laporan pkl rsud kab sumedang

7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang

1/68

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

RUMAH SAKIT

di

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

APRIL 2016

Disusun oleh :

ADINDA MUTIARA ISLAMI

23131110

PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI

SEKOLAH TINGGI FARMASI BANDUNG

BANDUNG

2016


2/68

i

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

di

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

Disusun olehAdinda Mutiara Islami

23131110

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi pada Program Studi DIII Farmasi

Sekolah Tinggi Farmasi Bandung

Sumedang, April 2016

Disetujui oleh

Preceptor PKL

RSUD Kabupaten Sumedang

Dra. Ida Damilah, MM., Apt

Pembimbing PKL

Program Studi DIII STFB

Rizki Siti Nurfitria, MSM., Apt


3/68

ii

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb.

Puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, nikmat

dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja

Lapangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi

besar kita Muhammad saw kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kepada kita

semua selaku umatnya sampai akhir zaman.

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Sumedang periode 01 April30 April 2016, Sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi pada Program Studi Diploma

III (D3) Farmasi dari Sekolah Tinggi Farmasi Bandung dengan harapan mahasiswa

D3 Farmasi sebagai calon tenaga teknis kefarmasian mendapat gambaran secara

jelas mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan penyusunan laporan ini tidak

terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,

petunjuk, dan bimbingannya selama pembuatan laporan ini dan selama pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Mulyana, SH., M.pd., MH.Kes selaku Ketua Yayasan Adhi Guna

Kencana.

2. Bapak Entris Sutrisno, S.Farm., MH.KES., Apt selaku Ketua Sekolah Tinggi

Farmasi Bandung.

3. Ani Anggriani, M.Si., Apt selaku Ketua Program Studi D3 Farmasi yang telah

membantu dan memberikan bimbingan untuk pelaksanaan Praktek Kerja

Lapangan.


4/68

iii

4. Ibu Rizki Siti Nurfitria, MSM., Apt selaku pembimbing dari Sekolah Tinggi

Farmasi Program Studi D3 Farmasi yang telah memberikan bimbingan yang

sangat berguna selama Praktek Kerja Lapangan dan penyusunan Laporan

Praktek Kerja Lapangan ini.

5. Bapak dr. H. Hilman Taufik, Ws, M.Kes selaku Direktur RSUD Kabupaten

Sumedang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan

Praktek Kerja Lapangan di RSUD Sumedang.

6. Ibu Dra. Ida Damilah,MM., Apt selaku Pengelola Instalasi Farmasi Rumah

Sakit sekaligus pembimbing Praktek Kerja Lapangan di RSUD Kabupaten

Sumedang atas segala arahan, masukan dan perhatian selama pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan di RSUD Kabupaten Sumedang .

7. Seluruh staf RSUD Kabupaten Sumedang atas kerjasama dan bantuannya

selama masa Praktek Kerja Lapangan.

8. Seluruh rekan rekan seperjuangan Program Studi Ahli Madya Farmasi

Sekolah Tinggi Farmasi Bandung angkatan 2013.

9. Orang tua tercinta dan keluarga yang selalu mendoakan, mendukung,

memberi nasihat, semangat dan dorongan serta memberikan bantuan baik

moril maupun materil selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan

penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan.

Dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari bahwa banyak

kekurangan dalam penyusunan Laporan ini dan masih jauh dari kesempurnaan

karena keterbatasan pengetahuan yang penyusun miliki.

Akhir kata penulis berharap semoga Tuhan membalas budi baik Bapak, Ibu,

dan Rekan-rekan sekalian dengan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap

semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

WassalamualaikumWr. Wb.

Sumedang, April 2016

Penulis


5/68

iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR............................................................................... i

DAFTAR ISI........... ................................................................................... iii

DAFTAR LAMPIRAN......................................... .................................... vi

BAB I PENDAHULUAN........................................... ............................... 1

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan................................. 1

1.2

Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan .......................... 3

1.3

Waktu dan Tempat Praktek Kerja Lapangan............................ 4

BAB II TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT...................................... 5

2.1

Rumah Sakit ............................................................................. 5

2.1.1

Definisi Rumah Sakit................................................... 5

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit .................................... 5

2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit ............................................... 6

2.1.4 Persyaratan Rumah Sakit .............................................. 9

2.1.5

Struktur Organisasi Rumah Sakit................................. 12

2.2

Instalasi Farmasi Rumah Sakit ................................................. 13

2.2.1 Pengertian Instalasi Rumah Sakit ................................. 13

2.2.2 Sumber Daya Manusia Rumah Sakit............................ 14

2.2.3 Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit.......................... 15

2.2.4 Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit......................... 16

2.2.5 Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian................ 21

2.3

Panitia Farmasi dan Terapi ....................................................... 22

2.3.1 Tugas dan Fungsi Panitia Farmasi dan Terapi.............. 23

BAB III TINJAUAN KHUSUS RSUD KABUPATEN SUMEDANG. 24

3.1

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang ................ 24

3.1.1 Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang........... 24

3.1.2 Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.......... 24

3.1.3

Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang 25


6/68

v

3.1.4 Motto Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang............ 26

3.1.5 Struktur Organisasi RSUD Sumedang......................... 26

3.1.6

Sumber Daya Manusia RSUD Sumedang.................... 27

3.1.7 Sarana dan Prasarana RSUD Sumedang...................... 28

3.2 Instalasi Farmasi RSUD Sumedang......................................... 28

3.2.1 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUD Sumedang 28

3.2.2 Sumber Daya Manusia Instalasi Farmasi RSUD Sumedang 28

3.2.3

Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi RSUD Sumedang 29

3.2.4

Pengelolaan Perbekalan Farmasi Instalasi Farmasi

RSUD Sumedang........................................................ 30

3.2.5 Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian................ 33

3.3 Panitia Farmasi dan Terapi ....................................................... 34

3.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Anggota PFT........................ 35

BAB IV PEMBAHASAN.......................................................................... 37

4.1 Instalasi Farmasi RSUD Sumedang......................................... 37

4.1.1

Sumber Daya Manusia Instalasi Farmasi

RSUD Sumedang......................................................... 37

4.1.2 Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi

RSUD Sumedang......................................................... 38

4.2 Pelayanan Kefarmasian RSUD Kabupaten Sumedang............ 38

4.2.1 Kegiatan Pengelolaan Perbekalan Farmasi.................. 38

4.2.2 Kegiatan Farmasi Klinik.............................................. 43

4.2.3

Pengendalian Mutu ....................................................... 43

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.......................................................... 46

5.1 Simpulan................................................................................... 46

5.2

Saran ................................................................................... 47

DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 48


7/68

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Lampiran Judul Lampiran Halaman

Lampiran I Struktur Organisasi RSUD Sumedang49

Lampiran IIStruktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUD

Sumedang50

Lampiran III Contoh Resep 51

Lampiran IVCopy Resep dan Formulir Permintaan Obat

Kosong52

Lampiran V Contoh Faktur Tanda Terima yang Sah 53

Lampiran VIContoh Lembar Permintaan Defecta Obat /

Alkes54

Lampiran VIIContoh Lembar Permintaan Defecta

Narkotika / Psikotropika55

Lampiran VIII Contoh Etiket Obat Luar 56

Lampiran IXContoh Surat Pesanan Perencanaan Obat

Generik57

Lampiran XContoh Kartu Stok Opname, Etiket yang di

Print, Lasa dan High Alert58

Lampiran XI

Formulir Permintaan dan Pengembalian

Perbekalan Farmasi untuk Tindakan di

Ruang IBS

59 60


8/68

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang PKL ( Praktek Kerja Lapangan )

Kesehatan merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan

kualitas sumber daya manusia. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan,

jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan

ekonomis. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera maka kualitas

sumber daya manusianya perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat

kesehatannya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan

upaya yaitu dengan membangun sarana-sarana kesehatan yang merata dan

terjangkau oleh pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan

dengan baik dan optimal. Dengan adanya pembangunan sarana-sarana kesehatan

tersebut pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan,

dan kemampuan untuk hidup sehat.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh

Pemerintah (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2009). Salah satu fasilitas pelayanan

kesehatan adalah Rumah Sakit yang merupakan sarana kesehatan dan rujukan

pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan

yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien.

Berdasarkan Permenkes No 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Rumah Sakit, yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah institusi

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat

darurat.

