laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 62A/LHP/VIII.SMG/05/2021 Tanggal : 19 Mei 2021

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah i

DAFTAR ISI Halaman

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………............. i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.................... ii

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN....................................................................... iv

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.......................................................... 1

LAPORAN KEUANGAN................................................................................................. 2

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN........................................................................ 2

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH........................................ 4

3. NERACA....................................................................................................................... 5

4. LAPORAN OPERASIONAL........................................................................................ 7

5. LAPORAN ARUS KAS................................................................................................ 8

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS......................................................................... 10

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………........... 11

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ……….........................

15

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN....................... 33

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI ………………………………….......... 38

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ....................... 84

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.......................................................................................

221

BAB VII PENUTUP............................................................................................ 227

LAMPIRAN

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah iv

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang didasarkan pada kriteria:

a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen yang memiliki 52 OPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2020; b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); c. Laporan Operasional (LO); d. Laporan Arus Kas (LAK); e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2020;

b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah v

c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;

d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;

e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (reperformance), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahanpermasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah vi

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari kalender mulai tanggal 5 April s.d. 4 Mei 2021, berdasarkan Surat Tugas Nomor 161/ST/XVIII.SMG/03/2021 tanggal 30 Maret 2021.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BUPATI KEBUMEN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

Anggaran 2020 yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran:

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3) Neraca;

4) Laporan Operasional;

5) Laporan Arus Kas;

6) Laporan Perubahan Ekuitas;

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalianinternal yang memadal, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaananggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secaralayak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

-GBUPAT^^BUMEN,

ksf \

SUGIYANTO, SHpJ')

Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen Telepon (0287)381410 Fax. (0287)381423e-mail [email protected] Website www.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMAPI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN REFFANGGARAN

2020

REALISASI

2020(%)

REALISASI

2019

PENDAPATAN-LRA 5.1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LRA 5,1.1.1

P^dapaten Pajak Daerah - LRA 5,1,1.1.1 89.697,000,000,00 100.877.584.517,00 112,46 110.614.568,810,00

Pendapatan Retiibusi Daerah - LRA 5.1,1.1.2 23.587,096,000,00 22.068.306,403,00 93,56 27.141.726,792,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • LRA 5,1,1.1.3 13.243,497,000,00 15,727,758,649,00 118,76 14.210,376,188,00

Lair»-lain PAD Yang Sah - LRA 5.1,1,1.4 200,292.986.000,00 264,352,314,214,80 131,98 257.196,761,539,68

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 326.820.579.000,00 403.025.963.783,80 123,32 409.163.433.329,68

PENDAPATAN TRANSFER • LRA 5.1.1,2

Pendapatan Transfer Petnerintah Pusat • LRA 5.1.1,2,1

Bagi Hasil Pajak - LRA 5,1.1.2,1,1 34.205.198,000,00 33.296.897.421,00 97,34 20.809.791,800,00

Bag! Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 5,1.1.2.1,2 2.130,728,000,00 1.849.641.537,00 86,81 1.349,316,600,00

Dana AlokasI Umum (DAU) • LRA 5,1,1.2.1,3 1.206.245,637.000,00 1,197.504.293.000,00 99,28 1.279,681.428,000,00

Dana AlokasI Khusus (DAK) - LRA 5,1.1.2.1,4 387,316,381,000,00 391.574.573.136,00 101,10 386,546.619,443,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemeiintah Pusat • LRA 1.629.897.944.000,00 1.624.225.405.094,00 99,65 1.688.387.155.843,00

Pendapatan Transfer Pemerlntah Pusat • Lalnnya • LRA 5,1,1.2.2

Dana Penyesuaian - LRA 5,1,1.2.2 450.269,534,000,00 450.269,534.000,00 100,00 429,981,020,600,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerlntah Pusat • Lalnnya • LRA 450^534.000,00 450269.534.000,00 100,00 429.981.020.600,00

Pendapatan Transfer Pemerlntah Daerah Lalnnya • LRA 5.1.1,2.3

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 5.1.1,2,3 142,141.828,000,00 130.966,524,602,00 92,14 143.529.063.756,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerlntah Daerah Lalnnya ■ LRA 142'14i!828.006.00 "l*30.966.524'.602,00" '92,14 **143.*5M.063*.756*,0*0"Bantuan Keuangan • LRA 6,1.1.2.4

Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daer^ Provlnsi Lainnya • LRA 5,1.1.2.4 19.127,000,000,00 17,991,610,589,00 94,06 9.936,200.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan ■ LRA 19*127"o00.00d,00 " 17.991.610".589,00* *94,06 9V36.200'.000",0'0Jumlah Pendapatan Transfer • LRA 2.24im306.0QO,00 2223.453.074285,00 9920 2271.833.440.199,00

LAIN-UIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ■ LRA 5.1.1,3

Pendapatan Hibah - LRA 5,1.1.3 135,310.300,000,00 136.750.269.161,00 101,06 137,498,110.012,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah • LRA 135"31o'300.o6d,00 136.750*269'.161,00" 101,06 *"l37!498.lio'.012",0*0'"JUMLAH PENDAPATAN - LRA 2.703.567.185.000,00 2.763229.307.229,80 10221 2.818.494.983.540,68

BELANJA 5.1,2

BELANJA OPERASI 5.1,2,1

Belanja Pegawai 5.1.2,1.1 1.248,008.798.000,00 1.169,696,600,650,00 93,73 1,186.788,783,406,00

Belanja Barang dan Jasa 5.1.2,1,2 604,262.315.000,00 557,946,733,726,00 92,34 561.476,416,983,00

Belanja Hibah 5,1.2.1,3 83,175.383,000,00 81.112,633.737,00 97,52 91.027,595,845,00

Belanja Bantuan Soslal 5,1.2.1.4 34,248.370,000,00 30.833.250.000,00 90,03 41,392,080.465,00

Jumlah Belanja OperasI 1.969.694.866,000,00 1.839.589218.113,00 93,39 1.880.683.876.699,00

BELANJA MODAL 5,1,2.2

Belanja Modal Tanah 5.1.2,2,1 9,986,642,000,00 8,217,772,363,00 82,27 33,834.086,638,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.1.2,2,2 94,794.617.000,00 89,087,259,542,00 93,98 99.985,234.817,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.1.2.2,3 46,021.343,000,00 43.302.380.801,00 94,09 73.764,387.734,00

Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan 5,1,2.2.4 150,029.435,000,00 136.180,943.682,00 90,77 143,814.601,168,00

Belanja Modal Aset Telap Lalnnya 5,1,2.2.5 12.547.173,000,00 12.012,692,630,00 95,74 14.089,486,071,00

Belanja Modal Aset Tak Berwujud 5,1,2.2.6 0,00 0,00 0,00 352,997,600,00

Jumlah Belanja Modal 313.381.210.000,00 288.801.049.018,00 92,16 365.840.794.028,00

BELANJA TAK TERDUGA 5.1,2,3

Belanja Tak Terduga 5,1.2.3 15,245.000,000,00 10.188.825.249,00 66,83 570.000,00

Jumlah Belanja Tak Terduga 15".245y000.0d6,00 " 10.188.825249,00" *66,83 570*.000",0"0"Jumlah Belanja 2m321.076,000,00 2.138.579.092.380,00 93,05 2246.525.240.727,00

TRANSFER 5,1,3

TRANSFER BAG! HASIL PENDAPATAN 5.1,3,1

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 5.1,3,1,1 9.677,560,000,00 9.657.463.900,00 99,79 9.981.797.400,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.1.3.1.2 4,018,617,000,00 3,870.292.800,00 96,31 5,520.713,100,00

Jumlah Transfer bagi Hasil Pendapatan 13.696.177.000,00 13.527.756.700,00 98,77 15.501510.500,00

URAIAN REFFANGGARAN

2020

REALISASI

2020(%)

REALISASI

2019

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5.1.3,2

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 5.1.3.2.1 584.102.974.000,00 583.690.191.000,00 99,93 546.159.768.400,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 5.1.3.2.2 2.064.876.000.00 2.064.876.000,00 100,00 1.361.925.000,00

Jumlah Transfer Bantuan Keuangan 588.167.850.000,00 585.755.067.000,00 99,93 547.521.693.400,00

Jumlah Transfer 599.864.027.000,00 599.282.823.700,00 99,90 563.024.203.900,00

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.898.185.103.000,00 2.737.861.916.060,00 94,47 2.809.549.444.627,00

SURPLUS/(DEFISIT) (194.617.918.000,00) 25.367.391.149,80 (13,03) 8^45.538.913,68

PEMBIAYAAN 5.1.4

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.4.1

Penggunaan SiLPA 5.1.4.1.1 202.667.918.000,00 202.667.918.416,18 100,00 201.692.379.502,50

Penerimaan KembaN Piutang 5.1.4.1.2 1.500.000.000,00 1.465.000.000,00 97,67 1.500.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 204.167.918.000,00 204.132.918.416,18 99,98 203.192.379.502,50

reNGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.4.2

Penyertaan Modai/inveslasi Pemerlntah Daerah 5.1.4.2.1 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 100,00 7.970.000.000,00

Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya 5.1.4.2.2 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00 1.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 100,00 9470.000.000,00

PEMBIAYAAN NEHO 194.617.918.000,00 194.582.918.416,18 99,98 193.722.379.502,50

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,CQ —:i19.950.309.565,98 0,00 202.667.918.416,18

Lihat Catalan alas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

iJUPATItCBUMEr)

^fifANTO, SH


LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN REFF 2020 2019

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Sub Total

5.2.1

5.2.2

202.667.918.416,18

202.667.918.416,18

0,00

201.692.379.502,50

201.692.379.502,50

0,00

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sub Total

5.2.3 219.950.309.565,98

219.950.309.565,98

202.667.918.416,18

202.667.918.416,18

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.2.4

5.2.5

0,00

0,00

219.950.309.565,98

0,00

0,00

202.667.918.416,18

Lihat Catalan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan SpnA >

WBUPATI KffiUMEN,

UGIYANTO, SH


NERACAPer 31 Desember 2020 dan 2019


ASET 5.3.1

ASET LANCAR 5.3.1.1.

Kas di Kas Daerah 5.3.1.1.1 142.972.001.462,00 150,395.584.664,00Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.1.1.2 34.633.880,00 54.699.800,00Kas di Bendahara Pengeiuaran 5.3.1.1.3 206.799,00 13.592,215,00Kas di BLUD 5.3.1.1.4 71.363.739,445,98 43.835.358.019,98Kas Lainnya 5.3.1.1.5 5.614.042.929,00 8.499.558.356,20Setara Kas 0,00 0,00Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00Piutang Pendapatan 5.3.1.1.6 68.296.171.915,00 24.932.358.986,00Piutang Lainnya 5.3.1.1.7 0,00 42.118.746.399,00Penyisihan Piutang 5.3.1.1.8 (8.189.140.922,75 (7.220.940.055,00)Beban Oibayar Dimuka 5.3.1.1.9 65.598.889,00 72.036.588,00Persediaan 5,3.1.1.10 39.833.217.851,73 35.653.398.103,45

JUMUH ASET LANCAR 319.990.472.248,96 298.354.393.076,63

INVESTASI JANGKA PANJANG 5.3.1.2

Investasi Jangka Panjang Non Permanen 5.3.1.2.1

Investasi Jangka Panjang kepada Entltas Lainnya 0,00 0,00Investasi dalam ObligasI 0,00 0,00Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00Dana Berguiir 0,00 0,00Deposito Jangka Panjang 0,00 0,00Investasi Non Permanen Lainnya 5.3.1.2.1.1 35.000.000,00 0,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen 35.000.000,00 0,00

Investasi Jangka Panjang Permanen 5.3.1.2.2

Penyertaan Modal Pemerlntah Daerah 5.3.1.2.2.1 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 150.432.666.979,57 138.846.162.484,71

ASETTETAP 5.3.1.3

Tanah 5.3.1.3.1 777.646.197.820,55 777.250.679.277,55Peralatan dan Mesin 5.3.1.3.2 870.303.689.719,00 765.195.323.365,00Gedung dan Bangunan 5.3.1.3.3 1,519,382.588.544,00 1.490.101.861.928,00Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.3.1.3.4 2.559.955.132.444,25 2.430.068.733.183,25Aset Tetap Lainnya 5.3.1.3.5 132.900.631.859,00 133.561.451,585,00Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.3.1.3.6 12,276.936.657,00 0,00Akumulasi Penyusutan 5.3.1.3.7 (1.940.935.286.174,30) (1.667.817.400.927,14)

JUMLAH ASET TETAP 3.931.529.890.869,50 3.928.360.648.411,66

DANA CADANGAN

DanaCadangan 0,00 0,00

JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00

ASET LAINNYA 5.3.1.4

Taglhan Jangka Panjang 0,00 0,00Kemitraan dengan Plhak Ketiga 5.3.1.4.1 16.134.562.688,00 16.134.562.688,00Aset Tidak Berwujud 5.3.1.4.2 2.243.798.380,00 8.741.274.141,00Aset Laln-lain 5.3.1.4,3 105.406.781.516,00 91.886.797.752,00

JUMLAH ASET LAINNYA 123.785.142.584,00 116.762.634.581,00

JUMLAH ASET 4.525.738.172.682,03 4.482.323.838.554,00


KEWAJIBAN 5.3.2

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.3.2.1

Utang Pertiitungan Pihak Ketiga (PFK) 5.3.2.1.1 34.314.950,00 130.874.639,00Utang Bunga 0,00 0,00Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00Pendapatan Diterima Dimuka 5,3.2.1.2 1.248.346.951,00 981.745.192,83Utang Belanja 5.3.2.1.3 40.507.386.063,00 13.590.043.826.00Utang Jangka Pendek Lainnya 5.3.2.1.4 0,00 13.310.369.182,00

JUMUH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 41.790.047.964,00 28.013.032,839,83

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri 0,00 0,00Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 41.790.047.964,00 28.013.032.839,83

EKUITAS

EKUITAS 5.3.3 4.483.948.124.718,03 4.454.310.805.714,17

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4.525.738.172.682,03 4.482.323.838.554,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATIKEBUMEN

^GIYANTO, SH


LAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHZR SAMPAX DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO.URUT URAIAN REFF 2020 2019 KENAIKAN/ (%)rPFtailRMNANt

5.4.1

5.4.1.1

5.4.1.1.1 102.244.578.080,00 103.793.194.372,00 (1.548.616.292,00) (1,49)5.4.1.1.2 23.370.297.163,83 27.806.000.986,34 (4.435.703.822,51) (15.95)5.4.1.1.3 12.515.457.668,00 6.297.570.767,00 6.217.886.901,00 98,735.4.1.1.4 267,119.213.353,80 387.444.573.679,48 (^0.325.360.325,6^ (31.06)

405.249.546.265,63 525.341.339.804,82 (120.091.793.539,19) (22,86)

5.4.1.2

5.4.1.2.1 1.614.994.363.444,00 1.697.618.197.493,00 (82.623.834.049,00) (4.87)5.4.1.2.2 45.243.665.000,00 34.569.662.000,00 10.674.003.000,00 30,885.4.1.2.3 142.336.837.332,00 140.304.876.840,00 2.031.960.492,00 1,455.4.1.2.4 17.991.610.589,00 9.936.200.000,00 8.055.410.589,00 81,07

_1.8_20J566.^6.3M.qq _ J:882.4285_36.333_,00_ ..i?l-??2.^j968j0q).„.(3.M),

5.4.1.3

5.4.1.3.1 143.140.636.886,00 7.208.963.041,00 135.931.673.845,00 1.885,59

5.4.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,005.4.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00

143.140.636.886,00 7,208.963.041,00 135.931.673.845,00 1.885,59

2.368.956.659.516,63 2.414.979.239.178,82 (46.022.579.662,19) (1,91)

5.4.2

5.4.2.1 1.170.541.875.982,00 1.192.143.623.118,00 (21.601.747.136,00) (1,81)

5.4.2.2 83,506.008.091,72 82.930.983.968,15 575.024.123,57 0,69

5.4.2.3 382.110.604.291,00 380.655.730.383,00 1.454.873.908,00 0,38

5.4.2.4 44.337.343.515,00 55.086.254.735.00 (10.748.911.220,00) (19,51)

5.4.2.5 25.802.705,996,00 47.099.396.526,00 (21.296.690.530,00) (45,22)

5.4.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.2.7 0,00 0,00 0,00 0,005.4.2.8 122.978.836.872,00 91.027.595.845,00 31.951.241.027,00 35,10

5.4.2.9 34.639.637.162,00 41.392.080.465,00 (6.752.443.303,00) (16,31)

5.4.2.10 286.931.158.605,02 280.660.730.096,29 6.270.428.508,73 2,23

5.4.2.11 968.200.867,75 3.653.789.922,00 (2.685.589.054,25) (73.50)5.4.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.2.13 192,276.793.100,00 168.104.743.500,00 24.172.049.600,00 14,38

2.344.093,164.482,49 2.342,754.928.558,44 1.338235.924,05 0,06

24.863.495.034,14 72.224.310.620,38 (47.360.815.58624) (85,57)

5.4.3

5.4.3.1 1.210.699.490,00 653.873.477,00 556.826.013,00 85,16

0,00 0,00 0,00 0,005.4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.3.3 16.082.200.444,00 16.062.975.365,00 19.225.079,00 0,12

(14.871.500.954,00) (15.409.101.888,00) 537.600.934,00 (3.49)

9.991.994.080,14 56.815.208.732,36 (46.823.214.652,24) (82,41)

0.005.4.4 0,00

5.4.4.1 0,00 0,00 0,00 0,005.4.4.2 309.529.716,00 570.000,00 308.959.716,00 0,00

(309.529.716,00) (570.000,00) (308.959.716,00) 54.203,46

9.682.464.364,14 56.814.638.732,38 (47.132.174.368,24) (82,96)

8

8 1

8 1 .1

8 1.2

8 1.3

8 1.4

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.4.1

8.4.2

8.4.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

8.5.1

9.4.1

KE6IATAN OPERASIONAL

PENOAPATAN•LO

PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD) • LO

Pendapatan Pajak Daerah • LO

Pendapatan Retnbusi Daerah - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Lain-lain PAD Yang Sah • LO

Jumlah Pendapatan As!! daerah (PAD) - LO

PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer Pemeiintah Pusat -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Bantuan Keuangan - LO

Jumlah Pendapatan Transfer* LO

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

Pendapatan Hibah - LO

Dana Darurat-LO

Pendapatan Lainnya • LO

Jumlah laln-lain Pendapatan Daerah Yang Sah • LOJUMLAH PENDAPATAN•LO

9 BEBAN

9.1.1 Beban Pegawal - LO

9.1.2 Beban Persedlaan

9.1.2 Beban Jasa

9.1.2 Beban Pemellharaan

9.1.2 Beban Perjalanan Dinas

9.1.3 Beban Bunga

9.1.4 Beban Subsidi

9.1.5 Beban HIbah

9.1.6 Beban Bantuan Soslal

9.1.7 Beban Penyusutan dan AmortisasI

9.1.8 Beban Penyislhan Piutang

9.1.9 Beban Laln-lain

9.2.1 Beban Transfer

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARIOPERASI

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LOSurplus Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang - LO

Surplus darl Keglatan Non Operaslonal Lainnya • LODefisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

Deflsit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang • LODefisit dari Keglatan Non Operasional Lainnya - LO

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POSLUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa • LO

Beban Luar Biasa

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT-LO

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagal baglan yang tidak terplsahkan dari Laporan Keuangan

BUMEN

'ANTO, SH


LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2020 dan 2019


Arus Kas darl Aktlvltas Operasi 5.5.1.

Arus Kas Masuk 5.5.1.1.

Pendapatan Pajak Daerah - LRA 100.877.584.517,00 110.614.568.810,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 22.068.306.403,00 27.141.726.792,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 15.727.758.649,00 14.210.376.188,00

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 263.141.614.724,80 256.542.888.062,68

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 1.624.225.405.094,00 1.688.387,155.843,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lalnnya - LRA 450.269.534.000,00 429.981.020.600,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 130.966.524.602,00 143.529.063.756,00

Bantuan Keuangan - LRA 17.991.610.589,00 9.936.200.000,00

Pendapatan Hibah - LRA 136.750.269.161,00 137.498.110.012,00

Jumlah Arus Kas Masuk 2.762.018.607.739,80 2.817.841.110.063,68

Arus Kas Keluar 5.5.1.2.

Belanja Pegawai 1.169.696.600.650,00 1.186.788.783.406,00

Belanja Barang dan Jasa 557.946.733.726,00 561.475.416.983,00

Belanja Hibah 81.112.633.737,00 91.027.595.845,00

Belanja Bantuan Sosial 30.833.250.000,00 41.392.080.465,00

Belanja Tak Terduga 10.188.825.249,00 570.000,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.657.463.900,00 9.981.797.400,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 3.870.292.800,00 5.520.713.100.00

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 583.690.191.000,00 546.159.768.400,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.064.876.000,00 1.361.925.000,00

Jumlah Arus Kas Keluar 2.449.060.867.062,00 2.443.708.650.599,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 312.957.740.677,80 374.132.459.464,68

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.5.2.


Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA 974.815.589.00 292.590.478,00

Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA 235.883.901,00 361.282.999,00

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA 0,00 0,00

Jumlah Arus Kas Masuk 1.210.699.490,00 653.873.477,00


Belanja Modal Tanah 8.217.772.363,00 33.834.086.638,00

Belanja Modal Peraiatan dan Mesin 89.087.259.542,00 99.985.234.817,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.302.380.801,00 73.764.387.734,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 136.180.943.682,00 143.814.601.168,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.012.692.630,00 14.089.486.071,00

Belanja Modal Aset Tak Berwujud 0,00 352.997.600,00

Jumlah Arus Kas Keluar 288.801.049.018,00 365.840.794.028,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (287.590.349.528,00) (365.186.920.551,00)


Arus Kas dari Aktlvltas Pendanaan 5.5.3.


Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 1.465.000.000,00 1.500.000.000,00

Jumlah Arus Kas Masuk 1.465.000.000,00 1.500.000.000,00


Penyertaan Modal/lnvestasi Pemerintah Daerah 8.050.000.000.00 7.970.000.000,00

Pengeluaran investasi Non Permanen Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00


Arus Kas Bersih dari Aktlvltas Pendanaan (8.085.000.000,00) (7.970.000.000,00)

Arus Kas dari Aktlvltas Transltorls 5.5.4.


Penerimaan Perhltungan Fihak Ketiga (PFK) 159.154.521.526.00 156.156.232.588,00

KIriman uang masuk penutupan Kas BLUD UPS 14.626.390,00 0,00

Klriman uang masuk dari Kas di bend penerimaaan 2019 0,00 8.071.015,00

KIriman uang masuk kas di bendh pengeluaran 2019 0,00

Klriman uang masuk pengemballan sisa Dana Desa 58.488.800,00

Jumlah Arus Kas Masuk 159.227.636.716,00 156.164.303.603,00


Pengeluaran Perhltungan Flhak Ketiga (PFK) 159.251.081.215,00 156.407.461.639,00

Klriman uang keluar kas di Bendh penerima 2019 0,00 16.665.000,00

Klriman uang keluar kas dl Bendh pengeluaran 2020 0,00 8.071.015,00

Klriman uang keluar penutupan kas blud UPS 14.626.390,00

Klriman uang keluar penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN 58.488.800,00


Arus Kas Bersih dari Aktlvltas Transltorls (96.559.689,00) (267.894.051,00)

Kenalkan 1 (Penurunan) Kas 17.185.831.460,80 707.644.862,68

Saldo Awal Kas 202.798.793.055,18 202.091.148.192,50

Saldo Akhir Kas 219.984.624.515,98 202.798.793.055,18

dengan rinclan:

Kas dl Kas Daerah 142.972.001.462.00 150.395.584.664,00

kas dl Bendahara Penerimaan 34.633.880,00 54.699.800,00

Kas dl Bendahara Pengeluaran 206.799,00 13.592.215,00

Kasdl BLUD 71.363.739.445,98 43.835.358.019,98

Kas Lainnya - BOS 5.500.938.428,00 8.498.408.494,00

Kas Lainnya - Lainnya 113.104.501,00 1.149.862,20

Jumlah 219.984.624.515,98 202.798.793.055,18

Lihat Catalan alas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Ljporao Keuangan

BUPATIKEBUMEN

m

SUGIYANTO, SH


LAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019


EKUITAS AWAl 5.6 4.454.310.805.714,17 4.529.217.894.028,92

SURPLUS/DEFISIT-LO 5.6 9.682.464.364,14 56.814.638.732,38

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 5.6

Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00

Koreksi ekuitas lainnya 5.6 19.954.854.639,72 (131.721.727.047.13)EKUITAS AKHIR 5.6 4.483.948.124.718,03 4.454.310.805.714,17

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPAT

% /FSUG[YANT^,'SH8 U

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2020

11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kebumen atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.

Tujuan laporan keuangan adalah:

a. Menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama satu periode pelaporan;

b. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan;

c. Untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan;

d. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1) Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya

dengan seluruh alokasi pengeluaran; 2) Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan

alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4) Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman;

6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan;

7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

ASUS

Draft


12

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; c. Undang- Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara; i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; k. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan; m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; q. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

s. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;


13

u. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;

v. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

w. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

x. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

y. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; z. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; aa. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; bb. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;

ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

ff. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

gg. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

hh. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

ii. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen;

jj. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

kk. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

ll. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagai berikut:

ASUS

Draft

ASUS

Draft


14

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen 2.2 Ekonomi Makro 2.3 Arah dan Kebijakan Umum APBD 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah

Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.3 Neraca 5.4 Laporan Operasional 5.5 Laporan Arus Kas 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 5.7 Pengungkapan Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

ASUS

Draft


15

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

a. Letak Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak diantara 7o27’ – 7o50’ lintang selatan dan 109o22’ – 109o50’ bujur timur. Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 – 997,5 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo Sebelah timur : Kabupaten Purworejo Sebelah selatan : Samudera Indonesia Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar yang terbagi dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan.

Gambar 1 Peta Kabupaten Kebumen

*) Sumber : Kebumen dalam Angka

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

b. Demografi

1) Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2019 sebesar 0,24 ,melambat dibandingkan baik pada tahun 2018 yang hanya sebesar 0,26, maupun jika


16

dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,28. Jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah sebesar 1.197.982. Sementara tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 sebanyak 935 jiwa per kilometer persegi, naik dari 933 jiwa per kilometer persegi di tahun 2018.

2) Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (usia 15 tahun atau lebih) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 900.240 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 894.326 jiwa. Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sekitar 68,48 persen dimana hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kebumen termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 65,53 persen. Kelompok penduduk bukan Angkatan kerja pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019 didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 195.772 jiwa pada tahun 2018 dan turun menjadi 188.648 jiwa pada tahun 2019 Angkatan kerja terdiri atas dua kelompok yaitu kelompok pengangguran dan kelompok bekerja. Angkatan kerja yang bekerja tahun 2019 sebanyak 95,24 persen terhadap total angkatan kerja yang sebesar 616.494 jiwa. Sementara tingkat pengangguran terbuka persentasenya menurun dari 5,52 persen pada tahun 2018 menjdai 4,76 persen dari total angkatan kerja

c. Organisasi

Unsur Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati/Wakil Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemerintahan Bupati/Wakil Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1) DPRD

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2019-2024 dengan Ketua H. Sarimun, S.Sy dan wakil ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo, dan Yuniarti Widayaningsih.

2) Bupati/Wakil Bupati

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2016-2021 dipimpin oleh K.H. Yazid Mahfudz dan Arif Sugiyanto, SH (menjabat Wakil Bupati sejak 2019).

3) Perangkat Daerah (PD)

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas aparaturnya Kabupaten Kebumen melaksanakan kewenangan wajib yang terbagi dalam 22 Bidang Pemerintah, meliputi 52 SKPD sebagai berikut.


17

Tabel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020

No. Kode SKPD Nama SKPD 1. 1.01.1 Dinas Pendidikan. 2. 1.02.1 Dinas Kesehatan 3. 1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4. 1.03.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.. 1.04.1 Dinas Perumahan dan Kawasasn Permukiman dan Lingkungan Hidup 6. 1.05.1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7. 1.05.2 Satuan Polisi Pamong Praja 8. 1.06.1 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. 2.01.1 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

10. 2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. 2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. 2.09.1 Dinas Perhubungan 13. 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 14. 2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15. 2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan pariwisata 16. 2.18.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 17. 3.01.1 Dinas Kelautan dan Perikanan 18. 3.03.1 Dinas Pertanian dan Pangan 19. 3.06.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20. 4.01.3 Sekretariat Daerah 21. 4.01.4 Sekretariat DPRD 22. 4.01.5 Kecamatan Kebumen 23. 4.01.6 Kecamatan Alian 24. 4.01.7 Kecamatan Karangsambung 25. 4.01.8 Kecamatan Prembun 26. 4.01.9 Kecamatan Mirit 27. 4.01.10 Kecamatan Kutowinangun 28. 4.01.11 Kecamatan Ambal 29. 4.01.12 Kecamatan Buluspesantren 30. 4.01.13 Kecamatan Pejagoan 31. 4.01.14 Kecamatan Klirong 32. 4.01.15 Kecamatan Petanahan 33. 4.01.16 Kecamatan Sruweng 34. 4.01.17 Kecamatan Karanganyar 35. 4.01.18 Kecamatan Karanggayam 36. 4.01.19 Kecamatan Adimulyo 37. 4.01.20 Kecamatan Kuwarasan 38. 4.01.21 Kecamatan Puring 39. 4.01.22 Kecamatan Gombong 40. 4.01.23 Kecamatan Sempor 41. 4.01.24 Kecamatan Buayan 42. 4.01.25 Kecamatan Rowokele 43. 4.01.26 Kecamatan Ayah 44. 4.01.27 Kecamatan Sadang 45. 4.01.28 Kecamatan Poncowarno 46. 4.01.29 Kecamatan Padureso 47. 4.01.30 Kecamatan Bonorowo 48. 4.02.1 Inspektorat 49. 4.03.1 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah 50. 4.04.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 51. 4.04.2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 52. 4.05.1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

d. Kebijakan Pembangunan

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1) Visi


18

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen adalah “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a) Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;

b) Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;

c) Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;

d) Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;

e) Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;

f) Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;

g) Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

2) Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

a) Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;

b) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara


19

berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

c) Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;

d) Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;

e) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan

f) Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2.2 Ekonomi Makro

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2019 mencapai 27.944.041,19 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.946.813,43 juta rupiah (sebesar 7,49%) dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai 25.997.227,76 juta rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan juga adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010,


20

mencapai 19.825.062,62 juta rupiah, naik dari nilai 2018 sebesar 18.777.048,50 juta rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,58 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,52 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 15,48 persen. Di era industri 4.0, lapangan lapangan usaha informasi komunikasi terasa sangat vital dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 16 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dan 1 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Sebelas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas rata-rata, sedangkan lima lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif namun lebih Analisis Ekonomi Daerah Kabupaten Kebumen 2020 30 rendah dari rata-rata. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018* 2019**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,75 -5,84 0,43 3,10 -0,54

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 7,23 -5,82 0,12 2,76 -0,72 1.1. T anaman Pangan 13,08 -6,74 -2,25 2,75 -7,25 1.2. T anaman Hortikultura 6,32 -9,57 0,22 3,21 3,78 1.3. Perkebunan -0,88 -2,28 2,34 0,03 5,07 1.4. Peternakan -3,42 2,96 6,64 5,12 6,70 1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan 5,26 4,67 3,33 1,15 1,81 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu -22,24 0,67 0,18 1,46 1,69 3 Perikanan 21,16 -12,81 17,04 20,15 5,58

B Pertambangan dan Penggalian 2,12 -1,22 4,01 3,18 3,24 C Industri Pengolahan 4,91 9,55 5,68 5,59 7,18 D Pengadaan Listrik dan Gas 2,18 7,97 6,23 6,76 7,20 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang 2,33 2,40 0,23 4,67 4,43

F Konstruksi 3,47 13,43 4,40 2,74 5,08 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor 7,35 8,67 7,10 6,09 7,29

H T ransportasi dan Pergudangan 10,95 12,47 7,31 5,66 7,78 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,25 10,42 8,73 8,20 9,12 J Informasi dan Komunikasi 9,44 13,62 15,72 17,09 15,48 K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,93 6,76 5,03 2,18 4,62 L Real Estate 6,84 7,37 3,87 3,21 6,82

M,N Jasa Perusahaan 8,62 11,08 11,06 8,19 10,11 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib 4,70 5,03 2,39 4,43 3,95

P Jasa Pendidikan 8,24 7,02 7,99 9,72 8,24 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,73 9,73 8,86 9,49 9,36

R,S,T ,U Jasa lainnya 3,81 11,98 11,02 9,33 10,78 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEBUMEN

6,28 5,01 5,13 5,52 5,58 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara


21

b. Struktur Ekonomi

Besarnya aktivitas perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Kebumen didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, di antaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dominasi ketiga sektor tersebut masih terjadi di Tahun 2019, di mana peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 21,31 persen. Meskipun masih menjadi sektor penyumbang terbesar, namun peranan sektor ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (sebesar 22,66 persen di Tahun 2018). Lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi sektor terbesar kedua dengan peranan sebesar 20,77 persen, mengalami sedikit kenaikan dari peranan Tahun 2018 (20,39 persen). Peringkat ketiga ditempati oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 15,35 persen (naik dari peranan Tahun 2018 sebesar 15,03 persen).

c. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 17.537.009 rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019 mencapai 23.325.927 rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

2.3 Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.


22

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud, meliputi:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sehubungan dengan prioritas pembangunan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan umum anggaran sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang sangat penting, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Pokok kebijakan pendapatan diarahkan untuk :

1) penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah);

2) optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional; serta

3) penggalian dan optimalisasi potensi pendapatan lain yang sah.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilitasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

b. Belanja Daerah

1. Kebijakan Perencanaan Belanja daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah


23

digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung operasional Perangkat Daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran pada program/kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah menggambarkan program-program strategis daerah, dengan skala prioritas dan arah kebijakan yang jelas. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, Pemerintah Daerah dapat menentukan dan melaksanakan kerjasama (sharing) untuk membiayai program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kelancaran koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi dicerminkan melalui kerjasama dalam wujud program Budget Sharing, kegiatan atau dana pendamping di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan lain-lain. Selain itu dilaksanakan juga koordinasi sinergis untuk upaya-upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan Belanja Daerah TA 2020 masih menggunakan nomenklatur Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, mengacu Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga. Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2020, antara lain:

1) Belanja Pegawai

a. Mengalokasikan belanja gaji pokok dan tunjangan PNS yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas serta gaji keempat belas/ THR;

b. Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

c. Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2020;


24

d. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah mendasari Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

i. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan alokasi paling tinggi sebesar 5%.

j. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik.

2) Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan karena Pemerintah Daerah tidak melakukan pinjaman daerah.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dengan penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah Nomor 40 Tahun 2017, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018


25

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

4) Belanja Bagi Hasil

a. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

b. Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

5) Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya bantuan Alokasi Dana Desa dialokasikan mendasari ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bantuan penerusan Dana Desa yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan kepada Desa Berinovasi, bantuan keuangan penyelenggaraan Pilkades, bantuan keuangan pembangunan kawasan perdesaan, dan bantuan operasional TPQ.

b. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Implementasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik nantinya menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

6) Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan untuk penyediaan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, maupun


26

untuk penyediaan manakala terjadi kelebihan penyetoran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya.

2.4 Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA.2020

Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, berakibat adanya perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019. Perubahan asumsi dan kondisi eksisting pendapatan dan belanja daerah yang mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Adanya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan keputusan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dimana Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah, penyesuaian pendapatan asli daerah, merasionalisasi belanja pegawai, dan merasionalisasi belanja barang dan jasa, belanja modal sekurang-kurangnya 50%, tetapi dalam pelaksanaannya rasionalisasi belanja daerah Kabupaten/Kota minimal 35%.

Ketentuan penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa, serta penyesuaian pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah APBD Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adanya perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah, Pemerintah Daerah Kebumen sudah melakukan penyesuaian dengan merubah sebanyak 5 (lima) kali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.


27

Data pergeseran/penyesuaian anggaran tahun 2020 disajikan sebagai berikut: Tabel Pergeseran 5 (lima) kali Sebelum APBD-P Tahun Anggaran 2020

APBD MURNI PERGESERAN I PERGESERAN II PERGESERAN III PERGESERAN IV PERGESERAN V PERDA NO. 14 TH

2019 PERBUP NO. 10

TH 2020 PERBUP NO. 17




TH 2020 1 2 3 4 5 6 7 8

1 PENDAPATAN 2.878.556.768.000 2.918.200.266.000 2.918.200.266.000 2.918.200.266.000 2.584.855.399.000 2.624.532.615.000 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 417.693.691.000 417.693.691.000 417.693.691.000 417.693.691.000 292.587.864.000 292.587.864.000 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 110.640.014.000 110.640.014.000 110.640.014.000 110.640.014.000 84.997.000.000 84.997.000.000 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.639.811.000 33.639.811.000 33.639.811.000 33.639.811.000 22.385.473.000 22.385.473.000 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekay aan 13.030.679.000 13.030.679.000 13.030.679.000 13.030.679.000 13.243.497.000 13.243.497.000 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 260.383.187.000 260.383.187.000 260.383.187.000 260.383.187.000 171.961.894.000 171.961.894.000 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.748.404.196.000 1.747.994.808.000 1.747.994.808.000 1.747.994.808.000 1.581.138.226.000 1.620.815.442.000 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 30.513.954.000 30.104.566.000 30.104.566.000 30.104.566.000 31.832.006.000 31.122.465.000 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 394.979.830.000 394.979.830.000 394.979.830.000 394.979.830.000 343.060.583.000 383.447.340.000 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 712.458.881.000 752.511.767.000 752.511.767.000 752.511.767.000 711.129.309.000 711.129.309.000 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 122.124.800.000 129.918.200.000 129.918.200.000 129.918.200.000 127.418.200.000 127.418.200.000 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari 134.668.233.000 147.430.719.000 147.430.719.000 147.430.719.000 117.944.575.000 117.944.575.000 1 . 3 . 4 Dana Peny esuaian dan Otonomi 45.787.636.000 45.787.636.000 45.787.636.000 45.787.636.000 41.243.665.000 41.243.665.000 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Prov insi - 19.497.000.000 19.497.000.000 19.497.000.000 19.497.000.000 19.497.000.000 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainny a 409.878.212.000 409.878.212.000 409.878.212.000 409.878.212.000 405.025.869.000 405.025.869.000 2 BELANJA 3.033.756.768.000 3.062.617.942.000 3.062.617.942.000 3.062.617.942.000 2.730.696.553.000 2.770.373.769.000 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.463.325.000 1.890.443.487.000 1.890.443.487.000 1.888.223.137.000 1.947.934.533.000 1.952.004.548.000 2 . 1 . 1 Belanja Pegaw ai 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 1.150.683.371.000 1.150.683.371.000 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.827.718.000 86.827.718.000 86.827.718.000 86.827.718.000 80.397.513.000 82.685.391.000 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 29.467.249.000 29.467.249.000 29.467.249.000 29.467.249.000 28.510.970.000 33.808.470.000 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada 13.696.177.000 13.696.177.000 13.696.177.000 13.696.177.000 13.696.177.000 13.696.177.000 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 593.823.647.000 595.803.809.000 595.803.809.000 593.583.459.000 585.401.466.000 585.401.466.000 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 89.245.036.000 85.729.673.000 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.145.293.443.000 1.172.174.455.000 1.172.174.455.000 1.174.394.805.000 782.762.020.000 818.369.221.000 2 . 2 . 1 Belanja Pegaw ai 108.277.118.000 119.110.950.000 118.087.252.000 118.091.552.000 110.950.658.000 110.950.658.000 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 692.333.376.000 690.689.932.000 692.541.065.000 699.557.115.000 483.715.842.000 492.281.203.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 344.682.949.000 362.373.573.000 361.546.138.000 356.746.138.000 188.095.520.000 215.137.360.000

SURPLUS / (DEFISIT) (155.200.000.000) (144.417.676.000) (144.417.676.000) (144.417.676.000) (145.841.154.000) (145.841.154.000) 3 PEMBIAYAAN DAERAH3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 165.500.000.000 154.717.676.000 154.717.676.000 154.717.676.000 155.391.154.000 155.391.154.000 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 164.000.000.000 153.217.676.000 153.217.676.000 153.217.676.000 153.891.154.000 153.891.154.000 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3 . 2 PENGELUARAN 10.300.000.000 10.300.000.000 10.300.000.000 10.300.000.000 9.550.000.000 9.550.000.000 3 . 2 . 2 Peny ertaan Modal (Inv estasi) 8.800.000.000 8.800.000.000 8.800.000.000 8.800.000.000 8.050.000.000 8.050.000.000 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

PEMBIAYAAN NETTO 155.200.000.000 144.417.676.000 144.417.676.000 144.417.676.000 145.841.154.000 145.841.154.000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN - - - - - -

KODE REKENIN

GURAIAN


28

Perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Adanya beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat yang mengalami perubahan, diantaranya pendapatan dari dana-dana transfer disesuaikan dengan penerimaan yang akan diterima dan sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pendapatan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan potensi yang ada, dan realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2020 disesuaikan ketentuan yang ada;

b. Berdasar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (Audited) yang dituangkan pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebesar Rp.202.667.918.416,18. SiLPA tersebut dialokasikan untuk belanja yang sifatnya transitoris antara lain Belanja BOS sebesar Rp.8.505.648.494,00, Belanja BLUD RSUD Soedirman dan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 43.835.359.000,00 serta belanja-belanja yang wajib didanai dari Sisa Dana DAK Fisik sebesar Rp.2.580.321.000,00, SiLPA Dana Insentif Daerah sebesar Rp.3.470.062.831,00, SiLPA DAU Tambahan untuk Kelurahan sebesar Rp.296.575.000,00 dan SiLPA DBHCHT sebesar Rp. 520.430.778,00;

c. Perubahan alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dimana penganggarannya masuk pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, setelah sebelumnya dimasukan dengan merubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 maka penganggarannya harus disesuaikan pada RKPD Perubahan Tahun 2020;

d. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan sub unit BLUD UP3 Paru mendasari Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/264 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen, untuk pengelolaan keuangan masuk pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan;

e. Perubahan belanja program kegiatan baik antar organisasi, antar program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Belanja Langsung; dan

f. Perubahan pada belanja tidak langsung adanya penambahan alokasi belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, dengan menggunakan protokol COVID-19 karena adanya pembatasan jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang.

g. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana non alam COVID-19 dan penyediaan anggaran untuk penanganan bencana alam yang tidak bisa diprediksikan sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2020 ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


29

Tahun Anggaran 2020. Dalam pelaksanaannya APBD-Perubahan mengalami pergeseran sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut:


30

Tabel Pergeseran 2 (Dua) kali Setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020

PERUBAHAN APBD

PERDA 10 TAHUN 2020

PERBUP NO. 86 TH 2020


1 2 4 1 PENDAPATAN 2.670.926.408.000 2.687.656.143.000 2.703.567.185.000 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 317.991.639.000 326.820.579.000 326.820.579.000 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 89.697.000.000 89.697.000.000 89.697.000.000 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 23.587.096.000 23.587.096.000 23.587.096.000 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000 13.243.497.000 13.243.497.000 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 191.464.046.000 200.292.986.000 200.292.986.000 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.611.022.902.000 1.613.986.902.000 1.629.897.944.000 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36.335.926.000 36.335.926.000 36.335.926.000 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 368.441.339.000 371.405.339.000 387.316.381.000 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 741.911.867.000 746.848.662.000 746.848.662.000 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 133.718.200.000 135.310.300.000 135.310.300.000 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov insi dan Pemerintah 138.797.133.000 142.141.828.000 142.141.828.000 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.243.665.000 45.243.665.000 45.243.665.000 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Prov insi atau Pemerintah Daerah 19.127.000.000 19.127.000.000 19.127.000.000 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 405.025.869.000 405.025.869.000 405.025.869.000 2 BELANJA 2.865.544.326.000 2.882.274.061.000 2.898.185.103.000 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.858.127.266.000 1.863.064.061.000 1.870.474.061.000 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.125.594.486.000 1.130.531.281.000 1.137.941.281.000 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 83.175.383.000 83.175.383.000 83.175.383.000 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000 34.248.370.000 34.248.370.000 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 13.696.177.000 13.696.177.000 13.696.177.000 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 586.167.850.000 586.167.850.000 586.167.850.000 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 15.245.000.000 15.245.000.000 15.245.000.000 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.007.417.060.000 1.019.210.000.000 1.027.711.042.000 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.754.228.000 110.067.517.000 110.067.517.000 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 594.088.917.000 595.761.273.000 604.262.315.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 302.573.915.000 313.381.210.000 313.381.210.000

SURPLUS / (DEFISIT) (194.617.918.000) (194.617.918.000) (194.617.918.000) 3 PEMBIAYAAN DAERAH3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 204.167.918.000 204.167.918.000 204.167.918.000 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 202.667.918.000 202.667.918.000 202.667.918.000 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.550.000.000 9.550.000.000 9.550.000.000 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.050.000.000 8.050.000.000 8.050.000.000 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

PEMBIAYAAN NETTO 194.617.918.000 194.617.918.000 194.617.918.000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN - - -

KODE REKENING

URAIAN PERGESERAN STLH PERUBAHAN


31

2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan

Estimasi pendapatan daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan riil atas pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Adapun estimasi Pendapatan Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp326.820.579.000,00 atau 12,09% dari total Pendapatan, yang terdiri dari:

a) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp89.697.000.000,00 atau 3,32% dari total Pendapatan;

b) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp23.587.096.000,00 atau 0,87% dari total Pendapatan;

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp13.243.497.000,00 atau sebesar 0,49% dari total Pendapatan;

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp200.292.986.000,00 atau sebesar 7,41% dari total Pendapatan;

2) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.241.436.306.000,00 atau sebesar 82,91% dari total pendapatan, yang terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.629.897.944.000,00 atau sebesar 60,29% dari total Pendapatan.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp450.269.534.000,00 atau 16,65% dari total Pendapatan;

c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp142.141.828.000,00 atau sebesar 5,26% dari total Pendapatan;

d) Bantuan Keuangan Rp19.127.000.000,00 atau 0,71% dari total Pendapatan;

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp135.310.300.000,00 atau sebesar 5,00% dari total Pendapatan.

b. Belanja

Belanja Daerah secara rinci diestimasikan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi sebesar Rp1.969.694.866.000,00 atau sebesar 85,70% dari total Belanja, yang terdiri dari:

a) Belanja Pegawai sebesar Rp1.248.008.798.000,00 atau sebesar 54,30% dari total Belanja;

b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp555.986.894.000,00 atau sebesar 24,19% dari total Belanja;

c) Belanja Hibah sebesar Rp127.611.770.000,00 atau sebesar 5,55% dari total Belanja;


32

d) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp38.087.404.000,00 atau sebesar 1,66% dari total Belanja;

2) Belanja Modal sebesar Rp313.381.210.000,00 atau sebesar 13,64% dari total Belanja, yang terdiri dari:

a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.9.998.642.000,00 atau sebesar 0,43% dari total Belanja;

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp94.794.617.000,00 atau sebesar 4,12% dari total Belanja;

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.021.343.000,00 atau sebesar 2,00% dari total Belanja;

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp150.029.435.000,00 atau sebesar 6,53% dari total Belanja;

e) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp12.547.173.000,00 atau sebesar 0,55% dari total Belanja;

3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp15.245.000.000,00 atau sebesar 0,66% dari Total Belanja;

c. Transfer

Transfer dianggarkan sebesar Rp599.864.027.000,00, yang terdiri dari:

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp13.696.177.000,00 atau sebesar 2,28% dari total Transfer;

2) Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp586.167.850.000,00 atau sebesar 97,72% dari total Transfer.

d. Pembiayaan

Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih jumlah pendapatan dan belanja daerah. Pada APBD tahun 2020 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp194.617.918.000,00 yang berarti sisa lebih perhitungan anggaran minimal diharapkan sebesar tersebut. Pembiayaan terdiri dari estimasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp204.167.918.000,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9.550.000.000,00.


33

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas Anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.


Pendapatan Daerah pada APBD murni ditargetkan sebesar Rp2.878.556.768.000,00, dengan adanya pandemi Covid-19 pada APBD-Perubahan targetnya turun menjadi Rp2.703.567.185.000,00. Realisasi pendapatan di Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.763.229.307.229,80 atau 102,21%. Namun bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yang sebesar Rp2.818.494.983.540,68 mengalami penurunan sebesar Rp55.265.676.310,88 atau 1,97%. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui Target Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp326.820.579.000,00 dan terealisasi sebesar Rp403.025.963.783,80 atau sebesar 123,32%. Realisasi ini diperoleh dari

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (%)

1. Pendapatan 2.703.567.185.000,00 2.763.229.307.229,80 59.662.122.229,80 102,21

No Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) %1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 326.820.579.000,00 403.025.963.783,80 76.205.384.783,80 123,32

Pajak daerah 89.697.000.000,00 100.877.584.517,00 11.180.584.517,00 112,46Retribusi Daerah 23.587.096.000,00 22.068.306.403,00 (1.518.789.597,00) 93,56Hasil Pengelolaan kekay aan daerah y ang Dipisahkan 13.243.497.000,00 15.727.758.649,00 2.484.261.649,00 118,76Lain-lain Pendapatan Asli Daerah y ang Sah 200.292.986.000,00 264.352.314.214,80 64.059.328.214,80 131,98

2. PENDAPATAN TRANSFER 2.241.436.306.000,00 2.223.453.074.285,00 (17.983.231.715,00) 99,20Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.629.897.944.000,00 1.624.225.405.094,00 (5.672.538.906,00) 99,65Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainny a 450.269.534.000,00 450.269.534.000,00 - 100,00Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainny a 142.141.828.000,00 130.966.524.602,00 (11.175.303.398,00) 92,14Bantuan keuangan 19.127.000.000,00 17.991.610.589,00 (1.135.389.411,00) 94,06

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 135.310.300.000,00 136.750.269.161,00 1.439.969.161,00 101,06Pendapatan Hibah 135.310.300.000,00 136.750.269.161,00 1.439.969.161,00 101,06

Total 2.703.567.185.000,00 2.763.229.307.229,80 59.662.122.229,80 102,21


34

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp100.877.584.517,00 dari target sebesar Rp89.697.000.000,00 atau sebesar 112,46%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp22.068.306.403,00 dari target sebesar Rp23.587.096.000,00 atau sebesar 93,56%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp15.727.758.649,00 atau sebesar 118,76% dari target Rp13.243.497.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp264.352.314.214,80 dari target Rp200.292.986.000,00 atau sebesar 131,98%.

Pendapatan Transfer tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar Rp2.223.453.074.285,00 dari target sebesar Rp2.241.436.306.000,00 atau 99,20%. Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer dari pemerintah Pusat sebesar Rp1.624.225.405.094,00 atau 99,65%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp450.269.534.000 atau 100%, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp130.966.524.602,00 atau 92,14% dan Bantuan Keuangan sebesar Rp17.991.610.589,00 atau 94,06%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp136.750.269.161,00. Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah yaitu Hibah Dana BOS, Hibah Sanitasi dan Hibah IPDMIP, dan hibah dari masyarakat/pihak ketiga yang diterima melalui Gugus Tugas COVID-19 kabupaten Kebumen, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Dilihat dari kontribusi masing-masing jenis pendapatan pada tahun 2020, Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 80,47% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 14,58% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 4,94%.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun anggaran 2020 pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp3.033.756.768.000,00 menjadi sebesar Rp2.298.321.076.000,00 pada APBD-Perubahan. Belanja Daerah terrealiasi 93,05% atau sebesar Rp2.138.579.092.380,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 turun sebesar 4,81%.

Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.839.589.218.113,00, Belanja Modal sebesar Rp288.801.049.018,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp10.188.825.249,00.

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dirinci sebagai berikut.


35

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data di atas, maka Belanja Daerah didominasi Belanja Operasi dengan proporsi 86,02% dari total Belanja Daerah, Belanja Modal sebesar 13,51% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,48%.

c. Transfer

Transfer dianggarkan sebesar Rp599.864.027.000,00 realisasinya sebesar Rp599.282.823.700,00 atau 99,90%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 Transfer mengalami kenaikan sebesar 6,44%.

Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data dari tabel diatas realisasi Transfer tahun anggaran 2020 didominasi oleh Transfer Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp585.755.067.000,00 atau 97,74% dari realisasi Transfer. Sedangkan Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp13.527.756.700,00 atau 2,26% dari realisasi Transfer.

d. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan sebagai berikut:

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1. Belanja Operasi 1.969.694.866.000,00 1.839.589.218.113,00 93,39

a. Belanja Pegaw ai 1.248.008.798.000,00 1.169.696.600.650,00 93,73 b. Belanja Barang dan Jasa 604.262.315.000,00 557.946.733.726,00 92,34 d. Belanja Hibah 83.175.383.000,00 81.112.633.737,00 97,52 e. Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000,00 30.833.250.000,00 90,03

2. Belanja Modal 313.381.210.000,00 288.801.049.018,00 92,16 a. Belanja Tanah 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 82,27 b. Belanja Peralatan dan Mesin 94.794.617.000,00 89.087.259.542,00 93,98 c. Belanja Gedung dan Bangunan 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 94,09 d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 90,77 e. Belanja Aset tetap Lainny a 12.547.173.000,00 12.012.692.630,00 95,74

3. Belanja tak terduga 15.245.000.000,00 10.188.825.249,00 66,83 a. Belanja Tak Terduga 15.245.000.000,00 10.188.825.249,00 66,83

Jumlah Belanja 2.298.321.076.000,00 2.138.579.092.380,00 93,05

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan 13.696.177.000,00 13.527.756.700,00 98,77

a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.677.560.000,00 9.657.463.900,00 99,79

b. Transfer Bagi Hasil Pajak Pendapatan Lainny a 4.018.617.000,00 3.870.292.800,00 96,31

2. Transfer Bantuan Keuangan 586.167.850.000,00 585.755.067.000,00 99,93

a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 584.102.974.000,00 583.690.191.000,00 99,93

b. Transfer Bantuan Keuangan Lainny a 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 100,00

Jumlah Transfer 599.864.027.000,00 599.282.823.700,00 99,90


36

Tabel Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Dari penjelasan komposisi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan di atas, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2020 sebesar Rp219.950.309.565,98.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan


Capaian pendapatan daerah TA 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19, sehingga untuk beberapa sektor pendapatan khususnya Pos Retribusi tidak bisa tercapai. Selain kondisi pandemi, kendala dalam pencapaian target pendapatan ini juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1) Pemungutan pendapatan daerah belum semua sektor memanfaatkan teknologi informasi, masih dilakukan secara manual.

2) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;

3) Pada kelompok penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan dan bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam dari pemerintah dan penerimaan dana bagi hasil dari provinsi;

4) Ketatnya persyaratan pencairan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan peningkatan penggalian potensi; 2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan

pendapatan daerah; 3) Mempersiapkan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola pendapatan daerah

melalui pelatihan, bimbingan teknik dan in house training; 4) Meningkatkan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi. 5) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi

Dana-dana Transfer.

No. Uraian Anggaran Realisasi %1. Penerimaan Pembiay aan

a. Penggunaan SILPA 202.667.918.000,00 202.667.918.416,18 100,00b. Penerimaan Kembali Piutang 1.500.000.000,00 1.465.000.000,00 97,67

Jml Penerimaan 204.167.918.000,00 204.132.918.416,18 99,982. Pengeluaran Pembiy aan

a. Peny ertaan Modal/Inv estasi Pemerintah Daerah 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 100,00b. Pengeluaran Inv estasi Non Permanen Lainny a 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00

Jml Pengeluaran 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 100,00Pembiayaan Netto 194.617.918.000,00 194.582.918.416,18 99,98


37

b. Belanja Daerah

Capaian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 juga dipengaruhi oleh kondisi Covid-19, di mana beberapa kegiatan dilakukan refocusing untuk pendanaan penanganan Covid-19. Belanja Daerah terealisasi sebesar 93,05%, antara lain disebabkan :

1) Adanya kebijakan Pemerintah terhadap pembatasan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan penyebaran COVID-19.

2) Dana BTT hanya direalisasikan untuk penanganan COVID-19, sedangkan penyediaan untuk penanganan Bencana Alam tidak terserap, karena tidak terjadi bencana alam.

3) Penyediaan gaji untuk CPNS formasi 2019, tidak bisa direalisasikan anggarannya karena Pandemi Covid 19, pelaksanaan SKD dan SKB diundur sehingga proses pengangkatan CPNS SPMT 1 Januari 2021.

4) Penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan untuk P3K hasil seleksi Tahun 2019 belum bisa direalisasikan pada tahun 2020, karena SK pengangkatan P3K baru diproses per 1 Pebruari 2021, berdasarkan ketentuan Permendagri No.6 tahun 2021 yang terbit tanggal 21 Januari 2021.

5) Alokasi belanja peningkatan jalan sumber dana APBD provinsi yang teralokasi pada APBD Perubahan tidak dapat direalisasikan karena tidak cukup waktu.

6) Alokasi belanja insentif Nakes Bulan Desember belum dapat direalisasikan, karena hasil verifikasi dari Kementerian Kesehatan baru divalidasi di Bulan Pebruari 2021.


38

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Aliran Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi rekening-rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen selaku entitas akuntansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas kekayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Yayasan dan Entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai


39

tukar kurs tengah Bank Indonesia. Angka-angka dalam laporan keuangan disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi akun yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.1.1. Aset Lancar

4.4.1.1.1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

1) Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Termasuk kas adalah:

1) pendapatan yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah;

2) penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;

3) penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara maupun pihak lain sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;

4) potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;

5) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;

6) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan; dan


40

7) hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Kas terdiri dari: 1) Kas di Kas daerah; 2) Kas di Bendahara Penerimaan; 3) Kas di Bendahara Pengeluaran; 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah; dan 5) Kas Lainnya.

Termasuk dalam setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Pengakuan

1) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian

1) Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

2) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) rincian kas dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

2) rincian kas dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan seperti PPN/PPh yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum/Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian yang belum disetorkan dan lain-lain; dan

3) informasi lainnya yang dianggap penting.


41

4.4.1.1.2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek dapat berupa: 1) Deposito; 2) Surat Utang Negara; dan 3) Sertifikat Bank Indonesia.

b. Pengakuan

1) investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan

manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal

(reliable).

2) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

c. Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut: 1) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut; 2) Surat Utang Negara dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai

wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar; dan 3) Sertifikat Bank Indonesia dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai

wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. d. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar. e. Pengungkapan

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai: 1) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki; 2) penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki; dan 3) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada).


42

4.4.1.1.3. Piutang

a. Definisi

1) piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

2) piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:

a) Piutang Pendapatan, meliputi:

(1) piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kebumen meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

(2) piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan

(3) piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.

b) Piutang lainnya, meliputi:

(1) piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan

(2) piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.


43

b. Pengakuan

1) Piutang Pendapatan: a) Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah dapat diakui sebagai

piutang harus memenuhi kriteria: (1) telah diterbitkan Surat Ketetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah

atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan; dan

(2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian dapat diakui sebagai piutang apabila

memenuhi kriteria: (1) didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban

secara jelas; (2) jumlah piutang dapat diukur; (3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan (4) belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan.

c) Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria: (1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui apabila

telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

(2) Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden;

(3) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

(4) Piutang Dana Otonomi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur; dan

(5) Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari provinsi diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

d) Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat diakui apabila memenuhi kriteria: (1) Piutang Pendapatan Hibah diakui apabila telah diterbitkan Naskah

Perjanjian Hibah; dan (2) Piutang Pendapatan dana Darurat diakui apabila telah diterima alokasi

dana Darurat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. 2) Piutang lainnya:

a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi diakui apabila telah memenuhi kriteria: (1) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak; atau (2) telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada pihak

yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

(1) Uang Muka belanja/Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk pembayaran uang muka belanja/panjar kegiatan; dan


44

(2) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapannya.

c. Pengukuran

1) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) dengan memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

3) Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (aging schedule) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Tabel Piutang Pajak

NO. UMUR PIUTANG % PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

1. 1 s/d 2 tahun 30 % 2. > 2 s/d 3 tahun 50 % 3. > 3 s/d 5 tahun 75 % 4. > 5 tahun 100 %

Tabel Piutang Retribusi Daerah



Tabel Piutang Lainnya Tuntutan Ganti Rugi


1. 1 s/d 6 bulan 20 % 2. > 6 bl s/d 12 bulan 40 % 3. > 12 bl s/d 18 bulan 60 % 4. > 18 bulan s/d 24 bulan 80% 5. >24 bulan 100%

Tabel Piutang Lainnya karena perikatan/perjanjian



4) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada huruf d pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.


45

d. Penyajian

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.

e. Pengungkapan

1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

b) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

2) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.1.1.4. Persediaan

a. Definisi

1) persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan merupakan aset yang berupa:

a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;

c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan

d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.


46

3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

b. Pengakuan

Persediaan diakui:

1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

c. Pengukuran

1) Persediaan disajikan sebesar:

a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;

c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

2) persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;

3) persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan

4) persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

d. Penyajian

Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain:

1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau


47

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.1.2. Aset Non Lancar

4.4.1.2.1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Nonpermanen

a) investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen dapat berupa:

(1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;

(2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

(3) dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan

(4) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

c) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) merupakan bagian dari Keuangan Daerah; (2) tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan; (3) dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran; (4) merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali

dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan

(5) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.

d) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha


48

Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

e) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di Bendahara Umum Daerah tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.

f) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

g) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net realizable Value). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir.

h) Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan, SKPD yang membidangi dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang ‘benar-benar tidak dapat ditagih’, dana bergulir kategori ‘diragukan dapat ditagih’ dan dana bergulir yang ‘dapat ditagih’ yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak jatuh tempo sebagai berikut:

Tabel Umur Dana Bergulir

No. Umur Dana Bergulir % Penyisihan Dana Bergulir Kategori

1. 1 s/d 2 tahun 30 % dapat ditagih 2. >2 s/d 3 tahun 50 % memungkinkan dapat ditagih 3. >3 s/d 5 tahun 75 % diragukan dapat ditagih 4. > 5 tahun 100 % tidak dapat ditagih

2) Investasi Permanen

a) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

b) Investasi Permanen dapat berupa:

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan

(2) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengakuan 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat

memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan

manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau


49

b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara: a) hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal

Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan

b) apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

c. Pengukuran 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi

investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi Nonpermanen: a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai

sebesar nilai perolehannya; b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan

segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah

(seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;

d) pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

e) pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan

f) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.

d. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: 1) metode biaya;

dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) metode ekuitas;

dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.


50

3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 1) kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya; 2) kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau

kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

3) kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan

4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain: 1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan

investee; dan 4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan

direksi. e. Penyajian

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. f. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4.4.1.2.2. Aset tetap

a. Definisi

1) aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) peralatan dan mesin

peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan


51

dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) gedung dan bangunan

gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Pengakuan

1) aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;

2) apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;

3) untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a) berwujud; b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk

dipelihara; dan g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian

barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.


52

batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel Minimal kapitalisasi Aset

No. Uraian Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)

1. Tanah - 2. Peralatan dan Mesin 300.000 3. Gedung dan Bangunan 10.000.000 4. Jalan - 5. Jembatan - 6. Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai - 7. Instalasi dan Jaringan - 8. Buku - 9. Barang Bercorak Kesenian/

Kebudayaan/Olahraga -

10. Hewan/Ternak dan Tumbuhan -

a) pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan

b) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Pengukuran

1) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

2) biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

3) biaya perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi: a) honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; b) honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; c) honorarium Tim Peneliti Kontrak; d) belanja dokumen/administrasi tender; e) belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang; f) belanja jasa konsultansi (apabila pengadaan aset tetap

membutuhkan/menggunakan jasa konsultan); g) belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap (untuk

survey, pembelian, pengawas lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan); dan

h) biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.

4) biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;

5) setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;


53

6) bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;

7) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;

8) biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;

9) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas;

10) aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional;

11) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi;

12) kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Tabel Batasan Jumlah Biaya untuk Penentuan Kapitalisasi

No. Uraian Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)

1. Tanah - 2. Peralatan dan Mesin 300.000 3. Gedung dan Bangunan 10.000.000 4. Jalan - 5. Jembatan - 6. Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai - 7. Instalasi dan Jaringan - 8. Buku - 9. Barang Bercorak Kesenian/

Kebudayaan/Olahraga -

10. Hewan ternak dan tanaman/tumbuhan -


54

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap Baik Berupa Overhaul dan Renovasi

Uraian

Jenis

Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan

(di luar penyusutan)

Penambahan Masa manfaat

(tahun)

Alat Besar

Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 3

>45% s.d 65% 5

Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 2

>45% s.d 65% 4

Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 2

>45% s.d 65% 4

Alat Angkutan

Alat Angkutan Darat Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2

>50% s.d 75% 3

>75% s.d.100% 4

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 1

>75% s.d.100% 1

Alat Angkutan Apung Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 3

>50% s.d 75% 4

>75% s.d.100% 6

Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Renovasi >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 1

>75% s.d.100% 2

Alat Angkutan Bermotor Udara Overhaul >0% s.d. 25% 3

>25% s.d 50% 6

>50% s.d 75% 9

>75% s.d.100% 12

Alat Bengkel dan Alat Ukur


55

Uraian

Jenis




(tahun)

Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2

>50% s.d 75% 3

>75% s.d.100% 4

Alat Bengkel Tak ber Mesin Renovasi >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 0

>50% s.d 75% 1

>75% s.d.100% 1

Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2

>50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3

Alat Pertanian

Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1 >21% s.d 40% 2

>51% s.d 75% 5

Alat Kantor dan Rumah Tangga >0% s.d. 25% 0 Alat Kantor Overhaul >25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2

>75% s.d.100% 3

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2

>75% s.d.100% 3

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 1

Alat Studio >25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2

>75% s.d.100% 3

Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 3

>50% s.d 75% 4

>75% s.d.100% 5


56

Uraian

Jenis




(tahun)

Peralatan Komunikasi Navigasi Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% s.d.100% 9

Alat Kedokteran dan Kesehatan

Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3

Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3

Alat laboratorium Unit Alat laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% s.d.100% 4

Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir Overhaul >0% s.d. 25% 3 >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% s.d.100% 8

Alat Laboratorium Fisika Overhaul >0% s.d. 25% 3 >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% s.d.100% 8

Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% s.d.100% 5

Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% s.d.100% 5

Alat laboratorium Lingkungan Hidup Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% s.d.100% 4

Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Overhaul >0% s.d. 25% 3


57

Uraian

Jenis




(tahun)

>25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% s.d.100% 8

Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% s.d.100% 5

Alat Persenjataan Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% s.d.100% 4

Persenjataan Non Senjata Api Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 0 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 1

Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 0 >50% s.d 75% 0 >75% s.d.100% 2

Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 2

Komputer Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 2

Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 2

Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3

Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5


58

Uraian

Jenis




(tahun)

>75% s.d.100% 5

Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 6 >75% s.d.100% 7

Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2

Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian

Sumur Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2

Produksi Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2

Pengolahan dan Pemurnian Overhaul >0% s.d. 25% 3 >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% s.d.100% 8

Alat Bantu Explorasi Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 6 >75% s.d.100% 7

Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 6 >75% s.d.100% 7

Alat keselamatan Kerja Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3

Alat Pelindung Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 0 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2


59

Uraian

Jenis




(tahun)

Alat Sar Renovasi >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2

Alat Kerja Penerbang Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% s.d.100% 6

Alat Peraga Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% s.d.100% 5

Peralatan Proses / Produksi

Unit Peralatan Proses / Produksi Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% s.d.100% 4

Rambu-rambu Rambu-rambu Lalu lintas Darat Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% s.d.100% 4

Rambu-rambu Lalu lintas Udara Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 4

Rambu-rambu Lalu lintas Laut Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 2

Peralatan Olah Raga Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 2

Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Renovasi >0% s.d. 25% 3

>25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 1

0 >75% s.d.100% 15


60

Uraian

Jenis




(tahun)

Bangunan Gedung Tempat Tinggal Renovasi >0% s.d. 30% 3

>30% s.d 45% 5 >45% s.d 65% 1

0 Monumen Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10 >45% s.d 65% 15

Bangunan Menara Bangunan Menara Perambuan Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10 >45% s.d 65% 15

Tugu Titik Kontrol /Prasasti Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10 >45% s.d 65% 15

Jalan dan Jembatan Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 60% 5 >60% s.d 100% 1

0 Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10 >45% s.d 65% 15

Bangunan Air Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d. 5% 2

>5% s.d 10% 5 >10% s.d 20% 1

0 Bangunan Pengairan Pasang Surut Renovasi >0% s.d. 5% 2

>5% s.d 10% 5 >10% s.d 20% 1

0 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Renovasi >0% s.d. 5% 1

>5% s.d 10% 3 >10% s.d 20% 5

Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam

Renovasi >0% s.d. 5% 1

>5% s.d 10% 2 >10% s.d 20% 3

Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah

Renovasi >0% s.d. 5% 1

>5% s.d 10% 2 >10% s.d 20% 3


61

Uraian

Jenis




(tahun)

Bangunan Air Bersih/Air Baku Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 7 >45% s.d 65% 1

5 Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10 >45% s.d 65% 15

Instalasi Instalasi Air Bersih/Air baku Renovasi >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 45% 5 >45% s.d 65% 7

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2 >30% s.d 45% 5 >45% s.d 65% 7

Instalasi Pengelolahan Sampah Renovasi >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 3 >45% s.d 65% 5

Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Renovasi >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 3 >45% s.d 65% 5

Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1

0 >45% s.d 65% 15

Instalasi gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1

0 >45% s.d 65% 15

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 3 >45% s.d 65% 5

Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1

0 >45% s.d 65% 15

Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 1 >45% s.d 65% 3

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 1 >45% s.d 65% 3

Jaringan Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 45% 7


62

Uraian

Jenis




(tahun)

>45% s.d 65% 10

Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1

0 >45% s.d 65% 15

Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2 >30% s.d 45% 5 >45% s.d 65% 1

0 Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 45% 7 >45% s.d 65% 1

0 Alat Musik Modern/Band Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d 100% 2

d. Penyajian

1) Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

2) Penyusutan Aset Tetap:

a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

c) metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dengan asumsi nilai residu Rp.0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut:

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan Masa manfaat

d) selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

e) perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:


63

Tabel Perkiraan Masa Manfaat

KODEFIKASI URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)

1 3 ASET TETAP 1 3 2 Peralatan Dan Mesin 1 3 2 1 Alat Besar Darat 10 1 3 2 2 Alat Besar Apung 8 1 3 2 3 Alat Bantu 7 1 3 2 4 Alat Angkutan Darat Bermotor 10 1 3 2 5 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2 1 3 2 6 Alat Angkutan Apung Bermotor 10 1 3 2 7 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3 1 3 2 8 Alat Angkutan Bermotor Udara 20 1 3 2 9 Alat Bengkel Bermesin 10 1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 1 3 2 11 Alat Ukur 5 1 3 2 12 Alat Pengolahan 4 1 3 2 13 Alat Kantor 5 1 3 2 14 Alat Rumah Tangga 5 1 3 2 15 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 1 3 2 16 Alat Studio 5 1 3 2 17 Alat Komunikasi 5 1 3 2 18 Peralatan Pemancar 10 1 3 2 19 Peralatan Komunikasi Navigasi 15 1 3 2 20 Alat Kedokteran 5 1 3 2 21 Alat Kesehatan Umum 5 1 3 2 22 Unit Alat Laboratorium 8 1 3 2 23 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 1 3 2 24 Alat Peraga Praktek Sekolah 10 1 3 2 25 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 15 1 3 2 26 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10

1 3 2 27 Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 10

1 3 2 28 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 1 3 2 29 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15 1 3 2 30 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi 10 1 3 2 31 Senjata Api 10 1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 1 3 2 33 Senjata Sinar 5 1 3 2 34 Alat Khusus Kepolisian 4 1 3 2 35 Komputer Unit 4 1 3 2 36 Peralatan Komputer 4 1 3 2 37 Alat Eksplorasi Topografi 5 1 3 2 38 Alat Eksplorasi Geofisika 10 1 3 2 39 Alat Pengeboran Mesin 10 1 3 2 40 Alat Pengeboran Non Mesin 10 1 3 2 41 Sumur 10 1 3 2 42 Produksi 10 1 3 2 43 Pengolahan Dan Pemurnian 15 1 3 2 44 Alat Bantu Eksplorasi 10 1 3 2 45 Alat Bantu Produksi 10 1 3 2 46 Alat Deteksi 5 1 3 2 47 Alat Pelindung 5 1 3 2 48 Alat Sar 2 1 3 2 49 Alat Kerja Penerbangan 10 1 3 2 50 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan 10 1 3 2 51 Unit Peralatan Proses/Produksi 8 1 3 2 52 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 7 1 3 2 53 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 1 3 2 54 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 15 1 3 2 55 Peralatan Olah Raga 3 1 3 3 Gedung Dan Bangunan 1 3 3 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50


64

KODEFIKASI URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)

1 3 3 2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 40 1 3 3 3 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 1 3 3 4 Bangunan Menara Perambuan 40 1 3 3 5 Tugu/Tanda Batas 50 1 3 4 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 1 3 4 1 Jalan 10 1 3 4 2 Jembatan 50 1 3 4 3 Bangunan Air Irigasi 50 1 3 4 4 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 1 3 4 5 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder 25

1 3 4 6 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam 10

1 3 4 7 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah 30 1 3 4 8 Bangunan Air Bersih/Air Baku 40 1 3 4 9 Bangunan Air Kotor 40 1 3 4 10 Instalasi Air Bersih / Air Baku 30 1 3 4 11 Instalasi Air Kotor 30 1 3 4 12 Instalasi Pengolahan Sampah 10 1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 1 3 4 14 Instalasi Pembangkit Listrik 40 1 3 4 15 Instalasi Gardu Listrik 40 1 3 4 16 Instalasi Pertahanan 30 1 3 4 17 Instalasi Gas 30 1 3 4 18 Instalasi Pengaman 20 1 3 4 19 Instalasi Lain 5 1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 1 3 4 21 Jaringan Listrik 40 1 3 4 22 Jaringan Telepon 20 1 3 4 23 Jaringan Gas 30

f) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.

g) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

3) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;

4) aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan

5) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Pengungkapan 1) laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap

sebagai berikut: a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying

amount); b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

(1) penambahan;


65

(2) pelepasan; (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan (4) mutasi aset tetap lainnya.

c) informasi penyusutan, meliputi: (1) nilai penyusutan; (2) metode penyusutan yang digunakan; (3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir

periode. 2) laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan d) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

3) aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.1.2.3. Konstruksi dalam Pengerjaan

a. Definisi

1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

2) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Pengakuan

1) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika:

a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

3) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan


66

b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.

d. Penyajian

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap.

e. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai:

1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya; 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar; 4) uang muka kerja yang diberikan; dan 5) retensi.

4.4.1.2.4. Dana Cadangan

a. Definisi 1) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup: a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan

ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri; d) sumber dana cadangan; dan e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

b. Pengakuan Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

c. Pengukuran 1) dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan

ke dana cadangan; 2) pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan; 3) pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan


67

4) hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

d. Penyajian Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar.

e. Pengungkapan Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1) dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan; 2) tujuan pembentukan dana cadangan; 3) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 4) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan

ditransfer ke rekening dana cadangan; 5) sumber dana cadangan; dan 6) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.4.1.2.5. Aset Lainnya

a. Definisi 1) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2) Aset Lainnya terdiri dari: a) Tagihan Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah; Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa: (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa; (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); (3) Bangun Guna Serah–BGS (Build, Operate, Transfer–BOT); dan (4) Bangun Serah Guna–BSG (Build, Transfer, Operate–BTO).

d) Aset Tak Berwujud; Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian


68

diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud dapat berupa: (1) Goodwill; (2) Hak Paten atau Hak Cipta; (3) Royalti; (4) Software;

Software komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah software yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu hardware.

(5) Lisensi; (6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan (7) Aset Tak Berwujud Lainnya.

e) Aset Lain-lain. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Pengakuan 1) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah. 2) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu

berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). 3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian

kerjasama/kemitraan. 4) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian

kerjasama/kemitraan. 5) Bangun Guna Serah–BGS (Build, Operate, Transfer–BOT) diakui pada saat

terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. 6) Bangun Serah Guna–BSG (Build, Transfer Operate,–BTO) diakui pada saat

pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

7) Pengakuan Software komputer: a) Software program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak

ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga. b) Software yang diperoleh dengan cara pembelian:

(1) Perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.

(2) Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Software yang diperoleh


69

hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.

(3) Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.

(4) Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

c. Pengukuran 1) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat

perolehan. 2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita

acara penjualan aset yang bersangkutan. 3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset

yang bersangkutan. 4) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat

perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian. 5) Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh

Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.

6) Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

7) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.

8) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud diatur sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun)

07.24.01.01 Perangkat Lunak 10 07.24.02.01 Lisensi 10 07.24.03.01 Hak Cipta 10 07.24.04.01 Hasil Kajian (DED) 10

9) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode.

10) Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak,


70

atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) besaran dan rincian aset lainnya; 2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud; 3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama

Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer) dan Bangun Serah Guna (Built, Transfer and Operate); dan

4) informasi lainnya yang penting.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.

4) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:


71

a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)

dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja alat tulis kantor.

2) Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)

dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (government-related events).

dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events)

dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

1) Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

2) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut:

a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga


72

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b) Pengukuran Utang Transfer

Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3) Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

a) utang yang tidak diperjualbelikan

utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b) utang yang diperjualbelikan

utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual


73

dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

2) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

3) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;

4) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

5) perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

a) pengurangan pinjaman; b) modifikasi persyaratan utang; c) pengurangan tingkat bunga pinjaman; d) pengunduran jatuh tempo pinjaman; e) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan f) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

6) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan

7) biaya pinjaman:

a) perlakuan biaya pinjaman; b) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;

dan c) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

b. Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

c. Penyajian dan Pengungkapan


74

Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau 2) diterima oleh SKPD; atau 3) diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum

Daerah.

c. Pengukuran

1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

d. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

e. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.


75

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1) kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan

3) dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

1) belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;

2) belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan

3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten atau dari kabupaten kepada desa.

Transfer terdiri dari:

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah yang lebih rendah.

2) Transfer Bantuan Keuangan

merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.

b. Pengakuan

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran


76

Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.


Transfer disajikan dalam LRA dengan klasifikasi transfer dan disajikan setelah klasifikasi belanja. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam pengganggaran Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

1) penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

2) pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

1) Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.

2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.


Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK.


77

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

b. Pengakuan

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

a) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan, Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan, dan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan.

b) Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

c) Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

d) Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.


78

e) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

f) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

g) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.


79

b) alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait.

c) alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

c. Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1) Pengakuan Beban pada PPKD

a) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya


80

yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

e) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

f) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang


81

harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2) Pengakuan Beban Pada SKPD

a) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

b) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

c. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:


82

1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan

2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya.


Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

a. keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran; b. kesalahan perhitungan matematis; c. kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi; d. kesalahan interpretasi fakta; e. kecurangan; atau f. kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi:

a. kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

b. kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

2) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum


83

diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut:

a) kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada kun-akun neraca terkait.

b) kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun Pendapatan lain-lain – LRA/Pendapatan lain-lain - LO.

c) kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/akun Ekuitas.

d) koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA/ Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo anggaran lebih/akun ekuitas.


84

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.763.229.307.229,80 yang terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 mencapai target sebesar 102,21% dari anggaran atau terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp59.662.122.229,80 Namun jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2019 terdapat penurunan sebesar Rp55.265.676.310,88 atau turun 1,97% .

Dari tabel dapat terlihat bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 80,47% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 14,59% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 4,94%.

Pendapatan Asli Daerah secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp403.025.963.783,80 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp409.163.433.329,68 atau turun sebesar 1,50%, Pendapatan Transfer realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.223.453.074.285,00 sedangkan Tahun 2019 Rp2.271.833.440.199,00 atau turun sebesar 2,16%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 realisasinya sebesar Rp136.750.269.161,00 sedangkan Tahun 2019 Rp137.498.110.012,00 atau turun sebesar 0,72% dari tahun 2019.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi 2019

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp

Pendapatan 2.703.567.185.000,00 2.763.229.307.229,80 59.662.122.229,80 102,21 2.818.494.983.540,68Uraian

2020

Realisasi 2019Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) (Rp)

Pendapatan Asli Daerah 326.820.579.000,00 403.025.963.783,80 76.205.384.783,80 123,32 409.163.433.329,68Pendapatan Transfer 2.241.436.306.000,00 2.223.453.074.285,00 (17983231715,00) 99,20 2.271.833.440.199,00Lain-lain Pendapatan Daerah y ang Sah 135.310.300.000,00 136.750.269.161,00 1.439.969.161,00 101,06 137.498.110.012,00Jumlah 2.703.567.185.000,00 2.763.229.307.229,80 59.662.122.229,80 102,21 2.818.494.983.540,68

Pendapatan2020

%

Realisasi 2019Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang % (Rp)

Pendapatan Asli Daerah 326.820.579.000,00 403.025.963.783,80 76.205.384.783,80 123,32 409.163.433.329,68

Uraian 2020


85

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp403.025.963.783,80 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dari 4 (empat) objek Pendapatan Asli Daerah ada 3 (tiga) obyek pendapatan mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar 112,46%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 118,76% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 131,98%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target yaitu hanya terealisasi sebesar 93,56%.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Tabel Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp100.877.584.517,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realiasi Pajak Daerah

Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp100.877.584.517,00 turun sebesar 8,80% dibandingkan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 yang sebesar Rp110.614.568.810,00. Dari 11 rincian objek pendapatan Pajak Daerah hanya 1 rincian objek yang tidak mencapai target yaitu Pajak Sarang Burung yang hanya tercapai 20,00% dari target anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya pelestarian habitat burung walet untuk menambah populasi. Terdapat perubahan model pemetikan, yakni mengurangi

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) %Pajak Daerah 89.697.000.000,00 100.877.584.517,00 11.180.584.517,00 112,46Retribusi Daerah 23.587.096.000,00 22.068.306.403,00 (1.518.789.597,00) 93,56Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

13.243.497.000,00 15.727.758.649,00 2.484.261.649,00 118,76

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

200.292.986.000,00 264.352.314.214,80 64.059.328.214,80 131,98

Jumlah 326.820.579.000,00 403.025.963.783,80 76.205.384.783,80 123,32

Pendapatan Asli Daerah 2020

Realisasi 2019Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp)

Pajak Daerah 89.697.000.000,00 100.877.584.517,00 11.180.584.517,00 112,46 110.614.568.810,00

Uraian2020


Pajak Hotel 800.000.000,00 1.088.928.156,00 288.928.156,00 136,12 1.879.305.319,00Pajak Restoran 3.500.000.000,00 6.714.994.150,00 3.214.994.150,00 191,86 7.883.696.222,00Pajak Hiburan 250.000.000,00 267.136.284,00 17.136.284,00 106,85 388.339.976,00Pajak Reklame 1.000.000.000,00 1.183.735.428,00 183.735.428,00 118,37 1.137.116.644,00Pajak Penerangan 28.000.000.000,00 29.779.901.282,00 1.779.901.282,00 106,36 32.492.302.082,00Pajak Parkir 237.000.000,00 393.735.093,00 156.735.093,00 166,13 317.326.717,00Pajak Air Tanah 200.000.000,00 276.760.657,00 76.760.657,00 138,38 386.505.350,00Pajak Sarang Burung 10.000.000,00 2.000.000,00 (8.000.000,00) 20,00 10.050.000,00Pajak Mineral Bukan 1.000.000.000,00 1.774.239.529,00 774.239.529,00 177,42 4.953.016.259,00PBB 45.700.000.000,00 48.454.001.000,00 2.754.001.000,00 106,03 48.222.131.277,00BPHTB 9.000.000.000,00 10.942.152.938,00 1.942.152.938,00 121,58 12.944.778.964,00

Jumlah 89.697.000.000,00 100.877.584.517,00 11.180.584.517,00 112,46 110.614.568.810,00

Pajak Daerah 2020


86

jadwal panen unduhan yang yang semula tiga bulan sekali menjadi enam bulan sekali panen.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebesar Rp22.068.306.403,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2020 terealisasi 93,56% dan mengalami penurunan sebesar 18,69% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2019 yang sebesar Rp27.141.726.792,00.

Dari 17 (tujuh belas) objek pendapatan Retribusi Daerah hanya enam yang dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 104,34%, Retribusi Pelayanan Pasar tercapai 111,25%, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercapai 114,48%, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan tercapai 108,15%, Retribusi Rumah Potong Hewan tercapai 110,48%, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang mencapai 193,34%.

Sedangkan 11 (sebelas) lainnya tidak dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 40,63%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan sebesar 37,08%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 87,30%, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 68,60%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 97,45%, Retribusi Terminal 75,39, Retribusi tempat Khusus Parkir sebesar 91,43%, Retribusi

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) %Retribusi Daerah 23.587.096.000,00 22.068.306.403,00 (1.518.789.597,00) 93,56 27.141.726.792,00

UraianTA 2020

Realisasi 2019 (Rp)


Retribusi Pelay anan Kesehatan 660.000.000,00 268.178.500,00 (391.821.500,00) 40,63 198.745.250,00Retribusi Pelay anan Persampahan/ 1.004.899.000,00 1.048.462.600,00 43.563.600,00 104,34 943.905.700,00Retribusi Pelay anan Parkir di Tepi Jalan 1.254.000.000,00 474.068.000,00 (779.932.000,00) 37,80 800.241.000,00Retribusi Pelay anan Pasar 4.762.912.000,00 5.298.745.450,00 535.833.450,00 111,25 3.997.763.750,00Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 750.000.000,00 654.714.000,00 (95.286.000,00) 87,30 778.312.500,00Retribusi Pelay anan Pendidikan 66.000.000,00 45.276.000,00 (20.724.000,00) 68,60 60.984.000,00Retribusi Pengendalian Menara 1.058.200.000,00 1.211.472.000,00 153.272.000,00 114,48 949.416.000,00Retribusi Pemakaian Kekay aan Daerah 2.181.336.000,00 2.125.784.433,00 (55.551.567,00) 97,45 2.405.730.075,00Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 1.861.800.000,00 2.013.456.198,00 151.656.198,00 108,15 2.127.458.032,00Retribusi Terminal 105.000.000,00 79.163.600,00 (25.836.400,00) 75,39 153.213.300,00Retribusi Tempat Khusus Parkir 3.702.235.000,00 3.384.771.500,00 (317.463.500,00) 91,43 4.156.200.200,00Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ 1.063.000,00 680.000,00 (383.000,00) 63,97 1.960.000,00Retribusi Rumah Potong Hew an 15.000.000,00 16.572.500,00 1.572.500,00 110,48 27.770.000,00Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 3.671.578.000,00 2.874.226.800,00 (797.351.200,00) 78,28 7.698.989.900,00Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 317.392.000,00 613.655.000,00 296.263.000,00 193,34 605.412.500,00Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.130.731.000,00 1.932.379.822,00 (198.351.178,00) 90,69 2.197.519.585,00Retribusi Izin Tray ek 44.950.000,00 26.700.000,00 (18.250.000,00) 59,40 38.105.000,00

Jumlah 23.587.096.000,00 22.068.306.403,00 (1.518.789.597,00) 93,56 27.141.726.792,00

RetribusiTahun 2020


87

Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 63,97%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 78,28%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 90,69%, Retribusi Izin Trayek 59,40%.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diperoleh dari pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah belum bisa tercapai karena klinik menjadi rujukan pemeriksaan covid-19 sehingga masyarakat yang melakukan pemeriksaan rutin merasa takut untuk memeriksakan diri.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Retribusi Terminal adalah jumlah kendaraan angkutan umum yang operasional/masuk terminal non-bus menurun mengingat jumlah penumpang beralih ke kendaraan roda 2 dan pribadi serta adanya pandemi covid-19 sehingga berdampak pada jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum. Sedangkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terkendala karena Pengujian pada era pandemi Covid-19 pelayanan dibatasi sebesar 50%. Untuk kendala Retribusi Izin Trayek karena belum ada penambahan kendaraan baru dan untuk menentukan jumlah penambahan trayek perlu ada survey load factor serta banyak jalur trayek yang kendaraannya sudah tidak beroperasi karena sepinya penggunaan angkutan. Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum belum tercapai karena adanya keberatan dari pihak ketiga untuk retribusi tepi jalan umum yang belum mencapai titik temu pada pembahasannya.

Kendala tidak tercapainya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain karena belum tuntasnya proses akreditasi laboratorium Disperkim-LH, sehingga banyak usaha besar melakukan uji laboratorium pada laboratorium yang sudah terakreditasi secara nasional, sementara pelanggan yang banyak adalah UMKM yang semakin terpuruk karena kondisi covid-19 saat ini, mereka tidak melakukan uji laboratorium. Sedangkan untuk IPLT terkendala di keterbatasan kapasitas, dengan kapasitas maksimal sehari 4 kali (untuk dua truck) dan kapasitas maksimal 15 m3 perhari. Retribusi Sewa alat berat di Dinas DPUPR terkendala karena adanya anggaran pembangunan yang berkurang, beberapa proyek dihentikan dan beberapa penyedia sudah memiliki alat berat sendiri.

Retribusi tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pendapatan paling terdampak karena Pandemi dengan adanya kebijakan penutupan sementara tempat wisata mulai bulan Maret 2020. Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis terkendala karena untuk siswa yang melaksanakan pembelajaran yang dipungut retribusi adalah siswa dari luar kota. Untuk daerah Kebumen, dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Pendidikan Teknis serta diberlakukannya kurikulum 13 bagi SMK untuk melaksanakan prakerin di dunia industri sehingga siswa yang melaksanakan prakerin di BLK berkurang. Untuk Retribusi Jasa Usaha dan Fasilitas Umum yang merupakan pembayaran sewa ruangan dari Gedung PLUT berikut penginapannya, terdapat pembatalan di awal pandemi sekitar 6 sampai dengan 8 pesanan. Untuk acara-acara yang dilakukan oleh Pemkab tidak bisa menggunakan Sewa Gedung PLUT karena nilainya tidak sesuai dengan standar.

Dan dari 17 rincian objek pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebanyak 12 rincian objek pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, yaitu Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 40,76%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 15,88%, Retribusi Pelayanan


88

Pendidikan sebesar 25,76%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 11,64%, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5,36%, Retribusi Terminal sebesar 48,33%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 18,56%, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebesar 65,31%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 40,32%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 62,67%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 12,07%, Retribusi Izin Gangguan 0% dan Retribusi Izin Trayek sebesar 29,93%.

Rincian Pendapatan Retribusi per SKPD dapat dilihat pada Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD di lampiran 1.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari:

Tabel Rincian Angaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 terealisasi 118,76%, naik sebesar 10,68% dibandingkan pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2019 yang sebesar Rp14.210.376.188,00. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pembagian deviden dari Perusahaan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk penerimaan setoran laba dari PT PRPP Jateng sebesar Rp1.284.625,00.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi 2019

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp)

Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

13.243.497.000,00 15.727.758.649,00 2.484.261.649,00 118,76 14.210.376.188,00

Uraian2020

Realisasi 2019Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) (Rp)

Bagian Laba atas Peny ertaan Modal pada Perusda/BUMD:a. Apotik Luk Ulo 146.874.000,00 146.874.735,00 735,00 100,00 130.344.130,00 b. Perusda Air Minum (PDAM) 1.675.346.000,00 1.675.346.434,00 434,00 100,00 1.829.063.810,00 c. PD BPR Kebumen 1.390.079.000,00 1.390.079.812,00 812,00 100,00 1.125.861.846,00 d. PD BPR BKK Kebumen 3.731.198.000,00 3.731.198.675,00 675,00 100,00 3.075.472.682,00 e. Bank Jateng 6.300.000.000,00 8.782.974.368,00 2.482.974.368,00 139,41 8.049.633.720,00 f. PT PRPP Jateng - 1.284.625,00 1.284.625,00 Jumlah 13.243.497.000,00 15.727.758.649,00 2.484.261.649,00 118,76 14.210.376.188,00

Uraian2020

%


Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 200.292.986.000,00 264.352.314.214,80 64.059.328.214,80 131,98 257.196.761.539,68

Uraian2020


89

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp264.352.314.214,80 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 terealisasi 131,98% naik sebesar 2,78% dibandingkan Pendapatan tahun 2019 yang sebesar Rp257.196.761.539,68. Rincian objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang melampaui target anggaran yang ditetapkan sebanyak 8 objek, yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar 153,57%, Pendapatan Bunga Deposito 113,81%, Pendapatan Denda Pajak sebesar 226,70%, Pendapatan dari Pengembalian sebesar 247,55%, Pendapatan BLUD 133,88%, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar 155,26% dan Pendapatan Fasilitas Sosial dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 108,33%.

Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD dapat dilihat pada Tabel lampiran 2.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.241.436.306.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.223.453.074.285,00 merupakan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Lainnya, Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan.


Hasil Penjualan Aset Daerah y ang Tidak Dipisahkan 874.000.000,00 1.342.174.490,00 468.174.490,00 153,57 781.423.477,00 Penerimaan Jasa Giro 4.247.500.000,00 3.896.010.559,00 (351.489.441,00) 91,72 7.358.931.704,00 Pendapatan Bunga Deposito 11.242.500.000,00 12.795.027.102,00 1.552.527.102,00 113,81 18.025.332.811,00 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 65.896.066,00 65.896.066,00 100,00 261.886.277,00 Pendapatan denda pajak 110.210.000,00 249.842.943,00 139.632.943,00 226,70 332.079.992,00 Pendapatan denda retribusi 513.000.000,00 370.377.740,00 (142.622.260,00) 72,20 453.321.200,00 Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan 18.500.000,00 43.035.400,00 - 0,00 - Pendapatan dari pengembalian 331.690.000,00 821.104.559,00 489.414.559,00 247,55 1.374.233.566,00 Hasil dari pemanfaaatan kekay aan daerah 9.000.000,00 1.352.715,00 (7.647.285,00) 15,03 - Pendapatan dari BLUD 180.585.262.000,00 241.773.683.117,00 61.188.421.117,00 133,88 225.746.722.285,68 Lain-lain PAD y ang sah lainny a 1.270.362.000,00 1.972.377.823,80 702.015.823,80 155,26 1.698.145.782,00 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 1.053.462.000,00 980.806.700,00 (72.655.300,00) 93,10 1.129.519.445,00 Hasil Pengelolaan dana Bergulir 37.500.000,00 40.625.000,00 3.125.000,00 108,33 35.165.000,00

Jumlah 200.292.986.000,00 264.352.314.214,80 64.059.328.214,80 131,98 257.196.761.539,68

Uraian2020


Pendapatan Transfer 2.241.436.306.000,00 2.223.453.074.285,00 (17.983.231.715,00) 99,20 2.271.833.440.199,00

Uraian2020


90

Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer realisasinya sebesar 99,20% dari target anggaran sebesar Rp2.241.436.306.000,00 dan turun 2,13% dari penerimaan tahun 2019. Untuk Transfer Pemerintah Pusat tidak mencapai target atau sebesar 99,65%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Dana Penyesuaian realisasinya sebesar 100%. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu penerimaan dari provinsi atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak realisasinya sebesar 92,14% dan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 94,06%.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat terealisasi Rp1.624.225.405.094,00 atau sebesar 99,65% dari target anggaran sebesar Rp1.629.897.944.000,00 atau menurun sebesar 3,80% dibandingkan realisasi Tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp1.688.387.155.843,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari sebagai berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat tidak mencapai target atau sebesar 99,65%, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak 97,34%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 86,81%, Dana Alokasi Umum sebesar 99,28% dan Dana Alokasi Khusus 101,10%.

Realisasi 2019Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ kurang (Rp) % (Rp)

Transfer Pemerintah Pusat 1.629.897.944.000,00 1.624.225.405.094,00 (5.672.538.906,00) 99,65 1.688.387.155.843,00Transfer Pemerintah Pusat Lainny a 450.269.534.000,00 450.269.534.000,00 0,00 100,00 429.981.020.600,00Transfer Pemerintah Daerah Lainny a 142.141.828.000,00 130.966.524.602,00 (11.175.303.398,00) 92,14 143.529.063.756,00Bantuan Keuangan 19.127.000.000,00 17.991.610.589,00 (1.135.389.411,00) 94,06 9.936.200.000,00

Jumlah 2.241.436.306.000,00 2.223.453.074.285,00 (17.983.231.715,00) 99,20 2.271.833.440.199,00

Uraian2020


Transfer Pemerintah Pusat 1.629.897.944.000,00 1.624.225.405.094,00 (5.672.538.906,00) 99,65 1.688.387.155.843,00

Uraian 2020


Bagi Hasil Pajak 34.205.198.000,00 33.296.897.421,00 (908.300.579,0) 97,34 20.809.791.800,00Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

2.130.728.000,00 1.849.641.537,00 (281.086.463,0) 86,81 1.349.316.600,00

Dana Alokasi Umum (DAU) 1.206.245.637.000,00 1.197.504.293.000,00 (8.741.344.000,0) 99,28 1.279.681.428.000,00Dana Alokasi Khusus (DAK) 387.316.381.000,00 391.574.573.136,00 4.258.192.136,0 101,10 386.546.619.443,00Jumlah 1.629.897.944.000,00 1.624.225.405.094,00 (5.672.538.906,0) 99,65 1.688.387.155.843,00

Uraian 2020


91

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak mencapai realisasi sebesar Rp33.296.897.421,00 atau 97,34% dari target anggaran sebesar Rp34.205.198.000,00 Bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp20.809.791.800,00 naik sebesar 60,01%.

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

Dari 4 (empat) rincian objek Bagi Hasil Pajak terdapat dua yang tidak mencapai target yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan yang hanya terealisasi Rp5.149.818.920,00 atau sebesar 67,45% dan Bagi Hasil Cukai Tembakau terealisasi Rp6.726.858.288,00 atau sebesar 95,34%. Sedangkan untuk Bagi Hasil PPh mencapai target sebesar 102,54% atau senilai Rp20.009.675.591,00.

5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terealisasi sebesar Rp1.849.641.537,00 dengan perincian sebagai berikut:


Bagi Hasil Pajak 34.205.198.000,00 33.296.897.421,00 (908.300.579,0) 97,34 20.809.791.800,00

Uraian 2020


PBB Sektor Pertambangan 7.635.011.000,00 5.149.818.920,00 (2.485.192.080,00) 67,45 5.540.208.000,00PBB Sektor Perhutanan 0,00 1.410.544.622,00 1.410.544.622,00 100,00 706.249.000 Bagi Hasil PPh 19.514.287.000,00 20.009.675.591,00 495.388.591,00 102,54 6.747.208.800,00Bagi Hasil Cukai Tembakau 7.055.900.000,00 6.726.858.288,00 (329.041.712,00) 95,34 7.816.126.000,00Jumlah 28.210.940.000,00 33.296.897.421,00 (908.300.579,00) 118,03 20.809.791.800,00

Bagi Hasil Pajak2020


Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 2.130.728.000,00 1.849.641.537,00 (281.086.463,00) 86,81 1.349.316.600,00

Uraian 2020


92

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp1.849.641.537,00 atau 86,81% dari target anggaran sebesar Rp2.130.728.000,00 dan naik sebesar 37,08% dari Tahun 2019 yang realisasinya sebesar Rp1.349.316.600,00. Dari 8 (delapan) item rincian objek Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdapat 3 objek yang melampaui target Anggaran, yaitu Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 256,99%, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 4.736,40% dan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar 119,33%. Sedangkan 2 objek tidak dianggarkan namun terdapat realisasi yaitu Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan Bagi Hasil dari Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum

Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 sebesar Rp1.197.504.293.000,00 atau 99,28% dari target anggaran Rp1.206.245.637.000,00. Penerimaan Dana Alokasi Umum turun sebesar 6,42% dibanding dengan realisasi tahun 2019. Rincian penerimaan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

Tabel Rincian Dana Alokasi Umum

Realisasi 2019

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Lebih/ kurang

(Rp)% (Rp)

Bagi Hasil dari Prov isi Sumber Day a Hutan 425.648.000,00 225.907.357,00 (199.740.643,0) 53,07 187.812.600,00Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 0,00 13.058.772,00 13.058.772,0 100,00 0,00Bagi Hasil dari Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi 0,00 383.553,00 383.553,0 100,00 0,00Bagi hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 1.588.988.000,00 788.276.289,00 (800.711.711,0) 49,61 590.155.800,00Bagi hasil dari Pertambangan Miny ak Bumi 21.826.000,00 56.090.685,00 34.264.685,0 256,99 95.052.100,00Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi 15.019.000,00 711.359.243,00 696.340.243,0 4.736,40 419.934.900,00Bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi 40.889.000,00 48.791.038,00 7.902.038,0 119,33 29.773.800,00Bagi hasil dari SDA Mineral Batubara 38.358.000,00 5.774.600,00 (32.583.400,0) 15,05 26.587.400,00

Jumlah 2.130.728.000 1.849.641.537 (281.086.463,0) 86,81 1.349.316.600,00

Uraian2020

Realisasi 2019Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) % (Rp)

Dana Alokasi Umum (DAU) 1.206.245.637.000,00 1.197.504.293.000,00 (8.741.344.000,00) 99,28 1.279.681.428.000,00

Uraian 2020

Uraian JumlahDAU Reguler 1.161.533.560.000,00DAU Tambahan Kelurahan 4.026.000.000,00DAU Tambahan Peny etaraan Siltap Kades dan Perangkat Desa 31.944.733.000,00

Jumlah 1.197.504.293.000,00


93

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Khusus tercapai sebesar Rp391.574.573.136,00 atau 101,10% dari target anggaran sebesar Rp387.316.381.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang realisasinya sebesar Rp386.546.619.443,00, realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,30%. Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2020 sebesar Rp391.574.573.136,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya realisasinya sebesar Rp450.269.534.000,00 atau 100%, merupakan Dana Penyesuaian yang diterima Kas Umum Daerah pada Tahun 2020 yang terdiri dari:


Dana Alokasi Khusus (DAK) 387.316.381.000,00 391.574.573.136,00 4.258.192.136,00 101,10 386.546.619.443,00

Uraian 2020


DAK Bidang Pendidikan 6.642.213.000,00 6.602.497.000,00 (39.716.000,00) 99,40 9.084.650.166,00 DAK Bidang Kesehatan dan KB 24.586.181.000,00 22.756.578.205,00 (1.829.602.795,00) 92,56 16.899.295.509,00 DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan sanitasi 8.270.189.000,00 7.951.383.000,00 (318.806.000,00) 96,15 9.984.258.000,00 DAK Bidang Kedaulatan Pangan 1.785.000.000,00 1.785.000.000,00 0,00 100,00 4.478.593.315,00 DAK Bidang kelautan dan perikanan 1.275.495.000,00 998.716.070,00 (276.778.930,00) 78,30 1.374.221.038,00 DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 278.355.000,00 DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan 3.219.160.000,00 2.937.746.000,00 (281.414.000,00) 91,26 0,00 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang 18.367.214.000,00 17.267.564.000,00 (1.099.650.000,00) 94,01 24.229.856.000,00 DAK Non Fisik 319.661.265.000,00 328.790.425.161,00 9.129.160.161,00 102,86 311.170.586.615,00 DAK Bidang Perumahan dan Permukiman 2.149.398.000,00 2.149.398.000,00 0,00 100,00 2.972.290.000,00 DAK Bidang pariw isata 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061.233.650,00 DAK Bidang Pasar 1.025.000.000,00 0,00 (1.025.000.000,00) 0,00 4.714.371.000,00 DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah 335.266.000,00 335.265.700,00 (300,00) 100,00 298.909.150,00

Jumlah 387.316.381.000,00 391.574.573.136,00 4.258.192.136,00 101,10 386.546.619.443,00

Uraian2020

Realisasi 2019

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % (Rp)

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 450.269.534.000,00 450.269.534.000,00 0,00 100,00 429.981.020.600,00

Uraian2020


94

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp45.243.665.000,00 atau 100% dari target anggaran, Sedangkan Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebesar Rp405.025.869.000,00 (untuk 449 Desa) terealisir 100% dari anggarannya.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan transfer yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp130.966.524.602,00 atau 92,14% dari anggaran Rp142.141.828.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp143.529.063.756,00, realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,75% . Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak


Dana Insentif Daerah 45.243.665.000,00 45.243.665.000,00 0,00 100,00 34.569.662.000,00 Dana Desa 405.025.869.000,00 405.025.869.000,00 0,00 100,00 395.411.358.600,00 Jumlah 450.269.534.000,00 450.269.534.000,00 0,00 100,00 429.981.020.600,00

Uraian 2020


Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya 142.141.828.000,00 130.966.524.602,00 (11.175.303.398,00) 92,14 143.529.063.756,00

Uraian 2020


Pendapatan Bagi Hasil Pajak 142.141.828.000,00 130.966.524.602,00 (11.175.303.398,00) 92,14 143.529.063.756,00

Uraian2020

Realisasi 2020 Realisasi 2019 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp)

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 30.088.085.262,00 34.990.646.828,00 (4.902.561.566,00) Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 14.730.085.880,00 24.353.225.229,00 (9.623.139.349,00) Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 24.879.147.338,00 35.624.880.513,00 (10.745.733.175,00) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 230.823.370,00 322.719.905,00 (91.896.535,00) Bagi Hasil dari pajak Rokok 61.038.382.752,00 48.237.591.281,00 12.800.791.471,00

Jumlah 130.966.524.602,00 143.529.063.756,00 (12.562.539.154,00)

Uraian


95

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan

Tabel Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk tahun 2020 dari anggaran sebesar Rp19.127.000.000,00 realisasinya sebesar 94,06% atau Rp17.991.610.589,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Realisasi Bantuan Keuangan

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp136.750.269.161,00 terdiri dari pendapatan hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Pihak Ketiga yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Gugus Tugas COVID-19, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rincian Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp1.393.643.553,00 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Uraian RealisasiBantuan TMMD Sengkuy ung I, II & III Tahun 2020 837.000.000,00Bantuan Sarana dan Prasarana (Banprop) Dinas Pendidikan 290.000.000,00Bantuan saran dan prasarana Disporaw isata Keg. Pembangunan Pemecah 1.907.800.000,00Bantuan sapras Banprop DPUPR Kegiatan peningkatan ruas jalan Geblug -Candirenggo14.956.810.589,00

Jumlah 17.991.610.589,00

Realisasi 2020 Realisasi 2019 Kenaikan/Penurunan(Rp) (Rp) (Rp)

Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1.393.643.553,00 7.208.963.041,00 (5815319488,00) (80,67) Pendapatan Hibah Dana BOS 135.114.333.007,00 130.289.146.971,00 4825186036,00 3,70 Pendapatan Hibah dari kelompok masy arakat/pihak 242.292.601,00 0,00 242.292.601,00 0,00

Jumlah 136.750.269.161,00 137.498.110.012,00 (747.840.851,00) (0,54)

Uraian %

Ur aian Realisasi (Rp)Pendapatan Hibah Sanitasi dari Pemerintah (Hibah SAIIG) 1.049.600.000,00Pendapatan Hibah IPDMIP 344.043.553,00

Jumlah 1.393.643.553,00

Realisasi 2019Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) % (Rp)

Bantuan Keuangan 19.127.000.000,00 17.991.610.589,00 (1.135.389.411,00) 94,06 9.936.200.000,00

Uraian TA 2020

Realisasi 2019Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang % (Rp)

Lain-Lain Pendapatan Daerah y ang Sah 135.310.300.000,00 136.750.269.161,00 1.439.969.161,00 101,06 137.498.110.012,00

Uraian2020


96

Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp135.114.333.007,00 dengan rincian:

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS

Sedangkan Realisasi Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp242.292.601,00 merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan bantuan berupa uang yang berasal dari sumbangan/hibah dari masyarakat yang diterima oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pendapatan atas hibah tersebut dicatat berdasar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) nomor 004/SP2B/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

5.1.2 Belanja

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp2.298.321.076.000,00 terealiasi 93,05% atau sebesar Rp2.138.579.092.380,00, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp2.246.525.240.727,00 maka mengalami penurunan sebesar 4,81%. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.138.579.092.380,00, dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Kontribusi masing-masing jenis belanja terhadap total Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai 86,02% kemudian Belanja Modal sebesar 13,50% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,48%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian Nilai (Rp)Pendapatan sesuai SP2B 135.169.480.000,00 Bunga Bank 149.713,00 Pendapatan atas LHP Tahun Lalu 64.663.281,00 Koreksi Tambah 196.422.941,00 Koreksi Kurang (316.382.928,00) Realisasi Pendapatan BOS TA 2020 135.114.333.007,00

Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp)

Belanja 2.298.321.076.000,00 2.138.579.092.380,00 (159.741.983.620,00) 93,05 2.246.525.240.727,00

Uraian2020


Belanja Operasi 1.969.694.866.000,00 1.839.589.218.113,00 (130.105.647.887,00) 93,39 1.880.683.876.699,00Belanja Modal 313.381.210.000,00 288.801.049.018,00 (24.580.160.982,00) 92,16 365.840.794.028,00Belanja Tak Terduga 15.245.000.000,00 10.188.825.249,00 (5.056.174.751,00) 66,83 570.000,00Jumlah 2.298.321.076.000,00 2.138.579.092.380,00 (159.741.983.620,00) 93,05 2.246.525.240.727,00

Uraian2020


Belanja Operasi 1.969.694.866.000,00 1.839.589.218.113,00 (130.105.647.887,00) 93,39 1.880.683.876.699,00

UraianTA 2020


97

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.839.589.218.113,00 mencapai 93,39% dari anggaran sebesar Rp1.969.694.866.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp1.880.683.876.699,00 mengalami penurunan sebesar 2,19%. adapun rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.169.696.600.650,00 atau 93,73% dari anggaran dan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp17.092.182.756,00 atau sebesar 1,44%. Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Rp557.946.733.726,00 atau 92,34% dari anggaran, mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp48.870.264.654,00 atau sebesar 0,63%. Adapun rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:


Belanja Pegaw ai 1.248.008.798.000,00 1.169.696.600.650,00 (78.312.197.350,00) 93,73 1.186.788.783.406,00Belanja Barang dan Jasa 604.262.315.000,00 557.946.733.726,00 (46.315.581.274,00) 92,34 561.475.416.983,00Belanja Hibah 83.175.383.000,00 81.112.633.737,00 (2.062.749.263,00) 97,52 91.027.595.845,00Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000,00 30.833.250.000,00 (3.415.120.000,00) 90,03 41.392.080.465,00Jumlah 1.969.694.866.000,00 1.839.589.218.113,00 (130.105.647.887,00) 93,39 1.880.683.876.699,00

UraianTA 2020

2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp)

Belanja Pegawai 1.248.008.798.000,00 1.169.696.600.650,00 (78.312.197.350,00) 93,73 1.186.788.783.406,00

Uraian TA 2020


Gaji dan Tunjangan 1.035.632.694.000,00 980.692.202.618,00 (54.940.491.382,00) 94,69 1.010.538.087.365,00Tambahan Penghasilan PNS 83.955.031.000,00 70.978.554.505,00 (12.976.476.495,00) 84,54 59.664.584.085,00Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 17.697.000.000,00 17.483.700.000,00 (213.300.000,00) 98,79 16.942.960.000,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 560.000.000,00 530.796.717,00 (29.203.283,00) 94,79 4.849.915.600,00Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 96.556.000,00 37.591.938,00 (58.964.062,00) 38,93 638.304.885,00Uang Lembur 3.717.316.000,00 3.567.742.814,00 (149.573.186,00) 95,98 5.425.585.403,00Belanja Honorarium PNS 13.368.826.000,00 12.094.026.450,00 (1.274.799.550,00) 90,46 19.350.749.498,00Belanja Honorarium Non PNS 38.031.372.000,00 34.780.956.527,00 (3.250.415.473,00) 91,45 32.692.080.167,00Belanja Pegawai BLUD 29.786.311.000,00 25.059.731.710,00 (4.726.579.290,00) 84,13 21.066.713.204,00Belanja Pegawai BOS 25.163.692.000,00 24.471.297.371,00 (692.394.629,00) 97,25 15.619.803.199,00Jumlah 1.248.008.798.000,00 1.169.696.600.650,00 (78.312.197.350,00) 93,73 1.186.788.783.406,00

Uraian TA 2020


Belanja Barang dan Jasa 604.262.315.000,00 557.946.733.726,00 (46.315.581.274,00) 92,34 561.475.416.983,00

UraianTA 2020


98

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 direalisasikan untuk menunjang operasional pemerintah Kabupaten Kebumen dan tersebar di masing masing SKPD.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Adapun rincian realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut:


Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 25.976.412.000,00 24.973.814.686,00 (1.002.597.314,00) 96,14 18.121.517.616,00Belanja Bahan/Material 17.525.703.000,00 16.812.118.594,00 (713.584.406,00) 95,93 17.688.183.826,00Belanja Jasa Kantor 63.556.714.000,00 53.834.943.637,00 (9.721.770.363,00) 84,70 67.344.795.878,00Belanja Premi Asuransi 22.580.920.000,00 16.144.896.865,00 (6.436.023.135,00) 71,50 56.398.616,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.639.480.000,00 9.567.872.655,00 (1.071.607.345,00) 89,93 10.571.846.788

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.234.125.000,00 8.291.720.117,00 (942.404.883,00) 89,79 11.010.490.431,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

804.690.000,00 578.483.289,00 (226.206.711,00) 71,89 1.666.358.900,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 484.378.000,00 318.476.381,00 (165.901.619,00) 65,75 1.455.610.724,00Belanja Sewa Alat Berat 194.546.000,00 183.555.000,00 (10.991.000,00) 94,35 195.427.500,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

869.003.000,00 604.304.900,00 (264.698.100,00) 69,54 1.848.190.809,00

Belanja Makanan dan Minuman 28.046.030.000,00 25.062.816.896,00 (2.983.213.104,00) 89,36 34.161.831.680,00Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 470.346.000,00 452.284.800,00 (18.061.200,00) 96,16 682.236.650,00Belanja Pakaian Kerja 1.044.207.000,00 1.014.863.400,00 (29.343.600,00) 97,19 1.247.022.000,00Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

279.500.000,00 234.407.500,00 (45.092.500,00) 83,87 510.998.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 30.657.310.000,00 25.802.705.996,00 (4.854.604.004,00) 84,16 47.099.396.526,00Belanja Pemeliharaan 37.221.577.000,00 34.769.843.635,00 (2.451.733.365,00) 93,41 44.557.201.172,00Belanja Jasa Konsultansi 5.813.525.000,00 5.715.305.500,00 (98.219.500,00) 98,31 5.615.784.500,00Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

48.867.983.000,00 45.702.183.797,00 (3.165.799.203,00) 0,00 0,00

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 25.250.000,00 20.500.000,00 (4.750.000,00) 81,19 35.500.000,00Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

2.459.712.000,00 2.292.755.854,00 (166.956.146,00) 93,21 8.263.096.363,00

Belanja Barang Dana BOS 76.481.446.000,00 72.714.779.407,00 (3.766.666.593,00) 95,08 78.557.660.025,00Biaya Jasa Pihak Ketiga 15.263.074.000,00 14.195.714.023,00 (1.067.359.977,00) 93,01 13.005.080.431,00Belanja Barang Dan Jasa BLUD 173.292.661.000,00 168.816.840.592,00 (4.475.820.408,00) 97,42 171.893.687.948,00Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

896.400.000,00 893.000.000,00 (3.400.000,00) 99,62 1.328.025.000,00

Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

31.577.323.000,00 28.948.546.202,00 (2.628.776.798,00) 91,68 24.559.075.600,00

Jumlah 604.262.315.000,00 557.946.733.726,00 (46.315.581.274,00) 92,34 561.475.416.983,00

UraianTA 2020


Belanja Hibah 83.175.383.000,00 81.112.633.737,00 (2.062.749.263,00) 97,52 91.027.595.845,00

Uraian TA 2020


99

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp9.914.962.108,00 atau 10,89%. Penurunan tersebut terjadi karena pada penyajian tahun 2020 belanja yang berasal dari rekening Belanja Hibah Barang atau Jasa di mapping ke dalam rekening Belanja Barang dan Jasa. Adapun Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut a. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp550.000.000 terdiri dari rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat

b. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakat Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tahun 2020 sebesar Rp80.562.633.737,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan per SKPD disajikan sebagai berikut:


Belanja Hibah Kepada Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 807.000.000 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masy arakat 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00 59.928.559.845,00Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasy arakatan 82.625.383.000,00 80.562.633.737,00 (2.062.749.263,00) 97,50 30.292.036.000,00Jumlah 83.175.383.000,00 81.112.633.737,00 (2.062.749.263,00) 97,52 91.027.595.845,00

UraianTA 2020

N OPD Uraian Hibah Anggaran Realisasi Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00Belanja Hibah kepada Pimpinan Daerah Aisy iy ah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00Belanja Hibah kepada PC Fatay at NU 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00Jumlah Belanja Hibah

1 BPKAD (PPKD)

Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang % (Rp)

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasy arakatan 56.357.896.000,00 56.327.896.000,00 (30.000.000,00) 0,00 0,00Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 1.213.295.000,00 1.213.145.737,00 (149.263,00) 99,99 1.612.268.000,00Belanja Hibah kepada Sekolah Sw asta 22.514.192.000,00 20.506.592.000,00 (2.007.600.000,00) 91,08 25.629.768.000,00Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan 2.540.000.000,00 2.515.000.000,00 (25.000.000,00) 99,02 3.050.000.000,00Jumlah 82.625.383.000,00 80.562.633.737,00 (2.062.749.263,00) 97,50 91.027.595.845,00

UraianTA 2020


100

Tabel Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan per SKPD

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Adapun rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Jika realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp10.558.830.465,00 atau 25,51%. Secara rinci penurunan tersebut terjadi pada Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp10.563.210.465 atau sebesar 27,59% sedangkan Belanja bantuan Sosial kepada organisasi Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp4.380.000,00 atau sebesar 0,14%.

OPD Pengelola Uraian Hibah Realisasi

Belanja Hibah KPU Kebumen 44.061.371.000,00 Belanja Hibah Baw aslu Kebumen 12.266.525.000,00

Jumlah 56.327.896.000,00

Disporaw isata Hibah kepada KONI 888.145.737,00 Disporaw isata Hibah kepada NPC 100.000.000,00 Disporaw isata Hibah kepada KNPI 100.000.000,00 Dinsos PPKB Hibah kepada DHC BPK 45 Kebumen 25.000.000,00 Bagian Kesra Hibah kepada BAZNAS 100.000.000,00

Jumlah 1.213.145.737,00

Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD 327.992.000,00 Belanja Hibah Bantuan Operasional Peny elenggaraan PAUD 18.556.800.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket A 39.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket B 258.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket C 1.324.800.000,00

Jumlah 20.506.592.000,00

Belanja Hibah kepada Gereja 50.000.000,00 Belanja Hibah kepada Madin 72.000.000,00 Belanja Hibah kepada Masjid 1.400.000.000,00 Belanja Hibah kepada Mushola 768.000.000,00 Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren 105.000.000,00 Belanja Hibah kepada TPQ 120.000.000,00

Jumlah 2.515.000.000,00 80.562.633.737,00 TOTAL

Bagian Kesra

Belanja Hibah kepada Organisasi KemasyarakatanKesbangpol

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

Belanja Hibah kepada Sekolah SwastaDinas Pendidikan

Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) %Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000,00 30.833.250.000,00 (3.415.120.000,00) 90,03 41.392.080.465,00

UraianTA 2020

Realisasi 2019 (Rp)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) %Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisai Sosial 3.305.370.000,00 3.105.500.000,00 (199.870.000,00) 93,95 3.101.120.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Masy arakat 30.943.000.000,00 27.727.750.000,00 (3.215.250.000,00) 89,61 38.290.960.465,00

Jumlah 34.248.370.000,00 30.833.250.000,00 (3.415.120.000,00) 90,03 41.392.080.465,00

UraianTA 2020

Realisasi 2019 (Rp)


101

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial tahun 2020 terdiri dari Bantuan Sosial Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebesar Rp3.105.500.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp27.727.750.000,00 terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

5.1.2.2 Belanja Modal Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2020 secara rinci sebagai berikut.


Bantuan Sosial Pendidikan 3.305.370.000,00 3.105.500.000,00 (199.870.000,00) 93,95 3.101.120.000,00Bantuan Sosial Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Jumlah 3.305.370.000,00 3.105.500.000,00 (199.870.000,00) 93,95 3.101.120.000,00

Uraian TA 2020

OPD Uraian Bansos Nilai (Rp) Belanja Bantuan Beasiswa Kurang Mampu SD/MI 1.711.200.000,00 Belanja Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTS 1.394.300.000,00

3.105.500.000,00

Dinas Pendidikan

Jumlah


Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin 29.930.000.000,00 27.148.750.000,00 (2.781.250.000,00) 90,71 38.130.960.465,00Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam 778.000.000,00 414.000.000,00 (364.000.000,00) 53,21 160.000.000,00Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan 235.000.000,00 165.000.000,00 (70.000.000,00) 70,21 0,00

Jumlah 30.943.000.000,00 27.727.750.000,00 (3.215.250.000,00) 89,61 38.290.960.465,00

Uraian TA 2020


Belanja Modal 313.381.210.000,00 288.801.049.018,00 (24.580.160.982,00) 92,16 365.840.794.028,00

Uraian 2020


102

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp288.801.049.018,00 atau tercapai 92,16% dari anggaran sebesar Rp313.381.210.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp365.840.794.028,00 realisasi Belanja Modal tahun 2020 turun sebesar Rp77.042.041.910,00 atau 21,06%.

Belanja Modal yang penyerapannya tertinggi adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan sebesar 95,74% dari anggaran. Sedangkan realisasi terendah adalah Belanja Modal Tanah sebesar 82,27% dari anggaran.

Kontribusi terbesar Belanja Modal adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai 47,15% dari realisasi total Belanja Modal, kemudian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30,85%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 14,99%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 4,16%, Belanja Modal Tanah 2,85%.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp8.217.772.363,00 atau 82,27% dari anggaran sebesar Rp9.988.642.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar 75,71%. Rincian Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah


Belanja Modal Tanah 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 (1.770.869.637,00) 82,27 33.834.086.638,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.794.617.000,00 89.087.259.542,00 (5.707.357.458,00) 93,98 99.985.234.817,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 (2.718.962.199,00) 94,09 73.764.387.734,00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 (13.848.491.318,00) 90,77 143.814.601.168,00Belanja Modal Aset tetap Lainnya 12.547.173.000,00 12.012.692.630,00 (534.480.370,00) 95,74 14.089.486.071,00Belanja Modal Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 352.997.600,00Jumlah 313.381.210.000,00 288.801.049.018,00 (24.580.160.982,00) 92,16 365.840.794.028,00

Uraian2020


Belanja Modal Tanah 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 (1.770.869.637,00) 82,27 33.834.086.638,00

Uraian 2020


Tanah Perkampungan 1.675.215.000,00 1.199.655.960,00 (475.559.040,00) 71,61 3.291.393.746,00Tanah untuk Bangunan Gedung 616.157.000,00 417.269.740,00 (198.887.260,00) 67,72 4.635.404.650,00Tanah untuk Bangunan Bukan 6.247.270.000,00 5.990.141.898,00 (257.128.102,00) 95,88 25.173.415.072,00Tanah BLUD. 1.450.000.000,00 610.704.765,00 (839.295.235,00) 42,12 733.873.170,00Jumlah 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 (1.770.869.637,00) 82,27 33.834.086.638,00

Uraian 2020


103

Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2020 tersebar di SKPD sebagai berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp89.087.259.542,00 atau 93,98% dari nilai anggaran Rp94.794.617.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar 10,90%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2020 sebagai berikut:


Dinas Pendidikan 360.250.000,00 264.709.340,00 (95.540.660,00) 73,48 1.876.420.000,00Dinas Kesehatan 1.675.215.000,00 1.199.655.960,00 (475.559.040,00) 71,61 3.291.393.746,00Puskesmas Alian 0,00 0,00 0,00 0,00 369.116.920,00 RSUD dr. Sudirman 1.450.000.000,00 610.704.765,00 (839.295.235,00) 42,12 364.756.250,00DPU-PR 6.412.830.000,00 6.064.010.998,00 (348.819.002,00) 94,56 27.932.399.722,00Disporawisata 90.347.000,00 78.691.300,00 (11.655.700,00) 87,10 0,00Jumlah 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 (1.770.869.637,00) 82,27 33.834.086.638,00

OPD2020


Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.794.617.000,00 89.087.259.542,00 (5.707.357.458,00) 93,98 99.985.234.817,00

Uraian 2020


104

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp43.302.380.801,00 atau 94,09% dari nilai anggaran Rp46.021.343.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 41,30%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2020 terdiri dari berikut.


Alat-alat Besar Darat 0,00 0,00 - 0,00 1.830.550.000,00Alat-alat Bantu 497.193.000,00 449.959.500,00 (47.233.500,00) 90,50 1.340.856.295,00Alat Angkutan darat Bermotor 5.824.173.000,00 5.470.330.380,00 (353.842.620,00) 93,92 17.821.813.873,00Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 602.882.000,00 585.584.900,00 (17.297.100,00) 97,13 336.340.000,00Alat Bengkel Bermesin 566.895.000,00 460.255.000,00 (106.640.000,00) 81,19 341.915.000,00Alat Bengkel Tak Bermesin 2.726.000,00 2.726.000,00 - 100,00 268.184.500,00Alat Ukur 2.329.125.000,00 2.254.821.000,00 (74.304.000,00) 96,81 51.622.400,00Alat Pengolahan 112.455.000,00 51.440.000,00 (61.015.000,00) 45,74 1.709.998.000,00Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Peny impan 7.841.000,00 6.940.800,00 (900.200,00) 88,52 19.966.000,00 Alat Kantor 1.708.454.000,00 1.587.553.320,00 (120.900.680,00) 92,92 2.634.741.256,00Alat Rumah Tangga 5.296.752.000,00 4.747.372.985,00 (549.379.015,00) 89,63 6.490.983.810,00Komputer 6.295.937.000,00 6.087.126.517,00 (208.810.483,00) 96,68 11.042.389.439,00Meja dan kursi kerja/rapat Pejabat 516.716.000,00 491.868.970,00 (24.847.030,00) 95,19 800.081.993,00Alat Studio 631.434.000,00 608.081.850,00 (23.352.150,00) 96,30 1.790.128.000,00Alat Komunikasi 397.225.000,00 361.205.200,00 (36.019.800,00) 90,93 581.186.200,00Peralatan Pemancar 0,00 0,00 - 1.580.000,00Alat Kedokteran 14.809.336.000,00 13.961.332.881,00 (848.003.119,00) 94,27 17.011.502.106,00Alat kesehatan 346.617.000,00 319.135.000,00 (27.482.000,00) 92,07 3.726.177.100,00Unit-unit Laboratorium 1.995.860.000,00 1.587.065.840,00 (408.794.160,00) 79,52 2.288.937.350,00Alat Praktek/Peraga Sekolah 111.283.000,00 84.116.300,00 (27.166.700,00) 75,59 82.796.000,00Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 226.725.000,00 221.095.000,00 (5.630.000,00) 97,52 241.936.000,00Persenjataan non senjata api 887.435.000,00 765.718.680,00 (121.716.320,00) 86,28 133.945.000,00Alat Keamanan dan Perlindungan 469.442.000,00 467.037.409,00 (2.404.591,00) 99,49 1.260.996.889,00Peralatan dan mesin – BLUD 21.563.776.000,00 19.617.063.565,00 (1.946.712.435,00) 90,97 10.115.615.861,00Peralatan dan mesin – BOS 29.594.335.000,00 28.899.428.445,00 (694.906.555,00) 97,65 18.060.991.745,00Jumlah 94.794.617.000,00 89.087.259.542,00 (5.707.357.458,00) 93,98 99.985.234.817,00

Uraian2020


Belanja Modal Gedung dan Bangunan 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 (2.718.962.199,00) 94,09 73.764.387.734,00

Uraian 2020


105

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp136.180.943.682,00 atau 90,77% dari nilai anggaran Rp150.029.435.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 5,31%.


Bangunan Gedung Tempat Kerja 44.006.286.000,00 41.376.510.082,00 (2.629.775.918,00) 94,02 63.811.576.556,00Bangunan Gedung Tempat Tinggal 0,00 0,00 - 0,00Bangunan Bersejarah 67.880.000,00 65.162.000,00 (2.718.000,00) 96,00 764.844.900,00Bangunan Tugu Peringatan 163.150.000,00 160.879.000,00 (2.271.000,00) 98,61 4.412.597.000,00Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah 0,00 0,00 - 206.446.000,00Bangunan Rambu-Rambu 1.644.137.000,00 1.561.655.919,00 (82.481.081,00) 94,98 3.207.144.772,00Bangunan – BLUD 139.890.000,00 138.173.800,00 (1.716.200,00) 98,77 1.361.778.506,00Jumlah 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 (2.718.962.199,00) 94,09 73.764.387.734,00

Uraian2020

No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) %

1 Dinas Pendidikan 9.592.136.000,00 9.256.694.900,00 (335.441.100,00) 96,50

2 Dinas Kesehatan 17.538.703.000,00 16.306.660.457,00 (1.232.042.543,00) 92,98

3 Puskesmas Ambal I 48.000.000,00 47.683.800,00 (316.200,00) 99,34

4 Puskesmas Ambal II 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00

5 Puskesmas Ayah I 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67

6 Puskesmas Buayan 65.490.000,00 64.490.000,00 (1.000.000,00) 98,47

7 RSUD Prembun 2.000.000.000,00 1.840.644.000,00 (159.356.000,00) 92,03

8 DPU-PR 6.366.516.000,00 6.358.327.900,00 (8.188.100,00) 99,87

9 Disperkim-LH 82.020.000,00 76.546.500,00 (5.473.500,00) 93,33

10 Satuan Polisi Pamong Praja 103.065.000,00 100.145.425,00 (2.919.575,00) 97,17

11 Disnaker KUKM 63.419.000,00 62.179.200,00 (1.239.800,00) 98,05

12 Dinas Perhubungan 1.669.847.000,00 1.584.805.919,00 (85.041.081,00) 94,91

13 Disporawisata 6.414.212.000,00 5.969.013.300,00 (445.198.700,00) 93,06

14 Dinas Kelautan dan Perikanan 224.635.000,00 221.013.000,00 (3.622.000,00) 98,39

15 Disperindag 1.751.900.000,00 1.313.876.400,00 (438.023.600,00) 75,00

16 Kelurahan Panjer 75.000.000,00 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07

Jumlah 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 (2.718.962.199,00) 94,09


Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 (13.848.491.318,00) 90,77 143.814.601.168,00

Uraian 2020


106

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp12.012.692.630,00 atau 95,74% dari nilai anggaran Rp12.547.173.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 14,74%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:


Jalan 98.444.208.000,00 87.531.429.100,00 (10.912.778.900,00) 88,91 89.618.030.930,00Jembatan 11.356.912.000,00 10.761.629.750,00 (595.282.250,00) 94,76 9.792.518.450,00Bangunan Air irigasi 0,00 0,00 - 213.215.000,00Bangunan Pengaman sungai dan Penanggulangan BA

5.191.196.000,00 4.912.653.256,00 (278.542.744,00) 94,63 6.551.976.175,00Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

14.454.216.000,00 13.488.746.000,00 (965.470.000,00) 93,32 6.243.005.412,00

Bangunan Air Bersih/Air Baku 6.165.189.000,00 5.783.915.500,00 (381.273.500,00) 93,82 5.479.481.475,00Bangunan Air Kotor 5.409.125.000,00 5.200.761.350,00 (208.363.650,00) 96,15 4.702.696.575,00Instalasi Air Minum/Air Bersih 3.006.975.000,00 2.985.274.768,00 (21.700.232,00) 99,28 4.799.290.000,00Instalasi Air Kotor 472.400.000,00 466.109.400,00 (6.290.600,00) 98,67 2.025.245.000,00Instalasi Pengolahan Sampah 342.960.000,00 332.718.000,00 (10.242.000,00) 97,01 5.715.024.790,00Instalasi Gardu Listrik 5.000.000,00 4.388.100,00 (611.900,00) 87,76 3.652.981.904,00Pengadaan Jaringan Listrik 5.089.240.000,00 4.621.504.540,00 (467.735.460,00) 90,81 381.798.879,00Jaringan Telepon 87.814.000,00 87.813.918,00 (82,00) 100,00 1.585.011.250,00Jalan Irigasi jaringan BLUD 4.200.000,00 4.000.000,00 (200.000,00) 95,24 3.054.325.328,00Jumlah 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 (13.848.491.318,00) 90,77 143.814.601.168,00

Uraian 2020

No OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) %

1 Dinas Pendidikan 179.175.000,00 174.367.000,00 (4.808.000,00) 97,32

2 Puskesmas Bonorowo 4.200.000,00 4.000.000,00 (200.000,00) 95,24

3 DPU-PR 139.613.956.000,00 126.405.570.724,00 (13.208.385.276,00) 90,54

4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.233.000.000,00 4.083.090.000,00 (149.910.000,00) 96,46

5 Disperkim LH 815.360.000,00 798.827.400,00 (16.532.600,00) 97,97

6 Dinas Perhubungan 4.621.215.000,00 4.234.364.940,00 (386.850.060,00) 91,63

7 Dinas Komunikasi Dan Informatika 202.150.000,00 201.254.918,00 (895.082,00) 99,56

8 Dinas Kelautan dan Perikanan 180.865.000,00 175.749.000,00 (5.116.000,00) 97,17

9 Kelurahan Bumirejo 74.840.000,00 0,00 (74.840.000,00) 0,00

10 Kecamatan Karangsambung 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 100,00

11 Kecamatan Poncowarno 3.690.000,00 2.735.700,00 (954.300,00) 74,14

12 Inspektorat 86.464.000,00 86.464.000,00 0,00 100,00

Jumlah 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 (13.848.491.318,00) 90,77


Belanja Modal Aset tetap Lainnya 12.547.173.000,00 12.012.692.630,00 (534.480.370,00) 95,74 14.089.486.071,00

Uraian 2020


107

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Pada Tahun 2020 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud sedangkan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp352.997.600,00.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp10.188.825.249,00 atau 66,83% dari nilai anggaran Rp15.245.000.000,00. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp10.188.825.249,00 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga

Adapun Belanja Belanja Tak Terduga untuk tanggap darurat Covid-19 direalisasikan sebagai berikut:


Buku 36.856.000,00 36.800.000,00 (56.000,00) 99,85 1.597.136.458,00Barang-Barang Perpustakaan 750.000,00 625.000,00 0,00 83,33 0,00Barang Bercorak Kebudayaan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 575.720.500,00Alat Olah Raga lainnya 54.307.000,00 53.005.000,00 0,00 97,60 0,00Aset Tetap Renovasi 0,00 0,00 0,00 0,00 159.595.000,00 Aset tetap lainnya BLUD 7.500.000,00 5.724.000,00 (1.776.000,00) 76,32 6.285.000,00 Aset tetap lainnya BOS 12.439.260.000,00 11.908.038.630,00 (531.221.370,00) 95,73 11.750.749.113,00Jumlah 12.547.173.000,00 12.012.692.630,00 (534.480.370,00) 95,74 14.089.486.071,00

Uraian 2020


Belanja Modal Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 352.997.600,00

Uraian 2020


Belanja Tak Terduga 15.245.000.000,00 10.188.825.249,00 (5.056.174.751,00) 66,83 570.000,00

Uraian 2020

No. Uraian Realisasi1. Pengembalian biay a retribusi IMB An.Elsa Aspiana Larassaty Desa Ambalkebrek Kecamatan 1.181.000,00 2. Pembay aran Pengembalian Sisa Dana Desa Tahun 2019 308.348.716,00 3. Belanja BTT untuk tanggap darurat bencana Cov id-19 9.879.295.533,00

Jumlah 10.188.825.249,00


108

Tabel Rincian Realisasi Belanja BTT untuk tanggap darurat Covid-19

5.1.3 Transfer

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer

Rincian realisasi transfer sebesar Rp 599.282.823.700,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

Realisasi transfer sebesar Rp599.282.823.700,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp599.864.027.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, Transfer tahun 2020 naik sebesar 6,44%.

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

No. Jenis belanja Realisasi Keterangan1. Belanja Barang dan Jasa 6.348.031.533,00 Bahan habis pakai, Obat, makanan pokok, biay a transport dan akomodasi2. Belanja Modal 3.056.264.000,00 Laborat PCR SWAB, Thermogun,Handspray3. Belanja Hibah 150.000.000,00 Bantuan Keuangan kepada Polres Kebumen dan Kodim Kebumen4. Belanja Bansos 325.000.000,00 Program "Lekang Guna"

Jumlah 9.879.295.533,00


Transfer 599.864.027.000,00 599.282.823.700,00 (581.203.300,00) 99,90 563.024.203.900,00

Uraian 2020


Transfer Bagi Hasil Pendapatan 13.696.177.000,00 13.527.756.700,00 (168.420.300,00) 98,77 15.502.510.500,00Transfer Bantuan Keuangan 586.167.850.000,00 585.755.067.000,00 (412.783.000,00) 99,93 547.521.693.400,00Jumlah 599.864.027.000,00 599.282.823.700,00 (581.203.300,00) 99,90 563.024.203.900,00

Uraian2020


Transfer Bagi Hasil Pendapatan 13.696.177.000,00 13.527.756.700,00 (168.420.300,00) 98,77 15.502.510.500,00

Uraian 2020


Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.677.560.000,00 9.657.463.900,00 (20.096.100,00) 99,79 9.981.797.400,00Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 4.018.617.000,00 3.870.292.800,00 (148.324.200,00) 96,31 5.520.713.100,00Jumlah 13.696.177.000,00 13.527.756.700,00 (168.420.300,00) 98,77 15.502.510.500,00

Uraian 2020


109

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp9.657.463.900,00 terdiri dari Transfer Bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang merupakan transfer kepada Pemerintah Desa atas bagi hasil pajak daerah yang disalurkan untuk 449 desa berdasarkan Peraturan Bupati No.55 tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020.

5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp3.870.292.800,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa sebesar Rp3.728.996.300,00 merupakan transfer bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati No.55 tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020.

