

7,09523,79 3645 <65,44

Memenuhi baku mutu

‐‐

Partikulat 230 222,53. PG. Sumberharjo ‐memiliki UKL‐UPL

ada IPAL Tidak ada Cerobong

asap SO2NO2 Partikulat Opasitas

800600 250 30

856627 312 27

Tidak memenuhi baku mutu

‐‐

Tahun 2011


NO JENIS INDUSTRI


PARAMETER

BAKU MUTU

HASIL PEMANTAUAN

KETERANGAN JENIS

STATUSada/ tidak



2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PT. Phillips



SO2


632316 15000 0,02 2 230

26,737 612,1 0,005 0,099 217

Memenuhi baku mutu

‐‐



SO2


632316 15000 160 230

7,09523,79 3645 <65,44 222,5

Memenuhi baku mutu

‐‐

3. PG. Sumberharjo ‐memiliki UKL‐UPL

ada IPAL Tidak ada Cerobong asap

SO2NO2 Partikulat Opasitas

800600 250 30

879659 323 31


‐‐

Tahun 2012


NO JENIS INDUSTRI


PARAMETER

BAKU MUTU

HASIL PEMANTAUAN

KETERANGAN JENIS

STATUSada/ tidak



2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PT. Phillips



SO2

NO2 632316

__ __ ‐‐

CO H2S NH3 Partikulat

150000,02 2 230



SO2


632316 15000 160 230

13,8118,76 3450 ‐ 206,74

Memenuhi baku mutu

‐‐

3. PG. Sumberharjo ‐memiliki UKL‐UPL

ada IPAL Tidak ada Cerobong asap

SO2NO2 Partikulat Opasitas

800600 250 30

796632 328 38


‐‐

Tahun 2013

Tabel 22. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 2 (dua) perusahaan di Pemalang pada tahun 2013

NO JENIS INDUSTRI


PARAMETER

BAKU MUTU

HASIL PEMANTAUAN

KETERANGAN JENIS

STATUSada/ tidak



2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PT. Phillips



SO2


632316 15000 0,02 2 230

__ __ ‐‐



SO2


632316 15000 160 230

19,2721,72 6900 ‐ 165,07

Memenuhi baku mutu

‐‐

3. PG. Sumberharjo Melaporkan ke KLH ada Melakukan uji lab.

Tidak ada Cerobong asap

SO2

NO2 Partikulat Opasitas

800600 250 30

846636 286 31


‐‐

d. Hasil Pemantauan

1) Nama industri : PT. Candi Mekar

2) Jenis industri yang dipantau: industri tekstil

3) Lokasi industri yang dipantau: Jalan Pemalang – Pekalongan.

4) Hasil pemantauan dengan menggunakan CEM : Tidak ada

5) Hasil pemantauan manual dan pihak – pihak yang terlibat: yaitu dengan Kementerian

Negara Lingkungan Hidup.

6) Jumlah terjadinya kasus/kerusakan: NIHIL

e. Format Pencapaian Target

Tabel 23. Pencapaian target SPM Kab. Pemalang

NO TAHUN

PELAKSANAAN

JML USAHA DAN/ATAU KEG SBR

TDK BGRK YG MENTAATI PERSY ADM & TEKNS PENCGHN PENC

UDR

JML USAHA DAN/ATAU KEG SBR TDK BGRK YG POTENSIAL MENC

UDR YG TLH DIINVENTARISASI

PROSENTASE JML USAHA DAN/ATAU KEG SBR TDK BGRK YG MENTAATI PERSY ADM & TEKNS PENCGHN

PENC UDR (3)/(4) x 100%

(1) (2) (3) (4) (5) 1. 2009 2 3 66,66 2. 2010 3 3 100 3. 2011 3 3 100 4. 2012 3 3 100 5. 2013 3 3 100

3. PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA

a. Matrik Penetapan Kerusakan Lahan Dan/Tanah

Tabel 24. Pemantauan Luas Kerusakan lahan dan/tanah yang ditetapkan untuk produksi

biomassa di Kabupaten Pemalang

NO LUAS KERUSAKAN LAHAN

DAN/TANAH YANG DITETAPKAN UTK PROD BIOMASSA

TAHUN PEMANTAUAN

2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 89.907,74 Ha

‐ ‐ ‐ V V

Gambar 5. Pengambilan sampel tanah pada tahun 2012

Gambar 6. Peta pengambilan sampel tanah pada tahun 2012

Gambar 7. Peta lahan yang status rusak pada tahun 2012

b. Format Laporan

HASIL ANALISIS SIFAT DASAR TANAH TIPE LAHAN KERING

LOKASI PEMANTAUAN :

Tahun 2012

1. Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Taman

2. Kelurahan/Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman

3. Kelurahan/Desa Gondang, Kecamatan Taman

4. Kelurahan/Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan

5. Kelurahan/Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan

6. Kelurahan/Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan

7. Kelurahan/Desa Kebojongan, Kecamatan Comal

8. Kelurahan/Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami

9. Kelurahan/Desa Blendung, Kecamatan Ulujami

10. Kelurahan/Desa Bumirejo, Kecamatan Ulujami

11. Kelurahan/Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami

12. Kelurahan/Desa Gedeg, Kecamatan Comal

13. Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Comal

14. Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami

Tabel 25. Hasil uji laboratorium kualitas tanah Kabupaten Pemalang di 14 (empat belas) titik pantau pada tahun 2012

No Luas Lahan

Parameter Ambang Kritis

Hasil Pengukuran Pada Titik Pantau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1) (2) (3) (4) (5) 1

17.814,74 Ha

Erosi (mm/10 tahun)

Tebal tanah< 20 cm > 0,2 ‐< 1,3 20 ‐ <50 cm 1,3 ‐ < 4,0 50 ‐ <100 cm

4,0 ‐ <9,0

100 – 150 cm

9,0 – 12

>150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 100 100 100 90 90 90 100 90 100 Kebatuan permukaan (%) >40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Komposisi fraksi (%) < 18 koloid, >

80 pasir kuarsa 35,48 30,02 19,88 24,56 18,13 35,87 21,25 33,92 6,63

Berat isi (g/cm3) >1,4 1,04 0,98 1,08 1,05 1,10 1,02 1,51 1,29 1,11 Porositas total (%) <30; >70 48 52,43 46 50 47,12 50,72 25,98 34,85 45,85 Derajat pelulusan air

