laporan ojt bnn

of 49 /49
A. PROFIL BNNP SUMUT a. Sejarah Umum BNN dan BNNP Sumut Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Upload: fauzil-akbar

Post on 16-Jul-2016

85 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

laporan on jjob training

TRANSCRIPT

Page 1: Laporan OJT bnn

A. PROFIL BNNP SUMUT

a. Sejarah Umum BNN dan BNNP Sumut

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk

tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab

langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti

dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia

dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia

(Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional

(BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol,

yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika,

penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan

subversi, pengawasan orang asing.

Page 2: Laporan OJT bnn

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres

Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya

narkotika. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan

wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar

Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan

bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang

operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan

disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan

permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan

bahwa permasalahan narkotika di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa

Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata

membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya

narkotika, sehingga pada saat permasalahan narkotika meledak dengan dibarengi

krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa

Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura,

Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus

memerangi bahaya narkotika.

Menghadapi permasalahan narkotika yang berkecenderungan terus

meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan

Page 3: Laporan OJT bnn

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua

Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor

116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkotika

yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara

ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi

anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk

menghadapi ancaman bahaya narkotika yang makin serius. Oleh karenanya

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika

Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai

sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait

dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1.

mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan

kebijakan nasional penanggulangan narkotika; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan

kebijakan nasional penanggulangan narkotika.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan

Page 4: Laporan OJT bnn

kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur

kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif

(kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan

tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat dan

makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan

Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang

memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam

satuan tugas, yang mana BNN-BNNP-BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada

tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung

jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing

(BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan

BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan

makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah

merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu,

Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun

Page 5: Laporan OJT bnn

1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi

Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi

dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota

dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris

Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi

Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi

Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di

tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap,

perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan

penyalahgunaan Narkotika di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap

daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya

P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, dan demi tercapainya visi

“Indonesia Bebas Narkotika Tahun 2015”.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan Badan

Vertikal Non Kementrian yang terbentuk pada tanggal 19 April 2011 dan pada saat

Page 6: Laporan OJT bnn

ini dipimpin oleh Brigjen Polisi Drs. Andi Loedianto yang membawahi 33

Kabupaten/Kota untuk Sumatera Utara baru berdiri 11 yaitu Kab. Deli Serdang, Kab.

Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab.

Asahan, Kab. Karo, Kota Siantar, Kota Binjai, Kota Tanjung Balai dan Kota Gunung

Sitoli.

b. Visi dan Misi BNNP Sumut

Visi

Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional adalah “Menjadi

perwakilan BNN di Provinsi Sumatera Utara yang prefesional yang mampu

menyatukan dan menggerakkan seluruh Komponen Masyarakat, Bangsa dan Negara

Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika”.

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai upaya

mewujudkan visi tersebut adalah “Bersama Komponen Masyarakat Instansi

Pemerintah terkait dan swasta provinsi Sumatera Utara melaksanakan:

1. Pencegahan

2. Pemberdayaan Masyarakat

3. Rehabilitasi

4. Pemberantasan peredaran gelap narkotika

Page 7: Laporan OJT bnn

5. Pelaksanaan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel.

c. Makna dan Arti Lambang

Sesuai dengan keputusan ketua BNN Nomor: Skep/37/IX/2006/BNN tentang

Logo dan PIN di lingkungan BNN, maka dapat dijelaskan mengenai makna, bentuk

dan warna dari logo BNN, sebagai berikut:

Makna Bentuk

Bintang

Merupakan simbolisasi cita-cita luhur BNN untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika.

Tulisan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Page 8: Laporan OJT bnn

Memberikan pemahaman bahwa BNN merupakan sebuah

institusi pemerintah yang memiliki tugas khusus dalam

menanggulangi permasalahan Narkotika.

Garuda

Melambangkan komitmen BNN terhadap tekad Pemerintah

Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi permasalahan

Narkotika.

Huruf BNN

Menunjukkan terminologi Badan Narkotika Nasional

Makna Warna

Lingkaran Berwarna Emas

Menjelaskan satu kesatuan yang tidak memberikan celah bagi

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

Warna Hitam

Memiliki arti keseriusan dan ketegasan

Warna Kuning Gading

Memiliki kreativitas dan inovatif makna kecerdasan,

antusiasme.