Sedangkan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pihak Ketiga senilai Rp141.296.500,00 direalisasikan untuk bagi hasil kepada Perum Perhutani Divisi regional Jateng KPH Kedu Selatan sebesar Rp91.727.100,00 dan kepada KPIPW Serayu Bogowonto Sempor sebesar Rp49.569.400,00.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari:


Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.677.560.000,00 9.657.463.900,00 (20.096.100,00) 99,79 9.981.797.400,00

Uraian 2020


Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 4.018.617.000,00 3.870.292.800,00 (148.324.200,00) 96,31 5.520.713.100,00

Uraian 2020


Transfer Bantuan 586.167.850.000,00 585.755.067.000,00 (412.783.000,00) 99,93 547.521.693.400,00

Uraian 2020

Realisasi 2019

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang

(Rp)% (Rp)

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainny a Kepada Pemerintahan 3.733.986.000,00 3.728.996.300,00 (4.989.700,00) 99,87 5.342.350.000,00Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainny a Kepada Pihak ketiga 284.631.000,00 141.296.500,00 (143.334.500,00) 49,64 178.363.100,00Jumlah 4.018.617.000,00 3.870.292.800,00 (148.324.200,00)

Uraian2020


110

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa realisasinya sebesar Rp583.690.191.000,00 atau 99,93% sedangkan Tranfer Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar Rp2.064.876.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp583.690.191.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Untuk rincian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) per desa tercantum pada lampiran 3 dan lampiran 4.

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan


Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 584.102.974.000,00 583.690.191.000,00 (412.783.000,00) 99,93 546.159.768.400,00Transfer Bantuan Keuangan Lainny a 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 0,00 100,00 1.361.925.000,00Jumlah 586.167.850.000,00 585.755.067.000,00 (412.783.000,00) 99,93 547.521.693.400,00

Uraian2020


Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 584.102.974.000,00 583.690.191.000,00 (412.783.000,00) 99,93 546.159.768.400,00

Uraian 2020

Uraian Transfer Keterangan RealisasiBelanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Perbup No.2 Tahun 2020 tanggal 16 164.654.841.500Rp Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN

Perbup Kbm No.12 Th.2019 Tgl.22-2-2019 & Perbup Kbm No.12 Th.2020 Tgl.16-3-

1.671.864.400Rp

Dana Desa Perbup No.33 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 405.025.869.000Rp Pembangunan Kaw asan Perdesaan SK Bupati No.050/387 Tahun 2020 tanggal 1.000.000.000Rp Bantuan Keuangan Desa Berinov asi Perbup No.14 Tahun 2019 tanggal 11 2.000.000.000Rp Bantuan Keuangan Kaw asan Kumuh SK Bupati No.050/278 Tahun 2020 tanggal 1.650.000.000Rp Bantuan Keuangan Operasional TPQ SK Bupati No.489/169 Tahun 2020 tanggal 2.230.000.000Rp Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga SK Bupati No.050/238 Tahun 2020 tanggal 180.414.100Rp Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Perangkat Desa Perbup No.2 Tahun 2020 tanggal 16 5.277.202.000Rp Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 583.690.191.000Rp


Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 0,00 100,00 1.361.925.000,00

Uraian 2020


111

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp 2.064.876.000,00 merupakan bantuan keuangan kepada partai politik berdasar Perda No.12 Th 2007 tanggal 12-9-2007 dan Keputusan Gubernur Jateng No.163.1/73 Tahun 2019 tanggal 26-8-2019, masing-masing sebesar berikut:

Tabel Rincian Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

5.1.4 Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp204.132.918.416,18 dirinci sebagai berikut:

No Partai Politik Jumlah (Rp) 1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) 162.873.000,00 2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 356.487.000,00 3. Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 126.141.000,00 4. Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 464.832.000,00 5. Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Kary a (Partai Golkar) 228.741.000,00 6. Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Ray a (Partai Gerindra) 281.346.000,00 7. Bantuan Keuangan kepada Parta Demokrat 133.671.000,00 8. Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN) 146.091.000,00 9. Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 164.694.000,00

Jumlah 2.064.876.000,00


Pembiayaan Neto 194.617.918.000,00 194.582.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 193.722.379.502,50

Uraian2020

Realisasi 2019

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang

(Rp)% (Rp)

Penerimaan Pembiay aan 204.167.918.000,00 204.132.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 203.192.379.502,50Pengeluaran Pembiay aan 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 0,00 100,00 9.470.000.000,00Pembiayaan Neto 194.617.918.000,00 194.582.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 193.722.379.502,50

Uraian2020

Realisasi 2019

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp)

Penerimaan Pembiayaan 204.167.918.000,00 204.132.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 203.192.379.502,50

Uraian2020


112

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2020 seluruh SilPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp202.667.918.416,18 direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan senilai Rp202.667.918.000,00. Sedangkan Penerimaan kembali piutang merupakan penerimaan kembali dana talangan pengadaan pangan sebesar Rp1.465.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penerimaan Kembali Piutang

Dari pemberian pinjaman kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.520/121 tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020, terdapat 1 kelompok tani yang belum membayarkan pengembalian di tahun 2020 yaitu Kelompok Tani Karya Utama Desa Buayan Kecamatan Buayan dengan nilai pinjaman sebesar Rp35.000.000,00.


SILPA tahun sebelumny a 202.667.918.000,00 202.667.918.416,18 416,18 100,00 201.692.379.502,50Penerimaan Kembali Piutang 1.500.000.000,00 1.465.000.000,00 (35.000.000,00) 97,67 1.500.000.000,00Jumlah 204.167.918.000,00 204.132.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 203.192.379.502,50

Uraian 2020

No Uraian Jumlah (Rp)1 Kelompok Tani Ngesti Utomo Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun 55.000.000,002 Gapoktan Tani Mulyo Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen 55.000.000,003 Gapoktan Usaha Agribisnis Karya Dadi Desa Caruban Kecamatan

Adimulyo55.000.000,00

4 Gapoktan Sumber Barokah Desa Kedungweru Kecamatan Ayah 55.000.000,005 Gapoktan Padi Mas Desa Bumirejo Kecamatan Puring 55.000.000,006 Gapoktan Sumber Jaya Desa Jatijajar Kecamatan Ayah 55.000.000,007 Kelompok Tani Makaryo Sari Desa sukomulyo Kecamatan Rowokele 55.000.000,008 Gapoktan Mitra Tani Desa Tresnorejo Kecamatan petanahan 50.000.000,009 Kelompok Tani Usaha Karya Tani Desa Caruban Kecamatan Adimulyo 45.000.000,00

10 Gapoktan Sri Jaya Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen 55.000.000,0011 Kelompok Tani Redi Mulyo Desa Watukelir Kecamatan Ayah 50.000.000,0012 Gapoktan Tani Sejahtera Desa Pagedangan Kecamatan Ambal 55.000.000,0013 Gapoktan Ngudi Makmur Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan 55.000.000,0014 Gapoktan Loh Jinawi Desa Candiwulan 50.000.000,0015 Gapoktan Tani Sari Rimba Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam 50.000.000,0016 Kelompok Tani Makmur Desa Trikarso Kecamatan Sruweng 45.000.000,0017 Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Podourip Kecamatan Petanahan 55.000.000,0018 Kelompok Tani Sumber Karya Tani Desa Sitirejo Kecamatan Klirong 45.000.000,0019 Kelompok Tani Pucung Desa Mangunweni Kecamatan Ayah 55.000.000,0020 Gapoktan Tani Maju Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen 50.000.000,0021 Gapoktan Asri Desa Peneket Kecamatan Ambal 35.000.000,0022 Kelompok Tani Purwo Tani Desa Redisari Kecamatan Rowokele 50.000.000,0023 Kelompok Tani Tirto Mulyo Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo 50.000.000,0024 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren 45.000.000,0025 Kelompok Tani Usodo Desa Sidorejo Kecamatan Ambal 45.000.000,0026 Gapoktan Enggal Maju Desa Tanjungsari Kecamatan kutowinangun 35.000.000,0027 Kelompok Tani Bahagia Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso 45.000.000,0028 Kelompok Tani Dewi Sri Desa Lerep Kecamatan Poncowarno 35.000.000,0029 Kelompok Tani Karya Mukti Desa sampang Kecamatan Sempor 45.000.000,0030 Kelompok Tani Mergo Rahayu Desa kuwaru Kecamatan kuwarasan 35.000.000,00

JUMLAH 1.465.000.000,00


113

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 Rp9.550.000.000,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

Penyertaan modal sebesar Rp8.050.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai Perda No.8 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 yang teralokasi untuk:

Tabel Rincian Realisasi Penyertaan Modal

5.1.4.2.2 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

Uraian 2020 Realisasi 2019

(Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp)

%

Investasi Non Permanen Lainnya

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0.00 100,00 1.500.000.000,00

Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp1.500.000.000,00 direalisasikan untuk pemberian pinjaman kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.520/121 tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020.


Pengeluaran Pembiayaan 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 0,00 100,00 9.470.000.000,00

Uraian 2020


Peny ertaan Modal/Inv esatasi Pemerintah 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 0,00 100,00 7.970.000.000,00Pembentukan Inv estasi Non Permanen 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 1.500.000.000,00

Jumlah 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 0,00 100,00 9.470.000.000,00

Uraian2020


Penyertaan Modal/Invesatasi Pemerintah Daerah 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 0,00 100,00 7.970.000.000,00

Uraian 2020

No. Nama BUMD Jumlah (Rp) 1 Peny ertaan Modal pada PDAM 3.000.000.000,00 2 Peny ertaan Modal pada PD. Apotik Lukulo 50.000.000,00 3 Peny ertaan Modal pada PD. BPR BKK Kebumen 1.500.000.000,00 4 Peny ertaan Modal pada Bank Jateng 3.500.000.000,00

Jumlah 8.050.000.000,00


114

Pengeluaran pembiayaan untuk Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut direalisasikan dengan SP2D No.00136/BTL-Non GJ/PEMBY/2020 kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani sebagai berikut:

Tabel Rincian Pengeluaran Pembiayaan – Investasi Non Permanen Lainnya

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tabel Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp219.950.309.565,98. Adapun perincian SiLPA adalah sebagai berikut:

No Uraian Jumlah (Rp)1 Kelompok Tani Ngesti Utomo Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun 55.000.000,002 Gapoktan Tani Mulyo Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen 55.000.000,003 Gapoktan Usaha Agribisnis Karya Dadi Desa Caruban Kecamatan

Adimulyo55.000.000,00

4 Gapoktan Sumber Barokah Desa Kedungweru Kecamatan Ayah 55.000.000,005 Gapoktan Padi Mas Desa Bumirejo Kecamatan Puring 55.000.000,006 Gapoktan Sumber Jaya Desa Jatijajar Kecamatan Ayah 55.000.000,007 Kelompok Tani Makaryo Sari Desa sukomulyo Kecamatan Rowokele 55.000.000,008 Gapoktan Mitra Tani Desa Tresnorejo Kecamatan petanahan 50.000.000,009 Kelompok Tani Usaha Karya Tani Desa Caruban Kecamatan Adimulyo 45.000.000,00

10 Gapoktan Sri Jaya Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen 55.000.000,0011 Kelompok Tani Redi Mulyo Desa Watukelir Kecamatan Ayah 50.000.000,0012 Gapoktan Tani Sejahtera Desa Pagedangan Kecamatan Ambal 55.000.000,0013 Gapoktan Ngudi Makmur Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan 55.000.000,0014 Gapoktan Loh Jinawi Desa Candiwulan 50.000.000,0015 Gapoktan Tani Sari Rimba Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam 50.000.000,0016 Kelompok Tani Makmur Desa Trikarso Kecamatan Sruweng 45.000.000,0017 Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Podourip Kecamatan Petanahan 55.000.000,0018 Kelompok Tani Sumber Karya Tani Desa Sitirejo Kecamatan Klirong 45.000.000,0019 Kelompok Tani Pucung Desa Mangunweni Kecamatan Ayah 55.000.000,0020 Gapoktan Tani Maju Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen 50.000.000,0021 Gapoktan Asri Desa Peneket Kecamatan Ambal 35.000.000,0022 Kelompok Tani Purwo Tani Desa Redisari Kecamatan Rowokele 50.000.000,0023 Kelompok Tani Tirto Mulyo Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo 50.000.000,0024 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren 45.000.000,0025 Kelompok Tani Usodo Desa Sidorejo Kecamatan Ambal 45.000.000,0026 Gapoktan Enggal Maju Desa Tanjungsari Kecamatan kutowinangun 35.000.000,0027 Kelompok Tani Bahagia Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso 45.000.000,0028 Kelompok Tani Dewi Sri Desa Lerep Kecamatan Poncowarno 35.000.000,0029 Kelompok Tani Karya Mukti Desa sampang Kecamatan Sempor 45.000.000,0030 Kelompok Tani Mergo Rahayu Desa kuwaru Kecamatan kuwarasan 35.000.000,0031 Kelompok Tani Karya Utama Desa Buayan Kec.Buayan 35.000.000,00

JUMLAH 1.500.000.000,00


Sisa Lebih Pembiay aan Anggaran 0,00 219.950.309.565,98 219.950.309.565,98 0,00 202.667.918.416,18

Uraian 2020


115

Tabel Rincian SILPA Tahun Anggaran 2020

Adapun SiLPA tahun anggaran 2020 yang berada di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sejumlah Rp142.972.001.462,00 terdiri dari:

Tabel Rincian SILPA di Kas daerah Tahun Anggaran 2020

Rincian SILPA Kas (Rp) Utang Pfk (Rp) Silpa (Rp)Kas di RKUD 142.972.001.462,00 0,00 142.972.001.462,00Kas di Bendahara Penerimaan 34.633.880,00 0,00 34.633.880,00Kas di Bendahara Pengeluaran 206.799,00 136.400,00 70.399,00Kas BLUD RSUD Soedirman 42.520.446.365,00 0,00 42.520.446.365,00Kas BLUD RSUD Prembun 14.196.140.252,00 14.651.243,00 14.181.489.009,00Kas BLUD Puskesmas 14.647.152.828,98 7.817.570,00 14.639.335.258,98Kas Lainny a - Dana BOS 5.500.938.428,00 11.709.737,00 5.489.228.691,00Kas Lainny a - Dana COVID-19 113.104.501,00 0,00 113.104.501,00Jumlah 219.984.624.515,98 34.314.950,00 219.950.309.565,98

1 DAK Fisik 2020 164.706.315,00 2 BOP PAUD 1.809.000.000,00 3 Dana Pelay anan Adminduk 784.318.054,00 4 Dana PK2UKM 154.808.700,00 5 BOP Kesetaraan 498.750.000,00 6 Dana Pelay anan Kepariw isataan - 7 BOKB 661.106.877,00 8 TKG 64.691.200,00 9 TPG 643.022.066,00 10 Tamsil guru 882.500.000,00 11 DAU Tambahan Kelurahan 2020 172.498.750,00 12 DAU Tambahan Kelurahan 2019 2.305,00 13 DID murni 3.627.187.755,00 14 DID Tambahan inov asi 39.756.000,00 15 Banprov murni 1.825.000,00 16 Banprov perubahan/tambahan 5.360.860.589,00 17 DBHCHT 577.429.418,00 18 Bantuan Operasional Kesehatan 12.975.239.529,00 19 BOK Tambahan Insentif Cov id 8.895.718.379,00 20 DAK Fisik kumulatif s.d 2019 1.647.872.802,00

TOTAL SISA DANA MANDATORI (1-20) 38.961.293.739,00

21 Sisa gaji dan tunjangan 54.940.491.382,00 22 Sisa tamsil 12.976.476.495,00 23 Sisa belanja tak terduga 5.056.174.751,00 24 Sisa Tender 12.524.570.207,00 25 Pelampauan pendapatan pajak 11.180.584.517,00 26 Efisiensi belanja 7.332.410.371,00

TOTAL SISA DANA (21 - 26) 104.010.707.723,00 SILPA RKUD 142.972.001.462,00


116

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp202.667.918.416,18.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2019 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp202.667.918.416,18.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp219.950.309.565,98 dapat diuraikan sebagai berikut: - Surplus/ Defisit Anggaran Rp. 25.367.391.149,80 - Pembiayaan Netto Rp. 194.582.918.416,18 SiLPA/SiKPA Tahun berjalan Rp. 219.950.309.565,98

5.2.4 Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 artinya tidak ada koreksi yang menambah ataupun mengurangi Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar 219.950.309.565,98. Adapun perincian SiLPA Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Tabel Rincian SILPA Tahun Anggaran 2020

Adapun Silpa yang berada di Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp142.972.001.462 terdiri dari:



117

Tabel Rincian Silpa di Kas Daerah TA 2020

No. Uraian Jumlah1 DAK Fisik 2020 164.706.315,00 2 BOP PAUD 1.809.000.000,00 3 Dana Pelayanan Adminduk 784.318.054,00 4 Dana PK2UKM 154.808.700,00 5 BOP Kesetaraan 498.750.000,00 6 Dana Pelayanan Kepariwisataan - 7 BOKB 661.106.877,00 8 TKG 64.691.200,00 9 TPG 643.022.066,00 10 Tamsil guru 882.500.000,00 11 DAU Tambahan Kelurahan 2020 172.498.750,00 12 DAU Tambahan Kelurahan 2019 2.305,00 13 DID murni 3.627.187.755,00 14 DID Tambahan inovasi 39.756.000,00 15 Banprov murni 1.825.000,00 16 Banprov perubahan/tambahan 5.360.860.589,00 17 DBHCHT 577.429.418,00 18 Bantuan Operasional Kesehatan 12.975.239.529,00 19 BOK Tambahan Insentif Covid 8.895.718.379,00 20 DAK Fisik kumulatif s.d 2019 1.647.872.802,00

TOTAL SISA DANA MANDATORI (1-20) 38.961.293.739,00

21 Sisa gaji dan tunjangan 54.940.491.382,00 22 Sisa tamsil 12.976.476.495,00 23 Sisa Belanja tak terduga 5.056.174.751,00 24 Sisa Tender 12.524.570.207,00 25 Pelampauan pendapatan pajak 11.180.584.517,00 26 Efisiensi Belanja 7.332.410.371,00

TOTAL SISA DANA (21 - 26) 104.010.707.723,00 SILPA RKUD 142.972.001.462,00


118

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp4.525.738.172.682,03,00 Rp4.482.323.838.554,00

Saldo Aset terdiri dari berikut ini. Tabel Rincian Aset

Saldo Aset tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp43.414.334.128,03 atau 0,97% antara lain disebabkan oleh: a. Dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016. b. Belanja Modal Tahun berjalan. c. Penerimaan Hibah dari pihak lain.

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp319.990.472.248,96 Rp298.354.393.076,63

Saldo Aset Lancar terdiri dari berikut ini. Tabel Rincian Aset Lancar

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah


31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

Aset Lancar 319.990.472.248,96 298.354.393.076,63 21.636.079.172,33 7,25 Investasi Jangka Panjang 150.432.666.979,57 138.846.162.484,71 11.586.504.494,86 8,34 Aset Tetap 3.931.529.890.869,50 3.928.360.648.411,66 3.169.242.457,84 0,08 Aset Lainnya 123.785.142.584,00 116.762.634.581,00 7.022.508.003,00 6,01

Jumlah 4.525.738.172.682,03 4.482.323.838.554,00 43.414.334.128,03 0,97

UraianKenaikan/ (Penurunan)

(Rp) %

31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

Kas di Kas Daerah 142.972.001.462,00 150.395.584.664,00 (7.423.583.202,00) (4,94)Kas di Bendahara Penerimaan 34.633.880,00 54.699.800,00 (20.065.920,00) (36,68)Kas di Bendahara Pengeluaran 206.799,00 13.592.215,00 (13.385.416,00) (98,48)Kas di BLUD 71.363.739.445,98 43.835.358.019,98 27.528.381.426,00 62,80 Kas Lainny a 5.614.042.929,00 8.499.558.356,20 (2.885.515.427,20) (33,95)Piutang Pendapatan 68.296.171.915,00 24.932.358.986,00 43.363.812.929,00 173,93 Piutang Lainny a - 42.118.746.399,00 (42.118.746.399,00) (100,00)Peny isihan Piutang (8.189.140.922,75) (7.220.940.055,00) (968.200.867,75) 13,41 Beban dibay ar dimuka 65.598.889,00 72.036.588,00 (6.437.699,00) (8,94)Persediaan 39.833.217.851,73 35.653.398.103,45 4.179.819.748,28 11,72 Jumlah 319.990.472.248,96 298.354.393.076,63 21.636.079.172,33 7,25

UraianKenaikan/

(Penurunan) (Rp)%


119

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 merupakan saldo Kas Daerah pada rekening bank dalam bentuk giro dan deposito dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah dalam bentuk giro senilai Rp142.972.001.462,00 tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01372-9. Sedangkan Kas di Kas Daerah dalam bentuk deposito per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 bahwa Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp34.633.880,00 Rp54.699.800,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 tersebut merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima namun belum disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah, terdiri dari:

Tabel Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dirinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut.

31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

Rekening Giro 142.972.001.462,00 150.395.584.664,00 (7.423.583.202,00) (4,94)Rekening Deposito 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 142.972.001.462,00 150.395.584.664,00 (7.423.583.202,00) (4,94)

UraianKenaikan/

(Penurunan) (Rp)%

No. SKPD 2020 20191. Dinas Perhubungan 138.500,00 0,002. Disporawisata 18.650.000,00 53.114.800,00 3. Dinlutkan 2.297.380,00 0,004. Disperindag 13.548.000,00 0,005. Distapang 0,00 1.585.000,00

Jumlah 34.633.880,00 53.114.800,00

No. Jenis Pendapatan Jumlah Ket1. Ret Pelay anan Persampahan/Kebersihan 33.500,00 disetor 7 Januari 20212. Ret Terminal 105.000,00 disetor 7 Januari 2021

Jumlah 138.500,00


120

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Disporawisata

Pendapatan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 4, 8, dan 10 Januari 2021.

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Dinlutkan

Sedangkan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Disperindag

Pendapatan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 4 Januari 2021.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp206.799,00 Rp 13.592.215,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UP yang terlambat disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan pajak yang terlambat disetor ke Kas Negara, terdiri dari.

NO OBWIS RET KEBERSIHAN

RET PARKIR RET PKD RET TEMPAT REKREASI

JUMLAH

1. Pantai Suwuk 0,00 809.000,00 0,00 4.515.000,00 5.324.000,002. Waduk Sempor 0,00 109.000,00 0,00 1.494.000,00 1.603.000,003. PAP Krakal 0,00 62.000,00 945.000,00 565.000,00 1.572.000,004. Gua Petruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Pantai karangbolong 0,00 89.000,00 0,00 480.000,00 569.000,006. Pantai Logending 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gua Jatijajar 0,00 359.000,00 0,00 5.981.000,00 6.340.000,008. Waduk wadaslintang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Pantai Petanahan 150.000,00 72.000,00 0,00 2.520.000,00 2.742.000,0010. Komleks Stadion 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

Jumlah 150.000,00 1.500.000,00 1.445.000,00 15.555.000,00 18.650.000,00

No. Jenis Pendapatan Jumlah Keterangan1. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI Pasir) 2.297.380,00 disetor tgl 4 Jan 2021

Jumlah 2.297.380,00

No. UPT Ret Pelayanan Pasar Ret Pelayanan Persampahan

Ret Tempat Khusus Parkir Jumlah

1. UPT Pasar Wilayah I 1.219.000,00 236.200,00 607.000,00 2.062.200,00 2. UPT Pasar Wilayah II 2.748.000,00 159.000,00 0,00 2.907.000,00 3. UPT Pasar Wilayah III 1.301.400,00 226.900,00 1.984.000,00 3.512.300,00 4. UPT Pasar Wilayah IV 1.714.500,00 256.000,00 3.096.000,00 5.066.500,00

Jumlah 6.982.900,00 878.100,00 5.687.000,00 13.548.000,00


121

Tabel Kas di Bendahara Pengeluaran

5.3.1.1.4 Kas di BLUD


Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 terdiri dari berikut ini. Tabel Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2020

Saldo Kas di BLUD RSUD Dr. Soedirman per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.520.446.365,00 terdiri dari:

NO. OPD SISA UP Utang PFK Jumlah KET1. SMPN 3 Satap Karangsambung 136.400,00 136.400,00 disetor tgl. 18 Jan 20212. Disperkim-LH (UPTD Wil Barat) 70.399,00 70.399,00 disetor tgl. 7 Jan 2021

Jumlah 70.399,00 136.400,00 206.799,00

No. OPD Kas BLUD (Rp) Utang PFK (Rp) Jumlah (Rp) Rekening 1 Puskesmas Adimuly o 503.978.977,00 - 503.978.977,00 1.100.001.2642 Puskesmas Alian 651.783.279,00 - 651.783.279,00 1.008.006.2413 Puskesmas Ambal I 391.034.076,00 - 391.034.076,00 1.115.000.9064 Puskesmas Ambal II 362.432.174,00 1.147.100 363.579.274,00 1.115.000.9145 Puskesmas Ay ah I 396.147.971,00 - 396.147.971,00 1.066.001.2176 Puskesmas Ay ah II 288.738.899,00 - 288.738.899,00 1.066.001.2097 Puskesmas Bonorow o 371.332.414,00 - 371.332.414,00 1.071.001.3738 Puskesmas Buay an 669.818.354,00 - 669.818.354,00 1.066.001.2419 Puskesmas Buluspesantren I 192.473.256,00 - 192.473.256,00 1.115.000.922

10 Puskesmas Buluspesantren II 84.091.646,00 1.581.000 85.672.646,00 1.008.006.22511 Puskesmas Gombong I 506.075.989,00 - 506.075.989,00 1.066.001.25012 Puskesmas Gombong II 175.757.183,00 - 175.757.183,00 1.066.001.26813 Puskesmas Karangany ar 616.329.427,00 - 616.329.427,00 1.100.001.23014 Puskesmas Karanggay am I 176.089.338,00 - 176.089.338,00 1.100.001.24815 Puskesmas Karanggay am II 132.791.357,00 - 132.791.357,00 1.100.001.25616 Puskesmas Karangsambung 590.273.474,00 - 590.273.474,00 1.008.006.25017 Puskesmas Kebumen I 229.136.524,00 - 229.136.524,00 1.008.006.23318 Puskesmas Kebumen II 570.384.809,54 - 570.384.809,54 1.008.006.19519 Puskesmas Kebumen III 375.685.930,00 - 375.685.930,00 1.008.006.21720 Puskesmas Klirong I 365.975.841,00 2.127.100 368.102.941,00 1.008.006.26821 Puskesmas Klirong II 294.279.806,00 - 294.279.806,00 1.008.006.28422 Puskesmas Kutow inangun 423.704.649,00 - 423.704.649,00 1.115.000.93123 Puskesmas Kuw arasan 338.156.966,44 - 338.156.966,44 1.066.001.22524 Puskesmas Mirit 545.441.287,00 - 545.441.287,00 1.071.001.36525 Puskesmas Padureso 214.101.140,00 - 214.101.140,00 1.071.001.34926 Puskesmas Pejagoan 515.336.934,00 - 515.336.934,00 1.008.006.17927 Puskesmas Petanahan 892.758.728,00 2.070.000 894.828.728,00 1.008.006.18728 Puskesmas Poncow arno 233.601.471,00 - 233.601.471,00 1.115.000.94929 Puskesmas Prembun 225.930.893,00 - 225.930.893,00 1.071.001.35730 Puskesmas Puring 699.407.906,00 - 699.407.906,00 1.066.001.15231 Puskesmas Row okele 313.349.478,00 - 313.349.478,00 1.066.001.23332 Puskesmas Sadang 606.916.550,00 885.850 607.802.400,00 1.008.006.27633 Puskesmas Sempor I 728.629.646,00 6.520 728.636.166,00 1.066.001.18734 Puskesmas Sempor II 373.131.602,00 - 373.131.602,00 1.066.001.19535 Puskesmas Sruw eng 584.257.284,00 - 584.257.284,00 1.008.006.20936 Pengobatan Peny akit Paru 0,00 - - 1.008.006.29237 RSUD dr. Sudirman 42.520.446.365,00 - 42.520.446.365,00 1.008.002.87438 RSUD Prembun 14.181.489.009,00 14.651.243 14.196.140.252,00 1.008.00729-9

Jumlah 71.341.270.632,98 22.468.813,00 71.363.739.445,98


122

Tabel Rincian Kas BLUD RSUD Dr.Soedirman

Saldo kas tunai pada Bendahara Penerimaan RSUD Dr. Soedirman merupakan pendapatan yang diterima tanggal 30 dan 31 Desember 2020 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada tanggal 4 Januari 2021. Giro RSUD dr Soedirman tersimpan pada Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor rekening 1-008-00287-4 dengan saldo sebesar Rp6.463.857.294,00. Sedangkan Deposito sebesar Rp36.000.000.000,00 merupakan penempatan deposito pada bank umum berikut.

Tabel Deposito RSUD Dr.Soedirman

Saldo Kas BLUD pada RSUD Prembun sebesar Rp14.196.140.252,00 terdiri dari:

NO. JENIS BANK NO REKENING JUMLAH1. Kas Tunai di Bendahara Penerima 56.589.071,00 2. Giro Bank Jateng 1-008-00287-4 6.463.857.294,00 4. Deposito 36.000.000.000,00

Jumlah 42.520.446.365,00

NO BANK NO BILYET NOMINAL (Rp)

SUKU BUNGA (%)

TGL PENEMPATAN

PERIODE

1. Bank Jateng A-101913 3.000.000.000,00 8,25 06-Agu-15 1 bulanA-295862 2.000.000.000,00 8,00 27-Mei-19 1 bulanA-295847 2.000.000.000,00 8,00 26-Apr-19 1 bulanA-295836 1.000.000.000,00 8,00 09-Apr-19 1 bulanA-295572 2.000.000.000,00 7,50 11-Des-19 1 bulanA-295571 2.000.000.000,00 7,50 11-Des-19 1 bulanA-301303 1.000.000.000,00 7,50 30-Des-19 1 bulanA-301304 2.000.000.000,00 7,50 30-Des-19 1 bulanA-295595 1.000.000.000,00 7,50 30-Des-19 1 bulanA-295594 2.000.000.000,00 7,50 30-Des-19 1 bulanA-295637 2.000.000.000,00 7,00 24-Feb-20 1 bulanA-295638 2.000.000.000,00 7,00 24-Mar-20 1 bulanA-318890 1.000.000.000,00 6,75 25-Jul-20 1 bulanA-318982 2.000.000.000,00 6,25 26-Okt-20 1 bulanA-318983 1.000.000.000,00 6,25 26-Okt-20 1 bulanA-318946 2.000.000.000,00 6,40 27-Agu-20 1 bulan

2. BRI Cab Kebumen DC-2644730 2.000.000.000,00 7,25 25-Agu-16 1 bulanDC-2998107 1.000.000.000,00 7,20 28-Des-18 1 bulanDD-00661029 2.000.000.000,00 6,00 10-Mar-20 1 bulan

3. BNI Cab Kebumen PAB 1620667 1.000.000.000,00 5,25 25-Jun-20 1 bulan4. BRI Cab Purw orejo DD-2314279 2.000.000.000,00 4,50 26-Okt-20 1 bulan

JUMLAH 36.000.000.000,00

No. Uraian Bank Jumlah Keterangan1. Kas di Bendahara Penerimaan (tunai) 23.038.417,00 disetor ke Rek BLUD tgl 4 Jan 20212. Kas di Rekening BLUD (giro) Bank Jateng Cab Kebumen 14.173.101.835,00

Jumlah 14.196.140.252,00


123

5.3.1.1.5 Kas Lainnya

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp5.614.042.929,00 Rp.8.499.558.356,20

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 terdiri dari sisa dana Bantuan Operasional Sekolah yang berada pada Bendahara BOS SD/SMP Negeri se-Kabupaten Kebumen sebesar Rp5.500.938.428,00 dan sisa dana Kas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) senilai Rp113.104.501,00.

a. Dana BOS

Dana BOS merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BOS Satuan Pendidikan dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja dan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saldo Kas BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.500.938.428,00 dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel Rincian Saldo Kas Lainnya-BOS

NO SKPD SISA KAS PFK JUMLAH

A Dinas Pendidikan (Korwil Biddik Kecamatan)

1.860.145.437,00 11.668.412,00 1.871.813.849,00

1 AYAH 52.014.543,00 - 52.014.543,00

2 BUAYAN 118.306.741,00 - 118.306.741,00

3 PURING 45.988.200,00 4.674.396,00 50.662.596,00

4 PETANAHAN 88.305.454,00 193.770,00 88.499.224,00

5 KLIRONG 49.825.894,00 - 49.825.894,00

6 BULUSPESANTREN 24.460.252,00 - 24.460.252,00

7 AMBAL 72.804.708,00 - 72.804.708,00

8 MIRIT 15.707.802,00 69.590,00 15.777.392,00

9 BONOROWO 50.033.275,00 8.300,00 50.041.575,00

10 PREMBUN 45.842.526,00 - 45.842.526,00

11 PADURESO 12.056.311,00 - 12.056.311,00

12 KUTOWINANGUN 36.394.783,00 - 36.394.783,00

13 ALIAN 196.255.740,00 - 196.255.740,00

14 PONCOWARNO 16.289.972,00 - 16.289.972,00

15 KEBUMEN 148.244.854,00 256.860,00 148.501.714,00

16 PEJAGOAN 146.620.865,00 - 146.620.865,00

17 SRUWENG 37.663.117,00 - 37.663.117,00

18 ADIMULYO 189.346.373,00 2.521.442,00 191.867.815,00

19 KUWARASAN 33.687.965,00 500.000,00 34.187.965,00

20 ROWOKELE 77.741.715,00 - 77.741.715,00

21 SEMPOR 144.764.740,00 - 144.764.740,00

22 GOMBONG 54.496.638,00 82.400,00 54.579.038,00

23 KARANGANYAR 37.100.065,00 - 37.100.065,00

24 KARANGGAYAM 67.867.015,00 3.361.654,00 71.228.669,00

25 KARANGSAMBUNG 76.578.470,00 - 76.578.470,00

26 SADANG 21.747.419,00 - 21.747.419,00

B SMP NEGERI 3.629.083.254,00 41.325,00 3.629.124.579,00

5.489.228.691,00 11.709.737,00 5.500.938.428,00 JUMLAH


124

b. Dana Gugus Tugas Covid-19

Dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Bupati Kebumen telah membentuk Gugus Tugas dengan Keputusan Bupati No.440.1/165 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten kebumen, yang dirubah dengan Keputusan Bupati No.440.1/205 Tahun 2020 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. Gugus Tugas COVID-19 mengelola rekening guna menampung sumber dana lainnya untuk penanganan COVID-19 yang berasal dari pihak ketiga/masyarakat, melalui Rekening Bank Jateng No3-008-25039-1 An. PENANGANAN COVID-19 DI KEBUMEN.

Dana yang dikelola oleh Gugus Tugas Covid selama tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

• Penerimaan sebesar Rp242.292.601,00.

• Pengeluaran sebesar Rp129.188.100,00.

Sehingga sampai dengan 31 Desember 2020 saldo kas lainnya yang dikelola Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp113.104.501,00 tersimpan di rekening bank. Saldo tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 5 Mei 2021, sesuai ketentuan Permendagri 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5.3.1.1.6 Piutang Pendapatan


Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Saldo Piutang Pendapatan terdiri dari berikut ini. Tabel Rincian Saldo Piutang Pendapatan

Penjelasan masing-masing jenis piutang diuraikan sebagai berikut.

31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

Piutang Pajak 6.846.684.862,00 5.449.943.646,00 1.396.741.216,00 25,63 Piutang Retribusi 2.645.872.630,00 1.366.854.410,00 1.279.018.220,00 93,57 Piutang Hasil Pengelolaan Kekay aan Daerah y ang 0,00 3.212.300.981,00 (3.212.300.981,00) (100,00)Piutang Lain-Lain PAD y ang sah 44.088.606.927,00 2.327.523.533,00 41.761.083.394,00 1.794,23 Piutang Transfer Pemerintah daerah Lainny a 14.715.007.496,00 3.344.694.766,00 11.370.312.730,00 339,95 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 0,00 9.231.041.650,00 (9.231.041.650,00) (100,00)

Jumlah 68.296.171.915,00 24.932.358.986,00 43.363.812.929,00 173,93

UraianKenaikan/

(Penurunan) (Rp)%


125

a. Piutang Pajak


Piutang pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dalam bentuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, BPHTB dan PBB. Jumlah piutang merupakan saldo piutang pajak yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Piutang Pajak

Piutang Pajak mengalami kenaikan dibanding data piutang tahun sebelumnya sebesar 25,63%, hal ini disebabkan kondisi pandemi covid mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak.

b. Piutang Retribusi


Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan retribusi yang belum dibayar per 31 Desember 2020 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2020

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp332.950.050,00 merupakan tunggakan retribusi pasar yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dibayar dengan rincian sebagai berikut.

31-Dec-20 31-Dec-19 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)

Pajak Hotel 82.681.227,00 1.475.000,00 81.206.227,00 5.505,51

Pajak Restoran 66.927.217,00 2.830.000,00 64.097.217,00 2.264,92

Pajak Hiburan 400.000,00 6.602.000,00 (6.202.000,00) (93,94)

Pajak Air Tanah 8.303.900,00 6.014.200,00 2.289.700,00 38,07

Pajak Reklame 47.035.965,00 18.150.375,00 28.885.590,00 159,15

Pajak Parkir 3.178.000,00 2.290.000,00 888.000,00 38,78

Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 130.480.000,00 265.020.000,00 (134.540.000,00) (50,77)

Pajak BPHTB 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Piutang PBB 6.505.678.553,00 5.145.562.071,00 1.360.116.482,00 26,43

Jumlah 6.846.684.862,00 5.449.943.646,00 1.396.741.216,00 25,63

Uraian %

31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

Retribusi Pelay anan Pasar Disperindagsar 332.950.050,00 175.663.300,00 157.286.750,00 89,54 Retribusi Pemakaian Kekay aan Daerah Dinlutkan 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 100,00 Retribusi Pemakaian Kekay aan Daerah Disporaw isata 936.402.580,00 818.753.110,00 117.649.470,00 14,37 Retribusi Pemakaian Kekay aan Daerah DPU-PR 4.155.000,00 0,00 4.155.000,00 100,00 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan 1.072.365.000,00 372.438.000,00 699.927.000,00 187,93

Jumlah 2.645.872.630,00 1.366.854.410,00 1.279.018.220,00 93,57

Piutang Retribusi SKPDKenaikan/

(Penurunan) (Rp)%


126

Tabel Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2020

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp300.000.000,00 merupakan tunggakan sewa lahan untuk tambak udang oleh CV.Sugeng Joyo sesuai Surat Perjanjian nomor 0523/0458/III/2020 dan nomor 01/SJ/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Pengelolaan Tambak Udang.

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp936.402.580,00 merupakan tunggakan sewa kios pada Obyek Wisata dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Disporawisata

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan tunggakan sewa bangunan yang digunakan oleh Koperasi Gumelar dan kantin DPU-PR total sebesar Rp4.155.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah DPU-PR

Sedangkan Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah piutang atas pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum - Dishub

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp0,00 Rp3.212.300.981,00

No. Wilayah per 31 Des 2020 per 31 Des 20191. UPTD Unit Pasar Wilay ah I 153.266.950,00 21.849.500,002. UPTD Unit Pasar Wilay ah II 31.382.000,00 19.934.000,003. UPTD Unit Pasar Wilay ah III 109.238.500,00 101.095.500,004. UPTD Unit Pasar Wilay ah IV 39.062.600,00 32.784.300,00

Jumlah 332.950.050,00 175.663.300,00

No Obyek Wisata per 31 Des 2020 per 31 Des 20191. Goa Jatijajar 92.649.420,00 49.231.700,002. Pantai Logending 48.841.200,00 41.301.200,003. Pantai Suw uk 664.486.960,00 637.659.210,004. Pantai Petanahan 121.705.000,00 89.278.000,005. PAP Krakal 1.677.000,00 192.000,006.. Waduk Sempor 3.963.000,00 1.091.000,007. Pantai Karangbolong 3.080.000,00 0,00

Jumlah 936.402.580,00 818.753.110,00

NO. PIHAK KETIGA JUMLAH KETERANGAN1. KPRI Gumelar DPU-PR 2.835.000,00 Perjanjian No.002/002.6 dan No. 01/I/20202. Dharma Wanita DPU-PR 1.320.000,00 Perjanjian No.002/002.7 dan No. 01/I/2021

Jumlah 4.155.000,00

NO PIHAK KETIGA NO.PERJANJIAN TUNGGAKAN 2019 TUNGGAKAN 2020 JUMLAH1. KSU Jalan Persaudaraan 551.2/0614/II/2019 348.735.000,00 723.630.000,00 1.072.365.000,00

Jumlah 348.735.000,00 723.630.000,00 1.072.365.000,00


127

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan piutang atas bagian laba BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dengan perincian sbb.

Tabel Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2019 sebesar R3.212.300.981,00 sudah disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut.

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah


Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dari pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Kenaikan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar 1.794,23 % disebabkan karena Piutang BLUD dan Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop yang semula dicatat di Piutang Lainnya direklas ke Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, sesuai Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian masing-masing jenis Piutang lain-lain PAD yang Sah disajikan sebagai berikut:

31-Dec-20 31-Dec-19(Rp) (Rp)

Deviden PD BPR Kebumen PPKD 0,00 1.390.079.812,00 (1.390.079.812,00) (100,00)Deviden PD Apotik Lukulo PPKD 0,00 146.874.735,00 (146.874.735,00) (100,00)Deviden PDAM PPKD 0,00 1.675.346.434,00 (1.675.346.434,00) (100,00)

Jumlah 0,00 3.212.300.981,00 (3.212.300.981,00) (100,00)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan SKPD Kenaikan/

(Penurunan) (Rp) %

31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

Piutang Denda Pajak Bapenda 2.230.570.460,00 1.643.845.533,00 586.724.927,00 35,69 Piutang Jasa Dana Bergulir Distapang (Dana Pengguliran 2005-2008)

PPKD 25.778.000,00 25.778.000,00 0,00 -

Piutang Kios Terminal Dishub 647.900.000,00 657.900.000,00 (10.000.000,00) (1,52)Piutang Jasa Dana Talangan (Distapang) BPKAD 875.000,00 0,00 875.000,00 - Piutang BLUD BLUD 40.583.431.066,00 0,00 40.583.431.066,00 - Piutang Dana Bergulir eks Disperindagkop PPKD 600.052.401,00 0,00 600.052.401,00 -

44.088.606.927,00 2.327.523.533,00 41.761.083.394,00 1.794,23 Jumlah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah SKPDKenaikan/

(Penurunan) (Rp)%

NO. JENIS PIUTANG BUMD JUMLAH KET1. Piutang deviden PD BPR Bank Kebumen 1.390.079.812,00 disetor tgl 8 Mei 20202. Piutang deviden PD Apotik Lukulo 146.874.735,00 disetor tgl 6 Mei 20203. Piutang deviden PDAM 1.675.346.434,00 disetor tgl 24 April 2020

Jumlah 3.212.300.981,00


128

§ Piutang Denda Pajak

Saldo Piutang Denda Pajak merupakan piutang atas denda pajak yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2020

§ Piutang Jasa dana Bergulir Distapang (dana pengguliran 2005-2008)

Saldo Jasa Dana Bergulir Distapang (dana pengguliran 2005-2008) yang disajikan pada PPKD merupakan saldo piutang dari jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008) yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Jasa Investasi dana Bergulir Dinas Pertanian dan Pangan Per 31 Desember 2020

§ Piutang Kios Terminal

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dikelola Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020 sebesar Rp647.900.000,00 merupakan tunggakan pemakaian kios terminal Bus Tipe A Kebumen sebanyak 47 kios dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel Piutang Kios Terminal per 31 Desember 2020

§ Piutang Jasa Dana Talangan (Distapang)

Piutang Jasa Dana Talangan pada BPKAD sebesar Rp875.000,00 merupakan piutang atas jasa Dana Talangan Pengadaan Pangan TA 2020 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu dari kelompok tani Karya Utama, Kec.Buayan.

§ Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD terdiri dari:

NO JENIS PAJAK SALDO PIUTANG PIUTANG DENDA1 PBB 6.505.678.553,00 2.183.545.399,00 2 BPHTB 2.000.000,00 960.000,00 3 Pajak Hotel 82.681.227,00 10.007.224,00 4 Pajak Restoran 66.927.217,00 7.531.871,00 5 Pajak Hiburan 400.000,00 192.000,00 6 Pajak Air Tanah 8.303.900,00 2.361.800,00 7 Pajak Parkir 3.178.000,00 817.960,00 8 Pajak Reklame 47.035.965,00 6.007.806,00 9 Pajak MBLB 130.480.000,00 19.146.400,00

Jumlah 6.846.684.862,00 2.230.570.460,00

Pokok (Rp) Jasa (Rp) Jumlah (Rp)1. 2005 1.000.000,00 1.600.000,00 2.600.000,00 2. 2006 94.487.000,00 7.278.000,00 101.765.000,00 3. 2007 70.500.000,00 3.000.000,00 73.500.000,00 4. 2008 163.345.000,00 13.900.000,00 177.245.000,00

Jumlah 329.332.000,00 25.778.000,00 355.110.000,00

No Tahun Sisa Pinjaman per 31 Desember 2020

Jumlah Kios Total Piutang Total Angsuran Sisa Piutang47 unit 1.250.400.000,00 602.500.000,00 647.900.000,00


129

Tabel Piutang BLUD per 31 Desember 2020

Piutang BLUD pada RSUD Dr. Soedirman dirinci sebagai berikut. Tabel Piutang BLUD pada RSUD Dr. Soedirman

Piutang BLUD pada RSUD Prembun dirinci sebagai berikut. Tabel Piutang BLUD pada RSUD Prembun

Piutang BLUD pada Puskesmas merupakan pengajuan klaim BPJS atas pelayanan sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum diterima pencairannya, dengan rincian per masing-masing Puskesmas sebagai berikut.

31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

Piutang BLUD RSU RSU Dr. Soedirman 33.889.560.326,00 30.704.897.955,00 3.184.662.371,00 10,37 Piutang BLUD RSU RSUD Prembun 5.820.916.090,00 8.529.659.043,00 (2.708.742.953,00) (31,76)Piutang BLUD Puskesmas Puskesmas 872.954.650,00 2.284.137.000,00 (1.411.182.350,00) (61,78)

Jumlah 40.583.431.066,00 41.518.693.998,00 (935.262.932,00) (2,25)

Uraian SKPDKenaikan/

(Penurunan) (Rp)%

31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

1 Piutang Umum 2.583.792.175,00 2.443.950.767,00 139.841.408,00 5,72 2 Piutang BPJS 13.346.618.569,00 28.130.890.650,00 (14.784.272.081,00) (52,56)3 Piutang Jasa Raharja 22.996.176,00 7.756.090,00 15.240.086,00 196,49 4 Piutang LPSK 2.880.482,00 2.880.482,00 0,00 0,005 Piutang Bunga Deposito 41.156.166,00 67.931.505,00 (26.775.339,00) (39,42)6 Piutang Radiologi 60.010.175,00 0,00 60.010.175,00 100,00 7 Piutang Sew a 7.143.000,00 10.173.000,00 (3.030.000,00) (29,78)8 Piutang Kemenkes 17.572.761.500 0,00 17.572.761.500,00 100,00 9 Piutang Jamkesda 20.644.073,00 29.046.525,00 (8.402.452,00) (28,93)10 Piutang kepada PT KAI 131.174,00 1.493.936,00 (1.362.762,00) (91,22)11 Piutang TCM 3.225.000,00 10.775.000,00 (7.550.000,00) (70,07)12 Piutang JKK 130.486,00 0,00 130.486,00 100,0013 Piutang PT Menjangan 228.071.250,00 0,00 228.071.250,00 100,00

Jumlah 33.889.560.226,00 30.704.897.955,00 2.956.591.021,00 9,63

UraianKenaikan/

(Penurunan) (Rp) %No

31-Dec-20 31-Dec-19(Rp) (Rp)

1 Piutang Umum 97.353.738,00 51.055.394,00 46.298.344,00 90,68 2 Piutang BPJS 5.721.525.352,00 8.467.078.649,00 (2.745.553.297,00) (32,43)3 Piutang TCM Laborat 0,00 11.525.000,00 (11.525.000,00) (100,00)4 Piutang pendapatan 2.037.000,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 5.820.916.090,00 8.529.659.043,00 (2.710.779.953,00) (31,78)

Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)

%No


130

Tabel Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2020

§ Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop

Piutang Dana Bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi disajikan sebagai berikut.

Piutang BPJS (Rp)

1 UPTD Puskesmas Adimulyo 22.655.000,00 Klaim Bl Okt - Des 20202 UPTD Puskesmas Alian 37.232.000,00 Klaim Bl Nov - Des 20203 UPTD Puskesmas Ambal I 31.650.000,00 Klaim Bl Nov - Des 20204 UPTD Puskesmas Ambal II 18.600.000,00 Klaim Bl Sept - Des 20205 UPTD Puskesmas Ayah I 106.114.250,00 Klaim Bl Nov - Des 20206 UPTD Puskesmas Ayah II 19.525.000,00 Klaim Bl Nov - Des 20207 UPTD Puskesmas Bonorowo 21.153.000,00 Klaim Bl Nov - Des 20208 UPTD Puskesmas Buayan 15.250.000,00 Klaim Bl Nov - Des 20209 UPTD Puskesmas Buluspesantren I 9.855.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202010 UPTD Puskesmas Buluspesantren II 29.850.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202011 UPTD Puskesmas Gombong I 36.325.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202012 UPTD Puskesmas Gombong II 1.115.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202013 UPTD Puskesmas Karanganyar 36.292.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202014 UPTD Puskesmas Karanggayam I 21.440.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202015 UPTD Puskesmas Karanggayam II 11.440.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202016 UPTD Puskesmas Karangsambung 19.946.500,00 Klaim Bl Nov - Des 202017 UPTD Puskesmas Kebumen I 17.575.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202018 UPTD Puskesmas Kebumen II 37.610.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202019 UPTD Puskesmas Kebumen III 23.140.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202020 UPTD Puskesmas Klirong I 11.255.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202021 UPTD Puskesmas Klirong II 15.215.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202022 UPTD Puskesmas Kutowinangun 41.254.400,00 Klaim Bl Okt - Des 202023 UPTD Puskesmas Kuwarasan 16.562.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202024 UPTD Puskesmas Mirit 64.671.000,00 Klaim Bl Okt - Des 202025 UPTD Puskesmas Padureso 34.380.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202026 UPTD Puskesmas Pejagoan 32.340.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202027 UPTD Puskesmas Petanahan 47.231.000,00 Klaim Bl Okt - Des 202028 UPTD Puskesmas Poncowarno 23.775.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202029 UPTD Puskesmas Prembun 3.570.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202030 UPTD Puskesmas Puring 8.565.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202031 UPTD Puskesmas Rowokele 18.320.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202032 UPTD Puskesmas Sadang 14.893.500,00 Klaim Bl Nov - Des 202033 UPTD Puskesmas Sempor I 5.925.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202034 UPTD Puskesmas Sempor II 9.510.000,00 Klaim Bl Nov - Des 202035 UPTD Puskesmas Sruweng 8.720.000,00 Klaim Bl Des 2020

Jumlah 872.954.650,00

No SKPD Keterangan


131

Tabel Piutang Dana bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi per 31 Desember 2020

Atas piutang ini pada tahun 2012 telah dilimpahkan pengurusannya ke Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Perkembangan per 31 desember 2020 sebanyak 24 debitur sudah dinyatakan lunas, dan sebanyak 34 debitur dalam kategori Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT).

e. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya


Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Alokasi Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Provinsi yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen sbb.

Tabel Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun lalu berupa Bagi Hasil Pajak Provinsi sudah disalurkan seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp3.344.694.766,00. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 024/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2021, dengan perincian sebagai berikut.

I Pengguliran 1 Tahun 2000 116.674.500,00 11.711.500,00 128.386.000,002 Tahun 2002 45.434.500,00 4.719.500,00 50.154.000,003 Tahun 2003 120.474.700,00 13.730.000,00 134.204.700,005 Tahun 2005 41.313.455,00 7.179.000,00 48.492.455,006 Tahun 2006 37.263.409,00 6.993.700,00 44.257.109,007 Tahun 2007 60.633.137,00 7.950.000,00 68.583.137,00

421.793.701,00 52.283.700,00 474.077.401,00II1 Tahun 2001 34.005.000,00 3.345.000,00 37.350.000,002 Tahun 2002 33.481.000,00 3.350.000,00 36.831.000,003 Tahun 2005 8.990.000,00 1.050.000,00 10.040.000,005 Tahun 2006 11.435.000,00 1.129.000,00 12.564.000,006 Tahun 2007 7.450.000,00 1.840.000,00 9.290.000,007 Tahun 2008 16.100.000,00 3.800.000,00 19.900.000,00

111.461.000,00 14.514.000,00 125.975.000,00533.254.701,00 66.797.700,00 600.052.401,00

Jumlah Digulirkan Kembali

JumlahJumlah Keseluruhan

No. Tahun PengguliranSaldo

Pokok (Rp) Jasa Pinjaman (Rp)

Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)

31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

PPKD 14.715.007.496,00 3.344.694.766,00 11.370.312.730,00 339,95

Jumlah 14.715.007.496,00 3.344.694.766,00 11.370.312.730,00 339,95

Piutang Transfer Pemerintah Daerah

LainnyaSKPD

Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) %


132

Tabel Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

f. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan


Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan alokasi kurang bayar Dana Transfer yang belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

5.3.1.1.7 Piutang Lainnya


Piutang Lainnya mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 100% disebabkan saldo Piutang BLUD dan Piutang Dana Bergulir yang semula dicatat pada Piutang Lainnya di-reklas ke Piutang Pendapatan – Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.

5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang

31 Desember 2020 31 Desember 2019 (Rp8.189.140.922,75) (Rp7.220.940.055,00)

Penyisihan piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (aging schedule). Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

No Jenis Bagi Hasil Kurang Salur (Rp)1. PKB 6.719.464.495,002. BBNKB 2.677.503.177,003. PBBKB 5.272.163.593,004. PAP 45.876.231,00

Jumlah 14.715.007.496,00

31-Des-20 31-Des-19

(Rp) (Rp)

Piutang Bagi Hasil Pajak PPKD 0,00 8.664.267.285,00 (8.664.267.285,00) (100,00)Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA PPKD 0,00 566.774.365,00 (566.774.365,00) (100,00)

Jumlah 0,00 9.231.041.650,00 (9.231.041.650,00) (100,00)

Piutang Transfer Pemerintah Pusat SKPDKenaikan/

(Penurunan) (Rp)%


133

Tabel Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020

Perhitungan penyisihan per jenis piutang berdasarkan umur piutang disajikan sebagai berikut.

a. Penyisihan Piutang Pajak Tabel Penyisihan Piutang Pajak

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi

Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan sebagai berikut.

Piutang Bruto NRV Piutang (Rp) (Rp)

Piutang Pajak 6.846.684.862,00 3.147.650.837,50 3.699.034.024,50Piutang Retribusi 2.645.872.630,00 521.238.318,00 2.124.634.312,00Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00 0,00 0,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 44.088.606.927,00 4.520.251.767,25 39.568.355.159,75Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 14.715.007.496,00 0,00 14.715.007.496,00

Jumlah 68.296.171.915,00 8.189.140.922,75 60.107.030.992,25

Piutang Daerah Penyisihan Piutang (Rp)

1 s/d 2 Tahun > 2 s/d 3Tahun > 3 s/s 5 Tahun > 5 Tahun1 PBB P2 3.261.620.486,00 1.875.064.670,00 983.172.552,00 385.820.845,00 6.505.678.553,00 2 BPHTB 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3 PAJAK HOTEL 82.281.227,00 400.000,00 0,00 0,00 82.681.227,00 4 PAJAK RESTORAN 64.922.217,00 1.700.000,00 305.000,00 0,00 66.927.217,00 5 PAJAK HIBURAN 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 6 PAJAK AIR TANAH 5.045.500,00 578.900,00 597.400,00 2.082.100,00 8.303.900,00 7 PAJAK PARKIR 1.538.000,00 370.000,00 650.000,00 620.000,00 3.178.000,00 8 PAJAK REKLAME 37.284.090,00 9.751.875,00 0,00 0,00 47.035.965,00 9 PAJAK MBLB 130.480.000,00 0,00 0,00 0,00 130.480.000,00

JUMLAH 3.583.171.520,00 1.888.265.445,00 986.724.952,00 388.522.945,00 6.846.684.862,00 PENYISIHAN PIUTANG 30% 50% 75% 100%NILAI PENYISIHAN 1.074.951.456,00 944.132.722,50 740.043.714,00 388.522.945,00 3.147.650.837,50 NET REALIZABLE VALUE (NRV) 2.508.220.064,00 944.132.722,50 246.681.238,00 0,00 3.699.034.024,50

UMUR PIUTANG SALDO AKHIRNO URAIAN

Nilai Piutang 2020 Nilai Peny isihan NRV Piutang

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Retribusi Pelay anan Pasar Disperindagsar 332.950.050,00 25.303.350,00 307.646.700,00

2. Retribusi Pemakaian Kekay aan Daerah Disporaw isata 936.402.580,00 391.314.468,00 545.088.112,00

3. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dishub 1.072.365.000,00 104.620.500,00 967.744.500,00

4. Reribusi Pemakaian Kekay aan Daerah DPU-PR 4.155.000,00 0,00 4.155.000,00 2.345.872.630,00 521.238.318,00 1.824.634.312,00

Uraian OPD

Jumlah

No.


134

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian kios di lokasi Obyek Wisata yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan, disajikan sebagai berikut:

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi parkir Di tepi Jalan Umum

> 5 th > 3 s/d 5 th > 2 S/D 3 th 1 s/d 2 th 0 th1. Pasar UPT I 8.960.000,00 144.306.950,00 153.266.950,002. Pasar UPT - UPW II 4.796.000,00 26.586.000,00 31.382.000,003. Pasar UPT - UPW III 70.588.500,00 38.650.000,00 109.238.500,004. Pasar UPT - UPW IV 39.062.600,00 39.062.600,00

0,00 0,00 0,00 84.344.500,00 248.605.550,00 332.950.050,00100% 75% 50% 30% 0%0,00 0,00 0,00 25.303.350,00 0,00 25.303.350,000,00 0,00 0,00 59.041.150,00 248.605.550,00 307.646.700,00

Piutang Berdsarkan Umur (Rp)Jumlah (Rp)

Nilai Peny isihanNet Realizable Value (NRV)

Jumlah % Peny isihan Piutang

No. Oby ek Wisata

> 5 th > 3 s/d 5 th > 2 S/D 3 th 1 s/d 2 th 0 th1. Goa Jatijajar 9.648.100,00 1.220.000,00 276.000,00 21.238.400,00 60.266.920,00 92.649.420,00 2. Pantai Logending 8.210.000,00 1.252.000,00 2.382.000,00 24.349.200,00 12.648.000,00 48.841.200,00 3. Pantai Suwuk 0,00 181.740.000,00 104.543.000,00 332.355.960,00 45.848.000,00 664.486.960,00 4. Pantai Petanahan 44.910.000,00 20.948.000,00 2.944.000,00 20.476.000,00 32.427.000,00 121.705.000,00 5. PAP Krakal 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00 1.485.000,00 1.677.000,00 6. Pantai Karangbolong 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.000,00 3.080.000,00 7. Waduk Sempor 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.959.000,00 3.963.000,00 8. Goa Petruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.768.100,00 205.160.000,00 110.241.000,00 398.519.560,00 159.713.920,00 936.402.580,00 % Penyisihan Piutang 100% 75% 50% 30% 0% Nilai Penyisihan 62.768.100,00 153.870.000,00 55.120.500,00 119.555.868,00 0,00 391.314.468,00 Net Realizable Value (NRV) 0,00 51.290.000,00 55.120.500,00 278.963.692,00 159.713.920,00 545.088.112,00

Jumlah

Jumlah (Rp)No. Obyek Wisata Piutang Berdsarkan Umur (Rp)

0 Tahun 1 s/d 2 Tahun > 2 s/d 3Tahun > 3 s/s 5 Tahun > 5 Tahun

1.Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum 723.630.000,00 348.735.000,00 0,00 0,00 0,00 1.072.365.000,00

JUMLAH 723.630.000,00 348.735.000,00 0,00 0,00 0,00 1.072.365.000,00

PENYISIHAN PIUTANG DENDA 0% 30% 50% 75% 100%

NILAI PENYISIHAN 0,00 104.620.500,00 0,00 0,00 0,00 104.620.500,00

NET REALIZABLE VALUE (NRV) 723.630.000,00 244.114.500,00 0,00 0,00 0,00 967.744.500,00

NO URAIANUMUR PIUTANG

SALDO AKHIR


135

c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tabel Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Sah

1) Perhitungan penyisihan piutang denda Pajak Daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Denda PBB P2 dan BPHTB

2) Perhitungan Penyisihan piutang jasa dana bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan

No Uraian OPD Nilai Piutang (Rp) Penyisihan Piutang NRV (Rp)1 Piutang Denda Pajak Daerah Bappenda 2.230.570.460,00 1.194.120.920,25 1.036.449.539,752 Piutang Jasa Dana Bergulir Distapang

(pengguliran 2005-2008)BPKAD 25.778.000,00 25.778.000,00 0,00

3 Piutang Kios Terminal Dishub 647.900.000,00 647.900.000,00 0,004 Piutang Jasa Dana Talangan

(Distapang)BPKAD 875.000,00 0,00 875.000,00

5 Piutang BLUD RSUD Dr. Soedirman 33.889.560.326,00 2.028.559.563,00 31.861.000.763,006 Piutang BLUD RSUD Prembun 5.820.916.090,00 23.840.883,00 5.797.075.207,007 Piutang BLUD Puskesmas 872.954.650,00 0,00 872.954.650,008 Piutang Dana Bergulir Eks

DisperindagkopPPKD 600.052.401,00 600.052.401,00 0,00

44.088.606.927,00 4.520.251.767,25 39.568.355.159,75 Jumlah

1 s/d 2 Tahun > 2 s/d 3Tahun > 3 s/s 5 Tahun > 5 Tahun1. Denda PBB 626.397.526,00 900.031.042,00 471.922.825,00 185.194.006,00 2.183.545.399,002. Denda BPHTB 0,00 0,00 960.000,00 0,00 960.000,003. Denda Pajak Hotel 9.815.224,00 192.000,00 0,00 0,00 10.007.224,004. Denda pajak Restoran 6.569.471,00 816.000,00 146.400,00 0,00 7.531.871,005. Denda pajak Hiburan 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,006. Denda Pajak Air tanah 797.768,00 277.872,00 286.752,00 999.408,00 2.361.800,007. Denda Pajak parkir 30.760,00 177.600,00 312.000,00 297.600,00 817.960,008. Denda Pajak Reklame 1.326.906,00 4.680.900,00 0,00 0,00 6.007.806,009. Denda Pajak MBLB 19.146.400,00 0,00 0,00 0,00 19.146.400,00

JUMLAH 664.084.055,00 906.367.414,00 473.627.977,00 186.491.014,00 2.230.570.460,00PENYISIHAN PIUTANG DENDA 30% 50% 75% 100%NILAI PENYISIHAN 199.225.216,50 453.183.707,00 355.220.982,75 186.491.014,00 1.194.120.920,25 NET REALIZABLE VALUE (NRV) 464.858.838,50 453.183.707,00 118.406.994,25 0,00 1.036.449.539,75

SALDO AKHIRNO

URAIAN UMUR PIUTANG

Pokok (Rp) Jasa (Rp) Pokok (Rp) Jasa (Rp) Pokok (Rp) Jasa (Rp)2005 100.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.600.000,002006 94.487.000,00 7.278.000,00 0,00 0,00 94.487.000,00 7.278.000,002007 70.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 70.500.000,00 3.000.000,002008 167.345.000,00 13.900.000,00 4.000.000,00 0,00 163.345.000,00 13.900.000,00Jumlah 332.432.000,00 25.778.000,00 4.000.000,00 0,00 328.432.000,00 25.778.000,00

333.332.000,00 25.778.000,000,00 0,00Net Realizable Value (NRV)

TahunSaldo 31 Desember 2019 Angsuran 2020 Saldo 31 Desember 2020

Penyisihan > 5 th (100%)


136

3) Perhitungan penyisihan piutang kios terminal disajikan sebagai berikut. Tabel Penyisihan Piutang Kios Terminal

4) Perhitungan penyisihan piutang BLUD RSU Dr.Soedirman

Dari piutang BLUD pada RSUD Dr Soedirman sebesar Rp33.889.560.326,00 hanya piutang umum sebesar Rp2.583.792.175,00 dan piutang PT Menjangan sebesar Rp228.071.250,00 yang diperhitungkan penyisihan piutang, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Umum RSUD Dr Soedirman

5) Perhitungan penyisihan piutang BLUD RSUD Prembun

Penyisihan Piutang Lainnya pada RSUD Prembun diperhitungkan dari tunggakan piutang pasien umum, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Umum RSUD Prembun

6) Perhitungan penyisihan piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop

Penyisihan piutang lainnya dana bergulir eks Disperindagkop sebesar 100% dari saldo piutang, dengan perhitungan sebagai berikut.

(%) Nilai (Rp)47 kios 1.250.400.000,00 602.500.000,00 647.900.000,00 > 5 th 100 647.900.000,00 0,00

NRV (Rp)Jumlah

KiosNilai Piutang (Rp)

Total Angsuran (Rp)

Sisa Piutang (Rp)Peny isihan Umur

Piutang

NRV (Rp)

1. 1 - 2 tahun 661.007.636,00 30% 198.302.291,00 462.705.345,002. > 2-3 tahun 382.029.529,00 50% 191.014.765,00 191.014.764,003. > 3-5 tahun 518.335.011,00 75% 388.751.258,00 129.583.753,004. > 5 tahun 1.250.491.249,00 100% 1.250.491.249,00 0,00

Jumlah 2.811.863.425,00 2.028.559.563,00 783.303.862,00

No. Umur Piutang Nilai Piutang (Rp) Penyisihan Nilai Penyisihan (Rp)

NRV (Rp)

1. 5.774.030.905,00 0% 0,00 5.774.030.905,002. 1-2 tahun 8.729.073,00 30% 2.618.722,00 6.110.351,003. >2-3 tahun 29.579.693,00 50% 14.789.847,00 14.789.846,004. >3-5 tahun 8.576.419,00 75% 6.432.314,00 2.144.105,005. > 5 tahun - 100% 0,00 0,00

Jumlah 5.820.916.090,00 23.840.883,00 5.797.075.207,00

No. Umur Piutang Nilai Piutang (Rp) Penyisihan Nilai Penyisihan (Rp)


137

Tabel Penyisihan Piutang eks Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

d. Penyisihan Piutang Lainnya

31 Desember 2020 31 Desember 2019 (Rp0,00) (Rp2.969.468.916,00)

Penyisihan Piutang Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 karena direklas ke

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.

5.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka


Beban dibayar dimuka disajikan sebagai berikut.

Tabel Beban Dibayar di Muka

NRVPokok (Rp) Jasa (Rp) Jumlah (Rp) (%) Nilai (Rp) (Rp)

I1 2000 116.674.500,00 11.711.500,00 128.386.000,00 > 5 th 100 128.386.000,00 0,002 2002 45.434.500,00 4.719.500,00 50.154.000,00 > 5 th 100 50.154.000,00 0,003 2003 120.474.700,00 13.730.000,00 134.204.700,00 > 5 th 100 134.204.700,00 0,005 2005 41.313.455,00 7.179.000,00 48.492.455,00 > 5 th 100 48.492.455,00 0,006 2006 37.263.409,00 6.993.700,00 44.257.109,00 > 5 th 100 44.257.109,00 0,007 2007 60.633.137,00 7.950.000,00 68.583.137,00 > 5 th 100 68.583.137,00 0,00

421.793.701,00 52.283.700,00 474.077.401,00 474.077.401,00 0,00II

10 2001 34.005.000,00 3.345.000,00 37.350.000,00 > 5 th 100 37.350.000 0,0011 2002 33.481.000,00 3.350.000,00 36.831.000,00 > 5 th 100 36.831.000 0,0012 2005 8.990.000,00 1.050.000,00 10.040.000,00 > 5 th 100 10.040.000 0,0013 2006 11.435.000,00 1.129.000,00 12.564.000,00 > 5 th 100 12.564.000 0,0014 2007 7.450.000,00 1.840.000,00 9.290.000,00 > 5 th 100 9.290.000 0,0015 2008 16.100.000,00 3.800.000,00 19.900.000,00 > 5 th 100 19.900.000 0,00

111.461.000,00 14.514.000,00 125.975.000,00 125.975.000 0,00533.254.701,00 66.797.700,00 600.052.401,00 600.052.401,00 0,00

Sub JumlahDigulirkan Kembali

Sub JumlahJumlah

No.Tahun

PengguliranPinjaman Umur Piutang

(th)Peny isihan Piutang

Pengguliran

OPD 31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

Sew a Rumah Dinas RSUD Prembun 9.444.444,00 14.586.833,00 (5.142.389,00) (35,25)Asuransi Kendaraan Dinas BPKAD 56.154.445,00 57.449.755,00 (1.295.310,00) (2,25)Jumlah 65.598.889,00 72.036.588,00 (6.437.699,00) (8,94)


%


138

Beban dibayar dimuka pada RSUD Prembun secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel Beban Dibayar di Muka pada RSUD Prembun

Sedangkan beban dibayar di muka pada BPKAD secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Beban Dibayar di Muka pada BPKAD

5.3.1.1.10 Persediaan


Nilai persediaan merupakan hasil stok opname dari persediaan bahan pakai habis, bahan/material dan bahan lainnya yang dilakukan per 31 Desember 2020, yang disajikan dengan harga beli terakhir, sebagai berikut.