Untuk memenuhi tugas dan tujuan dari pelayanan kefarmasian maka

disusun suatu organisasi yaitu Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). Instalasi

Farmasi Rumah sakit (IFRS) merupakan departemen yang dipimpin oleh Apoteker,


9/68

2

bertanggung jawab untuk perencanan, pengadaan obat, penyimpanan,

perdistribusian obat, penghapusan obat dan pengawasan terhadap kebutuhan

farmasi, untuk meningkatkan penggunaannya di rumah sakit serta memberi

informasi dan menjamin kualitas pelayanan yang berhubungan dengan penggunaan

obat dan kebutuhan farmasi.

Tuntutan masyarakat terhadap kefarmasian yang paripurna membutuhkan

tenaga kesehatan yang terampil profesional serta berdedikasi tinggi. Sampai saat ini

ketersediaan kebutuhan tersebut masih minim bila dibandingkan dengan jumlah

penduduk serta tingkat kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat. Dalam

rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan dalam

meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat guna memperoleh taraf

kesehatan yang optimal, maka diperlukan tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten

yang mampu menguasai bidangnya. Begitu pula Tenaga Teknis Kefarmasian yang

merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bekerja dalam bidang kefarmasian

yang harus mampu melayani masyarakat secara professional.

Sehubungan dengan hal diatas, untuk dapat menghasilkan Tenaga Teknis

Kefarmasian yang berkualitas dan professional serta mampu memberikan

pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan sesuai dengan keinginan masyaraakat,

maka diperlukan suatu program yang diharapkan mampu mengarahkan pada

pencapaian tujuan tersebut.

Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Farmasi Bandung mengadakan program

Praktek Kerja Lapangan guna memberikan pengalaman kerja kepada para

mahasiswa- mahasiswi Sekolah Tinggi Farmasi Bandung selaku calon Tenaga

Teknis Kefarmasian agar terdapat kesesuaian antara materi yang diajarkan di dalam

perkuliahan dengan dunia kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga

diharapkan Ahli Madya Farmasi yang dihasilkan kelak telah benar-benar siap terjun

kedunia kerja dengan berbekal pengalaman selama Praktek Kerja Lapangan. Bukan

hanya dalam hal pengaplikasian materi yang telah diterima di dalam perkuliahan

saja tetapi juga dalam hal pembentukan mental untuk memasuki dunia kerja.


10/68

3

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan diadakannya Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Ahli Madya Farmasi tentang tugas

pokok dan fungsi serta tanggung jawab TTK dalam membantu

Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

2. Membekali calon Ahli Madya Farmasi agar memiliki wawasan,

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk membantu

Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

3. Memberi kesempatan kepada calon Ahli Madya Farmasi untuk melihat

praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.

4.

Mempersiapkan calon Ahli Madya Farmasi dalam memasuki dunia

kerja sebagai TTK yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian

di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Selain dari maksud dan tujuan Praktek Kerja Lapangan di atas, ada pula

manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan, diantaranya :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab TTK dalam

membantu Apoteker melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Rumah

Sakit secara langsung

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di

Rumah Sakit.

3.

Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi TTK yang profesional


11/68

4

1.4 Tempat Praktek Kerja Lapangan

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilakukan di RSUD

Kabupaten Sumedang yang bertempat di Jl. Palasari No. 80 Sumedang.

RSUD Kabupaten Sumedang dipilih oleh saya karena RSUD Sumedang

banyak dipilih dan dipercaya oleh masyarakat dalam pelayanan kesehatan. RSUD

Sumedang memiliki tempat dan letak yang strategis serta dominan masyarakat dari

dalam maupun luar daerah Kota Sumedang melakukan baik rawat jalan maupun

rawat inap di sini. Sehingga menambah wawasan kami dalam melayani Resep

karena jumlah pasiennya cukup banyak dari hari ke hari.

1.5

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Waktu pelaksanaan dan pelaporan dilaksanakan pada tanggal 01 April 2016

hingga 30 April 2016. Dengan pembagian jam kerja senin hingga jumat mulai dari

pukul 07.00 sampai dengan 15.00 .

Penempatan depo untuk Praktek Kerja Lapangan dibagi sebagai berikut :

Gambar 1.1 Jadwal Praktek Kerja Lapangan


12/68

5

BAB II

TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Definisi Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawat kesehatan profesional yang

pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Melayani hampir seluruh penyakit umum dan biasanya memiliki institusi perawat

daruratnya yang siaga 24 jam (Unit Gawat Darurat) untuk mengatasi bahaya dalam

waktu secepatnya dan memberikan pertolongan pertama.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.58 Tahun 2014 pasal 1 tentang

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit, Rumah Sakit adalah institusi

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat

darurat.

Rumah Sakit juga dapat didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan

bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh

perkembangan ilmu pengetahuan kesehetan, kemajuan teknologi, dan kehidupan

sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang

lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang

setinggi tingginya. Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan

didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan,

persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan

pasien, serta mempunyai fungsi sosial (Dewan Perwakilan rakyat RI, 2009).

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna. Dalam meyelenggarakan tugasnya, maka berdasarkan

Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 Bab III pasal 5 tentang Rumah Sakit,

rumah sakit mempunyai beberapa fungsi yaitu:


13/68

6

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan rumah sakit.

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

3. Penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.3

Klasifikasi Rumah Sakit

Klasifikasi Rumah Sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 56

tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Berdasarkan jenis

pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan menjadi Rumah Sakit

Umum dan Rumah Sakit Khusus.

1.

Rumah Sakit Umum

Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesifik, pelayanan

penunjang medik, pelayanan instalasi dan perawatan secara rawat jalan, dan

rawat inap. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada

semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit umum dibagi menjadi

beberapa klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan pelayanan, sumber daya

manusia, peralatan, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen.

Klasifikasi Rumah Sakit Umum terdiri atas:

a.

Rumah sakit umum kelas A

Tenaga kefarmasian pada rumah sakit umum kelas A paling sedikit

terdiri atas:

1)

1 (satu) apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit

2)

5 (lima) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh

paling sedikit 10 (sepuluh) tenaga teknis kefarmasian

3)

5 (lima) apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 10

(sepuluh) tenaga teknis kefarmasian


14/68

7

4) 1 (satu) apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh

minimal 2 (dua) tenaga teknis kefarmasian

5) 1 (satu) apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit 2

(dua) tenaga teknis kefarmasian

6) 1 (satu) apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi

yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di

rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis

kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja

pelayanan kefarmasian Rumah Sakit dan

7)

1 (satu) apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat

merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau

rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang

jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian

Rumah Sakit.

b.

Rumah Sakit Umum Kelas B

Tenaga kefarmasian pada rumah sakit umum kelas B paling sedikit

terdiri atas:

1)

1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah

Sakit

2) 4 (empat) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh

paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian

3) 4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling

sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian

4) 1 (satu) orang apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh

minimal 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian

5) 1 (satu) orang apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling

sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian

6)

1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan dan

distribusi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi

klinik di rawat inap atau rawat jalan


15/68

8

7) 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat

merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau

rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang

jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian

Rumah Sakit.

c. Rumah Sakit Umum Kelas C

Tenaga kefarmasian pada rumah sakit umum kelas C paling sedikit

terdiri atas:

1) 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah

Sakit

2) 2 (dua) apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu oleh

paling sedikit 4 (empat) orang tenaga teknis kefarmasian

3)

4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling

sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian

4)

1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi

dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi

klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis


pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.

d. Rumah Sakit Umum Kelas D

Tenaga kefarmasian pada rumah sakit umum kelas D paling sedikit

terdiri atas:

1) 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah

Sakit

2) 1 (satu) apoteker yang bertugas di rawat inap dan rawat jalan yang

dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian

3) 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi

dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi

klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis


pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.


16/68

9

2. Rumah Sakit Khusus

Berdasarkan fasilitas dan kemampuannya Rumah Sakit Khusus

diklasifikasikan menjadi:

a. Rumah sakit khusus kelas A

b.

Rumah sakit khusus kelas B

c.

Rumah sakit khusus kelas C

Jenis Rumah Sakit Khusus antara lain: Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak,

Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat,

Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi, dan Mulut, Rehabilitasi Medik,

Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal, Kulit dan Kelamin.

