laporan kinerja program pembinaan kesehatan masyarakat

DINAS KESEHATAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2020

LAPORAN KINERJA

PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT

TAHUN 2019

2

Daftar Isi

Halaman

BAB I Gambaran Umum ...................................................................................... 6

A. Latar Belakang ........................................................................................................ 6

B. Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 7

C. Struktur Organisasi ................................................................................................... 7

D. Tugas dan Fungsi ...................................................................................................... 9

E. Isu-isu Strategis ...................................................................................................... 10

BAB II Perencanaan Kinerja ............................................................................. 12

A. Perjanjian Kinerja ................................................................................................... 12

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat ............................................ 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 16

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................... 16

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat .................... 17

a. Persentase Ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan ..................... 17

b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif ........ 18

c. Persentase bayi baru lahir mendapat IMD ...................................................... 19

d. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan ........................... 19

e. Persentase remaja putri yang mendapat TTD ................................................. 19

2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga .............. 20

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga ..... 32

4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan .......................... 33

5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat 43

6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanan

3

Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesmas ................................ 44

F. Realisasi Anggaran ............................................................................................ 44

BAB IV KESIMPULAN ..................................................................................... 47

4

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi DIY......................................... 13

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2019 .......... 17

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan Kesga Tahun 2019 ............ 20

Tabel 4. Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Kunjungan KN1 Tahun 2019 ........... Error!

Bookmark not defined.

5

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1. Struktur Dinas Kesehatan DIY 2019 ........................................................... 9

Gambar 2. Presentase ibu hamil KEK yang mendapat makana tambahan .......... Error!


Gambar 3. Persentase ibu hamil mendapat 90 TTD selama kehamilan ............... Error!


Gambar 4. Persentase bayi baru lahir mendapat IMD Error! Bookmark not defined.

Gambar 5. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan .............. Error!


Gambar 6. Persentase remaja putri yang mendapat TTD .......... Error! Bookmark not

defined.

Gambar 7. Capaian KN1 Tahun 2013-2020 ............... Error! Bookmark not defined.

Gambar 8. Capaian Pelayanan Antenatal Ke Empat (K4) tahun 2013-2019 ....... Error!


6

BAB I

Gambaran Umum

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat

berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai

dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu upaya yang ditunjukan

dari sistem Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya bidang

Kesehatan Masyarakat (Satuan Kerja 03) Dinas Kesehatan Tahun 2019

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB

RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang

baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini

Bidang Kesehatan Masyarakat.

2. Mendorong Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan di dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada

7

peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bidang Kesehatan

Masyarakat untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bidang Kesehatan

Masyarakat Dinas Kesehatan DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan kinerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2019 dalam

mencapai target dan sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana

strategis, dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Bagian

Kesehatan Keluatrga dan Gizi oleh pejabat yang bertanggungjawab.

C. Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan DIY yang membawahi :

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Program.

3. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Pengendalian Penyakit;

b. Seksi Surveilan dan Imunisasi;

8

c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari;

a. Seksi Kesehatan Dasar;

b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

c. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.

5. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Keluarga;

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan;

c. Seksi Gizi.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari;

a. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

b. Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan;

c. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan anggaran pada tahun 2019 masih menggunakan struktur Perdais

3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta meskipun Renstra 2017-2022 yang ditetapkan pada Mei 2018

disusun berdasarkan proyeksi struktur baru Pemerintah Daerah DIY.

9

Gambar 1. Struktur Dinas Kesehatan DIY 2018

D. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kesehatan DIY sesuai dengan pasal 3 ayat (1) pada Peraturan

Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2015 adalah melaksanakan urusan Pemerintah

Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas

10

pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan

2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan

3. Pengendalian penyakit, pengelolaan survailan dan kejadian luar biasa,

imunisasi serta pelaksanaan penyehatan lingkungan

4. Pengelolaan kesehatan dasar, rujukan khusus

5. Penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan

6. Pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan

7. Pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

8. Pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat

kesehatan

9. Pengembangan obat dan upaya kesehatan tradisional

10. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota

11. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan

12. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan

13. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi

dan tugasnya.

E. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu

menemukenali dan erespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan

yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal

maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan

antara lain sebagai berikut:

1. Kesetaraan derajat kesehatan DIY dibandingkan berbagai wilayah di Asia

tenggara

2. Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita

11

3. Status Gizi

4. Kematian akibat penyakit tidak menular

5. Potensi endemisitas penyakit menular

6. Mutu dan akses pelayanan kesehatan

7. Jaminan dan pembiayaan kesehatan

8. Bencana, wabah dan kecelakaan

12

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja antara kementrian kesehatan yang diwakili Dirjend

Kesehatan Masyarakat dengan Dinas Kesehatan DIY pada pada program di

lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian

kinerja antara Kementrian dan instansi tehnis di daerah untuk mewujudkan target

kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan

yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya

mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat

Indonesia. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2019 yang telah ditandatangani

bersama oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Kepala Dinas

Kesehatan DIY berisi Indikator, antara lain:

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari 28 Indikator

yang dianggap dapat merefleksikan kinerja program dilingkup kesehatan

masyarakat, yang meliputi:

13

No Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Target

provinsi

Capaian

(1) (2) (3) (4)

1. Pembinaan Gizi

Masyarakat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Persentase ibu hamil Kurang

Energi Kronik yang mendapat

makanan tambahan

Persentase ibu hamil yang

mendapat Tablet Tambah

Darah (TTD)

Persentase bayi usia kurang

dari 6 bulan yang mendapat

ASI eksklusif

Persentase bayi baru lahir

mendapat Inisiasi Menyusu

Dini (IMD)

Persentase balita kurus yang

mendapat makanan tambahan

Persentase remaja puteri yang

mendapat Tablet Tambah

Darah (TTD)

95%

98%

50%

50%

90%

30%

95

98

75

80

95

55

98,74

88,69

77,50

88,31

99,19

83,18

2. Pembinaan

Kesehatan

Keluarga

1.

2.

3.

4.

Persentase kunjungan neonatal

pertama (KN1)

Persentase ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan

antenatal ke empat (K4)

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan penjaringan

kesehatan untuk peserta didik

kelas 1


melaksanakan penjaringan

90%

80%

70%

60%

99,01

93

100

95

93,81

88,59

100

92,56

Tabel 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Derah Istimewa Yogyakara

14

5.

6.

