pemantapan pendamping dan operator serta penanggungjawab uppkh kab

PEMANTAPAN PENDAMPING DAN OPERATOR SERTA PENANGGUNGJAWAB UPPKH KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN PKH

Oleh : Lenny BridaSurabaya,Selasa, 23 Pebruari 2010

Penyelesaian Pengaduan7

PENDAHULUAN1

Mekanisme Pembayaran2

Komitmen RTSM3

MIS & Infrastruktur4

Kinerja Pelaksana PKH5

Evaluasi Kondisi RTSM6

Penduduk di bawah garis kemiskinan, 33,714 juta (14,87%): Pebruari 2009.

Kasus malnutrisi (anemia Bumil 50.5%) BBL rendah (16%-710 ribu) Gizi buruk Balita (8.3%; 2.3jt Balita) Tingginya AKBayi (46/1000 kelahiran hidup) Tingginya AKBalita (58/1000 kelahiran hidup) Tingginya AKI (275/100000 ibu melahirkan) Masih banyak anak keluarga miskin yang putus SD atau

tidak melanjutkan ke SMP karena ketiadaan biaya dan atau membantu orangtua mencari nafkah. APS SMP kelompok pendapatan terendah baru sekitar 70 persen.

Tindak Lanjut Spot Check PKH

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tahun 1

392.000

392.000

392.000

392.000

392.000

392.000 Exit* Exit* Exit* Exit* Exit* Exit*

Tahun 2

234.000

234.000

234.000

234.000

234.000

234.000 Exit* Exit* Exit* Exit* Exit*

Tahun 3

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000 100.000 Exit* Exit* Exit* Exit*

Tahun 4

90.000

90.000

90.000

90.000 90.000

90.000

Exit* Exit* Exit*

Tahun 5

500.000

500.000

500.000 500.000

500.000

500.000

Exit* Exit*

Tahun 6

500.000

500.000 500.000

500.000

500.000

500.000

Exit*

Tahun 7

600.000 600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Total RTSM

392.000

626.000

726.000

816.000

1.316.000

1.816.000

2.024.000

1.790.000

1.690.000

1.600.000

1.100.000

600.000

Total Biaya

1 T 1,1 T 1,1 T 1,3 T

2.000.828

2.794.328

3.171.758 2.828.655

2.682.030

2.539.200

1.745.700

952.200

Catatan:

1. Menggunakan asumsi rumah tangga sangat miskin sebesar 2,9 juta RTSM (Data PPLS 08 dari BPS)

2. Target Peserta PKH adalah 80% dari 2,9 juta atau sebesar 2,4 juta yang akan selesai s.d. Tahun 2018

3. Dana dihitung berdasarkan rata-rata bantuan tunai sebesar Rp. 1.380.000/RTSM/Tahun ditambah operasional sebesar 15%

NO PROVINSI RTSM

1. SUMATERA BARAT 8.005

2. DKI. JAKARTA 7.005

3. JAWA BARAT 199.420

4. JAWA TIMUR 280.114

5. NUSA TENGGARA TIMUR 69.287

6. SULAWESI UTARA 25.439

7. GORONTALO 9.174

8. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 13.276

9. SUMATERA UTARA 42.311

10. DI. YOGYAKARTA 18.425

11. BANTEN 27.215

12. NUSA TENGGARA BARAT 11.973

13. KALIMANTAN SELATAN 14.732

JUMLAH 726.3765

NO DATA RTSM TAHAP I

TAHAP II TAHAP III

1. Tahun 2007-2008

587.712 587.717 712.353

2. Open Sistem 2009

(peng data error)

15.862 15.862

3. Pengmb Kec 2009

122.797 122.797

JUMLAHRp.920.166 M

726.371Rp.308.70

7

726.376Rp.308.70

9

712.353Rp.302.75

0

NO PROPINSI

SDH SKHL KETIKA JD PESERTA

PKH

DAFTAR

SETLH JD PKH

MENDAFTAR TTP TDK SKLH

TIDAK BEKERJ

A

BEKERJA

1. NAD 14.966 1.699 1.535 8.216 232

2. SUMUT 56.381 14.145 192 64.541 724

3. SUMBAR 10.555 1.124 46 5.281 36

4. DKI JKT 8.246 1.196 53 9.462 28

5 .

JABAR 183.440

36.135 640 217.934

965

6.

NTT 83.424 33.459 392 81.230 1.074

NO PROPINSI

SDH SKHL

KETIKA JD

PESERTA PKH

DAFTAR

SETLH JD PKH

MENDAFTAR TTP TDK SKLH

TIDAK BEKERJ

A

BEKERJA

7. JATIM 236.368 53.978 818 227.147 1.683

8. DI.YOGYA 19.076 1.897 225 18.493 97

9. BANTEN 19.044 6.653 18 20.483 465

10. N T B 16.907 2.084 101 19.878 826

11. KALSEL 14.520 3.813 67 13.469 51

12. SULUT 22.284 5.569 47 16.973 75

13. GRTL 9.782 2.789 4 11.653 138

JUMLAH

694.993 164.541

4.085 721.599

5.952

NO

JENIS DATA DATA HSL VALIDASI

PEMUKTAHIRAN

2009

PENAMBAHAN/PENGURANGAN

1. DATA ANAK SD

521.245 644.651

123.406

2 DATA ANAK SMP

173.748 214.883

41.135

3 DATA IBU HAMIL

17.216 14.764 2.452

4. DATA ANAK BALITA

272.226 301.927

29.701

Data RTSM pengembangan Tahun 2009 dari PPLS.

Data RTSM Penerima PKH 88,6 % tepat sasaran. (sesuai dgn 14 kriteria BPS)

11,4 % termasuk RTM

Data pengganti yang error sebanyak 15.862

TAHUN

PENDAMPING

OPERATOR

ENTRY DATA

TENAGA AHLI &

operator pst &

kuangan

2007 1.369 Org

192 Org

2008 1.100 Org

88 Org

2009 600 Org

JLH 3.069 Org

280 Org 163 Org

41 Org

Tiga propinsi, enam kabupaten, 13 kecamatan (di lokasi PKH tahun 2007)

Empat propinsi, 15 kabupaten , 30 kecamatan (di lokasi PKH tahun 2008)


Tujuh propinsi (57%), 21 kabupaten (30%) dan 43 kecamatan (10%)

Tujuh propinsi (57%), 21 kabupaten (30%) dan 43 kecamatan (10%)

Petugas PT Pos Pendamping, Penanggungjawab UPPKH kabupaten/kota

UPPKH pusat. Tenaga Ahli dan Operator MIS UPPKH Pusat, dan Operator

Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi kesesuaian SDM,

Aplikasi dan Infrastruktur MIS. SDM pelaksana PKH, untuk menilai kinerja UPPKH, Korwil,

Pendamping dan Operator, Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/kota, disesuaikan dengan siapa yang dilayani oleh masing-masing pelaksana PKH.

RTSM penerima bantuan untuk menilai manfaatnya bagi rumahtangga mereka, dan sekaligus menilai kinerja Pendamping.


1. Pencetakan dokumen dilakukan oleh PT Pos.

2. Sebelum pencetakan dilakukan maka suplai data tentang status RTSM (by name & by address), Faskes dan Fasdik disiapkan oleh UPPKH Pusat.