2.1.4 Persyaratan Rumah Sakit

Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana,

sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Rumah sakit didirikan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta. Rumah Sakit yang didirikan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari

Instalasi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu atau lembaga teknis

daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk

badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

1. Lokasi

a. Persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan,

keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian

kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit.

b.

Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan

menyangkut upaya pemantauan lingkungan dan/atau dengan analisis

mengenai dampak lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2.

Ketentuan mengenai tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan

lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota,

rencana tata ruang kawasan perkotaan dan/atau rencana tata bangunan dan

lingkungan.


17/68

10

3. Bangunan

a. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis banganan gudang pada

umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Persyaratan teknis bangunan rumah sakit, sesuai dengan fungsi,

kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta

perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang

cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

c.

Bangunan rumah sakit paling sedikit terdiri dari ruang Ruang rawat

jalan, Ruang rawat inap, Ruang gawat darurat, Ruang operasi, Ruang

tenaga kesehatan, Ruang radiologi, Ruang laboratorium, Ruang

sterilisasi, Ruang farmasi, Ruang pendidikan dan latihan, Ruang kantor

dan administrasi, Ruang ibadah, ruang tunggu, Ruang penyuluhan

kesehatan masyarakat rumah sakit, Ruang menyusui, Ruang mekanik,

Ruang dapur, Laundry, Kamar jenazah, Taman, Pengelolaan sampah,

Pelataran parkir yang mencukupi

4. Prasarana

Prasarana meliputi Instalasi air, Instalasi mekanikal, Instalasi gas medic,

Instalasi uap, Instalasi pengelolaan limbah, Pencegahan dan

penanggulangan kebakaran, Petunjuk standar sdan sarana evakuasi saat

terjadi keadaan darurat, Instalasi tata udara, Sistem informasi dan

komunikasi, serta Ambulans

5. Sumber daya manusia

Harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang

medis, tenaga keperawatan tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah

sakit dan tenaga non kesehatan.

a. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus sesuai dengan jenis dan

klasifikasi rumah sakit.

b. Rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik

atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit.

c. Rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


18/68

11

d. Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit wajib

memiliki surat ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e.

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja

sesuai dengan standar profesi, standar pelayan rumah sakit, standar

prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak

pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien.

6. Kefarmasian

a. Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi

dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau.

b. Pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar

pelayanan kefarmasian.

c. Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di

rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu.

d. Besaran harga perbekalan farmasi pada inslatasi farmasi rumah sakit

harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan

pemerintah.

7. Peralatan

a.

Persayaratan peralatan meliputi peralatan medis dan non medis harus

memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan,

keselamatan dan layak pakai.

b. Peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh balai

pengujian fasilitas kesehatan dan atau institusi pengujian fasilitas

kesehatan yang berwenang.

c. Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan

dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang.d. Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di rumah sakit harus

dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien.

e. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan rumah sakit harus dilakukan

oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

f. Pemeliharaan peralatan harus didokumentasikan dan dievaluasi secara

berkala dan berkesinambungan.


19/68

12

2.1.5 Struktur Organisasi di Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1045

MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan

Departemen Kesehatan, susunan organisasi rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Kelas A

a. RSU kelas A dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur utama.

b. Direktur utama membawahi paling banyak 4 (empat) direktorat.

c.

Masing-masing direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang atau

3 (tiga) bagian.

d. Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

e. Masing masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian

2.

Rumah sakit umum kelas B pendidikan

a. RSU kelas B pendidikan dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur

utama.

b.

Direktur utama membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang atau 3 (tiga)

bagian.

c.

Masing-masing direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

d.

Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

e. Masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

3. Rumah sakit umum kelas B non pendidikan

a. RSU kelas B non pendidikan dipimpin oleh seorang kepala disebut

direktur utama.

b. Direktur utama membawahi paling banyak 2 (dua) direktorat.

c.

Masing-masing direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang atau

3 (tiga) bagian.



4. Rumah sakit umum kelas C

a. RSU kelas C dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur.

b.

Direktur membawahi paling banyak 2 (dua) bidang dan 1 (satu) bagian.


20/68

13

c. Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

5.

Rumah sakit umum kelas D

a. RSU kelas D dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur.

b. Direktur membawahi 2 (dua) seksi dan 3 (tiga) sub bagian.

c. Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

d. Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

6.

Rumah sakit khusus kelas A

a.

RSU kelas A dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur utama.

b.

Direktur utama membawahi paling banyak 4 (empat) direktorat.

c. Masing-masing direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang atau

3 (tiga) bagian.

d. Masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

7. Rumah sakit khusus kelas B

a. RSU kelas B dipimin oleh seorang kepala disebut direktur utama.

b. Direktur utama membawahi paling banayk 2 (dua) direktorat.

c.

Masing-masing direktorat terdiri dari 2 (dua) bidang atau 2 (dua)

bagian.



8.

Rumah sakit khusus kelas C

a. RSU kelas C dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur.

b. Direktur membawahi 2 (dua) seksi dan 3 (tiga) sub bagian.

2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit

2.2.1 Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Berdasarkan Permenkes RI No. 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Rumah Sakit, Instalasi Farmasi adalah suatu unit pelaksana

fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di

rumah sakit.


21/68

14

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian/unit/divisi/fasilitas

di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian

yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Pekerjaan kefarmasian

terdiri dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,

pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, serta pengembangan obat, bahan obat,

dan obat tradisional.

Instalasi farmasi rumah sakit juga dapat didefinisikan sebagai suatu

departemen atau bagian dari rumah sakit dibawah pimpinan apoteker dan dibantu

oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan perundang undangan

yang berlaku dan kompeten secara profesional, tempat, atau fasilitas

penyelenggraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan

kefarmasian yang terdiri atas pelayan paripurna mencakup perencanaan,

pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi,

dispensing obat berdasarkan resep, pengendalian mutu, dan pengendalian distribusi

serta penggunaan obat.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Instalasi farmasi rumah sakit harus memiliki apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar

tercapai sasaran dan tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, kualifikasi SDM Instalasi Farmasi

diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Untuk pekerjaan kefarmasian terdiri dari:

1)

Apoteker

2) Tenaga Teknis Kefarmasian

b.

Untuk pekerjaan penunjang terdiri atas:

1)

Operator komputer/teknisi yang memahami kefarmasian

2)

Tenaga administrasi

3) Pekarya/pembantu pelaksana


22/68

15

2. Persyaratan SDM

1) Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus dikepalai oleh seorang apoteker.

2)

Pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian.

3)

Tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pelayana kefarmasian

harus di bawah supervise apoteker.

4) Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus memenuhi persyaratan

administrasi seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang

2.2.3 Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Berdasarkan Permenkes RI No. 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Rumah Sakit, Tugas dari IFRS meliputi:

1. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh

kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai

prosedur dan etik profesi.

2.

Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu, efisien.

3.

Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi,

alat kesehatan, dan bahan habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan

keamanan serta meminimalkan resiko.

4. Melaksanakan komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) serta memberikan

rekomendasi kepada dokter dokter, perawat, dan pasien.

5. Berperan aktif dalam Tim Farmasi Terapi.

6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan

kefarmasian.

7. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan

formularium rumah sakit.


23/68

16

2.2.4 Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Berdasarkan Permenkes RI No. 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Rumah Sakit, Fungsi IFRS meliputi:

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

a.

Pemilihan

Pemilihan merupakan kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan

farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan

kebutuhan pemilihan perbekalan farmasi tersebut berdasarkan pada

Formularium dan standar pengobatan, Standar sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan, Pola

penyakit, Efektifitas dan keaamanan, Pengobatan berbasis bukti, Mutu,

Harga, dan Ketersediaan di pasaran

b.

Perencanan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan jumlah dan

periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin

terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien.

c. Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk

merealisasikan perencaan. Pengadaan yang efektif harus menjamin

ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang

terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan

yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah

yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan

metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak,

pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran.

d. Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis,

spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera

dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.


24/68

17

e. Penyimpanan

Setelah barang diterima di instalasi farmasi perlu dilakukan

penyimpanan sebelum didistribusikan. Penyimpanan harus dapat

menjamin kualitas dan kamanan perbekalan farmasi sesuai dengan

persyaratan kefarmasian yang meliputi persyaratan stabilitas dan

keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan

jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

f. Pendistribusian

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka

menyalurkan/menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit

pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah,

dan ketepatan waktu. Rumah sakit harus menentukan sistem distribusi

yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian.