(cm/jam) <0,7; >8,0 0,53 4,46 5,52 3,61 10,8 2,33 2,63 1,36 1,78

pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 7,01 7,32 7,05 6,89 6,37 6,26 6,65 7,73 7,30 Daya hantar listrik/DHL

(mS/cm) >4,0 0,18 1,96 0,14 0,10 0,21 0,71 0,10 0,47 0,25

Redoks (mV) <200 ‐10,4 ‐28,7 3,9 ‐1,2 18,4 ‐1,3 6,3 ‐50,2 ‐23,3 Jumlah Mikroba (cfu/g

tanah) >102

4x 1010

3,8x 1010

3,4x 108

3,4x 108

5,9x 108

6,1x 108

3,3x 105

4x 105

4x 1010

No Luas Lahan Parameter Ambang Kritis


Kesimpulan

Ket.

10 11 12 13 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Erosi (mm/10 tahun)

Tebal tanah Di bawah ambang kritis/sangat rendah.

Penje‐lasan ada di ba‐wah tabel ini.

< 20 cm > 0,2 ‐< 1,3 20 ‐ <50 cm 1,3 ‐ < 4,0 50 ‐ <100 cm 4,0 ‐ <9,0 100 – 150 cm

9,0 – 12

>150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 90 90 80 90 80 Kondisi Tanah baik Kebatuan permukaan

(%) >40 0 0 0 5 0 Kondisi Tanah baik

Komposisi fraksi (%) < 18 koloid, > 80 pasir kuarsa

42,11 31,58 21,83 26,90 27,29 Kondisi Tanah baik

Berat isi (g/cm3) >1,4 1,03 0,93 1,08 0,98 1,18 Kondisi Tanah baik Porositas total (%) <30; >70 51,18 54,19 46,53 53,33 44,08 Kondisi Tanah baik Derajat pelulusan air

(cm/jam) <0,7; >8,0 12,82 10,02 8,28 3,31 3,61 Kondisi Tanah

kurang baik

pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 7,68 7,57 6,60 6,47 7,23 Kondisi Tanah baik Daya hantar listrik/DHL

(mS/cm) >4,0 0,23 1,43 0,18 0,19 0,24 Kondisi Tanah baik

Redoks (mV) <200 ‐35,3 ‐42,5 ‐3,1 ‐37,6 ‐24,4 Kondisi Tanah tidak baik

Jumlah Mikroba (cfu/g tanah)

>102 9,2x 105

4x106 3,6x 106

7,8x107 3,3x 107

Kondisi Tanah baik

Prediksi erosi tanah dalam kegiatan ini menggunakan metode prediksi USLE yang

memperhitungkan karakteristik dari tanah (K), hujan (R), topografi (LS), tanaman (C), dan

pengelolaan lahannya (P).

Tabel 26. Prediksi Erosi Tanah di Kecamatan Taman, Ulujami, Petarukan, dan Comal No. Lokasi K R LS C P A (Besar erosi) 1 Beji, Taman 0,395 1122,814 0,10 0,01 0,15 0,06 ton/ha/th 2 Asemdoyong, Taman 0,458 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,08 ton/ha/th 3 Gondang, Taman 0,582 1351,721 0,27 0,01 0,15 0,32 ton/ha/th 4 Widodaren, Petarukan 0,507 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,09 ton/ha/th 5 Klareyan, Petarukan 0,554 1009,675 0,10 0,01 0,15 0,08 ton/ha/th 6 Kendaldoyong, Petarukan 0,358 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,06 ton/ha/th 7 Kebojongan, Comal 0,544 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,10 ton/ha/th 8 Limbangan, Ulujami 0,439 1217,913 0,27 0,01 0,15 0,22 ton/ha/th 9 Blendung, Ulujami 0,780 1217,913 0,27 0,01 0,15 0,39 ton/ha/th 10 Bumirejo, Ulujami 0,284 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,05 ton/ha/th 11 Tasikrejo, Ulujami 0,429 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,08 ton/ha/th 12 Gedeg, Comal 0,535 1217,913 0,39 0,01 0,15 0,38 ton/ha/th 13 Sidorejo, Comal 0,471 1217,913 0,39 0,01 0,15 0,34 ton/ha/th 14 Sukorejo, Ulujami 0,473 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,08 ton/ha/th

Sumber: Perhitungan data survai dan laboratorium

Hasil perhitungan prediksi erosi tanah (Tabel 2) menunjukkan bahwa besarnya erosi

yang terjadi berkisar antara 0,05 – 0,39 ton/ha/tahun. Rendahnya erosi yang terjadi

disebabkan lahan kegiatan merupakan daerah datar dan tanah sawah yang umumnya dikelola

dengan sistem lahan yang didatarkan sehingga gaya untuk memindahkan air sangat rendah.

Erosi terjadi biasanya pada saat pengolahan atau saat tanah sawah digenangi dan dilakukan

pembalikkan tanah sehingga beberapa partikel tanah akan terlepas yang terpindahkan oleh

aliran air.

Hal ini yang menyebabkan masih adanya erosi tanah pada tanah sawah, meskipun

besarnya erosi masih dikategorikan wajar atau tidak merusak terhadap tanah. Berikut ini

kriteria dan kelas erosi tanah di Kecamatan Taman, Petarukan, Ulujami, dan Comal (Tabel 27).