Page 9: Laporan OJT bnn

Warna Biru Tua Dan Biru Muda

Artinya adalah lambang universalisme

Warna Putih

Artinya adalah keluhuran cita-cita.

d. Bagan Struktur Organisasi BNNP Sumut

STRUKTUR BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI SUMATERA UTARA

BAGIAN UMUM

KEPALA BNNP SUMUT

Drs. ANDI LOEDIANTO

SUBBAGIAN SARANA PRASARANA

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN ADMINISTRASI

Page 10: Laporan OJT bnn

e. Struktur Organisasi BNNP Sumut Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Utara

mempunyai struktur organisasi yang sistematis dan terorganisir, berikut adalah

struktur Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Utara:

Kepala Bidang Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat : AKBP. Magdalena Sirait, S.Si

Kasi Pencegahan Bid. Cegah dan

Dayamas : Askamaini, SP

Pengolah data Sie Pencegahan : Syaiful Azwar, A.Md

SEKSI PENCEGAHAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

SEKSI PENYEDIKAN

SEKSI INTELIJEN

BIDANG PEMBRANTASAN

SEKSI PASCAREHABILITASI

SEKSI PENGUATAN LEMBAGA

REHABILITASI

BIDANG REHABILITASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Page 11: Laporan OJT bnn

Pengolah data Sie Pencegahan : Roy Fadly Hasibuan, S.Sos

Pengadministrasi umum Sie

Pencegahan : Ahmad Surya Amzai, S.Pd.I

Pengadministrasi umum Sie

Pencegahan : Carrent Rebeca Octalina, A.Md

Kasi Dayamas Bid. Cegah dan

Dayamas : Fitriani Rajagukguk, SKM

Pengolah data Sie Dayamas : Meriance Listya Simbolon, SST

Pengolah data Sie Dayamas : Ulfa Permata Sari, AMAK

Pengadministrasi umum Sie

Dayamas : Juita Novalia Br Barus, S.S

Pengadministrasi umum Sie

Dayamas : James Richard Sidabutar

Penyuluh Narkotika Ahli Pratama

Sie Dayamas : Ratna Juwita Rambe, S.Psi

f. Job Description Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Job

Description atau Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing. Bagian

Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang

pencegahan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

Page 12: Laporan OJT bnn

1. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah

Provinsi.

2. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.

3. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Seksi Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada bagian pencegahan dalam wilayah

Provinsi Sumatera Utara dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi

kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Seksi Desiminasi Informasi

mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bahan kebutuhan

pelaksanaan kegiatan

2. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan intansi

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

3. Melaksanakan desiminasi informasi P4GN

4. Melaksanakan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan

6. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Page 13: Laporan OJT bnn

Sedangkan bagian Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan

rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

1. Pelaksanaan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan

masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara

2. Pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan

masyarakat dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara

3. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan

rehabilitasi kepada BNNK/Kota

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang

Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan penyiapan

bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Seksi

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan alternatif bidang

pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.

2. Melaksanakan koordinasi internal BNNP, maupun koordinasi lintas instansi

serta melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama

mengenai pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan P4GN.

Page 14: Laporan OJT bnn

3. Melaksanakan pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan dan

pemberdayaan alternatif masyarakat pedesaan.

4. Melakukan Pemetaan dalam rangka persiapan pemberdayaan alternatif

(Community development) di perkotaan dan pedesaan serta mengadakan

sosialisasi lingkungan masyarakat bebas dari Penyalahguna dan peredaran

gelap narkotika (P4GN) dalam wilayah community development tersebut

5. Melakukan deteksi dini (test narkotika) dalam wilayah community

development.

6. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kerja, kursus dan lain

lain di lingkungan community development.

7. Membantu pengungkapan jaringan dalam pemberantasan dan peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika kecuali prekursor tembakau dan prekursor

alkohol.

8. Mendorong dan memfasilitasi serta melaksanakan peningkatan kemampuan

dan penguatan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

menangani korban napza.

9. Mendorong dan memfasilitasi para pecandu/penyalahguna narkotika agar

mengikuti program wajib lapor dan melakukan pendataan wajib lapor secara

terpadu.

10. Mendorong dan memfasilitasi pecandu/penyalahguna narkotika untuk

mengikuti terapi dan rehabilitasi di Pusat Terapi dan Rehabilitasi yang ada di

Indonesia dan melaksanakan kegiatan pendampingan pasca rehabilitasi (after

Page 15: Laporan OJT bnn

care) bagi mantan pecandu yang telah mengikuti program terapi dan

rehabilitasi;

11. Melakukan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi seluruh

kegiatan yang menyangkut tupoksi seksi pemberdayaan alternatif dan

rehabilitasi.