3. Dokumen-dokumen yang dicetak, adalah dokumen validasi data RTSM, kartu PA, lembar pemutakhiran data dan lembar verifikasi komitmen PKH untuk Faskes dan Fasdik.


Dengan demikian, proses pencetakan sangat tergantung dari kesiapan data-data yang

diperlukan dari dokumen-dokumen tersebut.

Dengan demikian, proses pencetakan sangat tergantung dari kesiapan data-data yang

diperlukan dari dokumen-dokumen tersebut.

Pencetakan dokumen PKH diawali dengan penyerahan Berita Acara Serah terima (BAST) antara UPPKH Pusat dan Admail di PT Pos.

Rata-rata PT Pos dapat menyelesaikan pencetakan dokumen PKH sesuai dengan jadual yang disepakati.

Sampai saat ini, PT Pos sudah mencetak formulir verifikasi sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing 2 (dua) kali untuk verifikasi fasdik dan verifikasi faskes.


Masalah yang ditemukan dalam pencetakan dokumen PKH di PT Pos adalah sebagai berikut:Kendala pengarsipan BAST.Kesalahan data pencetakan, khususnya

tidak adanya barcode pada form tersebut.Pihak admail masih mengalami kesulitan

memasukkan dokumen ke dalam amplop (sebelum dikirim) karena harus dilakukan secara manual >> Ini menjadi salahsatu penyebab keterlambatan distribusi dokumen ke kantor pos Kab/kota.


Distribusi formulir PKH dari pusat ke kantor pos yang ada di wilayah atau kabupaten/kota yang biasa disebut KPRK memerlukan waktu rata-rata 5 hari kerja.

Distribusi dokumen dari kantor KPRK ke kantor pos di kecamatan (KPC) memerlukan waktu rata-rata 7 hari kerja

Distribusi dokumen dari KPRK atau KPC ke faskes & fasdik memerlukan waktu antara 1–3 hari kerja.

Dari survai yang dilakukan diperoleh informasi bahwa pendistribusian form PKH di beberapa kabupaten (sekitar 80%) dilakukan PT Pos dengan bantuan Pendamping PKH.


Dokumen validasi dan pemutakhiran data RTSM, ke sekertariat UPPKH.

Dokumen verifikasi layanan pendidikan dan kesehatan ke alamat Fasdik dan Faskes setempat.

Dokumen Pertemuan Awal (PA) yang disampaikan langsung ke RTSM atau lewat Pendamping.


Penjemputan dokumen PKH oleh PT Pos hanya untuk formulir verifikasi yang telah diisi oleh Faskes dan Fasdik.

Penjemputan seharusnya dilakukan oleh PT Pos secara berkala (1x per bulan) pada tanggal yang telah ditentukan). Dalam kenyataannya tidak demikian:Hampir 90% formulir verifikasi tidak diambil

oleh petugas Pos.Formulir yang dijemput oleh petugas pos,

umumnya setelah 7 (tujuh) hari kerja dari pengantaran formulir

Terjadi penumpukkan formulir untuk 3-4 bulan

Formulir yang sudah dijemput, langsung diberikan kepada kantor sekretariat UPPKH Kabupaten/Kota dalam waktu 1-3 hari untuk dientri oleh operator sebagai data base


Pendistribusian dokumen verifikasi adalah dokumen yang paling banyak menimbulkan masalah dibanding pendistribusian dokumen-dokumen lainnya.

Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah:1. Lambatnya data yang diterima oleh PT Pos

yang diperlukan sebagai data pencetakan formulir verifikasi seperti data alamat Faskes dan Fasdik, dan RTSM peserta PKH (by name & by address) yang mengakses layanan-layanan tersebut.

2. Kekeliruan pendistribusian oleh PT Pos karena salah alamat.

3. Alamat Faskes dan Fasdik yang telah dicantumkan tidak dapat ditemukan oleh petugas PT Pos.


Jadual yang fix untuk pencetakan dokumen perlu disusun antara UPPKH Pusat dan PT.Pos sehingga tidak terjadi keterlambatan pendistribusian.

Perlu dipikirkan oleh PT.Pos untuk mengevaluasi beban kerja yang masih dapat mereka tangani sendiri dan yang mungkin perlu didelegasikan ke pihak lain dengan sepengetahuan UPPKH Pusat.


Prosedur penyaluran dana ke RTSM cukup panjang dan berbelit-belit.

Meskipun informasi pencairan dari MIS Pusat telah disampaikan ke Operator Kab/kota ternyata KPRK dan KPC belum dapat melakukan pembayaran, sebelum ada instruksi dari Kantor Pos Pusat.

Sebaliknya, Kantor Pos Pusat baru dapat memberi instruksi bayar bila KPN sudah menyetor uang bantuan RTSM PKH ke rekening mereka.


Pencairan dana dan pembayaran kepada RTSM terlambat. Pada saat pembayaran, RTSM berdesak-desakkan di kantor pos

karena khawatir tidak mendapat bantuan, selain sudah merupakan perilaku umumnya orang Indonesia yang sulit mengantri untuk mendapat giliran apa pun.

Pencairan dana dan pembayaran kepada RTSM terlambat. Pada saat pembayaran, RTSM berdesak-desakkan di kantor pos

karena khawatir tidak mendapat bantuan, selain sudah merupakan perilaku umumnya orang Indonesia yang sulit mengantri untuk mendapat giliran apa pun.

1. Dimulai setelah ada verifikasi faskes, fasdik dan RTSM

2. Pendamping mencocokan Kartu PKH dengan KTP/ Surat Keterangan Aparat Desa & Dinsos kab/kota

3. Pembayaran dilakukan oleh Juru bayar pos

4. RTSM menanda tangani Resi 2A dan Resi 2B


MULAI MULAI

MIS UPPKH PUSAT

MIS UPPKH PUSAT

UPPKH KABUPATENUPPKH KABUPATEN

PT Pos Indonesia Wilayah

PT Pos Indonesia Wilayah

KPRKKPRK

KPCKPCPEMBAYARANPEMBAYARAN

SELESAI

SELESAI

Koordinator

Koordinasi


NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI DANA REALISASI( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( % )

SUMATERA UTARA1 Medan #VALUE! #VALUE!2 Tapanuli Tengah 1,835,391,000.00 1,814,221,000.00 21,170,000.00 1.15

DKI JAKARTA3 Jakarta Utara 6,308,615,000.00 6,287,089,000.00 21,526,000.00 0.34

BANTEN4 Serang 9,620,804,000.00 9,591,936,000.00 28,868,000.00 0.30 5 Pandeglang 551,088,000.00 551,088,000.00 - -

JAWA BARAT6 Bandung #VALUE! #VALUE!7 Bogor 6,996,783,000.00 6,993,271,000.00 3,512,000.00 0.05 8 Cirebon #VALUE! #VALUE!9 Kerawang #VALUE! #VALUE!

