Sejarah Kabupaten

Donggala

Sebelum ditaklukkan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1904 wilayah Kabupaten

Donggala adalah wilayah Pemerintah raja-raja yang berdiri sendiri-sendiri yaitu :

Kerajaan Palu

Kerajaan Sigi Dolo

Kerajaan Kulawi

Kerajaan Biromaru

Kerajaan Banawa

Kerajaan Tawaili

Kerajaan Parigi

Kerajaan Moutong

Dalam perkembangan selanjutnya daerah ini yang merupakan bagian dari wilayah Sulawesi

Tengah dijadikan afdeling Donggala yang meliputi :

A. Onder afdeling Palu terdiri dari ;

landschap Kulawi di Kulawi

landschap Sigi Dolo di Biromaru

landschap Palu di Palu

B. Onder afdeling Parigi terdiri dari :

landschap Parigi di Parigi

landschap Moutong di Moutong

C. Onder afdeling Donggala terdiri dari :

landschap Banawa di Donggala

landschap Tawaili di Tawaili

D. Onder afdeling Toli-toli

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952, terhitung mulai tanggal 12 Agustus

1952, daerah Sulawesi Tengah terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu :

Kabupaten Donggala, wilayahnya meliputi bekas onder afdeling Palu, Donggala, Parigi dan

Toli-toli

Kabupaten Poso, wilayahnya meliputi bekas onder afdeling Poso, Bungku/Mori dan Luwuk

Tanggal 12 Agustus ditetapkan sebagai tahun lahirnya Kabupaten Donggala yang diperingati

setiap tahun, dengan PP No. 33 tahun 1952, juga disertai dengan pembentukan lembaga

pemerintahan daerah serta badan-badan perlengkapan lainnya yaitu :

Pembentukan DPRDS yang didasarkan undang undang NIT no. 44 tahun 1950

Pembentukan dinas-dinas yang terdiri dari :

Pertanian

Kehutanan

Perikanan Darat

Kehewanan

Pengajaran

Pekerjaan umum

Kesenian

Selanjutnya berdasarkan UU no. 29 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tkt. II di

Sulawesi Tengah, sekaligus merupakan pemekaran pertama dimana daerah Kabupaten

Donggala dibagi menjadi dua kabupaten daerah tkt. II yaitu :

Kabupaten Daerah tkt. II Donggala

Kabupaten Daerah tkt. II Toli-toli

Sejak berdirinya Kabupaten Donggala, setidaknya sampai dengan tahun 1999, Kabupaten

Donggala menjadikan Kota Palu sebagai ibukota kabupaten yang nota bene juga adalah

ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan sejak tahun 1978 ketika Palu dikukuhkan menjadi

kota administratif (cikal bakal kota madya/pemekaran kedua) maka Kota Palu saat itu harus

menyandang 3 fungsi yaitu ;

Sebagai Kota Administratif Palu

Sebagai ibu kota Kabupaten Donggala, dan

Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 1999, ibukota Kabupaten Donggala resmi

dipindahkan dari Kota Palu, dikembalikan ke Kota Donggala sendiri yang berjarak 34 km

dari Kota Palu.

Pada tahun 2002 kembali terjadi pemekaran di Kabupaten Donggala, sesuai UU no. 10 thn

2002 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, dengan memboyong 6 dari 18

kecamatan di Kabupaten Donggala saat itu.

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pula pemekaran kecamatan di Kabupaten Donggala,

dari 12 kecamatan sepeninggal Kabupaten Parigi Moutong, menjadi 21 kecamatan sampai

saat itu (2002).