12. Melaksanakan bimbingan teknis P4GN di bidang Pemberdayaan alternative

kepada BNNK/Kota.

13. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Page 16: Laporan OJT bnn

B. GAMBARAN PELAKSANAAN OJT

a. Profil Pelaksana OJT

Penyusun bernama lengkap Fauzil Akbar, kelahiran Padang pada

tanggal 07 Februari 1992. Merupakan anak ketiga dari empat orang

bersaudara. Penyusun lahir dan dibesarkan oleh keluarga sederhana

dimana orang tua merupakan pensiunan salah satu BUMN yang ada di

kota Padang sementara ibu berprofesi sebagai guru yang mengajar di

SMA.

Setelah menamatkan pendidikan sekolah dasar kedua kakak

penyusun dikirim untuk meneruskan pendidikan mereka ke pesantren,

namun ketika sampai pada gilirannya penyusun lebih memilih untuk

melanjutkan pendidikan di sekolah agama atau salah satu Mtsn yang

berada di kota Padang. Setelah mempunyai dasar pendidikan agama yang

cukup di salah satu Mtsn ternama disana, penyusun melanjutkan

pendidikan ke sekolah SMA unggulan dengan harapan bisa mengikuti

program exchange student nantinya.

Namun ketika SMA penyusun malah menemukan hobi baru yakni

berkegiatan di alam bebas dan pengurus memutuskan untuk bergabung

dengan sebuah ekskul yang bernama Sispala Rinjanil. Di sinilah penyusun

mendapatkan banyak hal baru, tidak hanya mengenai kegiatan di alam

Page 17: Laporan OJT bnn

bebas tetapi juga pengalaman berorganisasi, bersosialisasi, pembentukan

karakter, mengenal karakter orang lain dan sebagainya.

Sebelum penyusun melanjutkan pendidikan di Universitas

Malikussaleh, penyusun sempat menempuh pendidikan di salah satu

perguruan tinggi ternama di kota Padang selama 4 semester. Dikarenakan

keinginan untuk merantau yang sangat kuat, penyusun memutuskan untuk

menyelesaikan pendidikan tersebut di tengah jalan. Namun karena

penyusun merasa pendidikan adalah hal yang sangat penting, penyusun

kembali mengikuti ujian masuk perguruan tinggi yang pada akhirnya

masih diberi kesempatan untuk bersekolah dan sekarang berada di Jurusan

Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh.

b. Deskripsi Kegiatan Selama OJT

Minggu ke 1

Selasa 30 Juni 2015

Penyusun beserta teman – teman diminta untuk datang ke kantor BNNP

SUMUT untuk mendapat pengarahan dari Kabag Umum mengenai dimana kami akan

ditempatkan. Setelah melakukan pembicaraan akhirnya dapatlah kesimpulan

bahwasanya kami akan memulai program On The Job Training / OJT pada besok

harinya.

Rabu 01 Juli 2015

Kami diminta datang 30 menit sebelum apel pagi, yang dimulai pada pukul

08.00 wib. Kami datang ke kantor menggunakan sepeda motor, sesampainya disana

kami melakukan bersih – bersih ruangan sebelum melaksanakan apel pagi. Setelah

Page 18: Laporan OJT bnn

kegiatan tersebut kami disuruh menunggu di suatu ruangan yang kosong sambil

menunggu arahan dari Kepala Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat

(selanjutnya dibaca : Kabid Cemas ) dimana kami akan ditempatkan. Kami dibawa ke

ruangan Kabid Cemas yaitu AKBP Magdalena Sirait, S.Si , disana beliau

menyampaikan apa – apa saja tugas yang akan kami lakukan selama kami menjalani

masa OJT , hal yang paling penyusun ingat ialah beliau berpesan bahwasanya tugas

utama kami adalah untuk bersih – bersih sebelum Apel Pagi dimulai. Selanjutnya

kami dibawa ke ruangan Cemas, kami melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan

para staff yang ada disana sebelum kami membantu pekerjaan yang akan dibebankan

kepada kami.