Tabel Daftar Persediaan

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Persediaan tahun 2020 naik sebesar 11,72% dibandingkan nilai Persediaan tahun 2019. Secara rinci persediaan per 31 Desember 2020 di SKPD disajikan sebagaimana lampiran 5.

Selain persediaan tersebut, terdapat persediaan berupa obat dan bahan material habis pakai dalam kondisi kadaluarsa yang belum dimusnahkan oleh SKPD sebesar Rp655.203.729,00, tersebar di SKPD sebagai berikut:

NO. URAIAN BEBAN NO DOKUMEN/BUKTI PENGELUARAN

TGL DOKUMEN JML BEBAN JANGKA WAKTU MASA MANFAAT

SISA MASA MANFAAT

NILAI BEBAN DIBAYAR

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Beban Sew a Rumah

Jabatan/Rumah Dinas00457/1.02.02.02/2019 30-Jun-20 18.888.889 01-07-2020 sd. 30-06-

202112 bulan 6 bulan 9.444.445

JUMLAH 18.888.889 9.444.445

NO. URAIAN BEBAN NO DOKUMEN/BUKTI PENGELUARAN

TGL DOKUMEN JML BEBAN JANGKA WAKTU MASA MANFAAT

SISA MASA MANFAAT

NILAI BEBAN DIBAYAR DIMUKA1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan 11.900.0000.93262 29/07/2019 27.996.820 01-08-2019 sd. 01-08-2022 36 20 15.553.789 2 Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan 11.900.0000.94516 01/08/2019 21.992.305 01-08-2019 sd. 01-08-2021 24 8 7.330.768 3 Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan 12.000.0000.60097 11/05/2020 49.904.832 23-04-2020 sd 23/04/2022 24 16 33.269.888

JUMLAH 99.893.957 56.154.445


Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 1.652.907.908,00 0,00 1.652.907.908,00 100,00Bahan Pakai Habis 10.431.804.042,49 5.649.991.525,00 4.781.812.517,49 84,63 Bahan/Material 27.748.505.901,24 29.888.981.578,45 (2.140.475.677,21) (7,16)Barang Lainnya 0,00 114.425.000,00 (114.425.000,00) (100,00)

Jumlah 39.833.217.851,73 35.653.398.103,45 4.179.819.748,28 11,72

Uraian %


139

Tabel Daftar Persediaan Obat dan BMHP Kedaluarsa

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang


Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari : Tabel Investasi Jangka Panjang

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp35.000.000,00 Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau Net Ralizable Value (NRV) setelah dikurangi dengan penyisihan investasi tidak tertagih dengan rincian berikut ini.

Tabel Daftar Investasi Non Permanen Lainnya

Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Pangan (pengguliran 2005-2008) per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut.

No. SKPD Jumlah Keterangan1. RSUD Dr. Soedirman 10.653.283,00 Obat-obatan2. RSUD Prembun 383.737.026,00 Obat dan BMHP3. Dinas Kesehatan 260.813.420,00 Obat-obatan

Jumlah 655.203.729,00


Investasi Jangka Panjang Non Permanen 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 100,00Investasi Jangka Panjang Permanen 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71 11.551.504.494,86 8,32

Jumlah 150.432.666.979,57 138.846.162.484,71 11.586.504.494,86 8,34

Uraian %


Dana Bergulir (perguliran 2005-2008) 0,00 0,00 0,00 0,00Dana Talangan (pembiayaan 2020) 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 100%

Jumlah 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 100%

Uraian %


140

Tabel Rincian Dana bergulir Pengguliran 2005-2008 per 31 Desember 2020

Sedangkan Dana Talangan Pengadaan Pangan yang disalurkan kepada Kelompok Tani melalui Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2020 telah disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp1.465.000.000,00, sisanya sebesar Rp35.000.000,00 masih ada di kelompok tani Karya Utama, Kec.Buayan.

Adapun rincian Dana Talangan disajikan sebagai berikut. Tabel Rincian Dana Talangan per 31 Desember 2020

Uraian Nilai (Rp)Saldo awal 1 Januari 2020 333.332.000,00Penerimaan kembali pokok pinjaman di th 2020 4.000.000,00Saldo akhir per 31 Desember 2020 329.332.000,00Penyisihan (tahun ke-8) 100%Nilai Penyisihan 329.332.000,00 Nilai Bersih (NRV) per 31 Desember 2019 0,00

POKOK JASA POKOK JASA POKOK JASAPodourip, Petanahan 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Mangunweni, Ayah 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Mengkowo, Kebumen 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Bumirejo, Puring 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Kalijirek, Kebumen 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Kedungweru, Ayah 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Pagedangan, Ambal 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Caruban, Adimulyo 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Sukomulyo, Rowokele 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Jogomertan, Petanahan 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Kaliputih, Kutowinangun 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Jatijajar, Ayah 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00Tresnorejo, Petanahan 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00Kalirejo, Karanggayam 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00Kalibagor, Kebumen 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00Candiwulan, Kebumen 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00Watukelir, Ayah 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00Redisari, Rowokele 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00Sekarteja, Adimulyo 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00Trikarso, Sruweng 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00Sidorejo, Ambal 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00Caruban, Adimulyo 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00Sitirejo, Klirong 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00Bocor, Buuspesantren 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00Pejengkolan, Padureso 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00Sampang, Sempor 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00Peneket, Ambal 35.000.000,00 875.000,00 35.000.000,00 875.000,00 0,00 0,00Kuwaru, Kuwarasan 35.000.000,00 875.000,00 35.000.000,00 875.000,00 0,00 0,00Tanjungsari, Kutowinangun 35.000.000,00 875.000,00 35.000.000,00 875.000,00 0,00 0,00Buayan, Buayan 35.000.000,00 875.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 875.000,00 Lerepkebumen, Poncowarno 35.000.000,00 875.000,00 35.000.000,00 875.000,00 0,00 0,00Jumlah 1.500.000.000,00 37.500.000,00 1.465.000.000,00 36.625.000,00 35.000.000,00 875.000,00

JUMLAH PINJAMAN JUMLAH PENGEMBALIAN SALDO PINJAMANALAMAT


141

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen


Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari berikut ini. Tabel Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari penyertaan modal pada tujuh BUMD dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dihitung dengan dua metode penilaian yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Penyertaan modal pada PT Bank Jateng, PD BKK Jateng dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT PRPP) disajikan menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham <20%, sedangkan untuk PDAM, PD Apotik Luk Ulo, PD BPR Bank Kebumen, dan PD BPR/BKK Kebumen menggunakan metode ekuitas.

Nilai investasi dengan metode ekuitas diperoleh dari data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Sehingga penyajian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan kedua metode tersebut dilihat dari nilai ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan BUMD adalah sebagai berikut.

Tabel Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas & Metode Biaya

31-Des-20 31-Des-19 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)

Peny ertaan Modal Pemerintah 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71 11.551.504.494,86 8,32 Inv estasi Permanen Lainny a 0,00 0,00 0,00

Jumlah 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71 11.551.504.494,86 8,32

Uraian %


1. PD BPR Bank Kebumen 19.426.562.906,00 17.345.297.156,00 2.081.265.750,00 12,00 2. PD Apotik Luk Ulo 2.099.835.967,00 1.938.762.191,00 161.073.776,00 8,31 3. PDAM Kab. Kebumen 51.945.666.756,00 47.851.924.128,00 4.093.742.628,00 8,56 4. PD BPR BKK Kebumen 27.975.601.350,57 26.260.179.009,71 1.715.422.340,86 6,53 5. PD BKK Jateng 2.520.000.000,00 2.520.000.000,00 0,00 0,006. PT Bank Jateng 46.279.000.000,00 42.779.000.000,00 3.500.000.000,00 8,18 7. PT PRPP 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71 11.551.504.494,86 8,32

Uraian %No.

Modal Disetor Ekuitas BUMD Nilai Inv estasi (Rp) (Rp) (Rp)

PD BPR Bank Kebumen 12.500.000.000,00 19.426.562.906,00 Audited 100,00% Ekuitas 19.426.562.906,00PD Apotik Luk Ulo 1.606.500.000,00 2.099.835.967,00 Audited 100,00% Ekuitas 2.099.835.967,00PDAM Kab. Kebumen 39.961.647.118,00 51.945.666.756,00 Audited 100,00% Ekuitas 51.945.666.756,00PD BPR BKK Kebumen 15.700.000.000,00 55.233.171.472,00 Audited 50,65% Ekuitas 27.975.601.350,57PD BKK Jateng 2.520.000.000,00 276.016.972.618,00 Un-audit 0,73% Biay a 2.520.000.000,00PT Bank Jateng 46.279.000.000,00 8.063.669.262,00 Audited 1,21% Biay a 46.279.000.000,00PT PRPP 151.000.000,00 47.929.456.083,00 Un-audit 0,30% Biay a 151.000.000,00

Jumlah 118.718.147.118,00 460.715.335.064,00 150.397.666.979,57

BUMDOpini LK BUMD

Prosentase Kepemilikan

Metode Penilaian


142

Penambahan modal disetor yang disertakan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.050.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penambahan Modal Disetor BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen

BUMD31 Desember 2019

(Rp)Tambahan Modal 2020

(Rp)31 Desember 2020 (Rp) Keterangan

PD BPR Bank Kebumen 11.000.000.000,00 1.500.000.000,00 12.500.000.000,00 SP2D No.00295/BTL-NON GJ/Pemby /2020 tanggal 11 Mei 2020PD Apotik Luk Ulo 1.556.500.000,00 50.000.000,00 1.606.500.000,00 SP2D No.00316/BTL-NON GJ/Pemby /2020 tanggal 19 Peb 2020PDAM 36.961.647.118,00 3.000.000.000,00 39.961.647.118,00 SP2D No.00301/BTL-NON GJ/Pemby /2020 tanggal 14 Mei 2020PD BPR/BKK Kebumen 15.700.000.000,00 0,00 15.700.000.000,00PD BKK Jateng 2.520.000.000,00 0,00 2.520.000.000,00PT Bank Jateng 42.779.000.000,00 3.500.000.000,00 46.279.000.000,00 SP2D No.00116/BTL-NON GJ/Pemby /2020 tanggal 13 Peb 2020PT PRPP 151.000.000,00 0,00 151.000.000,00Jumlah 110.668.147.118,00 8.050.000.000,00 118.718.147.118,00


143

5.3.5.1 Aset Tetap

Penyajian Aset Tetap Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Tahapan penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dilakukan sebagai berikut:

1. Saldo aset tetap audited 2019 dilakukan mapping ke kodefikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016. Penyajian Aset Tetap hasil mapping menjadi sebagai berikut:

Tabel Mapping Aset Tetap

2. Hasil mapping dilakukan kapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi sesuai Perbup

No.94 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan menjadi saldo awal mutasi tambah/(kurang) aset tetap selama Tahun Anggaran 2020. Saldo aset tetap hasil kapitalisasi disajikan sebagai berikut:

Tabel Hasil Mapping Aset Tetap menjadi Saldo Awal Aset Tetap 2020

Sehingga saldo awal setelah mapping dan kapitalisasi disajikan sebagai berikut:

Tabel Saldo Awal Aset Tetap 2020

Jenis Aset Tetap Saldo Audited 2019 Saldo sesuai Permendagri 108

Bertambah / (Berkurang)

Tanah 777.250.679.277,55 777.250.679.277,55 - Peralatan dan Mesin 765.195.323.365,00 780.433.170.364,00 15.237.846.999,00 Gedung dan Bangunan 1.490.101.861.928,00 1.483.891.048.360,00 (6.210.813.568,00) Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.430.068.733.183,25 2.430.203.942.183,25 135.209.000,00 Aset Tetap Lainnya 133.561.451.585,00 124.399.209.154,00 (9.162.242.431,00) Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - Akumulasi Penyusutan (1.667.817.400.927,14) (1.670.277.616.118,14) (2.460.215.191,00)

Jumlah 3.928.360.648.411,66 3.925.900.433.220,66 (2.460.215.191,00)

No. Jenis Aset Tetap Saldo Mapping Permendagri 108

Saldo Hasil kapitalisasi (Saldo Awal)

Bertambah / (Berkurang)

1. Tanah 777.250.679.277,55 777.250.679.277,55 - 2. Peralatan dan Mesin 780.433.170.364,00 779.810.510.159,00 (622.660.205,00) 3. Gedung dan Bangunan 1.483.891.048.360,00 1.483.886.048.360,00 (5.000.000,00) 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.430.203.942.183,25 2.430.203.942.183,25 - 5. Aset Tetap Lainnya 124.399.209.154,00 124.399.209.154,00 - 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan - - 7. Akumulasi Penyusutan (1.670.294.591.118,14) (1.668.980.519.974,14) 1.314.071.144,00

Jumlah 3.925.883.458.220,66 3.926.569.869.159,66 686.410.939,00

No Nama Aset Nilai1 Tanah 777.250.679.277,55 2 Peralatan dan Mesin 779.810.510.159,00 3 Gedung dan Bangunan 1.483.886.048.360,00 4 Jalan Irigasi dan Jaringan 2.430.203.942.183,25 5 Aset Tetap Lainnya 124.399.209.154,00 6 Konstruksi dalam pengerjaan - 7 Akumulasi Penyusutan (1.668.980.519.974,14)

JUMLAH 3.926.569.869.159,66


144

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan hasil konsolidasi laporan mutasi selama tahun berjalan, disandingkan dengan saldo awal berdasarkan kode barang baru sebagai berikut.

Tabel Rincian Aset Tetap

Penjelasan masing-masing jenis aset tetap disajikan sebagai berikut:

5.3.5.1.1 Tanah

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp.777.646.197.820,55 Rp.777.250.679.277,55

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Tanah selama tahun 2020 sebagai berikut. Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Tanah

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah terjadi karena hal- hal sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Tanah

1) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal Tanah sebesar

Rp7.607.067.598,00 merupakan belanja modal tanah pada SKPD sebagai berikut

Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31-Dec-20(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

777.250.679.277,55 32.400.543.934,00 32.005.025.391,00 395.518.543 777.646.197.820,55

Saldo Awal (Rp)

No Uraian Nilai1 Belanja Modal 7.607.067.598,002 Belanja Modal BLUD 610.704.765,003 Mutasi antar OPD 20.034.031.128,004 Hibah 301.596.000,005 Baru dicatat 3.762.068.193,006 Penambahan dari Reklas 85.076.250,00

JUMLAH 32.400.543.934,00

31 Desember 2020 Saldo Awal Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)

1. Tanah 777.646.197.820,55 777.250.679.277,55 395.518.543 0,052. Peralatan dan Mesin 870.303.689.719,00 779.810.510.159,00 90.493.179.560,00 10,403. Gedung dan Bangunan 1.519.382.588.544,00 1.483.886.048.360,00 35.496.540.184,00 2,344. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.559.955.132.444,25 2.430.203.942.183,25 129.751.190.261,00 5,075. Aset Tetap Lainnya 132.900.631.859,00 124.399.209.154,00 8.501.422.705,00 6,406. Konstruksi Dalam Pengerjaan 12.276.936.657,00 12.276.936.657,00 100,007. Akumulasi Penyusutan (1.938.626.809.973,54) (1.668.980.519.974,14) (269.646.289.999,40) 13,91

Jumlah 3.933.838.367.070,26 3.926.569.869.159,66 7.268.497.911

Uraian %No.


145

Tabel Belanja Modal Tanah Tahun 2020

2) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal BLUD sebesar Rp.610.704.765,00 merupakan belanja modal tanah Rumah Sakit Dr. Soedirman berupa tanah yang akan digunakan untuk poli jiwa.

3) Penambahan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD

4) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah merupakan perolehan hibah

tanah pada Kecamatan Mirit berupa Tanah Lapangan seluas 870 m2 di Desa Tlogodepok yang telah diserahkan oleh Kepala Desa se-Kecamatan Mirit dengan Berita Acara Nomor 594.3/86/I/2009 Tanggal 19 Januari 2009. Harga perolehan atas tanah dimaksud senilai Rp.301.596.000,00 dicatat berdasarkan Surat Keterangan NJOP Nomor 981.1.1/792/VII/2020.

5) Penambahan Aset Tetap Tanah karena baru dicatat ada pada Kelurahan Panjer berupa 19 (sembilan belas) ruas Tanah Jalan senilai Rp957.785.576,00, pada Kelurahan Kebumen berupa 6 (enam) ruas tanah jalan senilai Rp481.000.000,00, pada Kelurahan Bumirejo sebanyak 5 (lima) ruas tanah jalan senilai Rp279.500.000

No OPD Peruntukan Tanah Nilai (Rp)1. Dinas Pendidikan Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan ( SMPN 1 Puring) 264.709.340,00

Stacking Out Tanah Kecamatan Ay ah 73.869.100,00Stacking Out Tanah untuk Jembatan Bulurejo 49.662.193,00Stacking Out Tanah untuk Jembatan Pucung 43.167.047,00Tanah untuk Bangunan Air Irigasi di Depokrejo Kebumen 1.769.505.573,00Tanah Untuk Tugu Batas Wilay ah 4.028.467.085,00Pengadaan Patok Beton Paket 1 49.395.000,00Pengadaan Patok Beton Paket 2 49.945.000,00Tanah Bangunan Puskesmas (Kebumen 2) 53.267.120,00Tanah Bangunan Puskesmas (Karangsambung) 292.411.800,00Tanah Bangunan Puskesmas (Gombong 2) 330.408.040,00Tanah Bangunan Puskesmas (Gombong 2) 523.569.000,00

5. Disporaw isata Apraisal Tanah Karangsambung 78.691.300,007.607.067.598,00Jumlah

2.

3.

Dinas PU & PR

Dinas Kesehatan

No OPD Asal OPD Penerima Harga Perolehan Keterangan1 Bagian Pemerintahan Disporaw isata 615.000.000,00 Tanah Tumbak Keris2 Bagian Pemerintahan Dinsos PPKB 26.725.250,00 UPT KB Poncow arno3 Bagian Pemerintahan Kecamatan Sadang 44.200.000,00 Kecamatan Sadang4 Bagian Pemerintahan DPUPR 992.457.925,00 Jalan Jladri5 Bagian Pemerintahan DisperkimLH 258.789.850,00 Tanah Makam6 DPUPR BPBD 991.592.593,00 Tanah Tempat Ev akuasi (Petanahan)7 DPUPR PPKD 37.824.000,00 Tanah digunakan untuk BMT8 DPUPR Sekretariat DPRD 2.237.919.764,00 Tanah DPRD9 DPUPR Kecamatan Karangsambung 2.105.413.070,00 Tanah Kecamatan Karangsambung10 DPUPR Kecamatan Sadang 231.333.686,00 Tanah Kecamatan Sadang11 DPUPR Kecamatan Karangsambung 94.676.000,00 Tanah Kecamatan Karangsambung12 DPUPR Kecamatan Adimuly o 1.158.353.400,00 Tanah Kecamatan Adimuly o13 BPBD Dinas Pendidikan 254.600.000,00 Tanah Korw il Kebumen14 Dinas Pertanian Dinas Kelautan dan 4.324.348.000,00 Tanah untuk perkebunan15 PPKD RSU Prembun 36.848.000,00 Tanah kampung lainny a16 PPKD DPUPR 67.814.700,00 Tanah Untuk Jalan Nasional (Jladri)17 PPKD Kecamatan Prembun 205.578.000,00 Tanah Lapangan Lainny a (Alun-alun)18 PPKD Disporaw isata 1.813.904.000,00 Tanah Kompleks Stadion

19 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 4.536.652.890,00 Tanah dari Dinas Pendidikan ke SD Tambakmuly o 3 dan SD Brecong

20.034.031.128,00Jumlah


146

dan pada Kelurahan Gombong sebanayak 20 (dua puluh) ruas Tanah Jalan senilai Rp2.043.782.617,00.

6) Sedangkan penambahan Aset Tetap Tanah karena reklas ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp85.076.250,00 merupakan reklas dari Aset Lainnya berupa biaya stacking-out Pengadaan Tanah Depokrejo Kecamatan Kebumen senilai Rp35.417.250,00 dan biaya stacking-out tanah untuk tugu batas wilayah di Kecamatan Mirit senilai Rp49.659.000,00.

Pengurangan Aset Tanah Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Tetap Tanah

1) Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD tahun 2020 sebesar Rp20.034.031.128,00 sebagaimana dijelaskan pada tabel penambahan mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD di atas.

2) Pengurangan aset tetap tanah karena dihibahkan kepada pihak lain sebesar Rp2.339.722.750,00 secara rinci sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Hibah Aset Tetap Tanah

3) Pengurangan aset tetap tanah karena koreksi dobel pencatatan terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah

No OPD Nilai (Rp) Uraian106.500.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Bonorow o48.100.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Sadang1.440.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Poncow arno

74.700.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Bonorow o68.600.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Poncow arno57.400.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Sadang40.180.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Bonorow o

435.706.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Karanggay am60.000.000,00 pencatatan ganda dengan Dinas Pendidikan (SD Padureso)

387.980.000,00 6 bidang tanah dicatat ganda oleh DPUPR (kompleks w orkshop)7.147.607.873,00 15 bidang tanah jalan pencatatan ganda oleh DPUPR

99.340.000,00 pengadaan patok (barang persediaan) pada Belanja Modal tanah561.600.000,00 Tanah pencatatan ganda dengan DPUPR (kompleks w orkshop)10.800.000,00 Tanah pencatatan ganda dengan Disperkim (tanah hutan kota)

5 Kecamatan Pejagoan 285.928.000,00pencatatan ganda dengan tanah Dinas Pertanian dan Pangan (kompleks Kecamatan Pejagoan)

9.385.881.873,00

Bagian Pemerintahan1

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2

Kelurahan Bumirejo4

No Uraian Nilai1 Mutasi antar OPD 20.034.031.128,002 Hibah 2.339.722.750,003 Koreksi 9.385.881.873,004 Reklas 245.389.640,00

JUMLAH 32.005.025.391,00

No OPD Nilai (Rp) Dihibahkan Kepada Nomor SK/Perjanjian1 Bagian Pemerintahan 26.824.750 KODIM 0709 untuk Koramil Bonorowo028/221 Tahun 20202 DPUPR 367.926.000 Polres 028/300 Tahun 2020

424.381.650 KODIM 0709 untuk Makodim 028/221 Tahun 2020125.073.172 KODIM 0709 untuk Makodim 028/221 Tahun 2020

1.288.327.178 P3D Kementrian Perhubungan 550/25484 PPKD 43.190.000 KODIM 0709 untuk Koramil Poncowarno028/221 Tahun 20205 Kelurahan Panjer 64.000.000 Polres Kebumen 028/379 Tahun 2018

JUMLAH 2.339.722.750

3 Dinas Perhubungan


147

4) Sedangkan pengurangan Aset Tetap Tanah karena reklasifikasi terdapat pada SKPD berikut:

Tabel Pengurangan Reklas Aset Tanah

Tahun 2020 masih terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipinjam-pakaikan kepada Pihak lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Tanah yang Dipinjampakaikan

No. Jenis/Lokasi Aset Luas Tanah/ Bangunan Penggunaan

1. Tanah di Desa Prembun Kecamatan Prembun 70 m2 Pos Lantas Prembun

2. Tanah di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan 938 m2 Asrama, Polsek Petanahan

3. Tanah di Desa Sitiadi Kecamatan Puring 258 m2 Polsek Puring

4. Tanah di Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 160 m2 Pos Lantas Kebumen

5. Tanah di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong 79 m2 Pos Lantas Gombong

6. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II 120 m2 Kemenag

7. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II 50 m2 BPN

Pemerintah Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan pengamanan aset tanah dengan melakukan pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah. Dari total tanah milik Pemda sebanyak 2.250 bidang, sebanyak 1.240 bidang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat yang disimpan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Penambahan sertifikat tanah yang diserahkan selama tahun 2020 sebanyak 49 dokumen sertifikat sebagaimana tabel berikut.

No. SKPD Nilai Ket73.869.100,00 Biaya stacking-out Pengadaan tanah untuk Gedung

kantor Kec.Ayah di desa Candirenggo49.662.193,00 Biaya stacking-out Pengadaan tanah untuk Jembatan

Bulurejo Kec. Ayah43.167.047,00 Biaya stacking-out Pengadaan tanah untuk Jembatan

Pucung Kebumen2. Disporawisata 78.691.300,00 Biaya stacking-out Pengadaan tanah di Kec.

KarangsambungTotal 245.389.640,00

1. DPU-PR


148

Tabel Penambahan Sertifikat Tanah Tahun 2020

No Kelurahan/Desa Luas (m2) No Sertifikat Penggunaan

1 Argopeni 2927 00008 Perluasan Pasar Hewan2 Bonorowo 907 00012 UPTD Puskesmas Bonorowo3 Brecong 2666 00001 SDN 1 Brecong4 Bumirejo 319 0089 Jalan Umum5 Bumirejo 483 0091 Jalan Umum6 Bumirejo 609 0095 Jalan Umum7 Bumirejo 653 0087 Jalan Umum8 Bumirejo 712 0090 Jalan Umum9 Bumirejo 851 0086 Jalan Umum

10 Bumirejo 888 0096 Jalan Umum11 Bumirejo 898 0085 Jalan Umum12 Bumirejo 951 0092 Jalan Umum13 Bumirejo 998 0088 Jalan Umum14 Bumirejo 1318 0093 Jalan Umum15 Bumirejo 1767 0094 Jalan Umum16 Jatiluhur 1108 00142 Tanah Pertanian17 Jatiluhur 2909 00141 Tanah Pertanian18 Kebumen 1061 00173 Kantor Inspektorat19 Kemujan 145 00013 UPTD Puskesmas Adimulyo20 Kemujan 377 00014 UPTD Puskesmas Adimulyo21 Padureso 11565 00014 Rencana Pembangunan Pasar22 Pagebangan 707 00002 Pusekesmas Karanggayam23 Patukrejo 10860 00011 SMPN 1 Bonorowo24 Plarangan 201 00083 Kantor Kelurahan Plarangan25 Plarangan 763 00088 Tanah Makam Kelurahan Plarangan26 Plarangan 976 00087 Kantor Kelurahan Plarangan dan SDN Plarangan27 Plarangan 1319 00085 Tanah Makam Kelurahan Plarangan28 Plarangan 1383 00089 Tanah Pertanian dan TK Kelurahan Plarangan29 Plarangan 1886 00084 Tanah Makam Kelurahan Plarangan30 Plarangan 2118 00081 Tanah Makam Kelurahan Plarangan31 Plarangan 3388 00082 Tanah Makam Kelurahan Plarangan32 Plarangan 6792 00086 Tanah Makam Kelurahan Plarangan33 Poncowarno 951 00008 UPTD Puskesmas Poncowarno34 Sadangkulon 1298 00006 UPTD Puskesmas Sadang35 Selang 1080 00094 Jalan Umum36 Tamanwinangun 99 00129 Tanah Pertanian37 Tamanwinangun 506 00138 Tanah Pertanian38 Tamanwinangun 597 00128 Tanah Pertanian39 Tamanwinangun 656 00132 Tanah Pertanian40 Tamanwinangun 656 00135 Tanah Pertanian41 Tamanwinangun 715 00137 Tanah Pertanian42 Tamanwinangun 806 00130 Tanah Pertanian43 Tamanwinangun 948 00133 Tanah Pertanian44 Tamanwinangun 978 00139 Tanah Pertanian45 Tamanwinangun 1096 00134 Tanah Pertanian46 Tamanwinangun 1395 00131 Tanah Pertanian47 Tamanwinangun 1698 00136 Tanah Pertanian48 Wonokriyo 493 00087 Tanah Pertanian49 Wonokriyo 629 00088 Tanah Pertanian


149

5.3.5.1.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2020 Saldo Awal Rp.870.303.689.719,00 Rp.779.810.510.159,00

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

1) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp40.570.767.532,00 per SKPD disajikan sebagaimana Lampiran 6.

2) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOS/BLUD sebesar Rp48.514.195.110,00 berasal dari Belanja Modal Dana BOS senilai Rp28.899.428.445,00 dan Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD senilai Rp19.614.766.665,00, dengan rincian tercantum dalam tabel.

Tabel Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa

Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2020

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

779.810.510.159,00 129.647.498.233,00 39.154.318.673,00 133.114.305.998,00 870.303.689.719,00

Saldo Awal (Rp)

No Uraian Jumlah (Rp)

1. Belanja Modal 40.570.767.532,00

2. Belanja Modal BOS/BLUD 48.514.195.110,00

3. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 3.174.106.100,00

4. Mutasi antar OPD 26.145.057.577,00

5. Perolehan dari Hibah 6.935.143.101,00

6. Aset yang Belum/Baru Tercatat 1.068.193.616,00

7. Koreksi Pencatatan 211.990.198,00

8. Penambahan dari Reklas 3.028.044.999,00

Jumlah 129.647.498.233,00

No OPD Nilai BOS/BLUD

1 Dinas Pendidikan (Korwil Biddik) 19.882.727.770,00 BOS

2 SMP Negeri 9.016.700.675,00 BOS

3 Puskesmas 3.360.587.189,00 BLUD

4 RS Dr. Sudirman 15.629.041.276,00 BLUD

5 RSUD Prembun 625.138.200,00 BLUD

48.514.195.110,00 JUMLAH


150

3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa

4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar SKPD disajikan dalam tabel Lampiran 7.

5) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin perolehan dari Hibah disajikan sebagai berikut

Tabel Penambahan karena Hibah

No OPD Jumlah Barang Nilai (Rp)

1 Bagian Umum 1 10.800.000,00 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 468 3.056.264.000,00 3 Puskesmas Mirit 3 1.320.000,00 4 Puskesmas Karanggayam I 2 23.710.500,00 5 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 29 19.223.600,00 6 UPTD Pendidikan Kecamatan Rowokele 1 4.928.000,00 7 SMP Negeri 1 Poncowarno 1 3.500.000,00 8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13 47.400.000,00 7 Kecamatan Petanahan 1 6.960.000,00

Jumlah 519 3.174.106.100,00

NO NAMA OPD NILAI KETERANGAN

1 Dinas Kesehatan 13.070.000,00 Satgas Covid2 Puskesmas Petanahan 1.250.000,00 Bantuan untuk Covid3 Puskesmas Ambal I 385.000,00 Bantuan untuk Covid4 Puskesmas Alian 770.000,00 Bantuan untuk Covid5 Puskesmas Pejagoan 1.199.000,00 Bantuan untuk Covid6 Puskesmas Kuwarasan 1.250.000,00 Bantuan untuk Covid7 Puskesmas Gombong II 3.000.000,00 Bantuan untuk Covid8 Puskesmas Karanggayam II 1.097.900,00 Bantuan untuk Covid9 Puskesmas Karangsambung 385.000,00 Bantuan untuk Covid

10 Puskesmas Sadang 1.600.000,00 Bantuan untuk Covid11 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 1.107.320.000,00 Bantuan untuk Covid12 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 30.000.000,00 Bantuan untuk Covid13 Dinas Pendidikan 4.016.855.000,00 Kemendikbud14 SMP Negeri 1 Kebumen 11.000.000,00 Komite Sekolah15 SMP Negeri 4 Kebumen 28.450.000,00 Komite Sekolah16 SMP Negeri 5 Kebumen 8.500.000,00 Komite Sekolah17 SMP Negeri 6 Kebumen 2.989.501,00 Komite Sekolah18 SMP Negeri 2 Satu Atap Alian 90.485.000,00 Kemendikbud19 SMP Negeri 2 Satu Atap Poncowarno 90.485.000,00 Kemendikbud20 SMP Negeri 2 Karangsambung 90.485.000,00 Kemendikbud21 SMP Negeri 3 Satu Atap Karangsambung 90.485.000,00 Kemendikbud22 SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung 90.485.000,00 Kemendikbud23 SMP Negeri 3 Kutowinangun 218.421.000,00 Kemendikbud24 SMP Negeri 1 Buluspesantren 1.300.000,00 Komite Sekolah25 SMP Negeri 1 Pejagoan 245.960.000,00 Kemendikbud26 SMP Negeri 1 Petanahan 15.000.000,00 Komite Sekolah27 SMP Negeri 2 Karanggayam 30.898.000,00 Komite Sekolah28 SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor 106.425.000,00 Kemendikbud dan Komite Sekolah29 SMP Negeri 2 Ayah 16.500.000,00 Komite Sekolah30 SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah 90.485.000,00 Kemendikbud31 SMP Negeri 2 Buayan 15.350.000,00 Komite Sekolah32 Dinsos PPKB 27.688.000,00 Kemensos33 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 300.000,00 PT SKN34 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 468.520.000,00 35 Kecamatan Klirong 8.324.800,00 Hadiah PBB36 Kecamatan Petanahan 8.424.900,00 Hadiah PBB

JUMLAH 6.935.143.101,00


151

6) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang baru tercatat disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Baru Tercatat

7) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatan terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Koreksi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

8) Mutasi tambah Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No Nama OPD Nilai (Rp)1 Dinas Pendidikan 175.222.148,00 2 SMP Negeri 7 Kebumen 332.631.667,00 3 SMP Negeri 1 Poncow arno 34.220.501,00 4 SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung 31.922.500,00 5 SMP Negeri 3 Karangany ar 242.936.000,00 6 SMP Negeri 3 Gombong 242.936.000,00 7 Kecamatan Padureso 8.324.800,00

Jumlah 1.068.193.616,00

No OPD Nilai (Rp)1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 46.416.000,002 Dinas Pendidikan 139.120.598,003 SMP Negeri 1 Alian 26.453.600,00

Jumlah 211.990.198,00

No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 249.773.731,002 Dinas Perhubungan 991.776.500,003 Puskesmas Ambal I 10.000.000,004 Puskesmas Ambal II 3.400.000,005 Puskesmas Sempor I 5.000.000,006 Dinas Pendidikan 1.070.636.168,007 SMP Negeri 7 Kebumen 6.300.000,008 SMP Negeri 1 Poncowarno 7.434.000,009 SMP Negeri 1 Karangsambung 21.500.000,00

10 SMP Negeri 2 Mirit 16.720.000,0011 SMP Negeri 1 Kutowinangun 23.300.000,0012 SMP Negeri 2 Kutowinangun 66.971.000,0013 SMP Negeri 1 Buluspesantren 4.690.000,0014 SMP Negeri 2 Buluspesantren 845.000,0015 SMP Negeri 2 Sruweng 28.630.000,0016 SMP Negeri 2 Karanggayam 17.315.000,0017 SMP Negeri 1 Rowokele 21.390.000,0018 SMP Negeri 2 Rowokele 158.508.500,0019 SMP Negeri 2 Ayah 21.650.500,0020 SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah 17.409.000,0021 SMP Negeri 1 Buayan 3.870.000,0022 SMP Negeri 1 Sadang 8.500.000,0023 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.926.000,00

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100.000.000,00

25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 60.288.250,0026 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 45.000.000,0027 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 37.588.350,0028 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 17.083.000,0029 Kelurahan Bumirejo 3.540.000,00

Jumlah 3.028.044.999,00


152

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut. Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

1) Mutasi kurang Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.230.387.018,00 yang di reklas ke Aset Lainnya merupakan usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD terhadap barang-barang dengan kondisi rusak berat.

2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar SKPD sama dengan mutasi penambahannya sebagaimana tabel Lampiran 7.

3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dihibahkan ke pihak lain sebesar Rp1.826.557.142,00 disajikan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena hibah

Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pompa air yang diserahkan ke Desa. Pada Dinas Perhubungan berkurang karena pelimpahan P3D Terminal Type A kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020. Dan hibah pada PPKD berupa Genset untuk Polres Kebumen sesuai SK Hibah Nomor 028/300 Tahun 2020.

4) Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin karena koreksi pencatatan senilai Rp6.731.810.908,00 disebabkan karena pengadaan belanja modal yang tidak memenuhi kategori aset tetap. Rincian sebagai berikut :

No. Uraian Jumlah (Rp)1. Diusulkan Hapus karena Kondisi Rusak Berat 3.230.387.018,002. Mutasi antar OPD 26.145.057.577,003. Dihibahkan 1.826.557.142,005. Koreksi Pencatatan 6.731.810.908,006. Pengurangan karena Reklas 1.220.506.028,00

Jumlah 39.154.318.673,00

No OPD Nilai (Rp) Keterangan

1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.571.775.142,00 Dihibahkan ke Desa2 Dinas Perhubungan 30.022.000,00 P3D Kementrian Perhubungan3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 224.760.000,00 Dihibahlkan ke Polres

JUMLAH 1.826.557.142,00


153

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatn

5) Rincian pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dilakukan reklasifikasi adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena reklas

5.3.5.1.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2020 Saldo Awal Rp.1.519.382.588.544,00 Rp.1.483.886.048.360,00

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.


1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26.500.000,00 tenda plastik2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.089.000,00 kabel dan kalkulator3 Bagian Umum 37.279.500,00 barang pecah belah4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15.581.000,00 alat rumah tangga5 Dinas Kesehatan 492.777.632,00 glukose test strip6 Dinas Komunikasi dan Informatika 167.189.990,00 baterai7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu 9.064.000,00 perlengkapan ibadah8 Dinas Pendidikan 5.446.986.435,00 alat olahraga, barang pecah belah9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 800.000,00 barang pecah belah

10 Dinas Pertanian dan Pangan 46.320.000,00 bendera, umbul-umbul, alat dapur11 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.379.000,00 sepatu12 Kecamatan/Kelurahan 23.428.900,00 barang pecah belah13 Puskesmas 89.785.037,00 APD14 SMP Negeri 366.630.414,00 alat olahraga, barang pecah belah

JUMLAH 6.731.810.908,00

No OPD Nilai (Rp) Reklas ke

1 Dinas Perhubungan 525.000,00 ekstrakomptabel2 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10.250.000,00 ekstrakomptabel3 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.000.000,00 ekstrakomptabel4 Dinas Kesehatan 4.725.000,00 ekstrakomptabel5 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.148.000,00 ekstrakomptabel6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu 7.189.100,00 ekstrakomptabel7 Dinas Pendidikan 607.957.343,00 ekstrakomptabel8 Kecamatan/Kelurahan 54.653.100,00 ekstrakomptabel9 Puskesmas 106.805.650,00 ekstrakomptabel

10 RS Dr.Soedirman 14.941.300,00 ekstrakomptabel11 RSUD Prembun 1.100.000,00 ekstrakomptabel12 SMP Negeri 407.211.535,00 ekstrakomptabel

JUMLAH 1.220.506.028,00


154

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari berikut. Tabel Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

1) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal disajikan sebagai berikut.

Tabel Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020

2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal BLUD senilai Rp138.173.800,00 secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan Tahun 2020

3) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut.

Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31-Dec-20(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1.483.886.048.360,00 236.176.600.273,00 200.680.060.089,00 35.496.540.184,00 1.519.382.588.544,00

Saldo Awal Mapping

No. Uraian Jumlah (Rp)1. Belanja Modal 43.164.207.001,002. Belanja Modal BLUD 138.173.800,003. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 118.724.000,004. Mutasi antar OPD 186.464.775.616,005. Perolehan dari Hibah 536.387.900,006. Aset yang belum/baru tercatat 3.359.266.000,007. Koreksi pencatatan 1.228.309.456,008. Penambahan dari Reklas 1.166.756.500,00

Jumlah 236.176.600.273,00

No Nama OPD Jumlah (Rp)1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.358.327.900,00

2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 76.546.500,00

3 Dinas Perhubungan 1.584.805.919,004 Dinas Kesehatan 16.306.660.457,005 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 1.840.644.000,006 Dinas Pendidikan 9.256.694.900,007 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah62.179.200,00

8 Dinas Kelautan dan Perikanan 221.013.000,009 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.313.876.400,00

10 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 5.969.013.300,0011 Satuan Polisi Pamong Praja 100.145.425,0012 Kelurahan Panjer 74.300.000,00

JUMLAH 43.164.207.001,00

No Nama OPD Jumlah (Rp)1 Puskesmas Ay ah I 2.600.000,00 2 Puskesmas Buay an 64.490.000,003 Puskesmas Ambal I 47.683.800,004 Puskesmas Ambal II 23.400.000,00

JUMLAH 138.173.800,00


155

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar SKPD, disajikan sebagai berikut

Tabel Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan karena Mutasi antar SKPD

5) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari perolehan hibah disajikan pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah

No. Uraian Jumlah (Rp)1. SMP Negeri 1 Petanahan 49.700.000,002. Kecamatan Alian 69.024.000,00

Jumlah 118.724.000,00

No. OPD Nilai (Rp) Keterangan1 SMP Negeri 1 Petanahan 397.042.000,00 Gedung parkir, pos jaga dan toilet (dari komite)2 SMP Negeri 2 Karanggayam 25.000.000,00 Rehab ruang ketrampilan (dari komite)3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 68.849.900,00 Bangunan Gudang SRG (dari CV Sinergi Karya Nusa)4 Dinas Pendidikan (Korwil Mirit) 45.496.000,00 Bangunan Mushola SD Pekutan 1 (dari Komite)

Jumlah 536.387.900,00

No. OPD Asal OPD Penerima Nilai (Rp) Keterangan Sekretariat DPRD 16.567.443.050,00 PPKD 1.895.452.744,00 BPKAD 2.122.486.000,00 Bagian Umum 1.757.531.000,00 Disperkim-LH 4.235.248.634,00 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 104.481.285.757,00 Disnaker KUKM 3.808.342.630,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 49.455.000,00 Disporaw isata 1.390.104.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.679.936.750,00 Satuan Polisi Pamong Praja 182.508.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.705.725.100,00 Kelurahan Tamanw inangun 1.936.725.000,00 Kecamatan Karangsambung 3.391.879.750,00 Kecamatan Prembun 206.733.333,00 Kecamatan Karangany ar 3.739.044.082,00 Kecamatan Sadang 192.239.000,00 Kecamatan Poncow arno 1.736.358.000,00 Kecamatan Padureso 406.213.333,00

2 Dinas Kesehatan Puskesmas Sempor II 163.869.000,003 Puskesmas Buluspesantren II PPKD 388.681.000,00

Dinas Pendidikan (Korw il) 17.570.944.479,00TK Negeri Pembina Kebumen 263.150.919,00TK Negeri Pembina Kuw arasan 62.529.167,00SMP Negeri 6 Kebumen 73.517.000,00SMP Negeri 1 Alian 52.869.000,00SMP Negeri 2 Satu Atap Alian 49.014.000,00SMP Negeri 1 Poncow arno 172.144.000,00SMP Negeri 2 Karangsambung 42.673.000,00SMP Negeri 2 Ambal 149.775.000,00SMP Negeri 2 Sruw eng 81.894.000,00SMP Negeri 1 Row okele 53.535.000,00SMP Negeri 3 Satu Atap Ay ah 126.446.000,00SMP Negeri 1 Padureso 69.756.000,00

5 Dinas Pendidikan (Korw il) Dinas Pendidikan (Korw il) 15.659.266.888,00 Regrup SD186.464.775.616,00 JUMLAH

DPU-PR1

Dinas Pendidikan4


156

6) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang baru tercatat disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Baru Tercatat

7) Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan adalah sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Koreksi Pencatatan

8) Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas adalah sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Penambahan dari Reklas

Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

No. OPD Nilai (Rp) Keterangan1. Dinas Pendidikan 665.442.456,00 Koreksi Penggabungan Bangunan2. Dinas Pertanian dan Pangan 278.803.000,00 Koreksi Penggabungan Bangunan BPP3. Dinas Kelautan dan 284.064.000,00 TPI Tanggulangin, TPI Tambakmuly o

Jumlah 1.228.309.456

No. OPD Nilai (Rp) Keterangan1 Sekretariat Dew an Perw akilan Raky at Daerah 48.070.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED2 Bagian Umum 23.529.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 180.337.500,00 reklas dari Aset Lainny a/DED4 Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman dan 49.750.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED5 Dinas Perhubungan 68.000.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED6 Dinas Kesehatan 39.886.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED7 Puskesmas Alian 5.957.400,00 reklas dari Aset Lainny a/DED8 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 183.635.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED9 Dinas Pendidikan 5.460.000,00 reklas Ekstrakompatable10 SMP Negeri 1 Petanahan 6.177.600,00 reklas Ekstrakompatable11 Dispermades P3A 24.782.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED12 Dinas Kelautan dan Perikanan 24.950.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 217.087.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED14 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 223.914.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED15 Dinas Komunikasi dan Informatika 49.830.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED16 Kecamatan Prembun 15.391.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED

JUMLAH 1.166.756.500,00

No. OPD Nilai (Rp) Keterangan1 Dinas Pendidikan 478.989.000 Korwil Kebumen 2 Dinas Pendidikan 128.396.000 Korwil Alian3 Dinas Pendidikan 139.325.000 Korwil Karangsambung4 Dinas Pendidikan 377.505.000,00 Korwil Pejagoan5 Dinas Pendidikan 278.650.000,00 Korwil Petanahan6 Dinas Pendidikan 212.870.000,00 Korwil Karanggayam7 Dinas Pendidikan 278.650.000,00 Korwil Puring8 Dinas Pendidikan 248.760.000,00 Korwil Ayah9 SMP Negeri 1 Prembun 75.000.000,00 Bangunan gedung lama

10 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.141.121.000,00 Bangunan TPI Tahun 2018/2019Jumlah 3.359.266.000,00


157

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas ke Aset Lain-lain atas barang kondisi rusak berat dan diusulkan penghapusan, adalah sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Diusulkan Hapus

2) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp186.464.775.616,00 karena mutasi antar SKPD dijelaskan sebagaimana penambahannya dapat dilihat pada Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Antara SKPD di atas.

3) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena proses hibah senilai Rp3.916.016.000,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

a. Dinas Perhubungan senilai Rp3.453.992.000,00 karena Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020.

b. Puskesmas Kebumen I senilai Rp305.000,00 yang diserahkan ke Pemerintah Desa Kembaran Kecamatan Kebumen sesuai SK Hibah Nomor 028/74 Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019.

4) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Pencatatan

No Uraian Jumlah (Rp)

1. Direklas ke Aset Lain-lain (diusulkan hapus karena kondisi Rusak Berat) 2.298.155.667,00

2. Mutasi antar OPD 186.464.775.616,003. Hibah 3.916.016.000,004. Koreksi pencatatan 1.286.722.456,005. Reklas 6.714.390.350,00

Jumlah 200.680.060.089,00

No. OPD Jumlah Barang Nilai (Rp)1 Puskesmas Puring 3 233.675.000,002 Puskesmas Alian 1 84.438.000,003 Puskesmas Adimulyo 1 39.390.000,004 Puskesmas Sempor II 5 383.356.000,005 Dinas Pendidikan 2 55.550.000,006 SMP Negeri 1 Prembun 1 122.715.000,007 Dinas Kelautan dan Perikanan 5 1.246.227.000,00

8 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 132.804.667,00

Jumlah 19 2.298.155.667,00

No. OPD Jumlah Nilai (Rp) Keterangan1 Dinas Pendidikan 1 723.855.456,00 koreksi dobel catat2 Dinas Pertanian dan Pangan 2 278.803.000,00 Koreksi Penggabungan3 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 284.064.000,00 Koreksi Penggabungan

Jumlah 5 1.286.722.456,00


158

5) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi dijelaskan sebagai berikut

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi

5.3.5.1.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2020 Saldo Awal

Rp.2.559.955.132.444,25 Rp.2.430.203.942.183,25

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berasal dari berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2020(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

2.430.203.942.183,25 154.627.547.355,00 24.876.357.094,00 129.751.190.261,00 2.559.955.132.444,25

Saldo Awal (Rp)

No. Uraian Jumlah (Rp)1. Belanja Modal 136.176.943.682,002. Belanja Modal BLUD 4.000.000,003. Kapitalisasi Belanja Barang/Jasa 148.063.000,004. Mutasi antar OPD 2.187.072.836,005. Hibah 6.345.980.830,006. Aset baru dicatat 4.575.190.951,007. Penambahan Reklas 5.190.296.056,00

Jumlah 154.627.547.355,00

No Nama OPD Nama Barang Nilai (Rp) Reklas KeBangunan Gedung Kantor Permanen 20.443.950,00 Peralatan Mesin (Meja)Bangunan Gedung Kantor Permanen 70.331.700,00 Peralatan Mesin (AC)

2 Dinas Perhubungan Gedung Pos Jaga Permanen 983.776.500,00 Peralatan Mesin (rambu-rambu)

3 Dinas Kesehatan Bangunan Klinik/Puskesmas 218.801.000,00 Aset Lainnya (DED)

4 Dinas Kesehatan Bangunan Klinik/Puskesmas 2.837.272.750,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

5 Puskesmas Ayah I Bangunan Klinik/Puskesmas 2.600.000,00 ekstrakomptabel

6 Puskesmas Buayan Bangunan Klinik/Puskesmas 64.490.000,00 Jalan Irigasi dan Jaringan (jembatan)

7 Puskesmas Ambal I Bangunan Klinik/Puskesmas 18.844.200,00 Peralatan Mesin dan Ekstrakomptabel

8 Puskesmas Ambal II Bangunan Klinik/Puskesmas 3.400.000,00 Peralatan dan Mesin9 Disnaker KUKM Bangunan Gedung Kantor Permanen 62.179.200,00 Aset Lainnya (DED)

10 Disperindag Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen 190.907.000,00 Aset Lainnya (DED)11 BPKAD Bangunan Gedung Kantor Permanen 60.288.250,00 Peralatan dan Mesin

12 Disporawisata Bangunan Menara Pengawas Permanen 2.163.972.800,00 Peralatan dan Mesin, Aset Lainnya (DED)

13 Disarpus Bangunan Gedung Kantor Permanen 17.083.000,00 Peralatan dan Mesin Jumlah 6.714.390.350

DPU-PR1


159

1) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

2) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja BLUD ada pada Puskesmas Bonorowo senilai Rp.4.000.000,00 berupa instalasi jaringan listrik.

3) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari kapitalisasi belanja barang dan jasa senilai Rp148.063.000,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Rehabilitasi Plat Deuker dan Talud pada Ruas Jalan Donorojo-Kedungwringin sesuai SPK Nomor 050/46/SPK/BM.020/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.

4) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar SKPD Tahun 2020

5) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari hibah senilai Rp6.345.980.830,00 berupa Jembatan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 02/BAST/BMN/JBT.RHY/SPJN.I.JTG/III/2020 Tanggal 30 Maret 2020.

6) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari barang yang baru dicatat berupa jalan lingkungan pada Kelurahan Panjer senilai Rp1.942.260.089,00 dan pada Kelurahan Gombong senilai Rp2.632.930.862,00.

7) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi terdapat pada SKPD sebagai berikut.

No Nama OPD Jumlah (Rp)1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 126.405.570.724,002 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 798.827.400,003 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.083.090.000,004 Dinas Perhubungan 4.234.364.940,005 Dinas Pendidikan 174.367.000,006 Dinas Kelautan dan Perikanan 175.749.000,007 Inspektorat 86.464.000,008 Dinas Komunikasi dan Informatika 201.254.918,009 Kecamatan Karangsambung 14.520.000,00

10 Kecamatan Poncowarno 2.735.700,00JUMLAH 136.176.943.682,00

No OPD Asal OPD Penerima Harga Perolehan Keterangan1 DPU-PR Sekretariat DPRD 1.971.815.408 Instalasi listrik gedung 2 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 215.257.428 regrup SD

2.187.072.836 Jumlah


160

Tabel Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklas

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan disebabkan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan

1) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena rusak berat diusulkan untuk dihapus senilai Rp.264.125.000,00 yaitu pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

2) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.187.072.836,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan di atas.

3) Mutasi Kurang Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi sebesar Rp2.156.183.964,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Karena Koreksi

4) Pengurangan karena reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp20.268.975.294,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel Pengurangan Karena Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

5.3.5.1.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2020 Saldo Awal Rp.132.900.631.859,00 Rp.124.399.209.154,00

No OPD Nilai (Rp) Reklas dari1 DPU-PR 3.007.618.906,00 Aset Lainnya (DED)2 Disperkim-LH 24.030.000,00 Aset Lainnya (DED)3 Puskesmas Buayan 64.490.000,00 Gedung dan Bangunan4 Puskesmas Kebumen III 38.918.000,00 Peralatan dan Mesin5 Puskesmas Karanggayam I 25.199.350,00 Peralatan dan Mesin6 SMP Negeri 1 Ayah 18.895.000,00 Peralatan dan Mesin7 Disporawisata 2.011.144.800,00 Gedung dan Bangunan

Jumlah 5.190.296.056,00

No OPD Nilai (Rp) Reklas ke1 DPU-PR 846.613.065,00 Aset Lainnya (DED)

2 DPU-PR 4.122.982.500,00 KDP (Jembatan Kaligending-Karangrejo)

3 DPU-PR 15.036.352.329,00 Aset Lainnya (jalan desa)4 Disperkim-LH 71.500.400,00 Aset Lainnya (DED)5 BPBD 191.527.000,00 Aset Lainnya (DED)

Jumlah 20.268.975.294,00

No OPD Nilai (Rp) Keterangan1 DPU-PR 1.944.693.346,00 Koreksi dobel catat Jalan2 Diskominfo 201.254.918,00 Koreksi barang bukan aset (sparepart)3 Kecamatan Karangsambung 7.500.000,00 koreksi penambahan day a4 Kecamatan Poncow arno 2.735.700,00 koreksi penambahan day a

2.156.183.964,00JUMLAH

No Uraian Jumlah (Rp)1. Kondisi Rusak Berat 264.125.000,002. Mutasi antar OPD 2.187.072.836,003. Koreksi pencatatan 2.156.183.964,004. Pengurangan karena Reklas 20.268.975.294,00

Jumlah 24.876.357.094,00


161

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020 terdiri dari berikut ini. Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

1) Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.98.930.000,00 berasal dari belanja modal SKPD berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun 2020

2) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS dan Belanja Modal BLUD disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS dan BLUD Tahun 2020

3) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari mutasi antar SKPD senilai Rp.3.651.087.676,00 berupa buku pelajaran dari Dinas Pendidikan ke sekolah (SMP Negeri dan SD Negeri) senilai Rp.1.333.859.137,00 dan karena regrouping sekolah dasar senilai Rp.2.317.228.539,00.


124.399.209.154,00 16.074.334.636,00 7.572.911.931,00 8.501.422.705,00 132.900.631.859,00

Saldo Awal

No Uraian Jumlah (Rp)1. Belanja Modal 98.930.000,002. Belanja Modal BOS/BLUD 11.913.762.630,003. Mutasi antar OPD 3.651.087.676,004. Perolehan dari Hibah 84.500.000,005. Aset baru tercatat 270.000.000,006. Penambahan karena koreksi 1.112.500,007. Penambahan karena reklas 54.941.830,00

Jumlah 16.074.334.636,00

No Nama OPD Nilai (Rp) Keterangan1 Disperkim-LH 625.000,00 Bahan Perpustakaan2 SMP Negeri 2 Karangany ar 8.500.000,00 Alat kesenian3 Dispendukcapil 6.800.000,00 Buku4 Disporaw isata 49.465.000,00 Alat Olahraga5 Disarpus 30.000.000,00 Buku Agama6 Kelurahan Bumirejo 3.540.000,00 Alat Olahraga

Jumlah 98.930.000,00

No. SKPD Jumlah Ket

1 Dinas Pendidikan 7.713.025.098,00 BM BOS SDN

2 Dinas Pendidikan 4.195.013.532,00 BM BOS SMPN

3 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 5.724.000,00 BLUD

JUMLAH 11.913.762.630,00


162

Penambahan aset tetap lainnya karena mutasi yang berasal dari Dinas Pendidikan ke sekolah sebagai berikut

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Mutasi dari Dinas Pendidikan ke Sekolah

SKPD Asal SKPD Penerima Nilai (Rp) KeteranganDinas Pendidikan TK Negeri Pembina Kebumen 9.856.368,00

TK Negeri Pembina Kuw arasan 9.856.369,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Kebumen 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Alian 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Karangsambung 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Prembun 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Mirit 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Kutow inangun 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Ambal 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Buluspesantren 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Pejagoan 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Klirong 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Petanahan 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Sruw eng 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Karangany ar 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Karanggay am 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Adimuly o 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Kuw arasan 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Puring 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Gombong 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Row okele 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Ay ah 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Buay an 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Sadang 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Poncow arno 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Padureso 50.289.936,00Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Bonorow o 50.289.936,00SMP Negeri 2 Kebumen 9.483.000,00SMP Negeri 5 Kebumen 9.483.000,00SMP Negeri 6 Kebumen 9.483.000,00SMP Negeri 2 Satu Atap Alian 9.483.000,00SMP Negeri 1 Kutow inangun 9.483.000,00SMP Negeri 1 Gombong 9.483.000,00

JUMLAH 1.333.859.137,00


163

Selain itu, mutasi berasal dari regruping SD secara rinci sebagai berikut:

Tabel Regrouping SD Negeri Tahun 2020

4) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari perolehan hibah terletak pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Hibah Tahun 2020

5) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari aset yang belum/baru tercatat terletak pada Dinas Pendidikan (SD Negeri Menganti pada Korwil Dinas Pendidikan Sruweng), SMP Negeri 1 Karangsambung dan SMP Negeri 2 Sruweng berupa alat kesenian masing-masing senilai Rp.90.000.000,00.

6) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari koreksi senilai Rp.1.112.500,00 ada pada Dinas Pendidikan (Korwil Kecamatan Kebumen dan Korwil Kecamatan Klirong).

No OPD Nilai Keterangan1 Dinas Pendidikan 79.500.000,00 Alat Kesenian SD 2 Kretek 2 SMP Negeri 1 Kutow inangun 5.000.000,00 Alat Kesenian dari Komite

Jumlah 84.500.000,00

No Korwil SD Awal SD Induk Nilai (Rp)SDN 2 Depokrejo SDN Depokrejo 55.892.359,00 SDN 2 Kalijirek SDN Kalijirek 45.780.450,00 SDN 1 Kalirejo SDN Kalirejo 41.087.635,00 SDN 3 Bojongsari SDN 2 Bojongsari 94.564.915,00 SDN 1 Karangtanjung SDN 2 Karangtanjung 88.064.873,00 SDN 2 Karangsambung SDN 1 Karangsambung 60.485.427,00 SDN 3 Wadasmalang SDN Rowobayem 176.847.489,00 SDN 2 Kalipuru SDN 1 Kalipuru 114.918.600,00

4 Korwil Mirit SDN 2 Selotumpeng SDN 1 Selotumpeng 114.263.400,00 SDN 1 Banjurpasar SDN 2 Banjurpasar 96.783.960,00 SDN 3 Waluyo SDN 2 Waluyo 170.405.831,00 SDN 1 Kebulusan SDN 2 Kebulusan 86.069.837,00 SDN Kedawung 3 197.793.573,00 SDN Kedawung 2 79.372.539,00 SDN 1 Peniron 20.599.927,00 SDN 3 Peniron 45.337.963,00 SDN 2 Kedungwinangun SDN 1 Kedungwinangun 62.436.909,00 SDN 3 Podoluhur SDN 1 Podoluhur 82.177.854,00 SDN 3 Karanganyar SDN 2 Karanganyar 66.115.348,00 SDN 5 Karanganyar SDN Karangkemiri 21.799.018,00 SDN 1 Giripurno SDN 3 Giripurno 156.745.194,00

9 Korwil Kuwarasan SDN 3 Sawangan SDN 1 Sawangan 76.245.965,00 SDN 1 Kedungpuji SDN 2 Kedungpuji 149.460.024,00 SDN 1 Semondo SDN 2 Semondo 35.247.068,00

11 Korwil Sempor SDN 2 Bejiruyung SDN 1 Bejiruyung 12.271.600,00 SDN 1 Bumiagung SDN 3 Bumiagung 4.094.500,00 SDN 3 Pringtutul SDN 1 Pringtutul 28.184.135,00

13 Korwil Ayah SDN 2 Demangsari SDN 3 Demangsari 29.064.281,00 SDN 2 Mrentul SDN 1 Mrentul 75.757.356,00 SDN 2 Bonjokkidul SDN 1 Bonjokkidul 29.360.509,00

JUMLAH 2.317.228.539,00

SDN Kedawung

SDN Peniron

Korwil Kebumen1

Korwil Alian

Korwil Karangsambung

Korwil Buluspesantren

Korwil Karanganyar

Korwil Gombong

Korwil Rowokele

Korwil Bonorowo

2

3

5

8

10

12

14

Korwil Klirong

Korwil Pejagoan6

7


164

7) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi tahun 2020 terletak pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi Tahun 2020

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020 disebabkan oleh berikut ini. Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya

1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi ke Aset Lainnya karena kondisi rusak berat terletak pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Barang Rusak Berat/Diusulkan hapus Tahun 2020

2) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.3.651.087.676,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel penambahan aset tetap lainnya karena mutasi antar SKPD tahun 2020 di atas.

3) Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena hibah ada pada Dinas Perhubungan berupa tanaman senilai Rp.28.200.000,00 karena Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020.

No Uraian Nilai (Rp)1. Kondisi Rusak Berat/usul hapus 780.391.253,002. Mutasi ke Dinas lain 3.651.087.676,003. Hibah 28.200.000,004. Koreksi 1.381.918.843,005. Reklas 1.731.314.159,00

Jumlah 7.572.911.931,00

No OPD Nilai (Rp)1 Dinas Pendidikan 69.621.269,00 2 SMP Negeri 2 Kebumen 58.532.128,00 3 SMP Negeri 5 Kebumen 62.028.851,00 4 SMP Negeri 6 Kebumen 288.000,00 5 SMP Negeri 7 Kebumen 36.309.408,00 6 SMP Negeri 1 Alian 186.569.141,00 7 SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung 28.220.988,00 8 SMP Negeri 2 Mirit 23.426.964,00 9 SMP Negeri 1 Klirong 52.237.173,00 10 SMP Negeri 1 Petanahan 12.759.491,00 11 SMP Negeri 1 Karangany ar 65.684.714,00 12 SMP Negeri 2 Karanggay am 155.052.406,00 13 SMP Negeri 2 Adimuly o 9.871.700,00 14 SMP Negeri 1 Sempor 19.789.020,00

Jumlah 780.391.253,00

No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan 42.882.330,002 SMP Negeri 1 Kebumen 6.600.000,003 SMP Negeri 2 Kutowinangun 660.000,004 SMP Negeri 1 Buluspesantren 2.000.000,005 SMP Negeri 2 Ayah 2.799.500,00

JUMLAH 54.941.830,00


165

4) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari koreksi terletak pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Koreksi

5) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi

5.3.5.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp12.276.936.657,00 Rp0,00

No OPD Nilai (Rp)1 Dinas Pendidikan 1.183.662.929,00 2 SMP Negeri 7 Kebumen 7.000.000,00 3 SMP Negeri 1 Poncowarno 7.434.000,00 4 SMP Negeri 1 Karangsambung 21.500.000,00 5 SMP Negeri 2 Karangsambung 2.000.600,00 6 SMP Negeri 2 Mirit 17.960.000,00 7 SMP Negeri 1 Kutowinangun 27.198.000,00 8 SMP Negeri 2 Kutowinangun 66.971.000,00 9 SMP Negeri 1 Buluspesantren 4.690.000,00

10 SMP Negeri 2 Buluspesantren 845.000,00 11 SMP Negeri 2 Sruweng 30.445.000,00 12 SMP Negeri 2 Karanggayam 18.790.000,00 13 SMP Negeri 1 Rowokele 21.390.000,00 14 SMP Negeri 2 Rowokele 219.093.500,00 15 SMP Negeri 2 Ayah 24.013.000,00 16 SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah 17.409.000,00 17 SMP Negeri 1 Buayan 3.870.000,00 18 SMP Negeri 1 Sadang 8.500.000,00 19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 45.002.130,00 20 Kelurahan Bumirejo 3.540.000,00

JUMLAH 1.731.314.159,00

No OPD Nilai (Rp)1 Dinas Pendidikan 1.234.694.301,00 2 SMP Negeri 5 Kebumen 23.530.000,00 3 SMP Negeri 1 Karangsambung 2.500.000,00 4 SMP Negeri 1 Buluspesantren 1.310.000,00 5 SMP Negeri 2 Buluspesantren 500.000,00 6 SMP Negeri 1 Petanahan 530.000,00 7 SMP Negeri 2 Sruw eng 12.363.000,00 8 SMP Negeri 2 Karanggay am 17.050.000,00 9 SMP Negeri 1 Sempor 64.567.900,00

10 SMP Negeri 1 Ay ah 2.100.000,00 11 SMP Negeri 2 Ay ah 313.500,00 12 SMP Negeri 1 Buay an 13.497.272,00 13 SMP Negeri 1 Sadang 4.500.000,00 14 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 4.462.870,00

JUMLAH 1.381.918.843,00


166

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp12.276.936.657,00 secara rinci kami sajikan dalam tabel berikut

Tabel rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020

5.3.5.1.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2020 31 Desember 2019 (Rp1.940.935.286.173,54) (Rp1.667.817.400.927,14)

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 per jenis akun disajikan sebagai berikut.

Tabel Nilai Akumulasi Penyusutan per Jenis Akun

5.3.5.2 Aset Lainnya

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp123.785.142.584,00 Rp.116.762.634.581,00

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kebumen disajikan secara neto setelah diperhitungkan akumulasi amortisasi, sebagai berikut.

Nilai Perolehan (Rp) Akumulasi Penyusutan Nilai Buku (Rp) 1. Tanah 777.646.197.820,55 - 777.646.197.820,55 2. Peralatan dan Mesin 870.303.689.719,00 609.685.323.309,00 1.479.989.013.028,00 3. Gedung dan Bangunan 1.519.382.588.544,00 320.688.412.306,00 1.840.071.000.850,00 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.559.955.132.444,25 1.010.561.550.558,54 3.570.516.683.002,79 5. Aset Tetap Lainny a 132.900.631.859,00 - 132.900.631.859,00 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 12.276.936.657,00 12.276.936.657,00

Jumlah 5.872.465.177.043,80 1.940.935.286.173,54 7.813.400.463.217,34

UraianPer 31 Desember 2020

No.


1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.322.037.507,00 Jembatan Kaligending-Karangrejo, DED y ang belum dilaksanakan

2 Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman dan 121.093.400,00 DED y ang belum dlaksanakan3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 95.586.000,00 DED y ang belum dlaksanakan

4 Dinas Kesehatan3.056.073.750,00

Bangunan Puskesmas Buay an, DED y ang belum dilaksanakan

5 Dinas Kelautan dan Perikanan 19.600.000,00 DED y ang belum dlaksanakan6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 421.473.000,00 DED y ang belum dlaksanakan7 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 241.073.000,00 DED y ang belum dlaksanakan

12.276.936.657,00


167

Tabel Aset Lainnya

5.3.5.2.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga


Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset Bangun Guna Serah atau Built Operate Transfer (BOT). Aktiva lain-lain Built Operate Transfer adalah penyertaan Pemerintah Kabupaten dalam kemitraannya dengan pihak ketiga. Adapun nilai penyertaan sampai dengan tahun 2020 dan perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian 31 Desember 2020 (Rp)

Tanah Pemkab HPL No.2, seluas 34.877m2, di Pasar Gombong Wonokriyo 15.379.170.688,00 Tanah Pemkab HPL No.3, seluas 1.628m2, di Pasar Gombong Wonokriyo 755.392.000,00

Jumlah 16.134.562.688,00

Nilai Built Operate Transfer di atas merupakan Built Operate Transfer pada pembangunan pasar Wonokriyo Gombong. Sesuai Surat Perjanjian Nomor 511.2.1336 dan 081.KBBP-SI/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang dikuatkan dengan Keputusan Kementrian Dalam Negeri nomor 644.133-166 tanggal 5 Maret 1996 antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT Karsa Bayu Bangun Prakasa dalam pembangunan pasar Wonokriyo Gombong, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyertakan modal berupa tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen seluas 39.805m2 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima meter persegi) senilai Rp4.962.112.500,00. Atas perjanjian kerjasama tersebut tidak diperoleh data nilai pembangunan Pasar Wonokriyo Gombong. Kemitraan ini disepakati sesuai dengan masa perjanjian adalah 30 (tiga puluh) tahun.

Pada tahun 2011 dilakukan koreksi penilaian atas tanah yang diserahkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tahun penyusunan neraca awal yaitu sebesar Rp17.552.192.000,00. Hal ini dilakukan karena tanah diserahkan sebelum neraca awal. Tahun 2014 dilakukan koreksi tambah atas aset tanah yang mitrakan sebesar Rp755.392.000,00 sehingga total nilai kemitraan dengan pihak ketiga menjadi sebesar Rp18.307.584.000,00.

Pada tahun 2018, aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikoreksi kurang seluas 4.928m2 atau senilai Rp2.173.021.312,00 direklas ke Aset Tetap Tanah, dengan adanya pelepasan hak pengelolaan yang dilakukan oleh PT Karsa Bayu Bangun Perkasa atas tanah untuk Pasar Wonokriyo Blok J, K, dan L akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 2017.