Tabel 27. Kriteria dan Kelas Erosi Tanah di lokasi kegiatan

No. Lokasi Tebal Solum

(cm) Erosi

(ton/ha/th)Kriteria* Kelas Erosi**

1 Beji 100 0,06 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah

2 Asemdoyong 100 0,08 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 3 Gondang 100 0,32 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 4 Widodaren 90 0,09 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 5 Klareyan 90 0,08 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 6 Kendaldoyong 90 0,06 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 7 Kebojongan 100 0,10 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 8 Limbangan 90 0,22 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 9 Blendung 100 0,39 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 10 Bumirejo 90 0,05 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 11 Tasikrejo 90 0,08 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 12 Gedeg 80 0,38 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 13 Sidorejo 90 0,34 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 14 Sukorejo 80 0,08 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah

Keterangan:* = Berdasarkan Kemeneg LH RI (2009) **= Berdasarkan Hardjowigeno dan Sukmana (1995)

Gambar 10. Peta Pengambilan sampel tanah pada tahun 2013

Gambar 11. Peta lahan yang status rusak pada tahun 2013

LOKASI PEMANTAUAN :

Tahun 2013

1. Kelurahan/Desa Bantaragung, Sukowati, Kecamatan Ampelgading

2. Kelurahan/Desa Sukowati, Kecamatan Ampelgading

3. Kelurahan/Desa Mangunsari, Tegalsari Kecamatan Ampelgading

4. Kelurahan/Desa Tegalsari, Kecamatan Ampelgading

5. Kelurahan/Desa Wonogiri, Kecamatan Ampelgading

6. Kelurahan/Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading

7. Kelurahan/Desa Losari, Kecamatan Ampelgading

8. Kelurahan/Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading

9. Kelurahan/Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading

10. Kelurahan/Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading

11. Kecamatan Bantarbolang*

12. Kecamatan Pemalang*

13. Kecamatan Bodeh*

14. Kecamatan Warungpring*

15. Kecamatan Randudongkal*

Catatan : *) Belum diterima hasil pelaporannya dari pihak UNS.

Tabel 28. Hasil uji laboratorium kualitas tanah Kabupaten Pemalang di 10 (sepuluh) titik pantau pada tahun 2013

No Luas Lahan

Parameter Ambang Kritis


1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1) (2) (3) (4) (5) 1

58.607,74 Ha.

Erosi (mm/10 tahun)

Tebal tanah

< 20 cm > 0,2 ‐< 1,3 20 ‐ <50 cm

1,3 ‐ < 4,0

50 ‐ <100 cm

4,0 ‐ <9,0

100 – 150 cm

9,0 – 12

>150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 150 150 150 80 60 100 70 150 150 Kebatuan permukaan

(%) >40 5 10 0 0 0 0 0 0 0


33,53 32,95 46,20 35,09 36,06

47,56 30,61 42,69 42,30

Berat isi (g/cm3) >1,4 0,94 1,06 0,9 1,03 1,15 1 1,09 0,87 0,81 Porositas total (%) <30; >70 54,81 47,52 56,73 50,48 44,71 53,92 48,58 60,1 58,88 Derajat pelulusan air

(cm/jam) <0,7; >8,0 2,12 1,8 1,66 2,04 2,55 2,29 1,06 4,67 1,36

pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 5,48 6,04 7,54 5,76 6,25 7,04 6,43 6,58 6,03 Daya hantar listrik/DHL

(mS/cm) >4,0 0,2 0,32 0,42 0,25 0,36 0,6 0,27 0,34 1,38

Redoks (mV) <200 87,9 62,8 ‐17,8 66,2 49,1 ‐2,8 44,2 25,5 66,8 Jumlah Mikroba (cfu/g

tanah) >102 5,4x

107 7,8x 107

6,3x 107

4,2x 108

6,7x 107

5,6x 107

6,1x 108

5x 108

5,9x 108

No Luas

Lahan Parameter Ambang Kritis


Kesimpulan

Keterangan

10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1

Erosi (mm/10 tahun)

Tebal tanah Di bawah ambang kritis (rendah – sangat rendah).

Penjelasan ada di bawah tabel ini. < 20 cm > 0,2 ‐< 1,3

20 ‐ <50 cm 1,3 ‐ < 4,0 50 ‐ <100 cm 4,0 ‐ <9,0 100 – 150 cm

9,0 – 12

>150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 100 Kondisi Tanah baik Kebatuan permukaan

(%) >40 0 Kondisi Tanah baik


46,00 Kondisi Tanah baik

Berat isi (g/cm3) >1,4 0,81 Kondisi Tanah baik Porositas total (%) <30; >70 58,88 Kondisi Tanah baik Derajat pelulusan air

(cm/jam) <0,7; >8,0 5,94 Kondisi Tanah baik

pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 6,58 Kondisi Tanah baik Daya hantar listrik/DHL

(mS/cm) >4,0 1,13 Kondisi Tanah baik

Redoks (mV) <200 18,5 Kondisi Tanah tidak baik

Jumlah Mikroba (cfu/g tanah)

>102 5,5x107 Kondisi Tanah baik

Prediksi erosi tanah dalam kegiatan ini menggunakan metode prediksi USLE yang

memperhitungkan karakteristik dari tanah (K), hujan (R), topografi (LS), tanaman (C), dan

pengelolaan lahannya (P).

Tabel 29. Prediksi Erosi Tanah di Kecamatan Ampelgading No. Lokasi K R LS C P A (Besar erosi) 1 Bantaragung, Sukowati 0,327 1927,697 0,53 0,001 0,1 0,03 ton/ha/th 2 Sukowati 0,390 1927,697 0,68 0,001 0,1 0,05 ton/ha/th 3 Mangunsari, Tegalsari 0,428 1927,697 0,27 0,001 0,1 0,02 ton/ha/th 4 Tegalsari 0,763 1927,697 0,10 0,01 0,15 0,22 ton/ha/th 5 Wonogiri 0,350 1927,697 0,18 0,01 0,15 0,18 ton/ha/th 6 Ampelgading 0,394 1122,814 0,18 0,01 0,15 0,12 ton/ha/th 7 Losari 0,361 1122,814 0,27 0,01 0,15 0,17 ton/ha/th 8 Jatirejo 0,320 1122,814 0,18 0,01 0,15 0,09 ton/ha/th 9 Jatirejo 0,331 1122,814 0,18 0,01 0,15 0,10 ton/ha/th 10 Sidokare 0,303 1122,814 0,18 0,01 0,15 0,09 ton/ha/th

Sumber: Perhitungan data survai dan laboratorium

Hasil perhitungan prediksi erosi tanah (Tabel 29) menunjukkan bahwa besarnya erosi

yang terjadi berkisar antara 0,02 – 0,22 ton/ha/tahun. Rendahnya erosi yang terjadi

disebabkan lahan kegiatan merupakan daerah datar dan tanah sawah yang umumnya dikelola

dengan sistem lahan yang didatarkan sehingga gaya untuk memindahkan air sangat rendah.