Berikut nama-nama pejabat Bupati Donggala sejak tahun 1952 sampai tahun 2013 ;

1. Intje Naim Dg. Mamangun (1952-1954)

2. R.M Pusadan (1954-1958)

3. Bidin (1958-1960)

4. DM. Lamakarate (1960-1964)

5. HR. Tikoalu (1964-1966)

6. H. Abdul Aziz Lamadjido SH (1966-1979)

7. Drs. Galib Lasahido (careteker-1979)

8. Dr. Yan Moch. Kaleb (1979-1984)

9. Saleh Sandagang, SH (careteker-1984)

10. Drs. H. Ramli Noor (1984-1989)

11. H. Bandjela Paliudju (1989-1994)

12. Drs. H. Sahbuddin Labadjo (1994-1999)

13. H.N Nabi Bidja S.Sos (1999-2004)

14. H. Adam Ardjad Lamarauna (2004-2006)

15. Drs. H. Habir Ponulele MM (2006-sekarang)

Moto Kabupaten Donggala :

ROSO, RISI, RASA

Lambang :

Badan

Lingkungan

Hidup

KEPALA DINAS : Ir. IBRAHIM DRAKEL, MM

ALAMAT KANTOR : Jl. JATI

TLP. : 0457 - 71805

FAX. : 0457 - 71805

EMAIL : blhd_donggala@yahoo.com

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI & WEWENANG

Kedudukan

Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Lingkungan Hidup.

Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas & fungsi

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan Hidup; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan Hidup; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan Hidup; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang lingkungan Hidup.

Kewenangan

BLHD mempunyai wewenang sebagai berikut :

Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten; Perizinan pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali Minyak pelumas/Oli bekas; Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten; Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten; Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 Daerah; Perizinan lokasi pengolahan Limbah B3; Perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap

lingkungan hidup di Daerah, sesuai dengan standart, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Pemberian rekomendasi UKL dan UPL; Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah; Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis

usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah;

Pengelolaan kualitas air skala Daerah; Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten; Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten; Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten; Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air

atau sumber air; Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran

air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten; Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten; Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala; Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten; Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan

terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten; Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan; Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten; Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala

kabupaten; Penyiapan Bahan Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten; Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten; Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten; Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang

dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; Penyiapan Bahan Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten; Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan

dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampakatau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;

Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;

Penyiapan bahan baku penetapan kriteria daerah kerusakan lahan dan/atau tanah daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan, tanaman berdasarkan kriteria bau kerusakan tanah Nasional;

Penyiapan bahan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah; Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa skala kabupaten; Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten; Penyiapan Bahan Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten; Penyiapan Bahan Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala

Kabupaten; Pembinaan dan pengawasan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup

pada skala kabupaten; Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan untuk daerah yang bersangkutan; Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan

teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten;

Perencanaan, pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten;

Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten; Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten; Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten; Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten;

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten;

Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten;

Pemantauan pengendalian pelaksanan konvensi dan protokol skala kabupaten; Penyiapan Bahan Penetapan kebijakan pelaksanan pengendalian dampak perubahan iklim skala

kabupaten; Penyiapan Bahan Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten; Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten; Penyediaan Laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan kabupaten; Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten; Penyiapan Bahan Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan

keanekaragaman hayati skala kabupaten; Penyiapan Bahan Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala

kabupaten; Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten; Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten; Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala

kabupaten; Penyiapan bahan penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana

persampahan di Daerah mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi; Penyiapan bahan penetapan lembaga tingkat Daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di

wilayah Daerah; Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang

ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi; Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten; Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah; Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Daerah; Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah; Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah; Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGASNYA

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :

Kepala Badan; Sekretariat; Bidang Analisa Dampak Lingkungan; Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan; Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA; Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan; Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina,

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan dibidang

lingkungan hidup sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya.

Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi :

Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah;

Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah; Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di

lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah; Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik

dan dokumentasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah; Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi kinerja staf; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang

perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; c. Sub Bagian Perencanaan Program;

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

2. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

3. Mengelola urusan perjalanan Dinas dan Keprotokolan; 4. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi

pengobatan, taspen dan lain-lain 5. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai; 6. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar; 7. Mengendalikan arsip aktif; 8. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; 9. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor; 10. Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; 11. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan

barang dan perlengkapan; 12. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; 13. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit

(RPBU);

