laporan pendahuluan_koreksi

7/24/2019 LAPORAN PENDAHULUAN_KOREKSI

1/22

DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA LUBUK LINGGAU

LAPORAN PENDAHULUAN

PENYUSUNAN MASTERPAN KAWASAN

PERKANTORAN PETANANG

KAWASAN EKSISTING

TAHUN ANGGARAN 2015

KONSULTAN PERENCANA :


2/22

i

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Laporan Antara ini merupakan tahap pertengahan dalam proses penyusunan dan

perencanaan Stadion Silampari Kota Lubuklinggau. Laporan ini terwujud berkat kerjasama

antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Lubuklinggau dengan konsultan yang dipercaya

menysusun perencanaan tersebut.

Secara garis besar Laporan Antara ini mencakup beberapa hal pokok antara lain,

eksisting lokasi, eksisting fungsional, analisa fungsional, konsep desain, dan hasil desain

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta

memberi masukan sehingga dapat tersusunnya buku laporan ini. Cukup disadari bahwa

dalam penyusunan Laporan Antara ini masih terdapat beberapa kekurangan, namun harapan

kami semua semoga Laporan Antara ini dapat bermanfaat bagi pembangunan di Kota

Lubuklinggau pada umumnya dan Pengembangan Stadion Silampari pada khususnya.

Wassalamualaikum WarahmatullahWabarakatuh.

Lubuk Linggau, Oktober 2015

Tim Penyusun


3/22

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................................. ii

BAB IPENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. Umum .......................................................................................................................... 1

B.

Latar Belakang ............................................................................................................. 1C. Maksud dan Tujuan ..................................................................................................... 2

D.

Lingkup Proyek ........................................................................................................ 2

BAB II - KEGIATAN PERENCANAAN ......................................................................... 3

BAB III - TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN ....................................................... 5

BAB IVBIAYA ........................................................................................................................ 6

A. Biaya Perencanaan. ...................................................................................................... 6

B. Sumber Dana................................................................................................................ 6

BAB VKELUARAN ..................................................................................................... 7

BAB VI - KRITER IA ....................................................................................................... 9

A. Kriteria Umum ............................................................................................................. 9

B.

Kriteria Khusus ............................................................................................................ 11BAB VII - AZAS-AZAS ................................................................................................... 12

BAB VIII - PROSES PERENCANAAN ........................................................................... 13

BAB IX - MASUKAN ....................................................................................................... 15

A. Informasi ...................................................................................................................... 15

B.

Tenaga ahli ................................................................................................................... 15

BAB X - PROGRAM KERJA ............................................................................................ 20

DAFTAR TABEL

Tabel 9.1 tenaga Ahli Sipil ................................................................................................. 15

Tabel 9.2 tenaga Ahli Arsitektur ......................................................................................... 16

Tabel 9.3 tenaga Ahli Mekanikal ........................................................................................ 16

Tabel 9.4 tenaga Ahli Elektrikal ......................................................................................... 17

Tabel 9.5 tenaga Ahli Struktur ............................................................................................ 17

Tabel 10.1 Tabel Jadwal Kegiatan ...................................................................................... 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 8.1 lokasi eksisting Kantor Walikota & DPRD Lubuklinggau ............................. 13

Gambar 8.2 lokasi eksisting Bangunan DPRD Lubuk Linggau ......................................... 14


4/22

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1.

Kegiatan Penyusunan Masterpan Kawasan Perkantoran Petanang Perlu

dilaksanakan mengingat Perencanaan Pembangunan sarana pendukung di area

PERKANTORAN PETANANG Kota Lubuklinggau adalah kegiatan mendesain atau

merencanakan sarana dan prasarana penunjang pusat pelayanan di lingkungan area

Kantor Walikota Kota Lubuklinggau yang dalam perkembangan kegiatan tersebut

diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan

aktifitas serta memenuhi estetika lingkungan yang memadai sehingga dapat

meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam pemanfaatannya.

2. Setiap bangunan Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu

memenuhi secara optimal fungsi/bangunannya, andal dapat sebagai teladan bagi

lingkungannya.

3. Setiap bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik- baiknya,

sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak darisegi mutu, biaya,

dan criteria administrasi.

4.

Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan Negara dan prasarana lingkungannya

perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya

perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah,

norma serta tata laku profesional.

5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara

matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai

dengan kepentingan proyek

B. Latar Belakang

Pembangunan Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan pesat seiring dengan

segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah

yang dapat mengantisipasi perkembangan Kota, sekaligus memecahkan

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan Manajemen

Strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota


5/22

2

Lubuklinggau sebagai kota transit ke arah yang lebih maju menujuKota

Metropolitan.

Dilihat dari lingkungan perkantoran yang ada dan dengan disesuaikan dengan

zaman sekarang maka perlu diadakan perbaikan pada aset- asset milik pemerintah yang

ada.Guna dari pada perbaikan ini adalah untuk menunjang kinerja yang ada pada

pemerintahan. Salahsatu aset pemerintah yang perlu diperbaiki untuk menunjang

fasilitas kantor tersebut adalah dengan mengadakanPenyusunan Masterplan Kawasan

Perkantoran Petanang dengan menyesuaikan dengan anggaran yang ada pada alokasi

tahun 2015.

C. Maksud dan Tujuan

Maksudnya agar Kantor dan lingkungannya tertata dengan baik dengan fasilitas

pendukung yang dibutuhkan di sekitarnya. Dengan mendasar kerangka acuan kerja

ini konsultan perencana membuat suatu dokumen kegiatan Penyusunan Masterpan

Kawasan Perkantoran Petanang. Adapun tujuan pembuatan dokumen tersebut

adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fisik dilapangan sehingga

diperoleh efisiensi dan efektifitas dan bangunan yang handal.

D. Lingkup Proyek.

1.

Lingkup Kegiatan/Proyek adalah : Penyusunan Masterpan Kawasan Perkantoran

Petanang.

2. Lingkup Pekerjaan adalah Penyusunan Masterpan Kawasan Perkantoran Petanang

yang meliputi:

- Pekerjaan Interior

- Pekerjaan Struktur

- Pekerjaan Asitektur

- Pekerjaan Elektrikal

- PekerjaanMekanikal


6/22

3

BAB II

KEGIATAN PERENCANAAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah

berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan

Bangunan Gedung Negara, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007

tanggal 27 Desember 2007, yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan fisik bangunan

gedung negara yang terdiri dari:

A.

Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan,membuat

interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah

daerah setempat mengenai peraturan daerah / perijinan bangunan.

B. Menyusun Pra Rencana seperti rencana lay-out, pra rencana termasuk program dan

konsep ruang, perkiraan biaya.

C. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat:

1.

Rencana arsitektur / interior bangunan dan uraian konsep yang mudah di mengerti

oleh pemberi tugas.

2.

Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya (bila disain

mengakibatkan terjadinya perubahan / berpengaruh terhadap struktur).

3. Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya (bila disain

mengakibatkan terjadinya perubahan / berpengaruh terhadap struktur).

4. Perkiraan biaya.

D. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:

1.

Gambar-gambar detail arsitektur / interior, detail struktur, detail utilitas yang

sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.

2. RencanaKerjadan Syarat- syarat (RKS).

3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.

4. Laporan akhir perencanaan.


7/22

4

E. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Pemimpin Proyek di dalam

menyusun dokumen pelelangandan membantu Panitia Pengadaan menyusun

program dan pelaksanaan pengadaan.

F.

Membantu Panitia Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk

menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun

kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugastugas yang sama apabila

terjadi lelang ulang.

G. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan

melaksanakan kegiatan seperti:

1.

Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada

perubahan.

2.

Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa

pelaksanaan konstruksi.

3. Memberikan saran-saran.

4. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.


8/22

5

BAB III

TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

A.

Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan

yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

B. Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah sebagai berikut:

1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan

standar hasilkarya perencanaan yang berlaku.

2.

Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-

batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari

segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan

diwujudkan.

3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan,

standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan

gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.


9/22

6

BAB IV

BIAYA

A. Biaya Perencanaan.

1.

Besar biaya pekerjaan perencanaan untuk Konsultan Perencana mengikuti pedoman

dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :45/PRT/M/2007 tanggal

27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung

Negara yaitu:

a. Bila terdapat pekerjaan non-standar, maka dihitung secara orang, bulan dan

biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billingrate yang

berlaku.

b.