10 Sukabumi 6,070,274,000.00 6,066,043,000.00 4,231,000.00 0.07 JAWA TIMUR

11 Sidoarjo #VALUE! #VALUE!12 Jember 5,749,781,000.00 5,745,781,000.00 4,000,000.00 0.07 13 Sampang 6,288,886,000.00 6,276,027,000.00 12,859,000.00 0.20 14 Jombang 665,772,000.00 664,107,000.00 1,665,000.00 0.25 15 Gresik 4,923,335,000.00 4,903,278,000.00 20,057,000.00 0.41 16 Bangkalan 15,398,020,000.00 15,396,287,000.00 1,733,000.00 0.01

KALIMANTAN SELATAN17 Banjar - #DIV/0!18 Barito Kuala 2,320,567,200.00 2,312,637,200.00 7,930,000.00 0.34

SULAWESI UTARA19 Manado 1,565,815,000.00 1,561,217,000.00 4,598,000.00 0.29 20 Minahasa #VALUE! #VALUE!21 Bitung 1,561,013,000.00 1,549,346,000.00 11,667,000.00 0.75

ALOKASI DAN REALISASI PEMBAYARAN KEPADA RTSMSPOT CHECK PROGRAM KELUARGA HARAPAN

TAHUN 2009SELISIH


S atu T ahun S atu T ahap1 600,000 200,000 33,196 6,639,200,000 18.422 1,000,000 333,000 52,939 17,628,687,000 29.373 1,400,000 467,000 47,959 22,396,853,000 26.614 1,800,000 600,000 25,335 15,201,000,000 14.065 2,200,000 733,000 20,796 15,243,468,000 11.54

J umlah 180,225 77,109,208,000 100

s is a pemberian bantuan / tahun 121,694 67.52

pers entas e (% )No Alokas i P embayaran R T S M Alokas i P embayaran

Pencairan dana bantuan PKH yang disalurkan dalam tiga tahap menyebabkan adanya uang receh yang tidak terbayarkan ke RTSM

Pencairan dana bantuan PKH per RTSM per tahap untuk besaran nominal Rp.1000.000, dan Rp.1.400.000 dan Rp.2.200.000 akan menghasilkan selisih pembayaran ke RTSM, baik kurang atau berlebih, sekitar Rp.1.000

Untuk kasus 21 kabupaten dan 70 kecamatan yang merupakan lokasi pekerjaan tindaklanjut spot checks PKH maka ada sebanyak 180.225 RTSM dengan jumlah dana bantuan PKH sebesar Rp.77.109.228.000 dan dengan selisih Rp.1000 per tahap pembayaran maka ada dana recehan kumulatif sebesar Rp.121.694.000 yang tidak terbayarkan


Dana yang belum dicairkan Pengutipan uang oleh pendamping/Ketua

Kelompok Kerjasama antara pendamping dengan

aparat desa mengutip uang Pengutipan uang oleh RT/Kepala

desa/aparat desa Pendamping diminta menjadi juru bayar

oleh PT. Pos Dana yang dialokasikan ternyata RTSM non-

eligible Kartu PKH dijadikan jaminan hutang


UPPKH kabupaten dan Tim Koordinasi PKH setempat perlu meningkatkan keterlibatan aktif mereka di dalam proses pembayaran bantuan ke RTSM dengan secara langsung mengawasi dan kemudian mengkoordinasikan pensolusian berbagai penyimpangan yang ditemukan ke pemerintah daerah.

Kepada RTSM perlu ditekankan dan diingatkan untuk menghitung ulang dana bantuan yang diterima pada saat pengambilan dengan diawasi oleh juru bayar di Kantor Pos dan dengan didampingi oleh Pendamping.

Pembayaran bantuan sebaiknya dilakukan empat tahap untuk menghindari terjadinya selisih recehan yang tidak terbayarkan.

Mekanisme sanksi positif terhadap pihak-pihak yang mengutip uang dari RTSM perlu diterapkan dengan tegas dan ketat.


1. Mendatangi fasilitas layanan Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap bulannya (bagi ibu hamil/nifas/balita)

2. Pendamping mendampingi RTSM dalam kunjungan rutin ke faskes ( bagi bumil/nifas/balita)

3. Ketua kelompok mendampingi RTSM dalam kunjungan rutin ke faskes (bagi bumil/nifas/balita)

4. RTSM selalu menunjukkan kartu peserta PKH bila datang ke Puskesmas/Posyandu setiap bulannya



Pertanyaan Sumut Banten DKI Jabar Jatim Kalsel Sulut

1

3.00

3.42

3.40

3.09

3.38

3.58

3.67

2

2.68

1.46

2.90

2.69

2.49

2.62

2.87

3

2.65

2.42

3.50

2.69

2.47

2.81

2.69

4

2.81

2.83

3.50

2.72

2.47

2.54

2.90

Rataan

2.77

2.53

3.33

2.87

2.70

2.88

3.03

1 = Mendatangi faskes untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin/bulan. 2 = Pendamping selalu mendampingi RTSM ke faskes 3 = Ketua kelompok selalu mendampingi RTSM ke faskes 4 = RTSM selalu menunjukkan kartu peserta PKH bila datang ke Puskesmas/Posyandu setiap bulannya

Konsistensi kontrol melalui kartu PKH ketika mendatangi faskes masih kurang

Inisiatif pendamping dalam mendampingi RTSM binaan ke Faskes muncul di beberapa propinsi

Penggunaan dana bantuan seyogyanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan Balita masih belum konsisten.


Pertanyaan Sumut Banten DKI Jabar Jatim Kalsel Sulut

1 3.81

3.37

3.88

3.11

3.59

3.87

3.96

2 3.89

3.02

3.81

2.86

3.30

3.60

3.93

3 3.84

2.81

3.63

2.73

3.17

3.36

3.90

4 3.28

3.79

3.38

3.56

3.47

3.87

3.85

Rataan 3.66

2.78

3.69

2.81

3.25

3.65

3.90

Tindaklanjut Spot Check PKH

1 = Wajib menyekolahkan anak di sekolah formal/nonformal bila terdaftar

sebagai peserta PKH2 = Selalu memotivasi anak bersekolah bila malas pergi sekolah3 = Selalu mengontrol belajar anak di rumah setiap hari4 = Pendamping selalu menanyakan perkembangan pendidikan

anak saya

Pengawasan ketat terhadap RTSM dalam hal penggunaan dana bantuan PKH yang mereka terima, termasuk penggadaian kartu PKH untuk keperluan selain pendidikan dan kesehatan.

Perbaikan integritas moral Pendamping melalui peningkatan soft skill sebagai orang yang mendampingi RTSM agar dapat melayani komitmen RTSM yang tinggi terhadap kesehatan dan pendidikan PKH.

Capacity building untuk meningkatkan soft skill Pendamping di dalam memotivasi dan berkomunikasi efektif serta lebih meningkatkan komitmen RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan PKH, anak dan keluarga, dalam upaya menggerakkan mereka ke arah berusaha produktif.


Tindaklanjut Spot Check PKH

1. Jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah

2. Jumlah ART ibu hamil yang terdaftar PKH

3. Jumlah ART balita yang terdaftar PKH

4. Jumlah ART usia SD yang terdaftar PKH

5. Jumlah ART usia SMP yang terdaftar PKH

6. Status Kependudukan Pengurus Rumahtangga

7. Status kepemilikan rumah tinggal

8. Status Pengurus dalam Rumahtangga

9. Jumlah orang yang mencari nafkah dalam keluarga

10. Jumlah anak usia 7–18 tahun putus sekolah SD

11. Jumlah anak usia 7–18 tahun putus sekolah SMP

12. Komponen PKH yang diikuti


96.1% RTSM tinggal bersama, 5-10 orang serumah(milik sendiri=23.5%, ortu/warisan=55.8%, sewa=20.7%.