Kamis 02 Juli 2015

Penyusun langsung mendapatkan tugas untuk piket di lobby, dimana jadwal

piket telah disusun oleh Kasie bidang Dayamas ibu Fitriani Rajagukguk, SKM. Pada

saat piket penyusun bertugas sebagai informan / receptionis yang kegiatannya ialah

memberikan informasi kepada para tamu yang membutuhkan / mereka yang ingin

menemui staff yang ada di BNNP SUMUT / menghubungkan antara publik external

dengan publik internal, ini sangat mengejutkan penyusun karena pada hari kedua

langsung dihadapkan pada beban pekerjaan yang penyusun sendiri belum memahami

sepenuhnya.

Jumat 03 Juli 2015

Penyusun dan teman – teman mendapatkan kegiatan dalam hal membantu

staff memperbanyak SKBN ( Surat Keterangan Bebas Narkoba ), yang akan

diserahkan bagi para tamu yang memerlukan untuk kebutuhan dalam melamar

pekerjaan. Setelah kira – kira pukul 15.00 kami pergi ke rumah Bapak Kaban. Brigjen

Pol Drs. ANDI LOEDIANTO dalam rangka berbuka puasa bersama di kediaman

beliau.

Page 19: Laporan OJT bnn

Minggu ke 2

Senin 06 Juli 2015

Kami melakukan Apel pagi seperti biasa pada pukul 08.00 wib, setelah itu

salah seorang staff yang bertugas sebagai penyuluh mengajak 2 orang diantara kami,

dan penyusun beserta satu orang teman lainnya yang beruntung pergi untuk bisa

mengikuti kegiatan P4GN di salah satu sekolah MAN 2 yang berlokasi tak jauh dari

kantor kami.

Selasa 07 Juli 2015

Pada hari ini pekerjaan penyusun dan teman – teman kebanyakan adalah

membantu staff dalam memperbanyak SKBN.

Rabu 08 Juli 2015

Masih seperti hari kemarin kegiatan yang penyusun dapatkan ialah membantu

staff memperbanyak SKBN.

Kamis 09 Juli 2015

Seperti biasa penyusun mendapatkan jadwal piket dan bertugas di lobby

sebagai informan / resepsionis.

Jumat 10 Juli 2015

Penyusun beserta teman yang lain berkesempatan untuk mengikuti kegiatan

Test urin yang diadakan di Teminal Amplas, bekerjasama dengan Jasa Raharja dan

beberapa Instansi lain yang terkait dalam rangka untuk keselamatan pengemudi dan

penumpang menjelang mudik.

Sabtu 11 Juli 2015

Page 20: Laporan OJT bnn

Kami diberikan izin untuk mengikuti kegiatan razia ke tempat hiburan malam

yang ada di kota Medan. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari, yang pada saat itu

razia dilakukan di Entrance, salah satu tempat hiburan terbesar yang ada di kota

Medan.

Minggu ke 3

Senin 13 Juli 2015

Penyusun dan beberapa orang teman beserta beberapa orang staff , setelah

mengikuti kegiatan Apel Pagi langsung menuju Terminal Amplas masih dalam

rangka kegiatan seperti beberapa hari sebelumnya yaitu melaksanakan Test urin bagi

pengemudi bus.

Selasa 14 Juli 2015

Masih kegiatan yang sama seperti hari sebelumnya yaitu : melaksanakan Test

urin bagi pengemudi bus. Kegiatan ini kami lakukan sampai pada tanggal 15 Juli

2015. Kegiatan ini kami lakukan tidak hanya di Terminal Amplas saja, tetapi kami

juga melakukan kegiatan ini di Terminal Pinang Baris.

Rabu 15 Juli 2015

Hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian kegiatan kami di Terminal bus

dalam melaksanakan Test urin bagi pengemudi.

Kamis 16 Juli 2015

Kami mendapatkan jatah libur sampai dengan tanggal 21 juli yakni selama 6

hari dikarenakan hari besar umat Islam yaitu Idul Fitri.

Minggu ke 4

Rabu 22 Juli 2015

Page 21: Laporan OJT bnn

Adalah hari pertama kami kembali bekerja di kantor. Penyusun mendapatkan

pekerjaan piket di lobby dimana terdapat perubahan jadwal yang sebelumnya

penyusun mendapat giliran pada hari kamis, setelah libur lebaran penyusun mendapat

giliran pada hari Rabu.