Pengaturan komponen pembiayaan pada butiran diatas adalah dipisahkan antara

bangunan standar dan non-standar serta harus terbaca dalam suatu rekapitulasi

akhir yang menyebut angka dan huruf,

c. Besarnya biaya Konsultan Perencana merupakan biaya tetap dan pasti.

d. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan

perencanaan yang dibuat oleh Pemimpin Proyek dan Konsultan Perencana.

2.

Biaya pekerjaan Konsultan Perencana dan tata cara pembayaran diatur secara

kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai

peraturan yang berlaku, yang terdiri dari:

a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang

b. Materi dan penggandaan laporan,

c. Pembelian dan atau sewa peralatan,

d.

Sewa kendaraan,

e. Biaya rapat-rapat,

f.

Jasa dan over head Perencanaan,

g. Pajak dan iuran daerah lainnya.

B. Sumber Dana.

Sumber dana seluruh pekerjaan perencanaan dibebankan pada : Kantor Dinas Pu

Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2015.


10/22

7

BAB V

KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerjaini

adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, minimal meliputi:

A. Tahap Konsep Rencana Teknis

1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan

kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu

perencanaan.

2.

Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan

antar ruang, orang,barang dan lain- lain.

3.

Laporan data dan informasi lapangan, termasuk hasil survey fisik dan data

pengguna, peraturan-peraturan,dan lain- lain.

B. Tahap Pra-rencanaTeknis

1. Gambar- gambar Pra-rencana.

2.

Perkiraan biaya pembangunan.

3.

Garis besar rencanakerja dansyarat- syarat (RKS).

4.

Hasil Konsultasi Rencana dengan pengguna.

C. TahapPengembangan Rencana

1. Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur dan utilitas.

2. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan.

3.

Draft rencana anggaran biaya.

4. Draft rencana kerja dan syarat- syarat (RKS).

D. Tahap Rencana Detail

1. Gambar rencana teknis bangunan lengkap.

2. Rencana kerja dan syarat- syarat (RKS)

3. Bill Of Quantity (BQ).

4.

Rencana anggaran biaya (RAB).

5. Laporan Perencanaan arsitektur/interior, struktur, utilitas, lengkap dengan

perhitungan-perhitungan yang diperlukan.


11/22

8

6. CD

7. Maket

8. Dokumentasi

E.

Tahap Pelelangan

1. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan.

2. Laporan bantuan teknis dan administrative pada waktu pelelangan.

F. Tahap Pengawasan Berkala

1.

Laporan pengawasan berkala.

2.

Dokumen petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan

peralatan/perlengkapan/bangunan (bila ada).


12/22

9

BABA VI

KRITERIA

A. Kriteria Umum

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang

dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan

berdasarkan fungsi dan kompleksitasbangunan,yaitu:

a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :

a. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

b. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.

b.

Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan:

a.

Menjamin terwujudnya tatar uang yang dapat memberikan kesimbangan dan

keserasian terhadap lingkungannya.

b. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak

menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan.

c.

Persyaratan Struktur Bangunan:

a.

Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul

akibat perilaku alam dan manusia.

b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka

yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan,

c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda

yang disebabkan oleh perilaku struktur,

d.

Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang

disebabkan oleh kegagalan struktur.

d. Persyaratan KetahananTerhadap Kebakaran:

a. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul

akibat perilaku alam dan manusia.

b. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian

rupa,secara struktur stabil selama kebakaran sehingga:

i. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman.


13/22

10

ii. Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk

memadamkan api.

iii. Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.

e.

Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi :

a. Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman dalam menunjang

terselenggaranya

b. Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang

terselenggaranya kegiatan di dalam banguanan gedung sesuai dengan

fungsinya.

f.

Persyaratan ventilasi dan pengkordinasian udara.

a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup,baik alam maupun

buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung

sesuai dengan fungsinya.

b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara

secara baik.

g.

Persyaratan Pencahayaan:

a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam

maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan

sesuai dengan fungsinya.

b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara

secara baik.

h.

Persyaratan Hidrologi.

a. Mengumpulkan data curah hujan Rata-rata.

b. Mengamati tata guna lahan.

c. Menginventarisasi bangunan drainase existing.

d. Melakukan pemotretan pada lokasi-lokasi penting.

e.