Erosi terjadi biasanya pada saat pengolahan atau saat tanah sawah digenangi dan dilakukan

pembalikkan tanah sehingga beberapa partikel tanah akan terlepas yang terpindahkan oleh

aliran air. Hal ini yang menyebabkan masih adanya erosi tanah pada tanah sawah, meskipun

besarnya erosi masih dikategorikan wajar atau tidak merusak terhadap tanah. Berikut ini

kriteria dan kelas erosi tanah di Kecamatan Ampelgading (Tabel di bawah ini).

Tabel 30. Kriteria dan Kelas Erosi Tanah di lokasi kegiatan

No. Lokasi Tebal Solum

(cm) Erosi

(ton/ha/th)Kriteria* Kelas Erosi**

1 Bantaragung 150 0,03 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah

2 Sukowati 150 0,05 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 3 Mangunsari 150 0,02 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 4 Tegalsari 80 0,22 Dibawah ambang kritis Rendah 5 Wonogiri 60 0,18 Dibawah ambang kritis Rendah 6 Ampelgading 100 0,12 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 7 Losari 70 0,17 Dibawah ambang kritis Rendah 8 Jatirejo 150 0,09 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 9 Jatirejo 150 0,10 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 10 Sidokare 100 0,09 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah

Keterangan:* = Berdasarkan Kemeneg LH RI (2009) **= Berdasarkan Hardjowigeno dan Sukmana (1995)

HASIL ANALISIS SIFAT DASAR TANAH TIPE LAHAN BASAH LOKASI PEMANTAUAN : ‐‐ TAHUN : ‐‐

Tabel 31. Hasil pengukuran lahan basah

No Luas Lahan

Parameter Ambang Kritis Hasil Pengukuran Pada Titik Pantau

Kesimp

Keterangan 1 2 3 4 dst

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) 2 B ha Subsidensi

gambut di atas pasir kuarsa (cm atau %)

>35 cm/5 tahun untuk ketebalan gambut ≥3 m atau 10 %/5 tahun untuk ketebalan

gambur <3 m

NIHIL

Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah (cm)

<25 (dengan pH≤2,5)

Kedalaman air tanah dangkal (cm)

>25

Redoks untuk tanah berpirit (mV)

>100

Redoks untuk gambut (mV)

>200

pH (H2O) 1:2,5

<4,0;>7,0

Daya Hantar Listrik/DHL (mS/cm)

>4,0

Jumlah mikroba (cfu/g tanah)

<102

c. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

SK Bupati tentang Penetapan Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah (SK dengan dilampiri peta lahan yang ditetapkan status kerusakannya). Belum ada

d. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah kepada masyarakat Bukti‐bukti penyebarluasan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah seperti Foto Papan Pengumuman, Kliping Media Cetak, selebaran.

Daerah harus melampirkan: 1) Peta lahan potensi rusak skala 1:50.000 Ada dengan skala 1:100.000 (Terlampir) 2) SK Bupati tentang penetapan kerusakan lahan/tanah belum ada 3) Bukti penyebaran informasi status berbentuk Buku Laporan Kualitas Tanah sebagaimana

terlampir. e. Format Pencapaian Target

Tabel 32. Pencapaian target SPM

No Tahun

Pelaksanaan

Luas Lahan Yang Dittpkn &

Diinformskn Status Kerskn

Lhn/Tnh Utk Prod Biomassa

Luas Lahan Yg Diperuntukkn Utk Prod Biomassa

Prosentase Luas Lahan Yang Dittpkn &

Diinformskn Status Kerskn Lhn/Tnh Utk Prod

Biomassa (3)/(4)X100%

(1) (2) (2) (3) (4) 1. 2012 17.814,74 ha 89.907,74 ha 19,81 % 2. 2013 58.607,74 ha 89.907,74 ha 65,19 %

4. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN

PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN a. Jumlah PPNS dan PPLH : 1 PPNS; 3 PPLHD b. Disain Pemantauan

Tabel 33. Daftar pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

No Pengaduan Masy Yang

Ditindaklanjuti

Tahun Pemantauan

2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Penambangan liar di

wilayah perkebunan cengkeh dan kelapa.

X

2. Pencemaran pada tambak

oleh industri pencucian jeans di Desa Tasikrejo

X

3. Pencemaran air akibat

kegiatan pabrik pengolahan ikan (PT. Raja Pangan Nusantara)

X

c. Jumlah pengaduan yang diterima pada tahun berjalan

Tabel 34. Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima pada tahun berjalan

No Pokok Aduan

Pengadu Pejabat/insta

nsi tujan pengaduan

Waktu diterimanya pengaduan

Sumber klasifikasi pengaduan

Penanganan Pengaduan (7)

Diteruskan ke dinas terkait

Diserahkan ke KLH atau inst. LH kab/kt

Dilakukan verifikasi lapangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (a) (b) (c) 1. Penam

bangan liar

Pemilik wilayah tambang

KLH Kab. Pemalang

Thn. 2009 Cukup berat Koordinasi dengan DPU bidang Pertambangan, Desa dan Kecamatan setempat

‐‐‐ Dilakukan pengecekan lapangan secara bersama-sama

2. Pencemaran air pada tambak warga di desa Tasikrejo

Pemilik tambak

KLH Kab. Pemalang

Thn. 2011 Cukup berat Dilaporkan ke BLH Provinsi Jawa Tengah

Ya Dilakukan uji kualitas air bekerja sama dengan BLH Provinsi Jawa Tengah

3. Pencemaran air akibat kegiat‐an pabrik pengolahan ikan (PT. Raja Pangan Nusan‐tara)

Warga sekitar

KLH Kab. Pemalang

Thn. 2013 Cukup berat Diadakan musyawarah dengan warga, DPRD dan pengusaha.

Ya Dilakukan uji kualitas air limbah bekerja sama dengan BLH Provinsi Jawa Tengah

d. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan Tabel 35. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan

No. Jenis

Pengaduan Lingkungan

Pokok Aduan

Waktu Diterimanya Pengaduan

Hasil Verifikasi

Usulan Tindak Lanjut

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Kerusakan lahan Penambangan liar Thn .2009 Dibenarkan adanya

penjarahan material pada areal lahan cengkeh dan kelapa

Penghentian penambangan

‐‐

2. Pencemaran air pada tambak warga di Desa Tasikrejo

Pencemaran air Thn. 2011 Dibenarkan adanya pencemaran air di tambak akibat industri pencucian jeans

Melakukan uji kualitas air limbah

Dilakukan uji kualitas air limbah guna mengetahui tingkat pencemarannya

3. Dampak kegiatan pabrik pengolahan ikan (PT. Raja Pangan Nusantara)

Pencemaran air Thn. 2013 Dibenarkan adanya

pencemaran air

akibat kegiatan

pengolahan ikan.