Kamis 23 Juli 2015

Kami mendapatkan kabar duka bahwasanya salah seorang staff yang berada

dalam ruangan kami telah meninggal dunia. Kami yang ada di ruangan Cemas

kemudian pergi melayat ke rumah duka pada hari kamis dan jumat.

Jumat 24 Juli 2015

Hari ini staff yang ada di ruangan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat

masih pergi melayat ke rumah duka.

Minggu ke 5

Senin 27 Juli 2015

Penyusun berkesempatan untuk mengikuti kegiatan yang disebut dengan

penjangkauan residen. Kegiatan ini adalah proses penjemputan residen yang

dilakukan oleh staff BNNP SUMUT yang terdiri dari 2 orang pegawai sipil yang

berasal dari bidang Cemas dan 2 orang personil polisi yang berasal dari bidang

Pemberantasan.

Selasa 28 Juli 2015

Pada hari ini penyusun kembali beruntung ditunjuk untuk dibawa dalam

kegiatan Test urin yang diadakan di kantor Medisafe Technology yang memproduksi

sarung tangan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja

Page 22: Laporan OJT bnn

bebas narkotika yang dalam kegiatan ini sudah terdapat MoU antara BNNP SUMUT

dengan Instansi – instansi lainnya yang ada di Sumatera Utara khususnya Medan.

Rabu 29 Juli 2015

Penyusun kembali menjalani jadwal rutin berupa piket di lobby.

Kamis 30 Juli 2015

Penyusun mendapat pekerjaan berupa membuat daftar hadir untuk kegiatan

HANI 2015, dimana kegiatan ini akan dihadiri oleh banyak pihak seperti : Gubernur

Sumut, para kepala badan dari Instansi – instansi pemerintah yang ada di Sumatera

Utara, para mahasiswa, masyarakat dan masih banyak yang lainnya. HANI adalah

Hari Anti Narkotika Internasional, dimana dalam kegiatan ini penyusun dan teman –

teman juga ikut berkontribusi dalam memeriahkan acara tersebut dengan

menampilkan sebuah tarian yang dinamakan dengan tari topeng.

Jumat 31 Juli 2015

Penyusun mendapatkan tugas untuk mengantarkan paket berupa rompi satgas

anti narkoba ke beberapa wilayah yang ada di Sumut melalui pos.

Minggu ke 6

Senin 03 Agustus 2015

Setelah melaksanakan Apel pagi kami langsung berangkat menuju Lapangan

Merdeka guna melaksanakan acara Gladiresik untuk peringatan HANI yang akan

diadakan pada keesokan harinya.

Selasa 04 Agustus 2015

Acara ini berlangsung dari pagi hingga malam hari. Penyusun beserta teman

lainnya ikut berkontribusi dalam memeriahkan acara tersebut dengan menampilkan

tarian yang dinamakan tari topeng.

Page 23: Laporan OJT bnn

Rabu 05 Juli 2015

Penyusun menjalankan kegiatan seperti biasa yaitu piket di lobby.

Kamis 06 Juli 2015

Penyusun beruntung karena diajak untuk mengikuti salah satu kegiatan

Asessment dan Test urin yang sejatinya adalah kegiatan dari bidang rehabilitasi.

Penyusun diajak karena bidang rehabilitasi membutuhkan tambahan tenaga dari

bidang Cemas yang berlatar belakang pendidikan psikologi, dan oleh staff tersebut

penyusun diajak untuk pergi agar mendapatkan pengetahuan dan mengenai

Assesment yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi, kegiatan ini bertempat di Lapas

Lubuk Pakam.

Jumat 07 Juli 2015

Penyusun hanya membantu pekerjaan staff yang ada di ruangan Cemas seperti

mengetik laporan, memperbanyak berkas – berkas dan lain sebagainya.

Minggu ke 7

Senin 10 Agustus 2015

Penyusun beserta beberapa orang teman dan staff lainnya mendapat

kesempatan berkunjung ke salah satu sekolah ternama yang ada di kota Medan yaitu

Yayasan Syafiayatul. Kunjungan ini seperti biasa adalah pelaksanaan Test urin yang

dilakukan bagi siswa/i baru, dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan bebas

dari narkotika.

Selasa 11 Agustus 2015

Page 24: Laporan OJT bnn

Penyusun hanya mendapat kegiatan dalam membantu pekerjaan staff di dalam

ruangan.