System distribusi yang dapat dipakai antara lain sistem distribusi

persediaan lengkap di ruangan, sistem resep perorangan, sistem unit

dosis, dan sistem kombinasi.

g.

Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan

penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai. Pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi harus

bersama dengan Tim Farmasi dan Terapi (TFT) di Rumah Sakit.

Tujuan pengendalian persediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai adalah untuk:

1) Penggunaan obat sesuai dengan Formularium Rumah Sakit.

2)

Penggunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi.

3)

Memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi

kelebihan dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa,

dan kehilangan serta pengembalian pesanan sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai.


25/68

18

h. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan

dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Tahap pemusnahan obat terdiri dari:

1)

Membuat daftar sediaan farmasi, alat keehatan, dan bahan medis

habis pakai yang akan dimusnahkan.

2)

Menyiapkan berita acara pemusnahan.

3)

Mengoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan

kepada pihak terkait.

4) Menyiapkan tempat pemusnahan.

5)

Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk

sediaan serta peraturan yang berlaku.

2. Pelayanan farmasi klinik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit,

pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan

Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan

meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan

keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup pasien (quality

of life) terjamin.

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi:

a. Pengkajian dan Pelayanan Resep

Kegiatan dalam pelayanan kefarmasian yang dimulai dari seleksipersyaratan administrasi, persyaratan farmasi dan persyaratan klinis

baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.

1) Persyaratan administrasi meliputi:

a)

Nama, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien

b) Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter

c) Tanggal resep

d)

Ruangan/unit asal resep


26/68

19

2) Persyaratan farmasi meliputi:

Bentuk dan kekuatan sediaan

a)

Dosis dan jumlah obat

b) Stabilitas dan ketersediaan

c) Aturan, cara dan tekhnik penggunaan

3) Persyaratan klinis meliputi:

a) Ketepatan indikasi

b)

Duplikasi pengobatan

c)

Alergi, interaksi dan efek samping obat

d)

Kontra indikasi

e) Efek aditif

b. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat

Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk

mendapatkan informasi mengenai seluruh obat/sediaan farmasi lain

yang pernah dan sedang digunakan, riwayat pengobatan dapat

diperoleh dari wawancara atau data rekam medik/pencatatan

penggunaan obat pasien.

c. Rekonsiliasi Obat

Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi

pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. rekonsiliasi

dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (medication

error) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau

interaksi obat.

d.

Pelayanan Informasi Obat

Merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk

memberikan informasi secara akurat, tidak bias dan terkini kepada

dokter, apoteker, profesi kesehatan lainnya dan pasien.Tujuan:

1)

Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga

kesehatan di lingkungan rumah sakit:


27/68

20

2) Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakn yang

berhubungan dengan obat, terutama bagi panitia/komite farmasi

dan terapi

3)

Meningkatkan profesionalisme apoteker

4) Menunjang terapi obat yang rasional

e. Konseling

Merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengidentifikasi dan

penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan pengambilan dan

penggunaan obat pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Tujuan:

1)

Membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien

2) Menanyakan hal-hal yang menyangkut obat yang dikatakan oleh

dokter kepada pasien

3)

Apa yang dikatakan dokter mengenai obat

4) Bagaimana cara pemakaian

5) Efek yang diaharapkan dari obat tersebut

6) Memperagakan dan menjelaskan mengenai cara peggunaan obat

7)

Verifikasi akhir mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi

dan menyeleseikan masalah yang berhubunngan dengan cara

penggunaan obat, untuk mengoptimalkan tujuan terapi

f. Visite

Merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap bersama tim dan

tenaga kesehatan lainnya. Tujuannya adalah Pemilihan obat,

Menerapkan secara langsung pengetahuan farmakologi terapetik,

Menilai kemajuan pasien, dan Bekerja sama dengan tenaga kesehatan

lain.

g. Pemantauan Terapi Obat

Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan suatu proses yang

mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif

dan rasional bagi pasien. Tujuan PTO adalah meningkatkan efektivitas

terapi dan meminimalkan risiko Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki

(ROTD).


28/68

21

h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

Monitoring Efek Samping obat (MESO) merupakan kegiatan

pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang

terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan

profilaksis, diagnosa dan terapi.

i.

Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)

Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) merupakan program evaluasi

penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara

kualitatif dan kuantitatif.

j. Dispensing Sediaan Steril

Dispensing sediaan steril harus dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah

Sakit dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas

produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta

menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat.

k.

Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)

Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) merupakan interpretasi

hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang

merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker

kepada dokter.

2.2.5 Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian

Pengendalian Mutu adalah mekanisme kegiatan pemantauan dan penilaian

terhadap pelayanan yang diberikan, secara terencana dan sistematis, sehingga dapat

diidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu serta menyediakan mekanisme

tindakan yang diambil. Melalui pengendalian mutu diharapkan dapat terbentuk

proses peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian yang berkesinambungan.

Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang dapat

dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berjalan maupun yang sudah berlalu.

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Tujuan kegiatan ini

untuk menjamin Pelayanan Kefarmasian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan

rencana dan upaya perbaikan kegiatan yang akan datang. Pengendalian mutu

Pelayanan Kefarmasian harus terintegrasi dengan program pengendalian mutu


29/68

22

pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Kegiatan pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian meliputi:

1. Perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan

evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai target yang ditetapkan.

2. Pelaksanaan, yaitu:

a. monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja

(membandingkan antara capaian dengan rencana kerja);

b. memberikan umpan balik terhadap hasil capaian.

3. Tindakan hasil monitoring dan evaluasi, yaitu:

a. melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai target yang ditetapkan;

b. meningkatkan kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan.

Dalam pelaksanaan pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian dilakukan

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang harus dapat dilaksanakan oleh

Instalasi Farmasi sendiri atau dilakukan oleh tim audit internal.

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu pengamatan dan penilaian secara

terencana, sistematis dan terorganisir sebagai umpan balik perbaikan sistem dalam

rangka meningkatkan mutu pelayanan. Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakanterhadap seluruh proses tata kelola Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan

Medis Habis Pakai sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3 Panitia Farmasi dan Terapi

Berdasarkan PerMenKes RI Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Dalam pengorganisasian Rumah Sakit

dibentuk Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) yang merupakan unit kerja dalam

memberikan rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit mengenai kebijakan

penggunaan Obat di Rumah Sakit yang anggotanya terdiri dari dokter yang

mewakili semua spesialisasi yang ada di Rumah Sakit, Apoteker Instalasi

Farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya apabila diperlukan. PFT harus dapat

membina hubungan kerja dengan komite lain di dalam Rumah Sakit yang

berhubungan/berkaitan dengan penggunaan Obat.

Ketua PFT dapat diketuai oleh seorang dokter atau seorang Apoteker,

apabila diketuai oleh dokter maka sekretarisnya adalah Apoteker, namun


30/68

23

apabila diketuai oleh Apoteker, maka sekretarisnya adalah dokter. PFT harus

mengadakan rapat secara teratur, sedikitnya 2 (dua) bulan sekali dan untuk Rumah

Sakit besar rapat diadakan sekali dalam satu bulan.

Rapat PFT dapat mengundang pakar dari dalam maupun dari luar Rumah

Sakit yang dapat memberikan masukan bagi pengelolaan PFT, memiliki

pengetahuan khusus, keahlian - keahlian atau pendapat tertentu yang bermanfaat

bagi PFT.

2.3.1 Tugas dan Fungsi Panitia Farmasi dan Terapi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2014

tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, tugas Panitia Farmasi dan Terapiyaitu:

1.

Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan Obat di Rumah Sakit.

2. Melakukan seleksi dan evaluasi Obat yang akan masuk dalam formularium

Rumah Sakit.

3.

Mengembangkan standar terapi.

4. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan Obat.

5.

Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan Obat yang rasional.

6. Mengkoordinir penatalaksanaan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki.

7. Mengkoordinir penatalaksanaan medication error.

8. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan Obat di Rumah

Sakit.