7.

kesehatan untuk peserta didik

kelas 7 dan 10


menyelenggarakan kegiatan

kesehatan remaja


melaksanakan kelas ibu hamil


melakukan Orientasi Program

Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K)

45%

90%

100%

65

100

100

69,42

100

100

3. Pembinaan Upaya

Kesehatan Kerja

dan Olahraga

1.

2.

3.

4.


menyelenggarakan kesehatan

kerja dasar

Jumlah pos UKK yang

terbentuk di daerah PPI/TPI

Persentase fasiltas pemeriksaan

kesehatan TKI yang memenuhi

standar


melaksanakan kegiatan

kesehatan olahraga pada

kelompok masyarakat di

wilayah kerjanya

80%

730

100%

60%

80

3

100

60

100

121

100

100

4. Penyehatan

Lingkungan

1.

2.

3.

Jumlah desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM (Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat)

Persentase Sarana air minum

yang dilakukan pengawasan

Persentase Tempat-tempat

umum (TTU) yang memenuhi

45.000

50%

58%

438

60

65

438

53,88

89,77

15

4.

5.

6

syarat kesehatan

Persentase RS yang melakukan

pengelolaan limbah medis

sesuai standar

Persentase Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) yang

memenuhi syarat kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan tatanan

kawasan sehat

36%

32%

386

90

40

5

100

63,23

5

5. Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

1.

2.

3.

4.

Persentase Kab/Kota yang

memiliki Kebijakan PHBS

Persentase desa yang

memanfaatkan dana desa 10%

untuk UKBM

Jumlah dunia usaha yang

memanfaatkan CSRnya untuk

program kesehatan

Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumber dayanya

untuk mendukung kesehatan

70%

80%

20

15

80

80

50

5

100

100

5

6

6. Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

pada Program

Pembinaan

Kesehatan

Masyarakat

1. Persentase realisasi kegiatan

administrasi dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya Program

Kesehatan Masyarakat

94% 94 100

16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup

hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien.

Diperlukan instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governance) untuk

memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya

organisasi turut mempengaruhi penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia.

Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan

dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan

dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja

yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. Laporan kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

Indikator kinerja program Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan

Provinsi DIY terdiri dari:

17

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2019

Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

Nasiona

l

Target

Provinsi

Capaian

Provinsi

Pembinaan

Gizi masyarakat

1. Persentase ibu hamil KEK

yang mendapat makanan

tambahan

95% 95% 98,74%

2. Persentase ibu hamil yang

mendapat TTD

98% 98% 88,69%

3. Persentase bayi usia kurang

dari 6 bulan yang mendapat

ASI eksklusif

50% 75% 77,50%

4. Persentase bayi baru lahir

mendapat IMD

50% 80% 88,31%

5. Persentase balita kurus

yang mendapat makanan

tambahan

90% 95% 99,19%

6. Persentase remaja putri

yang mendapat TTD

30% 55% 83,18%

a. Persentase Ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan

Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) memiliki faktor resiko yang lebih

besar untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dan pendek. Ibu

hamil KEK lebih banyak terjadi pada mereka yang memiliki status ekonomi

dan pendidikan yang rendah hingga menengah serta tinggal di desa.

Berdasarkan hasil Survey Diet Total (SDT) tahun 2014 kecukupan energi dan

protein pada ibu hamil perlu mendapat perhatian terutama di perdesaan. Ibu

hamil dengan tingkat kecukupan energi sangat kurang (<70% AKE) di

perdesaan (52,9%), sementara di perkotaan (51,5%). Resiko KEK juga

meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Menurut Kedir (2014)

ibu hamil yang mendapat konseling gizi resikonya menjadi KEK akan turun

sebesar 36%.

18

Pemberian makanan tambahan ibu hamil KEK disertai konseling gizi

diharapkan dapat memperbaiki status gizi ibu. Namun masih ada kendala dalam

proses pemberiannya terutama terkait kepatuhan.

a. Persentase ibu hamil yang mendapat TTD

Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil diharapkan mampu

menurunkan resiko anemia akibat kehamilan. Namun capain pemberian TTD

sebanyak 90 tablet selama kehamilan tergolong stagnan bahkan sejak dua tahun

terakhir dibawah target yang diharapkan. Menurut Kamua (2018) pengetahuan

tentang manfaat TTD, konseling mengenai dampak pemberian TTD dan

kehamilan pertama merupakan faktor yang meningkatkan kepatuhan dalam

mengkonsumsi tablet tambah darah. Disamping beberapa faktor diatas

ketepatan waktu dalam mendapat pelayanan kehamilan (K1) juga

mempengaruhi capaian pemberian TTD pada ibu hamil.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penghambat capaian pemberian

TTD adalah tidak semua ibu hamil mendapat konseling mengenai manfaat dan

dampak pemberian TTD. Terdapat 11% ibu hamil di DIY yang melakukan

pemeriksaan kehamilan pertama setelah trimester 1 sehingga akan

mempengaruhi jadwal pemberian TTD. Perlu upaya lintas program dan lintas

sektor untuk meningkatkan capain pemberian 90 TTD pada ibu hamil.

b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

Capaian pemberian ASI Eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan di DIY

sudah jauh diatas target yang diharapkan. Namun bila angka ini disandingkan

dengan capaian pemberian ASI eksklusif pada bayi 5 bulan 29 hari

menunjukkan masih banyak bayi yang tidak lulus ASI Eksklusif selama 6

bulan.

19

c. Persentase bayi baru lahir mendapat IMD

Capaian persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini

(IMD) di DIY jauh diatas target yang diharapkan. IMD pada bayi baru lahir

diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI Esklusif dan

mengurangi angka kematian bayi akibat infeksi.

d. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

Berdasarkan hasil Survey Diet Total tahun 2014 diketahuo bahwa 55,7%

balita mengkonsumsi makanan dibawah angka kecukupan energi. Pemberian

makanan tambahan kepada kelompok rawan yaitu balita kurus merupakan salah

satu strategi untuk mengatasi masalah gizi. Capaian pemberian balita kurus

mendapat makanan tambahan selama dua tahun terakhir sudah diatas target

yang diharapkan. Beberapa upaya telah dilakukan antaralain penyusunan buku

pedoman.

e. Persentase remaja putri yang mendapat TTD

Capaian pemberian TTD pada remaja putri di DIY jauh diatas target yang

diharapkan. Anemia pada remaja putri di DIY merupakan salah satu

permasalahan tersendiri . Berdasarkan hasil survey tahun 2012 terdapat 36%

remaja putri DIY yang menderita anemia, sedangkan hasil survey pada tahun

2018 terjadi perbaikan prevalensi anemia pada remaja yaitu sebesar 19,3%

dengan resiko KEK sebesar 46%. Hal ini menunjukkan perlu upaya ekstra

dalam perbaikan kualitas gizi pada remaja putri.