31 Desember 2020 31 desember 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)

Tagihan jangka Panjang - - - - Kemitraaan dengan Fihak Ketiga 16.134.562.688,00 16.134.562.688,00 0,00 - Aset Tidak berw ujud 2.243.798.380,00 8.741.274.141,00 -6.497.475.761,00 (74,33)Aset Lain-lain 105.406.781.516,00 91.886.797.752,00 13.519.983.764 14,71

Jumlah 123.785.142.584,00 116.762.634.581,00 7.022.508.003 6,01

Uraian %


168

5.3.5.2.2 Aset Tidak Berwujud


Aset Tidak Berwujud secara rinci disajikan sebagai berikut

Tabel Aset Tidak Berwujud

Rincian aset tidak berwujud per SKPD disajikan sebagai berikut. Tabel Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD Per 31 Desember 2020

31 Desember 2020 31 desember 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)

DED 913.115.000,00 10.101.732.018,00 -9.188.617.018,00 -1006,29Softw are 3.001.878.030,00 3.001.397.430,00 480.600,00 0,02Jumlah Nilai Perolehan 3.914.993.030,00 13.103.129.448,00 -9.188.136.418,00 -234,69Amortisasi (1.671.194.650,00) (4.361.855.307,00) 2.690.660.657,00 (161,00)

Jumlah Nilai Buku 2.243.798.380,00 8.741.274.141,00 -6.497.475.761,00 -289,57

Uraian %

No OPD DED (Rp) Software (Rp) Jumlah (Rp)1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 121.110.000,00 121.110.000,002 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 913.115.000,00 913.115.000,003 Dinas Perhubungan 181.945.900,00 181.945.900,004 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 33.000.000,00 33.000.000,005 Rumah Sakit Umum dr.Soedirman 772.174.000,00 772.174.000,006 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 416.096.000,00 416.096.000,007 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 62.215.000,00 62.215.000,008 Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah105.862.000,00 105.862.000,00

9 Bagian Hukum 80.473.300,00 80.473.300,0010 Bagian Organisasi 54.340.000,00 54.340.000,0011 Bagian Pembangunan 165.210.000,00 165.210.000,0012 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 40.257.800,00 40.257.800,0013 Dinas Komunikasi dan Informatika 350.317.150,00 350.317.150,0014 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 229.338.180,00 229.338.180,0015 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil 94.055.000,00 94.055.000,0016 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan 35.000.000,00 35.000.000,0017 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 194.258.100,00 194.258.100,0018 Puskesmas Karanggay am II 4.000.000,00 4.000.000,0019 Unit Pengobatan Peny akit Paru 3.500.000,00 3.500.000,0020 Kecamatan Kutow inangun 5.000.000,00 5.000.000,0021 Dinas Pendidikan (Korw il Kebumen/SD.N Sumberadi) 9.000.000,00 9.000.000,0022 SMP Negeri 1 Ay ah 3.696.000,00 3.696.000,0023 SMP Negeri 1 Gombong 275.000,00 275.000,0024 SMP Negeri 2 Gombong 24.454.000,00 24.454.000,0025 SMP Negeri 1 Klirong 5.600.000,00 5.600.000,0026 SMP Negeri 1 Petanahan 6.500.000,00 6.500.000,0027 SMP Negeri 1 Prembun 2.200.000,00 2.200.000,0028 SMP Negeri 2 Karangsambung 2.000.600,00 2.000.600,00

JUMLAH 913.115.000,00 3.001.878.030,00 3.914.993.030,00


169

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan sebagai berikut. Tabel Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD per 31 Desember 2020

5.3.5.2.3 Aset Lain-lain


Aset Lain-lain per SKPD disajikan dengan nilai akumulasi penyusutannya dengan rincian sebagaimana Lampiran 8.

Aset lain-lain terdiri dari:

1. Aset lainnya berupa tanah jalan (JJLS) dan jalan desa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat dan ke Pemerintah Desa senilai Rp.99.666.097.558,00.

No OPD Nilai Perolehan (Rp) Amortisasi (Rp) Nilai Buku (Rp)1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 913.115.000,00 118.623.000,00 794.492.000,002 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 416.096.000,00 333.614.900,00 82.481.100,003 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 62.215.000,00 23.136.000,00 39.079.000,00

4 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

105.862.000,00 48.415.600,00 57.446.400,005 Bagian Hukum 80.473.300,00 40.236.650,00 40.236.650,006 Bagian Organisasi 54.340.000,00 27.170.000,00 27.170.000,007 Bagian Pembangunan 165.210.000,00 82.686.600,00 82.523.400,00

8 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 40.257.800,00 12.077.340,00 28.180.460,00

9 Dinas Komunikasi dan Informatika 350.317.150,00 165.166.220,00 185.150.930,0010 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 229.338.180,00 110.874.690,00 118.463.490,0011 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah 94.055.000,00 32.225.500,00 61.829.500,00

12 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 772.174.000,00 471.672.200,00 300.501.800,0013 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan

Pariwisata 121.110.000,00 55.605.000,00 65.505.000,00

14 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

35.000.000,00 21.000.000,00 14.000.000,0015 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 194.258.100,00 47.492.920,00 146.765.180,0016 Dinas Perhubungan 181.945.900,00 54.583.770,00 127.362.130,0017 Puskesmas Karanggayam II 4.000.000,00 800.000,00 3.200.000,0018 UPTD Pengobatan Penyakit Paru 3.500.000,00 1.050.000,00 2.450.000,0019 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 33.000.000,00 6.600.000,00 26.400.000,0020 Kecamatan Kutowinangun 5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,0021 SD.N Sumberadi (UPTD Pendidikan Kecamatan Kebumen) 9.000.000,00 3.600.000,00 5.400.000,0022 SMP Negeri 1 Ayah 3.696.000,00 1.478.400,00 2.217.600,0023 SMP Negeri 1 Gombong 275.000,00 165.000,00 110.000,0024 SMP Negeri 2 Gombong 24.454.000,00 4.890.800,00 19.563.200,0025 SMP Negeri 1 Klirong 5.600.000,00 1.120.000,00 4.480.000,0026 SMP Negeri 1 Petanahan 6.500.000,00 4.550.000,00 1.950.000,0027 SMP Negeri 1 Prembun 2.200.000,00 660.000,00 1.540.000,0028 SMP Negeri 2 Karangsambung 2.000.600,00 200.060,00 1.800.540,00

3.914.993.030,00 1.671.194.650,00 2.243.798.380,00


170

2. Aset lainnya berupa DED (Detail Enginering Design) yang tidak dilaksanakan senilai Rp1.027.319.360,00 ada pada SKPD sebagai berikut

Tabel DED yang tidak dilaksanakan

3. Aset lainnya berupa DED (Detail Enginering Design) yang dibuat untuk pihak lain senilai Rp498.617.500,00 yaitu:

a) DED jembatan jalan desa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp34.468.000,00.

b) DED desa wisata Seboro, Karangsambung, Desa Pasir, Desa Tirtomoyo pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata senilai Rp83.526.000,00.

c) DED GOR Desa Ambalresmi, Jembatan Ambalkliwonan, Gedung Mapolres Kebumen, Jaringan Irigasi pedesaan, Jalan Desa Gemeksekti, dan DED perbaikan tebing tanggul sungai serta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp319.150.500,00.

4. Barang Rusak Berat yang telah dihentikan penggunaannya oleh SKPD namun belum dihapuskan dari daftar Barang Inventaris senilai Rp15.698.207.381,00.

Bertambah dan berkurangnya Aset Lain-lain selama tahun 2020 sebagai berikut. Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya

Penambahan Aset Lain-lain selama tahun 2020 senilai Rp23.296.640.512,00 terdiri dari

1. Penambahan barang rusak berat senilai Rp6.573.058.938,00 berada pada SKPD sebagaimana tabel berikut.


108.566.460.559,00 23.296.640.512,00 14.972.859.272,00 8.323.781.240,00 116.890.241.799,00

31 Desember 2019 (Rp)

No OPD Nilai Perolehan (Rp) 1 BPBD 45.900.000,00 2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan 390.856.300,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 349.908.000,00 4 Dispermades P3A 41.804.000,00 5 Dinas Perhubungan 33.993.800,00 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.300.000,00 7 Dinas Sosial dan PPKB 33.127.500,00 8 Dinas Tenaga Kerja dan KUKM 62.179.200,00 9 Rumah Sakit Umum dr.Soedirman 47.250.560,00

JUMLAH 1.027.319.360,00


171

Tabel Penambahan Aset Lain-lain berupa Barang Rusak Berat

2. Penambahan Aset lain-lain karena mutasi SKPD lain senilai Rp161.292.385,00 yang

secara rinci sebagai berikut:

Tabel Penambahan Aset Lain-lain karena Mutasi SKPD lain

3. Penambahan Aset Lain-lain karena reklas senilai Rp16.562.289.189 ada pada SKPD sebagai berikut

No OPD Asal OPD Penerima Nilai (Rp) Keterangan1 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 71.366.385,00 Regrup SD2 Dispermades P3A PPKD 78.000.000,00 3 BKPPD PPKD 3.000.000,00 4 Kecamatan Gombong Dinsos PPKB 8.926.000,00

161.292.385,00

No Nama OPD Nilai (Rp)1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15.705.410.829,00 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 141.841.000,00 3 Dinas Perhubungan 33.993.800,00 4 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 47.250.560,00 5 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 62.179.200,00 6 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 33.127.500,00 7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 41.804.000,00 8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.300.000,00 9 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 474.382.300,00

JUMLAH 16.562.289.189,00


1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 128.600.487,00 Barang Rusak Berat

2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.356.400,00 Barang Rusak Berat

3 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 59.402.150,00 Barang Rusak Berat

4 Bagian Kesejahteraan Rakyat 10.163.152,00 Barang Rusak Berat

5 Bagian Pemerintahan 45.249.804,00 Barang Rusak Berat

6 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.522.227.000,00 Barang Rusak Berat

7 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 255.908.367,00 Barang Rusak Berat

8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 54.123.704,00 Barang Rusak Berat

9Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 78.000.000,00 Barang Rusak Berat

10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu 6.200.000,00 Barang Rusak Berat

11 Dinas Pendidikan 497.179.692,00 Barang Rusak Berat

12 Dinas Perhubungan 500.000.000,00 Barang Rusak Berat

13 Dinas Pertanian dan Pangan 337.026.514,00 Barang Rusak Berat

14Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 577.675.000,00 Barang Rusak Berat

15 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 9.075.000,00 Barang Rusak Berat

16 Kecamatan Ayah 133.393.000,00 Barang Rusak Berat

17 Puskesmas Adimulyo 1.120.632.080,00 Barang Rusak Berat

18 SMP Negeri 1 Alian 1.234.846.588,00 Barang Rusak Berat

6.573.058.938,00


172

Pengurangan Aset Lain-lain terdiri dari: Tabel Pengurangan Aset lain-lain

1) Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp14.070.474.102,00 merupakan aset rusak berat yang sudah terbit SK Penghapusan.

2) Pengurangan karena mutasi antar SKPD senilai Rp.161.292.385,00 secara rinci dapat dilihat pada tabel penambahan aset lainnya karena mutasi antar SKPD tahun 2020 di atas.

3) Pengurangan karena hibah senilai Rp.3.000.000,00 ada pada Dinas Perhubungan karena Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020.

4) Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi senilai Rp.415.193.704,00 secara rinci ada pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi

5) Pengurangan karena reklas Aset Lain-lain karena senilai Rp.322.899.081,00 secara rinci ada pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Lain-lain karena reklas

No Nama OPD Nilai (Rp) Keterangan1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 259.945.000,00 dobel catat2 Puskesmas Kuwarasan 11.928.400,00 koreksi salah catat3 Dinas Pendidikan 103.725.504,00 dobel catat, koreksi ekstra4 SMP Negeri 2 Ayah 1.365.100,00 koreksi ekstra5 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah15.014.700,00 koreksi ekstra6 Kecamatan Karangsambung 18.215.000,00 dobel catat dengan Dinsos7 Kecamatan Karanganyar 5.000.000,00 dobel catat dengan Dinsos

JUMLAH 415.193.704,00

No Nama OPD Nilai (Rp) Keterangan1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 158.998.081,00 suku cadang, reklas menambah aset tetap

2 Dinas Pendidikan 9.975.000,00 reklas ke aset tetap, digunakan kembali

3 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.926.000,00 reklas ke aset tetap, digunakan kembali

4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100.000.000,00 reklas ke aset tetap, digunakan kembali

5 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 45.000.000,00 reklas ke aset tetap, digunakan kembali

JUMLAH 322.899.081,00

No Uraian Jumlah (Rp)1. Penghapusan (terbit SK) 14.070.474.102,00 3. Mutasi antar OPD 161.292.385,004. Hibah 3.000.000,005. Koreksi 415.193.704,006. Reklas 322.899.081,00

Jumlah 14.972.859.272,00


173

5.3.2 Kewajiban


Kewajiban merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dibagi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Kewajiban

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek


Kewajiban Jangka Pendek secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek dibandingkan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 49,18%, antara lain disebabkan Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Desember 2020 dan Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19 dibayarkan di tahun berikutnya sehingga menambah utang beban di TA 2020. Sedangkan untuk Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.0,00 disebabkan karena pada tahun 2020 Utang Jangka Pendek Lainnya yang direklas menjadi utang beban barang dan jasa menyesuaikan dengan ketentuan kebijakan akuntansi.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga


Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per OPD per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

31-Des-20 31-Des-19(Rp) (Rp)

Kew ajiban Jangka Pendek 41.790.047.964,00 28.013.032.839,83 13.777.015.124,17 49,18 Kew ajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 41.790.047.964,00 28.013.032.839,83 13.777.015.124,17 49,18


%

31-Dec-20 31-Dec-19(Rp) (Rp)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga 34.314.950,00 130.874.639,00 (96.559.689,00) (73,78)Pendapatan diterima Dimuka 1.248.346.951,00 981.745.192,83 266.601.758,17 27,16 Utang Beban 40.507.386.063,00 13.590.043.826,00 26.917.342.237,00 198,07 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 13.310.369.182,00 (13.310.369.182,00) (100,00)

Jumlah 41.790.047.964,00 28.013.032.839,83 13.777.015.124,17 49,18

Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) %


174

Tabel Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak ketiga dibandingkan tahun sebelumnya turun sebesar 73,78%, hal ini disebabkan penyetoran pajak dana BOS lebih tertib, sehingga tingkat keterlambatan penyetoran pajak menurun. 5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp1.248.346.951,00 Rp981.745.192,83

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2020 diterima OPD sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per OPD

Pendapatan diterima dimuka pada RSUD dr Soedirman berasal dari pendapatan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

2020 20191. Puskesmas Kutow inangun 0,00 856.682,00 -856.682,00 -100,002. Puskesmas Petanahan 2.070.000,00 50.000,00 2.020.000,00 4.040,00 Dana Prolanis3. Dinas Pendidikan 11.674.932,00 129.968.957,00 -118.294.025,00 -91,02 Pajak telat setor (BOS)4. SMPN 1 Adimuly o 41.325,00 0,00 41.325,00 100,00 Pajak telat setor5. SMPN 3 Satap Karangsambung 136.400,00 0,00 136.400,00 100,00 Pajak telat setor6. Puskesmas Ambal II 1.147.100,00 0,00 1.147.100,00 100,00 Dana Prolanis7. Puskesmas Buluspesantren II 1.581.000,00 0,00 1.581.000,00 100,00 Dana Prolanis8. Puskesmas Klirong I 2.127.100,00 0,00 2.127.100,00 100,00 Dana Prolanis9. Puskesmas Sadang 885.850,00 0,00 885.850,00 100,00 Dana Prolanis

10. RSUD Prembun 14.651.243,00 0,00 14.651.243,00 100,00 Utang PFK AskesJumlah 34.314.950,00 130.875.639,00 -96.560.689,00 -73,78

Jml Utang PFK (Rp)No. SKPD % Ket

Kenaikan/ (Penurunan)

2020 20191. RSUD dr Soedirman 181.495.000,00 153.496.500,002. Bag Umum Setda 57.497.400,00 37.368.000,003. Kec Kebumen 90.330.906,00 56.627.952,004. Kec Karangany ar 201.911.700,00 93.450.300,005. Kec Gombong 135.583.000,00 45.919.208,006. BPKAD 317.030.720,00 360.132.660,837. Bapenda 264.498.225,00 234.750.572,00

Jumlah 1.248.346.951,00 981.745.192,83

No. OPD Jml Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)


175

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Dr.Soedirman

Pendapatan diterima dimuka pada Bagian Umum Setda Kebumen berasal dari sewa tempat untuk Kantin, Koperasi dan ATM Bank Jateng di kompleks Setda Kebumen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Bag.Umum Setda Kebumen

Pendapatan diterima dimuka pada Kecamatan Kebumen, Karanganyar dan Gombong berasal dari pendapatan sewa tanah eks bengkok kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Kecamatan

Pendapatan diterima dimuka pada BPKAD Kab Kebumen berasal dari pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa, dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Pihak Ketiga No.Perjanjian Jangka Waktu Masa Sisa masa Nilai Perjanjian Disetor tgl Jml Pendapatan 1. PT MAC SARANA JAYA 026/MSD/ADD-RSUDDS/XII/2015 1 Apr'15 - 1 Apr'25 120 51 275.000.000,00 1 Peb'16 116.875.000,00 2. UNRIYO 445/00016.30/PKS/I/2019 2 jan'19 - 1 Jan'22 36 12 3.000.000,00 27 Mar'19 1.000.000,00 3. Univ ersitas Jend A.Yani Yogy akarta 445/02537/PKS/VIII/2019 1 Agust'19 - 1 agust'22 36 19 6.000.000,00 21 Sept'19 3.166.666,67 4. AKADEMI ANALIS KESEHATAN 445/00465/PKS/II/2019 13 Peb'19 - 12 Peb'22 36 13 750.000,00 22 Maret'19 270.833,33 5. UNSOED 445/3059.4/PKS/XII/2018 17 des'18 - 17 Des'21 36 12 750.000,00 17 Jan'19 250.000,00 6. STIKES MADANI YOGYAKARTA 445/0459a/PKS/XII/2019 23 des'19 - 22 Des'24 60 48 5.000.000,00 9 Maret 2020 4.000.000,00 7. STIKES Al IRSYAD CILACAP 3245/386/03.1 20 des'19 - 19 Des'22 36 21 7.500.000,00 15 Okt 2020 4.375.000,00 8. SMK TAMTAMA KARANGANYAR KBM 050/I.03/05-EA/PSG/2019 1 Peb '20 - 1 Peb'22 24 13 500.000,00 19 Agust 2020 270.833,33 9. AKADEMI KOMUNITAS AL KAHFI 001/KSO/B/AK. Al Kahfi/III/2020 11 Mar'20 - 10 Mar 2023 36 26 750.000,00 17 Sept 2020 541.666,67 10. uNIVERSITAS ALMA ATA 007/B/Mou/UAA/II/2020 21 Peb 20 - 20 Peb 25 60 50 7.500.000,00 19 Agust 2020 6.250.000,00 11. BNI CAB KEBUMEN KBM/SEWA/003 1 April 20 - 31 maret 25 60 51 50.000.000,00 1 April 2020 42.500.000,00 12. AKHMAD BINTARTO 445/2557/PKS/VIII/2020 1 Agust'20 - 31 Juli'2021 12 7 3.420.000,00 3 Sept 2020 1.995.000,00

JUMLAH 181.495.000,00

No. Nama Pihak Ketiga No.Perjanjian Jangka WaktuMasa

manfaat (bln)

Sisa masa manfaat

(bln)Nilai Perjanjian Disetor tgl

Perhitungan Pendapatan Diterima

Dimuka

1. Koperasi SAGU 030/2323 16 Sept'20 - 15 Sept'21 12 8 4.428.000,00 21 Des 2020 2.952.000,00 2. Koperasi SAGU 030/2324 16 Sept'20 - 15 Sept'21 12 8 5.940.000,00 22 Des 2020 3.960.000,00 3. Dharma Wanita Kab Kebumen 030/2325 16 Sept'20 - 15 Sept'21 12 8 5.184.000,00 30 Nov 2020 3.456.000,00 4. Dharma Wanita Kab Kebumen 030/2326 16 Sept'20 - 15 Sept'21 12 8 3.780.000,00 30 Nov 2020 2.520.000,00 5. Bank Jateng 030/1470 1 Juli'18 - 30 Juni'23 60 30 32.670.000,00 5 Nov '18 16.335.000,00 6. Bank Jateng 030/1192.1 1 April'20 - 31 Maret'25 60 51 33.264.000,00 4 Juni 2020 28.274.400,00

JUMLAH 57.497.400,00

NoOPD

Tgl SK Perjanjian

Jangka w aktu Pendapatan Sew a Masa Manfaat Sisa Masa

ManfaatPendapatan

Diterima Dimuka 1. Kecamatan Karangany ar 1 tahun 403.823.400,00 12 6 201.911.700,00 2. Kecamatan Gombong 17 Juni 2020 1 tahun 271.166.000,00 12 6 135.583.000,00 3. Kecamatan Kebumen 1 Juli 2020 1 tahun 180.661.812,00 12 6 90.330.906,00

Jumlah 427.825.606,00


176

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD Kebumen

Pendapatan diterima dimuka pada Bapenda Kabupaten Kebumen berasal dari Pajak Reklame dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame

5.3.2.1.3 Utang Belanja


Utang Belanja merupakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dibayar yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum ditunaikan oleh SKPD, yang disajikan sebagai berikut.

No Nama Pihak Ketiga No Perjanjian Jangka WaktuMasa

Manfaat Sisa Masa Manfaat

Nilai Sewa Jml Pendapatan Diterima Di muka

1 PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk 050/040/ I/2018 1/10/2017 s/d 30/09/2022 60 21 131.400.000,00 45.990.000 2 Nur zubaidi 031/0377,1/02/2018 19/02/2018 s/d 19/02/2021 36 2 10.800.000,00 600.000 3 BPD Jateng Cab.Kebumen 0038/HT.01.02/008/2018 1/03/2018 s/d 28/02/2021 36 2 11.497.500,00 638.750 4 H.S Yudiantoro 030/1512 dan 014/HT.01.06/008/ 29/05/2019 s/d 30/05/2022 36 17 12.000.000,00 5.666.667 5 Parmono 030/1512 dan 014/HT.01.06/008/ 16/05/2019 sd 17/05/2022 36 17 48.000.000,00 22.666.667

6Margono A.Md 030/3288/TAHUN 2018 dan

001/61/AL Amin/12.22/201801/01/2019 sd 31/12/2023 (pembay aran per tahun)

12 12 16.537.500,00 16.537.500

7 Murdiy ati 030/3287/TAHUN 2018 01/01/2019 sd 31/12/2021 36 12 9.855.000,00 3.285.000 8 Sutrisno, SE 030/3290 Tahun 2018 01/01/2019 sd 31/12/2023 48 24 192.172.500,00 96.086.250 9 Drs.H. Sholeh Said 030/032 Tahun 2019 02/06/2019 sd 01/06/2024 60 42 13.736.475,00 9.615.533 10 H.Nur Zubaidi 031/03771/02/2018 dan 19/02/2018 sd 18/02/2021 36 2 10.800.000,00 600.000 11 Puji Hartono 028/2407 01/01/2019 sd 31/12/2023 60 36 35.000.000,00 21.000.000 12 PD. Apotek Lukulo 038/PKS/AP.L/ /2020 1/01/ 2020 s/d 31/12/2024 60 48 19.710.000,00 15.768.000 13 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 14 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 15 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 16 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 17 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 18 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 19 Zein Mutaan,SE 028/1168 Tahun 2019 1/04/2020 s/d 31/03/2024 48 39 7.623.000,00 6.193.688 20 Mundiri 030/1729/ Tahun 2020 5/05/2020 s/d 4/05/2022 24 16 1.824.000,00 1.216.000 21 Lukman Hakim 031/2095 1/06/2020 s/d 31/05/2025 12 5 7.600.000,00 3.166.667 22 Jessica Faustin Poerw oko 028/2928,1/Tahun/2020 1 jan 2021 s.d 31 des 2021 12 12 8.000.000,00 8.000.000

317.030.720

030/1833/Tahun 2020 dan 2295/ht.01.06/008/2020

Jumlah

No Jenis Reklame Jumlah

1 Permanen 258.815.509

2 Non Permanen 5.682.716

Jumlah Total 264.498.225


177

Tabel Rincian Utang Belanja

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 merupakan jasa pelayanan yang belum direalisasikan oleh Puskesmas & RSUD dan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2020 yang belum dibayarkan.

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan beban atas pemakaian daya dan jasa kantor dan jasa lainnya pada SKPD, termasuk utang jasa/insentif Tenaga Kesehatan COVID-19 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020. 5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek lainnya


Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp.0,00. 5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp4.483.948.124.718,03 Rp4.454.310.805.714,17

Saldo Ekuitas sebesar Rp4.483.948.124.718,03 bertambah sebesar 29.637.319.003,86 dari Ekuitas tahun lalu yang sebesar Rp4.454.310.805.714,17.

31-Dec-20 31-Dec-19 Kenaikan/

(Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)

Utang Belanja Pegawai 6.548.092.294,00 5.851.819.112,00 696.273.182,00 11,90

Utang Belanja Barang dan Jasa 33.959.293.769,00 5.758.063.114,00 28.201.230.655,00 489,77

Utang Belanja Bansos 0,00 0,00 0,00 0,00

Utang Belanja Transfer 0,00 1.980.161.600,00 (1.980.161.600,00) (100,00)

Jumlah 40.507.386.063,00 13.590.043.826,00 26.917.342.237,00 198,07

Uraian %


178

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan – LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp2.368.956.659.516,63 Rp2.414.979.239.178,82

Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen yang tersaji dalam Laporan Operasional adalah Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan – LO

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2020 turun sebesar Rp46.022.579.662,19 atau sebesar 1,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kabupaten Kebumen sebagaimana tergambar pada diagram berikut.

Grafik Komposisi Pendapatan – LO Tahun 2020

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp405.249.546.265,63 Rp525.341.339.804,82

Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2020 sebagai berikut:

Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan / Penurunan %

Pendapatan Asli Daerah - LO 405.249.546.265,63 525.341.339.804,82 (120.091.793.539,19) (22,86) Pendapatan Transfer - LO 1.820.566.476.365,00 1.882.428.936.333,00 (61.862.459.968,00) (3,29) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO 143.140.636.886,00 7.208.963.041,00 135.931.673.845,00 1.885,59

Jumlah 2.368.956.659.516,63 2.414.979.239.178,82 (46.022.579.662,19) (1,91)

-

500.000.000.000

1.000.000.000.000

1.500.000.000.000

2.000.000.000.000

PAD-LO Pendapatantransfer - LO

Lain-lainPendapatan yang

Sah - LO

Chart Title

2020 2019


179

Tabel Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

Perbandingan per jenis Pendapatan Asli Daerah - LO dari tahun sebelumnya tergambar pada grafik berikut:

Grafik Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2020

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp102.244.578.080,00 Rp103.793.194.372,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2020 terdiri dari: Tabel Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak – LO dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, yang untuk tahun 2020 turun sebesar 1.548.616.292,00 atau sebesar 1,49 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2020 Tahun 2019(Rp) (Rp)

Pajak Daerah - LO 102.244.578.080,00 103.793.194.372,00 (1.548.616.292,00) (1,49) Retribusi Daerah - LO 23.370.297.163,83 27.806.000.986,34 (4.435.703.822,51) (15,95) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan - LO 12.515.457.668,00 6.297.570.767,00 6.217.886.901,00 98,73 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 267.119.213.353,80 387.444.573.679,48 (120.325.360.325,68) (31,06) Jumlah 405.249.546.265,63 525.341.339.804,82 (120.091.793.539,19) (22,86)

Uraian Kenaikan / Penurunan %

0

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

Pajak daerah Retribusi Daerah Pendapatan HasilPengelolaan

kekayaan daerahYang Dipisahkan

lain-lain PAD YangSah

2020 2019

UraianTahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)Kenaikan/ (Penurunan)

(Rp) %

Pajak Hotel – LO 1.170.134.383,00 1.879.430.319,00 (709.295.936,00) (37,74)Pajak Restoran – LO 6.779.091.367,00 7.873.081.522,00 (1.093.990.155,00) (13,90)Pajak Hiburan – LO 260.934.284,00 393.741.976,00 (132.807.692,00) (33,73)Pajak Reklame – LO 1.182.873.365,00 1.034.656.625,00 148.216.740,00 14,33 Pajak Penerangan Jalan – LO 29.779.901.282,00 32.492.302.082,00 (2.712.400.800,00) (8,35)Pajak Parkir – LO 394.623.093,00 317.271.717,00 77.351.376,00 24,38 Pajak Air Tanah – LO 279.050.357,00 380.388.950,00 (101.338.593,00) (26,64)Pajak Sarang Burung Walet – LO 2.000.000,00 10.050.000,00 (8.050.000,00) (80,10)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO 1.639.699.529,00 5.218.036.259,00 (3.578.336.730,00) (68,58)Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – 49.814.117.482,00 41.249.455.958,00 8.564.661.524,00 20,76 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 10.942.152.938,00 12.944.778.964,00 (2.002.626.026,00) (15,47)

Jumlah 102.244.578.080,00 103.793.194.372,00 (1.548.616.292,00) (1,49)


180

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp23.370.297.163,83 Rp27.806.000.986,34

Pendapatan Retibusi Daerah – LO Tahun 2020 sebesar Rp23.070.297.163,83 terdiri dari: Tabel Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO mengalami penurunan dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi – LO tahun sebelumnya, secara umum hal ini karena dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD disajikan sebagai berikut:

UraianTahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)Kenaikan/ (Penurunan)

(Rp)%

Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO 268.178.500,00 198.745.250,00 69.433.250,00 34,94 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO 1.048.462.600,00 943.905.700,00 104.556.900,00 11,08 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO 1.173.995.000,00 1.172.679.000,00 1.316.000,00 0,11 Retribusi Pelayanan Pasar – LO 5.456.032.200,00 4.041.803.900,00 1.414.228.300,00 34,99 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO 654.714.000,00 778.312.500,00 (123.598.500,00) (15,88)Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO 45.276.000,00 60.984.000,00 -15708000,00 0,00Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO 1.211.472.000,00 949.416.000,00 262.056.000,00 27,60 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO 2.570.561.443,83 2.653.526.119,34 (82.964.675,51) (3,13)Retribusi Tempat Pelelangan – LO 2.013.456.198,00 2.127.458.032,00 (114.001.834,00) (5,36)Retribusi Terminal – LO 79.163.600,00 153.213.300,00 (74.049.700,00) (48,33)Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO 3.384.771.500,00 4.156.200.200,00 (771.428.700,00) (18,56)Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO 680.000,00 1.960.000,00 (1.280.000,00) (65,31)Retribusi Rumah Potong Hewan – LO 16.572.500,00 27.770.000,00 (11.197.500,00) (40,32)Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO 2.874.226.800,00 7.698.989.900,00 (4.824.763.100,00) (62,67)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO 613.655.000,00 605.412.500,00 8.242.500,00 1,36 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO 1.932.379.822,00 2.197.519.585,00 (265.139.763,00) (12,07)Retribusi Izin Trayek – LO 26.700.000,00 38.105.000,00 (11.405.000,00) (29,93)

Jumlah 23.370.297.163,83 27.806.000.986,34 (4.435.703.823) (15,95)


181

Tabel Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp12.515.457.668,00 Rp6.297.570.767,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp12.515.457.668,00 yang Dipisahkan terdiri dari:

Tabel Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

No. OPDTahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)Kenaikan/

(Penurunan) (Rp)%

1 Dinas Kesehatan 268.178.500,00 198.745.250,00 69.433.250,00 34,94 2 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2.360.174.122,00 2.768.041.460,00 (407.867.338,00) (14,73)

3Dinas Perumahan Dan Kaw asan Permukiman dan Lingkungan Hidup

764.553.500,00 511.396.000,00 253.157.500,00 49,50

4Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

98.105.000,00 113.604.000,00 (15.499.000,00) (13,64)

5 Dinas Perhubungan 2.038.103.600,00 2.280.046.300,00 (241.942.700,00) (10,61)

6Dinas Penanaman Modal dan Pelay anan Terpadu Satu Pintu

1.436.358.615,00 1.183.878.493,00 252.480.122,00 21,33

7 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan 3.456.627.900,00 8.801.799.670,00 (5.345.171.770,00) (60,73)8 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.759.802.698,00 2.414.724.832,00 345.077.866,00 14,29 9 Dinas Pertanian dan Pangan 698.570.500,00 705.142.000,00 (6.571.500,00) (0,93)10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8.991.104.700,00 8.102.101.400,00 889.003.300,00 10,97 11 Bagian Umum 99.316.600,00 199.811.000,00 (100.494.400,00) (50,29)12 Kecamatan Kebumen 11.892.400,00 54.391.715,00 (42.499.315,00) (78,14)13 Kecamatan Alian 0,00 2.422.000,00 (2.422.000,00) (100,00)14 Kecamatan Prembun 2.120.000,00 3.061.500,00 (941.500,00) (30,75)15 Kecamatan Mirit 1.117.600,00 698.000,00 419.600,00 60,11 16 Kecamatan Kutow inangun 1.214.000,00 1.889.000,00 (675.000,00) (35,73)17 Kecamatan Ambal 700.000,00 10.427.000,00 (9.727.000,00) (93,29)18 Kecamatan Buluspesantren 0,00 1.700.000,00 (1.700.000,00) (100,00)19 Kecamatan Pejagoan 3.272.000,00 4.501.000,00 (1.229.000,00) (27,31)20 Kecamatan Klirong 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (100,00)21 Kecamatan Petanahan 1.732.200,00 906.000,00 826.200,00 91,19 22 Kecamatan Sruw eng 691.000,00 1.508.000,00 (817.000,00) (54,18)23 Kecamatan Karangany ar 1.217.200,00 13.941.000,00 (12.723.800,00) (91,27)24 Kecamatan Kuw arasan 0,00 1.032.000,00 (1.032.000,00) (100,00)25 Kecamatan Puring 0,00 560.000,00 (560.000,00) (100,00)26 Kecamatan Gombong 10.980.500,00 17.754.750,00 (6.774.250,00) (38,15)27 Kecamatan Sempor 3.321.000,00 5.310.000,00 (1.989.000,00) (37,46)28 Kecamatan Buay an 197.000,00 315.000,00 (118.000,00) (37,46)29 Kecamatan Row okele 0,00 257.000,00 (257.000,00) (100,00)30 Kecamatan Ay ah 635.000,00 1.265.000,00 (630.000,00) (49,80)31 Kecamatan Sadang 0,00 912.400,00 (912.400,00) (100,00)32 Kecamatan Padureso 0,00 2.635.475,00 (2.635.475,00) (100,00)33 Kecamatan Bonorow o 2.028.000,00 3.025.000,00 (997.000,00) (32,96)34 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 357.083.528,83 398.198.741,34 (41.115.212,51) (10,33)

23.370.297.163,83 27.806.000.986,34 (4.435.703.822,51) (15,95)Jumlah

Bagian Laba atas Peny ertaan Modal pada Perusahaan Milik

12.515.457.668,00 6.297.570.767,00 6.217.886.901,00 98,73

Jumlah 12.515.457.668,00 6.297.570.767,00 6.217.886.901,00 98,73

Uraian %Kenaikan/

(Penurunan) (Rp)Tahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)


182

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp267.119.213.353,80 Rp387.444.573.679,48

Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2020 sebesar Rp275.017.399.608,80 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Lain-lain PAD yang Sah LO

Pendapatan BLUD – LO merupakan pendapatan dari entitas yang telah menerapkan PPK-BLUD sebagaimana berikut.

No Uraian Jumlah (Rp1 PD. BPR BKK Kebumen 3.731.198.675,002 Bank Jateng 8.782.974.368,003 Bank Jateng/ PBGN Laba 1.284.625,00

Jumlah 12.515.457.668,00

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak 1.342.174.490,00 781.423.477,00 560.751.013,00 71,76 Penerimaan Jasa Giro – LO 3.896.010.559,00 7.358.931.704,00 (3.462.921.145,00) (47,06)Pendapatan Bunga – LO 12.795.027.102,00 17.827.703.907,00 (5.032.676.805,00) (28,23)Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO

65.896.066,00 261.886.277,00 (195.990.211,00) (74,84)

Pendapatan Denda Pajak – LO 836.567.870,00 320.991.288,00 515.576.582,00 160,62 Pendapatan Denda Retribusi – LO 370.377.740,00 453.321.200,00 (82.943.460,00) (18,30)Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan –LO 43.035.400,00 0,00 43.035.400,00 0,00Pendapatan dari Pengembalian –LO 821.104.559,00 1.374.233.566,00 (553.129.007,00) (40,25)Hasil dari Pemanfaatan Kekay aan Daerah – 1.352.715,00 0,00 1.352.715,00 0,00Pendapatan BLUD – LO 245.405.509.965,00 226.793.215.999,48 18.612.293.965,52 8,21 Lain-lain PAD Yang Sah Lainny a – LO 752.553.333,80 1.015.032.305,00 (262.478.971,20) (25,86)Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO 748.978.554,00 933.521.985,00 (184.543.431,00) (19,77)Hasil dari pengelolaan dana bergulir 40.625.000,00 35.165.000,00 5.460.000,00 15,53 Dana BOS 130.289.146.971,00 (130.289.146.971,00) (100,00)

Jumlah 267.119.213.353,80 387.444.573.679,48 (120.325.360.325,68) (31,06)

Uraian Kenaikan/

(Penurunan) (Rp) %

Tahun 2020(Rp)

Tahun 2019(Rp)


183

Tabel Pendapatan BLUD-LO

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp1.820.566.476.365,00 Rp1.882.428.936.333,00

Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.820.566.476.365,00 adalah sebagai berikut.

Tabel Pendapatan Transfer – LO

No. OPD Tahun 2020(Rp)

Tahun 2019(Rp)

Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) %

1. Puskesmas Adimulyo 1.688.776.689,00 1.582.855.525,00 105.921.164,00 6,69 2. Puskesmas Alian 3.523.530.927,00 3.430.415.158,00 93.115.769,00 2,71 3. Puskesmas Ambal I 2.154.446.652,00 2.131.290.168,00 23.156.484,00 1,09 4. Puskesmas Ambal II 1.469.765.516,00 1.327.096.450,00 142.669.066,00 10,75 5. Puskesmas Ayah I 2.348.445.193,00 2.836.605.754,00 (488.160.561,00) (17,21)6. Puskesmas Ayah II 1.556.390.539,00 1.421.233.896,00 135.156.643,00 9,51 7. Puskesmas Bonorowo 1.337.441.677,00 1.234.620.251,00 102.821.426,00 8,33 8. Puskesmas Buayan 2.708.784.919,00 2.350.341.493,00 358.443.426,00 15,25 9. Puskesmas Buluspesantren I 1.334.553.121,00 1.461.767.019,00 (127.213.898,00) (8,70)10. Puskesmas Buluspesantren II 1.114.173.074,00 1.177.162.425,00 (62.989.351,00) (5,35)11. Puskesmas Gombong I 1.673.008.114,00 1.561.439.525,00 111.568.589,00 7,15 12. Puskesmas Gombong II 1.138.197.128,00 994.861.432,00 143.335.696,00 14,41 13. Puskesmas Karanganyar 2.935.221.118,00 2.718.068.421,00 217.152.697,00 7,99 14. Puskesmas Karanggayam I 2.226.397.439,00 1.950.717.337,00 275.680.102,00 14,13 15. Puskesmas Karanggayam II 1.130.938.753,00 1.039.163.758,00 91.774.995,00 8,83 16. Puskesmas Karangsambung 2.775.656.217,00 2.959.656.726,00 (184.000.509,00) (6,22)17. Puskesmas Kebumen I 2.110.203.144,00 2.150.547.113,00 (40.343.969,00) (1,88)18 Puskesmas Kebumen II 2.460.878.999,00 2.113.396.004,00 347.482.995,00 16,44 19. Puskesmas Kebumen III 1.705.983.320,00 1.598.641.339,00 107.341.981,00 6,71 20. Puskesmas Klirong I 2.222.407.301,00 2.148.765.612,00 73.641.689,00 3,43 21. Puskesmas Klirong II 1.362.849.589,00 1.232.908.623,00 129.940.966,00 10,54 22. Puskesmas Kutowinangun 3.094.438.374,00 3.085.217.165,00 9.221.209,00 0,30 22. Puskesmas Kuwarasan 2.206.952.573,00 1.952.813.490,00 254.139.083,00 13,01 23. Puskesmas Mirit 2.849.536.499,00 2.823.652.515,00 25.883.984,00 0,92 24. Puskesmas Padureso 1.369.533.611,00 1.230.798.368,00 138.735.243,00 11,27 25. Puskesmas Pejagoan 3.176.769.854,00 3.264.732.996,00 (87.963.142,00) (2,69)26. Puskesmas Petanahan 3.161.677.050,00 3.067.494.027,00 94.183.023,00 3,07 27. Puskesmas Poncowarno 1.245.031.059,00 1.002.237.448,00 242.793.611,00 24,23 28. Puskesmas Prembun 1.294.105.981,00 1.295.513.437,00 (1.407.456,00) (0,11)29. Puskesmas Puring 2.397.676.685,00 2.247.574.980,00 150.101.705,00 6,68 30. Puskesmas Rowokele 2.328.299.625,00 2.046.185.453,00 282.114.172,00 13,79 31 Puskesmas Sadang 1.511.672.728,00 1.350.928.699,00 160.744.029,00 11,90 32. Puskesmas Sempor I 2.305.509.034,00 2.303.396.166,00 2.112.868,00 0,09 33. Puskesmas Sempor II 1.315.333.687,00 1.099.766.467,00 215.567.220,00 19,60 34. Puskesmas Sruweng 2.254.738.349,00 2.166.978.401,00 87.759.948,00 4,05 35. Pengobatan Penyakit Paru 54.754.823,00 240.325.370,68 (185.570.547,68) (77,22)36. RSUD dr. Sudirman 144.858.199.881,00 135.125.334.877,80 9.732.865.003,20 7,20 37. RSUD Prembun 28.997.293.723,00 23.068.712.110,00 5.928.581.613,00 0,00

245.399.572.965,00 226.793.215.999,48 18.606.356.965,52 8,20 Jumlah

Transfer Pemerintah Pusat – LO 1.614.994.363.444,00 1.697.618.197.493,00 (82.623.834.049,00) (4,87)Transfer Pemerintah Pusat Lainny a – LO 45.243.665.000,00 34.569.662.000,00 10.674.003.000,00 0,00Transfer Pemerintah Daerah Lainny a- LO 142.336.837.332,00 140.304.876.840,00 2.031.960.492,00 1,45 Bantuan Keuangan – LO 17.991.610.589,00 9.936.200.000,00 8.055.410.589,00 81,07

Jumlah 1.820.566.476.365,00 1.882.428.936.333,00 (61.862.459.968,00) (3,29)

Uraian %Kenaikan/


(Rp)Tahun 2019

(Rp)


184

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan transfer LO tahun 2020 turun sebesar Rp61.862.459.968,00 atau sebesar 3.29% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan transfer terbesar tahun 2020 yakni pada Pos Transfer Pemerintah Pusat LO turun sebesar Rp82.623.834.049,00 atau sebesar 4,87%.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp1.614.994.363.444,00 Rp1.697.618.197.493,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2020 sebesar Rp1.614.994.363.444,00 disajikan sebagai berikut.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2020 sebesar Rp24.632.630.136,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.282.867.172,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

Bagi Hasil Pajak - LO 24.632.630.136,00 29.474.059.085,00 (4.841.428.949,00) (16,43)Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Day a Alam - LO 1.282.867.172,00 1.916.090.965,00 (633.223.793,00) (33,05)Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 1.197.504.293.000,00 1.279.681.428.000,00 (82.177.135.000,00) (6,42)Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 391.574.573.136,00 386.546.619.443,00 5.027.953.693,00 1,30

Jumlah 1.614.994.363.444,00 1.697.618.197.493,00 (82.623.834.049,00) (4,87)

Uraian %Kenaikan/


(Rp)Tahun 2019

(Rp)

UraianTahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)Kenaikan / (Penurunan)

(Rp)%

Bagi hasil PBB Sektor Pertambangan 2.511.818.420,00 6.754.904.922,00 (4.243.086.502,00) (62,81)Bagi Hasil PBB Sektor Perhutanan 1.410.544.622,00 2.129.552.578,00 (719.007.956,00) (33,76)Bagi Hasil PPH 14.217.691.487,00 12.539.192.904,00 1.678.498.583,00 13,39 Bagi hasil cukai tembakau 6.492.575.607,00 8.050.408.681,00 (1.557.833.074,00) (19,35)

Jumlah 24.632.630.136,00 29.474.059.085,00 (4.841.428.949,00) (16,43)

UraianTahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)Kenaikan /

(Penurunan) (Rp)%

Bagi Hasil dari Prov isi Sumber Day a Hutan - LO 154.061.331,00 259.658.626,00 (105.597.295,00) (40,67)Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO 13.058.772,00 13.058.772,00 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi 383.553,00 383.553,00 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO 613.971.097,00 764.460.992,00 (150.489.895,00) (19,69)Bagi Hasil dari Pertambangan Miny ak Bumi - LO 56.090.685,00 148.235.258,00 (92.144.573,00) (62,16)Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO 391.185.516,00 675.297.109,00 (284.111.593,00) (42,07)Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO 48.791.038,00 41.402.160,00 7.388.878,00 17,85 Bagi Hasil SDA Mineral Batubara 5.325.180,00 27.036.820,00 (21.711.640,00) (80,30)

Jumlah 1.282.867.172,00 1.916.090.965,00 (633.223.793,00) (33,05)


185

Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.197.504.293.000,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO tahun 2020 sebesar Rp391.574.573.136,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp45.243.665.000,00 Rp34.569.662.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO tahun 2020 secara rinci dapat dilihat berikut ini.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

UraianTahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)Kenaikan/

(Penurunan) (Rp)%

Dana Alokasi Umum 1.197.504.293.000,00 1.279.681.428.000,00 (82.177.135.000,00) (6,42)Jumlah 1.197.504.293.000,00 1.279.681.428.000,00 (82.177.135.000,00) (6,42)

UraianTahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)Kenaikan/

(Penurunan) (Rp) %

DAK Pendidikan SD/SDLB - LO 3.854.743.000,00 5.611.536.400,00 (1.756.793.400,00) (31,31)DAK Pendidikan SMP - LO 1.617.537.000,00 1.136.545.000,00 480.992.000,00 42,32 SKB - LO 1.130.217.000,00 1.851.441.388,00 (721.224.388,00) (38,95)Perpustakaan Daerah - LO 0,00 485.127.378,00 (485.127.378,00) (100,00)Pelay anan Dasar - LO 11.784.850.708,00 2.171.579.947,00 9.613.270.761,00 442,69 Pelay anan Rujukan - LO 3.510.946.673,00 3.836.770.025,00 (325.823.352,00) (8,49)Pelay anan Kefarmasian - LO 2.806.271.583,00 3.777.355.737,00 (971.084.154,00) (25,71)Keluarga Berencana - LO 989.910.927,00 1.063.651.500,00 (73.740.573,00) (6,93)Penurunan Stunting - LO 31.240.000,00 2.491.999.300,00 (2.460.759.300,00) (98,75)Pengendalian Peny akit - LO 2.347.384.602,00 3.557.939.000,00 (1.210.554.398,00) (34,02)Penguatan Interv ensi Stunting - LO 1.285.973.712,00 0,00 1.285.973.712,00 #DIV/0!Air Minum - LO 4.538.883.000,00 3.492.258.000,00 1.046.625.000,00 29,97 Sanitasi - LO 3.412.500.000,00 6.492.000.000,00 (3.079.500.000,00) (47,44)Pertanian- LO 1.785.000.000,00 4.478.593.315,00 (2.693.593.315,00) (60,14)Kelautan dan Perikanan - LO 998.716.070,00 1.374.221.038,00 (375.504.968,00) (27,32)Lingkungan Hidup - LO 0,00 278.355.000,00 (278.355.000,00) (100,00)Pariw isata - LO 2.937.746.000,00 1.061.233.650,00 1.876.512.350,00 176,82 Jalan - LO 14.930.348.000,00 20.820.374.000,00 (5.890.026.000,00) (28,29)Sarpras Irigasi dan Air Minum - LO 2.337.216.000,00 3.409.482.000,00 (1.072.266.000,00) (31,45)Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO 328.790.425.161,00 311.170.586.615,00 17.619.838.546,00 5,66 Bidang Perumahan dan Permukiman 2.149.398.000,00 2.972.290.000,00 (822.892.000,00) (27,69)Pasar - LO 0,00 4.714.371.000,00 (4.714.371.000,00) (100,00)Industri Kecil dan Menengah - LO 335.265.700,00 298.909.150,00 36.356.550,00 12,16

Jumlah 391.574.573.136,00 386.546.619.443,00 5.027.953.693,00 1,30

UraianTahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)Kenaikan/

(Penurunan) (Rp)%

Dana Insentif Daerah - LO 45.243.665.000,00 34.569.662.000,00 10.674.003.000,00 30,88 Jumlah 45.243.665.000,00 34.569.662.000,00 10.674.003.000,00 30,88


186

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO tahun 2020 naik sebesar Rp10.674.003.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini merupakan Dana Insentif Daerah yang diterima pemerintah kabupaten Kebumen Tahun 2020. 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp142.336.837.332,00 Rp140.304.876.840,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya - LO Tahun 2020 sebesar Rp142.336.837.332,00 merupakan pendapatan dari.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya - LO tahun 2020 naik sebesar Rp2.031.960.492,00 atau sebesar 1,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya merupakan hak Pemerintah daerah atas Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan, dengan perincian sebagai berikut: `

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan – LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp17.991.610.589,00 Rp9.936.200.000,00

Pendapatan Bantuan Keuangan - LO Tahun 2020 merupakan bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen dari Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari berikut ini.

UraianTahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)Kenaikan/

(Penurunan) (Rp)%

Pendapatan Bagi hasil Pajak - LO 142.336.837.332,00 140.304.876.840,00 2.031.960.492,00 1,45 Jumlah 142.336.837.332,00 140.304.876.840,00 2.031.960.492,00 1,45

Uraian Tahun 2020(Rp)

Tahun 2019(Rp)

Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)

%

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 33.462.854.991,00 34.990.646.828,00 (1.527.791.837,00) (4,37)Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 17.407.589.057,00 24.353.225.229,00 (6.945.636.172,00) (28,52)Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 30.151.310.931,00 35.624.880.513,00 (5.473.569.582,00) (15,36)Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 276.699.601,00 322.719.905,00 (46.020.304,00) (14,26)Bagi Hasil dari Pajak Rokok 61.038.382.752,00 45.013.404.365,00 16.024.978.387,00 35,60

Jumlah 142.336.837.332,00 140.304.876.840,00 2.031.960.492,00 1,45


187

Tabel Pendapatan Bantuan Keuangan – LO

5.4.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp143.140.636.886,00 Rp7.208.963.041,00

Rincian Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Tabel Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah LO tahun 2020 naik sebesar Rp135.931.673.845,00 atau sebesar 1.885,59% dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan Terdapat Penambahan Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO yang merupakan penerimaan sumbangan/bantuan masyarakat, baik berupa barang maupun berupa uang kepada pemerintah daerah melalui Satuan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 sebesar Rp2.014.500.326,00. Selain itu hibah dana BOS – LO tahun sebelumnya disajikan pada Kelompok Lain-lain PAD Yang Sah – LO. Dan adanya penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sebesar Rp4.618.160.000,00 yang langsung diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar (SMPN dan SDN) dengan rincian sebagai berikut:

UraianTahun 2020

(Rp)Tahun 2019

(Rp)Kenaikan/

(Penurunan) (Rp)%

TMMD 837.000.000,00 720.000.000,00 117.000.000,00 16,25 Bantuan Keuangan Pendidikan 290.000.000,00 77.000.000,00 213.000.000,00 100,00 Bantuan Sarana dan Prasarana 16.864.610.589,00 9.139.200.000,00 7.725.410.589,00 84,53

Jumlah 17.991.610.589,00 9.936.200.000,00 8.055.410.589,00 81,07

Uraian Tahun 2020 Tahun 2019 kenaikan/penurunan %Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO 141.126.136.560,00 7.208.963.041,00 133.917.173.519,00 1.857,65

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masy arakat/Perorangan-LO

2.014.500.326,00 0,00 2.014.500.326,00 100,00

Jumlah 143.140.636.886,00 7.208.963.041,00 135.931.673.845,00 1.885,59


Pendapatan Hibah - LO Hibah Air Minum 0,00 4.452.000.000,00 (4.452.000.000,00) (100,00) Hibah Air Limbah 0,00 2.424.000.000,00 (2.424.000.000,00) (100,00) Hibah IPDMIP 344.043.553,00 228.963.041,00 115.080.512,00 50,26 Hibah SAIIG 1.049.600.000,00 104.000.000,00 945.600.000,00 909,23 Hibah Dana BOS 135.114.333.007,00 0,00 135.114.333.007,00 0,00 Hibah Kemendikbud 4.618.160.000,00 0,00 4.618.160.000,00 0,00

Jumlah 141.126.136.560,00 7.208.963.041,00 133.917.173.519,00 1.857,65

Uraian Kenaikan / (Penurunan) %


188

Tabel Rincian Penerimaan Hibah dari Kemendikbud - SDN

Uang Barang1 SDN Kemujan Adimuly o 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 2 SDN Bany uroto Adimuly o 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 3 SDN Tepaky ang Adimuly o 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 4 SDN 1 Ambalresmi Ambal 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 5 SDN Sumberjati Ambal 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 6 SDN Benerw etan Ambal 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 7 SDN Bonorow o Bonorow o 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 8 SDN 1 Bocor Buluspesantren 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 9 SDN Tambakrejo Buluspesantren 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00

10 SDN 2 Mergosono Buay an 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 11 SDN Pakuran Buay an 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 12 SDN 1 Bany umudal Buay an 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 13 SDN 1 Buay an Buay an 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 14 SDN Tambakprogaten Klirong 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 15 SDN Kaligending Karangsambung 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 16 SDN 1 Gunungsari Karangsambung 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 17 SDN 1 Karanggay am Karanggay am 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 18 SDN 2 Logandu Karanggay am 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 19 SDN Gumaw ang Kuw arasan 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 20 SDN 2 Kuw arasan Kuw arasan 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 21 SDN 2 Lembupurw o Mirit 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 22 SDN 2 Sarw ogadung Mirit 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 23 SDN Singoy udan Mirit 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 24 SDN 1 Munggu Petanahan 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 25 SDN 1 Jogomertan Petanahan 5.435.000,00 86.865.000,00 92.300.000,00 26 SDN 1 Sitiadi Puring 5.435.000,00 86.865.000,00 92.300.000,00 27 SDN 2 Krandegan Puring 5.435.000,00 86.865.000,00 92.300.000,00 28 SDN 1 Waluy orejo Puring 5.435.000,00 86.865.000,00 92.300.000,00 29 SDN 2 Bumirejo Puring 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 30 SDN 2 Kedaleman Wetan Puring 5.435.000,00 86.865.000,00 92.300.000,00 31 SDN 4 Kedaw ung Pejagoan 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 32 SDN 1 Prigi Pejagoan 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 33 SDN Soka Poncow arno 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 34 SDN Sidototo Padureso 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 35 SDN 1 Kretek Row okele 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 36 SDN 1 Pucangan Sadang 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 37 SDN 1 Jatinegoro Sempor 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 38 SDN Pekuncen Sempor 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 39 SDN 1 Tunjungseto Sempor 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 40 SDN 3 Sidoagung Sruw eng 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 41 SDN 1 Giw angretno Sruw eng 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 42 SDN Jabres Sruw eng 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 43 SDN Klepusanggar Sruw eng 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00

233.705.000,00 3.751.060.000,00 3.984.765.000,00

Jumlah

Jumlah

No Sekolah Penerima KecamatanJenis Hibah


189

Tabel Rincian Penerimaan Hibah dari Kemendikbud - SMP

Sedangkan Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2020 disajikan sebagaimana berikut.

Tabel Pendapatan Hibah Dana BOS - LO

5.4.2 Beban

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp2.344.093.164.482,49 Rp2.342.754.928.558,44

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban

5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp1.170.541.875.982,00 Rp1.192.143.623.118,00

Uang Barang1 SMPN 2 Karangsambung Karangsambung 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 2 SMPN 2 Satap Alian Alian 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 3 SMPN 2 Satap Poncowarno Poncowarno 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 4 SMPN 3 Satap Ayah Ayah 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 5 SMPN 3 Satap Karangsambung Karangsambung 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 6 SMPN 4 Satap Karangsambung Karangsambung 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 7 SMPN 3 Satap Sempor Sempor 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00

Jumlah 0,00 633.395.000,00 633.395.000,00

Jenis HibahNo. Sekolah Penerima Kecamatan Jumlah

NO OPD Jumlah1 BOS Sekolah Dasar Negeri 97.127.709.713,00 2 BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 37.986.623.294,00

135.114.333.007,00 Jumlah

Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)

Beban Pegaw ai - LO 1.170.541.875.982,00 1.192.143.623.118,00 (21.601.747.136,00) (1,81)Beban Persediaan 83.506.008.091,72 82.930.983.968,15 575.024.123,57 0,69 Beban Jasa 382.110.604.291,00 380.655.730.383,00 1.454.873.908,00 0,38 Beban Pemeliharaan 44.337.343.515,00 55.086.254.735,00 (10.748.911.220,00) (19,51)Beban Perjalanan Dinas 25.802.705.996,00 47.099.396.526,00 (21.296.690.530,00) (45,22)Beban Hibah 122.978.836.872,00 91.027.595.845,00 31.951.241.027,00 35,10 Beban Bantuan Sosial 34.639.637.162,00 41.392.080.465,00 (6.752.443.303,00) (16,31)Beban Peny usutan dan Amortisasi

286.931.158.605,02 280.660.730.096,29 6.270.428.508,73 2,23

Beban Peny isihan Piutang 968.200.867,75 3.653.789.922,00 (2.685.589.054,25) (73,50)Beban Transfer 192.276.793.100,00 168.104.743.500,00 24.172.049.600,00 14,38

Jumlah 2.344.093.164.482,49 2.342.754.928.558,44 1.338.235.924,05 0,06

Uraian %


190

Beban Pegawai tahun 2020 terdiri dari. Tabel Rincian Beban Pegawai

Rincian Beban Pegawai per SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Pegawai per SKPD

Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/(Penurunan) (Rp) (Rp) (Rp)

Beban Gaji dan Tunjangan 980.693.682.618,00 1.010.538.087.365,00 (29.844.404.747,00) (2,95)Beban Tambahan Penghasilan PNS 72.056.272.108,00 65.008.231.297,00 7.048.040.811,00 10,84 Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kdh/WKdh 17.483.700.000,00 16.942.960.000,00 540.740.000,00 3,19

Beban Insentif Pajak 274.347.446,00 5.089.915.600,00 (4.815.568.154,00) (94,61)Beban Insentif Retribusi 37.591.938,00 638.304.885,00 (600.712.947,00) (94,11)Beban Lembur 3.567.742.814,00 5.425.585.403,00 (1.857.842.589,00) (34,24)Beban Pegawai BLUD 25.046.053.710,00 20.932.105.704,00 4.113.948.006,00 19,65 Beban Honorarium PNS 12.094.026.450,00 19.350.749.498,00 (7.256.723.048,00) (37,50)Beban Honorarium Non PNS 34.817.161.527,00 32.597.880.167,00 2.219.281.360,00 6,81 Beban Pegawai BOS 24.471.297.371,00 15.619.803.199,00 8.851.494.172,00 56,67

Jumlah 1.170.541.875.982,00 1.192.143.623.118,00 (21.601.747.136,00) (1,81)

Uraian %

No OPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) %

1 Dinas Pendidikan 769.370.148.037,00 790.937.744.490,00 (21.567.596.453,00) (2,73)2 Dinas Kesehatan 152.825.893.494,00 143.589.368.083,00 9.236.525.411,00 6,43

3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 19.055.918.799,00 19.622.360.516,00 (566.441.717,00) (2,89)4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.795.738.354,00 2.892.205.230,00 (96.466.876,00) (3,34)

5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 12.376.787.185,00 13.605.829.792,00 (1.229.042.607,00) (9,03)6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.560.669.104,00 1.576.092.506,00 (15.423.402,00) (0,98)

7 Satuan Polisi Pamong Praja 6.854.430.223,00 7.452.802.671,00 (598.372.448,00) (8,03)8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 4.381.495.788,00 5.286.780.247,00 (905.284.459,00) (17,12)

9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 6.386.280.997,00 6.316.095.994,00 70.185.003,00 1,11 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.728.238.521,00 4.671.439.203,00 56.799.318,00 1,22

11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 4.536.856.890,00 4.972.564.196,00 (435.707.306,00) (8,76)

12 Dinas Perhubungan 5.878.851.510,00 6.203.776.487,00 (324.924.977,00) (5,24)

13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 4.708.414.458,00 4.870.932.719,00 (162.518.261,00) (3,34)14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.431.746.132,00 3.328.094.104,00 103.652.028,00 3,11

15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 7.659.599.459,00 8.190.318.737,00 (530.719.278,00) (6,48)16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 2.549.433.278,00 2.503.838.296,00 45.594.982,00 1,82

17 Dinas Kelautan dan Perikanan 5.194.866.867,00 5.050.016.420,00 144.850.447,00 2,87 18 Dinas Pertanian dan Pangan 14.282.948.542,00 14.690.870.625,00 (407.922.083,00) (2,78)

19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.600.898.583,00 11.523.453.428,00 (922.554.845,00) (8,01)20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 25.780.687.972,00 25.825.073.194,00 (44.385.222,00) (0,17)

21 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 628.111.508,00 715.411.063,00 (87.299.555,00) (12,20)22 Sekretariat Daerah 17.260.598.085,00 17.387.208.678,00 (126.610.593,00) 1,00

23 Sekretariat DPRD 3.794.149.049,00 3.671.512.751,00 122.636.298,00 3,34 24 Kecamatan dan Kelurahan 50.806.491.966,00 51.491.119.099,00 (684.627.133,00) (1,33)

25 Inspektorat 4.471.634.846,00 4.329.437.740,00 142.197.106,00 3,28 26 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4.803.996.624,00 4.904.394.304,00 (100.397.680,00) (2,05)

27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7.667.720.795,00 8.503.900.081,00 (836.179.286,00) (9,83)28 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 11.179.812.725,00 13.164.058.907,00 (1.984.246.182,00) (15,07)

29 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 4.969.456.191,00 4.866.923.557,00 102.532.634,00 2,11 Jumlah 1.170.541.875.982,00 1.192.143.623.118,00 (21.601.747.136,00) (1,81)


191

5.4.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp83.506.008.091,72 Rp82.930.983.968,15

Beban Persediaan tahun 2020 sebesar Rp81.804.694.190,21 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Persediaan

Sedangkan Rincian Beban Persediaan per SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Persediaan per SKPD

Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/(Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)

Beban Bahan Pakai Habis 26.160.072.643,51 19.222.745.358,00 6.937.327.285,51 36,09 Beban Persediaan Bahan/ Material 21.586.593.735,21 15.196.175.849,15 6.390.417.886,06 42,05 Beban Cetak dan Penggandaan 8.304.720.117,00 11.011.012.431,00 (2.706.292.314,00) (24,58)Beban Makanan dan Minuman 25.134.047.396,00 34.161.831.680,00 (9.027.784.284,00) (26,43)Beban Pakaian Dinas dan Atributny a 452.284.800,00 682.236.650,00 (229.951.850,00) (33,71)Beban Pakaian Kerja 1.014.863.400,00 1.247.022.000,00 (232.158.600,00) (18,62)Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 234.407.500,00 510.998.000,00 (276.590.500,00) (54,13)Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masy arakat/Pihak Ketiga

619.018.500,00 898962000,00 (279.943.500,00) 100,00

Jumlah 83.506.008.091,72 82.930.983.968,15 575.024.123,57 0,69

Uraian %

No OPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) %1 Dinas Pendidikan 3.764.153.595,00 8.705.814.485,00 (4.941.660.890,00) (56,76)2 Dinas Kesehatan 29.027.090.927,72 19.964.534.848,15 9.062.556.079,57 45,39 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.179.756.641,00 1.173.492.155,00 6.264.486,00 0,53 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.554.587.203,00 1.764.397.730,00 6.790.189.473,00 384,84 5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2.926.895.355,00 3.595.606.840,00 (668.711.485,00) (18,60)6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 363.344.460,00 868.352.803,00 (505.008.343,00) (58,16)7 Satuan Polisi Pamong Praja 674.394.671,00 1.144.656.425,00 (470.261.754,00) (41,08)8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 5.232.526.980,00 3.951.108.711,00 1.281.418.269,00 32,43 9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2.932.236.675,00 2.175.843.213,00 756.393.462,00 34,76

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.866.187.315,00 3.062.668.272,00 (196.480.957,00) (6,42)11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak 1.491.571.650,00 3.087.174.200,00 (1.595.602.550,00) (51,68)

12 Dinas Perhubungan 1.382.382.272,00 2.184.441.403,00 (802.059.131,00) (36,72)13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 506.276.845,00 988.154.826,00 (481.877.981,00) (48,77)14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 340.462.115,00 639.963.930,00 (299.501.815,00) (46,80)15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 1.389.158.060,00 2.462.853.197,00 (1.073.695.137,00) (43,60)16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 372.976.078,00 462.102.820,00 (89.126.742,00) (19,29)17 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.107.979.700,00 1.756.808.113,00 (648.828.413,00) (36,93)18 Dinas Pertanian dan Pangan 3.641.371.560,00 4.323.484.097,00 (682.112.537,00) (15,78)19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.161.243.683,00 1.606.287.969,00 (445.044.286,00) (27,71)20 Sekretariat Daerah 2.511.627.050,00 4.558.290.873,00 (2.046.663.823,00) (44,90)21 Sekretariat DPRD 1.793.637.426,00 1.771.957.769,00 21.679.657,00 1,22 22 Kecamatan dan Kelurahan 5.055.993.513,00 6.405.119.722,00 (1.349.126.209,00) (21,06)23 Inspektorat 253.951.150,00 206.676.730,00 47.274.420,00 22,87 24 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 827.895.611,00 1.442.833.207,00 (614.937.596,00) (42,62)25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.142.614.653,00 1.357.763.662,00 (215.149.009,00) (15,85)26 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.581.744.685,00 2.547.669.610,00 34.075.075,00 1,34 27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 423.948.218,00 722.926.358,00 (298.978.140,00) (41,36)

Jumlah 83.506.008.091,72 82.930.983.968,15 575.024.123,57 0,69


192

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp382.110.604.291,00 Rp380.655.730.383,00

Beban Jasa tahun 2020 sebesar Rp385.005.690.989,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Jasa

Untuk Rincian Beban Jasa per SKPD tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Jasa per SKPD

No SKPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) %1 Dinas Pendidikan 100.147.558.058,00 100.245.283.829,00 (97.725.771,00) (0,10)2 Dinas Kesehatan 226.759.567.016,00 215.248.115.170,00 11.511.451.846,00 5,35 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4.367.556.027,00 4.138.870.801,00 228.685.226,00 5,53 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.517.680.097,00 950.015.724,00 2.567.664.373,00 270,28 5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidup 4.600.017.379,00 3.501.348.093,00 1.098.669.286,00 31,38

6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 248.237.271,00 754.074.554,00 (505.837.283,00) (67,08)7 Satuan Polisi Pamong Praja 5.024.690.793,00 3.777.208.672,00 1.247.482.121,00 33,03 8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana 7.260.542.415,00 5.785.815.870,00 1.474.726.545,00 25,49

9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2.165.140.654,00 2.574.148.360,00 (409.007.706,00) (15,89)

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 663.103.902,00 480.567.311,00 182.536.591,00 37,98 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 711.895.321,00 1.530.667.425,00 (818.772.104,00) (53,49)

12 Dinas Perhubungan 7.163.635.925,00 8.308.756.589,00 (1.145.120.664,00) (13,78)13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 2.845.477.293,00 3.594.759.712,00 (749.282.419,00) (20,84)14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 251.434.465,00 586.177.133,00 (334.742.668,00) (57,11)15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 1.856.837.640,00 4.230.688.473,00 (2.373.850.833,00) (56,11)16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 385.389.205,00 681.753.915,00 (296.364.710,00) (43,47)17 Dinas Kelautan dan Perikanan 452.618.323,00 1.087.922.625,00 (635.304.302,00) (58,40)18 Dinas Pertanian dan Pangan 2.901.170.711,00 3.390.365.113,00 (489.194.402,00) (14,43)19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.719.289.406,00 2.132.929.916,00 (413.640.510,00) (19,39)20 Sekretariat Daerah 1.832.725.852,00 4.280.713.430,00 (2.447.987.578,00) (57,19)21 Sekretariat DPRD 1.703.179.913,00 1.163.584.154,00 539.595.759,00 46,37 22 Kecamatan dan Kelurahan 1.401.517.008,00 2.684.487.244,00 (1.282.970.236,00) (47,79)23 Inspektorat 138.321.049,00 143.467.913,00 (5.146.864,00) (3,59)24 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan

Daerah 970.918.278,00 1.309.396.070,00 (338.477.792,00) (25,85)

25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 811.202.745,00 568.887.477,00 242.315.268,00 42,59 26 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 249.764.118,00 479.060.082,00 (229.295.964,00) (47,86)27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 1.961.133.427,00 7.026.664.728,00 (5.065.531.301,00) (72,09)

Jumlah 382.110.604.291,00 380.655.730.383,00 1.454.873.908,00 0,38


Beban Jasa Kantor 58.110.052.463,00 65.971.205.453,00 (7.861.152.990,00) (11,92)Beban Premi Asuransi 16.146.192.175,00 47.416.760,00 16.098.775.415,00 33.951,66 Beban Sew a Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 577.372.178,00 1.701.123.067,00 (1.123.750.889,00) (66,06)Beban Sew a Sarana Mobilitas 318.476.381,00 1.455.610.724,00 (1.137.134.343,00) (78,12)Beban Sew a Alat Berat 183.555.000,00 195.427.500,00 (11.872.500,00) (6,08)Beban Sew a Perlengkapan dan Peralatan Kantor 604.304.900,00 1.848.190.809,00 (1.243.885.909,00) (67,30)Beban Jasa Konsultasi 5.715.305.500,00 5.615.784.500,00 99.521.000,00 1,77 Beban Beasisw a Pendidikan PNS 20.500.000,00 35.500.000,00 (15.000.000,00) (42,25)Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 2.299.009.354,00 8.256.842.863,00 (5.957.833.509,00) (72,16)Beban Barang Dana BOS 72.714.779.407,00 78.552.809.463,00 (5.838.030.056,00) (7,43)Beban Jasa Pihak Ketiga 14.195.714.023,00 13.005.080.431,00 1.190.633.592,00 9,16 Beban Barang Dan Jasa BLUD 181.381.296.708,00 178.083.638.213,00 3.297.658.495,00 1,85 Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masy arakat 893.000.000,00 1.328.025.000,00 (435.025.000,00) (32,76)Beban Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.951.046.202,00 24.559.075.600,00 4.391.970.602,00 17,88

Jumlah 382.110.604.291,00 380.655.730.383,00 1.454.873.908,00 0,38

Uraian %


193

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp44.337.343.515,00 Rp55.086.254.735,00

Beban Pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp44.337.716.290,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan

Untuk Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD


Beban Peraw atan Kendaraan Bermotor 9.567.499.880,00 10.573.881.563,00 (1.006.381.683,00) (9,52)Beban Pemeliharaan 34.769.843.635,00 44.512.373.172,00 (9.742.529.537,00) (21,89)

Jumlah 44.337.343.515,00 55.086.254.735,00 (10.748.911.220,00) (19,51)

Beban %

No SKPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) %1 Dinas Pendidikan 2.182.421.175,00 7.288.919.816,00 (5.106.498.641,00) 1,002 Dinas Kesehatan 1.975.402.014,00 1.302.860.240,00 672.541.774,00 51,62 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 15.774.200.155,00 15.709.504.228,00 64.695.927,00 0,41 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 550.288.337,00 441.193.329,00 109.095.008,00 24,73 5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup 3.975.315.097,00 5.403.025.414,00 (1.427.710.317,00) (26,42)

6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 53.333.908,00 81.954.163,00 (28.620.255,00) (34,92)7 Satuan Polisi Pamong Praja 306.249.936,00 440.932.794,00 (134.682.858,00) (30,54)8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana 495.811.233,00 611.614.833,00 (115.803.600,00) (18,93)

9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 190.168.423,00 340.623.457,00 (150.455.034,00) (44,17)

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 185.120.853,00 304.173.353,00 (119.052.500,00) (39,14)11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 364.017.083,00 372.652.600,00 (8.635.517,00) (2,32)

12 Dinas Perhubungan 722.304.281,00 969.376.677,00 (247.072.396,00) (25,49)13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 405.139.543,00 935.506.706,00 (530.367.163,00) (56,69)14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu 395.597.120,00 579.162.649,00 (183.565.529,00) (31,69)

15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 466.750.872,00 1.673.515.484,00 (1.206.764.612,00) (72,11)16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 234.581.229,00 305.342.119,00 (70.760.890,00) (23,17)17 Dinas Kelautan dan Perikanan 617.814.280,00 2.084.310.041,00 (1.466.495.761,00) (70,36)18 Dinas Pertanian dan Pangan 534.186.691,00 676.850.045,00 (142.663.354,00) (21,08)19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.090.875.975,00 827.914.026,00 1.262.961.949,00 152,55 20 Sekretariat Daerah 2.383.287.978,00 2.439.309.218,00 (56.021.240,00) (2,30)21 Sekretariat DPRD 694.919.282,00 393.690.271,00 301.229.011,00 76,51 22 Kecamatan dan Kelurahan 8.550.267.933,00 10.173.338.028,00 (1.623.070.095,00) (15,95)23 Inspektorat 171.851.746,00 168.991.548,00 2.860.198,00 1,69 24 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan

Pengembangan Daerah 178.976.024,00 526.125.443,00 (347.149.419,00) (65,98)

25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 311.580.087,00 331.366.341,00 (19.786.254,00) (5,97)26 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 308.432.421,00 435.163.333,00 (126.730.912,00) (29,12)27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah 218.449.839,00 268.838.579,00 (50.388.740,00) (18,74)

Jumlah 44.337.343.515,00 55.086.254.735,00 (10.748.911.220,00) (19,51)


194

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp25.802.705.996,00 Rp47.099.396.526,00

Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 sebesar Rp25.802.705.996,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas

Untuk Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD tahun 2020 dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD


Beban Perjalanan Dinas 25.802.705.996,00 47.099.396.526,00 (21.296.690.530,00) (45,22)Jumlah 25.802.705.996,00 47.099.396.526,00 (21.296.690.530,00) (45,22)

Beban %

No SKPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) %1 Dinas Pendidikan 832.684.300,00 2.516.139.714,00 (1.683.455.414,00) (66,91)2 Dinas Kesehatan 5.340.795.640,00 6.986.500.040,00 (1.645.704.400,00) (23,56)3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 411.166.620,00 1.235.186.495,00 (824.019.875,00) (66,71)4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 425.018.000,00 576.250.231,00 (151.232.231,00) (26,24)5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidup 700.303.547,00 1.607.478.357,00 (907.174.810,00) (56,43)

6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 142.247.380,00 306.988.966,00 (164.741.586,00) (53,66)7 Satuan Polisi Pamong Praja 1.488.830.085,00 2.242.355.919,00 (753.525.834,00) (33,60)8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana 432.178.020,00 1.547.939.538,00 (1.115.761.518,00) (72,08)

9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 270.153.418,00 819.027.649,00 (548.874.231,00) (67,02)10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 382.041.769,00 597.149.228,00 (215.107.459,00) (36,02)11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak 322.219.995,00 1.463.254.178,00 (1.141.034.183,00) (77,98)

12 Dinas Perhubungan 600.667.163,00 1.245.292.467,00 (644.625.304,00) (51,76)13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 269.220.091,00 1.050.010.929,00 (780.790.838,00) (74,36)14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 136.352.381,00 871.332.476,00 (734.980.095,00) (84,35)15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 401.261.343,00 1.123.721.324,00 (722.459.981,00) (64,29)16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 127.648.011,00 453.819.998,00 (326.171.987,00) (71,87)17 Dinas Kelautan dan Perikanan 348.023.586,00 824.168.230,00 (476.144.644,00) (57,77)18 Dinas Pertanian dan Pangan 843.520.672,00 2.449.248.933,00 (1.605.728.261,00) (65,56)19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 671.288.221,00 1.218.832.834,00 (547.544.613,00) (44,92)20 Sekretariat Daerah 1.638.008.369,00 3.731.239.971,00 (2.093.231.602,00) (56,10)21 Sekretariat DPRD 6.255.932.447,00 7.434.571.043,00 (1.178.638.596,00) (15,85)22 Kecamatan dan Kelurahan 1.282.117.000,00 2.017.880.500,00 (735.763.500,00) (36,46)23 Inspektorat 913.721.380,00 1.497.587.165,00 (583.865.785,00) (38,99)24 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 345.781.959,00 1.237.471.610,00 (891.689.651,00) (72,06)25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 224.335.736,00 534.447.005,00 (310.111.269,00) (58,02)26 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 322.602.000,00 492.226.442,00 (169.624.442,00) (34,46)27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 674.586.863,00 1.019.275.284,00 (344.688.421,00) (33,82)

Jumlah 25.802.705.996,00 47.099.396.526,00 (21.296.690.530,00) (45,22)


195

5.4.2.6 Beban Bunga

Tahun 2020 Tahun 2019 0,00 0,00

Tahun Anggaran 2020 tidak ada beban bunga.