Rabu 12 Agustus 2015

Seperti biasa ini adalah jadwal piket di lobby.

Kamis 13 Agustus 2015

Pada hari ini kegiatan penyusun hanya berkutat di seputaran kantor,

membantu staff mengetik surat, membuat tabel dan sebagainya.

Jumat tanggal 14 Agustus

Penyusun kembali mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan

penjangkauan residen. Dimana pada kegiatan penjangkauan sebelumnya penyusun

hanya bisa melihat dan mengamati, pada kesempatan kali ini penyusun bisavsedikit

lebih berguna karena penyusun dalam kegiatan kali ini bertindak sebgai driver.

Minggu ke 8

Pada minggu kedelapan masa OJT, tidak ada pengalaman berarti atau hal baru

yang penyusun dapatkan, dikarenakan kegiatan penyusun hanya berkutat di seputar

kantor seperti membantu staff dalam membuat laporan, memperbanyak berkas –

berkas dan kegiatan kantor membosankan lainnya.

Senin 17 Agustus 2015

Mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- 70

Selasa 18 Agustus 2015

Membantu staff di ruangan, mengerjakan laporan dll

Rabu 19 Agustus 2015

Membantu staff di ruangan, mengerjakan laporan dll

Page 25: Laporan OJT bnn

Kamis 20 Agustus 2015

Membantu staff di ruangan, mengerjakan laporan dll

Jumat 21 Agustus 2015

Penyusun dipercaya kembali untuk mengikuti kegiatan penjangkauan residen.

Keputusan untuk mengikutsertakan dan memilih kembali penyusun dibanding teman

– teman yang lain dalam kegiatan ini dirasa cukup masuk akal, dikarenakan kegiatan

ini sangat mengandung resiko dan bahaya, sementara diantara teman – teman yang

lain hanya penyusun yang sebelum nya sudah pernah mengikuti kegiatan ini dan juga

dibanding teman – teman yang lain penyusun bisa bertugas merangkap sebagai driver

sementara yang lain tidak.

Minggu ke 9

Pada minggu – minggu terakhir masa OJT di BNNP SUMUT penyusun

banyak mendapatkan kegiatan mengikuti penjangkau residen, dimana hanya pada hari

senin penyusun berada dikantor untuk membantu staff dalam pekerjaan mereka

sembari membuat laporan kegiatan OJT kami yang akan diserahkan untuk kantor

BNNP SUMUT sebagai pertanggungjawaban. Setelah itu dimulai dari hari Selasa

sampai dengan Jumat penyusun mengikuti kegiatan penjangkauan residen.

Senin 24 Agustus 2015

Membantu staff di ruangan, mengerjakan laporan dll

Selasa 25 Agustus 2015

Mengikuti kegiatan penjangkauan residen

Rabu 26 Agustus 2015

Mengikuti kegiatan penjangkauan residen

Kamis 27 Agustus 2015

Mengikuti kegiatan penjangkauan residen

Page 26: Laporan OJT bnn

Jumat 28 Agustus 2015

Mengikuti kegiatan penjangkauan residen

Senin 31 Agustus 2015

Menyelesaikan laporan dan mengikuti kegiatan penjangkauan residen

c. Input Kegiatan

Selama Penyusun melakukan Praktek Kerja Lapangan di Badan Narkotika

Nasional Provinsi Sumatera Utara, penyusun banyak melakukan kegiatan yang ada di

BNNP Sumut khususnya bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun

beberapa kegiatan yang penyusun lakukan selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan

di BNNP Sumut ialah :

Mengikuti Apel pagi

Selama penyusun melakukan praktek kerja lapangan, penyusun

diwajibkan untuk mengikuti Apel pagi. Dimana Apel pagi tersebut

dimulai dari pukul 08.00-08.30. biasanya pelaksanaan Apel pagi ini

dipimpin oleh kepala - kepala bidang ataupun sekali – kali oleh Kepala

Badan tergantung jadwal yang telah disesuaikan. Namun pada saat hari

kamis Apel Pagi di lakukan menurut bidang masing-masing yang

dipimpin oleh kepala bidang. Pada saat pelaksanaan Apel Pagi ini

penyusun mempunyai barisan tersendiri,,dimana penyusun berbaris

bersama dengan mahasiswa – mahasiswa yang juga melaksanakan

Page 27: Laporan OJT bnn

program PKL dari Universitas maupun sekolah lain yang juga memilih

BNNP Prov. Sumut sebagai tempat PKL.