31/68

24

BAB III

TINJAUAN KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

3.1 Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang

3.1.1 Lokasi

Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang adalah rumah sakit umum milik

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dipimpin oleh seorang direktur dan

merupakan rumah sakit dengan tipe B non pendidikan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai salah satu sarana

kesehatan tempat menyelenggarakan kegiatan memelihara dan meningkatkan

kesehatan (upaya kesehatan) di wilayah Kabupaten Kota Sumedang beralamat di

Jl. Palasari No. 80/Jl. Prabu Geusan Ulun No. 41.

3.1.2 Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang sebelum tahun 1920

ditangani oleh dokter zending yang bernama dr. Lemenia. Tempat pengobatannya

di jalan raya yang sekarang bernama Jalan Prabu Geusan Ulun.

Pada tahun 1932 di dalam Kota Sumedang dibangun sebuah rumah sakit

yang kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Sederhana yang dicat hitam (Bahasa

Sunda = Hideung) sehingga Rumah Sakit ini kemudian dikenal sebagai Rumah

Sakit Hideung yang bertempat di Ciuyah (Sekarang Jl. R.A. Kartini).

Pada tahun 1932 Garnisum Hindia Belanda dibubarkan dan dokter

militernya pun dipindahkan, setelah itu kesehatan di daerah Sumedang hanya

dijabat oleh seorang Mantri (yaitu Mantri Aan) dibantu oleh seorang pembantu

yang mengurus poli klinik, sedangkan perawatan di Rumah Sakit Hideung

ditiadakan.

Tanggal 15 Maret 1953 didirikan Kantor Dinas Kesehatan tersendiri yang

terpisah dari Rumah Sakit, maka sejak pemisahaan itulah Rumah Sakit diadakan

berbagai perubahan dan perluasan lahan dari tahun ketahun.


32/68

25

Dengan diterbitkannya Keppres No. 38 tahun 1992 tentang penetapan RS

sebagai Unit Swadana, maka dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1993,

tanggal 23 Pebruari 1993, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 445

2052/POUD, tanggal 25 Mei 1993, tentang uji coba Unit Swadana Daerah Rumah

Sakit Umum Sumedang, kemudian pada tanggal 1 Juli 1993 RSU Kabupaten

Sumedang diresmikan menjadi Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah

Kabupaten Sumedang.

Pada tanggal 1 April 2009 RSU Unit Swadana Daerah Kabupaten

Sumedang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Status Penuh berdasarkan

Peraturan Bupati Sumedang nomor 47 Tahun 2009.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah

dalam memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada unit-unit

pelayanan tertentu untuk menyelenggarakan manajemen secara mandiri, sehingga

mampu merespon kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat dan fleksibel.

Direktur RSUD Kab. Sumedang dari masa ke masa:

1. dr. R. Djoenaedi 1935 1953

2.

dr. Sanusi Galib 1953 1963

3.

dr. R. Sunali Sukartaatmaja 1963 1969

4. dr. H. Arifin Karnadiharja 1969 1973

5. dr. Neorony Hidajat 1973 1995

6.

dr. M. Apandi, Sp. PD 1995 1999

7. dr. Hj. Tuti Sugihharti Djamhur, MPH 1999 2004

8. drg. Agus Irianto, MM 2004 2009

9.

dr. H. Hilman Taufik, Ws, M. Kes.2009 hingga sekarang

3.1.3 Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang

Visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang adalah sebagai

berikut:

1. Visi

Terwujudnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah EMAS (Efektif,

Maju, Agamis, dan Sejahtera).
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._R._Djoenaedi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Sanusi_Galib&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._R._Sunali_Sukartaatmaja&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._H._Arifin_Karnadiharja&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Neorony_Hidajat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._M._Apandi,_Sp.PD&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Hj._Tuti_Sugihharti_Djamhur,_MPH&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Drg._Agus_Irianto,_MM&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._H._Hilman_Taufik,_Ws,_M.Kes&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._H._Hilman_Taufik,_Ws,_M.Kes&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Drg._Agus_Irianto,_MM&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Hj._Tuti_Sugihharti_Djamhur,_MPH&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._M._Apandi,_Sp.PD&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Neorony_Hidajat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._H._Arifin_Karnadiharja&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._R._Sunali_Sukartaatmaja&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Sanusi_Galib&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._R._Djoenaedi&action=edit&redlink=1


33/68

26

2. Misi

Menyelenggarakan pelayanan prima dengan menyempurnakan manajemen

pengelolaan BLUD meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme

pegawai yang berbasis keimanan dan ketaqwaan.

a. Menyelenggarakan pelayanan prima yang efektif kepada semua

pelanggan.

b. Meningkatkan dan menyempurnakan manajemen dalam rangka

otonomi pengelolaan Rumah Sakit untuk mewujudkan RSUD yang

maju.

c. Meningkatkan manajemen pelayanan yang amanah berbasis keimanan

dan ketaqwaan.

d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan RSUD dengan implementasi

sistem remunerasi yang profesional.

3.1.4 Motto Rumah Sakit Umum Sumedang

Motto Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang adalah

CERMAT (Cepat, Efisien, Ramah, Mutu, Aman, Tertib)

3.1.5

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang terdiri dari:

1. Direktur

2. 2 Wakil Direktur yang terdiri dari:

a.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

b. Wakil Direktur Pelayanan Medis

3. 3 Kepala Bagian yang terdiri dari:

a.

Bagian Program dan Anggaran

b. Bagian Keuangan

c. Bagian Bagian Kepegawaian dan Aset

4. 3 Kepala Bidang yang terdiri dari:

a. Bidang Pelayanan Medis

b. Bidang Keperawatan

c.

Bidang Penunjang Medis

5.

6 Kepala Seksi yang terdiri dari:


34/68

27

a. Seksi Klinik Medis

b. Seksi Mutu Pelayanan Medis

c.

Seksi Asuhan Keperawatan

d.

Seksi Etika dan Mutu Keperawatan

e. Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis

f.

Seksi Pelayanan Penunjang Medis

6. 7 Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

a. Sub Bagian Program

b.

Sub Bagian Anggaran

c. Sub Bagian Pendapatan

d.

Sub Bagian Penatausahaan Keuangan

e. Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi

f. Sub Bagian Umum dan Aset

g. Sub Bagian Kepegawaian

7.

23 Instalasi dan 2 Unit

8. Kelompok Fungsional

3.1.6 Sumber Daya Manusia RSUD Sumedang

Peningkatan dan penambahan pelayanan serta rekruitmen pegawai dengan

yang baru, serta adanya sistem pembagian tugas yang jelas, kualitas dan kuantitas

sumber daya manusia terus ditingkatkan terutama tenaga fungsional, untuk

menunjang pelaksanaa pelayanan medis spesialis, pelayanan keperawatan

profesional dengan metoda MPPKL (Metoda Pelayanan Keperawatan Profesional)

serta pelayanan penunjang lainnya. Ketenagakerjaan di RSUD Kabupaten

Sumedang hingga akhir tahun 2014 berjumlah 976 orang yang terdiri dari:

1.

Tenaga Medis

a. 23 orang dokter spesialis

b.

31 orang dokter umum

c. 2 orang dokter gigi

2.

412 orang tenaga keperawatan

3. 111 orang tenaga kesehatan lainnya

4. 375 orang tenaga non medis

5.

22 orang tenaga struktural/manajerial


35/68

28

3.1.7 Sarana dan Prasarana RSUD Sumedang

Sarana gedung/bangunan yang dimiliki RSUD Kabupaten Sumedang saat

ini terdiri dari gedung baru dan gedung lama yang telah direnovasi sedemikian rupa

sehingga kondisi dan tata ruang disesuaikan dengan bentuk pelayanan prima.

3.2 Instalasi Farmasi RSUD Sumedang

3.2.1 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUD Sumedang

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam rangka pengeloaan rumah sakit

maupun yang lebih khusus dalam Instalasi Farmasi Rumah Sakit agar

pengelolaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam organisasi telah ditentukan

tugas wewenang serta tanggungjawab. Instalasi Farmasi Rumah Sakit RSUDSumedang dipimpin oleh seorang apoteker yang bertanggung jawab sebagai Kepala

Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Rumah Sakit RSUD Sumedang

membawahi:

1. Unit Gudang

a. Sub Unit Administrasi dan Pelaporan

b. Sub Unit Penyimpan Barang

2. Unit pelayanan dispensing yang terdiri dari:

a. Depo Farmasi Instalasi Rawat Darurat (IRD)

b.