86.4% RTSM tidak punya identitas diri (KTP) 46.2% RTSM adalah peserta PKH kesehatan, 42.3%

PKH pendidikan,11.0% kombinasi kes&dik

RTSM/ bantuan/tahap pencairan

Rp.600.000 (18.42% RTSM)

Rp.1.000.000 (29.37% RTSM)

Rp.1.400.000 (26.61% RTSM)

Rp.1.800.000 (14.06% RTSM)

Rp.2.200.000 (11.54% RTSM)

Penggunaan bantuan PKH: pemeriksaan kesehatan dan

pendidikan anak (73.9%),

kebutuhan makan sehari-hari (20.5%),

kebutuhan lainnya (4.3%).

1. Bantuan uang PKH yang saya terima untuk membantu keluarga membiayai?

2. Saya mengetahui jumlah nominal bantuan setiap komponen PKH

3. Pemilihan ketua dalam kelompok saya dilakukan dengan cara

4. Anggota dalam kelompok saya berjumlah5. Saya mengetahui jadual pertemuan kelompok6. Saya datang pada saat diadakan pertemuan ru

tin kelompok7. Saya mengetahui jumlah nominal uang bantua

n akan dikurangi setiap termin bila tidak memenuhi komitmen PKH

8. Setiap menemui masalah saya selalu bertanya


1. RTSM mengetahui jumlah nominal uang yang akan diterima setiap termin pembayarannya dari resi pembayaran.

2. Setiap menerima pembayaran, RTSM membawa kartu PKH untuk ditunjukkan ke pendamping dan PT Pos.

3. Jumlah nominal bantuan uang PKH yang diterima setiap tahap pembayaran.

4. Setiap menerima uang bantuan, dihitung jumlahnya dan dicocokkan dengan resi pembayaran yang diterima dihadapan pendamping dan petugas pos.

5. Nilai bantuan uang yang diterima RTSM selalu berubah jumlahnya setiap termin pembayaran bantuan.

6. RTSM selalu membubuhkan ttd di buku catatan keuangan pendamping setiap selesai menerima uang bantuan.

7. Uang bantuan yang diterima RTSM, disisihkan sebagian untuk pendampinga sebagai ucapan terimakasih.

8. Pendamping selalu melakukan pemutakhiran data keluarga. RTSM setiap akan dilakukan pembayaran bantuan PKH.


Sosialisasi dan penyamaan persepsi mengenai kriteria RTSM seperti yang dimaksud oleh PKH dan layak mendapat bantuan PKH.

Ketegasan dalam menghadapi non-eligible RTSM agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat


1. Aplikasi SIM PKH saat ini2. Kesempurnaan menu yang terdapat pad

a aplikasi SIM PKH saat ini3. Aplikasi SIM PKH terkait dengan kebutuh

an pemutakhiran data RTSM peserta PKH

4. Pelaksanaan pelatihan terkait penggunaan SIM PKH

1. Proses pemutakhiran data pada aplikasi SIM PKH

2. Proses pemutakhiran data RTSM yang berada di lokasi perbatasan wilayah

3. Proses penyimpanan hasil pemutakhiran data

4. Proses pemutakhiran fasilitas kesehatan dan pendidikan pada aplikasi SIM PKH

1. Menu/tools terhadap hasil rekapitulasi pemutakhiran data per kecamatan atau pendamping

2. Menu/tools laporan hasil pemutakhiran data RTSM peserta PKH

3. Menu/tools laporan rekapitulasi jumlah faskes dan fasdik

4. Menu/tools laporan rekapitulasi realisasi pembayaran RSTM peserta PKH

5. Proses export hasil laporan ke dalam aplikasi seperti excel, word atau PDF

6. Menu/tools pengaduan masyarakat7. Menu/tools terhadap tindaklanjut pengaduan yan

g ada8. Menu/tools closing pemutakhiran data9. Proses download

hasil pemutakhiran data hingga hasil closing

1. Perbandingan jumlah komputer yang ada dengan jumlah RTSM

2. Kondisi komputer saat ini3. Koneksi jaringan saat ini4. Penggunaan email PKH saat ini5. Penggunaan user name dalam aplikasi SIM

PKH6. Keamanan data-data peserta PKH

Aplikasi SIM PKH belum optimal karena penguasaan teknis operator yang masih perlu ditingkatkan.

Pengembangan dan aplikasi SIM PKH harus terus dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi verifikasi, monitoring, pengaduan, serta pemutakhiran data yang diperlukan dapat berjalan lebih lancar

Perbandingan Jumlah RTSM dengan Jumlah komputer perlu dioptimalkan kembali

Kendala listrik, petir, menjadi isu dalam perawatan perangkat IT PKH

Koneksi Internet yang masih belum stabil dibeberapa daerah


Diperlukan redundancy system dari sisi infrastruktur untuk memback up aplikasi SIM, sehingga ketika terjadi masalah pada infrastruktur atau ketika dilakukan perbaikan infrastruktur, aplikasi SIM PKH tetap on line.

Perlu penambahan fitur early reminding system atau failure detection pada aplikasi SIM bagi administrator (Tim administrator SIM PKH) agar dapat melakukan langkah pencegahan awal ketika terjadi tanda-tanda aplikasi SIM PKH akan down.

Perlu adanya penambahan infrastruktur (komputer), terutama bagi daerah-daerah yang terkena perluasan dan pengembangan PKH dan tambahan RTSMnya.


1. Pengukuran kinerja Bappeda Kab/kota2. Penilaian Kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota3. Penilaian Kinerja PT. POS4. Penilaian Kinerja Pendamping oleh

Dinsos Kabupaten/Kota5. Penilaian Kinerja Pendamping oleh BPS

kabupaten/kota


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1. Sumut 2. Banten 3. DKI 4. Jabar 5. Jatim 6. Kalsel 7. Sulut

2.5 2.6

4

2.7

3.3

2.8

3.4

Semua Tim Koordinasi Dinsos kabupaten/kota di lokasi PKH sudah mengajukan anggaran operasional pelaksanaan PKH melalui APBD, dengan besaran yang beragam antar-kabupaten/kota

Hampir semuanya telah melakukan rapat tim koordinasi dengan instansi terkait sebanyak 2-3 kali selama tahun 2009

Hampir semuanya, telah memonitor pelaksanaan verifikasi pendidikan dan kesehatan yang dilakukan service provider, dan terhadap pembayaran RTSM dan laporan bulanannya yang kemudian ditindaklanjuti dalam rapat rutin bulanan dengan Operator dan Pendamping.


Belum adanya formulir khusus bagi masyarakat miskin yang ingin terdata menjadi peserta PKH, akibatnya usulan pergantian RTSM peserta PKH hanya ditampung.

Media pensosialisasian PKH yang digunakan adalah media massa (koran, radio, televisi, majalah, spanduk), pertemuan-pertemuan dan media lainnya

PT.Pos selalu berkoordinasi dengan Pendamping sebelum melakukan pembayaran ke RTSM, menentukan jadual pembayaran dan mengecek jumlah pembayaran.


Perlu ada lobi kebijakan lintas sektor mengenai perlunya komitmen inter-sektor di dalam penanganan program keluarga harapan bagi RTSM sehingga tidak terkesan bahwa PKH ini seakan-akan milik dan tanggungjawab Depsos belaka.