5.4.2.7 Beban Subsidi

Tahun 2020 Tahun 2019 0,00 0,00

Tahun Anggaran 2020 tidak ada beban subsidi.

5.4.2.8 Beban Hibah

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp122.978.836.872,00 Rp91.027.595.845,00

Beban Hibah secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel Rincian Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Hibah Kepada Pemerintah senilai Rp150.000.000,00 merupakan realisasi hibah kepada Polres dan KODIM 0709 untuk penanganan COVID-19 yang direalisasikan melalui Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing sebesar Rp75.000.000,00.

b. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp42.266.203.135,00 dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Hibah kepada Kelompok Kemasyarakatan per SKPD


Hibah Barang kepada Pemerintah 150.000.000,00 807.000.000,00 (657.000.000,00) 100,00 Hibah kepada Kelompok Masyarakat 42.266.203.135,00 59.928.559.845,00 (17.662.356.710,00) (29,47)Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 80.562.633.737,00 0,00 80.562.633.737,00 100,00 Hibah Kepada Badan/Lembaga/OrganisasiSwasta 0,00 1.612.268.000,00 (1.612.268.000,00) 100,00

Hibah kepada Sekolah Swasta 0,00 25.629.768.000,00 (25.629.768.000,00) (100,00)Hibah kepada Lembaga Keagamaan 0,00 3.050.000.000,00 (3.050.000.000,00) (100,00)

Jumlah 122.978.836.872,00 91.027.595.845,00 31.951.241.027,00 35,10

Uraian %

No. SKPD Jumlah1 Dinas Pendidikan 2.340.943.650,00 2 DPU-PR 3.390.699.100,00 3 Disperkim-LH 99.844.200,00 4 Disporaw isata 297.990.600,00 5 Dinlutkan 6.710.396.695,00 6 Distapang 28.286.045.490,00 7 Disperindag 335.265.700,00 8 Kel. Panjatan 91.800.200,00 9 Kel. Karangany ar 48.294.000,00

10 kel. Gombong 94.712.600,00 11 Kel. Wonokriy o 13.278.200,00 12 Kec. Sadang 6.932.700,00 13 BPKAD 550.000.000,00

Jumlah 42.266.203.135,00


196

Untuk Rincian Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat per SKPD tahun 2020 sebagaimana terlampir pada lampiran 9.

c. Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kemasyarakatan tahun 2020 sebesar Rp80.562.633.737,00 dilaksanakan oleh SKPD dengan rincian sebagai sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Hibah kepada Badan.Lembaga/Organisasi Swasta Kemasyarakatan

5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp34.639.637.162,00 Rp41.392.080.465,00

Beban Bantuan Sosial secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial

a. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp3.105.500.000,00 merupakan beban atas beasiswa kurang mampu yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

OPD Pengelola Uraian Hibah Realisasi

Belanja Hibah KPU Kebumen 44.061.371.000,00 Belanja Hibah Baw aslu Kebumen 12.266.525.000,00

Jumlah 56.327.896.000,00

Disporaw isata Hibah kepada KONI 888.145.737,00 Disporaw isata Hibah kepada NPC 100.000.000,00 Disporaw isata Hibah kepada KNPI 100.000.000,00 Dinsos PPKB Hibah kepada DHC BPK 45 Kebumen 25.000.000,00 Bagian Kesra Hibah kepada BAZNAS 100.000.000,00

Jumlah 1.213.145.737,00

Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD 327.992.000,00 Belanja Hibah Bantuan Operasional Peny elenggaraan PAUD 18.556.800.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket A 39.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket B 258.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket C 1.324.800.000,00

Jumlah 20.506.592.000,00

Belanja Hibah kepada Gereja 50.000.000,00 Belanja Hibah kepada Madin 72.000.000,00 Belanja Hibah kepada Masjid 1.400.000.000,00 Belanja Hibah kepada Mushola 768.000.000,00 Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren 105.000.000,00 Belanja Hibah kepada TPQ 120.000.000,00

Jumlah 2.515.000.000,00 80.562.633.737,00

Belanja Hibah kepada Sekolah SwastaDinas Pendidikan

Belanja Hibah kepada Lembaga KeagamaanBagian Kesra

TOTAL

Belanja Hibah kepada Organisasi KemasyarakatanKesbangpol

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan / (Penurunan) (Rp)

%

Beban Bansos kepada Organisasi Sosial Kemasy arakatan 3.105.500.000,00 3.101.120.000,00 4.380.000,00 0,14Beban Bansos kepada Masy arakat 31.534.137.162,00 38.290.960.465,00 (6.756.823.303,00) (17,65)

Jumlah 34.639.637.162,00 41.392.080.465,00 (6.752.443.303,00) (16,31)


197

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Organaisasi Sosial Kemasyarakatan

b. Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp31.534.137.162,00 disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Rincian Beban Bansos Kepada Masyarakat per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat per SKPD

Untuk Rincian Beban Bansos Kepada Masyarakat per SKPD/Unit Kerja tahun 2020 sebagaimana terlampir pada lampiran 10.

5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp286.931.158.605,02 Rp280.660.730.096,29

Beban penyusutan dan amortisasi merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya berupa software dan DED yang ada di OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No. Uraian Bansos Nilai (Rp) 1. Beban Bantuan Beasisw a Kurang Mampu SD/MI 1.711.200.000,00 2. Beban Bantuan Beasisw a Sisw a Kurang Mampu SMP/MTS 1.394.300.000,00

3.105.500.000,00 Jumlah

No. Uraian Jumlah1. Beban Bansos kepada Masy arakat Miskin 30.955.137.162,00 2. Beban Bansos kepada Korban bencana Alam 414.000.000,00 3. Beban bansos Yang Tidak direncanakan 165.000.000,00

Jumlah 31.534.137.162,00

No Uraian SKPD Jumlah1 Beban Bansos kepada Masy arakat Miskin BPBD 325.000.000,00 2 Dinsos-PPKB 406.444.770,00 3 Disnaker KUKM 804.210.760,00 4 Dinlutkan 1.910.660.932,00 5 Distapang 59.062.500,00 6 Kel.Tamanw inangun 14.840.000,00 7 Kel. Karangany ar 51.972.600,00 8 Kel. Gombong 125.247.800,00 9 Kel. Wonokriy o 108.947.800,00

10 PPKD 27.148.750.000,00 11 Beban Banos kepada Korban Bencana Alam PPKD 414.000.000,00 12 Beban Bansos Yang Tidak Direncanakan PPKD 165.000.000,00

Jumlah 31.534.137.162,00


Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 101.978.559.001,00 96.429.637.736,00 5.548.921.265,00 5,75 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 29.861.738.581,00 30.035.989.778,00 (174.251.197,00) (0,58)Beban Penyusutan Jalan. Irigasi dan 154.699.361.720,02 152.868.502.257,49 1.830.859.462,53 1,20 Beban Amortisasi Aset Tdak Berwujud 391.499.303,00 1.326.600.324,80 (935.101.021,80) (70,49)

Jumlah 286.931.158.605,02 280.660.730.096,29 6.270.428.508,73 2,23

Uraian %


198

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD

5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp968.200.867,75 Rp3.653.789.922,00

Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 sebesar Rp968.200.867,75 merupakan beban penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No OPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) %

1 Dinas Pendidikan 39.039.877.667,00 33.933.854.530,00 5.106.023.137,00 15,05

2 Dinas Kesehatan 55.006.599.848,00 53.043.451.839,00 1.963.148.009,00 3,70

3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 147.876.221.173,00 151.195.319.743,80 (3.319.098.570,80) (2,20)

4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.830.830.984,00 1.210.890.351,00 619.940.633,00 51,20

5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 6.047.791.987,00 5.507.523.972,00 540.268.015,00 9,81

6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 160.721.395,00 130.307.420,00 30.413.975,00 23,34

7 Satuan Polisi Pamong Praja 1.249.983.146,00 1.136.303.345,00 113.679.801,00 10,00

8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1.034.918.017,00 947.093.892,00 87.824.125,00 9,27

9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 1.873.909.773,00 1.923.653.875,00 (49.744.102,00) (2,59)

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 767.094.969,00 1.020.806.096,00 (253.711.127,00) (24,85)

11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 346.069.357,00 378.725.385,00 (32.656.028,00) (8,62)

12 Dinas Perhubungan 3.567.446.989,00 2.789.913.032,00 777.533.957,00 27,87

13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 3.202.470.047,00 3.008.023.869,00 194.446.178,00 6,46

14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 421.105.029,00 365.187.235,00 55.917.794,00 15,31

15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 3.896.291.215,00 3.997.917.881,00 (101.626.666,00) (2,54)

16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 642.840.320,00 774.452.853,00 (131.612.533,00) (16,99)

17 Dinas Kelautan dan Perikanan 892.628.620,00 942.654.652,00 (50.026.032,00) (5,31)

18 Dinas Pertanian dan Pangan 1.865.709.383,00 1.954.055.185,00 (88.345.802,00) (4,52)

19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.513.525.427,00 5.433.115.836,00 80.409.591,00 1,48

20 Sekretariat Daerah 2.354.843.068,00 2.372.949.183,00 (18.106.115,00) (0,76)

21 Sekretariat DPRD 1.685.029.943,00 1.358.218.829,00 326.811.114,00 24,06

22 Kecamatan dan Kelurahan 5.097.620.143,02 4.611.521.789,49 486.098.353,53 10,54

23 Inspektorat 238.025.059,00 209.040.183,00 28.984.876,00 13,87

24 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 290.154.603,00 329.380.303,00 (39.225.700,00) (11,91)

25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 651.412.408,00 711.874.269,00 (60.461.861,00) (8,49)

26 PPKD (Bendahara Umum Daerah) 609.281.398,00 628.179.046,00 (18.897.648,00) (3,01)

27 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 485.871.410,00 439.337.764,00 46.533.646,00 10,59

28 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 282.885.227,00 306.977.738,00 (24.092.511,00) (7,85)

286.931.158.605,02 280.660.730.096,29 6.270.428.508,73 2,23 Jumlah


199

Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang

Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD tahun 2020 terdapat pada berikut:

Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD

5.4.2.12 Beban Transfer

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp192.276.793.100,00 Rp168.104.743.500,00

Rincian Beban Transfer untuk tahun 2020 terdiri dari berikut ini. Tabel Rincian Beban Transfer

Beban Transfer tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp24.172.049.600,00 atau 14,38% bila dibandingkan dengan transfer tahun sebelumnya.

Dari Pendapatan-LO sebesar Rp2.374.540.345.445,63 dan Beban sebesar Rp2.349.586.425.201,52 dihasilkan surplus dari operasi sebesar Rp24.953.920.244,11. 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp14.871.500.954,00) (Rp15.409.101.888,00)

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang bersumber dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp14.871.500.954,00) adalah sebagai berikut.


Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 635.730.265,75 3.406.689.424,00 (2.770.959.158,25) (81,34)Beban Penyisihan Piutang Lainnya 332.470.602,00 247.100.498,00 85.370.104,00 34,55

Jumlah 968.200.867,75 3.653.789.922,00 (2.685.589.054,25) (73,50)

Uraian %


RSUD dr. Soedirman (294.558.441,00) 247.100.498,00 (541.658.939,00) (219,21)RSUD Prembun (22.457.628,00) 43.455.585,00 (65.913.213,00) (151,68)Dinas Perhubungan 94.620.500,00 (28.200.000,00) 122.820.500,00 (435,53)Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 126.784.180,00 89.210.988,00 37.573.192,00 42,12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.693.800,00 14.609.550,00 (3.915.750,00) 100,00PPKD (Bendahara Umum Daerah) (1.040.000,00) 1.040.000,00 (100,00)Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.053.118.456,75 3.288.653.301,00 (2.235.534.844,25) (67,98)

Jumlah 968.200.867,75 3.653.789.922,00 (2.685.589.054,25) (73,50)

OPD %


Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 9.657.463.900,00 9.981.797.400,00 (324.333.500,00) (3,25)Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainny a 3.870.292.800,00 5.520.713.100,00 (1.650.420.300,00) (29,90)Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 176.684.160.400,00 151.240.308.000,00 25.443.852.400,00 16,82 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik 2.064.876.000 - 2.064.876.000,00 (100,00)Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainny a 1.361.925.000,00 (1.361.925.000,00) (100,00)

Jumlah 192.276.793.100,00 168.104.743.500,00 24.172.049.600,00 14,38

UraianKenaikan/

(Penurunan) (Rp)%


200

Tabel Defisit Kegiatan Non Operasional

Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO 2020 sebesar Rp1.210.699.490,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO 2020 sebesar Rp16.082.200.444,00 berasal dari penghapusan aset tetap kondisi rusak berat, yang secara rinci sebagai berikut:

Tabel Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2020 yang mempunyai karakteristik kejadian tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Pos Luar Biasa

Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan)

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 1.210.699.490,00 653.873.477,00 556.826.013,00 85,16 Surplus Peny elesaian Kew ajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00 0,00Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainny a - LO 0,00 0,00 0,00 0,00Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00 0,00Defisit Peny elesaian Kew ajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00 0,00Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainny a - LO 16.082.200.444,00 16.062.975.365,00 19.225.079,00 0,12

Jumlah (14.871.500.954,00) (15.409.101.888,00) 537.600.934,00 (3,49)

Uraian %

No Uraian No SK Hapus Jumlah1 SK Bupati tentang Penghapusan BMD Karena Hibah 028/263 Tahun 2020 468.990.000,00 2 SK Sekda tentang Penghapusan BMD Badan, Dinas, Bagian dan Sekw an 028/235/KEP/2020 3.114.837.695,00 3 SK Sekda tentang Penghapusan Kendaraan Dinas 028/240/KEP/2020 1.508.652.653,00 4 SK Sekda tentang Penghapusan BMD Bagian Umum, Dinkes, Puskesmas & RSUD 028/241/KEP/2020 3.033.683.675,00 5 SK Sekda tentang Penghapusan BMD SMP, Kecamatan & Kelurahan 028/242/KEP/2020 1.310.208.802,00 6 SK Sekda tentang Penghapusan BMD Disdik, TK Pembina Negeri dan Korw il Biddik 028/246/KEP/2020 2.614.604.684,00 7 SK Sekda tentang Penghapusan BMD Korw il Biddik 028/247/KEP/2020 2.705.157.373,00 8 SK Bupati tentang Penghapusan BMD Karena Hibah 028/491 Tahun 2020 1.326.065.562,00

16.082.200.444,00 Jumlah


Pendapatan Luar Biasa - LO 0,00 0,00 0,00 0,00Beban Luar Biasa 309.529.716,00 570.000,00 308.959.716,00 54.203,46

Jumlah (309.529.716,00) (570.000,00) (308.959.716,00) 54.203,46

Uraian %


Hasil Penjualan Peralatan/Mesin 974.815.589,00 292.590.478,00 682.225.111,00 233,17 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 235.883.901,00 361.282.999,00 (125.399.098,00) (34,71)

Jumlah 1.210.699.490,00 653.873.477,00 556.826.013,00 85,16

Uraian %


201

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa – LO

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp0,00 Rp0,00

Tahun Anggaran 2019 tidak ada pendapatan luar biasa.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa

Tahun 2020 Tahun 2019 Rp309.529.716,00 Rp570.000,00

Beban Luar Biasa 2020 sebesar Rp309.529.716,00 merupakan beban atas pengembalian kelebihan pendapatan Retribusi IMB TA 2019 an. Elsa Aspiana Larasati, Desa Ambalkebrek Kec.Ambal, sebesar Rp1.181.000,00 yang dikeluarkan dengan SP2D No.00111/BTL-NON-GJ/BLJ.TT.DUGA/2020 dan pengembalian sisa Dana Desa tahun 2019 yang berada di RKUD sebesar Rp308.348.716,00 yang dikeluarkan dengan SP2D No.00851/BTL-NON-GJ/BLJ.TT.DUGA/2020.

Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp309.529.716,00. Dengan demikian, surplus/defisit-LO yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.772.889.574,11.


202

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

Saldo Awal Kas atau saldo kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp202.798.793.055,18. Terjadi kenaikan saldo kas selama tahun 2020 sebesar Rp17.185.831.460,80 sehingga saldo akhir Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp219.984.624.515,98 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Kas per 31 Desember 2020

Kenaikan saldo kas selama tahun 2020 sebesar Rp17.185.831.460,80 berasal dari:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi


No. Uraian Jumlah1. Arus kas bersih dari aktiv itas operasi 312.957.740.677,80 2. Arus kas bersih dari aktiv itas investasi (287.590.349.528,00) 3. Arus kas bersih aktiv itas pendanaan (8.085.000.000,00) 4. Arus kas bersih aktiv itas Transitoris (96.559.689,00)

Jumlah 17.185.831.460,80


Arus Kas Masuk 2.762.018.607.739,80 2.817.841.110.063,68Arus Kas Keluar 2.449.060.867.062,00 2.443.708.650.599,00Arus Kas Netto Aktivitas operasi 312.957.740.677,80 374.132.459.464,68

Uraian


203

5.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus kas masuk aktivitas operasi terdiri dari: Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk sebesar Rp2.761.887.132.739,80 tersebut termasuk pendapatan yang diterima Badan Layanan Umum Daerah dan pendapatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima langsung Sekolah (SMP dan SD Negeri) pada tahun anggaran 2020.

Pendapatan dari Badan Layanan Umum dirinci sebagai berikut. Tabel Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2020

Sedangkan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima langsung melalui rekening Sekolah adalah sebesar Rp135.114.333.007,00.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas keluar dari aktivitas operasi terdiri atas berikut. Tabel Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi


1. Pendapatan Pajak Daerah 100.877.584.517,00 110.614.568.810,002. Pendapatan Retribusi Daerah 22.068.306.403,00 27.141.726.792,003. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekay aan Daerah 15.727.758.649,00 14.210.376.188,004. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah y ang Sah 263.141.614.724,80 256.542.888.062,685. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.624.225.405.094,00 1.688.387.155.843,006. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainny a 450.269.534.000,00 429.981.020.600,007. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainny a 130.966.524.602,00 143.529.063.756,008. Bantuan Keuangan 17.991.610.589,00 9.936.200.000,009. Pendapatan Hibah 136.750.269.161,00 137.498.110.012,00

2.762.018.607.739,80 2.817.841.110.063,68

UraianNo.

Jumlah

No. Uraian Jumlah1. RSUD Dr. Soedirman 139.615.424.048,00 2. RSUD Prembun 30.353.850.912,00 3. Puskesmas dan UP3 71.804.408.157,00

Jumlah 241.773.683.117,00


1. Belanja Pegaw ai 1.169.696.600.650,00 1.186.788.783.406,002. Belanja Barang dan Jasa 557.946.733.726,00 561.475.416.983,003. Belanja Hibah 81.112.633.737,00 91.027.595.845,004. Belanja Bantuan Sosial 30.833.250.000,00 41.392.080.465,005. Belanja Tak Terduga 10.188.825.249,00 570.000,006. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.657.463.900,00 9.981.797.400,007. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainny a 3.870.292.800,00 5.520.713.100,008. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainny a 0,00 0,009. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 583.690.191.000,00 546.159.768.400,00

10. Transfer Bantuan Keuangan Lainny a 2.064.876.000,00 1.361.925.000,002.449.060.867.062,00 2.443.708.650.599,00

UraianNo.

Jumlah


204

Arus kas keluar dari Aktivitas operasi sebesar Rp2.449.060.867.062,00 tersebut sudah termasuk belanja operasi pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan UPTD Puskesmas/UP3 dan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja BLUD Tahun 2020

Sedangkan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang dilaporkan oleh Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel Belanja Operasi BOS Tahun 2019

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-keuangan lainnya. Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berkurang sebesar Rp287.590.349.528,00.

Tabel Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi berkurang sebesar Rp287.590.349.528,00 menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 dari aktivitas investasi mengurangi saldo kas sebesar Rp287.590.349.528,00.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp1.210.699.490,00 merupakan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang sudah dihapus dari daftar barang inventaris dari Peralatan Mesin dan Bangunan Gedung, masing-masing sebagai berikut.

No. Uraian Nilai (Rp)1. Belanja Pegaw ai BLUD 25.059.731.710,002. Belanja Barang dan Jasa BLUD 168.816.840.592,00

193.876.572.302,00Jumlah

No. Uraian Nilai (Rp)1. Belanja Pegaw ai BOS 24.471.297.371,002. Belanja Barang dan Jasa BOS 72.714.779.407,00

97.186.076.778,00Jumlah


Arus Kas Masuk 1.210.699.490,00 653.873.477,00Arus Kas Keluar 288.801.049.018,00 365.840.794.028,00 Arus Kas Netto Aktivitas Investasi (287.590.349.528,00) (365.186.920.551,00)

Uraian


205

Tabel Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Tahun 2020

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan total belanja modal Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp288.801.049.018,00 termasuk didalamnya belanja modal pada Badan Layanan Umum Daerah dan belanja modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dirinci sebagai berikut.

Tabel Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2020

Arus kas keluar aktivitas investasi dari Belanja Modal yang bersumber Dana Badan Layanan Umum Daerah dirinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Modal BLUD Tahun 2020

Sedangkan arus kas keluar investasi dari Belanja Modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilaporkan Satuan Pendidikan dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja Modal Dana BOS Tahun 2020

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam

Nilai(Rp)

1. Hasil penjualan Peralatan/Mesin 974.815.589,002. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 235.883.901,00

1.210.699.490,00

Aktiv itas Inv estasiNo.

Jumlah

No. Uraian Jumlah1. Belanja Modal Tanah 8.217.772.363,002. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.087.259.542,003. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.302.380.801,004. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan 136.180.943.682,005. Belanja Modal Aset Tetap Lainny a 12.012.692.630,006. Belanja Modal Aset Tak Berw ujud 0,00

Jumlah 288.801.049.018,00

No. Uraian Jumlah1. Belanja Modal Tanah 610.704.765,00 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.617.063.565,00 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 138.173.800,00 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan 4.000.000,00 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.724.000,00 6. Belanja Modal Aset Tak Berwujud -

Jumlah 20.375.666.130,00

No. Uraian Nilai (Rp)1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 28.899.428.445,00 2. Belanja Modal Aset Tetap lainny a BOS 11.908.038.630,00

Jumlah 40.807.467.075,00


206

jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan berkurang sebesar Rp8.085.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan berkurang sebesar Rp8.085.000.000,00 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 dari aktivitas pendanaan mengurangi saldo kas sebesar tersebut. 5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tahun 2020 sebesar Rp1.465.000.000,00 adalah penerimaan kembali pokok pinjaman dana talangan yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan. 5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp9.550.000.000,00 merupakan Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah dan penyaluran dana talangan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2020 berkurang sebesar Rp96.559.689,00 dengan rincian sebagai berikut.


Arus Kas Masuk 1.465.000.000,00 1.500.000.000,00Arus Kas Keluar 9.550.000.000,00 9.470.000.000,00Arus Kas Netto Aktivitas pendanaan (8.085.000.000,00) (7.970.000.000,00)

Aktiv itas Pembiay aan

No. Uraian Jumlah1. Penyertaan Modal pada Bank Jateng 3.500.000.000,002. Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kebumen 1.500.000.000,003. Penyertaan modal pada PDAM 3.000.000.000,004. Penyertaan Modal pada PD Apotik Luk Ulo 50.000.000,005. Penyaluran dana Talangan 1.500.000.000,00

Jumlah 9.550.000.000,00


207

Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.5.4.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk aktivitas transitoris sebesar Rp159.227.636.716,00 terdiri dari berikut. Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Tahun 2020

5.5.4.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

Arus Arus kas keluar Aktivitas Transitoris tahun 2020 sebesar Rp159.324.196.405,00 terdiri dari pengeluaran perhitungan fihak ketiga, kiriman uang keluar dari penutupan BLUD UP3 dan kiriman uang keluar atas penyetoran Dana Desa ke Rekening Kas Umum Negara, masing-sebagai berikut:

Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Tahun 2020

Dari keempat arus kas tersebut di atas, terjadi kenaikan saldo kas selama Tahun 2020 sebesar Rp17.185.831.460,80 ditambah dengan saldo awal Kas sebesar Rp202.798.793.055,18 sehingga diperoleh saldo akhir Kas sebesar Rp219.984.624.515,98.

Saldo Kas sebesar tersebut terdiri dari:

Kas di Kas Daerah Rp. 142.972.001.462,00 Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 34.633.880,00 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 206.799,00 Kas di BLUD Rp. 71.363.739.445,98 Kas Lainnya - BOS Rp. 5.500.938.428,00 Kas Lainnya – Lainnya (COVID) Rp. 113.104.501,00

Jumlah Rp. 219.984.624.515,98

Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp)

Arus Kas Masuk 159.227.636.716,00 156.164.303.603,00Arus Kas Keluar 159.324.196.405,00 156.432.197.654,00Arus Kas Netto Aktivitas (96.559.689,00) (267.894.051,00)

Aktiv itas Non Anggaran

Uraian Nilai (Rp)Penerimaan perhitungan fihak ketiga 159.154.521.526,00Kiriman uang masuk penutupan rekening BLUD UP3 14.626.390,00Kiriman uang masuk pengembalian Dana Desa 58.488.800,00

Jumlah 159.227.636.716,00

Uraian Nilai (Rp)Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 159.251.081.215,00 Kiriman uang keluar atas penutupan rekening BLUD UP3 14.626.390,00 Kiriman uang keluar atas peny etoran sisa dana Desa ke RKUN 58.488.800,00

Jumlah 159.324.196.405,00


208

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas pada periode tahun pelaporan.

Jumlah Ekuitas awal Tahun 2020 sebesar Rp4.454.310.805.714,17 merupakan ekuitas per 31 Desember 2019.

Surplus/Defisit LO sebesar Rp9.682.464.364,14 merupakan Surplus-LO tahun 2020 yang dijelaskan pada Laporan Operasional tahun 2020.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2020 sebesar Rp19.954.854.639,72 merupakan koreksi ekuitas lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Koreksi Ekuitas Lainnya

Ekuitas Akhir sebesar Rp4.483.948.124.718,03 menunjukan bahwa kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2020 sebesar tersebut.

No Uraian Nilai (Rp) Koreksi Tambah

1 Peny esuaian atas saldo inv estasi permanen per 31 Desember 2020 dengan metode ekuitas 3.501.504.494,86 2 Penambahan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatable 1.147.933.689,00 3 Peny esuaian akumulasi peny usutan aset tetap 41.395.818.950,00 4 Peny esuaian atas akumulasi peny usutan rusak berat 1.679.431.785,00 5 Peny esuaian akumulasi peny usutan aset tetap dampak mapping Permendagri 108 10.289.012.167,00 6 Penambahan karena mutasi antar SKPD 67.394.300,00 7 Penambahan karena hibah dari pihak lain 12.891.874.931,00 8 Penambahan aset tetap karena barang jasa menjadi aset 384.629.100,00 9 Penambahan aset lainny a - DED atau aset tidak berw ujud 1.896.712.323,00

10 Peny esuaian amortisasi aset tidak berw ujud 3.023.735.160,00 11 Penambahan baru ditemukan atau baru dicatat 4.629.402.316,00 12 Penambahan aset lainny a - rusak berat 22.584.148.099,00 13 Peny esuaian aset tetap karena koreksi 1.394.996.154,00 14 Peny esuaian nilai utang jaspel 291.473.509,00 15 Penambahan Aset Tanah Jalan dan Jalan Kelurahan 8.337.259.144,00

113.515.326.121,86 Koreksi Kurang

1 Pengurangan aset tetap karena usul hapus 6.889.756.765,00 2 Pengurangan aset lainny a - rusak berat 1.653.484.037,00 3 Peny esuaian akumulasi peny usutan aset tetap 25.116.158.522,14 4 Peny esuaian akumulasi peny usutan aset tetap karena kapitalisasi 566.217.483,00 5 Peny esuaian akumulasi peny usutan rusak berat 9.315.956.715,00 6 Koreksi kurang aset tetap karena dobel catat 572.400.000,00 7 Pengurangan aset karena dihibahkan ke pihak lain 8.746.890.892,00 8 Peny esuaian aset tetap karena koreksi 18.450.921.940,00 9 Peny esuaian aset tetap karena reklas kode rekening 6.016.466.093,00

10 Pengurangan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatable 1.687.963.812,00 11 Peny esuaian karena Kapitalisasi Aset Tetap 864.998.652,00 12 Peny esuaian nilai piutang 1.099.441.764,00 13 Peny esuaian aset tetap atas mapping kode sesuai Permendagri 108 12.579.814.807,00

93.560.471.482,14 19.954.854.639,72

Jumlah Koreksi Tambah

Jumlah Koreksi KurangJumlah Koreksi Ekuitas Lainnya (Koreksi Tambah – Koreksi Kurang)


209

5.7 Pengungkapan Lainnya

1) Realokasi dan Refocussing Anggaran

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat baik dari sisi sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Perkembangan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Indonesia menuntut Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penanganan yang komprehensif. Untuk itu Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengambil tindakan dan menginstruksikan kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga Negara, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan penanganan melalui Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selanjutnya Presiden dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020 menetapkan bencana non alam atas penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.

Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut antara lain : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah; b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan

Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri kuangan Nomor 119/2813 SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan daya Beli masyarakat dan Perekonomian Nasional.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian APBD dalam rangka penanggulangan COVID-19 melalui refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2020.

Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang pergeseran anggaran dan terakhir ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pelaksanaan APBD untuk percepatan penganganan COVID-19 juga diamanatkan untuk dipercepat, oleh sebab itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penjelasan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19. Surat Edaran ini menegaskan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang mengatur pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bisa dilakukan dengan swakelola.


210

Status tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Kebumen ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Nomor 360/195 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Kabupaten Kebumen, yang menetapkan kondisi tanggap darurat COVID-19 selama 66 hari sejak 25 Maret 2020 sampai dengan 25 Mei 2020. Status tanggap darurat tersebut diperpanjang dengan Keputusan Bupati Nomor 360/274 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Kabupaten Kebumen, yang menetapkan perpanjangan status tanggap darurat COVID-19 sejak 30 Mei 2020 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya status bencana Non alam Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai Bencana nasional.

Dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran melalui refocusing dan penggeseran anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial serta Belanja Tak terduga, sebagai berikut:

a. Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Tahap I, dilakukan dengan Peraturan Bupati Kebumen No.10 Tahun 2020. Penggeseran Tahap I dilakukan guna mengakomodir: § Alokasi Hibah Dana BOS berdasarkan Kemendikbud No.231/P/2020 yang

ditetapkan tanggal 10 Pebruari 2020. § Alokasikan Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Bagi Hasil dari Provinsi

termasuk DBHCHT sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah No.17 Tahun 2019 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020, yang baru diinformasikan ke Pemerintah Daerah setelah Perda APBD ditetapkan. Bantuan Keuangan provinsi dialokasikan untuk pendanaan TMMD, SPPD, Bantuan Sarpras (Obwis Pantai Suwuk, Jl.Karangsambung-Sadang dan Jl Wadasmalang-Sadangkulon, dan Jl.Geblug-Candirenggo), dan Bantuan Pendidikan (manajemen pelayanan pendidikan jenjang Dikdas, alat TIK SD Kedungsari, Rehab Ruang Kelas SMP 1 Karangsambung, Rehab Ruang Kelas SMP 4 Gombong, dan Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah).

Penggeseran APBD Tahap I disajikan dalam tabel berikut:


211

b. Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Tahap II, dilakukan dengan Peraturan Bupati Kebumen No.17 Tahun 2020.

Penggeseran Tahap II difokuskan pada belanja urusan kesehatan dengan melakukan pergeseran anggaran pada beberapa SKPD (Dinkes, puskesmas dan Disperkim-LH) untuk penanganan COVID-19, mendasari ketentuan Permendagri

APBD MURNI 2020 PERGESERAN I PERDA NO. 14 TH 2019 PERBUP NO. 10 TH 2020

1 2 3 4 51 PENDAPATAN 2.878.556.768.000 2.918.200.266.000 39.643.498.000,00 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 417.693.691.000 417.693.691.000 - 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 110.640.014.000 110.640.014.000 - 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.639.811.000 33.639.811.000 - 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekay aan Daerah y ang Dipisahkan 13.030.679.000 13.030.679.000 - 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah y ang Sah 260.383.187.000 260.383.187.000 - 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.748.404.196.000 1.747.994.808.000 (409.388.000,00) 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.513.954.000 30.104.566.000 (409.388.000,00) 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 - 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 394.979.830.000 394.979.830.000 - 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 712.458.881.000 752.511.767.000 40.052.886.000,00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 122.124.800.000 129.918.200.000 7.793.400.000,00 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov insi dan Pemerintah Daerah 134.668.233.000 147.430.719.000 12.762.486.000,00 1 . 3 . 4 Dana Peny esuaian dan Otonomi Khusus 45.787.636.000 45.787.636.000 - 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Prov insi atau Pemerintah Daerah Lainny a - 19.497.000.000 19.497.000.000,00 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainny a 409.878.212.000 409.878.212.000 - 2 BELANJA 3.033.756.768.000 3.062.617.942.000 28.861.174.000,00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.463.325.000 1.890.443.487.000 1.980.162.000,00 2 . 1 . 1 Belanja Pegaw ai 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 - 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.827.718.000 86.827.718.000 - 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 29.467.249.000 29.467.249.000 - 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov insi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov insi/Kabupaten/Kota dan 593.823.647.000 595.803.809.000 1.980.162.000,00 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 - 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.145.293.443.000 1.172.174.455.000 26.881.012.000,00 2 . 2 . 1 Belanja Pegaw ai 108.277.118.000 119.110.950.000 10.833.832.000,00 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 692.333.376.000 690.689.932.000 (1.643.444.000,00) 2 . 2 . 3 Belanja Modal 344.682.949.000 362.373.573.000 17.690.624.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (155.200.000.000) (144.417.676.000) 10.782.324.000,00 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 165.500.000.000 154.717.676.000 (10.782.324.000,00) 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumny a 164.000.000.000 153.217.676.000 (10.782.324.000,00) 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.300.000.000 10.300.000.000 - 3 . 2 . 2 Peny ertaan Modal (Inv estasi) Pemerintah Daerah 8.800.000.000 8.800.000.000 - 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 -

PEMBIAYAAN NETTO 155.200.000.000 144.417.676.000 (10.782.324.000,00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN - - -

KODE REKENING

URAIAN LEBIH/KURANG


212

No.20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 ttg Percepatan penanaganan COVID-19 di lingkungan Pemda.

Penggeseran Tahap II disajikan dalam tabel berikut:

PERGESERAN I PERGESERAN II PERBUP NO. 10 PERBUP NO. 17

1 2 3 4 51 PENDAPATAN 2.918.200.266.000 2.918.200.266.000 - 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 417.693.691.000 417.693.691.000 - 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 110.640.014.000 110.640.014.000 - 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.639.811.000 33.639.811.000 - 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekay aan Daerah y ang 13.030.679.000 13.030.679.000 - 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah y ang Sah 260.383.187.000 260.383.187.000 - 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.747.994.808.000 1.747.994.808.000 - 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.104.566.000 30.104.566.000 - 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 - 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 394.979.830.000 394.979.830.000 - 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 752.511.767.000 752.511.767.000 - 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 129.918.200.000 129.918.200.000 - 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov insi dan 147.430.719.000 147.430.719.000 - 1 . 3 . 4 Dana Peny esuaian dan Otonomi Khusus 45.787.636.000 45.787.636.000 - 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Prov insi atau Pemerintah 19.497.000.000 19.497.000.000 - 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainny a 409.878.212.000 409.878.212.000 - 2 BELANJA 3.062.617.942.000 3.062.617.942.000 - 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.890.443.487.000 1.890.443.487.000 - 2 . 1 . 1 Belanja Pegaw ai 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 - 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.827.718.000 86.827.718.000 - 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 29.467.249.000 29.467.249.000 - 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 595.803.809.000 595.803.809.000 - 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 - 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.172.174.455.000 1.172.174.455.000 - 2 . 2 . 1 Belanja Pegaw ai 119.110.950.000 118.087.252.000 (1.023.698.000) 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.689.932.000 692.541.065.000 1.851.133.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 362.373.573.000 361.546.138.000 (827.435.000)

SURPLUS / (DEFISIT) (144.417.676.000) (144.417.676.000) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 154.717.676.000 154.717.676.000 - 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 153.217.676.000 153.217.676.000 - 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.300.000.000 10.300.000.000 - 3 . 2 . 2 Peny ertaan Modal (Inv estasi) Pemerintah Daerah 8.800.000.000 8.800.000.000 - 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 -

PEMBIAYAAN NETTO 144.417.676.000 144.417.676.000 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - - -

KODE REKENING

URAIAN LEBIH/KURANG


213

c. Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Tahap III, dilakukan dengan Peraturan Bupati Kebumen No.21 Tahun 2020.

Penggeseran Tahap III dilakukan guna penanganan tanggap darurat COVID-19 dengan melakukan penggeseran belanja bantuan keuangan dan belanja modal untuk menambah belanja barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19, antara lain:

§ Dinkes untuk penanganan kesehatan. § DPU-PR untuk penyediaan tempat karantina dan rehab RSD. § BPBD untuk penanganan kegawatdaruratan COVID. § Disperkim-LH untuk penyediaan disinvektan. § Dinsos PPKB untuk penanganan dampak ekonomi.

Penggeseran Tahap III disajikan dalam tabel berikut:

PERGESERAN II PERGESERAN III PERBUP NO. 17 TH PERBUP NO. 21 TH

1 2 3 4 51 PENDAPATAN 2.918.200.266.000 2.918.200.266.000 - 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 417.693.691.000 417.693.691.000 - 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 110.640.014.000 110.640.014.000 - 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.639.811.000 33.639.811.000 - 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekay aan Daerah y ang 13.030.679.000 13.030.679.000 - 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah y ang Sah 260.383.187.000 260.383.187.000 - 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.747.994.808.000 1.747.994.808.000 - 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.104.566.000 30.104.566.000 - 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 - 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 394.979.830.000 394.979.830.000 - 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 752.511.767.000 752.511.767.000 - 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 129.918.200.000 129.918.200.000 - 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov insi dan 147.430.719.000 147.430.719.000 - 1 . 3 . 4 Dana Peny esuaian dan Otonomi Khusus 45.787.636.000 45.787.636.000 - 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Prov insi atau 19.497.000.000 19.497.000.000 - 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainny a 409.878.212.000 409.878.212.000 - 2 BELANJA 3.062.617.942.000 3.062.617.942.000 - 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.890.443.487.000 1.888.223.137.000 (2.220.350.000) 2 . 1 . 1 Belanja Pegaw ai 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 - 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.827.718.000 86.827.718.000 - 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 29.467.249.000 29.467.249.000 - 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 595.803.809.000 593.583.459.000 (2.220.350.000) 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 - 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.172.174.455.000 1.174.394.805.000 2.220.350.000 2 . 2 . 1 Belanja Pegaw ai 118.087.252.000 118.091.552.000 4.300.000 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 692.541.065.000 699.557.115.000 7.016.050.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 361.546.138.000 356.746.138.000 (4.800.000.000)

SURPLUS / (DEFISIT) (144.417.676.000) (144.417.676.000) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 154.717.676.000 154.717.676.000 - 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 153.217.676.000 153.217.676.000 - 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.300.000.000 10.300.000.000 - 3 . 2 . 2 Peny ertaan Modal (Inv estasi) Pemerintah 8.800.000.000 8.800.000.000 - 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 -

PEMBIAYAAN NETTO 144.417.676.000 144.417.676.000 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - - -

KODE REKENING

URAIAN LEBIH/KURANG


214

d. Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Tahap IV, dengan Peraturan Bupati Kebumen No.30 Tahun 2020.

Penggeseran Tahap IV dilakukan guna mengakomodir ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial, dan menindaklanjuti ketentuan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Semua anggaran di SKPD dilakukan refocusing dengan melakukan pengurangan pagu belanja di kisaran 35% dan dialokasikan pada Belanja Tidak Teduga menjadi sebesar Rp89.245.036.000,00.

Penggeseran Tahap IV disajikan dalam tabel berikut:

PERGESERAN III PERGESERAN IV PERBUP NO. 21 TH PERBUP NO. 30 TH

1 2 3 4 51 PENDAPATAN 2.918.200.266.000 2.584.855.399.000 (333.344.867.000) 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 417.693.691.000 292.587.864.000 (125.105.827.000) 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 110.640.014.000 84.997.000.000 (25.643.014.000) 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.639.811.000 22.385.473.000 (11.254.338.000) 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekay aan Daerah y ang 13.030.679.000 13.243.497.000 212.818.000 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah y ang Sah 260.383.187.000 171.961.894.000 (88.421.293.000) 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.747.994.808.000 1.581.138.226.000 (166.856.582.000) 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.104.566.000 31.832.006.000 1.727.440.000 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.322.910.412.000 1.206.245.637.000 (116.664.775.000) 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 394.979.830.000 343.060.583.000 (51.919.247.000) 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 752.511.767.000 711.129.309.000 (41.382.458.000) 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 129.918.200.000 127.418.200.000 (2.500.000.000) 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov insi dan 147.430.719.000 117.944.575.000 (29.486.144.000) 1 . 3 . 4 Dana Peny esuaian dan Otonomi Khusus 45.787.636.000 41.243.665.000 (4.543.971.000) 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Prov insi atau Pemerintah 19.497.000.000 19.497.000.000 - 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainny a 409.878.212.000 405.025.869.000 (4.852.343.000) 2 BELANJA 3.062.617.942.000 2.730.696.553.000 (331.921.389.000) 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.223.137.000 1.947.934.533.000 59.711.396.000 2 . 1 . 1 Belanja Pegaw ai 1.163.648.534.000 1.150.683.371.000 (12.965.163.000) 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.827.718.000 80.397.513.000 (6.430.205.000) 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 29.467.249.000 28.510.970.000 (956.279.000) 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 593.583.459.000 585.401.466.000 (8.181.993.000) 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 89.245.036.000 88.245.036.000 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.174.394.805.000 782.762.020.000 (391.632.785.000) 2 . 2 . 1 Belanja Pegaw ai 118.091.552.000 110.950.658.000 (7.140.894.000) 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 699.557.115.000 483.715.842.000 (215.841.273.000) 2 . 2 . 3 Belanja Modal 356.746.138.000 188.095.520.000 (168.650.618.000)

SURPLUS / (DEFISIT) (144.417.676.000) (145.841.154.000) (1.423.478.000) 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 154.717.676.000 155.391.154.000 673.478.000 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 153.217.676.000 153.891.154.000 673.478.000 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.300.000.000 9.550.000.000 (750.000.000) 3 . 2 . 2 Peny ertaan Modal (Inv estasi) Pemerintah Daerah 8.800.000.000 8.050.000.000 (750.000.000) 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 -

PEMBIAYAAN NETTO 144.417.676.000 145.841.154.000 1.423.478.000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - - -

KODE REKENING

URAIAN LEBIH/KURANG


215

e. Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Tahap V, dilakukan dengan Peraturan Bupati Kebumen No.48 Tahun 2020

Penggeseran Tahap V disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PERGESERAN IV PERGESERAN V PERBUP NO. 30 PERBUP NO. 48

1 2 3 4 51 PENDAPATAN 2.584.855.399.000 2.624.532.615.000 39.677.216.000 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 292.587.864.000 292.587.864.000 - 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 84.997.000.000 84.997.000.000 - 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 22.385.473.000 22.385.473.000 - 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekay aan Daerah y ang 13.243.497.000 13.243.497.000 - 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah y ang Sah 171.961.894.000 171.961.894.000 - 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.581.138.226.000 1.620.815.442.000 39.677.216.000 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 31.832.006.000 31.122.465.000 (709.541.000) 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 - 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 343.060.583.000 383.447.340.000 40.386.757.000 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 711.129.309.000 711.129.309.000 - 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 127.418.200.000 127.418.200.000 - 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov insi dan Pemerintah 117.944.575.000 117.944.575.000 - 1 . 3 . 4 Dana Peny esuaian dan Otonomi Khusus 41.243.665.000 41.243.665.000 - 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Prov insi atau Pemerintah 19.497.000.000 19.497.000.000 - 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainny a 405.025.869.000 405.025.869.000 - 2 BELANJA 2.730.696.553.000 2.770.373.769.000 39.677.216.000 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.947.934.533.000 1.952.004.548.000 4.070.015.000 2 . 1 . 1 Belanja Pegaw ai 1.150.683.371.000 1.150.683.371.000 - 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 80.397.513.000 82.685.391.000 2.287.878.000 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 28.510.970.000 33.808.470.000 5.297.500.000 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov insi/Kabupaten/Kota 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 585.401.466.000 585.401.466.000 - 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 89.245.036.000 85.729.673.000 (3.515.363.000) 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 782.762.020.000 818.369.221.000 35.607.201.000 2 . 2 . 1 Belanja Pegaw ai 110.950.658.000 110.950.658.000 - 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 483.715.842.000 492.281.203.000 8.565.361.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 188.095.520.000 215.137.360.000 27.041.840.000

SURPLUS / (DEFISIT) (145.841.154.000) (145.841.154.000) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 155.391.154.000 155.391.154.000 - 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 153.891.154.000 153.891.154.000 - 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.550.000.000 9.550.000.000 - 3 . 2 . 2 Peny ertaan Modal (Inv estasi) Pemerintah Daerah 8.050.000.000 8.050.000.000 - 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 -

PEMBIAYAAN NETTO 145.841.154.000 145.841.154.000 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN - - -

KODE REKENING

URAIAN LEBIH/KURANG


216

Penggeseran Tahap V dilakukan guna mengakomodir ketentuan : 1) Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun

2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020; dan

3) Berita Acara Kesepakatan Bersama Bupati Kebumen dengan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 131/1704, Nomor 228/PP.01.2.BA/3305/KPU–Kab/VI/2020.

Pada perubahan ke-5 porsi Belanja Daerah bertambah sebesar Rp39.677.216.000,00 mengakomodir perubahan alokasi DAK dari Pemerintah Pusat, yang dikelola oleh DPU-PR, Disperkim-LH, Dinlutkan, Disporawisata, Distapang dan Dinas Kesehatan.

Sedangkan untuk mengakomodir ketentuan pelaksanaan Pilkada dengan protokol COVID-19, dialokasikan penambahan anggaran hibah kepada KPU sebesar Rp2.287.878.000,00 yang dicukupi dari pengurangan Belanja Tidak Terduga.

f. Refocussing dan Realokasi Anggaran dengan melakukan Penggeseran 1 Perubahan APBD (pergeseran Tahap VI), dengan Peraturan Bupati Kebumen No. 86 Tahun 2020.

Penggeseran Tahap VI dilakukan guna mengakomodir ketentuan: § Perubahan Alokasi Dana BOS bertambah sebesar Rp1.592.100.000,00. § Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp3.344.695.000,00. § Perubahan Alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp2.964.000.000,00. § Hibah RSDS sebesar Rp8.828.940.000,00.

Penggeseran Tahap VI disajikan dalam tabel berikut:


217

g. Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan melakukan Penggeseran ke-2 Perubahan APBD (Tahap VII), dilakukan dengan Peraturan Bupati Kebumen No. 91 Tahun 2020.

PERUBAHAN APBD PERGESERAN STLH PERUBAHAN

PERDA 10 TAHUN 2020


2 3 4 5PENDAPATAN 2.670.926.408.000 2.687.656.143.000 16.729.735.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 317.991.639.000 326.820.579.000 8.828.940.000 Pendapatan Pajak Daerah 89.697.000.000 89.697.000.000 - Hasil Retribusi Daerah 23.587.096.000 23.587.096.000 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000 13.243.497.000 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 191.464.046.000 200.292.986.000 8.828.940.000 DANA PERIMBANGAN 1.611.022.902.000 1.613.986.902.000 2.964.000.000 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36.335.926.000 36.335.926.000 - Dana Alokasi Umum 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 - Dana Alokasi Khusus 368.441.339.000 371.405.339.000 2.964.000.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 741.911.867.000 746.848.662.000 4.936.795.000 Pendapatan Hibah 133.718.200.000 135.310.300.000 1.592.100.000 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov insi dan Pemerintah 138.797.133.000 142.141.828.000 3.344.695.000 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.243.665.000 45.243.665.000 - Bantuan Keuangan dari Prov insi atau Pemerintah Daerah 19.127.000.000 19.127.000.000 - Pendapatan Lainnya 405.025.869.000 405.025.869.000 - BELANJA 2.865.544.326.000 2.882.274.061.000 16.729.735.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.858.127.266.000 1.863.064.061.000 4.936.795.000 Belanja Pegawai 1.125.594.486.000 1.130.531.281.000 4.936.795.000 Belanja Hibah 83.175.383.000 83.175.383.000 - Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000 34.248.370.000 - Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 13.696.177.000 13.696.177.000 - Belanja Bantuan Keuangan kepada 586.167.850.000 586.167.850.000 - Belanja Tidak Terduga 15.245.000.000 15.245.000.000 - BELANJA LANGSUNG 1.007.417.060.000 1.019.210.000.000 11.792.940.000 Belanja Pegawai 110.754.228.000 110.067.517.000 (686.711.000) Belanja Barang dan Jasa 594.088.917.000 595.761.273.000 1.672.356.000 Belanja Modal 302.573.915.000 313.381.210.000 10.807.295.000 SURPLUS / (DEFISIT) (194.617.918.000) (194.617.918.000) - PEMBIAYAAN DAERAH - PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 204.167.918.000 204.167.918.000 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 202.667.918.000 202.667.918.000 - Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.550.000.000 9.550.000.000 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.050.000.000 8.050.000.000 - Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 194.617.918.000 194.617.918.000 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN - - -

URAIAN

LEBIH/KURANG


218

Penggeseran Tahap VII dilakukan guna mengakomodir ketentuan perubahan alokasi BOK Tambahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pergeseran Tahap VII disajikan dalam tabel berikut:



1 2 3 4 51 PENDAPATAN 2.687.656.143.000 2.703.567.185.000 15.911.042.000 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 326.820.579.000 326.820.579.000 - 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 89.697.000.000 89.697.000.000 - 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 23.587.096.000 23.587.096.000 - 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000 13.243.497.000 - 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 200.292.986.000 200.292.986.000 - 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.613.986.902.000 1.629.897.944.000 15.911.042.000 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36.335.926.000 36.335.926.000 - 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 - 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 371.405.339.000 387.316.381.000 15.911.042.000 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 746.848.662.000 746.848.662.000 - 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 135.310.300.000 135.310.300.000 - 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov insi dan Pemerintah 142.141.828.000 142.141.828.000 - 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.243.665.000 45.243.665.000 - 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Prov insi atau Pemerintah Daerah 19.127.000.000 19.127.000.000 - 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 405.025.869.000 405.025.869.000 - 2 BELANJA 2.882.274.061.000 2.898.185.103.000 15.911.042.000 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.863.064.061.000 1.870.474.061.000 7.410.000.000 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.130.531.281.000 1.137.941.281.000 7.410.000.000 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 83.175.383.000 83.175.383.000 - 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000 34.248.370.000 - 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 586.167.850.000 586.167.850.000 - 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 15.245.000.000 15.245.000.000 - 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.019.210.000.000 1.027.711.042.000 8.501.042.000 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.067.517.000 110.067.517.000 - 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.761.273.000 604.262.315.000 8.501.042.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 313.381.210.000 313.381.210.000 -

SURPLUS / (DEFISIT) (194.617.918.000) (194.617.918.000) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 204.167.918.000 204.167.918.000 - 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 202.667.918.000 202.667.918.000 - 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.550.000.000 9.550.000.000 - 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.050.000.000 8.050.000.000 - 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 -

PEMBIAYAAN NETTO 194.617.918.000 194.617.918.000 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN - - -

KODE REKENING

URAIAN PERGESERAN STLH PERUBAHAN

LEBIH/KURANG


219

2) Pendanaan COVID-19

Secara rinci pendanaan COVID-19 yang dialokasikan melalui APBD TA 2020 baik melalui Belanja Tidak Terduga maupun Kegiatan pada Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel Alokasi APBD untuk Pendanaan COVID-19

Penjelasan rincian realisasi pendanaan COVID per SKPD disajikan dalam lampiran 11.

3) Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kebumen

Dalam penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Bupati Kebumen telah membentuk Gugus Tugas dengan Keputusan Bupati No.440.1/165 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten kebumen, yang dirubah dengan Keputusan Bupati No.440.1/205 Tahun 2020 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. Gugus Tugas COVID-19 mengelola rekening guna menampung sumber dana lainnya untuk penanganan COVID-19 yang berasal dari pihak ketiga/masyarakat, melalui Rekening Bank Jateng No3-008-25039-1 An. PENANGANAN COVID-19 DI KEBUMEN.

Laporan penerimaan sumbangan berupa uang yang diterima melalui rekening tersebut maupun yang berupa barang, diadministrasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

APBD Yang Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19 Berdasarkan Jenis Belanja Anggaran Realisasi

A. Belanja Tidak Terduga (BTT) 10.448.725.000,00 9.879.295.533,00 1. Bidang Kesehatan 8.993.725.000,00 8.427.861.533,00 2. Bidang Sosial 1.130.000.000,00 1.126.434.000,00 3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi 325.000.000,00 325.000.000,00B. Belanja Kegiatan pada OPD 46.697.695.750,00 39.547.282.558,00 1. Bidang Kesehatan 31.499.995.750,00 27.443.847.878,00 a. Belanja Pegawai 129.122.000,00 108.520.500,00 b. Belanja Barang dan Jasa 20.741.023.650,00 17.752.340.052,00 c. Belanja Modal 10.620.025.100,00 9.512.313.566,00 d. Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 e. Belanja Lainnya 9.825.000,00 70.673.760,00 2. Bidang Sosial 15.197.700.000,00 12.103.434.680,00 a. Belanja Pegawai 0,00 0,00 b. Belanja Barang dan Jasa 155.700.000,00 155.034.680,00 c. Belanja Modal 0,00 0,00 d. Belanja Bantuan Sosial 13.700.000.000,00 10.606.400.000,00 e. Belanja Lainnya 0,00 0,00 3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi 1.342.000.000,00 1.342.000.000,00 a. Belanja Pegawai 0,00 0,00 b. Belanja Barang dan Jasa 1.342.000.000,00 1.342.000.000,00 c. Belanja Modal 0,00 0,00 d. Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 e. Belanja Lainnya 0,00 0,00C. Total BTT dan Kegiatan OPD 57.146.420.750,00 49.426.578.091,00


220

Kebumen. Adapun data penerimaan bantuang uang yang disalurkan melalui Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

Tabel Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020 (Gugus Tugas COVID-19)

Penerimaan sumbangan yang dikelola Gugus Tugas COVID-19 telah dilaporkan dan disahkan oleh PPKD selaku BUD berdasarkan ketentuan Permendagri No.39 Tahun 2020 melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Nomor 004/SP2B/II/2021. Sumbangan tersebut telah direalisasikan untuk penggunaan sebagai berikut:

Tabel Penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga/masyarakat tahun 2020 (Gugus Tugas COVID-19)

Saldo dana sumbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp113.104.501,00 disajikan sebagai Kas Lainnya pada Neraca, dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 5 Mei 2021.

NO. URAIAN JUMLAH KET1. PEMBUKAAN REKENING PD BPR KEBUMEN 100.000 2. PD BPR KEBUMEN 25.000.000 Bank3. EFISIENSI 1.000.000 Tunai4. SKN 25.000.000 tunai5. BANK JATENG 40.000.000 Bank 6. KARYAWAN BANK JATENG 10.000.000 Bank 7. BKK KEBUMEN 50.000.000 Bank 8. IBI CAB KEBUMEN 5.000.000 tunai9. RITA PASARAYA 2.000.000 bank10. PT.MITRA PAMITA SELAERAS (SAMPURNA SEMPOR) 5.000.000 Bank11. PDAM KEBUMEN 30.000.000 Bank12. BPJS KAB KEBUMEN 3.497.100 bank13. PAGUYUBAN APOTIK 10.000.000 tunai14. KORPRI KAB KEBUMEN 15.000.000 tunai15. JADI BARU 20.000.000 Bank16. TAMPA NAMA (ATM) 100.000 Bank17. TAMPA NAMA (ATM) 100.000 Bank18. TAMPA NAMA (ATM) 100.000 Bank19. Setoran TN 50.000 Bank20. Bunga Bank 345.501

TOTAL 242.292.601

NO. URAIAN JUMLAH KET1. Belanja Gaji SDM PSC (8 Orang X Rp 2.000.000,-) 16.000.000,00 2. Belanja Gaji SDM PSC (8 Orang X Rp 2.000.000,-) 16.000.000,00 3. Pembay aran THL Posco Cov id bulan Juni Rp 16.000.000,- 16.000.000,00 4. Konsumsi rapid Pasar (26 kec x Rp 1.000.000,-) 26.000.000,00 5. Konsumsi Rapid di Panti 22.120.000,00 6. Sosialisasi paket Jogo tonggo 13.000.000,00 7. Konsumsi bongkar dan paket jogo tonggo 3.000.000,00 8. Pembay arn w arga Kbm 21 org di Jakarta tahap 1 7.000.000,00 9. Pembay arn w arga Kbm 21 org di Jakarta tahap 2 10.000.000,00 10. Administrasi bank dan pajak 69.960,00

TOTAL 129.189.960,00


221

Sedangkan penerimaan sumbangan barang yang diterima/disalurkan melalui Gugus Tugas COVID-19 2020 telah disahkan oleh PPKD melalui Surat Pengesahan Sumbangan Barang (SPSB) No.038/SPSB/II/2021, dengan data sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan Barang Tahun 2020 (Gugus Tugas COVID-19)

4) Penanganan Bencana Alam

Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, pada penghujung Tahun 2020 Kabupaten Kebumen juga mengalami bencana alam banjir dan tanah longsor. Penetapan tanggap darurat bencana dikeluarkan Bupati melalui Keputusan Bupati Nomor 360/389 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kebumen Tahun 2020, yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 8 November 2020. Yang selanjutnya disusul dengan penerbitan Keputusan Bupati Nomor 360/394 Tahun 2020 tanggal 9 November 2020 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka penanganan bencana alam ini, Bupati Kebumen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku OPD yang mempunyai fungsi penanganan kebencanaan menerima sumbangan dari Pihak Ketiga dan masyarakat yang dikelola langsung untuk penanganan kegawatdaruratan kebencanaan. Sumbangan yang diterima berupa uang maupun barang diadministrasikan oleh BPBD.

Data penerimaan sumbangan dalam rangka penanganan kegawat-daruratan kebencanaan dilaporkan sebagai berikut:

NO. URAIAN JUMLAH1. Aset Tetap (A) 13.070.000,00 2. Pakai habis kesehatan (P) 1.747.898.634,00 3. Bahan Makanan (M) 11.134.091,00 4. Obat (O) 105.000,00

Jumlah 1.772.207.725,00


222

Tabel Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020 (Bencana Alam)

Sumbangan tersebut telah direalisasikan untuk penggunaan sebagai berikut:

Tabel Penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020 (Bencana Alam)

Saldo dana sumbangan kebencanaan yang belum digunakan sebesar Rp55.893.252,20 berada pada Bendahara CSR BPBD – tunai sebesar Rp1.650.000,00 dan pada rekening bank sebesar Rp54.243.252,20.

NO. URAIAN JUMLAH KET1. Terima Donasi dari KKB 12.500.000,00 tunai2. Terima Donasi dari PSWK 2.000.000,00 tunai3. Terima Donasi dari Muhamadiy ah Purw orejo 2.500.000,00 tunai4. Terima Donasi dari PWK 8.215.000,00 tunai5. Terima Donasi dari PLN 6.000.000,00 tunai6. Terima Donasi dari KKN UIN 3.383.000,00 tunai7. Terima Donasi dari Kebumen Berbagi 1.750.000,00 tunai8. Terima Donasi dari HMK UNSOED 6.231.000,00 tunai9. Terima Donasi dari Arif H 17.500.000,00 tunai10. Terima Donasi dari Teguh Kristiy anto 5.000.000,00 tunai11. Terima Donasi dari RAPI Kebumen 5.000.000,00 tunai12. Terima Donasi dari Mahasisw a UI 2.000.000,00 tunai13. Terima CSR di Bank BNI 5.000.000,00 tunai14. Terima Uang Hasil Lelang 7.500.000,00 tunai15. Terima Donasi dari Hamba Allah 1.000.000,00 bank16. ATM OTH TRFD BRI 5.000.000,00 bank17. Terima CSR di Bank BNI 5.000.000,00 bank18. Terima CSR di Bank Jateng 1.000.000,00 tunai19. Terima Donasi dari HARPI Kebumen 1.650.000,00 tunai18. Penerimaan Bunga Bank 80.427,00

TOTAL 98.309.427,00

NO. URAIAN JUMLAH KET1. Bayar PC 11.648.000,00 penanganan bencana tanah longsor di Desa Karangduwur Ayah2. Bayar PC CV.SSA Panjer 13.500.000,00 penanganan bencana tanah longsor di Desa Kalirejo, Karanggayam3. Bayar BBM Kalirejo 1.400.000,00 penanganan bencana tanah longsor di Desa Kalirejo, Karanggayam4. Bayar PC CV.Sumber Bangunan 13.500.000,00 penanganan bencana tanah longsor di Desa Karangduwur dan desa Pasir, Ayah5. Bayar PC CV.Permata Tugu Kaliari 2.329.600,00 penanganan bencana tanah longsor di Desa Wonoharjo, Rowokele6. Biaya administrasi bank 38.574,80

TOTAL 42.416.174,80


221

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar substansinya dapat selaras dengan tujuan otonomi yang didasarkan pada asas kewenangan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Susunan perangkat daerah terbagi menjadi 3 tipe : a. Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan

Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.

b. Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang dan Kecamatan dengan kategori beban kerja kecil.

c. Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja kecil.