Depo Farmasi Rawat Jalan Lantai 1

c. Depo Farmasi Rawat Jalan Lantai 2

d. Depo Farmasi Rawat Inap

e. Depo Farmasi Instalasi Bedah Sentral (IBS)

3. Unit Mutu dan Pelayanan Farmasi Klinik

a. Sub Unit Mutu dan Pelayanan Farmasi

b. Sub Unit Pelayanan Farmasi Klinik

3.2.2 Sumber Daya Manusia Instalasi Farmasi RSUD Sumedang

Sumber daya manusia yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umun

Daerah Sumedang terdiri dari:

1. Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit dipimpin oleh seorang apoteker.


36/68

29

2. Unit Gudang dipimpin oleh satu orang koordinator yang dibantu oleh

penanggung jawab penyimpan barang dan penanggung jawab administrasi

pelaporan.

3.

Unit Pelayanan Dispensing dipimpin oleh satu orang koordinator yang

dibantu oleh penanggung jawab di tiap-tiap depo farmasi.

4.

Unit Mutu dan Pelayanan Farmasi Klinik dipimpin oleh satu orang

koordinator yang dibantu oleh penanggung jawab mutu pelayanan farmasi

dan penanggung jawab pelayanan farmasi klinik.

Secara keseluruhan, jumlah sumber daya manusia Instalasi Farmasi RSUD

Sumedang terdiri dari 57 orang, diantaranya:

1.

Apoteker (8 orang)

2. Sarjana Farmasi (2 orang)

3. Ahli Madya Farmasi (14 orang)

4. SMK Farmasi (23 orang)

5.

Administrasi (2 orang)

6. Teknisi yang memahami kefarmasian (4 orang)

7. Pembantu pelaksana (4 orang)

3.2.3 Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah

Sumedang

Sarana Instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang terdiri dari:

1. Gudang farmasi

2. Ruangan kantor/administrasi (ruang pimpinan, ruang staf, ruang

kerja/administrasi tata usaha, ruang pertemuan)

3.

Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai

4. Ruang distribusi sediaan farmasi (depo farmasi rawat inap, depo farmasi

rawat jalan, depo farmasi instalasi rawat darurat, dan depo farmasi instalasi

bedah sentral)

5.

Ruang konsultasi/konseling obat

6. Ruang produksi


37/68

30

Prasarana Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang terdiri

dari:

1.

Peralatan untuk penyimpanan, peracikan, dan pembuatan produksi obat atau

alat kesehatan (lemari, rak obat, meja racik, alat racik, lemari pendingin,

pallet)

2.

Peralatan kantor/administrasi farmasi (komputer, printer, alat tulis kantor,

serta penunjang dokumen lainnya)

3. Lemari penyimpanan khusus untuk obat golongan narkotika dan

psikotropika.

4. Penerangan, sarana air, dan sistem pengolahan dan pembuangan limbah

yang baik.

3.2.4 Pengelolaan Perbekalan Farmasi Instalasi Farmasi RSUD Sumedang

Kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi di Instalasi Farmasi RSUD

meliputi:

1.

Pemilihan

Pemilihan merupakan proses dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi

di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan

kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat essensial, dan berdasarkan

formularium yang dihasilkan oleh Panitia Farmasi dan Terapi.

2. Perencanan

Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan

perbekalan farmasi yang akan dipesan atau dibeli untuk melengkapi

kebutuhan. Perencanaan ini dibuat berdasarkan permintaan di setiap depo

farmasi berupa defekta yang kemudian direkap dan diberikan ke bagian

pengadaan. Proses perencanaan dibuat berdasarkan rata-rata pengeluaran

obat berdasarkan pola konsumsi obat pada bulan lalu.

3.

Pengadaan

Proses pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan berdasarkan

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya oleh bagian perencanaan.

Pemesanan obat dilakukan dengan menggunakan Surat Pesanan langsung

ke PBF yang sudah membuat kontrak kerja dengan Rumah Sakit.


38/68

31

4. Penerimaan

Perbekalan farmasi diterima dan diperiksa oleh Tim Penerima dan Tim

Pemeriksa perbekalan farmasi yang berada di gudang farmasi.

5.

Penyimpanan

Penyimpanan adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan perbekalan

farmasi karena penyimpanan merupakan suatu kegiatan menyimpan dan

memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima

pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang

dapat merusak mutu obat. Penyimpanan di gudang farmasi RSUD

Sumedang dibedakan berdasarkan jenis, bentuk sediaan, dan golongan obat.

Obat khusus BPJS disimpan di rak terpisah dengan obat khusus untuk pasien

umum yang kebanyakan merupakan obat paten dan obat dengan merk

dagang.

6. Pendistribusian

Pendistribusian perbekalan farmasi di RSUD Sumedang dilakukan dengan

sistem desentralisasi, yaitu berdasarkan permintaan dari setiap depo farmasi

langsung ke gudang farmasi dengan menuliskan kebutuhan di lembar

defekta, kegiatan tersebut biasa disebut dengan mengamprah. Namun untuk

depo farmasi Instalasi Bedah Sentral (IBS) permintaan ada yang dilakukan

sebulan sekali yaitu khusus untuk obat-obatan yang sering dipakai dengan

tujuan agar persediaan tetap ada.

Pendistribusian lengkap ke setiap ruang perawatan dan poliklinik dilakukan

dengan sistem floor stock yaitu :

Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis

Habis Pakai untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelolaoleh Instalasi Farmasi.

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang

disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat

dibutuhkan.

Dalam kondisi sementara dimana tidak ada petugas farmasi yang

mengelola (di atas jam kerja) maka pendistribusiannya didelegasikan

kepada penanggung jawab ruangan.


39/68

32

Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obatfloor stock

kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan.

Apoteker harus menyediakan informasi, peringatan dan kemungkinan

interaksi Obat pada setiap jenis Obat yang disediakan difloor stock.

7.

Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka

penatausahaan obat dan alat kesehatan secara tertib, baik yang diterima,

disimpan, didistribusikan, dan digunakan di rumah sakit. Kegiatan ini

dimaksudkan agar terssedian informasi mengenai jenis dan jumlah

penerimaan, persediaan, pengeluaran, pemakaian, dan data mengenai waktu

dari seluruh rangkaian kegiatan mutasi obat. Di gudang farmasi terdapat

beberapa macam teknik pencatatan yang bertujuan sebagai rekapitulasi data.

pencatatan yang dilakukan Gudang Farmasi Instalasi Rumah Sakit Umum

Daerah Sumedang adalah:

a. Pencatatan penerimaan perbekalan farmasi dari distributor

b. Pencatatan perencanaan pembuatan kebutuhan perbekalan farmasi

c.

Pelaporan narkotika dan psikotropika

d. Pelaporan obat kadaluwarsa

e. Pelaporan obat per triwulan

f. Pelaporan obat perbulan

g. Pelaporan amprahan obat ruangan

h. Pelaporan ketersediaan obat

8. Pemusnahan

Pemusnahan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi

yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar

dengan cara membuat usaulan pemusnahan perbekalan farmasi kepada

pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.


40/68

33

3.2.5 Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian

Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang dapat

dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berjalan maupun yang sudah berlalu.

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk

menjamin Pelayanan Kefarmasian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

dan upaya perbaikan kegiatan yang akan datang.

Pengendalian mutu harus terintegrasi dengan program pengendalian mutu

pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi

Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang diantaranya:

1.

Standar Pelayanan Minimal farmasi

a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi

b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan

c. Penulisan resep sesuai formularium

d.

Tidak terjadinya kesalahan penyerahan obat

e. Kepuasaan pelanggan

2. Indikator Area Klinis Farmmasi

a.

Kejadiaan nyaris cedera peresepan obat

b. Kepatuhan penggunaan obat ARV pada pasien rawat jalan ( poli teratai )

c. Angka keterlambatan penyerahan obat jadi farmasi rawat jalan

3. Indikator Area Manajemen (IAM) Farmasi

a. Pengadaan rutin obat penting untuk memenuhi kebutuhan pasien

4. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

a. Ketaatan penggunaan alat pelindung diri

5.

Indikator Sasaran Keselamatan Pasien :a. Angka kesalahan identifikasi pasien

b. Angka insiden karena salah komunikasi

c. Angka kepatuhan cuci tangan bagi karyawan

d.