Piket di Lobi sebagai Informan

Penyusun wajib melaksanakan piket di lobi yang telah diatur

jadwalnya oleh pembimbing, piket ini dilakukan oleh penyusun setelah

menjalankan apel pagi yaitu dimulai dari jam 08.30-16.00, dimana tugas

penyusun pada saat piket ini adalah sebagai jembatan atau pusat informasi

ketika ada tamu yang datang dengan keperluan yang berbeda – beda, dan

tugas piket di lobi lah yang menghubungkan atau memberi informasi

kepada para tamu yang ingin menemui seseorang atau dengan keperluan

lainnya.

Mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat

mengenai P4GN

Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang berhubungan dengan

materi yang penyusun pelajari selama di perkuliahan, yaitu mata kuliah

Retorika dan Public Speaking, disini penyusun diajak langsung terjun ke

lapangan untuk bisa melihat dan mengamati secara langsung mengenai

bagaimana komunikasi yang digunakan oleh penyuluh dalam

menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan P4GN tersebut.

Mengikuti kegiatan Tes urine ke lingkungan kerja, sekolah dan

masyarakat

Page 28: Laporan OJT bnn

Selama penyusun mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL),

Penyusun melakukan serangkaian kegiatan, seperti melakukan test urine

untuk Residen (Penyalah Guna Narkotika), pengemudi kendaraan di

beberapa terminal bus, pegawai – pegawai di beberapa instansi / sekolah

dan juga untuk orang - orang yang ingin membuat Surat Keterangan

Bebas Narkoba (SKBN) untuk melamar pekerjaan atau lainnya. Dalam

pelaksanaan test urine ini penyusun bertugas mengawasi orang – orang

yang akan di test urine agar tidak terjadi kecurangan yang mempengaruhi

hasil test ataupun terkadang penyusun melakukan pendataan pada saat

setelah pelaksanaan test urine.

Mengikuti kegiatan penjangkauan / penjemputan residen

Selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini penyusun juga mendapat

pengalaman dalam membantu personil BNNP Sumut dalam menjangkau

residen. Yang dimaksud dengan “Menjangkau Residen” disini adalah

proses penjemputan residen yang dilakukan oleh staff bidang pencegahan

dan pemberdayaan masyarakat. Residen disini adalah para pengguna /

penyalah guna yang telah dilaporkan sebelumnya oleh keluarga yang

bersangkutan. Pada saat melaporkan keluarga harus melengkapi berkas

antara lain; fotocopy KTP, foto Residen dan materai 6000. Apabila berkas

sudah lengkap baru dapat dilakukan proses penjemputan. Dalam proses

penjemputan ini biasanya staff yang bertugas berjumlah 4 orang yang

terdiri dari 2 orang staff pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan 2

Page 29: Laporan OJT bnn

orang lagi dari bidang pemberantasan atau intelijen yang mempunyai latar

belakang dari kepolisian. Dalam proses penjemputan ini para staff yang

bertugas sebelumnya melakukan koordinasi dengan pelapor, dimana

dalam proses ini juga di butuhkan kerjasama antara staff penjemput dan

juga pelapor. Ini dilakukan guna keberhasilan dalam penjemputan karena

biasanya dalam proses penjemputan ini. Tujuan pihak keluarga

melaporkan adalah agar Residen mengikuti program Rehabilitasi. Dan

dalam kegiatan ini penyusun bertugas sebagai driver sekaligus eksekutor.

Membantu staf atau pegawai membuat Surat Keterangan Bebas

Narkoba (SKBN)

Dalam keterangan kegiatan ini,maksud dari Membuat Surat

Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) adalah lanjutan dari kegiatan tes urin

yang memang harus dilakukan demi kepentingan orang yang melakukan

tes urin. Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) biasanya digunakan

untuk beberapa keperluan yaitu untuk melengkapi berkas,lamaran kerja

dan masih banyak lagi keperluan yang bisa dikatakan penting dalam hal

melengkapi berkas. Biasanya SKBN ini di fotocopy dalam 7 rangkap

dimana 5 lembar untuk yang mempunyai keperluan dan 2 lembar lagi

dijadikan pertinggal untuk BNN Prov. Sumut.