20

2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan Kesehatan Keluarga Tahun 2019

Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

Nasional

Target

Provinsi

Capaian

Provinsi

Pembinaan Kesehatan

Keluarga

1. Persentase

kunjungan neonatal

pertama (KN1)

90% 99,01% 93,81%

2. Persentase ibu hamil

yang mendapatkan

pelayanan antenatal

ke empat (K4)

80% 93% 88,59%

3. Persentase

Puskesmas yang

melaksanakan

penjaringan

kesehatan untuk

peserta didik kelas 1

70% 100% 100%

4. Persentase

Puskesmas yang

melaksanakan

penjaringan

kesehatan untuk


dan 10

60% 95% 92,56%

5. Persentase

puskesmas yang

menyelenggarakan

kegiatan kesehatan

remaja

45% 65% 69,42%

6. Persentase

Puskesmas yang

melaksanakan kelas

ibu hamil

90% 100% 100%

7. Persentase

Puskesmas yang

melakukan orientasi

program P4K

100% 100% 100%

21

a. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

Indikator antara untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB) dicapai melalui upaya mendorong persalinan di fasilitas

kesehatan, yang kemudian berlanjut kepada pelayanan kunjungan neonatal

sebagai upaya lanjutan didalam menurunkan AKB. Oleh karena itu kunjungan

neonatal pertama (KN1) merupakan salah satu indikator yang penting dalam

upaya penurunan kematian bayi. Berdasarkan laporan rutin Dinas Kesehatan

Provinsi DIY, kematian bayi (0-11 bulan) tahun 2019 sebanyak 315 kasus,

diantara kasus tersebut, sebanyak 235 kasus (73,67%) terjadi pada bulan

pertama (masa neonatal). Kemudian dari 235 kasus kematian neonatal,

sebanyak 183 kasus (77,87%) terjadi pada minggu pertama. Jika kematian masa

neonatal dapat diturunkan, maka jumlah kematian bayi juga akan menurun.

Berdasarkan rekomendasi buku saku pelayanan kesehatan neonatal

esensial, saat kunjungan neonatal pertama dilakukan deteksi dini kemungkinan

permasalahan yang mungkin dihadapi bayi baru lahir menggunakan pendekatan

Manajeman Terpadu Bayi Muda (MTBM) sekaligus memastikan pelayanan

yang seharusnya didapatkan oleh bayi baru lahir sudah diberikan. Pelayanan

yang diberikan saat bayi baru lahir pada 6-48 jam pertama yaitu IMD,

pemberian Vitamin K1, Pemberian imunisasi Hb0, pengukuran tinggi dan berat

badan dan pemberian salep mata. Indikator KN1 dihitung dari jumlah bayi baru

lahir usia 6 jam sampai 48 jam yang mendapat pelayanan kunjungan neonatal

pertama dibagi jumlah bayi lahir hidup dikali 100%.

Berdasar hasil Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018, capaian KN1 DIY

tahun 2018 sebesar 95,9%, meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 81%.

Sedangkan berdasar data rutin program kesehatan keluarga, tren KN1 dari

tahun 2013 hingga 2019 secara cakupan mengalami penurunan. Namun

demikian capaian tahun 2019 telah mencapai target. Hal tersebut disebabkan

perbaikan kualitas dari yang sebelumnya merupakan indikator akses menjadi

22

indikator kualitas. Selain itu, terlihat capaian data rutin dengan data survei

hampir sama, menunjukkan kualitas laporan data rutin sudah baik.

Dari sisi capaian kinerja Provinsi DIY telah mencapai target meskipun

setelah di breakdown per kabupaten/kota terdapat dua kabupaten yang belum

menyampai target yaitu Kabupaten Kulon Progo.

Dilihat dari perannya maka faktor yang mendukung capaian cakupan

Kunjungan Neonatal Pertama di Provinsi DIY antara lain sebagai berikut:

1) Penyediaan aspek legal, aspek legal ini sangat penting didalam pelaksanaan

pelayanan. Aspek legal yang telah berhasil dicapai adalah masuknya KN1

menjadi isu strategis di bidang kesehatan (muncul Resntra Dinkes DIY 2017-

2022). Dengan telah masuknya KN 1 menjadi isu strategis maka perencanaan

dan anggaran untuk mendukung kegiatan ini menjadi lebih kuat.

2) Diperolehnya dukungan dari organisasi profesi dan lintas program dalam

penggerakan anggotanya untuk melaksanakan KN 1. Dukungan ini dapat

diperoleh melalui advokasi dan sosialisasi yang dilakukan seksi kesehatan

keluarga terhadap organisasi profesi, dan pelibatan organisasi profesi terkait di

wilayah Provinsi DIY seperti IDI, IDAI, PPNI, IBI serta IAKMI.

3) Sistem informasi dan pelaporan yang baik antara dinas kesehatan kabupaten

kota di wilayah kerja dinas kesehatan provinsi DIY. Sistem pelaporan telah

dilakukan secara online melalui website: kesgadiy.web.id

4) Upaya untuk menjangkau pelayanan ibu bersalin dan bayi baru lahir sesuai

standar melalui Jampersal dan jaminan kesehatan semesta.

Hambatan–hambatan dalam pencapaian cakupan kunjungan neonatal

pertama antara lain sebagai berikut:

1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari ibu hamil dan keluarga terkait

pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

2) Belum optimalnya peran keluarga/masyarakat terhadap penggunaan buku

KIA.

23

3) Jumlah distribusi SDM kesehatan yang masih belum merata, sehingga belum

semua ibu hamil mendapatkan pelayanan Kunjungan Neonatal sesuai standar

4) Sistem jaminan kesehatan di Provinsi DIY belum terintegrasi dengan baik.

Hal tersebut menyebabkan pengembangan jaminan kesehatan di satu

wilayah kabupaten/kota dengan wilayah lain masih cenderung bersifat

mandiri dan parsial. Konsekuensi yang muncul fasilitas jaminan kesehatan

bagi masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak

diberikan secara seragam dan setara

b. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat

(K4)

Indikator ini memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu

hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya

tenaga kesehatan minimal 4 kali, sesuai dengan ketetapan waktu kunjungan.