Cost sharing dari pemerintah daerah perlu dipertimbangkan dan dipertegas untuk mencakup semua unit yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan PKH, baik di tingkat meso mapun tingkat mikro.

Perlu adanya mekanisme pengendalian (control) dan pembagian tugas serta wewenang yang lebih tegas antara Korwil, Koordinator Pendamping dan Pendamping.

Perlu ada insentif khusus bagi pemberi layanan pendidikan dan kesehatan di tingkat grass root (yang langsung menangani RTSM).


Kesesuaian Peserta PKH dengan Kriteria BPS, walaupun tidak signifikan, masih menunjukkan adanya missed targeting RTSM peserta PKH coverage

Hasil sosialisasi PKH menunjukkan masih banyaknya peserta PKH yang tidak memahami tujuan program dan besaran bantuan PKH

Ditemukan keterlambatan pada jadual pembayaran yang dikarenakan prrosedur dan mekanisme alir-dana yang cukup panjang di tingkat pusat.

Pemanfaatan dana bantuan masih belum sesuai dengan peruntukannya


Penanganan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM)

SPM melayani : RTSM peserta PKH

sosialisasi SPM pengaduan mengenai data peserta PKH Pengaduan tentang pembayaran peserta PKH dan

pelayanan PT.Pos pengaduan tentang layanan PKH kesehatan dan

PKH pendidikan non-peserta PKH

keinginan menjadi peserta PKH layak-tidaknya RTSM yang telah menjadi peserta

PKHTindak Lanjut Spot Check PKH

Pengaduan tentang data peserta PKH Sebagian besar kabupaten/kota (80.0%) lokasi PKH

masih mengalami terjadinya kekeliruan pendataan peserta PKH

Pengaduan tentang pembayaran dan pelayanan PT.Pos Indonesia, Karena kekurangan uang kecil (recehan) nilai pembayaran menjadi sangat bervariasi

Pengaduan terkait Pelayanan Kesehatan Masih ada sekitar 20 persen petugas layanan

kesehatan (Puskesmas atau Posyandu) yang berkeberatan melayani peserta PKH

Pengaduan terkait Pelayanan PendidikaDi beberapa lokasi PKH masih ditemukan adanya peserta PKH yang tidak mendapat bantuan beasiswa miskin Depdiknas. Petugas layanan menanyakan insentif atas pelayanan di program PKH


RENCANA TAHUN 2010

NO

ALOKASI JUMLAH TAMBAHAN

1. RTSM PESERTA PKH

816 90.000 RTSM

2. PROPINSI 18 7

3. KABUPATEN/KOTA

88 18

4. KECAMATAN 954 175

5. OPERATOR/ENTRY DATA

488 72

6. PENDAMPING 3.669 600

NO PROVINSI RTSM

1. BALI (2 Kab) 5.000

2. SULAWESI SELATAN (4 kab) 36.000

3. SULAWESI TENGAH (2 kab) 8.000

4. KALIMANTAN TENGAH (1 Kab) 5.000

5. KEPULAUAN RIAU (3 kab) 6.000

6. BENGKULU (1 Kab) 8.000

6. KALIMANTAN BARAT (1 Kab) 7.000

7. PROVINSI 2009 (4 kab) 15.000

JUMLAH 90.00080

NO

KEGIATAN JADUAL PENG JWB KET

1. DATA JANUARI BPS & DEPSOS

130 rb - 90 rb

2. RAKOR PUSAT JANUARI DEPSOS INS TERKAIT

3. PENYEMPURNAAN BK PKH

JANUARI DEPSOS INS TERKAIT

4. RAKOR NASIONAL REG BRT

FEBRUARY

DEPSOS MEDAN

RAKOR NASIONAL REG TMR

MARET DEPSOS SULSEL

5. REKRUITMEN, KORWIL PEDAMPING

FEBRUARY S.D MARET

DEPSOS 600 Org

DAN OPERATOR FEBRUARY

DEPSOS 72 Org

6. PEMBAYARAN TAHAP I MARET DEPSOS & POS

Utk RTSM 2009 (4 thp)

7. PELATIHAN MRT-APRIL

DEPSOS BALAI DKLT

8. PERTEMUAN AWAL APRIL DEPSOS & POS

PGD IT SLSAI

9. PEMBAYARAN TAHAP I JUNI DEPSOS & BRI

Khusus data 2010

NO PROVINSI Kabupaten/Kota

Korwil Yg Dibutuhkan

Jumlah Pelamar

1. NAD 3 Kab 1 Orang 3 orang

2. SUMUT 3 Kab/Kota 1 orang 6 orang

3. SUMBAR/KEPRI

4 Kab 1 orang 0 orang

4. DKI Jakarta BANTEN


5. JABAR 14 Kab/Kota 2 orang 11 orang

6. JATIM 21 Kab/Kota 3 orang 8 orang

7. DI Yogyakarta 4 kab/Kota 1 orang 5 orang

8. BALI/NTB 4 Kab 1 2 orang

9. NTT 7 Kab 1 3 orang



Jumlah Pelamar

10 KALSEL 5 Kab 1 Orang 0 orang

11 Kalteng/Kalbar 2 kab 1 orang 0 orang

12 SULUT 6 Kab/Kota 1 orang 2 orang

13 GORONTALO 4 Kab 1 orang 2 orang

14 Sulawesi Tengah 2 Kab 1 orang 0 orang

15 Sulawesi Selatan 4 kab 1 orang 0 orang

TOTAL 88 Kab/Kota 18 orang 37 orang

Komitmen yan tinggi dari RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan PKH perlu diimbangi dengan layanan yang baik dan kooperatif di tingkat grass root.

Perlu diingatkan bahwa kartu kepesertaan PKH sangat penting untuk mengakses layanan PKH dan layanan publik lainnya (Jamkesmas/Jamkesda)

Perlu adanya bantuan khusus atau kerjasama dengan pemda setempat agar RTSM dapat memiliki identitas diri sebagai warga republik ini sehingga dapat mengakses pelayanan publik lainnya (jamkesmas/jamkesda).


Ciptakan Model kompetisi PKH AWARD dan PKH GRANT untuk memotivasi daerah bekerja dengan lebih serius dan komitmen tinggi dalam nuansa kompetitif untuk menangani orang miskin sebagai bagian dari pembangunan daerah di dalam mengantisipasi pencapaian Millenium Goals 2015.