Membantu Personil BNNP Sumut dalam Menggelar Razia

Page 30: Laporan OJT bnn

Dalam kegiatan ini penyusun membantu personil BNNP Sumut

menggelar razia di beberapa tempat hiburan malam, dalam kegiatan ini

penyusun membantu di bagian tes urin untuk memeriksa diantara semua

pengunjung tempat hiburan satu persatu. Teknis kegiatan razia ini dibagi

menjadi beberapa tim,salah satunya adalah tim tes urin.

d. Output Kegiatan

Dari kegiatan – kegiatan yang penyusun lakukan selama praktek kerja

lapangan di BNNP Prov. Sumut, tentunya penyusun mendapatkan banyak

sekali pengalaman dan juga ilmu baru dimana hal tersebut membuat

pengetahuan penyusun mengenai dunia kerja bertambah. Dan diantara

pengetahuan atau hal – hal baru yang bisa pensyusun dapatkan ialah

sebagai berikut :

Penyusun menyadari bahwa di dalam dunia kerja tidak semudah yang di

bayangkan selama ini dan sangat jauh berbeda dari apa yang telah di

dapat di bangku perkuliahan.

Praktek kerja lapangan memberikan peluang dan kesempatan, serta

pengalaman yang sangat berharga bagi penyusun.

Selama proses Praktek Kerja Lapangan, penyusun mendapatkan banyak

hal dalam proses tersebut, salah satu pembentukan karakter dalam

Page 31: Laporan OJT bnn

penyesuaian di bidang pekerjaan, yakni sikap etos kerja, disiplin dalam

bertindak, resiko, tanggung jawab, serta semangat kerja yang tinggi.

Penyusun jadi mengetahui berbagai macam jenis Narkotika

C. CATATAN AKHIR OJT

a. Kesan Kesan OJT

Seiring dengan berjalannya waktu, tak terasa dua bulan sudah penyusun

melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Badan Narkotika Nasional

Page 32: Laporan OJT bnn

Provinsi Sumut Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan. Dalam

melaksanakan setiap pekerjaan pasti setidaknya terdapat berbagai macam hambatan,

Apalagi bagi penyusun yang baru mengenal lingkungan kerja dengan ada nya mata

kuliah praktek kerja lapangan ini. Namun seiring berjalannya waktu dan juga serta

bantuan dari staff - staff yang ada disana, hambatan-hambatan tersebut bisa teratasi

selama dua bulan masa Praktek Kerja Lapangan. Hambatan-hambatan tersebut antara

lain :

Kurangnya pengalaman

Pengalaman merupakan guru utama bagi keberhasilan suatu pekerjaan yang

kita lakukan khususnya bagi penyusun yang belum berpengalaman secara sempurna

mengenai On The Job Training, sehingga penyusun sempat kaku pada awalnya,

namun hal itu bisa penyusun atasi seiring dengan berjalannya waktu dan juga bantuan

dari staff / pegawai.

Kurangnya pembekalan yang diterima

Pembekalan yang diterima diberikan dalam waktu singkat dan hanya garis

besarnya saja atau tidak dijelaskan secara rinci.

Perbedayaan budaya

Perbedayaan budaya yang penyusun maksudkan disini ialah tentang budaya

kesopanan dimana disini di Provinsi Sumatera Utara etika yang benar dalam

pergaulan sehari – hari jika seandai nya dipanggil maka respon / jawaban yang benar

adalah “penyusun/(siap)”, seperti contoh ketika staff atau pegawai memberikan suatu

Page 33: Laporan OJT bnn

pekerjaan kepada para mahasiswa magang mereka akan memanggil dengan sebutan

“dek” dan kami penyusun seharusnya menjawab dengan kata “ penyusun” tetapi

karena kebiasaan penyusun di tempat asal jawaban nya adalah “uan” kami sering

bingung yang di panggil itu siapa.

Kurangnya pemahaman terhadap narkotika,

Dengan minimnya pengetahuan kami tentang P4GN dan rehabilitasi membuat

kami mendapat kendala apabila masyarakat konsultasi mengenai masalah narkoba

dan rehab ke BNNP Sumut. Dimana yang kami pikir bahwasanya para pecandu

itu tertangkap akan masuk penjara, tapi sebenarnya mereka seharusnya

direhabilitasi baik medis maupun sosial, karena narkotika ini adalah masalah

bersama, jadi ini seharusnya juga sudah menjadi tugas kita untuk memberantas

bersama bukan hanya sekedar menyerahkannya kepada pemerintah saja.