Membuat rencana kerja untuk survey detail.


14/22

11

f. Mengamati karakter aliran sungai / morfologi yang mungkin berpengaruh

terhadap konstruksi dan saran-saran yang diperlukan untuk menjadi

pertimbangan dalam perencanaan berikut.

i.

PersyaratanTopografi.

Pengukuran topografi dilakukan pada Rencana lokasi Kolam Retensi dengan

mengadakan tambahan pengukuran detail pada tempat yang memang

memerlukannya. Jenis pengukuran ini meliputi pekerjaan sebagai berikut:

a. Pengukurantitik kontrol horizontal danvertical.

b.

Pengukuransituasi. Pengukuran penampang memanjang dan melintang dilokasi yang

diperlukan.

c.

Perhitungan dan penggambaran peta topografi.

B. Kriteria Khusus

Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik

berkaitan dengan bangunan prasarana lingkungan yang akan direncanakan, baik dari segi

fungsi khusus bangunan tersebut dan segi teknis lainnya:

a.

Penyusunan DED Rehab kantor Walikota merupakan Kegiatan perencanaan lanjutan

dari perencanaan awal yang tertunda maka dari segi bentuk dan tampilannya serta

keamanan konstruksinya diharapkan mampu menunjang dalam pemanfaatan

Saranadan Prasarana.

b. Kebutuhan daripada fungsi bangunan hamper sama dengan sebelumnya, akan tetapi

standar teknisnya diharapkan menyamai standar teknis sesuai dengan peruntukan.


15/22

12

BAB VII

AZAS-AZAS

Selain dari criteria di atas dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana

hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut:

A. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak

berlebihan.

B.

Kreatifitas disain hendaknya tidak ditekankan pada ketahan gaya dan kemewahan

material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik

danfungsi social bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada

masyarakat.

C. Dengan batasan tidak mengganggu produktifitas kerja, biaya investasi dan

pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya di usahakan serendah

mungkin.

D.

Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat

dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.

E. Bangunan Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan,dan

menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.


16/22

13

BAB VIII

PROSES PERENCANAAN

A. PROSES PRENCANAAN

1.

Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta

Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan

Pengelola Proyek.

2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal,antara dan pokok

yang harus dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang

ditetapkan dalam KAK ini.

3.

Dalam melaksanakan tugas konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa

waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.

4. Jangka waktu pelaksanaan,khususnya sampai diserahkannya dokumen

perencanaan untuk siap dilelangkan adalah : 90 (Sembilan puluh) Hari

Kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

B. AREA CAKUPAN PEKERJAAN

Dibawah ini adalah lokasi eksisting yang terdapat di kawasan yang akan di

bangun.

Gambar 8.1 lokasi eksisting Kantor Walikota & DPRD Lubuklinggau


17/22

14

Gambar 8.2 lokasi eksisting Bangunan DPRD Lubuk Linggau


18/22

15

BAB IX

MASUKAN

C. INFORMASI

1.

Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencariin formasi yang

dibutuhkan selain dari informas iyang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk

melalui Kerangka Acuan Kerja ini.

2. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaranian formasi yang digunakan dalam

pelaksanaan tugasnya,baik yang berasal dari pemberi tugas, maupun yang dicari

sendiri. Kesalahan / kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan

informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.

D.

TENAGA AHLI

Untuk melaksanakan tujuannya,konsultan perencana harus menyediakan tenaga yang

memenuhi ketentuan proyek, baik ditinjau dari segilengkap (besarnya) proyek maupun

tingkat kompleksitas pekerjaan.Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan

perencanaan minimal terdiri dari;

1. Ketua Tim (Team Leader)

Profesi /

Keahlian

Kemampuan

Teknis /

Kualifkasi

Tenaga Ahli

PendidikanMinimal

Pengalaman

Kerja

MinimalKet

AhliTeknik

Bangunan

Gedung

TeamLeader AhliMadya S1,Teknik

Sipil

7Tahun1Org,

SKA

Tabel 9.1 tenaga Ahli Sipil

Tugas utama ketua tim adalah bertanggung jawab padahal-hal berikut:

Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan dan personil

yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik

sertamencapai hasil yang diharapkan.

Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan, baik dalam tahap pengumpulan data,

pengolahan dan penyajian akhir dari hasil keseluruhan pekerjaan.


19/22

16

2. Tenaga Ahli Arsitektur

Profesi/Keahlia

n

Kemampuan

Teknis/Manajeri

al

Kualifkasi

TenagaAhli

Pendidikan

Minimal

Pengalaman

Kerja

Minimal

Ket

ArsitekTenagaAhli

AresitekturAhlimuda

S1,Teknik

Arsitektur5Tahun

1 Org,

SKA

Tabel 9.2 tenaga Ahli Arsitektur

Tugas utama adalah bertanggung jawab pada hal-hal berikut:

Merencanakan,bangunandi bidangarsitektur.

Melakukan perhitungan kebutuhan ruang dan luasan bangunan.

Menentukan tata ruang, bentuk eksterior, warna dan pemilihan spesifikasi bahan

material arsitektur.

3. Tenaga Ahli Mekanikal

Profesi/

Keahlian

KemampuanTeknis/Manajeria

Kualifkasi

TenagaAhli

Pendidikan

Minimal

Pengalaman

Kerja

MinimalKet

MekanikalAhliTeknik

MekanikalAhliMuda

S1,Teknik

Mesin5Tahun

1Org,

SKA

Tabel 9.3 tenaga Ahli Mekanikal


Merencanakan kebutuhan instalasi air bersih, air kotor, hydrand, dll.


20/22

17

4. Tenaga Ahli Elektrikal

Profesi/ Keahlian

Kemampuan

Teknis /

Manajerial

Kualifkasi

TenagaAhli

Pendidikan

Minimal

Pengalaman

Kerja

MinimalKet

Elektrikal

AhliTeknikTe

naga

ListrikAhliMuda

S1,Teknik

Elektronika 5Tahun

1Org,

SKA

Tabel 9.4 tenaga Ahli Elektrikal


Merencanakan titik lampu, jaringan listrik gedung

Melakukan perhitungan kebutuhan daya listrik.

Menentukan/pemilihan spesifikasi peralatan listrik.

5. Tenaga Ahli Sipil/ Struktur

Profesi/

Keahlian

Kemampuan

Teknis/Manajerial

Kualifkasi

Tenaga Ahli

Pendidikan

Minimal

Pengalaman

Kerja

MinimalKet

SipilTenaga Ahli Teknik

Bangunan Gedung Ahli Muda

S1,Teknik

Sipil 4Tahun

1Org,

SKA

Tabel 9.5 tenaga Ahli Struktur


Merencanakan bangunan dibidang struktur.

Melakukan perhitungan kekuatan struktur dari pondasi hingga atap.

Menentukan / pemilihan material dan komposisi yang tepat dalam kekuatan struktur.

C. Tenaga Pendukung

1. Estimator Biaya.

Pendidikan :D3/S1


21/22

19

Pengalaman:min2 th.

2. Asisten Tenaga Ahli.

Pendidikan :D3/S1

Pengalaman:min2 th.3. Sekretaris

Pendidikan : D3

Pengalaman:min2 th.

4. Sekretaris/OperatorKomputer.

Pendidikan :STM /D3

Pengalaman:min2 th.

5. Cad Operator

Pendidikan :D3/S1

Pengalaman:min2 th

6. Surveyor

Pendidikan :D3/S1Teknik Sipil

Pengalaman:min2 tahun


22/22

20

BAB X

PROGRAM KERJA

A.

Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:

1. Jadwal kegiatan secara terperinci :

2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga

yang diusulkan Konsultan Perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan,serta

harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.

3. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.

B.

Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi

Tugas, setelah sebelumnya dipresentasika noleh Konsultan Perencana dan

mendapatkan pandangan / pertimbangan teknis dari Pemberi Tugas.

C.

Jadwal Kegiatan

NO. PEKERJAAN

BULAN

I II III

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan

2 Pengumpulan Data

3 Pengolahan data dan Analisa

4 Konsep Pelaksanaan Teknis

5 Pra-rencana Teknis

6 Pengembangan Rencana

7 Rencana Detail

8 Pelelangan

Tabel 10.1 Tabel Jadwal Kegiatan

laporan pendahuluan_koreksi

Documents