Membuat code of conduct tentang etika pelaksanaan PKH, pusat dan daerah yang diikuti dengan materi-materi pencerahan atau materi pelatihan untuk pelaksana PKH (Tim Koordinasi, Korwil, Pendamping) yang bersifat umum dan spesifik sesuai dengan Tupoksi masing-masing



No Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan

1 Sumatera Utara

Kota MedanMedan Barat

Medan Helvetia

Medan Petisah Tapanuli Tengah Pandan

Sarudik

2 BantenSerang Mancak

Jawilan

Pandeglang SindangresmiMunjul

3Kalimantan

SelatanBanjar Astambul

Martapura Barito Kuala Anjir asar

Mekarsari


No Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kab Bogor Bogor Selatan Bogor Tengah

Sukabumi Cibadak

Nagrak Cirebon Pabedilan

4. Jawa Barat Plered Bandung Margahayu Soreang Karawang Rengasdengklok

Majalaya 5. Jawa Timur Sidoarjo Sedati

Krian



GresikDuduk sampeyan

Bunga

Jombang Jombang

5. Jawa Timur Megaluh

Sampang Pangarengan

Jerengi

Bangkalan Kelampis

Modung

Jember Balung

Patra



Manado Tikala

6. SulawesiUtara

Tuminting

Kota Bitung Bitung Tengah

Bitung Utara

Minahasa Selatan Monoinding

Motoling

7. DKI Jakarta Jakarta Utara Koja

Kelapa Gading

1-5 orang = 52.3% 6-10 orang = 43.8% 11-15 orang = 3.2% tdk menjawab= 0.9%

Tdk ada = 96.5%1 orang = 3.2% 2 orang = 0.2%

Tdk ada = 47.3%1 orang = 43.6%

2 orang = 7.8% 3 orang = 1.1%4 orang = 0.2%

1 orang = 55.3%; 2 orang = 19.2%; 3 orang = 3.2%; 4 orang = 0.2%; tdk ada = 21.4%

1 orang= 32.3% 2 orang= 3.7%3 orang= 0.0%; tdk ada= 63.3%

Tdk punya = 86.4% KTP musiman=1.9% KTP beda domisili=6.3% KTP sesuai domisili=4.3%tdk menjawab=1.1%

Sewa = 20.7% Milik ortu/fam = 37.8% Warisan=17.7%Milik sendiri=23.5%; tdk menjawab=0.2%

Kakek/Nenek = 8.9% Kep.Keluarga = 32.2% Isteri = 56.4% Anak = 0.6%; tdk menjawab = 1.9%

9. Jumlah orang yang

mencari nafkah dalam

keluarga

1 orang = 74.7%2 orang = 20.5% 3 orang = 3.2% 4 orang = 0.2% tdk menjawab=1.3%

11.Jumlah anak usia 7–18 tahun putus sekolah SD

1 orang = 9.5% 2 0rang = 1.9%3 orang = 0.2%>3orang = 0.2%Tdk ada = 88.1%

11.Jumlah anak usia 7–18 tahun putus SMP

1 orang = 6.5% 2 0rang = 2.2%3 orang = 1.5% Tdk ada = 89.8%

12.Komponen PKH yang diikuti

Pendidikan = 46.2% kesehatan = 11.0% keduanya = 42.3%

1.Pengunaan bantuan PKH oleh RTSM

Kebthan lainnya=1.3%

kebthan lainnya=4.3%

kebthan kes/dik=73.9%Tdk tahu=1.3%

2. Pemahaman RTSM ttg nominal bantuan tiap komponen PKH

Bantuan tetap Rp.200rb/thn=30.5%

Bumil/Nifas Rp.800rb/thn=12.3%

Anak usia SD Rp.400rb/thn=25.5%

Anak usia SMP=28.9% tdk tahu/jawab=2.8%

3. Pengetahuan RTSM ttg cara pemilihan ketua kelompoknya

Tdk tahu=16.6%; ditunjuk kades=3.9%;

Ditunjuk Pendamping=19.0%;

Dipilih angg.klp=60.0%

4. Pengetahuan RTSM ttg jlh Anggota kelompoknya

26-30 orang= 18.6%

5-9 orang=18.8% 10-25

orang=52.7%Tdk tahu=0.2%

5. Sumber informasi RTSM ttg jadual pertemuan kelompoknya

Kades=11.7%Pendamping=11.9% anggota klp=18.8% Ka Klp=57.7%

6. Kehadiran RTSM di pertemuan rutin kelompok

Tdk pernah=16.2% Jarang=6.9% Sering=21.6% Selalu=55.3%

7. Pengetahuan RTSM ttg pengurangan nominal bantuan bila tdk memenuhi komitmen PKH

Tidak tahu =17.7% Angg.klp =2.4% Ketua.klp =21.6% Pendaming=58.3%

8. Tempat bertanya jika ada masalah

Tdk tahu= 21.8%; angg.klp=5.8%; Ka.Klp= 27.2%; Pendamping=44.7%; tdk menjawab=0.4%


A B C D E F G(kasus) (kasus) (kasus) (kasus) (kasus) (kasus) (kasus) (kasus)

1 Medan 0 0 0 0 0 0 0 02 Tapanuli Tengah 0 0 0 0 0 0 0 03 Jakarta Utara 0 0 0 0 0 0 1 14 Serang 0 0 0 0 0 0 0 05 Pandeglang 0 0 0 1 0 0 0 16 Bandung 0 0 0 0 1 0 0 17 Bogor 1 0 0 0 0 1 0 28 Cirebon 0 0 0 0 0 0 0 09 Kerawang 0 1 0 0 0 0 0 1

10 Sukabumi 0 0 0 0 0 0 0 011 Sidoarjo 0 0 0 0 0 0 0 012 Jember 0 0 1 0 0 0 0 113 Sampang 0 0 0 1 0 0 0 114 Jombang 0 0 0 0 0 0 1 115 Gresik 0 0 0 1 0 0 0 116 Bangkalan 0 0 0 0 0 0 0 017 Banjar 1 0 0 0 0 0 0 118 Barito Kuala 0 0 0 0 0 0 0 019 Manado 1 0 0 0 0 0 0 120 Minahasa 1 1 0 0 0 0 0 221 Bitung 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 1 3 1 1 2 14CATATANA= Dana yang belum dicairkanB= Pengutipan Uang oleh Pendamping / Ketua KelompokC= Kerjasama antara Pendamping dengan Aparat Desa mengutip uangD= Pengutipan uang oleh RT/Kepala Desa/Aparat DesaE= Pendamping diminta menjadi juru bayar oleh Petugas PosF= Dana yang dialokasikan, ternyata RTSM Non EligibleG= Kartu PKH dijadikan jaminan hutang

TOTAL

JUMLAHKABUPATEN / KOTA

NOKATAGORI KASUS

Luas lantai bangunan tempat tinggal


Jenis lantai bangunan


Jenis Dinding tempat tinggal


Fasilitas kamar mandi dan WC


Sumber penerangan rumah tangga


Sumber air minum


Bahan bakar untuk memasak


Konsumsi daging / susu


Pembelian pakaian baru dalam 1 tahun


Kemampuan membayar biaya pengobatan


Penghasilan rumah tangga perbulan


Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga


Kepemilikan aset / tabungan


Jumlah Bumil ART yang terdaftar PKH

Jumlah ART usia SD yang terdaftar

PKH

Status kependudukan pengurus RMT

Status pengurus dalam

rumahtangga

Komponen PKH yang diikuti

Jumlah anak usia 7–18 tahun putus sekolah SD

Jumlah anak usia 7–18 tahun putus sekolah SMP

Menu thd rekap pemutakhiran data/ kecamatanatau pendamping

Menu laporan laporan pemutakhiran Data RTSM peserta PKH

Menu laporan rekap Faskes & Fasdik

Menu rekap pembayaran RTSM PKH

Export hasil lap ke aplikasi exel, word atau PDF

Menupengaduan masyarakat

Menu thd tindak lanjut pengaduan

Menu closing pemutkahiran data

Aplikasi SIM PKH saat ini

Kesempurnaan menu Aplikasi SIM PKH saat ini

Aplikasi SIM PKH terkait pemutakhiran data RTSM PKH

Pelatihan penggunaan SIM PKH

Proses pemutakhiran data pada aplikasi SIM PKH

Proses pemutakhiran data di lokasi perbatasan wilayah

Proses penyimpanan hasil pemutakhiran data

Proses pemutakhiran Faskes danFasdik

Kondisi komputer

saat ini

Koneksi Jaringan

Penggunaan email PKH

Penggunaan user name

dalam aplikasi SIM PKH

Keamanan data peserta PKH

LOKASI PKH YANG SULIT DIJANGKAU DAN MEMBUTUHKAN WAKTU DALAM PEMUKTAHIRAN DATA (RATIO PENDMG)