222

Untuk Rinciannya adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A; c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A d. Dinas berjumlah 17 dengan rincian tipe sebagai berikut:

1) Dinas Tipe A : 5 Dinas 2) Dinas tipe B : 10 Dinas 3) Dinas Tipe C : 2 Dinas

e. Badan berjumlah 4 dengan rincian tipe sebagai berikut : 1) Badan Tipe A : 2 Badan 2) Badan Tipe B : 2 Badan

f. Kecamatan : 26 Kecamatan tipe A Selain Perangkat Daerah tersebut, terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) yang dibentuk dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulanagan Bencana Daerah, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Sehingga nomenklatur SKPD pada penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2020 disajikan sesuai tabel berikut.

Tabel Nomenklatur SKPD pada Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2020

No. Kode SKPD Nama SKPD 1. 1.01.1 Dinas Pendidikan. 1) Dinas Pendidikan 2) UPTD Kecamatan Ayah 3) UPTD Kecamatan Buayan 4) UPTD Kecamatan Puring 5) UPTD Kecamatan Petanahan 6) UPTD Kecamatan Klirong 7) UPTD Kecamatan Buluspesantren 8) UPTD Kecamatan Ambal 9) UPTD Kecamatan Mirit 10) UPTD Kecamatan Bonorowo 11) UPTD Kecamatan Prembun 12) UPTD Kecamatan Padureso 13) UPTD Kecamatan Kutowinangun 14) UPTD Kecamatan Alian 15) UPTD Kecamatan Poncowarno 16) UPTD Kecamatan Kebumen 17) UPTD Kecamatan Pejagoan 18) UPTD Kecamatan Sruweng 19) UPTD Kecamatan Adimulyo 20) UPTD Kecamatan Kuwarasan 21) UPTD Kecamatan Rowokele 22) UPTD Kecamatan Sempor 23) UPTD Kecamatan Gombong 24) UPTD Kecamatan Karanganyar 25) UPTD Kecamatan Karanggayam 26) UPTD Kecamatan Karangsambung 27) UPTD Kecamatan Sadang 28) Sanggar Kegiatan Belajar 29) SMPN 1 Ayah 30) SMPN 2 Ayah 31) SMPN 1 Buayan 32) SMPN 2 Buayan 33) SMPN 1 puring 34) SMPN 2 Puring


223

No. Kode SKPD Nama SKPD 35) SMPN 1 Petanahan 36) SMPN 1 Klirong 37) SMPN 1 Buluspesantren 38) SMPN 2 Buluspesantren 39) SMPN 1 ambal 40) SMPN 2 Ambal 41) SMPN 1 Mirit 42) SMPN 2 Mirit 43) SMPN 1 Prembun 44) SMPN 2 Prembun 45) SMPN 1 Kutowinangun 46) SMPN 2 Kutowinangun 47) SMPN 3 Kutowinangun 48) SMPN 1 Alian 49) SMPN 1 Poncowarno 50) SMPN 1 Kebumen 51) SMPN 2 Kebumen 52) SMPN 3 Kebumen 53) SMPN 4 Kebumen 54) SMPN 5 Kebumen 55) SMPN 6 Kebumen 56) SMPN 7 Kebumen 57) SMPN 1 Pejagoan 58) SMPN 2 Pejagoan 59) SMPN 1 Sruweng 60) SMPN 2 Sruweng 61) SMPN 1 Adimulyo 62) SMPN 2 Adimulyo 63) SMPN 1 Kuwarasan 64) SMPN 1 Rowokele 65) SMPN 1 Sempor 66) SMPN 2 Sempor 67) SMPN 1 Gombong 68) SMPN 2 Gombong 69) SMPN 3 Gombong 70) SMPN 4 Gombong 71) SMPN 1 Karanganyar 72) SMPN 2 Karanganyar 73) SMPN 3 Karanganyar 74) SMPN 1 Karanggayam 75) SMPN 2 Karanggayam 76) SMPN 1 Karangsambung 77) SMPN 2 Karangsambung 78) SMPN 1 Padureso 79) SMPN 2 Rowokele 80) SMPN 1 Sadang 81) SMPN 3 Satu Atap Ayah 82) SMPN 2 Satu Atap Alian 83) SMPN 2 Satu Atap Poncowarno 84) SMPN 3 Satu Atap Sempor 85) SMPN 3 Satu Atap Karangsambung 86) SMPN 4 Satu Atap Karangsambung 87) SMPN 1 Bonorowo

2. 1.02.1 Dinas Kesehatan 1) Dinas Kesehatan 2) Puskesmas Adimulyo 3) Puskesmas Alian 4) Puskesmas Ambal I 5) Puskesmas Ambal II 6) Puskesmas Ayah I 7) Puskesmas Ayah II 8) Puskesmas Bonorowo 9) Puskesmas Buayan 10) Puskesmas Buluspesantren I 11) Puskesmas Buluspesantren II


224

No. Kode SKPD Nama SKPD 12) Puskesmas Gombong I 13) Puskesmas Gombong II 14) Puskesmas Karanganyar 15) Puskesmas Karanggayam I 16) Puskesmas Karanggayam II 17) Puskesmas Karangsambung 18) Puskesmas Kebumen I 19) Puskesmas Kebumen II 20) Puskesmas Kebumen III 21) Puskesmas Klirong I 22) Puskesmas Klirong II 23) Puskesmas Kutowinangun 24) Puskesmas Kuwarasan 25) Puskesmas Mirit 26) Puskesmas Padureso 27) Puskesmas Pejagoan 28) Puskesmas Petanahan 29) Puskesmas Poncowarno 30) Puskesmas Prembun 31) Puskesmas Puring 32) Puskesmas Rowokele 33) Puskesmas Sadang 34) Puskesmas Sempor I 35) Puskesmas Sempor II 36) Puskesmas Sruweng 37) Pengobatan Penyakit Paru 38) RSUD dr. Sudirman 39) RSUD Prembun

3. 1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4. 1.03.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.. 1.04.1 Dinas Perumahan dan Kawasasn Permukiman dan Lingkungan Hidup 6. 1.05.1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7. 1.05.2 Satuan Polisi Pamong Praja 8. 1.06.1 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. 2.01.1 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

10. 2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. 2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. 2.09.1 Dinas Perhubungan 13. 2.10.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 14. 2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15. 2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan pariwisata 16. 2.18.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 17. 3.01.1 Dinas Kelautan dan Perikanan 18. 3.03.1 Dinas Pertanian dan Pangan 19. 3.06.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20. 4.01.3 Sekretariat Daerah

1) Bagian Pemerintahan 2) Bagian Hukum 3) Bagian Pembangunan 4) Bagian Perekonomian 5) Bagian Kesejhateraan Rakyat 6) Bagian Organisasi 7) Bagian Umum 8) Bagian Hubungan Masyarakat 9) Bagian Penagdaan Barang dan Jasa

21. 4.01.4 Sekretariat DPRD 22. 4.01.5 Kecamatan Kebumen

1) Kecamatan Kebumen 2) Kelurahan Panjer 3) Kelurahan Selang 4) Kelurahan Tamanwinangun 5) Kelurahan Kebumen 6) Kelurahan Bumirejo

23. 4.01.6 Kecamatan Alian


225

No. Kode SKPD Nama SKPD 24. 4.01.7 Kecamatan Karangsambung 25. 4.01.8 Kecamatan Prembun 26. 4.01.9 Kecamatan Mirit 27. 4.01.10 Kecamatan Kutowinangun 28. 4.01.11 Kecamatan Ambal 29. 4.01.12 Kecamatan Buluspesantren 30. 4.01.13 Kecamatan Pejagoan 31. 4.01.14 Kecamatan Klirong 32. 4.01.15 Kecamatan Petanahan 33. 4.01.16 Kecamatan Sruweng 34. 4.01.17 Kecamatan Karanganyar

1) Kecamatan Karanganyar 2) Kelurahan Jatiluhur 3) Kelurahan Plarangan 4) Kelurahan Panjatan 5) Kelurahan Karanganyar

35. 4.01.18 Kecamatan Karanggayam 36. 4.01.19 Kecamatan Adimulyo 37. 4.01.20 Kecamatan Kuwarasan 38. 4.01.21 Kecamatan Puring 39. 4.01.22 Kecamatan Gombong

1) Kecamatan Gombong 2) Kelurahan Gombong 3) Kelurahan Wonokriyo

40. 4.01.23 Kecamatan Sempor 41. 4.01.24 Kecamatan Buayan 42. 4.01.25 Kecamatan Rowokele 43. 4.01.26 Kecamatan Ayah 44. 4.01.27 Kecamatan Sadang 45. 4.01.28 Kecamatan Poncowarno 46. 4.01.29 Kecamatan Padureso 47. 4.01.30 Kecamatan Bonorowo 48. 4.02.1 Inspektorat 49. 4.03.1 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah 50. 4.04.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 51. 4.04.2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 52. 4.05.1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Di Tahun Anggaran 2020 terdapat 38 entitas di bawah Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 35 Puskesmas, 1 Unit Pengobatan Paru dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah. Namun dalam tahun berjalan, Unit Pengobatan Penyakit Paru (UP3) dicabut status BLUD-nya, dengan Keputusan Bupati Nomor 060/26.4 Tahun 2020 tentang Pencabutan Penerapan Pol Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2020 memperoleh beberapa prestasi diantaranya.


226

Rincian Penghargaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No Nama Penghargaan1. Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 dari Kementerian Keuangan. 2. Juara II Tingkat Nasional Inov asi New Normal Life Sektor Hotel dari Kementerian Dalam Negeri3. Juara II Tingkat Nasional Inov asi New Normal Life Sektor Pasar Modern dari Kementerian

Dalam Negeri4. Top 45 Inov asi Publik Kampung Garam Kebumen dari Kementerian PAN & RB5. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dengan Nilai B dari Kementerian PAN & RB6. Sertipikat Adipura dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Peningkatan Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup 2017 - 20187. Penghargaan kabupaten Sangat Inov atif (Innov ativ e Gov ernment Aw ard) Tahun 2020 dari

Kementerian dalam Negeri8. Penghargaan Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah dengan status kinerja "Sangat Tinggi"

Tahun 20209. Juara I Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Jaw a Tengah Tahun

2020

10. Juara I Lomba Perpustakaan Umum kabupaten/Kota Tingkat Jaw a Tengah tahun 202011. Juara II Jogo Tonggo Desa dan Kelurahan Tingkat Jaw a Tengah Tahun 202012. Penghargaan Good Design Indonesia (GDI) Best (Mangkok Any aman Pandan) Tahun 202013. Juara II Lomba Satgas JOGO TONGGO Desa dan Kelurahan Tingkat Prov insi Jateng Tahun

2020 (Desa Jatimuly o Petanahan)14. Juara III Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Roy ong Masy arakat (BBGRM) Tingkat Prov insi

Jateng Kategori Kelurahan Tahun 2020 (Kelurahan Panjer)15. Juara III Lomba Peningkatan Pemberday aan Ekonomi (PPE) Tingkat Prov insi Jateng Tahun

2020 (Desa Pakuran)16. Juara 1 Lomba Cipta Menu Beragam, Beregizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis

Sumberday a Lokal Tingkat Prov insi Jateng Tahun 202017. TPKAD Aw ard Tahun 2020 Kategori Kabupaten/Kota dengan Implementasi Terbaik dalam

Program Pembiay aan Mikro Berbiay a Rendah bagi UKM18. BUMD Peny elenggara Perusahaan Air Minum terbaik se Prov insi Jateng atas nama Perumda

Air Minum Tirta Bumi Sentosa19. TOP BUMD Aw ards Tahun 2020 sektor BPR atas nama PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2020

BABVn

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangpengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yanglengkap dan andal kepada pemangku kepentingan {stakeholder) guna meningkatkan goodgovernance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

Anggaran 2020 secara keseluruhan.

BIJPATIMEBUMEN,

JYANTO, S.H

Lampiran 1

Anggaran (Rp) Realiasi (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) %1. Retribusi Pelayanan Kesehata/n Dinas Kesehatan 660.000.000,00 268.178.500,00 (391.821.500,00) 40,63 198.745.250,00

Disperkim-LH 600.000.000,00 613.893.500,00 13.893.500,00 102,32 440.011.000,00 Dinas Perhubungan 38.500.000,00 21.423.500,00 (17.076.500,00) 55,65 49.258.500,00 Disporawisata 12.899.000,00 7.747.100,00 (5.151.900,00) 60,06 40.478.400,00 Disperindag 353.500.000,00 405.398.500,00 51.898.500,00 114,68 414.157.800,00

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan 1.254.000.000,00 474.068.000,00 (779.932.000,00) 37,80 800.241.000,00 4. Retribusi Pelayanan Pasar Disperindag 4.762.912.000,00 5.298.745.450,00 535.833.450,00 111,25 3.997.763.750,00 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 750.000.000,00 654.714.000,00 (95.286.000,00) 87,30 778.312.500,00 6. Retribusi Pelayanan Pendidikan Disnaker KUKM 66.000.000,00 45.276.000,00 (20.724.000,00) 68,60 60.984.000,00 7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi DPMPT-SP 1.058.200.000,00 1.211.472.000,00 153.272.000,00 114,48 949.416.000,00

DPU-PR 750.000.000,00 458.380.000,00 (291.620.000,00) 61,12 677.770.000,00 Disperkim-LH 200.000.000,00 150.660.000,00 (49.340.000,00) 75,33 71.385.000,00 Disnaker KUKM 53.235.000,00 52.829.000,00 (406.000,00) 99,24 52.620.000,00 Dinas Perhubungan 88.470.000,00 82.107.500,00 (6.362.500,00) 92,81 88.478.000,00 DPMPT-SP 172.000.000,00 224.886.615,00 52.886.615,00 130,75 234.462.493,00 Disporawisata 177.273.000,00 195.340.030,00 18.067.030,00 110,19 382.149.770,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 320.000.000,00 446.346.500,00 126.346.500,00 139,48 287.266.800,00 Dinas Pertanian dan Pangan 58.100.000,00 68.343.000,00 10.243.000,00 117,63 71.959.500,00 Disperindag 4.400.000,00 5.887.000,00 1.487.000,00 133,80 4.387.000,00 Bagian Umum 175.000.000,00 119.446.000,00 (55.554.000,00) 68,25 192.182.000,00 Kecamatan Kebumen 9.000.000,00 2.000.000,00 (7.000.000,00) 22,22 1.852.715,00 Kecamatan Kutowinangun 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 0,00Kecamatan Prembun 2.000.000,00 2.120.000,00 120.000,00 106,00 2.533.000,00 Kecamatan Sruweng 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 0,00Kecamatan Karanganyar 11.498.000,00 97.200,00 (11.400.800,00) 0,85 11.498.000,00 Kecamatan Gombong 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.020.000,00 Kecamatan Puring 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 0,00Kecamatan Sempor 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 360.000,00 Kecamatan Padureso 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 0,00BPKAD 150.000.000,00 313.981.588,00 163.981.588,00 209,32 321.805.797,00

9. Retribusi Tempat Pelelangan Dinas Kelautan dan Perikanan 1.861.800.000,00 2.013.456.198,00 151.656.198,00 108,15 2.127.458.032,00 10. Retribusi Terminal Dinas Perhubungan 105.000.000,00 79.163.600,00 (25.836.400,00) 75,39 153.213.300,00 11. Disporawisata 316.825.000,00 260.984.500,00 (55.840.500,00) 82,37 514.447.500,00

Disperindag 3.385.410.000,00 3.123.787.000,00 (261.623.000,00) 92,27 3.641.752.700,00 12. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Disporawisata 1.063.000,00 680.000,00 (383.000,00) 63,97 1.960.000,00 13. Retribusi Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian dan Pangan 15.000.000,00 16.572.500,00 1.572.500,00 110,48 27.770.000,00 14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Disporawisata 3.671.578.000,00 2.874.226.800,00 (797.351.200,00) 78,28 7.698.989.900,00 15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dinas Pertanian dan Pangan 317.392.000,00 613.655.000,00 296.263.000,00 193,34 605.412.500,00

DPU-PR 2.000.000.000,00 1.897.639.122,00 (102.360.878,00) 94,88 2.090.271.460,00 Kecamatan Kebumen 20.000.000,00 9.892.400,00 (10.107.600,00) 49,46 52.539.000,00 Kecamatan Alian 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 2.422.000,00 Kecamatan Karangsambung 1.966.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Prembun 9.027.000,00 0,00 (9.027.000,00) 0,00 528.500,00 Kecamatan Mirit 4.565.000,00 1.117.600,00 (3.447.400,00) 24,48 698.000,00 Kecamatan Kutowinangun 11.733.000,00 1.214.000,00 (10.519.000,00) 10,35 1.889.000,00 Kecamatan Ambal 5.000.000,00 700.000,00 (4.300.000,00) 14,00 10.427.000,00 Kecamatan Buluspesantren 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.700.000,00 Kecamatan Pejagoan 4.500.000,00 3.272.000,00 (1.228.000,00) 72,71 4.501.000,00 Kecamatan Klirong 3.000.000,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) 40,00 0,00Kecamatan Petanahan 5.000.000,00 1.732.200,00 (3.267.800,00) 34,64 906.000,00 Kecamatan Sruweng 3.665.000,00 691.000,00 (2.974.000,00) 18,85 1.508.000,00 Kecamatan Karanganyar 2.443.000,00 1.120.000,00 (1.323.000,00) 45,85 2.443.000,00 Kecamatan Karanggayam 2.496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Adimulyo 6.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Kuwarasan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.032.000,00 Kecamatan Puring 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 560.000,00 Kecamatan Gombong 10.000.000,00 7.980.500,00 (2.019.500,00) 79,81 12.734.750,00 Kecamatan Sempor 4.800.000,00 2.961.000,00 (1.839.000,00) 61,69 4.950.000,00 Kecamatan Buayan 9.590.000,00 197.000,00 (9.393.000,00) 2,05 315.000,00 Kecamatan Rowokele 2.335.000,00 0,00 (2.335.000,00) 0,00 257.000,00 Kecamatan Ayah 6.560.000,00 635.000,00 (5.925.000,00) 9,68 1.265.000,00 Kecamatan Sadang 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 912.400,00 Kecamatan Poncowarno 1.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Padureso 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 2.635.475,00 Kecamatan Bonorowo 2.000.000,00 2.028.000,00 28.000,00 101,40 3.025.000,00

18. Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan 44.950.000,00 26.700.000,00 (18.250.000,00) 59,40 38.105.000,00 23.587.096.000,00 22.068.306.403,00 (1.518.789.597,00) 93,56 27.141.726.792,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Jumlah

Uraian Pendapatan OPD

8.

16.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD

No.

2.

2020 Realisasi 2019 (Rp)

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Lampiran 2


BPKAD 744.000.000,00 1.210.699.490,00 466.699.490,00 162,73 653.873.477,00 Dinlutkan 130.000.000,00 131.475.000,00 1.475.000,00 101,13 127.550.000,00

2. Penerimaan Jasa Giro BPKAD 4.247.500.000,00 3.896.010.559,00 (351.489.441,00) 91,72 7.358.931.704,00 3. Pendapatan Bunga Deposito BPKAD 11.242.500.000,00 12.795.027.102,00 1.552.527.102,00 113,81 18.025.332.811,00 4. Pendapatan Denda Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan BPKAD 0,00 65.896.066,00 65.896.066,00 0,00 261.886.277,00 5. Pendapatan Denda Pajak Bapenda 110.210.000,00 249.842.943,00 139.632.943,00 226,70 332.079.992,00

Dispendukcapil 500.000.000,00 339.850.000,00 (160.150.000,00) 67,97 431.495.000,00 Dinas Perhubungan 13.000.000,00 30.527.740,00 17.527.740,00 234,83 21.826.200,00

7. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan BPKAD 18.500.000,00 43.035.400,00 24.535.400,00 232,62 0,008. Pendapatan dari Pengembalian BPKAD 331.690.000,00 821.104.559,00 489.414.559,00 247,55 1.374.233.566,00 9. Hasil dari Pemanfaaatan Kekayaan Daerah Kecamatan Kebumen 9.000.000,00 1.352.715,00 (7.647.285,00) 15,03 0,00

Puskesmas Adimulyo 1.142.687.000,00 1.657.116.402,00 514.429.402,00 145,02 1.584.275.525,00 Puskesmas Alian 2.787.604.000,00 3.522.523.387,00 734.919.387,00 126,36 3.460.926.158,00 Puskesmas Ambal I 1.723.200.000,00 2.198.015.805,00 474.815.805,00 127,55 2.102.401.168,00 Puskesmas Ambal II 1.075.200.000,00 1.462.543.307,00 387.343.307,00 136,03 1.347.311.450,00 Puskesmas Ayah I 1.854.653.000,00 2.470.485.617,00 615.832.617,00 133,20 2.997.445.254,00 Puskesmas Ayah II 1.289.400.000,00 1.548.290.339,00 258.890.339,00 120,08 1.472.913.896,00 Puskesmas Bonorowo 965.160.000,00 1.320.792.540,00 355.632.540,00 136,85 1.232.106.751,00 Puskesmas Buayan 2.048.483.000,00 2.713.764.469,00 665.281.469,00 132,48 2.351.691.493,00 Puskesmas Buluspesantren I 1.228.920.000,00 1.330.206.849,00 101.286.849,00 108,24 1.458.692.019,00 Puskesmas Buluspesantren II 1.130.636.000,00 1.117.277.593,00 (13.358.407,00) 98,82 1.153.367.425,00 Puskesmas Gombong I 1.140.035.000,00 1.685.856.189,00 545.821.189,00 147,88 1.529.769.525,00 Puskesmas Gombong II 1.007.038.000,00 1.110.100.485,00 103.062.485,00 110,23 1.017.116.432,00 Puskesmas Karanganyar 2.259.707.000,00 3.163.353.724,00 903.646.724,00 139,99 2.619.593.421,00 Puskesmas Karanggayam I 2.050.000.000,00 2.231.975.717,00 181.975.717,00 108,88 1.956.002.337,00 Puskesmas Karanggayam II 1.015.400.000,00 1.119.714.426,00 104.314.426,00 110,27 1.069.223.758,00 Puskesmas Karangsambung 2.198.175.000,00 2.835.590.417,00 637.415.417,00 129,00 2.927.384.726,00 Puskesmas Kebumen I 1.912.889.000,00 2.011.825.984,00 98.936.984,00 105,17 2.174.722.113,00 Puskesmas Kebumen II 2.193.200.000,00 2.414.506.199,00 221.306.199,00 110,09 2.146.201.004,00 Puskesmas Kebumen III 1.348.767.000,00 1.719.715.134,00 370.948.134,00 127,50 1.604.821.339,00 Puskesmas Klirong I 1.926.215.000,00 2.212.348.961,00 286.133.961,00 114,85 2.171.495.612,00 Puskesmas Klirong II 1.060.000.000,00 1.358.846.589,00 298.846.589,00 128,19 1.238.668.623,00 Puskesmas Kutowinangun 2.794.373.000,00 3.154.136.132,00 359.763.132,00 112,87 3.148.188.165,00 Puskesmas Kuwarasan 1.899.841.000,00 2.179.688.073,00 279.847.073,00 114,73 1.954.013.490,00 Puskesmas Mirit 2.319.240.000,00 2.879.303.499,00 560.063.499,00 124,15 2.814.154.515,00 Puskesmas Padureso 1.100.880.000,00 1.321.539.111,00 220.659.111,00 120,04 1.216.168.368,00 Puskesmas Pejagoan 2.624.160.000,00 3.271.742.986,00 647.582.986,00 124,68 3.291.022.996,00 Puskesmas Petanahan 2.461.911.000,00 3.158.674.300,00 696.763.300,00 128,30 3.089.868.027,00 Puskesmas Poncowarno 983.478.000,00 1.231.508.175,00 248.030.175,00 125,22 1.029.192.448,00 Puskesmas Prembun 1.044.960.000,00 1.281.080.505,00 236.120.505,00 122,60 1.304.299.437,00 Puskesmas Puring 1.701.000.000,00 2.367.614.268,00 666.614.268,00 139,19 2.253.919.980,00 Puskesmas Rowokele 2.048.696.000,00 2.324.706.745,00 276.010.745,00 113,47 2.055.155.453,00 Puskesmas Sadang 878.926.000,00 1.515.891.452,00 636.965.452,00 172,47 1.342.867.699,00 Puskesmas Sempor I 1.957.074.000,00 2.299.779.934,00 342.705.934,00 117,51 2.316.216.166,00 Puskesmas Sempor II 920.400.000,00 1.311.485.299,00 391.085.299,00 142,49 1.113.296.467,00 Puskesmas Sruweng 1.664.014.000,00 2.247.652.722,00 583.638.722,00 135,07 2.173.078.401,00 Pengobatan Penyakit Paru 0,00 54.754.823,00 54.754.823,00 100,00 240.325.370,68 RSUD dr. Sudirman 105.328.940.000,00 139.615.424.048,00 34.286.484.048,00 132,55 137.267.507.797,00 RSUD Prembun 17.500.000.000,00 30.353.850.912,00 12.853.850.912,00 173,45 19.521.317.477,00 BPKAD 1.200.000.000,00 1.933.349.992,80 733.349.992,80 161,11 1.590.369.032,00 Disporawisata 70.362.000,00 39.027.831,00 (31.334.169,00) 55,47 107.776.750,00 Disnaker KUKM 15.500.000,00 15.280.000,00 (220.000,00) 98,58 23.500.000,00 Dinas Perhubungan 27.000.000,00 26.200.000,00 (800.000,00) 97,04 50.400.000,00 Dinas Kominfo 190.000.000,00 233.702.145,00 43.702.145,00 123,00 222.919.138,00 Kecamatan Kebumen 177.656.000,00 128.890.680,00 (48.765.320,00) 72,55 169.883.857,00 Kecamatan Karanganyar 373.801.000,00 373.800.250,00 (750,00) 100,00 373.801.200,00 Kecamatan Gombong 269.505.000,00 202.933.625,00 (66.571.375,00) 75,30 275.515.250,00 BPKAD 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00

13. Hasil Pengelolaan dana Bergulir BPKAD 37.500.000,00 40.625.000,00 3.125.000,00 108,33 35.165.000,00 Jumlah 200.292.986.000,00 264.352.314.214,80 64.059.328.214,80 131,98 257.196.761.539,68

NO.

Tabel Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD

Lain-lain PAD yang sah lainnya

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

1.

6.

10.

11.

12.

Uraian OPD 2020

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan dari BLUD

Lampiran 3

No Kecamatan/Desa Pagu Alokasi ADD TA 2020 Realisasi Penyaluran Lebih/Kurang

A. KECAMATAN AYAH1 Argopeni 379.143.300 379.143.300 0,002 Karangduwur 382.140.200 382.140.200 0,003 Srati 355.204.000 355.204.000 0,004 Pasir 326.610.900 326.610.900 0,005 Jintung 321.461.600 321.461.600 0,006 Banjararjo 351.936.800 351.936.800 0,007 Argosari 439.668.700 439.668.700 0,008 Watukelir 379.474.300 379.474.300 0,009 Kalibangkang 381.629.700 381.629.700 0,00

10 Tlogosari 378.316.400 378.316.400 0,0011 Kalipoh 406.876.800 406.876.800 0,0012 Ayah 289.919.100 289.919.100 0,0013 Candirenggo 383.728.700 383.728.700 0,0014 Mangunweni 348.630.000 348.630.000 0,0015 Jatijajar 414.330.900 414.330.900 0,0016 Demangsari 377.491.100 377.491.100 0,0017 Bulurejo 316.630.300 316.630.300 0,0018 Kedungweru 284.972.500 284.972.500 0,00

Jumlah 6.518.165.300 6.518.165.300 0,00

B. KECAMATAN BUAYAN1 Karangbolong 342.191.100 342.191.100 0,002 Jladri 401.724.600 401.724.000 (600,00)3 Adiwarno 418.059.800 418.059.800 0,004 Rangkah 337.591.400 337.591.400 0,005 Geblug 334.624.700 334.624.700 0,006 Wonodadi 291.864.100 291.864.000 (100,00)7 Pakuran 324.531.000 324.528.000 (3.000,00)8 Rogodadi 338.196.400 338.196.400 0,009 Buayan 315.395.200 315.395.200 0,00

10 Sikayu 438.876.300 438.876.300 0,0011 Karangsari 283.880.800 283.880.800 0,0012 Rogodono 341.828.700 341.828.700 0,0013 Mergosono 367.428.500 367.428.500 0,0014 Semampir 283.576.900 283.576.900 0,0015 Banyumudal 375.544.600 375.544.600 0,0016 Nogoraji 408.368.300 408.368.300 0,0017 Purbowangi 456.819.300 456.819.300 0,0018 Jatiroto 398.399.700 398.399.700 0,0019 Jogomulyo 322.804.100 322.804.100 0,0020 Tugu 361.123.800 361.123.800 0,00

Jumlah 7.142.829.300 7.142.825.600 (3.700,00)

C. KECAMATAN PURING1 Tambakmulyo 437.661.000 437.661.000 0,002 Surorejan 503.920.100 503.920.100 0,003 Waluyorejo 424.683.000 424.683.000 0,004 Sidoharjo 365.780.400 365.780.400 0,005 Puliharjo 366.524.600 366.524.600 0,006 Purwosari 343.959.700 343.959.700 0,007 Krandegan 446.198.400 446.198.400 0,008 Kaleng 419.074.200 419.074.200 0,009 Tukinggedong 283.569.400 283.569.400 0,00

10 Purwoharjo 307.338.400 307.338.400 0,0011 Sitiadi 448.963.100 448.963.100 0,0012 Banjarejo 475.112.200 475.112.200 0,0013 Pesuruhan 278.041.900 278.041.900 0,0014 Weton Kulon 335.047.400 335.047.400 0,0015 Weton wetan 284.394.500 284.394.500 0,0016 Kedalemankulon 337.959.900 337.959.900 0,0017 Kedalemanwetan 316.476.700 316.476.700 0,0018 Srusuhjurutengah 334.413.000 334.413.000 0,0019 Sidodadi 311.816.100 311.816.100 0,00

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa

Lampiran 3


20 Sidobunder 415.931.600 415.931.600 0,0021 Madurejo 417.187.500 417.187.500 0,0022 Bumirejo 366.735.600 366.735.600 0,0023 Arjowinangun 334.480.900 334.480.900 0,00

Jumlah 8.555.269.600 8.555.269.600 0,00

D. KECAMATAN PETANAHAN1 Tresnorejo 280.742.100 280.742.100 0,002 Grujugan 334.636.900 334.636.900 0,003 Nampudadi 388.257.300 388.257.300 0,004 Grogolpenatus 366.260.800 366.260.800 0,005 Ampelsari 335.548.500 335.548.500 0,006 Kritig 339.313.400 339.313.400 0,007 Karangduwur 423.777.600 423.777.600 0,008 Jatimulyo 339.254.700 339.254.700 0,009 Banjarwinangun 444.598.800 444.598.800 0,00

10 Sidomulyo 388.112.600 388.112.600 0,0011 Podourip 307.224.800 307.224.800 0,0012 Karanggadung 341.077.700 341.077.700 0,0013 Petanahan 392.896.300 392.896.300 0,0014 Kewangunan 367.971.900 367.971.900 0,0015 Tegalretno 289.263.000 289.263.000 0,0016 Grogolbeningsari 396.895.300 396.895.300 0,0017 Kebonsari 279.894.100 279.894.100 0,0018 Munggu 391.712.000 391.712.000 0,0019 Tanjungsari 371.090.400 371.090.400 0,0020 Jogomertan 343.215.000 343.215.000 0,0021 Karangrejo 453.565.900 453.565.900 0,00

Jumlah 7.575.309.100 7.575.309.100 0,00

E. KECAMATAN KLIRONG1 Klirong 359.148.100 359.148.100 0,002 Klegenrejo 419.762.400 419.762.400 0,003 Gebangsari 338.917.700 338.917.700 0,004 Jogosimo 395.587.400 395.587.400 0,005 Tambakprogaten 365.640.800 365.640.800 0,006 Tanggulangin 400.136.900 400.136.900 0,007 Pandanlor 338.687.900 338.687.900 0,008 Bendogarap 358.507.600 358.507.600 0,009 Klegenwonosari 361.103.000 361.103.000 0,00

10 Kedungsari 441.755.700 441.755.700 0,0011 Jerukagung 415.963.300 415.963.300 0,0012 Jatimalang 335.572.900 335.572.000 (900,00)13 Ranterejo 334.403.600 334.403.600 0,0014 Wotbuwono 311.173.100 311.173.100 0,0015 Kedungwinangun 424.550.600 424.550.600 0,0016 Podoluhur 397.395.900 397.395.900 0,0017 Bumiharjo 394.539.900 394.539.900 0,0018 Kebadongan 338.695.000 338.695.000 0,0019 Dorowati 365.899.700 365.899.700 0,0020 Gadungrejo 309.096.300 309.096.300 0,0021 Sitirejo 331.612.400 331.612.400 0,0022 Kaliwungu 357.932.500 357.932.500 0,0023 Tambakagung 336.956.700 336.956.700 0,0024 Karangglonggong 250.483.800 250.483.800 0,00

Jumlah 8.683.523.200 8.683.522.300 (900,00)

F. KECAMATAN BULUSPESANTREN1 Ayamputih 373.336.400 373.336.400 0,002 Setrojenar 390.709.800 390.709.800 0,003 Brecong 530.399.800 530.399.800 0,004 Banjurpasar 366.122.600 366.122.600 0,005 Banjurmukadan 253.182.900 253.182.900 0,006 Waluyo 397.063.800 397.063.800 0,007 Bocor 497.587.200 497.587.200 0,008 Maduretno 387.354.000 387.354.000 0,009 Ambalkumolo 335.419.100 335.419.100 0,00

Lampiran 3


10 Rantewringin 365.265.400 365.265.400 0,0011 Tambakrejo 305.996.600 305.996.600 0,0012 Tanjungsari 307.182.500 307.182.500 0,0013 Tanjungrejo 335.198.700 335.198.700 0,0014 Sidomoro 474.268.100 474.268.100 0,0015 Sangubanyu 530.350.000 530.350.000 0,0016 Kloposawit 421.115.500 421.115.500 0,0017 Arjowinangun 278.897.900 278.897.900 0,0018 Buluspesantren 307.826.400 307.826.400 0,0019 Indrosari 359.301.000 359.301.000 0,0020 Ampih 390.619.400 390.619.400 0,0021 Jogopaten 444.626.300 444.626.300 0,00

Jumlah 8.051.823.400 8.051.823.400 0,00

G. KECAMATAN AMBAL1 Entak 339.683.100 339.683.100 0,002 Plempukan Kembaran 280.262.700 280.262.700 0,003 Kenoyojayan 334.246.000 334.246.000 0,004 Ambalresmi 421.635.000 421.635.000 0,005 Kaibon Petangkuran 362.158.000 362.158.000 0,006 Kaibon 363.338.200 363.338.200 0,007 Sumberjati 390.138.100 390.138.100 0,008 Blengorwetan 386.520.600 386.520.600 0,009 Blengorkulon 388.075.300 388.075.300 0,00

10 Benerwetan 360.260.000 360.260.000 0,0011 Benerkulon 419.665.100 419.665.100 0,0012 Ambalkliwonan 335.585.600 335.585.600 0,0013 Pasarsenen 361.245.400 361.245.400 0,0014 Pucangan 280.657.000 280.657.000 0,0015 Ambalkebrek 307.506.100 307.506.100 0,0016 Gondanglegi 393.284.900 393.284.900 0,0017 Banjarsari 279.212.800 279.212.800 0,0018 Lajer 491.141.700 491.141.700 0,0019 Singosari 334.823.400 334.823.400 0,0020 Sidoluhur 393.642.900 393.642.900 0,0021 Sinungrejo 414.171.300 414.171.300 0,0022 Ambarwinangun 413.649.100 413.649.100 0,0023 Peneket 334.719.900 334.719.900 0,0024 Sidorejo 358.718.400 358.718.400 0,0025 Sidomulyo 361.299.800 361.299.800 0,0026 Sidomukti 416.286.400 416.286.400 0,0027 Prasutan 332.799.400 332.799.400 0,0028 Kradenan 306.557.200 306.557.200 0,0029 Pagedangan 388.268.800 388.268.800 0,0030 Surobayan 387.459.400 387.459.400 0,0031 Dukuh Rejosari 360.850.300 360.850.300 0,0032 Kembangsawit 308.417.000 308.417.000 0,00

Jumlah 11.606.278.900 11.606.278.900 0,00

H. KECAMATAN MIRIT1 Krubungan 308.234.400 308.234.400 0,002 Ngabean 450.267.000 450.267.000 0,003 Winong 335.949.400 335.949.400 0,004 Tlogopragoto 337.330.800 337.330.800 0,005 Wergonayan 417.489.400 417.489.400 0,006 Miritpetikusan 343.529.400 343.529.400 0,007 Karanggede 309.982.600 309.982.600 0,008 Mangunranan 364.797.400 364.797.400 0,009 Pekutan 311.981.600 311.981.600 0,00

10 Mirit 361.804.500 361.804.500 0,0011 Sitibentar 416.136.500 416.136.500 0,0012 Tlogodepok 393.688.700 393.688.700 0,0013 Sarwogadung 496.832.300 496.832.300 0,0014 Wiromartan 417.520.800 417.520.800 0,0015 Wirogaten 422.700.100 422.700.100 0,0016 Patukrejomulyo 335.174.800 335.174.800 0,0017 Patukgawemulyo 338.760.800 338.760.800 0,00

Lampiran 3


18 Selotumpeng 394.579.300 394.579.300 0,0019 Singoyudan 310.985.200 310.985.200 0,0020 Lembupurwo 586.110.600 586.110.600 0,0021 Rowo 389.726.500 389.726.500 0,0022 Kertodeso 421.084.200 421.084.200 0,00

Jumlah 8.464.666.300 8.464.666.300 0,00

I. KECAMATAN BONOROWO1 Sirnoboyo 468.664.000 468.614.000 (50.000,00)2 Bonorowo 360.186.000 360.186.000 0,003 Tlogorejo 306.524.100 306.524.100 0,004 Rowosari 306.255.000 306.255.000 0,005 Patukrejo 365.259.300 365.259.300 0,006 Ngasinan 440.250.400 440.250.400 0,007 Pujodadi 542.854.600 542.854.600 0,008 Balorejo 360.665.100 360.665.100 0,009 Bonjok Kidul 413.151.500 413.151.500 0,00

10 Bonjok Lor 392.064.500 392.064.500 0,0011 Mrentul 390.030.000 390.030.000 0,00

Jumlah 4.345.904.500 4.345.854.500 (50.000,00)

J. KECAMATAN PREMBUN1 Tersobo 362.265.500 362.265.500 0,002 Prembun 419.563.500 419.563.500 0,003 Kabekelan 491.040.500 491.040.500 0,004 Tunggalroso 366.556.600 366.556.600 0,005 Kedungwaru 306.574.100 306.574.100 0,006 Bagung 360.803.700 360.803.700 0,007 Sembirkadipaten 334.365.900 334.365.900 0,008 Sidogede 369.779.800 369.779.800 0,009 Kedungbulus 358.743.900 358.743.900 0,00

10 Mulyosri 312.486.400 312.486.400 0,0011 Pesuningan 390.492.200 390.492.200 0,0012 Kabuaran 395.650.100 395.650.100 0,0013 Pecarikan 256.149.300 256.149.300 0,00

Jumlah 4.724.471.500 4.724.471.500 0,00

K. KECAMATAN PADURESO1 Merden 395.414.000 395.412.000 (2.000,00)2 Kalijering 306.235.500 306.235.500 0,003 Padureso 314.278.000 314.278.000 0,004 Kaligubug 362.351.700 362.351.700 0,005 Sendangdalem 374.332.000 374.332.000 0,006 Rahayu 366.192.700 366.192.700 0,007 Sidototo 312.656.800 312.656.000 (800,00)8 Balingasal 419.645.700 419.645.700 0,009 Pejengkolan 365.212.600 365.212.600 0,00

Jumlah 3.216.319.000 3.216.316.200 (2.800,00)

L. KECAMATAN KUTOWINANGUN1 Pekunden 308.101.900 308.101.900 0,002 Tanjungmeru 359.098.000 359.098.000 0,003 Kuwarisan 389.962.800 389.962.800 0,004 Kutowinangun 520.860.500 520.860.500 0,005 Lundong 386.297.600 386.297.600 0,006 Mekarsari 443.072.100 443.072.100 0,007 Babadsari 444.144.400 444.144.400 0,008 Ungaran 413.818.000 413.818.000 0,009 Mrinen 331.428.500 331.428.500 0,00

10 Pejagatan 337.732.200 337.732.200 0,0011 Triwarno 416.915.100 416.915.100 0,0012 Korowelang 335.358.900 335.358.900 0,0013 Jlegiwinangun 366.705.900 366.705.900 0,0014 Lumbu 368.237.400 368.237.400 0,0015 Tanjungsari 366.078.700 366.078.700 0,0016 Kaliputih 307.325.200 307.325.200 0,0017 Tunjungseto 282.219.500 282.219.500 0,00

Lampiran 3


18 Pesalakan 255.122.600 255.122.600 0,0019 Karangsari 519.875.900 519.875.900 0,00

Jumlah 7.152.355.200 7.152.355.200 0,00

M. KECAMATAN ALIAN1 Krakal 493.999.400 493.999.400 0,002 Sawangan 345.344.600 345.344.600 0,003 Kalirancang 350.840.500 350.840.500 0,004 Seliling 380.089.200 380.089.200 0,005 Surotrunan 397.857.700 397.857.700 0,006 Bojongsari 480.758.100 480.758.100 0,007 Kambangsari 333.696.900 333.696.900 0,008 Karangkembang 342.708.800 342.708.800 0,009 Kalijaya 345.094.000 345.094.000 0,00

10 Tanuharjo 339.330.900 339.330.900 0,0011 Jatimulyo 366.532.700 366.532.700 0,0012 Karangtanjung 315.966.400 315.966.400 0,0013 Kemangguan 376.814.200 376.814.200 0,0014 Kaliputih 401.854.800 401.854.800 0,0015 Wonokromo 468.536.600 468.536.600 0,0016 Tlogowulung 340.285.100 340.285.100 0,00

Jumlah 6.079.709.900 6.079.709.900 0,00

N. KECAMATAN PONCOWARNO1 Poncowarno 358.151.500 358.151.500 0,002 Jatipurus 306.004.900 306.004.900 0,003 Lerepkebumen 333.936.000 333.936.000 0,004 Blater 335.643.900 335.643.900 0,005 Tegalrejo 332.249.400 332.249.400 0,006 Jembangan 415.500.200 415.500.200 0,007 Karangtengah 364.297.300 364.297.300 0,008 Kedungdowo 280.276.500 280.276.500 0,009 Kebapangan 338.535.700 338.535.700 0,00

10 Tirtomoyo 391.498.200 391.498.200 0,0011 Soka 367.984.900 367.984.900 0,00

Jumlah 3.824.078.500 3.824.078.500 0,00

O. KECAMATAN KEBUMEN1 Kutosari 394.136.700 394.136.700 0,002 Kembaran 200.982.000 200.982.000 0,003 Kawedusan 306.060.000 306.060.000 0,004 Kalijirek 309.218.700 309.218.700 0,005 Candiwulan 336.670.200 336.670.200 0,006 Candimulyo 334.715.600 334.715.600 0,007 Bandung 341.783.800 341.783.800 0,008 Tanahsari 368.726.200 368.726.200 0,009 Roworejo 315.314.000 315.314.000 0,00

10 Wonosari 450.112.300 450.112.300 0,0011 Sumberadi 361.710.700 361.710.700 0,0012 Kalirejo 420.455.100 420.455.100 0,0013 Muktisari 345.402.900 345.402.900 0,0014 Murtirejo 391.813.100 391.813.100 0,0015 Adikarso 366.305.400 366.305.400 0,0016 Depokrejo 392.483.700 392.483.700 0,0017 Mengkowo 360.246.100 360.246.100 0,0018 Jatisari 403.258.600 403.258.600 0,0019 Gesikan 363.258.600 363.258.600 0,0020 Kalibagor 399.207.900 399.207.900 0,0021 Argopeni 341.525.200 341.525.200 0,0022 Karangsari 398.470.800 398.470.800 0,0023 Gemeksekti 375.337.900 375.337.900 0,0024 Jemur 339.329.900 339.329.900 0,00

Jumlah 8.616.525.400 8.616.525.400 0,00

P. KECAMATAN PEJAGOAN1 Pejagoan 319.167.500 319.167.500 0,002 Kedawung 439.824.300 439.824.300 0,00

Lampiran 3


3 Kuwayuhan 427.941.600 427.941.600 0,004 Logede 339.155.700 339.155.700 0,005 Kebulusan 318.388.700 318.388.700 0,006 Aditirto 261.971.400 261.971.400 0,007 Karangpoh 312.394.000 312.394.000 0,008 Jemur 348.430.100 348.430.100 0,009 Kebagoran 262.330.000 262.330.000 0,00

10 Peniron 448.715.900 448.715.900 0,0011 Prigi 284.752.100 284.752.100 0,0012 Pengaringan 257.107.700 257.107.700 0,0013 Watulawang 262.872.100 262.872.100 0,00

Jumlah 4.283.051.100 4.283.051.100 0,00

Q. KECAMATAN SRUWENG1 Menganti 411.699.200 411.699.200 0,002 Trikarso 524.067.000 524.067.000 0,003 Sidoharjo 339.097.100 339.097.100 0,004 Giwangretno 314.741.700 314.741.700 0,005 Jabres 306.969.600 306.969.600 0,006 Sruweng 415.657.900 415.657.900 0,007 Karanggedang 362.279.600 362.279.600 0,008 Purwodeso 385.194.500 385.194.500 0,009 Klepusanggar 278.338.400 278.338.400 0,00

10 Tanggeran 415.931.300 415.931.300 0,0011 Karangsari 303.245.800 303.245.800 0,0012 Karangpule 363.141.500 363.141.500 0,0013 Pakuran 313.416.800 313.416.800 0,0014 Pengempon 396.564.900 396.564.900 0,0015 Kejawang 336.720.400 336.720.400 0,0016 Karangjambu 357.899.800 357.899.800 0,0017 Sidoagung 541.250.700 541.250.700 0,0018 Penusupan 309.109.100 309.109.100 0,0019 Donosari 286.629.000 286.629.000 0,0020 Pandansari 414.685.400 414.685.400 0,0021 Condongcampur 286.463.100 286.463.100 0,00

Jumlah 7.663.102.800 7.663.102.800 0,00

R. KECAMATAN ADIMULYO1 Sugihwaras 338.837.600 338.837.600 0,002 Tambaharjo 389.541.600 389.541.600 0,003 Tepakyang 335.783.700 335.783.700 0,004 Sidomulyo 283.020.500 283.020.000 (500,00)5 Wojosari 333.208.600 333.208.000 (600,00)6 Candiwulan 309.703.100 309.703.100 0,007 Adikarto 334.300.700 334.300.700 0,008 Adimulyo 387.402.800 387.402.800 0,009 Temanggal 304.746.400 304.746.400 0,00

10 Joho 279.991.000 279.991.000 0,0011 Adiluhur 385.608.900 385.608.900 0,0012 Tegalsari 361.499.300 361.499.300 0,0013 Sekarteja 280.771.500 280.768.000 (3.500,00)14 Kemujan 332.830.200 332.830.200 0,0015 Mangunharjo 332.359.300 332.356.000 (3.300,00)16 Banyuroto 337.561.300 337.560.000 (1.300,00)17 Meles 310.157.600 310.157.600 0,0018 Caruban 335.707.100 335.707.100 0,0019 Bonjok 333.772.900 333.772.900 0,0020 Arjomulyo 335.604.700 335.604.000 (700,00)21 Arjosari 331.400.400 331.400.000 (400,00)22 Pekuwon 411.139.300 411.139.300 0,0023 Sidomukti 417.405.400 417.405.400 0,00

Jumlah 7.802.353.900 7.802.343.600 (10.300,00)

S. KECAMATAN KUWARASAN1 Kamulyan 284.313.800 284.313.800 0,002 Sidomukti 366.427.400 366.427.400 0,003 Tambaksari 257.557.200 257.557.200 0,00

Lampiran 3


4 Kalipurwo 315.592.100 315.592.100 0,005 Purwodadi 364.447.700 364.447.700 0,006 Pondok Gebangsari 336.150.700 336.150.700 0,007 Kuwarasan 286.119.300 286.119.300 0,008 Harjodowo 256.850.900 256.850.900 0,009 Lemahduwur 317.674.500 317.674.500 0,00

10 Madureso 341.052.500 341.052.500 0,0011 Mangli 309.442.400 309.442.400 0,0012 Gandusari 310.188.500 310.188.500 0,0013 Ori 311.237.700 311.237.700 0,0014 Serut 307.251.500 307.251.500 0,0015 Banjarejo 365.711.900 365.711.900 0,0016 Gumawang 310.226.100 310.226.100 0,0017 Wonoyoso 367.675.500 367.675.500 0,0018 Gunungmujil 371.617.800 371.617.800 0,0019 Kuwaru 387.961.400 387.961.400 0,0020 Bendungan 387.682.200 387.682.200 0,0021 Jatimulyo 359.066.300 359.066.300 0,0022 Sawangan 391.082.500 391.082.500 0,00

Jumlah 7.305.329.900 7.305.329.900 0,00

T. KECAMATAN ROWOKELE1 Kalisari 428.987.900 428.987.900 0,002 Redisari 425.769.800 425.769.800 0,003 Pringtutul 406.572.000 406.572.000 0,004 Rowokele 425.475.900 425.475.900 0,005 Bumiagung 375.290.700 375.290.700 0,006 Jatiluhur 313.958.300 313.958.300 0,007 Wagirpandan 354.622.500 354.622.500 0,008 Wonoharjo 502.144.100 502.144.100 0,009 Kretek 400.743.300 400.743.300 0,00

10 Giyanti 496.612.400 496.612.400 0,0011 Sukomulyo 540.447.400 540.447.400 0,00

Jumlah 4.670.624.300 4.670.624.300 0,00

U. KECAMATAN SEMPOR1 Selokerto 372.390.000 372.390.000 0,002 Sidoharum 506.827.000 506.827.000 0,003 Kalibeji 405.438.000 405.438.000 0,004 Jatinegara 349.720.100 349.720.100 0,005 Bejiruyung 368.425.700 368.425.700 0,006 Pekuncen 340.834.100 340.834.100 0,007 Kedungjati 398.482.900 398.482.900 0,008 Semali 353.368.000 353.368.000 0,009 Bonosari 347.668.700 347.668.700 0,00

10 Sempor 330.743.300 330.743.300 0,0011 Tunjungseto 439.939.500 439.939.500 0,0012 Sampang 402.593.400 402.593.400 0,0013 Donorojo 399.835.600 399.835.600 0,0014 Kedungwringin 445.102.000 445.102.000 0,0015 Kenteng 412.998.600 412.998.600 0,0016 Somagede 393.382.200 393.380.000 (2.200,00)

Jumlah 6.267.749.100 6.267.746.900 (2.200,00)

V. KECAMATAN GOMBONG1 Banjarsari 360.262.200 360.262.200 0,002 Kemukus 419.268.700 419.268.700 0,003 Kalitengah 426.857.800 426.857.800 0,004 Semondo 341.939.100 341.939.100 0,005 Wero 363.577.100 363.577.100 0,006 Patemon 312.535.800 312.535.800 0,007 Panjangsari 361.365.900 361.365.900 0,008 Kedungpuji 364.678.200 364.678.200 0,009 Klopogodo 339.713.900 339.713.900 0,00

10 Wonosigro 336.992.800 336.992.800 0,0011 Sidayu 308.810.000 308.810.000 0,0012 Semanding 450.880.500 450.880.500 0,00

Lampiran 3


Jumlah 4.386.882.000 4.386.882.000 0,00

W. KECAMATAN KARANGANYAR1 Karangkemiri 360.563.500 360.563.500 0,002 Candi 368.728.200 368.728.000 (200,00)3 Sidomulyo 308.024.500 308.024.500 0,004 Grenggeng 411.972.400 411.972.000 (400,00)5 Wonorejo 371.069.800 371.069.800 0,006 Giripurno 398.511.400 398.511.400 0,007 Pohkumbang 484.542.200 484.542.200 0,00

Jumlah 2.703.412.000 2.703.411.400 (600,00)

X. KECAMATAN KARANGGAYAM1 Karanggayam 462.023.700 462.023.700 0,002 Kajoran 433.804.500 433.804.500 0,003 Karangtengah 281.900.300 281.900.300 0,004 Kalirejo 375.665.200 375.665.200 0,005 Kebakalan 347.235.200 347.235.200 0,006 Karangmaja 339.451.000 339.451.000 0,007 Karangrejo 368.604.200 368.604.200 0,008 Kalibening 380.514.200 380.514.200 0,009 Glontor 380.390.800 380.390.800 0,00

10 Gunungsari 378.525.900 378.525.900 0,0011 Ginandong 319.057.700 319.057.700 0,0012 Pagebangan 311.635.400 311.635.400 0,0013 Penimbun 317.369.300 317.369.300 0,0014 Selogiri 392.389.800 392.389.800 0,0015 Logandu 411.964.800 411.964.800 0,0016 Clapar 374.233.400 374.233.400 0,0017 Binangun 318.352.200 318.352.200 0,0018 Wonotirto 370.901.200 370.901.200 0,0019 Giritirto 375.154.500 375.154.500 0,00

Jumlah 6.939.173.300 6.939.173.300 0,00

Y. KECAMATAN KARANGSAMBUNG1 Widoro 399.084.400 399.084.400 0,002 Seling 258.248.100 258.248.100 0,003 Pencil 227.061.800 227.061.800 0,004 Kedungwaru 311.503.200 311.503.200 0,005 Kaligending 429.208.800 429.208.800 0,006 Plumbon 554.123.000 554.123.000 0,007 Pujotirto 418.770.500 418.770.500 0,008 Wadasmalang 558.939.600 558.939.600 0,009 Tlepok 261.441.500 261.441.500 0,00

10 Kalisono 371.938.800 371.938.800 0,0011 Langse 397.892.200 397.892.200 0,0012 Banioro 338.667.800 338.667.800 0,0013 Karangsambung 429.030.600 429.030.600 0,0014 Totogan 370.108.000 370.108.000 0,00

Jumlah 5.326.018.300 5.326.018.300 0,00

Z. KECAMATAN SADANG1 Pucangan 431.895.000 431.895.000 0,002 Seboro 538.971.300 538.971.300 0,003 Wonosari 426.098.500 426.098.500 0,004 Sadangkulon 346.946.900 346.946.900 0,005 Sadangwetan 366.035.100 366.035.100 0,006 Cangkring 263.209.400 263.209.400 0,007 Kedunggong 376.830.000 376.830.000 0,00

Jumlah 2.749.986.200 2.749.986.200 0,00164.654.912.000 164.654.841.500 (70.500,00)Jumlah Total

Lampiran 4

No. Kecamatan Pagu Total Realisasi Penyaluran Lebih/Kurang I AYAH 1 Argopeni 845.411.000,00 845.411.000,00 0,00

2 Karangduwur 832.290.000,00 832.290.000,00 0,003 Srati 838.577.000,00 838.577.000,00 0,004 Pasir 812.415.000,00 812.415.000,00 0,005 Jintung 767.306.000,00 767.306.000,00 0,006 Banjararjo 861.078.000,00 861.078.000,00 0,007 Argosari 932.388.000,00 932.388.000,00 0,008 Watukelir 882.133.000,00 882.133.000,00 0,009 Kalibangkang 891.997.000,00 891.997.000,00 0,00

10 Tlogosari 941.061.000,00 941.061.000,00 0,0011 Kalipoh 871.044.000,00 871.044.000,00 0,0012 Ayah 743.187.000,00 743.187.000,00 0,0013 Candirenggo 860.772.000,00 860.772.000,00 0,0014 Mangunweni 908.275.000,00 908.275.000,00 0,0015 Jatijajar 1.011.925.000,00 1.011.925.000,00 0,0016 Demangsari 843.418.000,00 843.418.000,00 0,0017 Bulurejo 844.444.000,00 844.444.000,00 0,0018 Kedungweru 784.804.000,00 784.804.000,00 0,00

Jumlah 15.472.525.000,00 15.472.525.000,00 0,00II BUAYAN 1 Karangbolong 798.323.000,00 798.323.000,00 0,00

2 Jladri 904.449.000,00 904.449.000,00 0,003 Adiwarno 806.332.000,00 806.332.000,00 0,004 Rangkah 776.561.000,00 776.561.000,00 0,005 Wonodadi 1.003.404.000,00 1.003.404.000,00 0,006 Geblug 752.935.000,00 752.935.000,00 0,007 Rogodadi 803.532.000,00 803.532.000,00 0,008 Pakuran 1.151.649.000,00 1.151.649.000,00 0,009 Buayan 805.869.000,00 805.869.000,00 0,00

10 Sikayu 1.157.888.000,00 1.157.888.000,00 0,0011 Karangsari 803.981.000,00 803.981.000,00 0,0012 Rogodono 1.062.176.000,00 1.062.176.000,00 0,0013 Banyumudal 1.044.027.000,00 1.044.027.000,00 0,0014 Tugu 1.313.311.000,00 1.313.311.000,00 0,0015 Nogoraji 1.289.404.000,00 1.289.404.000,00 0,0016 Mergosono 863.198.000,00 863.198.000,00 0,0017 Semampir 869.880.000,00 869.880.000,00 0,0018 Jogomulyo 1.134.511.000,00 1.134.511.000,00 0,0019 Purbowangi 937.016.000,00 937.016.000,00 0,0020 Jatiroto 939.866.000,00 939.866.000,00 0,00

Jumlah 19.218.312.000,00 19.218.312.000,00 0,00III PURING 1 Tambakmulyo 1.214.826.000,00 1.214.826.000,00 0,00

2 Surorejan 1.011.890.000,00 1.011.890.000,00 0,003 Waluyorejo 1.087.026.000,00 1.087.026.000,00 0,004 Sidoharjo 857.669.000,00 857.669.000,00 0,005 Puliharjo 927.617.000,00 927.617.000,00 0,006 Purwosari 862.742.000,00 862.742.000,00 0,007 Arjowinangun 797.923.000,00 797.923.000,00 0,008 Krandegan 992.439.000,00 992.439.000,00 0,009 Kaleng 869.711.000,00 869.711.000,00 0,00

10 Tukinggedong 794.318.000,00 794.318.000,00 0,0011 Purwoharjo 761.391.000,00 761.391.000,00 0,0012 Banjareja 1.020.776.000,00 1.020.776.000,00 0,0013 Wetonkulon 796.013.000,00 796.013.000,00 0,0014 Pesuruhan 754.186.000,00 754.186.000,00 0,0015 Wetonwetan 804.571.000,00 804.571.000,00 0,0016 Kedalemankulon 954.139.000,00 954.139.000,00 0,0017 Kedalemanwetan 883.480.000,00 883.480.000,00 0,0018 Srusuhjurutengah 825.913.000,00 825.913.000,00 0,0019 Sitiadi 834.674.000,00 834.674.000,00 0,0020 Bumirejo 865.035.000,00 865.035.000,00 0,0021 Madurejo 841.810.000,00 841.810.000,00 0,0022 Sidobunder 813.934.000,00 813.934.000,00 0,0023 Sidodadi 841.482.000,00 841.482.000,00 0,00

Jumlah 20.413.565.000,00 20.413.565.000,00 0,00IV PETANAHAN 1 Karangrejo 1.051.234.000,00 1.051.234.000,00 0,00

2 Karanggadung 839.964.000,00 839.964.000,00 0,00

D e s a

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa

Lampiran 4

No. Kecamatan Pagu Total Realisasi Penyaluran Lebih/Kurang D e s a3 Tegalretno 886.459.000,00 886.459.000,00 0,004 Ampelsari 820.062.000,00 820.062.000,00 0,005 Munggu 825.448.000,00 825.448.000,00 0,006 Kewangunan 950.304.000,00 950.304.000,00 0,007 Karangduwur 949.655.000,00 949.655.000,00 0,008 Petanahan 781.513.000,00 781.513.000,00 0,009 Kebonsari 761.126.000,00 761.126.000,00 0,00

10 Grogolpenatus 869.876.000,00 869.876.000,00 0,0011 Grogolbeningsari 893.142.000,00 893.142.000,00 0,0012 Jogomertan 843.621.000,00 843.621.000,00 0,0013 Tanjungsari 906.880.000,00 906.880.000,00 0,0014 Sidomulyo 798.302.000,00 798.302.000,00 0,0015 Grujugan 787.668.000,00 787.668.000,00 0,0016 Kritig 807.772.000,00 807.772.000,00 0,0017 Nampudadi 809.641.000,00 809.641.000,00 0,0018 Tresnorejo 758.160.000,00 758.160.000,00 0,0019 Podourip 758.441.000,00 758.441.000,00 0,0020 Jatimulyo 815.858.000,00 815.858.000,00 0,0021 Banjarwinangun 823.224.000,00 823.224.000,00 0,00

Jumlah 17.738.350.000,00 17.738.350.000,00 0,00V KLIRONG 1 Jogosimo 924.254.000,00 924.254.000,00 0,00

2 Tanggulangin 972.216.000,00 972.216.000,00 0,003 Pandanlor 813.214.000,00 813.214.000,00 0,004 Tambakprogaten 885.954.000,00 885.954.000,00 0,005 Gebangsari 883.628.000,00 883.628.000,00 0,006 Klegenrejo 887.368.000,00 887.368.000,00 0,007 Bendogarap 785.809.000,00 785.809.000,00 0,008 Kedungsari 864.188.000,00 864.188.000,00 0,009 Jerukagung 822.472.000,00 822.472.000,00 0,00

10 Klegenwonosari 790.521.000,00 790.521.000,00 0,0011 Klirong 748.610.000,00 748.610.000,00 0,0012 Kaliwungu 761.832.000,00 761.832.000,00 0,0013 Jatimalang 782.641.000,00 782.641.000,00 0,0014 Karangglonggong 743.323.000,00 743.323.000,00 0,0015 Ranterejo 816.261.000,00 816.261.000,00 0,0016 Wotbuwono 805.446.000,00 805.446.000,00 0,0017 Tambakagung 815.518.000,00 815.518.000,00 0,0018 Sitirejo 762.512.000,00 762.512.000,00 0,0019 Gadungrejo 884.804.000,00 884.804.000,00 0,0020 Dorowati 833.563.000,00 833.563.000,00 0,0021 Bumiharjo 857.380.000,00 857.380.000,00 0,0022 Kebadongan 819.242.000,00 819.242.000,00 0,0023 Podoluhur 856.176.000,00 856.176.000,00 0,0024 Kedungwinangun 919.941.000,00 919.941.000,00 0,00

Jumlah 20.036.873.000,00 20.036.873.000,00 0,00VI BULUSPESANTREN 1 Ayamputih 1.080.990.000,00 1.080.990.000,00 0,00

2 Setrojenar 804.128.000,00 804.128.000,00 0,003 Brecong 967.422.000,00 967.422.000,00 0,004 Banjurpasar 979.562.000,00 979.562.000,00 0,005 Indrosari 786.793.000,00 786.793.000,00 0,006 Buluspesantren 802.104.000,00 802.104.000,00 0,007 Banjurmukadan 751.690.000,00 751.690.000,00 0,008 Waluyo 891.354.000,00 891.354.000,00 0,009 Bocor 858.779.000,00 858.779.000,00 0,00

10 Maduretno 821.174.000,00 821.174.000,00 0,0011 Ambalkumolo 810.564.000,00 810.564.000,00 0,0012 Rantewringin 854.917.000,00 854.917.000,00 0,0013 Tambakrejo 760.315.000,00 760.315.000,00 0,0014 Sangubanyu 863.794.000,00 863.794.000,00 0,0015 Arjowinangun 776.543.000,00 776.543.000,00 0,0016 Ampih 836.008.000,00 836.008.000,00 0,0017 Jogopaten 981.641.000,00 981.641.000,00 0,0018 Klapasawit 883.060.000,00 883.060.000,00 0,0019 Sidomoro 959.047.000,00 959.047.000,00 0,0020 Tanjungrejo 798.648.000,00 798.648.000,00 0,0021 Tanjungsari 767.913.000,00 767.913.000,00 0,00

Jumlah 18.036.446.000,00 18.036.446.000,00 0,00VII AMBAL 1 Entak 866.752.000,00 866.752.000,00 0,00

2 Plempukankembaran 764.958.000,00 764.958.000,00 0,00

Lampiran 4

No. Kecamatan Pagu Total Realisasi Penyaluran Lebih/Kurang D e s a3 Kenoyojayan 799.644.000,00 799.644.000,00 0,004 Ambalresmi 892.227.000,00 892.227.000,00 0,005 Kaibonpetangkuran 830.184.000,00 830.184.000,00 0,006 Kaibon 836.692.000,00 836.692.000,00 0,007 Sumberjati 860.318.000,00 860.318.000,00 0,008 Blengorwetan 759.833.000,00 759.833.000,00 0,009 Blengorkulon 975.483.000,00 975.483.000,00 0,00

10 Benerwetan 954.841.000,00 954.841.000,00 0,0011 Benerkulon 963.524.000,00 963.524.000,00 0,0012 Ambalkliwonan 831.111.000,00 831.111.000,00 0,0013 Pasarsenen 856.785.000,00 856.785.000,00 0,0014 Pucangan 772.405.000,00 772.405.000,00 0,0015 Ambalkebrek 833.322.000,00 833.322.000,00 0,0016 Gondanglegi 879.401.000,00 879.401.000,00 0,0017 Banjarsari 753.652.000,00 753.652.000,00 0,0018 Lajer 780.978.000,00 780.978.000,00 0,0019 Singosari 803.917.000,00 803.917.000,00 0,0020 Sidoluhur 869.745.000,00 869.745.000,00 0,0021 Sinungrejo 773.050.000,00 773.050.000,00 0,0022 Ambarwinangun 780.069.000,00 780.069.000,00 0,0023 Peneket 777.424.000,00 777.424.000,00 0,0024 Sidorejo 766.811.000,00 766.811.000,00 0,0025 Sidomulyo 787.868.000,00 787.868.000,00 0,0026 Sidomukti 835.415.000,00 835.415.000,00 0,0027 Prasutan 766.541.000,00 766.541.000,00 0,0028 Kradenan 781.961.000,00 781.961.000,00 0,0029 Pagedangan 791.014.000,00 791.014.000,00 0,0030 Surobayan 786.863.000,00 786.863.000,00 0,0031 Dukuhrejosari 796.306.000,00 796.306.000,00 0,0032 Kembangsawit 736.668.000,00 736.668.000,00 0,00

Jumlah 26.265.762.000,00 26.265.762.000,00 0,00VIII MIRIT 1 Miritpetikusan 811.369.000,00 811.369.000,00 0,00

2 Tlogodepok 847.300.000,00 847.300.000,00 0,003 Mirit 957.340.000,00 957.340.000,00 0,004 Tlogopragoto 940.751.000,00 940.751.000,00 0,005 Lembupurwo 973.973.000,00 973.973.000,00 0,006 Wiromartan 843.209.000,00 843.209.000,00 0,007 Rowo 792.849.000,00 792.849.000,00 0,008 Singoyudan 817.696.000,00 817.696.000,00 0,009 Wergonayan 812.284.000,00 812.284.000,00 0,00

10 Selotumpeng 1.020.401.000,00 1.020.401.000,00 0,0011 Sitibentar 856.980.000,00 856.980.000,00 0,0012 Karanggede 784.172.000,00 784.172.000,00 0,0013 Kertodeso 1.038.417.000,00 1.038.417.000,00 0,0014 Patukrejomulyo 810.712.000,00 810.712.000,00 0,0015 Patukgawemulyo 821.095.000,00 821.095.000,00 0,0016 Mangunranan 810.232.000,00 810.232.000,00 0,0017 Pekutan 952.485.000,00 952.485.000,00 0,0018 Wirogaten 914.140.000,00 914.140.000,00 0,0019 Winong 739.718.000,00 739.718.000,00 0,0020 Ngabean 926.240.000,00 926.240.000,00 0,0021 Sarwogadung 855.936.000,00 855.936.000,00 0,0022 Krubungan 920.795.000,00 920.795.000,00 0,00

Jumlah 19.248.094.000,00 19.248.094.000,00 0,00IX PREMBUN 1 Tersobo 779.236.000,00 779.236.000,00 0,00

2 Prembun 776.301.000,00 776.301.000,00 0,003 Kabekelan 766.892.000,00 766.892.000,00 0,004 Tunggalroso 798.726.000,00 798.726.000,00 0,005 Kedungwaru 902.556.000,00 902.556.000,00 0,006 Bagung 765.533.000,00 765.533.000,00 0,007 Sidogede 985.828.000,00 985.828.000,00 0,008 Sembirkadipaten 937.734.000,00 937.734.000,00 0,009 Kedungbulus 788.031.000,00 788.031.000,00 0,00

10 Mulyosri 810.402.000,00 810.402.000,00 0,0011 Pesuningan 790.614.000,00 790.614.000,00 0,0012 Pecarikan 770.981.000,00 770.981.000,00 0,0013 Kabuaran 848.945.000,00 848.945.000,00 0,00