Melalui kegiatan ini diharapkan ibu hamil dapat dideteksi secara dini adanya

masalah atau gangguan atau kelainan dalam kehamilannya dan dilakukan

penanganan secara cepat dan tepat.

Pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, tenaga

kesehatan memberikan pelayanan antenatal secara lengkap (10 T) yang terdiri

dari: timbang badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi

(ukur LiLA), ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan denyut

jantung janin, skrining status imunisasi TT dan bila perlu pemberian imunisasi

Td, pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), tes laboratorium

sederhana (Golongan Darah, Hb, Glukoprotein Urin) dan skrining terhadap

Hepatitis B, Sifilis, HIV, Malaria, TBC, tata laksana kasus, dan temu wicara/

konseling termasuk P4K serta KB pasca salin.

Berdasar data Riskesdas 2018, cakupan K4 DIY mencapai 90,2%,

meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 85,5%. Sedangkan berdasar data rutin

program kesehatan keluarga capaian K4 mengalami penurunan dari sebesar

24

92,02% pada 2013 menjadi 88,59% pada 2019. Hal tersebut disebabkan

perbaikan kualitas dari yang sebelumnya merupakan indikator akses menjadi

indikator kualitas. Selain itu, terlihat capaian data rutin dengan data survei

hampir sama, menunjukkan kualitas laporan data rutin sudah baik.

Faktor Pendukung peningkatan cakupan kunjungan K4 di Provinsi DIY

adalah sebagai berikut,

1) Adanya peningkatan kapasitas, pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam

upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal terpadu dan

kelas ibu.

2) Pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilan

merupakan komponen dari Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kabupaten/Kota (Aspek legal berupa dukugan kebijakan)

3) Tersedianya alat deteksi risiko ibu hamil yang terdiri dari pemeriksaan Hb,

tes kehamilan, golongan darah serta tes glukoproteinuria di semua fasilitas

pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas kesehatan Provinsi DIY.

4) Dukungan dana pelacakan ibu hamil, dan kegiatan luar gedung untuk

pemeriksaan ibu hamil dari dana BOK, dll

5) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berjalan secara terus

menerus

6) Sistem informasi dan pelaporan yang baik dan telah online antara dinas

kesehatan kabupaten kota di wilayah kerja dinas kesehatan provinsi DIY.

Faktor penghambat dalam pencapaian cakupan kunjungan K4 di Dinas

Kesehatan Provinsi DIY antara lain,

1) Ibu hamil masih ada yang datang tidak pada di trimester 1 karena:

a) Pengetahuan ibu hamil dan keluarga yang kurang seputar kehamilan,

partisipasi masih belum optimal

b) Kurangnya peran serta perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh

agama dalam memberikan promosi kesehatan khususnya informasi

25

pemeriksaan antenatal rutin ke tenaga kesehatan dan mendorong ibu

hamil mengikuti kelas ibu hamil

2) Masih ada ibu hamil yang tidak tercatat pada kunjungan di trimester 3 (drop

out) karena :

a) Ada ibu hamil yang selalu berpindah-pindah tempat pelayanan dalam

kunjungan antenatal.

3) Kompleksitas permasalahan di masyarakat belum diimbangi secara kuantitas

dan kualitas SDM

c. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk


Penjaringan kesehatan adalah skrining kesehatan yang dilakukan

terhadap siswa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui secara dini adanya

kemungkinan permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah. Pemeriksaan

kesehatan terhadap siswa antara lain pemeriksaan status gizi, tajam penglihatan,

tajam pendengaran, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan reproduksi, kesehatan

mental emosional, serta kebugaran jasmani.

Puskesmas wajib melaksanakan skrining kesehatan pada setiap sekolah di

wilayah kerjanya. Skrining kesehatan ini dilaksanakan terhadap siswa baru.

Indikator puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan merupakan

indikator baru, yang sebelumnya adalah persentase penjaringan sekolah.

Perubahan indikator ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas

layanan skrining kesehatan. Diharapkan dengan perubahan indikator ini,

kegiatan penjaringan kesehatan dapat dilaksanakan di setiap sekolah tanpa

terkecuali.

Indikator puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan peserta

didik kelas 1 dihitung dari jumlah puskesmas yang melaksanakan penjaringan

kesehatan terhadap seluruh SD/MI di wilayah kerjanya dibagi jumlah seluruh

puskesmas dikalikan 100%. Persentase puskesmas yang melaksanakan

26

penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 tahun 2019 sebesar 100%.

Artinya seluruh SD/MI di DIY sudah mendapatkan layanan skrining kesehatan

terhadap peserta didiknya.

Upaya / Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target penjaringan

kesehatan bagi peserta didik kelas 1 pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan koordinasi Tim Pembina UKS Provinsi dan daerah melalui

Pertemuan Evaluasi Akselerasi UKS.

2) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di daerah

melalui kegiatan Lomba Sekolah Sehat 2019

3) Penyediaan sarana penjaringan kesehatan melalui Pengadaan UKS Kit bagi

Puskesmas. UKS Kit berisi peralatan kesehatan yang diperlukan bagi

petugas Puskesmas untuk melaksanakan penjaringan kesehatan di sekolah.

Faktor Pendukung yang dilakukan untuk mencapai target penjaringan

kesehatan bagi peserta didik kelas 1 pada tahun 2019 sebagai berikut:

1) Aspek legal yang memadai

Masuknya penjaringan kesehatan Renstra dan SPM Bidang Kesehatan

Kab/Kota sebagai salah satu indikator, menjadikan penjaringan kesehatan

merupakan kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Hal tersebut mendorong daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan daerah

yang mendukung pelaksanaan penjaringan kesehatan, serta mendukung

Puskesmas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya terkait kesehatan

usia sekolah di wilayah kerja.

2) Tersedianya biaya operasional

Adanya APBN Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dialokasikan

untuk seluruh puskesmas, hal tersebut sangat mendukung Petugas

Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan penjaringan kesehatan karena

biaya transportasi dari puskesmas ke sekolah dapat diakomodir melalui

APBN BOK tersebut.

Faktor penghambat untuk mencapai target penjaringan kesehatan bagi

27

peserta didik kelas 1 pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1) Keterbatasan SDM Puskesmas dibandingkan dengan jumlah sekolah/peserta

didik di wilayah kerja

2) Kurangnya koordinasi/ komitmen Lintas Sektor TP UKS di Kab/Kota,

Kecamatan, Puskesmas dan Sekolah dalam mendukung dan melaksanakan

penjaringan kesehatan.

d. Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk

peserta didik kelas 7 dan 10

Penjaringan kesehatan adalah skrining kesehatan yang dilakukan terhadap

siswa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui secara dini adanya

kemungkinan permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah. Pemeriksaan

kesehatan terhadap siswa antara lain pemeriksaan status gizi, ketajaman

penglihatan, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan

reproduksi, kesehatan mental emosional, serta kebugaran jasmani.