VERIFIKASI : BARU 30 % SERVICE PROVIDER KESEHATAN DAN PENDIDIKAN YANG BARU DILATIH PENGISIAN FORMULIR VERIFIKASI

KORWIL BELUM MENETAP DILOKASI PKH (menyebabkan permasalahan-permasalan dilapangan tidak terselesaikan secara maks)

PRASARANA :

- Kondisi kantor : keamanan perangkat yg krg, kantor UPPKH yg blm permanen dan ketersediaan listrik terbatas - Kualitas tegangan listrik tidak stabil /merusak PC dan sering padam

DATA : - Masih adanya Data yang Error (exclusion and

inclusion) - Data PKH seharusnya SPDKP - Data PKH seharusnya dgn pendekatan KK bukan RTSM Sosialisasi dirasakan belum maksimal Verifikasi belum maksimal terkait pemahaman yankes

dan yandik, pendistribusian dan pick up belum menjangkau yankes dan yandik dan tidak tepat waktu.

Masih adanya Pendamping yang masih belum maksimal kinerjanya ( tidak kenal RTSMnya, tidak pernah mengunjungi yankes dan yandik dll)

Pemda : - Adanya mutasi banyaknya yang tidak memahami PKH - Pilkada

- Menunda Jadwal Pembayaran - Koordinasi masih lemah

Data yang error inclusion and exclusion diganti dengan data yang elegibel (harus disetujui BPS setempat/ yg diluar data PPLS)

Sosialisasi dilaksanakan intensif melalui Instansi terkait di Kab/Kt oleh para korwil dan pendamping

Road Show dilaksanakan oleh Tim Uppkh Pusat untuk meningkatkan Koordinasi

Verifikasi belum berjalan maksimal, pendekatan dengan service provider, Bintek, Rakor dll.

Kontrak kerja dengan PT POS di sempurnakan

PETUGAS PT POS DI DAERAH BELUM MEMAHAMI PKH

KETERBATASAN TENAGA PT POS, SHG PENDAMPING BANYAK MEMBANTU TUGAS PT POS TANPA KOMPENSASI

TIDAK ADANYA PT POS DILOKASI PKH

KANTOR UPPKH KEC MASIH ADA YANG TIDAK LAYAK

PENDAMPING DITUGASKAN SEBAGAI TENAGA PAYMENT

MASIH ADANYA PENDISTRIBUSIAN FORMULIR VERIFIKASI TIDAK DISAMPAIKAN KE YANDIK DAN YANKES SERTA PICK UP NYA TIDAK SESUAI JADWAL YANG TELAH DISEPAKATI

JADWAL PEMBAYARAN TERTUNDA KARENA ADA KEGIATAN LAIN PT POS

LOKASI-LOKASI YANG TIDAK ADA PT POS TIDAK DIDATANGI SESUAI KESEPAKATAN

REKON PAYMENT MASIH TERDAPAT SELISIH

SEKOLAH FORMAL NEGERI TIDAK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN BESAR SEGMEN POPULASI RTSM.

ADANYA PASSING GRADE (MENYULITKAN ANAK RTSM MASUK SDN DAN SMPN)

KEPUTUSAN KOMITE SEKOLAH MENGENAI KONTRIBUSI ORANG TUA UTK SEKOLAH

DAYA TAMPUNG SEKOLAH TERBATAS MASIH BANYAKNYA GURU YANG TIDAK

MEMAHAMI PKH

MASIH DITEMUKAN ADANYA RTSM TIDAK MEMILIKI JAMKESMAS SHG DIKENAKAN BIAYA DI FASKES

MASIH BANYAKNYA PETUGAS KESEHATAN TIDAK MEMAHAMI PKH

KURANGNYA TENAGA MEDIS DAN VAKSIN

RENCANA TAHUN 2010

NO

ALOKASI JUMLAH TAMBAHAN

1. RTSM PESERTA PKH

816 90.000 RTSM

2. PROPINSI 18 7

3. KABUPATEN/KOTA

88 18

4. KECAMATAN 954 175

5. OPERATOR/ENTRY DATA

488 72

6. PENDAMPING 3.669 600

NO PROVINSI RTSM

1. BALI (2 Kab) 5.000

2. SULAWESI SELATAN (4 kab) 36.000

3. SULAWESI TENGAH (2 kab) 8.000

4. KALIMANTAN TENGAH (1 Kab) 5.000

5. KEPULAUAN RIAU (3 kab) 6.000

6. BENGKULU (1 Kab) 8.000

6. KALIMANTAN BARAT (1 Kab) 7.000

7. PROVINSI 2009 (4 kab) 15.000

JUMLAH 90.000163

NO

KEGIATAN JADUAL PENG JWB KET

1. DATA JANUARI BPS & DEPSOS

130 rb - 90 rb

2. RAKOR PUSAT JANUARI DEPSOS INS TERKAIT

3. PENYEMPURNAAN BK PKH

JANUARI DEPSOS INS TERKAIT

4. RAKOR NASIONAL REG BRT

FEBRUARY

DEPSOS MEDAN

RAKOR NASIONAL REG TMR

MARET DEPSOS SULSEL

5. REKRUITMEN, KORWIL PEDAMPING

FEBRUARY S.D MARET

DEPSOS 600 Org

DAN OPERATOR FEBRUARY

DEPSOS 72 Org

6. PEMBAYARAN TAHAP I MARET DEPSOS & POS

Utk RTSM 2009 (4 thp)

7. PELATIHAN MRT-APRIL

DEPSOS BALAI DKLT

8. PERTEMUAN AWAL APRIL DEPSOS & POS

PGD IT SLSAI

9. PEMBAYARAN TAHAP I JUNI DEPSOS & BRI

Khusus data 2010



Jumlah Pelamar

1. NAD 3 Kab 1 Orang 3 orang

2. SUMUT 3 Kab/Kota 1 orang 6 orang

3. SUMBAR/KEPRI


4. DKI Jakarta BANTEN


5. JABAR 14 Kab/Kota 2 orang 11 orang

6. JATIM 21 Kab/Kota 3 orang 8 orang

7. DI Yogyakarta 4 kab/Kota 1 orang 5 orang

8. BALI/NTB 4 Kab 1 2 orang

9. NTT 7 Kab 1 3 orang



Jumlah Pelamar

10 KALSEL 5 Kab 1 Orang 0 orang

11 Kalteng/Kalbar 2 kab 1 orang 0 orang

12 SULUT 6 Kab/Kota 1 orang 2 orang

13 GORONTALO 4 Kab 1 orang 2 orang

14 Sulawesi Tengah 2 Kab 1 orang 0 orang

15 Sulawesi Selatan 4 kab 1 orang 0 orang

TOTAL 88 Kab/Kota 18 orang 37 orang

Proses Resertifikasi = melihat apakah RTSM masih eligible untuk mendapat PKH sebaiknya tidak dilakukan tahun 2011.