Persentase obat high alert yang ditemukan tanpa label

6. Insiden Keselamatan Pasien

a. Insiden kesalahan pembacaan resep

b.

Insiden kesalahan penyerahan obat


41/68

34

3.3 Panitia Farmasi dan Terapi

Panitia Farmasi dan Terapi merupakan badan yang membantu pimpinan

rumah sakit dalam menetapkan kebijakan tentang obat dan penggunaan obat di

rumah sakit. Panitia Farmasi dan terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan

komunikasi antara para staf medik dengan staf farmasi. Salah satu Salah satu fungsi

Panitia Farmasi dan Terapi adalah mengembangkan formularium di Rumah Sakit

dan merevisinya. Formularium adalah himpunan obat yang diterima / disetujui oleh

Panitia Farmasi dan Terapi untuk digunakan di rumah sakit dan dapat direvisi pada

setiap batas waktu yang ditentukan.

Susunan Panitia Farmasi dan terapi pada RSUD Kabupaten Sumedang adalah :

1.

Penanggung Jawab : Direktur RSUD Kabupaten Sumedang

2. Pengarah : dr. H. Swastika, Sp.S

3. Sekretaris : Rudhi, S.Farm, Apt

4. Anggota : 1. Ketua Kelompok Staf Medik Bedah dan Orthopedi

2.

Ketua Kelompok Staf Medik Anak

3. Ketua Kelompok Staf Medik Penyakit Dalam

4. Ketua Kelompok Staf Medik Kebidanan dan

Kandungan

5. Ketua Kelompok Staf Medik Gigi dan Mulut

6. Ketua Kelompok Staf Medik Penunjang

7. Ketua Kelompok Staf Medik Indera dan Anaestesi

8. Ketua Kelompok Staf Medik Saraf dan Jiwa

9. Ketua Kelompok Staf Medik Umum

10. Kepala Bidang Penunjang Medis

11.

Kepala Bidang Pelayanan Medis12. Kepala Bidang Keperawatan

13. Kepala Seksi Pengendalian Mutu Penunjang

Medis

14.

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis

15. Kepala Instalasi Farmasi

16. Ketua Komite Perawatan


42/68

35

3.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Panitia Farmasi dan Terapi

Berdasarkan keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sumedang No

445/006/SK/RSU/2015 tugas pokok dan fungsi panitia farmasi dan terapi adalah

sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua :

a.

Mengkoordinir kegiatan Paniti Farmasi dan Terapi

b. Mengembangkan Formularium Rumah Sakit serta melakukan

perencanaan evaluasi dan revisi pada setiap batas waktu yang

ditentukan.

c.

Menerbitkan kebijakan kebijakan mengenai pemilihan obat,penggunaan obat serta evaluasinya.

d. Mengkoordinir pembuatan Pedoman diagnosis dan Terapi

e. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam meningkatkan pengelolaan

dan penggunaan obat secara rasional

f. Memberikan rekomendasi kepada Direktu Rumah Sakit untuk

mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional

g.

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan KSM

h. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaannya

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris :

a. Menetapkan jadwal dan materi rapat Panitia Farmasi dan Terapi,

membuat notulen dan menyebarluaskan hasil rapat terhadap pihak

terkait

b. Merekapitulasi Formularium Obat Rumah Sakit, hasil dari Panitia

Farmasi dan Terapic.

Merekapitulasi Pedoman Diagnosis dan Terapi, hasil dari Panitia

Farmasi dan Terapi

d.

Mengkoordinir pelaksanaan pengkajian pengelolaan dan penggunaan

obat dan memberikan umpan balik atas pengkajian tersebut

3.

Tugas Pokok dan Fungsi Anggota :

a. Melaksanakan rapat Panitia farmasi dan Terapi sesuai jadwal, minimal

2 (dua) bulan satu kali


43/68

36

b. Melaksanakan dalam menyusun Formularium rumah sakit yang

diajukan Kelompok Staf Medis

c.

Melaksanakan dalam menyusun Standar prosedur Operasional dan

pedoman Diagnosis dan Terapi yang diajukan Kelompok Staf Medis

d. Melakukan evaluasi penggunaan obat obatan di Rumah Sakit serta

mendorong pelaksanaan standar terapi secara rasional.

e. Melakukan analisa efektifitas dan efisiensi penggunaan obat di Rumah

Sakit.

f.

Menampung memberi saran dan ikut memecahkan masalah lainnya

dalam pengelolaan obat dan alat kesehatan habis pakai di Rumah Sakit.


44/68

37

BAB IV

PEMBAHASAN

RSUD Kabupaten Sumedang ini telah banyak dipilih dan dipercaya oleh

masyarakat dalam pelayanan kesehatan. RSUD Kabupaten Sumedang memiliki

lokasi yang strategis karena terletak di pinggir jalan sehingga mempermudah akses

masyarakat untuk melakukan pengobatan. RSUD Sumedang adalah Rumah Sakit

kelas B Non Pendidikan, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan

kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialitik dan subspesialitik

terbatas.

Bentuk kepemilikan Rumah Sakit RSUD Sumedang merupakan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit

berorientasi kepada kepentingan pasien ( farmasi klinik ) yaitu dengan

menyelenggarakan sediaan farmasi, pengelolaan obat, pendistribusian obat,

pelayanan obat atau resep dokter dan pelayanan informasi obat serta kegiatan lain

seperti pendidikan dan penelitian.

4.1

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah suatu bagian/unit/divisi/fasilitas di

rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang

ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri.

Pelayanan Instalasi RSUD Sumedang membawahi 3 bagian Sub Instalasi

yaitu Gudang Farmasi, Unit Pelayanan Dispensing, Unit Mutu dan Pelayanan

Farmasi Klinik . Gudang Farmasi terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu bagian

Administrasi dan Bagian Penyimpan Barang, Sedangkan Pelayanan Dispensingterbagi menjadi beberapa Depo Yaitu Depo IRD (Instalasi Rawat Darurat), Depo

Rawat Jalan lantai 1 dan lantai 2, Depo Farmasi Rawat Inap dan Depo Instalasi

Bedah Sentral, Unit Mutu Pelayanan Farmasi dan Unit Pelayanan Farmasi Klinik.

4.1.1 Sumber Daya Manusia Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Sumedang

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit,

dibantu oleh 3 orang Koordinator.


45/68

38

Koordinator Gudang dibantu oleh Tenaga Kefarmasian lainnya yang

bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan penyimpanan barang dan pelayanan

administrasi Pelaporan. Koordinator Pelayanan Depo Farmasi dibantu oleh

beberapa orang Tenaga Kefarmasian lainnya yang memiliki tanggung jawab atas

kelancaran pelayanan disetiap Depo Farmasi. Koordinator Unit Mutu dan

Pelayanan Farmasi Klinik, dibantu oleh 2 orang Tenaga kefarmasian lainnya

sebagai penanggung jawab mutu pelayanan farmasi dan pelayanan farmasi klinik.

Sumber Daya Manusia Tenaga Kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah

Sakit Umum Daerah Sumedang belum seluruhnya memenuhi Standar yang

dipersyaratkan dalam Permenkes No 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Perizinan

Rumah Sakit. Dimana jumlah Apoteker yang bertanggung jawab pada tiap tiap

depo masih belum mencukupi dari yang dipersyaratkan sedangkan untuk jumlah

sumber daya tenaga teknis kefarmasian lainnya di Instalasi farmasi Rumah Sakit

Umum Daerah Sumedang telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk Rumah

Sakit Umum Tipe B.

4.1.2 Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kabupaten Sumedang

Dalam pedoman Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit yang

medukung operasional pelayanan kefarmasian di perlukan sarana dan prasarana

yang layak dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Sumedang telah disesuaikan sedemikian rupa dan telah cukup menunjang fungsi

serta proses pelayanan kefarmasian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam

Peraturan Menteri Kesehatan No 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Rumah Sakit.

4.2 Pelayanan Kefarmasian RSUD Kabupaten Sumedang

4.2.1 Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan

Medis Habis Pakai

Kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit berorientasi kepada kepentingan

pasien yaitu dengan menyelenggarkan Sediaan Farmasi, Pengelolaan Obat,

Pendistribusian Obat serta kegiatan lainnya yang mencakup semua kegiatan

pengelolaan perbekalan farmasi.