Jumlah 10.721.779.000,00 10.721.779.000,00 0,00X KUTOWINANGUN 1 Pekunden 801.890.000,00 801.890.000,00 0,00

Lampiran 4

No. Kecamatan Pagu Total Realisasi Penyaluran Lebih/Kurang D e s a2 Tanjungmeru 786.033.000,00 786.033.000,00 0,003 Kuwarisan 764.497.000,00 764.497.000,00 0,004 Kutowinangun 767.303.000,00 767.303.000,00 0,005 Lundong 826.457.000,00 826.457.000,00 0,006 Mekarsari 865.832.000,00 865.832.000,00 0,007 Babadsari 835.500.000,00 835.500.000,00 0,008 Ungaran 771.209.000,00 771.209.000,00 0,009 Mrinen 770.832.000,00 770.832.000,00 0,00

10 Pejagatan 884.782.000,00 884.782.000,00 0,0011 Triwarno 859.013.000,00 859.013.000,00 0,0012 Korowelang 815.030.000,00 815.030.000,00 0,0013 Jlegiwinangun 890.759.000,00 890.759.000,00 0,0014 Lumbu 1.119.860.000,00 1.119.860.000,00 0,0015 Tanjungsari 888.416.000,00 888.416.000,00 0,0016 Kaliputih 792.893.000,00 792.893.000,00 0,0017 Tunjungseto 784.815.000,00 784.815.000,00 0,0018 Pesalakan 791.711.000,00 791.711.000,00 0,0019 Karangsari 873.600.000,00 873.600.000,00 0,00

Jumlah 15.890.432.000,00 15.890.432.000,00 0,00XI ALIAN 1 Bojongsari 966.158.000,00 966.158.000,00 0,00

2 Surotrunan 1.015.865.000,00 1.015.865.000,00 0,003 Kambangsari 790.435.000,00 790.435.000,00 0,004 Jatimulyo 846.061.000,00 846.061.000,00 0,005 Tanuharjo 842.997.000,00 842.997.000,00 0,006 Karangtanjung 872.041.000,00 872.041.000,00 0,007 Kemangguan 1.086.328.000,00 1.086.328.000,00 0,008 Kalijaya 1.180.144.000,00 1.180.144.000,00 0,009 Karangkembang 889.961.000,00 889.961.000,00 0,00

10 Seliling 1.065.977.000,00 1.065.977.000,00 0,0011 Tlogowulung 838.434.000,00 838.434.000,00 0,0012 Kaliputih 1.043.739.000,00 1.043.739.000,00 0,0013 Wonokromo 1.373.672.000,00 1.373.672.000,00 0,0014 Sawangan 1.059.284.000,00 1.059.284.000,00 0,0015 Kalirancang 997.975.000,00 997.975.000,00 0,0016 Krakal 1.208.409.000,00 1.208.409.000,00 0,00

Jumlah 16.077.480.000,00 16.077.480.000,00 0,00XII KEBUMEN 1 Muktisari 864.156.000,00 864.156.000,00 0,00

2 Murtirejo 927.829.000,00 927.829.000,00 0,003 Depokrejo 888.809.000,00 888.809.000,00 0,004 Mengkowo 787.274.000,00 787.274.000,00 0,005 Gesikan 827.851.000,00 827.851.000,00 0,006 Kalibagor 931.298.000,00 931.298.000,00 0,007 Argopeni 861.640.000,00 861.640.000,00 0,008 Jatisari 918.823.000,00 918.823.000,00 0,009 Kalirejo 858.448.000,00 858.448.000,00 0,00

10 Adikarso 849.686.000,00 849.686.000,00 0,0011 Kembaran 756.287.000,00 756.287.000,00 0,0012 Sumberadi 817.646.000,00 817.646.000,00 0,0013 Wonosari 894.659.000,00 894.659.000,00 0,0014 Roworejo 875.360.000,00 875.360.000,00 0,0015 Tanahsari 916.686.000,00 916.686.000,00 0,0016 Bandung 905.246.000,00 905.246.000,00 0,0017 Candimulyo 840.602.000,00 840.602.000,00 0,0018 Kalijirek 852.712.000,00 852.712.000,00 0,0019 Candiwulan 830.223.000,00 830.223.000,00 0,0020 Kawedusan 756.333.000,00 756.333.000,00 0,0021 Kutosari 933.057.000,00 933.057.000,00 0,0022 Gemeksekti 951.476.000,00 951.476.000,00 0,0023 Karangsari 907.974.000,00 907.974.000,00 0,0024 Jemur 889.452.000,00 889.452.000,00 0,00

Jumlah 20.843.527.000,00 20.843.527.000,00 0,00XIII PEJAGOAN 1 Logede 822.616.000,00 822.616.000,00 0,00

2 Kuwayuhan 871.844.000,00 871.844.000,00 0,003 Kedawung 984.725.000,00 984.725.000,00 0,004 Pejagoan 883.040.000,00 883.040.000,00 0,005 Kebulusan 865.412.000,00 865.412.000,00 0,006 Aditirto 854.900.000,00 854.900.000,00 0,007 Karangpoh 905.928.000,00 905.928.000,00 0,008 Jemur 1.054.128.000,00 1.054.128.000,00 0,00

Lampiran 4

No. Kecamatan Pagu Total Realisasi Penyaluran Lebih/Kurang D e s a9 Prigi 1.060.199.000,00 1.060.199.000,00 0,00

10 Kebagoran 851.319.000,00 851.319.000,00 0,0011 Pengaringan 779.624.000,00 779.624.000,00 0,0012 Peniron 1.478.428.000,00 1.478.428.000,00 0,0013 Watulawang 984.834.000,00 984.834.000,00 0,00

Jumlah 12.396.997.000,00 12.396.997.000,00 0,00XIV SRUWENG 1 Menganti 836.373.000,00 836.373.000,00 0,00

2 Trikarso 846.104.000,00 846.104.000,00 0,003 Sidoharjo 836.318.000,00 836.318.000,00 0,004 Giwangretno 836.125.000,00 836.125.000,00 0,005 Jabres 733.827.000,00 733.827.000,00 0,006 Sruweng 765.063.000,00 765.063.000,00 0,007 Karanggedang 829.261.000,00 829.261.000,00 0,008 Purwodeso 901.034.000,00 901.034.000,00 0,009 Klepusanggar 757.954.000,00 757.954.000,00 0,00

10 Tanggeran 877.141.000,00 877.141.000,00 0,0011 Karangsari 904.295.000,00 904.295.000,00 0,0012 Karangpule 860.316.000,00 860.316.000,00 0,0013 Pakuran 938.952.000,00 938.952.000,00 0,0014 Pengempon 1.396.117.000,00 1.396.117.000,00 0,0015 Kejawang 814.147.000,00 814.147.000,00 0,0016 Karangjambu 787.929.000,00 787.929.000,00 0,0017 Sidoagung 1.063.507.000,00 1.063.507.000,00 0,0018 Penusupan 803.311.000,00 803.311.000,00 0,0019 Donosari 1.059.804.000,00 1.059.804.000,00 0,0020 Pandansari 1.362.678.000,00 1.362.678.000,00 0,0021 Condongcampur 1.046.196.000,00 1.046.196.000,00 0,00

Jumlah 19.256.452.000,00 19.256.452.000,00 0,00XV ADIMULYO 1 Sugihwaras 825.970.000,00 825.970.000,00 0,00

2 Tambaharjo 822.482.000,00 822.482.000,00 0,003 Tepakyang 804.339.000,00 804.339.000,00 0,004 Sidomulyo 768.798.000,00 768.798.000,00 0,005 Wajasari 746.092.000,00 746.092.000,00 0,006 Candiwulan 765.977.000,00 765.977.000,00 0,007 Adikarto 750.774.000,00 750.774.000,00 0,008 Adimulyo 787.515.000,00 787.515.000,00 0,009 Temanggal 738.745.000,00 738.745.000,00 0,00

10 Joho 748.731.000,00 748.731.000,00 0,0011 Adiluhur 781.794.000,00 781.794.000,00 0,0012 Tegalsari 804.525.000,00 804.525.000,00 0,0013 Sekarteja 767.297.000,00 767.297.000,00 0,0014 Kemujan 763.589.000,00 763.589.000,00 0,0015 Mangunharjo 766.097.000,00 766.097.000,00 0,0016 Banyurata 801.042.000,00 801.042.000,00 0,0017 Meles 783.904.000,00 783.904.000,00 0,0018 Caruban 776.930.000,00 776.930.000,00 0,0019 Bonjok 779.475.000,00 779.475.000,00 0,0020 Arjomulyo 769.640.000,00 769.640.000,00 0,0021 Arjosari 758.053.000,00 758.053.000,00 0,0022 Pekuwon 783.515.000,00 783.515.000,00 0,0023 Sidomukti 796.887.000,00 796.887.000,00 0,00

Jumlah 17.892.171.000,00 17.892.171.000,00 0,00XVI KUWARASAN 1 Kamulyan 762.861.000,00 762.861.000,00 0,00

2 Sidomukti 841.897.000,00 841.897.000,00 0,003 Tambaksari 758.551.000,00 758.551.000,00 0,004 Kalipurwo 815.083.000,00 815.083.000,00 0,005 Purwodadi 946.241.000,00 946.241.000,00 0,006 Pondokgebangsari 766.846.000,00 766.846.000,00 0,007 Kuwarasan 943.505.000,00 943.505.000,00 0,008 Harjodowo 804.361.000,00 804.361.000,00 0,009 Lemahduwur 1.051.773.000,00 1.051.773.000,00 0,00

10 Madureso 909.052.000,00 909.052.000,00 0,0011 Mangli 794.197.000,00 794.197.000,00 0,0012 Gandusari 984.148.000,00 984.148.000,00 0,0013 Ori 792.530.000,00 792.530.000,00 0,0014 Serut 748.679.000,00 748.679.000,00 0,0015 Banjareja 946.238.000,00 946.238.000,00 0,0016 Gumawang 819.272.000,00 819.272.000,00 0,0017 Wonoyoso 848.324.000,00 848.324.000,00 0,00

Lampiran 4

No. Kecamatan Pagu Total Realisasi Penyaluran Lebih/Kurang D e s a18 Gunungmujil 922.838.000,00 922.838.000,00 0,0019 Kuwaru 777.198.000,00 777.198.000,00 0,0020 Bendungan 797.659.000,00 797.659.000,00 0,0021 Jatimulyo 774.354.000,00 774.354.000,00 0,0022 Sawangan 812.297.000,00 812.297.000,00 0,00

Jumlah 18.617.904.000,00 18.617.904.000,00 0,00XVII ROWOKELE 1 Redisari 1.021.074.000,00 1.021.074.000,00 0,00

2 Kalisari 949.778.000,00 949.778.000,00 0,003 Pringtutul 973.569.000,00 973.569.000,00 0,004 Rowokele 893.303.000,00 893.303.000,00 0,005 Bumiagung 1.013.869.000,00 1.013.869.000,00 0,006 Jatiluhur 863.320.000,00 863.320.000,00 0,007 Kretek 975.287.000,00 975.287.000,00 0,008 Sukomulyo 1.111.092.000,00 1.111.092.000,00 0,009 Giyanti 1.258.580.000,00 1.258.580.000,00 0,00

10 Wonoharjo 1.586.307.000,00 1.586.307.000,00 0,0011 Wagirpandan 1.135.667.000,00 1.135.667.000,00 0,00

Jumlah 11.781.846.000,00 11.781.846.000,00 0,00XVIII SEMPOR 1 Sidoharum 1.018.228.000,00 1.018.228.000,00 0,00

2 Selokerto 839.347.000,00 839.347.000,00 0,003 Kalibeji 1.093.896.000,00 1.093.896.000,00 0,004 Jatinegara 918.172.000,00 918.172.000,00 0,005 Bejiruyung 826.419.000,00 826.419.000,00 0,006 Pekuncen 854.916.000,00 854.916.000,00 0,007 Kedungjati 899.970.000,00 899.970.000,00 0,008 Semali 907.480.000,00 907.480.000,00 0,009 Bonosari 954.789.000,00 954.789.000,00 0,00

10 Sempor 1.087.929.000,00 1.087.929.000,00 0,0011 Tunjungseto 1.201.271.000,00 1.201.271.000,00 0,0012 Sampang 1.456.566.000,00 1.456.566.000,00 0,0013 Donorojo 1.470.292.000,00 1.470.292.000,00 0,0014 Kedungwringin 1.406.327.000,00 1.406.327.000,00 0,0015 Kenteng 1.098.732.000,00 1.098.732.000,00 0,0016 Somagede 1.307.545.000,00 1.307.545.000,00 0,00

Jumlah 17.341.879.000,00 17.341.879.000,00 0,00XIX GOMBONG 1 Kalitengah 883.519.000,00 883.519.000,00 0,00

2 Kemukus 819.831.000,00 819.831.000,00 0,003 Banjarsari 780.264.000,00 780.264.000,00 0,004 Panjangsari 767.365.000,00 767.365.000,00 0,005 Patemon 803.061.000,00 803.061.000,00 0,006 Kedungpuji 782.184.000,00 782.184.000,00 0,007 Wero 748.370.000,00 748.370.000,00 0,008 Semondo 819.030.000,00 819.030.000,00 0,009 Semanding 876.353.000,00 876.353.000,00 0,00

10 Sidayu 730.766.000,00 730.766.000,00 0,0011 Wonosigro 798.157.000,00 798.157.000,00 0,0012 Klopogodo 896.733.000,00 896.733.000,00 0,00

Jumlah 9.705.633.000,00 9.705.633.000,00 0,00XX KARANGANYAR 1 Sidomulyo 750.858.000,00 750.858.000,00 0,00

2 Candi 859.326.000,00 859.326.000,00 0,003 Giripurno 940.637.000,00 940.637.000,00 0,004 Karangkemiri 801.076.000,00 801.076.000,00 0,005 Wonorejo 942.356.000,00 942.356.000,00 0,006 Grenggeng 956.148.000,00 956.148.000,00 0,007 Pohkumbang 1.030.029.000,00 1.030.029.000,00 0,00

Jumlah 6.280.430.000,00 6.280.430.000,00 0,00XXI KARANGGAYAM 1 Karanggayam 1.236.747.000,00 1.236.747.000,00 0,00

2 Kajoran 1.153.825.000,00 1.153.825.000,00 0,003 Karangtengah 821.203.000,00 821.203.000,00 0,004 Karangmaja 860.447.000,00 860.447.000,00 0,005 Penimbun 1.003.508.000,00 1.003.508.000,00 0,006 Kalirejo 1.194.921.000,00 1.194.921.000,00 0,007 Pagebangan 832.763.000,00 832.763.000,00 0,008 Clapar 993.710.000,00 993.710.000,00 0,009 Logandu 1.321.957.000,00 1.321.957.000,00 0,00

10 Kebakalan 1.291.089.000,00 1.291.089.000,00 0,0011 Karangrejo 877.516.000,00 877.516.000,00 0,0012 Wonotirto 947.831.000,00 947.831.000,00 0,0013 Kalibening 1.106.475.000,00 1.106.475.000,00 0,00

Lampiran 4

No. Kecamatan Pagu Total Realisasi Penyaluran Lebih/Kurang D e s a14 Gunungsari 1.074.325.000,00 1.074.325.000,00 0,0015 Ginandong 1.228.026.000,00 1.228.026.000,00 0,0016 Binangun 855.129.000,00 855.129.000,00 0,0017 Glontor 1.503.470.000,00 1.503.470.000,00 0,0018 Selogiri 1.303.991.000,00 1.303.991.000,00 0,0019 Giritirto 1.346.503.000,00 1.346.503.000,00 0,00

Jumlah 20.953.436.000,00 20.953.436.000,00 0,00XXII SADANG 1 Pucangan 1.085.927.000,00 1.085.927.000,00 0,00

2 Seboro 2.061.968.000,00 2.061.968.000,00 0,003 Wonosari 1.030.885.000,00 1.030.885.000,00 0,004 Sadangkulon 1.027.896.000,00 1.027.896.000,00 0,005 Cangkring 921.995.000,00 921.995.000,00 0,006 Sadangwetan 813.755.000,00 813.755.000,00 0,007 Kedunggong 1.161.907.000,00 1.161.907.000,00 0,00

Jumlah 8.104.333.000,00 8.104.333.000,00 0,00XXIII BONOROWO 1 Patukrejo 800.702.000,00 800.702.000,00 0,00

2 Ngasinan 940.631.000,00 940.631.000,00 0,003 Pujodadi 787.431.000,00 787.431.000,00 0,004 Balorejo 956.187.000,00 956.187.000,00 0,005 Rowosari 762.362.000,00 762.362.000,00 0,006 Tlogorejo 797.627.000,00 797.627.000,00 0,007 Bonorowo 803.139.000,00 803.139.000,00 0,008 Sirnoboyo 1.015.355.000,00 1.015.355.000,00 0,009 Bonjokkidul 788.151.000,00 788.151.000,00 0,00

10 Bonjoklor 861.666.000,00 861.666.000,00 0,0011 Mrentul 821.214.000,00 821.214.000,00 0,00

Jumlah 9.334.465.000,00 9.334.465.000,00 0,00XXIV PADURESO 1 Pejengkolan 803.571.000,00 803.571.000,00 0,00

2 Balingasal 849.298.000,00 849.298.000,00 0,003 Merden 1.009.301.000,00 1.009.301.000,00 0,004 Kalijering 921.629.000,00 921.629.000,00 0,005 Kaligubug 858.828.000,00 858.828.000,00 0,006 Sidototo 824.379.000,00 824.379.000,00 0,007 Rahayu 877.450.000,00 877.450.000,00 0,008 Sendangdalem 1.026.223.000,00 1.026.223.000,00 0,009 Padureso 821.149.000,00 821.149.000,00 0,00

Jumlah 7.991.828.000,00 7.991.828.000,00 0,00XXV PONCOWARNO 1 Jatipurus 822.964.000,00 822.964.000,00 0,00

2 Lerepkebumen 815.648.000,00 815.648.000,00 0,003 Blater 833.853.000,00 833.853.000,00 0,004 Poncowarno 757.311.000,00 757.311.000,00 0,005 Tegalrejo 796.993.000,00 796.993.000,00 0,006 Jembangan 888.124.000,00 888.124.000,00 0,007 Kedungdowo 776.135.000,00 776.135.000,00 0,008 Karangtengah 1.008.306.000,00 1.008.306.000,00 0,009 Tirtomoyo 914.333.000,00 914.333.000,00 0,00

10 Soka 1.003.294.000,00 1.003.294.000,00 0,0011 Kebapangan 889.534.000,00 889.534.000,00 0,00

Jumlah 9.506.495.000,00 9.506.495.000,00 0,00XXVI KARANGSAMBUNG 1 Widoro 1.018.448.000,00 1.018.448.000,00 0,00

2 Seling 837.986.000,00 837.986.000,00 0,003 Pencil 788.994.000,00 788.994.000,00 0,004 Kedungwaru 937.303.000,00 937.303.000,00 0,005 Kaligending 1.162.165.000,00 1.162.165.000,00 0,006 Plumbon 1.673.976.000,00 1.673.976.000,00 0,007 Pujotirto 1.388.291.000,00 1.388.291.000,00 0,008 Wadasmalang 1.482.230.000,00 1.482.230.000,00 0,009 Tlepok 1.102.392.000,00 1.102.392.000,00 0,00

10 Kalisana 1.267.153.000,00 1.267.153.000,00 0,0011 Langse 1.040.294.000,00 1.040.294.000,00 0,0012 Banioro 887.408.000,00 887.408.000,00 0,0013 Karangsambung 1.223.205.000,00 1.223.205.000,00 0,0014 Totogan 1.089.010.000,00 1.089.010.000,00 0,00

Jumlah 15.898.855.000,00 15.898.855.000,00 0,00449 405.025.869.000,00 405.025.869.000,00 0,00Total

Lampiran 5

No OPD Bahan Pakai Habis Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan/Material Barang

Lainnya Jumlah

1 Dinas Pendidikan 85.400.812,00 1.321.371.994,00 0,00 0,00 1.406.772.806,002 Sanggar Kegiatan Belajar 2.214.500,00 0,00 0,00 0,00 2.214.500,003 SMPN 1 Ayah 12.520.930,00 16.955.000,00 0,00 0,00 29.475.930,004 SMPN 2 Ayah 880.000,00 13.028.000,00 0,00 0,00 13.908.000,005 SMPN 1 Buayan 3.434.650,00 0,00 1.293.250,00 0,00 4.727.900,006 SMPN 2 Buayan 12.685.625,00 0,00 83.800,00 0,00 12.769.425,007 SMPN 1 Puring 25.824.400,00 17.129.000,00 4.951.700,00 0,00 47.905.100,008 SMPN 2 Puring 3.615.000,00 0,00 0,00 0,00 3.615.000,009 SMPN 1 Petanahan 19.926.000,00 0,00 0,00 0,00 19.926.000,0010 SMPN 1 Klirong 4.036.000,00 0,00 0,00 0,00 4.036.000,0011 SMPN 1 Buluspesantren 28.234.500,00 10.540.000,00 0,00 0,00 38.774.500,0012 SMPN 2 Buluspesantren 5.488.500,00 4.400.000,00 85.500,00 0,00 9.974.000,0013 SMPN 1 Ambal 12.803.082,00 4.780.000,00 0,00 0,00 17.583.082,0014 SMPN 2 Ambal 10.178.000,00 5.670.000,00 78.000,00 0,00 15.926.000,0015 SMPN 1 Mirit 6.751.000,00 7.700.000,00 34.000,00 0,00 14.485.000,0016 SMPN 2 Mirit 9.088.000,00 0,00 0,00 0,00 9.088.000,0017 SMPN 1 Prembun 16.285.285,00 1.400.000,00 0,00 0,00 17.685.285,0018 SMPN 2 Prembun 8.466.000,00 0,00 0,00 0,00 8.466.000,0019 SMPN 1 Kutowinangun 35.527.000,00 0,00 0,00 0,00 35.527.000,0020 SMPN 2 Kutowinangun 21.135.600,00 10.724.000,00 108.000,00 0,00 31.967.600,0021 SMPN 3 Kutowinangun 5.147.820,00 9.375.000,00 0,00 0,00 14.522.820,0022 SMPN 1 Alian 7.734.000,00 53.183.650,00 0,00 0,00 60.917.650,0023 SMPN 1 Poncowarno 10.669.800,00 2.460.000,00 0,00 0,00 13.129.800,0024 SMPN 1 Kebumen 9.156.800,00 4.553.164,00 0,00 0,00 13.709.964,0025 SMPN 2 Kebumen 4.106.800,00 9.806.600,00 0,00 0,00 13.913.400,0026 SMPN 3 Kebumen 12.593.724,00 5.005.000,00 0,00 0,00 17.598.724,0027 SMPN 4 Kebumen 8.203.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00 22.303.000,0028 SMPN 5 Kebumen 2.160.400,00 5.294.500,00 0,00 0,00 7.454.900,0029 SMPN 6 Kebumen 23.752.917,00 8.590.000,00 0,00 0,00 32.342.917,0030 SMPN 7 Kebumen 21.254.800,00 19.115.000,00 0,00 0,00 40.369.800,0031 SMPN 1 Pejagoan 4.000.550,00 7.685.000,00 0,00 0,00 11.685.550,0032 SMPN 2 Pejagoan 6.415.250,00 2.640.000,00 0,00 0,00 9.055.250,0033 SMPN 1 Sruweng 8.113.200,00 5.320.000,00 0,00 0,00 13.433.200,0034 SMPN 2 Sruweng 8.565.700,00 2.940.000,00 0,00 0,00 11.505.700,0035 SMPN 1 Adimulyo 2.700.800,00 0,00 0,00 0,00 2.700.800,0036 SMPN 2 Adimulyo 16.788.000,00 0,00 0,00 0,00 16.788.000,0037 SMPN 1 Kuwarasan 3.983.100,00 0,00 0,00 0,00 3.983.100,0038 SMPN 1 Rowokele 12.026.015,00 10.222.000,00 0,00 0,00 22.248.015,0039 SMPN 1 Sempor 21.711.900,00 0,00 0,00 0,00 21.711.900,0040 SMPN 2 Sempor 1.773.000,00 0,00 0,00 0,00 1.773.000,0041 SMPN 1 Gombong 2.387.500,00 8.920.000,00 0,00 0,00 11.307.500,0042 SMPN 2 Gombong 7.007.500,00 3.000.000,00 0,00 0,00 10.007.500,0043 SMPN 3 Gombong 17.355.968,00 0,00 0,00 0,00 17.355.968,0044 SMPN 4 Gombong 2.753.750,00 0,00 0,00 0,00 2.753.750,0045 SMPN 1 Karanganyar 18.287.500,00 0,00 0,00 0,00 18.287.500,0046 SMPN 2 Karanganyar 33.137.043,00 14.620.000,00 256.000,00 0,00 48.013.043,0047 SMPN 3 Karanganyar 2.106.500,00 20.880.000,00 0,00 0,00 22.986.500,0048 SMPN 1 Karanggayam 19.356.440,00 12.320.000,00 0,00 0,00 31.676.440,0049 SMPN 2 Karanggayam 11.913.300,00 2.800.000,00 0,00 0,00 14.713.300,0050 SMPN 1 Karangsambung 10.678.000,00 3.895.000,00 0,00 0,00 14.573.000,0051 SMPN 2 Karangsambung 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,0052 SMPN 1 Padureso 1.414.900,00 1.175.000,00 154.975,00 0,00 2.744.875,0053 SMPN 2 Rowokele 11.396.900,00 391.000,00 100.000,00 0,00 11.887.900,0054 SMPN 1 Sadang 3.635.000,00 0,00 0,00 0,00 3.635.000,0055 SMPN 3 Satu Atap Ayah 1.454.500,00 0,00 0,00 0,00 1.454.500,0056 SMPN 2 Satu Atap Alian 202.500,00 7.050.000,00 0,00 0,00 7.252.500,0057 SMPN 2 Satu Atap Poncowarno 102.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.252.000,0058 SMPN 3 Satu Atap Sempor 3.136.600,00 1.430.000,00 0,00 0,00 4.566.600,0059 SMPN 3 Satu Atap Karangsambung 2.588.457,00 1.289.000,00 0,00 0,00 3.877.457,0060 SMPN 4 Satu Atap Karangsambung 1.254.700,00 0,00 61.500,00 0,00 1.316.200,00

PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2020

Lampiran 5


Lainnya Jumlah

61 SMPN 1 Bonorowo 2.159.500,00 0,00 0,00 0,00 2.159.500,0062 Dinas Kesehatan 15.688.783,00 0,00 12.385.460.848,00 0,00 12.401.149.631,0063 Puskesmas Adimulyo 19.079.541,00 0,00 166.376.118,00 0,00 185.455.659,0064 Puskesmas Alian 115.801.650,00 0,00 313.162.263,00 0,00 428.963.913,0065 Puskesmas Ambal I 58.123.120,00 0,00 247.100.678,62 0,00 305.223.798,6266 Puskesmas Ambal II 6.180.900,00 0,00 121.834.438,00 0,00 128.015.338,0067 Puskesmas Ayah I 8.586.800,00 0,00 226.401.723,00 0,00 234.988.523,0068 Puskesmas Ayah II 15.530.888,00 0,00 106.385.130,00 0,00 121.916.018,0069 Puskesmas Bonorowo 14.861.683,00 0,00 182.700.571,00 0,00 197.562.254,0070 Puskesmas Buayan 43.871.790,49 0,00 321.179.369,00 0,00 365.051.159,4971 Puskesmas Buluspesantren I 33.864.975,00 0,00 276.623.489,00 0,00 310.488.464,0072 Puskesmas Buluspesantren II 26.495.128,00 0,00 132.871.282,00 0,00 159.366.410,0073 Puskesmas Gombong I 5.067.650,00 0,00 164.650.522,00 0,00 169.718.172,0074 Puskesmas Gombong II 17.204.621,00 0,00 365.522.467,00 0,00 382.727.088,0075 Puskesmas Karanganyar 119.919.988,00 0,00 377.777.885,00 0,00 497.697.873,0076 Puskesmas Karanggayam I 16.211.788,00 0,00 234.787.625,90 0,00 250.999.413,9077 Puskesmas Karanggayam II 11.030.650,00 0,00 264.097.182,00 0,00 275.127.832,0078 Puskesmas Karangsambung 53.715.690,00 0,00 207.903.649,00 0,00 261.619.339,0079 Puskesmas Kebumen I 44.854.162,00 0,00 416.898.632,00 0,00 461.752.794,0080 Puskesmas Kebumen II 29.572.511,00 0,00 156.215.102,00 0,00 185.787.613,0081 Puskesmas Kebumen III 53.495.431,00 0,00 171.518.384,00 0,00 225.013.815,0082 Puskesmas Klirong I 38.537.867,00 0,00 200.623.679,00 0,00 239.161.546,0083 Puskesmas Klirong II 7.640.425,00 0,00 123.340.083,00 0,00 130.980.508,0084 Puskesmas Kutowinangun 283.351.140,00 0,00 280.875.026,00 0,00 564.226.166,0085 Puskesmas Kuwarasan 49.536.911,00 0,00 197.477.764,00 0,00 247.014.675,0086 Puskesmas Mirit 50.540.965,00 0,00 576.757.594,00 0,00 627.298.559,0087 Puskesmas Padureso 47.251.200,00 0,00 138.199.547,00 0,00 185.450.747,0088 Puskesmas Pejagoan 61.399.308,00 0,00 188.757.168,00 0,00 250.156.476,0089 Puskesmas Petanahan 14.835.180,00 0,00 371.962.193,00 0,00 386.797.373,0090 Puskesmas Poncowarno 3.889.444,00 0,00 336.491.287,00 0,00 340.380.731,0091 Puskesmas Prembun 34.631.660,00 0,00 238.198.311,00 0,00 272.829.971,0092 Puskesmas Puring 23.786.594,00 0,00 312.220.358,00 0,00 336.006.952,0093 Puskesmas Rowokele 49.503.633,00 0,00 297.946.945,00 0,00 347.450.578,0094 Puskesmas Sadang 9.534.637,00 0,00 163.377.232,72 0,00 172.911.869,7295 Puskesmas Sempor I 10.659.651,00 0,00 383.362.768,00 0,00 394.022.419,0096 Puskesmas Sempor II 5.356.738,00 0,00 107.454.484,00 0,00 112.811.222,0097 Puskesmas Sruweng 31.747.227,00 0,00 209.700.153,00 0,00 241.447.380,0098 Pengobatan Penyakit Paru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099 RSUD dr. Sudirman 3.986.838.328,00 0,00 3.091.432.620,00 0,00 7.078.270.948,00100 RSUD Prembun 1.439.486.694,00 0,00 2.407.332.573,00 0,00 3.846.819.267,00101 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 66.123.396,00 0,00 525.142.752,00 0,00 591.266.148,00102 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.067.500,00 0,00 95.122.050,00 0,00 102.189.550,00103 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup19.516.000,00 0,00 0,00 0,00 19.516.000,00

104 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.028.350,00 0,00 0,00 0,00 2.028.350,00105 Satuan Polisi Pamong Praja 342.000,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00106 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana17.841.600,00 0,00 24.547.000,00 0,00 42.388.600,00

107 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

4.452.850,00 0,00 0,00 0,00 4.452.850,00

108 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.579.842.685,00 0,00 0,00 0,00 1.579.842.685,00109 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak3.201.850,00 0,00 0,00 0,00 3.201.850,00

110 Dinas Perhubungan 379.494.308,00 0,00 0,00 0,00 379.494.308,00111 Dinas Komunikasi Dan Informatika 268.026.080,00 0,00 0,00 0,00 268.026.080,00112 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu3.717.100,00 0,00 0,00 0,00 3.717.100,00

113 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 59.694.110,00 0,00 0,00 0,00 59.694.110,00114 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 683.725,00 0,00 0,00 0,00 683.725,00115 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.658.900,00 0,00 0,00 0,00 3.658.900,00116 Dinas Pertanian dan Pangan 1.573.500,00 0,00 631.137.230,00 0,00 632.710.730,00117 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 242.399.840,00 0,00 373.000,00 0,00 242.772.840,00118 Bagian Pemerintahan 1.542.700,00 0,00 0,00 0,00 1.542.700,00119 Bagian Hukum 732.500,00 0,00 0,00 0,00 732.500,00120 Bagian Pembangunan 873.500,00 0,00 0,00 0,00 873.500,00

Lampiran 5


Lainnya Jumlah

121 Bagian Perekonomian 1.301.000,00 0,00 0,00 0,00 1.301.000,00122 Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.275.000,00 0,00 0,00 0,00 1.275.000,00123 Bagian Organisasi 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00124 Bagian Umum 16.652.150,00 0,00 0,00 0,00 16.652.150,00125 Bagian Hubungan Masyarakat 1.029.800,00 0,00 0,00 0,00 1.029.800,00126 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.097.000,00 0,00 0,00 0,00 1.097.000,00127 Sekretariat DPRD 41.036.050,00 0,00 0,00 0,00 41.036.050,00128 Kecamatan Kebumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00129 Kelurahan Panjer 1.886.600,00 0,00 0,00 0,00 1.886.600,00130 Kelurahan Selang 1.193.400,00 0,00 0,00 0,00 1.193.400,00131 Kelurahan Tamanwinangun 539.200,00 0,00 0,00 0,00 539.200,00132 Kelurahan Kebumen 1.924.300,00 0,00 0,00 0,00 1.924.300,00133 Kelurahan Bumirejo 518.800,00 0,00 0,00 0,00 518.800,00134 Kecamatan Alian 119.300,00 0,00 0,00 0,00 119.300,00135 Kecamatan Karangsambung 891.400,00 0,00 0,00 0,00 891.400,00136 Kecamatan Prembun 625.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00137 Kecamatan Mirit 74.500,00 0,00 0,00 0,00 74.500,00138 Kecamatan Kutowinangun 357.000,00 0,00 0,00 0,00 357.000,00139 Kecamatan Ambal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00140 Kecamatan Buluspesantren 257.400,00 0,00 0,00 0,00 257.400,00141 Kecamatan Pejagoan 575.750,00 0,00 0,00 0,00 575.750,00142 Kecamatan Klirong 628.200,00 0,00 0,00 0,00 628.200,00143 Kecamatan Petanahan 484.100,00 0,00 0,00 0,00 484.100,00144 Kecamatan Sruweng 241.400,00 0,00 0,00 0,00 241.400,00145 Kecamatan Karanganyar 1.979.000,00 0,00 0,00 0,00 1.979.000,00146 Kelurahan Jatiluhur 991.300,00 0,00 0,00 0,00 991.300,00147 Kelurahan Plarangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00148 Kelurahan Panjatan 1.601.700,00 0,00 0,00 0,00 1.601.700,00149 Kelurahan Karanganyar 1.454.800,00 0,00 0,00 0,00 1.454.800,00150 Kecamatan Karanggayam 338.500,00 0,00 0,00 0,00 338.500,00151 Kecamatan Adimulyo 417.500,00 0,00 0,00 0,00 417.500,00152 Kecamatan Kuwarasan 1.549.000,00 0,00 0,00 0,00 1.549.000,00153 Kecamatan Puring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00154 Kecamatan Gombong 996.300,00 0,00 0,00 0,00 996.300,00155 Kelurahan Gombong 1.678.000,00 0,00 0,00 0,00 1.678.000,00156 Kelurahan Wonokriyo 2.362.000,00 0,00 0,00 0,00 2.362.000,00157 Kecamatan Buayan 658.900,00 0,00 0,00 0,00 658.900,00158 Kecamatan Rowokele 5.152.575,00 0,00 0,00 0,00 5.152.575,00159 Kecamatan Ayah 1.127.000,00 0,00 0,00 0,00 1.127.000,00160 Kecamatan Sadang 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00161 Kecamatan Poncowarno 602.500,00 0,00 0,00 0,00 602.500,00162 Kecamatan Bonorowo 1.405.000,00 0,00 0,00 0,00 1.405.000,00163 Inspektorat 4.972.250,00 0,00 0,00 0,00 4.972.250,00164 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan

Pengembangan Daerah4.420.280,00 0,00 0,00 0,00 4.420.280,00

165 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 91.689.949,00 0,00 0,00 0,00 91.689.949,00166 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 24.003.875,00 0,00 0,00 0,00 24.003.875,00167 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 20.517.400,00 0,00 0,00 0,00 20.517.400,00

JUMLAH 10.431.804.042,49 1.652.907.908,00 27.748.505.901,24 0,00 39.833.217.851,73

Lampiran 6

No. Nama OPD Nilai Keterangan1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 186.586.000,00 2 Bagian Umum 519.488.500,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 168.755.000,00 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 386.009.300,00 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 478.130.000,00 6 Dinas Perhubungan 2.531.981.500,00 7 Dinas Kesehatan 7.097.012.559,00 8 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 897.920.906,00 9 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 12.846.679.327,00

10 Dinas Pendidikan 3.483.827.425,00 11 UPTD Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar 27.466.300,00 12 SMP Negeri 2 Karanganyar 26.705.900,00 13 SMP Negeri 2 Karanggayam 5.200.000,00 14 SMP Negeri 1 Gombong 13.000.000,00 15 SMP Negeri 3 Gombong 14.115.000,00 16 SMP Negeri 1 Bonorowo 15.060.100,00 17 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 809.503.500,00 18 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.174.389.127,00

19Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 43.813.900,00

20 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 34.751.000,00 21 Dinas Pertanian dan Pangan 232.212.000,00 22 Dinas Kelautan dan Perikanan 180.389.000,00 23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.192.928.289,00 24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu 372.639.350,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.077.480.000,00 26 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 368.582.300,00 27 Inspektorat 233.822.100,00 28 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 42.231.000,00 29 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 274.504.300,00 30 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 134.427.700,00 31 Satuan Polisi Pamong Praja 833.370.180,00 32 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 37.150.000,00 33 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.717.637.510,00 34 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 162.732.600,00 35 Kecamatan Kebumen 36.917.600,00 36 Kelurahan Tamanwinangun 37.100.900,00 37 Kelurahan Panjer 65.448.000,00 38 Kelurahan Kebumen 46.202.000,00 39 Kelurahan Bumirejo 81.826.000,00 40 Kelurahan Selang 23.561.400,00 41 Kecamatan Alian 42.350.000,00 42 Kecamatan Karangsambung 125.908.600,00 43 Kecamatan Prembun 69.945.000,00 44 Kecamatan Mirit 16.309.850,00 45 Kecamatan Kutowinangun 54.235.100,00 46 Kecamatan Ambal 48.956.800,00 47 Kecamatan Buluspesantren 74.500.000,00 48 Kecamatan Pejagoan 76.105.750,00 49 Kecamatan Klirong 93.350.000,00 50 Kecamatan Petanahan 84.025.500,00 51 Kecamatan Sruweng 82.820.600,00 52 Kecamatan Karanganyar 49.590.000,00 53 Kelurahan Panjatan 9.370.000,00 54 Kelurahan Karanganyar 84.507.000,00 55 Kelurahan Jatiluhur 23.228.500,00 56 Kecamatan Karanggayam 40.600.000,00 57 Kecamatan Adimulyo 61.835.800,00 58 Kecamatan Kuwarasan 78.700.000,00 59 Kecamatan Puring 78.354.000,00 60 Kecamatan Gombong 42.819.739,00 61 Kelurahan Gombong 24.786.000,00 62 Kelurahan Wonokriyo 58.315.800,00 63 Kecamatan Sempor 25.734.000,00

RINCIAN PENAMBAHAN ASET TETAP DARI BELANJA MODAL PERALATAN MESIN TAHUN 2020

Lampiran 6

No. Nama OPD Nilai Keterangan64 Kecamatan Buayan 30.260.000,00 65 Kecamatan Rowokele 16.700.000,00 66 Kecamatan Ayah 81.278.800,00 67 Kecamatan Sadang 47.626.800,00 68 Kecamatan Poncowarno 18.895.500,00 69 Kecamatan Padureso 58.498.500,00 70 Kecamatan Bonorowo 59.602.320,00

JUMLAH 40.570.767.532,00

Lampiran 7

No OPD Asal Nilai (Rp) OPD Penerima Nilai (Rp) Keterangan1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 104.910.000 PPKD 104.910.000 2 Bagian Hukum 6.200.000 PPKD 6.200.000 3 Bagian Perekonomian 5.000.000 Bagian Umum 5.000.000

PPKD 3.300.000 PPKD 6.800.000 PPKD 296.500.000 Kecamatan Karangsambung 105.240.000

5 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 105.240.000 Bagian Umum 105.240.000 DPRD 1.506.699.220 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup4.410.574.518

7 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 208.930.000 PPKD 208.930.000 8 Dinas Perhubungan 45.000.000 PPKD 45.000.000

Puskesmas Ayah I 157.847.190 Puskesmas Ayah II 303.805.130 Puskesmas Buayan 96.934.440 Puskesmas Petanahan 39.799.030 Puskesmas Klirong I 133.786.930 Puskesmas Klirong II 233.833.607 Puskesmas Buluspesantren I 35.549.330 Puskesmas Bulus Pesantren II 129.330.090 Puskesmas Ambal I 155.165.870 Puskesmas Ambal II 202.219.007 Puskesmas Mirit 35.549.330 Puskesmas Prembun 260.117.440 Puskesmas Padureso 72.888.917 Puskesmas Kutowinangun 182.325.766 Puskesmas Poncowarno 235.472.757 Puskesmas Kebumen I 190.715.200 Puskesmas Kebumen II 250.501.716 Puskesmas Kebumen III 376.808.396 Puskesmas Pejagoan 278.730.966 Puskesmas Sruweng 331.079.848 Puskesmas Adimulyo 213.518.407 Puskesmas Sempor I 35.549.322 Puskesmas Sempor II 114.763.040 Puskesmas Gombong I 296.606.536 Puskesmas Gombong II 202.219.007 Puskesmas Karanganyar 230.256.910 Puskesmas Karanggayam I 134.274.037 Puskesmas Karangsambung 35.549.330 Puskesmas Sadang 129.330.090 Dinas Pendidikan 5.196.065.067 Regrup SDUPTD Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar 306.233.000 SMP Negeri 5 Kebumen 300.097.545 SMP Negeri 1 Poncowarno 300.097.545 SMP Negeri 1 Mirit 341.454.211 SMP Negeri 3 Kutowinangun 300.097.545 SMP Negeri 2 Ambal 40.000.000 SMP Negeri 1 Sruweng 300.097.545 SMP Negeri 1 Karanggayam 300.097.545 SMP Negeri 1 Adimulyo 341.454.211 SMP Negeri 2 Puring 9.575.000 SMP Negeri 2 Gombong 300.097.544 SMP Negeri 2 Rowokele 300.097.545 SMP Negeri 2 Ayah 341.454.212 SMP Negeri 2 Buayan 300.097.545 SMP Negeri 1 Sadang 290.245.000 SMP Negeri 1 Bonorowo 9.575.000

11 SMP Negeri 1 Mirit 9.575.000 Dinas Pendidikan 9.575.000 12 SMP Negeri 2 Karanganyar 9.575.000 Dinas Pendidikan 9.575.000 13 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 527.075.230 Dinas Pendidikan 17.796.364

Dinas Kesehatan 17.796.364 BPBD 17.796.364 BPKAD 17.796.364 Disporawisata 17.796.364 Bagian Umum 53.389.092 DisperkimLH 17.796.364 Diskominfo 17.796.364 PPKD 279.758.650 Kecamatan Buayan 17.338.235 Kecamatan Mirit 17.338.235 Kecamatan Bonorowo 17.338.235 Kecamatan Buluspesantren 17.338.235

14 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 454.071.350 PPKD 454.071.350 15 Dinas Kelautan dan Perikanan 128.975.000 PPKD 128.975.000 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu 288.019.000 PPKD 288.019.000

Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana34.600.000 Kecamatan Sadang 32.940.000 Kecamatan Karangsambung 32.940.000 Kecamatan Karanggayam 32.945.000 DPMPTSP 311.245.000 BAPPENDA 311.245.000 Bagian Umum 881.490.000 BAPPENDA 69.352.940 Kecamatan Puring 34.676.470 Kecamatan Mirit 17.338.235

17 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.959.155.000

9 Dinas Kesehatan 5.094.527.639

10 Dinas Pendidikan 9.276.836.060

6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.917.273.738

TABEL PENAMBAHAN PERALATAN DAN MESIN KARENA MUTASI ANTAR SKPD TAHUN 2020

4 Bagian Umum 411.840.000

Lampiran 7

No OPD Asal Nilai (Rp) OPD Penerima Nilai (Rp) KeteranganKecamatan Kuwarasan 17.338.235 Kecamatan Pejagoan 17.338.235 Kecamatan Adimulyo 17.338.235 Kecamatan Kebumen 34.676.470 Kecamatan Rowokele 34.676.470 Kecamatan Buayan 17.338.240 Kecamatan Padureso 34.676.470 DPUPR 27.000.000 Dispermades P3A 313.170.000 Diskominfo 317.795.320 Puskesmas Karanganyar 45.000.000 BPBD 288.019.000 Bagian Pengadaan 208.930.000 Bagian Umum 51.940.240 DisperkimLH 296.500.000

19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 60.000.000 PPKD 60.000.000 20 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 11.500.000 PPKD 11.500.000

JUMLAH 26.145.057.577 - 26.145.057.577

-

18 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 1.521.354.560

17 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.959.155.000

Lampiran 8

1 2 3 4 52 Bagian Pemerintahan 42.458.804,00 (41.496.304,00) 962.500,00 4 Bagian Pembangunan 18.126.750,00 (18.126.750,00) - 5 Bagian Perekonomian 25.158.750,00 (25.158.750,00) - 6 Bagian Kesejahteraan Rakyat 54.990.697,00 (54.990.697,00) - 8 Bagian Umum 563.034.104,00 (562.398.854,00) 635.250,00

11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 103.833.038.538,00 (3.452.032.265,00) 100.381.006.273,00 13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 141.841.000,00 - 141.841.000,00 14 Dinas Perhubungan 1.007.848.840,00 (934.017.252,00) 73.831.588,00 15 Dinas Kesehatan 113.500.000,00 (113.500.000,00) -

16 Puskesmas Ayah I 16.634.613,00 (16.634.613,00) - 17 Puskesmas Ayah II 25.544.947,00 (24.445.697,00) 1.099.250,00 18 Puskesmas Buayan 41.766.643,00 (41.766.643,00) - 19 Puskesmas Puring 233.675.000,00 (218.917.000,00) 14.758.000,00 20 Puskesmas Petanahan 112.807.947,00 (105.725.357,00) 7.082.590,00 23 Puskesmas Buluspesantren I 21.013.636,00 (21.013.636,00) - 24 Puskesmas Bulus Pesantren II 20.900.000,00 (20.900.000,00) - 25 Puskesmas Ambal I 22.027.821,00 (18.859.621,00) 3.168.200,00 26 Puskesmas Ambal II 30.109.656,00 (27.179.656,00) 2.930.000,00 27 Puskesmas Mirit 31.410.200,00 (23.470.085,00) 7.940.115,00 29 Puskesmas Prembun 14.461.422,00 (11.373.222,00) 3.088.200,00 34 Puskesmas Kebumen I 75.607.656,00 (69.207.656,00) 6.400.000,00 39 Puskesmas Adimulyo 39.390.000,00 (20.482.800,00) 18.907.200,00 41 Puskesmas Rowokele 13.631.304,00 (12.781.304,00) 850.000,00 42 Puskesmas Sempor I 30.893.968,00 (28.767.468,00) 2.126.500,00 43 Puskesmas Sempor II 397.395.590,00 (288.081.991,00) 109.313.599,00 44 Puskesmas Gombong I 5.872.000,00 (4.323.200,00) 1.548.800,00 46 Puskesmas Karanganyar 27.428.400,00 (27.428.400,00) - 50 Puskesmas Sadang 68.300.240,00 (67.986.580,00) 313.660,00 52 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 47.250.560,00 - 47.250.560,00 54 Dinas Pendidikan 4.874.715.744,00 (2.867.235.184,00) 2.007.480.560,00 57 SMP Negeri 2 Kebumen 141.485.378,00 (82.790.750,00) 58.694.628,00 59 SMP Negeri 4 Kebumen 31.820.000,00 (31.820.000,00) - 60 SMP Negeri 5 Kebumen 103.314.851,00 (41.286.000,00) 62.028.851,00 61 SMP Negeri 6 Kebumen 3.925.500,00 (3.637.500,00) 288.000,00 62 SMP Negeri 7 Kebumen 57.224.158,00 (20.914.750,00) 36.309.408,00 63 SMP Negeri 1 Alian 186.569.141,00 - 186.569.141,00 65 SMP Negeri 1 Poncowarno 700.000,00 (653.333,00) 46.667,00 67 SMP Negeri 1 Karangsambung 18.912.300,00 (15.129.840,00) 3.782.460,00 70 SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung 28.220.988,00 - 28.220.988,00 71 SMP Negeri 1 Prembun 122.715.000,00 (98.172.000,00) 24.543.000,00 74 SMP Negeri 2 Mirit 23.426.964,00 - 23.426.964,00 77 SMP Negeri 3 Kutowinangun 2.300.000,00 (2.096.000,00) 204.000,00 79 SMP Negeri 2 Ambal 1.362.890,00 (1.362.890,00) - 81 SMP Negeri 2 Buluspesantren 669.900,00 (669.900,00) - 82 SMP Negeri 1 Pejagoan 800.000,00 (800.000,00) - 84 SMP Negeri 1 Klirong 91.807.173,00 (35.937.500,00) 55.869.673,00 85 SMP Negeri 1 Petanahan 44.748.491,00 (31.989.000,00) 12.759.491,00 88 SMP Negeri 1 Karanganyar 77.849.714,00 (12.165.000,00) 65.684.714,00 92 SMP Negeri 2 Karanggayam 162.552.406,00 (7.500.000,00) 155.052.406,00 94 SMP Negeri 2 Adimulyo 9.871.700,00 - 9.871.700,00

102 SMP Negeri 1 Sempor 25.879.084,00 (6.090.064,00) 19.789.020,00 103 SMP Negeri 2 Sempor 86.161.000,00 (85.041.000,00) 1.120.000,00 108 SMP Negeri 2 Ayah 48.352.150,00 (43.649.248,00) 4.702.902,00 111 SMP Negeri 2 Buayan 1.400.000,00 (1.400.000,00) - 115 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 98.332.836,00 (36.153.636,00) 62.179.200,00 116 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 33.127.500,00 - 33.127.500,00 117 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan P3A 134.685.601,00 (92.881.601,00) 41.804.000,00 118 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.750.000,00 (8.750.000,00) - 119 Dinas Pertanian dan Pangan 343.633.347,00 (343.633.347,00) - 120 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.643.952.000,00 (585.866.545,00) 1.058.085.455,00 121 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 39.719.000,00 (17.419.000,00) 22.300.000,00

RINCIAN ASET LAIN-LAIN DENGAN AKUMULASI PENYUSUTAN PER SKPD

No NAMA OPD NILAI PEROLEHAN AKUMULASI PENYUSUTAN

NILAI BUKU

Lampiran 8

1 2 3 4 5

No NAMA OPD NILAI PEROLEHAN AKUMULASI PENYUSUTAN

NILAI BUKU

122 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu 1.400.000,00 (1.120.000,00) 280.000,00 123 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 106.815.487,00 (105.759.484,00) 1.056.003,00 124 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 81.000.000,00 (81.000.000,00) - 125 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.356.400,00 (3.356.400,00) - 127 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 59.402.150,00 (59.402.150,00) - 128 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 733.290.667,00 (135.154.167,00) 598.136.500,00 130 Satuan Polisi Pamong Praja 90.475.013,00 (90.475.013,00) - 131 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 7.028.680,00 (7.028.680,00) - 134 Kecamatan Kebumen 54.881.050,00 (54.881.050,00) - 135 Kelurahan Tamanwinangun 850.000,00 (850.000,00) - 137 Kelurahan Kebumen 4.820.000,00 (4.820.000,00) - 138 Kelurahan Bumirejo 4.344.250,00 (4.344.250,00) - 140 Kecamatan Alian 1.200.000,00 (1.200.000,00) - 141 Kecamatan Karangsambung 2.000.000,00 (1.600.000,00) 400.000,00 144 Kecamatan Kutowinangun 29.862.000,00 (29.862.000,00) - 145 Kecamatan Ambal 20.660.250,00 (20.160.250,00) 500.000,00 146 Kecamatan Buluspesantren 20.840.000,00 (20.840.000,00) - 147 Kecamatan Pejagoan 30.742.750,00 (30.742.750,00) - 153 Kelurahan Karanganyar 10.000.000,00 (4.200.000,00) 5.800.000,00 156 Kecamatan Karanggayam 9.076.500,00 (9.076.500,00) - 158 Kecamatan Kuwarasan 7.000.000,00 (7.000.000,00) - 161 Kelurahan Gombong 2.050.000,00 (2.050.000,00) - 163 Kecamatan Sempor 5.500.000,00 (5.500.000,00) - 165 Kecamatan Rowokele 38.595.000,00 (38.595.000,00) - 166 Kecamatan Ayah 19.540.700,00 (18.940.700,00) 600.000,00 170 Kecamatan Bonorowo 20.407.000,00 (19.392.000,00) 1.015.000,00

116.890.241.799,00 (11.483.460.283,00) 105.406.781.516,00TOTAL

Lampiran 9

No OPD/Nama Kegiatan Nama Kegiatan Uraian Hibah Realisasi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Peralatan Edukatif 156.019.100,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehab Ruang Kelas 731.154.250,00Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

Peralatan Laboraturium, Rehab Ruang Kelas 1.424.370.300,00

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Alat Rebana 29.400.000,00

2.340.943.650,00 Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke TK Desa/kelurahan

Bantuan Semen 2.942.019.100,00

Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Gedung Kantor Kejaksaan 448.680.000,003.390.699.100,00

3 Badan Penanggulangan Bencana Derah

BTT Covid Pos luar biasa penanganan Covid - 19 150.000.000,00

150.000.000,00 3 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

tanaman penghijauan dan sarpras pendukung program kampung iklim lembupurwo, sadangwetan, wonoharjo, argopeni

99.844.200,00

99.844.200,00 4 Dinas Kepemudaan Dan

Olahraga dan PariwisataPeningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

pengadaan peralatan olahraga kepada karang taruna 297.990.600,00

297.990.600,00 Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan peralatan produksi olahan ikan, komponen produksi

sistem tunel garam344.273.200

Pendampingan Pada kelompok Tani Pembudidayaan Ikan

Sarpras budidaya ikan bagi pokdakan (kelompok pembudidaya ikan),perahu fiber

2.201.327.300,00

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan benih dan pakan ikan agribisnis perikanan bagi pokdan 2.821.027.480,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAK)

belanja sarpras percontohan budidaya ikan 679.628.070,00

Pengembangan Sarana Alat Tangkap Jaring Gillnet, Perahu Nelayan, Sarpras Penangkapan Ikan, mesin Motor Tempel, Kapal 5GT

445.990.645,00

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul

bahan pengolahan ikan, sarpras usaha garam 218.150.000,00

6.710.396.695,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan bibit ternak kambing 372.950.000,00Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

pengadaan power thresher 259.000.000,00

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

pengadaan corporate farming, demfarm 51.807.500,00Pengembangan Diversifikasi Tanaman pengadaan bibit tanaman dan sarana produksi 2.712.176.000,00pengembangan Lumbung Pangan Desa pembangunan lumbung pangan 540.077.000,00Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien

hibah bahan bangunan padat karya pembuatan jalan usaha tani

435.243.000,00

Peningkatan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan

hibah bibit/benih tanaman dan sarana peralatan untuk pemanfaatan pekarangan bagi TP PKK

184.600.000,00

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

dapur bersih 31.223.500,00

Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan Pengadaan Cultivator, traktor roda 2, Pompa air1.496.363.000,00

Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)

Hibah bibit tanaman 527.428.000

Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak bantuan untuk KTT berupa Kacip, bahan praktek,bibit rumput odot dan bantuan bahan material

27.054.440

Pengembangan Agribisnis Peternakan cangkul, gerobak dorong, kancip, terpal, ember,sekop,bibit rumput odot

30.185.200

Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut)/Jaringan irigasi Desa (jides)

19.902.872.850

Pengembangan Saranan dan Prasarana Air Irigasi Pertanian

dam parit 1.715.065.000,00

28.286.045.490,00 7 Dinas Perindustrian dan

PerdaganganPembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

pengadaan alat produksi industri kecil dan menengah gula semut

335.265.700,00

335.265.700,00 8 Kelurahan Jatiluhur Peningkatan Kesehatan Masyarakat Belanja Hibah yang diserahkan ke PKK tensi meter,

timbangan dll.0,00

0,009 Kelurahan Plarangan Pembinaan organisasi kepemudaan Peralatan praktik mengelas 0,00

0,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sarana bermain luar ruangan siswa paud 19.894.200,00Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda mesin las listrik, perlengkapan hidroponik 30.376.000,00Revitalisasi Posyandu peralatan gedung posyandu, tape recorder, almari, meja,

kursi , kipas angin, timbangan41.530.000,00

91.800.200,00

5 Dinas Kelautan dan Perikanan

6 Dinas Pertanian dan Pangan

10 Kelurahan Panjatan

1 Dinas Pendidikan

2 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel Rincian Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat per OPD

Lampiran 9

No OPD/Nama Kegiatan Nama Kegiatan Uraian Hibah Realisasi 11 Kelurahan Karanganyar Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahanbelanja sarana kebersihan 48.294.000,00

48.294.000,00 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum Pelayanan Publik

sumur bor 69.950.000,00

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

peralatan olah raga 24.762.600,00

94.712.600,00 13 Kelurahan Wonokriyo Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda sarana budidaya jamur 13.278.200,00

13.278.200,00 14 Kecamatan Sadang Pembinaan Organisasi Kepemudaan alat olahraga 6.932.700,00

6.932.700,00 15 BPKAD Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS

(KPA)200.000.000,00

Belanja Hibah kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah 100.000.000,00Belanja Hibah kepada PC Fatayat NU 250.000.000,00

550.000.000,0042.266.203.135,00

12 Kelurahan Gombong

JUMLAH

Lampiran 10

No OPD Kegiatan Keterangan Realisasi A Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin 30.955.137.162,00

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Kompor,Blender,Tabung gas 74.151.750,00

Fasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga miskin

Bantuan alat pengolahan tawon madu klanceng

49.883.500,00

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

mesin jahit, alat bantu dengar, kursi roda, kruk,walker,tongkat

214.344.520,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

peralatan dapur 68.065.000,00

Jumlah 406.444.770,00

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan mesin jahit, peralatan bengkel motor, peralatan rias pengantin, gerobak dagang, alat pertukangan

804.210.760,00

Jumlah 804.210.760,00

Pendampingan Pada kelompok Tani Pembudidayaan Ikan

sarpras budidaya ikan bagi RTM1.553.239.232

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul

bantuan ikan segar bagi ibu hamil dan balita miskin 357.421.700

Jumlah 1.910.660.932,00

Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisienbansos beras 59.062.500,00 Jumlah 59.062.500,00

Perbaikan gizi masyarakat makanan tambahan kegiatan posyandu 14.840.000,00

Jumlah 14.840.000,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa pembulatan 0,00Jumlah 0,00

Pelayanan Penyehatan Lingkungan jambanisasi 0,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

bahan baku rumah tidak layak huni 0,00

Jumlah 0,00

Revitalisasi Posyandu makanan tambahan untuk anak 11.253.000,00 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Sederhana Sehat

bahan material 40.719.600,00

Jumlah 51.972.600,00

Pelayanan Penyehatan Lingkungan jambanisasi 36.750.000 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

bahan material rehab rumah 88.497.800

Jumlah 125.247.800,00

Pelayanan Penyehatan Lingkungan (DAU tambahan)

pembuatan jamban 33.845.000,00

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

bahan material 75.102.800,00

Jumlah 108.947.800,00

11 BPKAD PPKD (Bendahara Umum Daerah) Bantuan Sosial PAMSIMAS (DPUPR) 1.359.000.000 Bantuan Sosial SANIMAS (DPUPR) 200.000.000 Bantuan Sosial PMKS (Dinsos PPKB) 26.850.000 Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat (Dinsos PPKB)

199.500.000

Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK Perumahan dan Permukiman Reguler)- (dispekim LH)

2.047.500.000

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Sanitasi Penugasan)- (Disperkim LH)

3.250.000.000

9 Kelurahan Gombong

10 Kelurahan Wonokriyo

6 Kelurahan Jatiluhur

7 Kelurahan Plarangan

nb Kelurahan Karanganyar

3 Dinas Kelautan dan Perikanan

4 Dinas Pertanian dan Pangan

5 Kelurahan Tamanwinangun

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin per OPD

1 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Lampiran 10

No OPD Kegiatan Keterangan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM) - (Disperkim LH)

8.520.000.000

Belanja Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Dinsos PPKB)

11.073.400.000

Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (Silpa DAK Perumahan dan Permukiman)- (Disperkim LH)

472.500.000

Jumlah 27.148.750.000,0012 BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantuan Sosial untuk penanganan

dampak ekonomi (BTT)325.000.000,00

Jumlah 325.000.000,00

B Bantuan Kepada Korban Bencana Alam 414.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam (hanya untuk korban bencana alam, tidak untuk korban kebakaran)- (Dinsos PPKB)

144.000.000

Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bancana Alam (hanya untuk korban bencana alam, tidak untuk korban kebakaran)-(Disperkim LH)

270.000.000

C Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan 165.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Hansip/Linmas (Satpol-PP)

34.000.000

Belanja Bantuan Sosial kepada korban kebakaran (disediakan)-(Dinsos PPKB)

131.000.000

31.534.137.162,00Total Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat

BPKAD PPKD (Bendahara Umum Daerah)

BPKAD PPKD (Bendahara Umum Daerah)

NO. SKPD Kegiatan Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5 6

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 6.706.217.000,00 6.705.865.160,00 99,99 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 2.031.069.000,00 1.349.516.323,00 66,44 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 21.370.000,00 21.083.268,00 98,66 Peningkatan imunisasi 80.000.000,00 79.950.000,00 99,94 Pelayanan penyehatan lingkungan 159.000.000,00 157.400.000,00 98,99 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 650.000.000,00 207.781.331,00 31,97 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.564.000,00 47.564.000,00 100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan 16.436.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan listrik 30.000.000,00 16.042.120,00 53,47 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 4.482.500,00 44,83 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1.000.000,00 999.000,00 99,90 Penyediaan Mebelair 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 Kegiatan BLUD 80.180.000,00 75.294.820,00 93,91 9. Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 17.160.000,00 17.160.000,00 100,00 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 4.675.000,00 4.675.000,00 100,00 Kegiatan BLUD 61.680.000,00 59.767.359,00 96,90

5. Puskesmas Ambal 1 Kegiatan BLUD 21.000.000,00 13.461.819,00 64,10 Kegiatan BLUD 7.250.000,00 7.250.000,00 100,00 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 27.780.000,00 27.780.000,00 100,00 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 Kegiatan BLUD 26.597.500,00 26.590.000,00 99,97

6 Puskesmas Ayah II Kegiatan BLUD 34.800.000,00 21.721.925,00 62,42 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 6.542.200,00 6.542.000,00 100,00 Kegiatan BLUD 15.600.000,00 15.351.000,00 98,40 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 9.680.000,00 9.600.000,00 99,17 Kegiatan BLUD 114.542.000,00 114.500.000,00 99,96

9 Puskesmas Bulpes 1 Kegiatan BLUD 134.006.000,00 133.500.000,00 99,62 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 8.759.000,00 8.419.000,00 96,12 Kegiatan BLUD 57.361.125,00 43.983.000,00 76,68 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 21.900.000,00 20.904.500,00 95,45 Kegiatan BLUD 4.233.000,00 4.183.250,00 98,82 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 15.394.000,00 15.394.000,00 100,00 Kegiatan BLUD 24.160.000,00 24.160.000,00 100,00

13 Puskesmas Karanganyar Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 14 Puskesmas Karanggayam 1 Kegiatan BLUD 71.536.000,00 71.536.000,00 100,00

Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 32.949.500,00 32.949.500,00 100,00 Kegiatan BLUD 64.118.000,00 64.118.000,00 100,00 Kegiatan BLUD 83.945.000,00 80.000.000,00 95,30 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 13.915.000,00 13.915.000,00 100,00

17 Puskesmas Kebumen I Kegiatan BLUD 67.200.000,00 45.094.636,00 67,11 Kegiatan BLUD 44.081.000,00 44.000.000,00 99,82 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 15.951.000,00 15.900.000,00 99,68

19 Puskesmas Kebumen III Kegiatan BLUD 56.160.000,00 56.160.000,00 100,00 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 20.000.000,00 10.760.000,00 53,80 Kegiatan BLUD 95.000.000,00 18.457.700,00 19,43 Kegiatan BLUD 26.250.000,00 26.250.000,00 100,00 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 147.053.000,00 145.053.000,00 98,64 Kegiatan BLUD 7.837.000,00 7.800.000,00 99,53 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 147.053.000,00 147.000.000,00 99,96 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 21.220.000,00 21.000.000,00 98,96 Kegiatan BLUD 49.960.000,00 37.302.000,00 74,66

24 Puskesmas Mirit Kegiatan BLUD 58.593.750,00 58.590.000,00 99,99 Kegiatan BLUD 38.080.000,00 30.966.347,00 81,32 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 16.726.000,00 15.726.000,00 0,00

26 Puskesmas Pejagoan Kegiatan BLUD 57.507.000,00 45.202.929,00 78,60 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 17.500.000,00 17.300.000,00 98,86 Kegiatan BLUD 71.174.000,00 71.160.000,00 99,98 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 29.015.000,00 29.000.000,00 99,95 Kegiatan BLUD 113.571.000,00 34.814.600,00 30,65 Kegiatan BLUD 36.000.000,00 27.611.405,00 76,70 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 24.005.000,00 24.000.000,00 99,98 Kegiatan BLUD 21.000.000,00 20.500.000,00 97,62 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 23.420.000,00 22.000.000,00 93,94 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 6.000.000,00 5.800.000,00 96,67 Kegiatan BLUD 49.650.000,00 45.000.000,00 90,63 Kegiatan BLUD 36.000.000,00 35.000.000,00 97,22 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 70.000.000,00 69.500.000,00 99,29 Kegiatan BLUD 24.324.300,00 24.324.300,00 100,00

lampiran 11Rincian Realisasi Pendanaan COVID-19 Per SKPD

33 Puskesmas Sempor I

30 Puskesmas Puring

31 Puskesmas Rowokele

32 Puskesmas Sadang

27 Puskesmas Petanahan

28 Puskesmas Poncowarno

29 Puskesmas Prembun

22 Puskesmas Kutowinangun

23 Puskesmas Kuwarasan

25 Puskesmas Padureso

18 Puskesmas Kebumen II

20 Puskesmas Klirong I

21 Puskesmas Klirong II

12 Puskesmas Gombong II

15 Puskesmas Karanggayam II

16 Puskesmas Karangsambung

8 Puskesmas Buayan

10 Puskesmas Bulpes II

11 Puskesmas Gombong 1

4 Puskesmas Ambal II

5 Puskesmas Ayah 1

7 Puskesmas Bonorowo

1 Dinas Kesehatan

2 Puskesmas Adimulyo

3 Puskesmas Alian

NO. SKPD Kegiatan Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5 6

Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 35.540.000,00 29.538.560,00 83,11 34 Puskesmas Sempor II Kegiatan BLUD 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 5.020.000,00 0,00 0,00Kegiatan BLUD 24.903.000,00 24.900.000,00 99,99 Kegiatan BLUD 29.848.000,00 0,00 0,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar 18.720.000,00 0,00 0,00

37 RSUD Prembun Kegiatan RSUD Prembun 1.370.138.375,00 1.125.004.805,00 82,11 38 RSUD Dr.Sordirman Kegiatan BLUD RSUD Dr. Soedirman 14.680.250.000,00 13.270.298.560,00 90,40 39. Disperkim-LH Pemantauan kualitas lingkungan 143.876.000,00 126.560.000,00 87,96 40. BPBD Belanja Tak Terduga 10.448.725.000,00 9.879.295.533,00 94,55 41. BPBD Kegiatan Penanganan Masalah Strategis Yang Menyangkut Cepat

Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa 1.579.150.000,00 1.567.382.861,00 99,25 Kegiatan Pemeliharaan Gedung (ruang Isolasi Pencegahan Penyebaran COVID-19 UP3) 200.000.000,00 193.636.000,00 96,82 Kegiatan Pemeliharaan Gedung (ruang Isolasi Pencegahan Penyebaran COVID-19 GOR Prembun) 1.250.000.000,00 0,00 0,00Kegiatan Pemeliharaan Gedung (Konsultan Pengawas ruang Isolasi Pencegahan Penyebaran COVID-19 GOR Prembun) 50.000.000,00 0,00 0,00

43. Dinsos-PPKB Penyediaan jaring Pengaman Ekonomi 1.342.500.000,00 1.341.848.980,00 99,95 44. Dinsos-PPKB Penyediaan jaring Pengaman Sosial 13.700.000.000,00 11.073.400.000,00 80,83

TOTAL 57.146.420.750,00 49.426.578.091,00 86,49

42. DPU-PR

33 Puskesmas Sempor I

35 Puskesmas Sruweng

36 UP3 Paru

laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah

Documents