Alasan: Tahun 2009, jumlah penduduk miskin yang

masih sebanyak 32,53 juta manusia atau 14,15 persen dari total penduduk.

Gejolak sosial ekonomi dan bencana telah meningkatkan kerentanan terhadap masyarakat miskin

Perjuangan untuk memerangi kemiskinan dan kerentanan masyarakat masih sangat berat

Proses pelaksanaan kegiatan masih belum optimal (data masih memerlukan verifikasi MIS)

Perlu pembenahan sistem manajemen pelaksanaan Strategi pengembangan ke daerah-daerah baru

atau wilayah timur (misalnya Papua, Maluku, etc) perlu persiapan

Perlu penguatan koordinasi tingkat Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota, belum berjalan lancar).

Koordinasi antar Departemen - Dinas Teknis belum optimal.

Prosedur pengaduan belum berjalan sepenuhnya, dan tindak lanjut pengaduan masih belum jelas.

Pelatihan kepada penyedia layanan baru dilaksanakan, belum merata.

Perlunya advokasi pemahaman yang lebih baik Pelaksanaan sosialisasi belum optimal (team sosialisasi dari Unit yang ada di Kemensos: pendidikan dan pelatihan, unit pendidikan/STKS, dll.)

Perlu dilakukan penyusunan data untuk mengidentifikasi masyarakat miskin dan rentan

2009 2010 2011 2012

Jumlah RTSM 726.000 816.000 1.116.000 1.516.000

Jumlah Pendamping 3.069 3.669 4.464 6.064

Pertambahan Pendamping 600 795 1.600

Jumlah Kabupaten 70 88 120 163

Jumlah Operator 416 488 616 788

Pertambahan Operator 72 128 172

Proyeksi dilakukan berdasarkan asumsi jumlah RTSM penerima PKH pada RPJM 2010-2014 dan dengan asumsi rasio Pendamping : RTSM = 1 : 250 dan jumlah Operator per kabupaten/kota adalah 4.

NO PROVINSI Pendamping yg dibutuhkan

Operator yg dibutuhkan

1. KEPRI 22 orang 4 orang

2. BENGKULU 36 orang 4 orang

3. BANTEN 82 orang - orang

4. DKI (Jaktim) 27 orang - orang

5. BALI 18 orang 4 orang

6. KALBAR 33 orang 4 orang

7 KALTENG 21 orang 4 orang

8. SULSEL 171 orang 4 orang

9. SULTENG 29 orang 4 orang

10. SULUT 4 orang - orang

11 GORONTALO 7 orang - orang

TOTAL 450 orang 28 orang

NO Bulan Pendamping Operator

1 Januari 17 5

2 Pebruari 28 12

3 Maret 51 10

4 April 8 4

5 Mei 15 -

6 Juni 14 15

7 Juli 23 -

8 Agustus 10 2

9 September 16 5

10 Oktober 9 -

11 Nopember 14 1

12 Desember 12 3

Total 217 orang (7%) 57 orang (20%)

NO Alasan pengunduran diri Pendamping % Operator

1 Indisipliner 13 4% 5 8.7%

2 CPNS 134 50% 21 37%

3 Tanpa Alasan 21 8% -

4 Bekerja diinstansi lain 15 5.5 % 1 1.75 %

5 Gangguan kesehatan 4 1,5% 1 1.75 %

6 Meninggal dunia 4 1,5% - -

7 Double Job ? 1 0,35% 1 1.75 %

8 Pindah menjadi pendamping program lain (PNPM,PAUD,

Penyuluh pertanian)

6 2.3 % 1 1,75 %

9 Menjadi anggota DPRD 2 0,7 % 2 3.5 %

10 Kesibukan pribadi 1 0,35%

11 Tdk sanggup 4 1,5% - -

12 Melanjutkan studi 2 0,7 % 1 1.75 %

Total 271 100% 57 100%

REALISASI PENYALURAN DANA PKH TAHUN 2009

KET

ALOKASI REALISASI SISA

RTSM RUPIAH RTSM RUPIAH % RTSM RUPIAH

TAHAP I 587.712 245.948.029.000 583.713 244.538.611.000 99,43 3.999 1.409.418.000

TAHAP II 868.720 374.120.783.000 863.661 372.170.580.000 99,48 5.059 1.950.203.000

TAHAP III 712.353 303.872.300.000 709.023 302.616.787.000 99,59 3.330 1.255.513.000

JUMLAH 2.168.785 923.941.112.000 2.156.394 919.325.659.000 99,50 12.391 4.615.453.000

BATAS AKHIR PEMBAYARAN :- TAHAP I TAHUN 2009 DITETAPKAN : 27 APRIL 2009.- TAHAP II TAHUN 2009 DITETAPKAN : 18 JULI 2009.- TAHAP III TAHUN 2009 DITETAPKAN : 11 NOVEMBER

2009.

PERBANDINGAN ANTARA DROPING DANA DENGAN

REALISASI PENYALURAN DANA PKH TAHUN 2009

KET DROPING DANA REALISASI SISA DANA KETERANGAN

TAHAP I 245.948.029.000 244.538.611.000 1.409.418.000 Disetor ke Kas Negara

TAHAP II

374.123.050.000 372.170.580.000 1.952.470.000 x)

TAHAP III 299.296.921.000 302.616.787.000 -3.319.866.000

JUMLAH 919.368.000.000 919.325.978.000 -1.367.396.000

x) THP II: selisih lebih data tdk diolah seb 8 RTS, BSU Rp. 2.267.000 karena KIP ganda

Kepesertaan bayi atau anak peserta Jamkesmas dimana belum terdapat dalam database kepesertaan

Penyalahgunaan kartu peserta Jamkesmas (digunakan oleh bukan pemegang kartu)

Untuk masyarakat miskin diluar kuota sering menjadi masalah karena Pemda tidak menyediakan dana (APBD) yang cukup.

Kepatuhan PPK terhadap standar belum optimal

Penerapan INA DRG sebagai pola pertanggungjawaban belum optimal

DAPAT DILAKUKAN PADA PERTEMUAN SOSIALISASI/REVIEW PROGRAM JAMKESMAS tahun 2010 dengan seluruh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

Pemahaman petugas di lapangan Keterbatasan tenaga Lokasi yang jauh/transportasi sulit Pemanfaatan tenaga pendamping Distribusi form verifikasi ke yandik dan

yankes

179

Adanya beberapa ‘temuan’ dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, misalnya PT Pos yang tidak menjemput data ke RTSM (dilakukan oleh pendamping). Seharusnya PT Pos yang melakukan kegiatan tersebut.

PT Pos tidak lagi melakukan pencairan dana yang tidak seharusnya.

Mekanisme perbankan untuk penyaluran dana PKH (perlu diperhatikan pula untuk daerah-daerah terpencil)

Koordinator wilayah (korwil) berperan lebih banyak di lapangan (di kota hanya untuk keperluan pertemuan).

Penyempurnaan data untuk identifikasi masyarakat miskin dan rentan program keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan rentan dapat ditargetkan dengan lebih tepat sasaran, adil dan efektif.

pemantapan pendamping dan operator serta penanggungjawab uppkh kab

Education