Puskesmas wajib melaksanakan skrining kesehatan pada setiap sekolah di

wilayah kerjanya. Skrining kesehatan ini dilaksanakan terhadap siswa baru.

Indikator puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik

kelas 7 dan 10 dihitung dari jumlah puskesmas yang melaksanakan penjaringan

kesehatan terhadap seluruh SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di wilayah kerjanya

dibagi jumlah seluruh puskesmas dikalikan 100%. Persentase puskesmas yang

melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 tahun

2019 sebesar 92,56%. Artinya baru 113 puskesmas yang melaksanakan

penjaringan kesehatan terhadap seluruh sekolah di wilayahnya.

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa indikator ini merupakan

indikator yang menghitung puskesmas yang telah melaksanakan penjaringan

peserta didik kelas 7 dan 10. Adapun secara umum, faktor pendukung

keberhasilan tercapaiannya indikator ini adalah :

28

1) Sarana didalam pelaksanaan penjaringan sudah banyak terdapat di

puskesmas.

2) Adanya dukungan dalam menjangkau sekolah melalui dana BOK

3) Penjaringan dari sisi implementasi sudah dilaksanakan sejak lama

(walaupun dimasa lalu masih belum mencapai target)

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator penjaringan

peserta didik kelas 7 & 10 antara lain sebagai berikut:

1) Mensosialisasikan indikator, merupakan upaya penting yang telah dilakukan

pada tahun sebelumnya yang kemudian tetap dilanjutkan pada tahun 2019.

2) Penguatan melalui organisasi pramuka juga menjadi upaya yang diharapkan

mampu mensosialisasikan kesehatan anak usia sekolah di usia sebayanya.

3) Pelatihan dan orientasi upaya kesehatan anak usia sekolah.

Faktor Penghambat tercapaiannya indikator penjaringan peserta didik

kelas 7 & 10 adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan SDM Puskesmas dibandingkan dengan jumlah sekolah/peserta

didik di wilayah kerja

2) Waktu untuk melakukan pemeriksaan yang kurang fleksible karena berada

pada saat jam pelajaran berlangsung.

e. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

Model pelayanan kesehatan remaja yang memenuhi kebutuhan dan selera

remaja diperkenalkan dengan sebutan Pelayanan Kesehatan peduli Remaja

(PKPR), yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau remaja,

menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja,

menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta

efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

PKPR ditujukan untuk semua remaja (10-19 tahun) baik di sekolah

maupun di luar sekolah, seperti kelompok remaja masjid, gereja, karang taruna,

pramuka, dll. Pelayanan kesehatan remaja dapat pula diperluas pada kelompok

29

remaja yang tidak terorganisir, misalnya anak jalanan, jermal-jermal, atau

pekerja anak di daerah industri. Pada tahun 2017, kegiatan PKPR masuk

kedalam indikator Renstra DIY tahun 2017-2022 sebagai bentuk penanganan

di hulu dalam upaya penurunan AKI dan AKB di Provinsi DIY.

Berdasarkan SKDI 2017 hanya sebesar 12% wanita dan 6% pria yang

mengetahui PKPR sebagai salah satu layanan kesehatan remaja, hal ini

menunjukkan rendahnya akses remaja terhadap layanan PKPR. Pada tahun

2019 di Provinsi DIY cakupan Puskemas yang menyelenggarakan kegiatan

kesehatan remaja sebesar 69,42%. Indikator puskesmas melaksanakan kegiatan

kesehatan remaja dapat mencapai 69,42% dari target yang ditetapkan yaitu

sebesar 62,80%. Adapun cakupan indikator ini masiih jauh dari masih kurang

memuaskan. Perlu adanya alternatif solusi yang dapat meningkatkan cakupan

dalam kegiatan kespro remaja seperti, pemerintah bekerjasama dengan tokoh

yang menjadi idola anak muda sebagai duta dalam kegiatan kespro remaja,

penyuluhan secara massif dan terus menerus melalui sosial media dan kegiatan

PKPR dapat dikemas dalam format yang lebih fleksibel sehinggan remaja dapat

melakukan konseling seputar kespro dengan nyaman.

f. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil

Kelas ibu hamil ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang

kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai

kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi,

perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik/ senam ibu hamil.

Berdasarkan laporan pada tahun 2019, cakupan pelaksanaan kelas ibu

hamil di Provinsi DIY telah mencapai 100%. Diharapkan pada tahun

selanjutnya persentase tersebut tetap konsisten karena mafaat yang sangat

banyak dari kegiatan tersebut. Pada saat pelaksanaan kelas ibu hamil para ibu

30

akan belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan Ibu

dan anak (KIA) secara menyeluruh dan sistematis serta dapat dilaksanakan

secara terjadwal dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan

dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Kelas ibu hamil difasilitasi oleh

bidan/tenaga kesehatan dengan menggunakan paket Kelas Ibu Hamil yaitu

Buku KIA, Flip chart (lembar balik), Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil,

dan Pegangan Fasilitator Kelas Ibu Hamil

Faktor Pendukung capain pelaksanaan kelas ibu hamil di Provinsi DIY

pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut,

1) Semua Kabupaten/kota sudah memiliki trainer pelatihan Kelas Ibu hamil/

kelas ibu.

2) Adanya DAK Nonfisik (BOK Puskesmas) yang dapat digunakan untuk

kegiatan promotif preventive salah satunya untuk pelaksanaan kelas ibu

hamil/ kelas ibu.

Upaya / Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Mencapai Target Indikator

pelaksanaan kelas ibu hamil di provinsi DIY tahun 2019 beberapa upaya yang

dilakukan antara lain melalui kegiatan sosialisasi atas indikator puskesmas

melaksanakan kelas ibu.