46/68

39

RSUD Sumedang telah menjalankan kegiatan pengelelolaan perbekalan

farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan Permenkes RI No. 58 Tahun 2014

Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

1.

Pemilihan

Pemilihan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang didasarkan atas

formularium yang di buat oleh Panitia Farmasi dan Terapi dengan

pertimbangan mutu, pola penyakit, efektifitas , keamanan dan ketersediaan.

2.

Perencanaan

Perencanaan dibuat berdasarkan rata rata pengeluaran obat berdasarkan

pola konsumsi obat pada bulan lalu.

3. Pengadaan

Pengadaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari

a. Pengadaan untuk Gudang Farmasi RSUD Kabupaten Sumedang

Pengadaan dilakukan oleh bagian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan) disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan berdasarkan

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya oleh bagian perencanaan.

Pemesanan obat dilakukan dengan menggunakan Surat Pesanan

langsung ke PBF yang sudah membuat kontrak kerja dengan Rumah

Sakit

b. Pengadaan untuk Depo Farmasi atau Ruangan di RSUD

Kabupaten Sumedang

Pengadaan barang di setiap depo farmasi berasal dari gudang farmasi,

dimana masingmasing depo melakukan pencatatan keperluan barang

di dalam kertas defecta yang dilakukan setiap pagi hari. Defectamerupakan lembar permintaan barang ke gudang farmasi yang berisi :

Tanggal penulisan, asal depo, nama barang, jumlah barang yang

diminta, realisasi, nama petugas depo dan gudang farmasi. Defecta

dibuat dengan 2 rangkap, 1 rangkap untuk arsip depo yang diserahkan

dengan barang dan 1 rangkap untuk arsip gudang farmasi yang nantinya

akan diinput ke komputer kemudian datanya di transfer ke depo secara

online.


47/68

40

4. Penerimaan

Perbekalan farmasi diterima dan diperiksa oleh Tim Penerima , sedangkan

untuk pemeriksaan disesuaikan dengan faktur dari Nama PBF , Nama

barang, Jumlah Barang, Expire Date dan kondisi fisik. Kemudian direkap

dibuku penerimaan barang dan dicatat pada kartu stok dimasing masing

kartu obat.

Pencatatan Stok Obat

Kartu stok berfungsi :

a.

Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat (penerimaan,

pengeluaran, hilang, rusak atau kadaluwarsa

b. Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi 1

(satu) jenis obat yang berasal dari 1 (satu) sumber dana

c. Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat 1 (satu) kejadian mutasi

obat

d. Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan

pengadaan-distribusi dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik

obat dalam tempat penyimpanannya.

5.

Penyimpanan

Penyimpanan perbekalan farmasi di gudang dan depo telah diatur sesuai

dengan persyaratan dan standar kefarmasian. Susunan penyimpanan dibuat

berdasarkan pembagian berikut :

a. Disetiap rak di cantumkan identitas obat seperti : Nama Obat, Kekuatan

Sediaan, Expire Date, Bentuk Sediaan, Golongan Obat, Nomor Batch

dan label jika diperlukan.b. Disusun berdasarkan bentuk sediaan dan jenis perbekalan farmasi, obat

generik dan obat paten

c. Disusun secara alfabetis

d.

Obat obat Narkotika dan Psikotropika disimpan dalam lemari kayu dua

pintu dengan pintu yang selalu terkunci.

e.

Obatobat termolabil yang memerlukan penyimpanan di suhu dingin

(2 - 8 C) disimpan pada kulkas terpisah.


48/68

41

f. Obat High Alert dan LASA

Obat High Alert adalah obat yang memiliki konsentrasi tinggi dan obat

yang memiliki resiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak

diinginkan. Sedangkan obat LASA (Look Alike Sound Alike) adalah

obat yang memiliki rupa mirip dan ucapan mirip.

Hal yang diperhatikan untuk obat LASA :

1)

LASA (Look Alike Sound Alike) merupakan sebuah peringatan

(warning) untuk keselamatan pasien (patient safety) : obat-obatan

yang bentuk / rupanya mirip dan pengucapannya / namanya mirip

TIDAK BOLEH diletakkan berdekatan. Walaupun terletak pada

kelompok abjad yang sama harus diselingi dengan minimal 2 (dua)

obat dengan kategori LASA diantara atau ditengahnya

2)

Diberikan penanda dengan stiker LASA berwarna kuning dan

stiker merah bertuliskan High Alert pada tempat penyimpanan

obat Apabila obat dikemas dalam paket untuk kebutuhan pasien,

maka diberikan tanda LASA dan High Alert pada kemasan primer

obat.

6. Distribusi

Sistem pendistribusian di Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Sumedang

menerapkan sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out)

serta menerapkan sistem desentralisasi. Penerapan sistem desentralisasi

dilakukan dengan adanya depodepo farmasi dilingkungan rumah sakit. sistem

penyediaan dan sitribusi barang menganut sistem satu pintu yaitu semua barang

farmasi diterima dan dikeluarkan hanya oleh IFRS, sehingga kebutuhan dan

pemakaian barang dapat dipantau dengan baik.

Depo depo Farmasi yang terdapat di Instalasi Farmasi tersebut sangat

penting dan efektif terutama untuk kepuasan pelayanan pasien. Dalam

melakukan pelayanan klinik pasien di RSUD Kabupaten Sumedang dibagi

menjadi 2 pasien yaitu pasien umum dan BPJS, untuk pelayanan resepnya pada

tiap depo memiliki alur yang sama dimana RSUD ini telah menggunakan sistem

komputerisasi sehingga semuanya dilakukan dengan cara penginputan.


49/68

42

a. Rawat Jalan

Untuk pasien rawat jalan obat akan diberikan dengan sistem resep

individu, dimana obat yang diberi sesuai dengan yang tertulis pada

resep atas nama pasien tersebut.

b. Rawat Inap

Untuk pasien rawat inap, obat akan diberikan menggunakan KOP (kartu

obat pasien) dengan sistem ODDD (One Day Dose Dispensing)

merupakan sistem distribusi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan

untuk satu hari pemakaian, pembagian obat dilakukan untuk 24 jam

sehingga dibuat pembagian untuk pagi , siang, malam sesuai dengan

petunjuk aturan minum obat pasien.

c.

Instalasi Gawat Darurat

adalah Depo yang melayani pasien Gawat Darurat dan Hemodialisa,

Pelayanan farmasi IGD dibuka selama 24 jam, untuk pasien IGD obat

akan diberikan dengan sistem unit dosis (UDD) dimana obat dikemas

dalam kemasan per satu kali pakai dan hal ini sangat menguntungkan

bagi pasien umum karena pasien hanya membayar obat yang mereka

gunakan saja. Sistem ini juga dapat memperkecil risiko terjadinya

kesalahan pemberian obat karena adanya pengendalian dan

pengawasan langsung dari aspoteker atau asisten apoteker pada saat

sebelum dan sesudah penyiapan obat, serta oleh perawat ketika

menyerahkan obat kepada pasien.

d. Instalasi Bedah Sentral

Untuk pelayanan perbekalan farmasi pada Depo IBS dilakukan dengan

lembar Formulir Permintaan danPengembalian Perbekalan Farmasi

Untuk Tindakan di Ruang IBS dimana formulir ini terdapat 2 lembar

yaitu dari bagian Anastesi dan bagian Bedah, perbedaan dari 2 formulir

tersebut terletak pada nama Perbekalan Farmasinya. Setelah operasi

selesai dilakukan, paket obat yang tidak terpakai dikembalikan kepada

depo farmasi bedah sental dan diinput ke komputer.


50/68

43

7. Pencatatan dan Pelaporan

Di gudang farmasi terdapat beberapa macam teknik pencatatan yang

bertujuan sebagai rekapitulasi data.pencatatan yang dilakukan Gudang

Farmasi Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang adalah:

a. Pencatatan penerimaan perbekalan farmasi dari distributor

b. Pencatatan perencanaan pembuatan kebutuhan perbekalan farmasi

c. Pelaporan narkotika dan psikotropika

d.

Pelaporan obat kadaluwarsa

e. Pelaporan obat per triwulan

f.

Pelaporan obat perbulang. Pelaporan amprahan obat ruangan

h. Pelaporan ketersediaan obat

8. Pemusnahan

Pemusnahan dilakukan untuk Sediaan Farmasi, Alat Kes

laporan pkl rsud kab sumedang

Documents