Mengevaluasi kinerja sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

Dilakukan uji kualitas air limbahnya guna mengetahui tingkat pencemarannya

e. Format Pencapaian Target

Tabel 36. Pencapaian target SPM

No Tahun

Pelaksanaan

Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti

Jumlah Pengaduan Yang Diterima

Prosentase Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti (3)/(4) X 100%

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2009 1 1 100 % 2 2010 0 0 100% 3 2011 1 1 100 % 4 2012 0 0 100% 5 2013 1 1 100 %

Pemalang, Februari 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 660.1 / 304 / KLH / 2012

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a perlu menetapkan Keputusan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun

2008 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

2. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan

untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM, terdiri dari: a. Pelayanan pencegahan pencemaran air b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa. d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan terdiri atas :

a. pelaksanaan program/kegiatan bidang lingkungan hidup; b. penyediaan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup; c. Penetapan target pencapaian SPM d. Penetapan beaya pencapaian SPM

Pasal 5

Penetapan target pencapaian SPM dan biaya pencapaian target Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target SPM yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

Pasal 6 (1) Penetapan target pencapaian SPM dan biaya pencapaian SPM Bidang

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah dari hasil perhitungan pembiayaan pencapaian target SPM yang dilakukan oleh

Tim Penerapan dan Pencapaian SPM SKPD, dengan memperhatikan RPJMD, kemudian menjadi dasar masukan dalam Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 – 2017 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini.

(2) Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan Petunjuk Teknis Rencana Perhitungan Pembiayaan SPM dari masing-masing Kementerian.

(3) Target pencapaian SPM beserta pendanaan indikatif SPM Bidang Lingkungan

Hidup dalam Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 – 2017 SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini, selanjutnya setiap tahun digunakan sebagai dasar penyusunan dan dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA & PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh SKPD yang didukung dengan data akurat.

(2) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

(3) Data dasar SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar secara periodik dimutahirkan dan dilaporkan kepada Bagian Organisasi dan Bappeda.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berkewajiban

melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup sesuai tupoksi masing-masing.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui

pemberian fasilitas, bimbingan teknis dan bantuan teknis. (3) Persiapan, pelaksanaan dan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaporkan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup untuk pencapaian sesuai dengan target SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 10

(1) Pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan SPM bidang

lingkungan hidup dilakukan oleh masing-masing Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup dilaporkan oleh Kepala Seksi kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup yang dilanjutkan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah, Bappeda dan Bagian Organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi umum dan teknis SPM

masing-masing Kepala Seksi dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM bidang lingkungan hidup ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pemalang Pada tanggal 30 Oktober 2012

LAMPIRAN Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Nomor 660.1/ /KLH/2012 Tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

Matrix Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 -2017 (Program, Kegiatan, Target SPM, dan Pendanaan Indikatif Kantor Lingkungan Hidup)

Kabupaten Pemalang

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator SPM Berdasarkan

Ketetapan Kementerian

Sektor

Data Capaian SPMpada Tahun Awal

Perencanaan (2011)

Rencana Capaian SPM pada Tahun

Anggaran berjalan (2012)

Target SPM dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016*

Tahun 2017

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 08 01 16 03 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pelayanan pencegahan pencemaran air

28 30 55.088.000 40 46.080.000 60 139.124.736 80 195.526.656 90 236.408.832 100 278.691.840 KLH

1 08 01 16 04 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH

100 ‐ ‐ 100 44,000,000 100 17,853,264,000 100 27,282,112,000 100 37,060,144,000 100 47,187,360,000 KLH

1 08 01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1 08 01 20 02 Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat aktivitas industri


100 100 ‐ 100 46,477,500 100 192,788,670 100 270,684,960 100 351,431,870 100 435,029,400 KLH

Kode

Program dan Kegiatan



Sektor

Data Capaian SPMpada Tahun Awal

Perencanaan (2011)

Rencana Capaian SPM pada Tahun

Anggaran berjalan (2012)

Target SPM dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016*

Tahun 2017

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 08 01 20 03 Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Cair

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

2 2 ‐ 40 254,510,000 60 7,232,279,208 80 9,841,150,790 90 11,301,466,069 100 12,809,745,965 KLH

Keterangan : *) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra KLH adalah tahun 2016

DOKUMEN

RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2013 – 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Oktober 2012

SKEMA DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM

INVENTARISASI SUMBER PENCEMAR

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

PENETAPAN TARGET OPERASI SPM

PERENCANAAN PEMBIAYAAN

PELAKSAAN RENCANA AKSI SPM

MONITORING DAN PELAPORAN

EVALUASI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2000 dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Berbagai perubahan mendasar pengelolaan pemerintahan telah dilakukan termasuk penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap kementerian/lembaga. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan penyusunan dan penetapan SPM oleh Kementerian/Lembaga dan penerapannya di daerah. Hingga pertengahan 2012 telah ditetapkan 15 (lima belas) SPM oleh Kementerian/Lembaga.

SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten sesuai kebijakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 19 dan No 20 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup dan Petunjuk Teknis Penyusunan SPM Bidang LIngkungan Hidup masih menghadapi kendala yakni masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, belum disusunnya rencana pencapaian SPM di daerah, dan tidak adanya laporan pencapaian pencapaian SPM. Instumen kebijakan daerah yang semestinya sudah mampu menjawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM dalam bentuk rencana aksi belum tersedia, sehingga perlu disusun suatu instrument kebijakan di bidang lingkungan hidup yang diharapkan akan menjabarkan secara teknis kebijakan penerapan dan pencapaian SPM di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016;

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

1. Menjabarkan kebijakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan kementerian Negara Lingkungan Hidup.

2. Menyajikan kebijakan secara umum mengenai rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan hidup;

3. Tersajikannya arahan program dan kegiatan serta pembiayaan sebagai blue print diadalam perencanaan penganggaran yang dapat dijadikan sebagai salah satu strategi SKPD dalam bargaining kebutuhan anggaran berbasis keinerja kepada TAPD;

1.3.2. Sasaran

1. Menselaraskan target pencapaian SPM yang ditetapkan pemerintah pusat melalui

kementereian Negera Lingkungan Hidup dengan pernyataan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD;

2. Mengintegrasikan SPM ke dalam perencanaan penganggaran daerah secara signifikan dengan dukungan analisis perhitungan standar belanja (e-costing);

3. Sebagai acuan bagi Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pemalang didalam penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.