1) Kegiatan lain didalam mendukung pelaksanaan kelas ibu di tahun 2019

antara lain :

a) Penguatan sistem pelaporan

b) Sosialisasi terkait kelas ibu (diintergrasikan dengan kegiatan Kesehatan

keluarga lainnya)

c) Penguatan pemanfaatan penggunaan Buku KIA melalui pendampingan

mahasiswa dan kader

Faktor penghambat Untuk Mencapai Target Indikator pelaksanaan kelas

ibu hamil di provinsi DIY tahun 2019

1) Belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kelas ibu

hamil sehingga belum diperoleh mapping yang lengkap

31

2) Pelaksanaan masih sangat tergantung keberadaan dana BOK.

g. Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Orientasi P4K menitikberatkan pada kegiatan monitoring terhadap ibu

hamil dan bersalin. Pemantauan dan pengawasan yang menjadi salah satu

upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil dan bersalin

serta menyediakan akses dan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama

yang sekaligus merupakan kegiatan yang membangun potensi masyarakat

khususnya kepedulian masyarakat untuk persiapan dan tindakan dalam

menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.

Cakupan pelaksanaan P4K di Provinsi DIY telah mencapaia target baik

secara nasional maupun provinsi. Berdasarkan laporan rutin pada tahun 2019,

100% Puskesmas di wilayah Provinsi DIY telah melaksanakan orientasi

program P4K. Dalam pelaksanaan P4K, bidan diharapkan berperan sebagai

fasilitator dan dapat membangun komunikasi persuasif dan setara diwilayah

kerjanya agar dapat terwujud kerjasama dengan ibu, keluarga dan

masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian

masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

dengan menyadarkan masyarakat bahwa persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan akan menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.

Kesehatan ibu sangat terkait dengan progam-program lainnya, untuk

mencapai target, hal utama yang dibutuhkan adalah pemahaman LP/LS dan

nakes terkait kegiatan. Menjawab kebutuhan tersebut maka telah dilakukan

kegiatan sosialisasi terkait P4K. Sosialisasi terkait P4K dilakukan dengan

menyisipkan dan di integrasikan dengan kegiatan lain terkait kesehatan ibu dan

anak. Sosialisasi juga dilakukan secara khusus dalam bentuk pertemuan

kordinasi LP/LS tingkat kecamatan. Kegiatan P4K juga sangat terkait dengan

32

Buku KIA, oleh karena itu penguatan Buku KIA merupakan upaya penting dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan P4K (didalam Buku KIA terdapat stiker P4K

sebagai salah satu komponen penting dalam P4K, selain informasi yang

tercantum dalam Buku KIA.

Faktor penghambat Pelaksanaan P4K dilapangan masih mengalami

kendala atau hambatan, beberapa kendala antara lain :

1) Pemahaman petugas dan masyarakat terkait P4K

2) Komitmen anggaran dalam pelaksanaan P4K.

3) Sistem informasi pelaporan cakupan

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan

Olahraga Tahun 2019

Sasaran

Program

/Kegiatan


provinsi

Capaian

(2) (3) (4)

Pembinaan

Upaya

Kesehatan

Kerja dan

Olahraga

1.

2.

3.

4.

Persentase Puskesmas

yang

menyelenggarakan

kesehatan kerja dasar

Jumlah pos UKK yang

terbentuk di daerah

PPI/TPI

Persentase fasiltas

pemeriksaan

kesehatan TKI yang

memenuhi standar

Persentase Puskesmas

yang melaksanakan

kegiatan kesehatan

olahraga pada

kelompok masyarakat

di wilayah kerjanya

80%

730

100%

60%

80%

3

100%

60%

100%

121

100%

100%

33

a. Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI

c. Presentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar

d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga

pada kelompok masayarakat di wilayah kerjanya

4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019

Sasaran

Program

/Kegiatan


provinsi

Capaian

Penyehatan

Lingkungan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jumlah

desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM

(Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat)

Persentase Sarana air

minum yang

dilakukan

pengawasan

Persentase Tempat-

tempat umum (TTU)

yang memenuhi

syarat kesehatan

Persentase RS yang

melakukan

pengelolaan limbah

medis sesuai standar

Persentase Tempat

Pengelolaan Makanan

(TPM) yang

memenuhi syarat

kesehatan

Jumlah

Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan

tatanan kawasan sehat

45.000

50%

58%

36%

32%

386

438

60

65

90

40

5

438

53,88

89,77

100

63,23

5

34

e. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat)

Jumlah Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM dengan kriteria : sudah ada

dusun yang melaksanakan pemicuan, ada natural leader yang menjadi

pemberdaya STBM di masyarakat dan ada hasil rembug kerja msyarakat yang

menjadi acuan rencana tindak lanjut pemicuan.

Sebenarnya DIY berdasarkan data smart STBM capaian akses sanitasi sudah

sudah 100% dan DIY pada tanggal 18 Nopember 2017 telah mendeklarasikan

sebagai propinsi Stop BABS.

Berdasarkan tangga pembangunan sanitasi, maka DIY pada tahun 2019, telah

menetapkan road map selanjutnya pasca deklarasi stop BABS yaitu mencapai

40 Desa STBM yang didefinisikan sebagai Desa yang telah terverifikasi

melaksanakan 5 pilar STBM.Hasil verifikasi sampai desember 2019, DIY

telah mencapai 51 desa STBM yang tersebar di 5 Kab/Kota dengan rincian :

Kabupaten Bantul 23 desa, Kabupaten Kulonprogo 5 desa, kabupaten

Gunungkidul 3 desa dan Kabupaten Sleman 20 desa.

Berdasarkan capaian ini, pada tahun 2019 DIY telah menetapkan target 60

Desa STBM dengan melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung

pencapaian target tersebut, diantaraya : Pelatihan TOT fasilitator STBM,

Rapat Koordinasi Verifikasi Desa STBM, dan monev desa STBM.

f. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

Air Minum yang dilakukan pengawasan didefinisikan sebagai Penyelenggara

air minum yg diawasi kualitas hasil produksinya secara eksternal oleh Dinas

Kesehatan Provinsi/Kab/Kota dan KKP dibuktikan dg jumlah sampel

pengujian kualitas air.

Penyelenggara air minum adalah :

- PDAM/BPAM/PT yg terdaftar di PERPAMSI

35

- sarana air minum perpipaan non PDAM

- sarana air minum bukan jaringan perpipaan tapi komunal

sarana air minum perpipaan dan non perpipaan

DIY saat ini mempunyai PDAM di setiap Kab/Kota dan 931 sarana air minum

pedesaan (SPAMDES) yang tergabung dalam Paguyuban Air Minum

Masyarakat Yogyakarta (Pammaskarta). Sarana air minum yang lain yang

dimiliki msyarakat DIY adalah sumur gali, perlindungan mata air,

penampungan air hujan dan sumur pompa tangan dengan jumlah akses air

minum meliputi 99, 53% penduduk DIY.