14. Menyiapkan bahan laporan Badan Lingkungan Hidup Daerah; 15. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; 16. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; 17. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; 20. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang

perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran, menyelenggarakan pelayanan administrasi penatausahaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Menyusun dan menyiapkan bahan RKA/DPA; 3. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; 4. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sebagai pertanggungjawaban; 6. Melaksanakan penatausahaan/pengurusan barang-barang/inventaris, peralatan dan perlengkapan

kantor sebagai aset Badan Lingkungan Hidup Daerah; 7. Menyiapkan bahan usulan pengadaan dan penghapusan barang-barang milik Negara/Pemerintah

Daerah lingkup Badan Lingkungan Hidup Daerah; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang

perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Kepegawaian dan

Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Aset; 2. Mengumpulkan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Badan

Lingkungan Hidup Daerah; 3. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengendalian program Badan Lingkungan Hidup

Daerah; 4. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan program Badan Lingkungan

Hidup Daerah; 5. Menyiapan bahan dan menyusun RENSTRA dan RENJA Badan Lingkungan Hidup Daerah; 6. Membahas/mengajukan RKA/DPA Badan Lingkungan Hidup Daerah; 7. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan program Badan

Lingkungan Hidup Daerah; 8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan program Badan Lingkungan Hidup

Daerah; 9. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Badan Lingkungan Hidup

Daerah; 10. Menganalisa dan menyusun laporan tahunan (LAKIP); 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; 12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang

perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Analisis Dampak Lingkungan

Bidang Analisa Dampak Lingkungan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemberian rekomendasi atau perizinan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Analisa Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Perizinan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala Daerah kecuali minyak pelumas bekas;

2. Perizinan lokasi pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 3. Perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau usaha

suatu kegiatan; 4. Penilaian Amdal bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap

lingkungan hidup di Daerah sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

5. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL serta kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan lainnya; 6. Pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 7. Pemberian Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; 8. Pelaksanaan koordinasi penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana; 9. Pelaksanaan koordinasi penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan; 10. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan; 11. Penyiapan perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL); 12. Pengkoordinasian dalam penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL); 13. Pengkoordinasian tentang proses pengeluaran perizinan lingkungan; 14. Pengkoordinasian tentang pemanfaatan ruang dengan instansi terkait; 15. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; 16. Melaksanakan evaluasi kinerja sub-sub bidang dalam lingkup Bidang Analisa Dampak Lingkungan; 17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; 18. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Analisa Dampak Lingkungan terdiri dari : a. Sub Bidang Pembinaan Teknis Amdal; b. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Amdal.

- Sub Bidang Pembinaan Teknis Amdal mempunyai tugas:

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;

2. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan limbah B3 kecuali Minyak pelumas bekas;

3. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan lokasi pengolahan Limbah B3; 4. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan penyimpanan sementara

limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; 5. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pembuangan air limbah ke air

atau sumber air; 6. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pemanfaatan air limbah untuk

aplikasi pada tanah;

7. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pengendalian dampak

lingkungan; 8. Menyiapkan bahan untuk melakukan Pembinaan dalam rangka pemberian perizinan; 9. Menyiapkan bahan penetapan kriteria baku, kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian,

perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional; 10. Menyiapkan bahan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah; 11. menyiapkan bahan laporan evaluasi sub bidang pembinaan teknis amdal; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 13. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Amdal mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam menilai dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL); 3. Menyiapkan bahan rencana pengkajian penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL); 4. Menyiapkan bahan administrasi berkenaan dengan proses penilaian dokumen lingkungan; 5. Menyiapkan bahan pengkajian usulan tentang pemanfaatan ruang dari instansi lainnya; 6. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi UKL-UPL dan kegiatan yang berhubungan dengan

lingkungan lainnya; 7. Menyiapkan bahan laporan evaluasi sub bidang analisis dan evaluasi amdal; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan. Pengendalian dan Penataan Lingkungan

1. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

2. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis, pengendalian dan penataan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan/usaha.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :

4. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3; 5. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; 6. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; 7. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Daerah; 8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah; 9. Pengendalian pencemaran air pada sumber air; 10. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air

atau sumber air; 11. Penerapan paksaan pemerintah dan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penangggulangan

pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; 12. Pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan

terjadinya pencemaran udara dari sumber begerak dan tidak bergerak; 13. Pengaturan terhadap pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan

laut;

14. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan; 15. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut; 16. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang

dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; 17. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan

dengan kebakaran hutan dan.atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak; 18. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran

hutan dan/atau lahan skala Daerah; 19. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau lahan akibat kegiatan yang berdampak atau

yang diperkirakan dapat berdampak; 20. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa; 21. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat bencana; 22. Pembinaan dan pengawasan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan

hidup; 23. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan untuk daerah yang bersangkutan; 24. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan

teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 25. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup; 26. Penegakan hukum lingkungan; 27. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak

lingkungan; 28. Penyiapan bahan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim; 29. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) suatu kegiatan/usaha; 30. Pengembangan produksi yang ramah lingkungan; 31. Pengkoordinasian penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (peti); 32. Pengevaluasian dan pendataan kualitas lingkungan; 33. Penyusunan rencana kerja untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan melakukan upaya

dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan; 34. Pendataan kerusakan lingkungan; 35. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan

Lingkungan; 36. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 37. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

b. Sub Bidang Penataan Lingkungan.

- Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;

2. Menyiapkan Bahan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3; 3. Menyiapkan Bahan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; 4. Menyiapkan Bahan pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan air, udara, pesisir dan laut; 5. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi

AMDAL; 6. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin

pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 7. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara; 8. Menyiapkan Bahan Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut; 9. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar

kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup; 10. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan; 11. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel,

produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

12. Menyiapkan Bahan Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup; 13. Menyiapkan Bahan Penyusunan rencana kerja pengendalian pencemaran; 14. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan monitoring pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh

suatu kegiatan/ usaha; 15. Menyiapkan Bahan Pengkajian tentang kondisi lingkungan dan pencemaran lingkungan; 16. Menyiapkan Bahan Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; 17. Menyiapkan Bahan Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; 18. Menyiapkan Bahan Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara

berkala; 19. Menyiapkan Bahan Pengaturan terhadap pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan

wilayah pesisir dan laut; 20. Menyiapkan Bahan Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan; 21. Menyiapkan Bahan Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;

22. Menyiapkan Bahan Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

23. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak terhadap lingkungan;

24. Menyiapkan Bahan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana; 25. Menyiapkan bahan laporan evaluasi sub bidang pengawasan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan

lingkungan; 26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; 27. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- Sub Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;

2. Menyiapkan Bahan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3; 3. Menyiapkan Bahan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; 4. Menyiapkan Bahan pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan air, udara, pesisir dan laut; 5. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;

6. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

7. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara; 8. Menyiapkan Bahan Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut; 9. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar

kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup; 10. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan; 11. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel,

produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

12. Menyiapkan Bahan Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup; 13. Menyiapkan Bahan Penyusunan rencana kerja pengendalian pencemaran; 14. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan monitoring pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh

suatu kegiatan/ usaha; 15. Menyiapkan Bahan Pengkajian tentang kondisi lingkungan dan pencemaran lingkungan; 16. Menyiapkan Bahan Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; 17. Menyiapkan Bahan Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; 18. Menyiapkan Bahan Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara

berkala; 19. Menyiapkan Bahan Pengaturan terhadap pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan

wilayah pesisir dan laut; 20. Menyiapkan Bahan Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan; 21. Menyiapkan Bahan Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;

22. Menyiapkan Bahan Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

23. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak terhadap lingkungan;

24. Menyiapkan Bahan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana; 25. Menyiapkan bahan laporan evaluasi sub bidang pengawasan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1. Sub Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas : 2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja

tahunan; 3. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih; 4. Menyiapkan bahan penataan pantai dan laut lestari; 5. Menyiapkan bahan pengembangan dan penetapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan

keanekaragaman hayati laut; 6. Menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan kawasan world heritage laut; 7. Menyiapkan bahan pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan; 8. Menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 9. Menyiapkan bahan peningkatan penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 10. Menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan taman rekreasi; 11. Menyiapkan bahan koordinasi penilaian Langit Biru dan Kota Sehat/Adipura; 12. Menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur dan manual penegelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH); 13. Menyiapkan bahan laporan evaluasi sub bidang penataan lingkungan; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; 15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA

Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA mempunyai tugas melakukan Pemantauan dan konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan sumber daya air, serta reklamasi dan pemulihan kualitas lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA mempunyai fungsi :

1. Pemantauan kualitas air pada sumber air; 2. Pemantauan kualitas udara ambien (dalam ruangan tertutup), emisi sumber bergerak dan tidak

bergerak; 3. Penyiapan bahan penetapan kelas air pada sumber air; 4. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut; 6. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara; 7. Penyiapan bahan penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; 8. Penetapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; 9. Pemantauan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; 10. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 11. Penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan

keanekaragaman hayati; 12. Penyiapan Bahan penetapan dan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati; 13. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; 14. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; 15. Penyiapan rumusan kebijakan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian

kerusakan sumber-sumber air; 16. Pelaksanaan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-

sumber air Pengelolaan pantai dan laut lestari; 17. Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman

hayati laut; 18. Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional; 19. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; 20. Pengkoordinasian pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lahan; 21. Analisis dan uji laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan Daerah;; 22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; 23. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA terdiri dari :

Sub Bidang pemantauan; Sub Bidang Konservasi SDA.

- Sub Bidang Pemantauan mempunyai tugas:

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;

2. Menyiapkan Bahan Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak; 3. Menyiapkan Bahan Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut; 4. Menyiapkan Bahan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan; 5. Menyiapkan Bahan pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan; 6. Melakukan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair; 7. Menyiapkan bahan pengendalian pencemaran air dan memantau kualitas air pada sumber air; 8. Melakukan pengujian kualitas air; 9. Menyiapkan bahan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; 10. Melakukan koordinasi internal antar bidang maupun external dengan dinas terkait dalam lingkup

pengawasan dan pengujian sampel; 11. Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kualitas lingkungan berdasarkan hasil uji laboratorium; 12. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan pemantauan monitoring, mengolah dan menganalisis data hasil

pemantauan; 13. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; 15. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

-Sub Bidang Konservasi SDA mempunyai tugas:

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;

2. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; 3. Menyiapkan bahan Pengelolaan kualitas air; 4. Menyiapkan bahan penetapan kelas air pada sumber air; 5. Menyiapkan bahan Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; 6. Menyiapkan bahan Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; 7. Menyiapkan bahan Penerapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan; 8. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 9. Menyiapkan bahan Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati; 10. Menyiapkan bahan Pengelolaan pantai dan laut lestari; 11. Menyiapkan bahan Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan

keanekaragaman hayati laut; 12. Menyiapkan bahan Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional dan hutan

wisata; 13. Menyiapkan bahan Peningkatan konservasi Daerah tangkapan air dan sumber sumber air; 14. Menyiapkan bahan Perencanaan, pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyelenggaraan diklat di

bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup; 15. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan; 16. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pendataan keanekaragaman hayati dan ekosistem; 17. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang

lamun, esturia dan teluk; 18. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi pedoman standar prosedur rehabilitasi terumbu karang,

mangrove dan padang lamun; 19. Menyiapkan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; 20. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pengelolaan rehabilitasi pesisir dan laut; 21. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem manajemen pengelolaan

pesisir laut; 22. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA; 23. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian pengelolaan kawasan konservasi; 24. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan; 25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; 26. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan

Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan

teknis, melakukan pembinaan opersional serta merumuskan kebijakan operasional bidang pengembangan kapasitas data dan

kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan kelembagaan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di

Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi; 2. Penyiapan bahan penetapan lembaga tingkat Daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Daerah; 3. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang ditetapkan

oleh pemerintah dan provinsi; 4. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitas kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah; 5. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Daerah; 6. Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana persampahan Daerah; 7. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah; 8. Pengevaluasian kinerja penyelenggaraan persampahan di wilayah Daerah; 9. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK); 10. Perencanaan dan pendataan wilayah yang akan dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah

Daerah; 11. Penginventarisasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi terhadap taman, monumen, lampu taman, dan jalur hijau di

Wilayah Daerah. 12. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan; 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; 14. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu

diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan terdiri dari :

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Data; Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan.

- Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Data mempunyai tugas:

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;

2. Meningkatkan pengembangan data dan informasi lingkungan; 3. Menyusun data sumber daya alam dan Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) nasional dan daerah; 4. Meningkatkan penguatan jaringan dan informasi lingkungan pusat dan daerah; 5. Menyiapkan bahan Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kerja

(NSPK); 6. Menyusun dan analisis data dan informasi pengelolaan RTH; 7. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pengendalian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 8. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; 10. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;

2. Menyiapkan bahan koordinasi pengolahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan;

3. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan daerah;

4. Menyediakan prasarana dan sarana pengolahan persampahan skala rumah tangga; 5. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan skala rumah tangga; 6. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi pengolahan persampahan; 7. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dibidang lingkungan hidup; 8. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan teknis sumberdaya aparat dibidang lingkungan hidup; 9. Menyiapkan bahan kerjasama pengolahan sampah antar daerah; 10. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan; 11. Menyiapkan bahan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah

Daerah; 12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan persampahan, RTH dan pengendalian

lingkungan hidup; 13. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA; 14. Menyiapkan bahan pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif; 15. Menyiapkan bahan peningkatan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan; 16. Menyiapkan bahan peningkatan pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan; 17. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan; 18. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan

padang lamun; 19. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasaran laboratorium lingkungan; 20. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan; 21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; 22. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Unik Pelaksana Teknis Kegiatan

UPT Badan mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional.

UPT Badan melakukan penyelidikan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah. UPT Badan dipimpin seorang Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan. UPT Badan terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala diatur sebagai berikut :

KEPALA BADAN

Sekretaris Membawahi

1. Ka.Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum.

2. Ka.Sub. Bag. Keuangan dan Aset

3. Ka.Sub. Bag. Perencanaan Program

Ka. Bidang Analisa Dampak Lingkungan membawahi

1. Ka.Sub.Bid. Pembinaan Teknis Amdal

2. Ka.Sub.Bid. Analisis dan Evaluasi Amdal. Ka. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan membawahi : 1. Ka.Sub.Bid. Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 2. Ka.Sub.Bid. Penataan Lingkungan. Ka. Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi : 1. Ka.Sub.Bid. Pemantauan 2. Ka.Sub.Bid. Konservasi Sumber Daya Alam. Ka. Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan membawahi : 1. Ka. Su.Bid. Pengembangan Kapasitas dan Data 2. Ka.Sub.Bid. Pembinaan Kelembagaan. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 1. Laboratorium Lingkungan Hidup Kelompok Jabatan Fungsional. 1. Laboran 2. Auditor Lingkungan

PROGRAM BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. DONGGALA TAHUN

2012

Untuk Tahun Anggaran 2012, dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangannya Badan

Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Donggala, menetapkan 5 (Lima) program yang akan dilaksanakan

yaitu :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH.. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan

Hutan.

KEGIATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. DONGGALA TAHUN

2012

Selanjutnya 5 (lima) program diatas dijabarkan kedalam 14 (empat belas) kegiatan yang akan dilaksanakan di

tahun 2012 sebagai berikut:

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran. Pendidikan dan Pelatihan Formal Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan Hidup. Koordinasi Penyusunan Amdal Pengawasan dan Pengendalian lingkungan Hidup Wilayah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang SDA dan LH (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang SDA dan LH (Pendamping DAK) Pelaksanaan Pengelolaan LH Kota Donggala. Penguatan Kelembagaan Laboratorum LH Kab. Donggala Pengembangan data dan Informasi Lingkungan Peningkatan KapasitasKelembagaanMasyarakat melalui Program Adiwiyata. Peningkatan Kapasitas kelembagaan Masyarakat melalui Pokdarling. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan melalui Institusi Multipihak Jasa Lingkungan.