1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini disampaikan tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sasaran, serta sistematika dokumen rencana aksi;

Bab II : Profil dan Status Pelayanan SPM Lingkungan Hidup, bab ini menguraikan tentang Profil Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, dan Status Pencapaian SPM Lingkungan Hidup Kabupaten;

Bab III : Analisis dan Perhitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian pererapan SPM Lingkungan Hidup, bab ini menguraikan tentang Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Lingkungan Hidup, Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Lingkungan Hidup, dan Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan;

Bab IV : Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Lingkungan Hidup, bab ini membahas tentang di Daerah menguraikan Program-program dan Sasaran Umum Jangka Menengah (2013 – 2018) Pencapaian SPM Lingkungan Hidup, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016, dan Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017;

Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi, bab ini menyampaikan tentang Kesimpulan dan rekomendasi dari Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017

BAB II PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Profil Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

2.1.1. Kinerja Pelayanan SKPD Standar pelayanan Kantor Lingkungan Hidup sesuai Permen LH No. 19 Tahun 2010

No. Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Indikator

Nilai SPM (2008 -2010)

Nilai Capaian (2008-2010)

1 2 3 4 5

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 1. Melakukan inventarisasi dan

identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif: a. Mendata semua jenis

usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman/perumahan)

b. Mengindentifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari

c. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/atau kegiatan

2. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (paling sedikit 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan dan masing-masing jenis diambil paling sedikit satu contoh air limbahnya dalam satu tahun). Parameter yang diperiksa dan dianalisis datanya merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang diambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan, yang meliputi:

Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air = (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air) : (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi) x 100%.

10/36 x 100 % = 28 %

40 %


Nilai SPM (2008 -2010)


1 2 3 4 5

a. Kegiatan domestik, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yang meliputi: pH, BOD, TSS, minyak dan lemak.

b. Kegiatan hotel, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH.

c. Kegiatan Rumah Sakit, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH.

d. Kegiatan Industri, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

5. Menyampaikan informasi status penaatan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).


Nilai SPM (2008 -2010)


1 2 3 4 5

2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak Pengendalian pencemaran udara industri mencakup kegiatan:

1. Inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara.

2. Penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara.

3. Penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian industri dan/atau kegiatan yang berdampak mencemari udara.

4. Pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis.

5. Pengawasan terhadap penaatan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara.

6. Peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara.

7. Kebijakan bahan bakar bersih dan ramah lingkungan.

8. Penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional

Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara = (Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara) : (Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi) x 100%.

3/3 x 100 % =100 %

40 %

3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa 1. Menetapkan kriteria baku

kerusakan tanah daerah kabupaten/kota;

2. Pembuatan peta kondisi lahan dan/atau tanah daerah kabupaten/kota;

3. Melakukan pengawasan dan menetapkan status

Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa = (Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan

1936 / 89232 X 100 % = 2 %

40 %


Nilai SPM (2008 -2010)


1 2 3 4 5

kerusakan lahan dan/atau tanah.

status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan) : (Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa) x 100%.

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota meliputi: 1. Usaha dan/atau

kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah kabupaten/kota.

2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.

3. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten/kota.

4. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat kabupaten/kota

Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti = (Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti) : (Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 (satu) satu tahun) x 100%.

1 / 1 X 100 %

= 100 %

40%

2.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (UU No. 25 2004 dan PP 8 Tahun 2008) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu progam, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (SDM), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari bererapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut. (Permenpan 09/2007 IKU) Rencana Program beserta Kegiatannya yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : • Penyediaan jasa surat menyurat • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik • Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional • Penyediaan jasa administrasi keuangan • Penyediaan jasa kebersihan kantor • Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja • Penyediaan alat tulis kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan • Penyediaan makanan dan minuman • Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : • Pengadaan perlengkapan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : • Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya • Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : • Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD • Penyusunan pelaporan keuangan semesteran • Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran • Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun • Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

e. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD, dengan kegiatan : • Penyusunan database perencanann SKPD • Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), • Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH • Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH • Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

g. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, • Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air • Pantai dan laut lestari • Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air • Pengendalian dan pengawasan • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan & Konservasi SDA

h. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, • Rehabilitasi hutan dan lahan • Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan SDA i. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan hidup,

• Koordinasi penilaian kota sehat/adipura • Pemantauan kualitas lingkungan • Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

j. Program Peningkatan Pengendalian Polusi • Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair • Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi • Pengujian emisi / polusi udara akibat aktifitas produksi

k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan, • Pengembangan teknologi pengolahan persampahan • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

2.1.3. Indikator Kinerja Pencapaian Renstra

No. Indikator Kinerja Kondisi Saat Ini

Rencana Capaian

Target 2016

2012 2013 2014 2015 2016

1 Prosentase penanganan sampah (%)

36 70 40 45 50 55 60

2 Prosentase penduduk berakses air minum (%)

71,93 94 74 78 81 85 89

3 Prosentase luas permukiman yang tertata (%)

72,12 80 73,43 74,74 76,05 77,36 78,67

4 Pencemaran status mutu air

45 70 50 55 60 65 70

5 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

100 100 100 100 100 100

6 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

100 100 100 100 100 100

7 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

1,2 1,8 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

8 Penegakan hukum lingkungan

100 100 100 100 100 100 100

9 Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)

100 100 100 100 100 100

10 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)

0 100 100 100 100 100 100

11

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)

0 100 100 100 100 100 100

12

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup (%)

0 100 100 100 100 100 100

2.2. Status Pencapaian SPM Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

a. Perencanaan 1. Rencana Pencapaian SPM (RP-SPM) bidang LH

No Muatan RP-SPM RP-SPM 2010 RP-SPM 2011 Keterangan Ada Ada Tidak

Ada Tidak Ada

1.

Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar

X X

2. Target pelayanan yang akan dicapai

X X

3 Kemampuan, potensi, kondisi, karaketeristik dan prioritas daerah

X X

b. Sumber Pembiayaan APBD/Sumber lain

No Jenis Pelayanan

APBD 2010 Sumber Lain APBD 2011 Sumber Lain Ket. Ada

Jumlah (Rp)

Ada

Jumlah (Rp)

Ada

Jumlah (Rp)

Ada

Jumlah (Rp)

1.


X 87.520.000 X 87.520.000 32.750.000 X 375.281.600

1. (2010) Keg. Uji kualitas air 2.2011 : - APBD :

Pengujian Kualitas air 30 titik

- DAK : Renovasi dan pengadaan sarpras laboratorium lingkungan

2. Pencegahan

pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

- - X 85.800.000 x 4.050.000 - - Sumber dana : DAK Keg.:pengadaan alat uji udara

3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa

X

21.000.000

X 73.480.000 6.000.000 - - Sumber dana:DAK Keg.Pengadaan alat uji tanah Keg. Pengujian Kualitas tanah dan Limbah Padat


-- -- -- -- -- -- -- -- Belum dianggarkan secara khusus

Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017


c. Unit yang Bertanggungjawab

No Jenis Pelayanan Nomenklatur Tupoksi SDM

Sesuai Tdk sesuai Sesuai Tdk sesuai

1.


Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Limbah

X X


Seksi Analisis Dampak Lingkungan

X X


Seksi Analisis Dampak Lingkungan

X X


Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

X X

A. Pelaksanaan

1. Kesesuaian RP-SPM bidang LH dengan juknis

No Jenis Pelayanan Juknis Kesesuaian RP-SPM

dengan Juknis Ket Sesuai Tdk Sesuai

1.


a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif

Data dilampirkan

X

b. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kgiatan yang akan dipantau dan diawasai

Paling sedikit 5 jenis usaha/kegiatan

X

c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan

Masing-masing usaha/kegiatan paling sedikit 1 (satu) contoh air limbah dalam waktu 1 tahun

X

Parameter yang diperiksa parameter kunci dari masing-masing jenis usaha/kegiata

X




n d. Menyampaikan

laporan hasil pemantauan

Data dilampirkan

X

e. Menyampaikan informasi status penaatan usaha/kegiatan

Data dilampirkan

-- --

2. Pencegahan pencemaran udara dari sumbet tidak bergerak

a. Inventarisasi industria yang potensial mencemari udara

Data dilampirkan

X

b. Inventarisasi cerobong yang potensial mencemari udara dan parameter dominan yang harus diukur

Data dilampirkan

X

c. Pelaksanaan pemantauan

• Secara manual atau otomatis

-- -- --

• Pemeriksaan teknis cerobong (lubang sampling, tangga, lantai kerja, pagar pengaman, sumber listrik)

-- -- --

d. Pengambilan contoh uji emisi udara

• Setiap industri 1 cerobong, sampelnya diambil 1 kali dalam 1 tahun

X

• Parameter yang diukur tergantung dari jenis industria

X

• Pengambilan contoh uji emisi pada cerobong dan simple meliputi pengumpulan sampel, analisa lab, pembuatan lap dan evaluasi

X

e. Pelaporan hasil • Laporan 3 -- -- --




pemantauan bulanan untuk CEM

• Laporan 6

bulanan untuk manual

-- -- --

• Laporan terjadinya kasus/kerusakan

-- -- --

3

Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

a. Identifikasi kondisi awal tanah

• Menghimpun data sekunder (sifat dasar tanah, iklim, topografi, penggunaan tanah, potensi kerusakan tanah)

• Overlay beberapa peta untuk memperoleh gambaran areal yang berpotensi mengalami kerusakan

X

Belum dibuat overlay

b. Análisis sifat dasar tanah

• Pengamatan dan pengambilan contoh tanah

• Analisis contoh tanah

X

c. Evaluasi untuk penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah

• Dengan cara membandingkan hasil análisis sifat dasar tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah (salah satu parameter terlampaui lahan/tanah dinyatakan rusak)

X




• SK Bupati / Walikota tentang status kerusakan lahan/tanah

-- -- --

d. Penyampaian informasi

Dapat melalui media cetak, website, media elektornik, dll

X -- Dalam bentuk buku laporan

4 Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH

Sesuai dengan mekanisme pengelolaan pengaduan yang sudah ditetapkan

Data yang dilampirkan: • Pengaduan

yang diterima

• Hasil telaahan dan klasifikasi pengaduan

• Hasil verifikasi

• Usulan tindak lanjut

-- -- Tidak ada pengaduan masyarakat.

2. Kesesuaian program dan kegiatan dengan RP-SPM bidang LH

No Jenis Pelayanan Program dan Kegiatan Kesesuaian program dan kegiatan dengan RP-SPM Ket



- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Kegiatan : 1. pengembangan

teknologi pengolahan persampahan

2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

- Program

Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup, - kegiatan :

Pemantauan Kualitas Lingkungan

X


No Jenis Pelayanan Program dan Kegiatan Kesesuaian program dan kegiatan dengan RP-SPM Ket

Sesuai Tdk Sesuai 2. Pencegahan

pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

- Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kegiatan :


X Pengadaan alat uji udara


Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kegiatan:


X Pengadaan alat uji tanah dan uji kualitas tanah


Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kegiatan :


X

3. Ketepatan pencapaian target

No Jenis Pelayanan Pencapaian Target

(sesuai Permen) Ketepatan pencapaian

target Keterangan Sesuai Tdk Sesuai

1.

Pencegahan pencemaran air 2009: 20% X 2010: 40% X 2011: 60% X 2012: 80%

2014: 100% 2. Pencegahan pencemaran

udara dari sumber tidak bergerak

2009: 20% X 2010: 40% X pengujian di 3

lokasi : industri, perumahan dan pusat kota.

2011: 60% 2012: 80%

2014: 100% 3. Penyediaan informasi status

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

2009: 20% X 2010: 40% X 2011: 60% X Pengujian

kualitas tanah di 4 lokasi

2012: 80% 2014: 100%


2009: 50% X 2010: 60% X 2011: 70% X


No Jenis Pelayanan Pencapaian Target

(sesuai Permen) Ketepatan pencapaian

target Keterangan Sesuai Tdk Sesuai

2012: 80% 2014: 90%

4. Sinkronisasi dan kerjasama dengan pihak lain

No Jenis Pelayanan Sinkronisasi Kerjasama Ket

1.

Pencegahan pencemaran air Pemanfaatan Laboratorium

-- --


-- X Dengan Hiperkes Semarang


-- X Laboratorium ilmu tanah Fak. Pertanian Unsoed


-- Koordinasi dengan instansi terkait dan BLH Prov. Jateng

2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM

Lingkungan Hidup

No Potensi Masalah/Kendala Kebutuhan Dalam Upaya Pencapaian Keterangan

1. Regulasi SPM Kementerian

Permen LH No 19 dan 20 mentargetkan agar pencapaian SPM dapat dipotimalkan pada tahun 2013 tercapai 100%

Target pencapaian kementeterian yang harus selsai 100% perlu ada review sehingga daerah mampu melakukan akselerasi secara realistis

2. Visi dan Misi Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016

Penyusunan SPM di SKPD dilakukan pada tahun 2012 sehingga akselerasi menuju pencapaian visi dan misi daerah diperlukan guna mendukung terhadap target RPJMD 2011-2016

Dukungan Pembiayaan yang optimal agar akselerasi pencapaian SPM selaras dengan pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana dalam RPJMD 2011-2016

3. Komitmen SKPD e-costing masih belum jadi arus utama dalam proses penyusunan kebijakan strategis di SKPD sehingga

Tim teknis dibutuhkan untuk mengawal dan melakukan review setiap tahun terhadap


pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup

4 Dukungan Bappeda selaku Komponen Strategis TAPD

Regulasi perencanaan penganggaran TAPD yang mampu mendukung terhadap pencapatain target SPM bidang Lingkugan Hidup

Instrumen SPM menjadi salah satu acuan dalam proses perencanaan pembiayaan/ penganggaran dalam rangka optimalisasi peran SKPD KLH dalam mendukung pencapaian target visi dan misi daerah

5. Staf Pelaksana dengan Sumber Daya profesional

Ketersediaan tenaga pelaksana yang mendukunga terhadap penyusunan dan evaluasi pencapaian SPM secara berkelanjutan dengan penguasaan teknis yang proporsional

Penunjukan tim teknis yang secara berkelanjutan mengawal proses pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup


BAB III

ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Identifikasi Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Lingkungan hidup (Berdasarkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup yakni PermenLH No 20 Tahun 2008)

No. Program dan Kegiatan


Ketetapan Kementerian Sektor

Kebutuhan Barang/ Jasa SPM Periode Tahun 2013

(1) (2) (3)

I. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran air

Pengambilan dan pengujian sampel limbah cair

2 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Pelayananan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Pengambilan sampel dan pengujian sampel di tempat dugaan terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan

II. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1 Pengujian emisi/polusi udara akibat

aktivitas industri


Pengambilan dan pengujian emisi cerobong sumber tidak bergerak (industri)

2 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa

- Pengadaan alat pemantau kualitas tanah

- Pengadaan Software GIS - Pengadaan Peta Dasar - Pengujian kualitas tanah

3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Lingkungan hidup

No.



Kebutuhan Barang/ Jasa SPM Tahun 2013

Kebutuhan Pembiayaan

(Rp) (1) (2) (3)

1 Pelayanan pencegahan pencemaran air


46.080.000

2 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak


46.477.500

3 Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk


- Pengadaan Software GIS

254.510.000


No.





(Rp) (1) (2) (3)

produksi biomassa - Pengadaan Peta Dasar - Pengujian kualitas tanah

4 Pelayananan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup


44.000.000

JUMLAH 391.067.500

3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan

No.



Sektor



(Rp)

Sumber

Pembiayaan

(1) (2) (3) (4) (4)

1 Pelayanan pencegahan pencemaran air


46.080.000 APBD Kab.

2 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak


46.477.500 APBD Kab.

3 Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa


- Pengadaan Software GIS- Pengadaan Peta Dasar - Pengujian kualitas tanah

254.510.000 APBD Kab.

4 Pelayananan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup


44.000.000 APBD Kab.


BAB IV RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM LINGKUNGAN HIDUP

4.1 Program-program dan Sasaran Umum Jangka Menengah (2013-2017) Pencapaian SPM Lingkungan Hidup

Kode Program dan Kegiatan



(1) (2) (3)

1 08 01 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran air

16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup



20 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri


20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa

4.2 Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013




Tahun 2013

Target Capaian

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) 1 08 01 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan


40 46.080.000

16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

100 44.000.000





Tahun 2013

Target Capaian

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) lingkungan hidup akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan LH




100 46.477.500



40 254.510.000





Tahun 2014

Target capaian

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5)

1 08 01 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup



60 139.124.736



100 17.853.264.000




100 192.788.670





Tahun 2014

Target capaian

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5)



60 7.232.279.208





Tahun 2015

target Rp (1) (2) (3) (4) (5)

1 08 01 16




80 139.124.736



100 17.853.264.000




100 270.684.960



80 9.841.150.790






Tahun 2016

target Rp (1) (2) (3) (4) (5)

1 08 01 16




90 236.408.832



100 27.282.112.000




100 351.431.870



90 11.301.466.069





Tahun 2017

target Rp (1) (2) (3) (4) (5)

1 08 01 16




100 278.691.840



100 47.187.360.000





Tahun 2017

target Rp (1) (2) (3) (4) (5)


100 435.029.400



100 12.809.745.965




BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup terdiri dari 4 pelayanan dasar yakni: a. Pelayanan pencegahan pencemaran air b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah akibat produksi

biomassa d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 2. Perhitungan e-costing memungkinkan pembelanjaan program kerja SPM terukur

secara visible

5.2. Rekomendasi 1. Perlu adanya komitmen penyediaan dana pendukung guna menunjang

pelaksanaan SPM terutama dana yang bersumber dari APBD Kabupaten

2. Untuk mencapai target SPM per tahunnya diperlukan program kerja SPM yang

masuk dalam perencanaan

laporan spm kab pemalang tahun 2013

Documents