Sarana air minum dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

1) Pendataan sarana air minum, output yang dihasilkan adalah baseline data

dan kepemilikan sarana air minum yang menjadi data dasar pengawasan

selanjutnya.

2) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sarana air minum dengan

menggunakan formulir IKL yang telah distandarisasi oleh Kemenetrian

Kesehatan dan berlaku secara nsional. Output dari IKL ini adalah

diketahuinya tingkat resiko sarana air minum berdasarkan skoring hasil

IKL yang dibagi dalam 3 kategori : Resiko Rendah, Resiko Sedang dan

Resiko Tinggi.

Sarana air minum yang mempunyai resiko sedang dan tinggi, tidak perlu

diambil sampelnya karena jelas sudah masuk kategori sarana yang tridak

memenuhi syarat kesehatan. Sanitarian merekomendasikan intervensi

dengan perbaikan sarana baik yang dilakukan keluarga secara mandiri,

mendapatkan bantuan dari desa atau proyek nasional seperti Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS).

36

3) Pengambilan sampel air minum untuk sarana air minum yang masuk

kategori resiko rendah. Pengambilan sampel dilakukan oleh sanitarian

puskesmas dan sampel dikirim ke laboratorium di Kab/Kota karena

seluruh Kab/Kota di DIY telah mempunyai laboratorium air minum dan

lingkungan bahkan sudah terakreditasi.

Ketiga langkah tersebut yang menjadi SOP pengawasan air minum di

DIY. Data capaian air minum berdasarkan laporan yang diunggah dan di

update sanitarian melalui aplikasi e-monev Pengawasan Kualitas Air

Minum (PKAM) sebesar 41,5% dari target 45% pada tahun 2018. Hal ini

disebabkan pelaporan dengan aplikasi e-monev ini mempunyai beberapa

kendala di lapangan. Diantaranya :

1) Aplikasi e monev sempat down dan tidak bisa diakses oleh sanitarian,

ketika dikonfirmasi ke admin di kemenkes ternyata memang server ada

kendala pada opersionalnya.

2) Keaktifan beberapa sanitarian dalam melakukan update data masih

rendah. Saat dilakukan monev ke puskesmas, ternyata beberapa

permasalahan yang mempengaruhi keaktifan tersebut adalah : beberapa

sanitarian lupa dengan password yang dibuatnya, beberapa sanitarian

tidak familiar menjalankan aplikasi karena keterbatasan skill dan usia,

keterbatasan akses internet di beberapa lokasi puskesmas yang di

pegunungan dan geografis tertentu.

3) Tugas dan tanggungjawab sanitarian di Puskesmas yang semakin tinggi,

baik keterkaitan dengan program lain maupun beban adminstrasi dari

kegiatan-kegiatan lain yang semuanya juga membutuhkan sumberdaya

dan waktu yang lumayan banyak.

37

Meskipun data pengawasan kualitas air minum dari aplikasi e-monev belum

memenuhi target, namun data pengawasan kualitas air minum rutin yang

dilaporkan melalui laporan program dan menjadi data profil tahunan sudah

mencapai 75,13% dengan capaian tertinggi ada di Kota Yogyakarta sebesar

98,05% dan terendah ada di kabupaten Kulonprogo sebesar 14,61%.

Perbedaan angka ini karena data rutin yang dilaporkan melalui profil

dilakukan pengumpulan data di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan

sanitarian mengumpulkan dengan data manual tanpa aplikasi.

Namun perbedaan ini juga perlu mendapatkan evaluasi agar tidak terjadi

kesenjangan atau gap yang cukup lebar. Tindak lanjut yang akan dilakukan

adalah dengan pendampingan rutin bagi sanitarian puskesmas dalam

melakukan up date data, mengaktifkan admin di setiap kabupaten/kota agar

sanitarian yang mempunyai kendala bisa dibantu untuk up date data, dan

dilakukan refreshing penguatan sistem pelaporan pada saat ada pertemuan

rutin sanitarian di setiap kabupaten/kota.

Capaian pengawasan kualitas air minum ini, secara program akan

mempengaruhi kualitas air minum yang jika tidak memenuhi syarat kesehatan

14.023

77.055 78.109 84.168

98.054

75.132

Prosentase Kualitas Air Minum MS

38

akan berdampak pada tingginya penyakit yang berkaitan dengan air (water

based dan water borne desease), meningkatnya angka infeksi yang ditularkan

air, kualitas air yang digunakan untuk cuci tangan pakai sabun, dan bahkan

bisa mempengaruhi angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting.

Intervensi yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan

Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) bagi air minum komunal, klorinasi

bagi sarana air minum yang dimiliki individu dan berdasarkan hasil sampling

air minum mengandung bakteri e. Coli dan coliform yang melebihi baku

mutu, dan pemberdayaan pilar ketiga STBM yaitu penyediaan makanan dan

minuman rumah tangga yang sehat.

g. Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat

kesehatan

Hasil pengawasan tempat-tempat umum (TTU) yang dilakukan inspeksi

kesehatan lingkungan (IKL) berdasarkan laporan e monev yang memenuhi

syarat kesehatan sebesar 36,25 dari target 88%.

TTU yang diawasi meliputi tempat dan fasilitas umum minimal sarana

pendidikan dan pasar tradisional yg memenuhi syarat kesehatan berdasarkan

IKL sesuai standart di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun.

Data capaian TTU memenuhi syarat yang dliaporkan melalui aplikasi

e–monev juga lebih rendah dari laporan rutin program karena dengan alasan

yang hampir sama dengan capaian air minum yang diawasi.

Berdasarkan laporan rutin yang diolah menjadi data profil kesehatan, capaian

TTU yang memenuhi syarat sebesar 86,8% dari target 88%. TTU yang

diawasi di DIY sebanyak 3.354 TTU meliputi 2.973 sarana pendidikan (2.578

pendidikan dasar dan 395 pendidikan menengah ), 191 sarana layanan

39

kesehatan (78 rumah sakit dan 121 puskesmas ) dan 691 hotel ( 80 hotel

bintang dan 608 hotel non bintang).

Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 86,8%, jika

dilakukan evaluasi maka capaian yang masih di bawah target ada pada sarana

pendidikan dasar sebesar 87% dan hotel non bintang sebesar 67%. Keadaan

ini akan berdampak adanya resiko kesehatan masyarakat pada sekolah dasar

dan hotel non bintang. Sarana lingkungan di sarana pendidikan dasaryang

btidak memenuhi syarat disebabkan karena sarana sanitasi yang belum

memeunhi ratio jumlah siswa, sarana cuci tangan yang tidak dilengkapi sabun,

tempat sampah yang jumlahnya belum cukup, dan kantin sekolah yang

masih belum memenuhi syarat kesehatan.

Hotel non bintang yang masih belum memenuhi syarat kesehatan

karena perayaratan ruang bangunan yang kurang pencahayaan, lembab,

ventilasi kurang, tidak memiliki ruang khusus untuk merokok, tidak dilakukan

pemeriksaan angka kuman udara dan air bersih, dan standar pencucian linen.

84.594.5

89.6

73.8

97.986.6 88

TTU / TFU Memenuhi Syarat

40

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian TTU memenuhi

syarat kesehatan diantaranya :

1) Mensosialisasikan pengawasan mandiri (self assesment)

penanggungjawab TTU dengan mengajarkan cara menggunkan

raport pengawasan TTU mandiri. Hasil pengawasan mandiri ini

selanjutnya akan diverifikasi oleh sanitarian puskesmas yang

mewilayahi dan akan dicatat sebagai hasil pengawasan jika sudah

sesuai dengan keadaan yang ada.

2) Meningkatkan kepedulian pemilik TTU hotel untuk

mengupayakan TTU yang memenuhi standar kesehatan dengan

cara meilbatkan lintas sektor terkait, terutama dinas lingkungan

hidup dan dinas perijinan

3) Kerjasama dengan lintas program dalam meningkatkan cakupan

sekolah sehat, baik dengan promosi kesehatan maupun kesehatan

keluarga atau dengan upaya pencegahan penyakit.

h. Persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah

medis sesuai standar

DIY pada tahun 2019 mempunyai 78 rumah sakit dan 121 puskesmas

yang dilakukan pengawasan kesehatan lingkungan maupun

pengelolaan limbahnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1204 tahun 2004

tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, maka setiap

rumah sakit wajib diperiksa standar kesehatan lingkunganny melalui

form yang ada pada lampiran keputusan tersebut.

Jika mengacu pada formulir ini, 100% rumah sakit telah memenuhi

standar persyaratan kesehatan lingkungan. Namun kenyataan yang

ada di lapangan, regulasi yang mengatur limbah banyak yang berasal

41

dari Lingkungan Hidup, diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup nomor P.56 tahun 2015.

Capaian DIY untuk indikator RS yang melakukan pengelolaan

limbah medis sesuai standar sebesar 66,2%. Data ini berasal dari

jumlah rumah sakit yang melakukan laporan pengelolaan limbah ke

aplikasi emonev limbah, dimana baru 52 dari 78 RS yang mengisi

laporan. Beberapa hal yang menjadi kendala di lapangan adalah :

1) Aplikasi pelaporan limbah ini masih sangat lemah baik sustainable

akses servernya maupun metode yang digunakan untuk laporan.

Misalnya : RS selain melakukan upload juga diminta mengirim

via email isian laporan dan beberapa lampiran data dukung ke

Kemenkes maupun propinsi.

2) Format laporan limbah medis ataupun limbah B3 medis sangat

beragam, dan ini berakibat pada repotnya sanitarian dalam

membuat laporan dalam pengelolaan limbah apalagi dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah

mempunyai aplikasi pelaporan limbah yang bernama Sistem

Manajemen Pelaporan (SIMPEL).

3) Hasil wawancara dengan beberapa sanitarian RS yang tidak

melakukan update data di emonev limbah, alasan yang

dikemukakan adalah repotnya pelaporan limbah karena harus

membuat UKL/UPL, laporan ke SIMPEL dan laporan tertulis ke

Dinas Kesehatan Kabupaten.

i. Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi

syarat kesehatan

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat Higiene

Sanitasi yg dibuktikan dengan sertifikat laik higiene sanitasi.

42

TPM adalah TPM siap saji terdiri dari RM/Restoran, Jasa Boga, Depot Air

Minum, Sentra Makanan Jajanan, Kantin Sekolah

Pada cakupan ini, DIY tidak berhasil mencapai target karena beberapa faktor,

diantaranya adalah tempat penjualan yang ridak layak, beberapa masih

menggunakan peralatan yang tidak aman pangan, dan beberapa perilaku

penjamah makanan belum higienis.

j. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan

kawasan sehat

Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat (KKS) di DIY sudah diawali sejak

tahun 2003 dengan ditunjuknya kawasan Kotagede sebagai kawasan

pariwisata sehat. Seiring waktu, setiap 2 tahun sekali DIY selalu

mengirimkan seluruh kab/kota untuk maju nasional verifikasi KKS

dan mendapat penghargaan swasti saba.

NO KAB/KOT

A

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

1 Kab. Kulon padapa

74.7385.34

68.78

0.00

94.2980.64 80

25.2714.66

30.74

0.005.84

19.24 20

TPM MS dan TMS

MS TMS

43

Progo

2 Kab. Bantul padapa wiwerda wistara wistara

3 Kab.

Gunung

Kidul

padapa wiwerda wistara wistara wistara

4 Kab.

Sleman

padapa wiwerda wiwerda wistara wistara

5 Kota

Yogyakarta wiwerd

a

wistara wistara wistara wistara wistara wistara

JUMLAH 1 1 3 4 4 5 4

5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat Tahun 2019

Sasaran

Program

/Kegiatan


provinsi

Capaian

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaa

n Masyarakat

1.

2.

3.

4.

Persentase Kab/Kota

yang memiliki

Kebijakan PHBS

Persentase desa yang

memanfaatkan dana

desa 10% untuk UKBM

Jumlah dunia usaha

yang memanfaatkan

CSRnya untuk program

kesehatan

Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumber

dayanya untuk

mendukung kesehatan

70%

80%

20

15

80

80%

50%

5

100

100

100

18

k. Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS

l. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM

44

m. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program

kesehatan

n. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber

dayanya untuk mendukung kesehatan

6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Tahun 2019

Sasaran

Program

/Kegiatan


provinsi

Capaian

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya pada

Program

Pembinaan

Kesehatan

Masyarakat

1. Persentase realisasi

kegiatan administrasi

dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya Program

Kesehatan Masyarakat

94% 94 100

F. Realisasi Anggaran

Anggaran yang diperjanjikan antara Dirjen Kesmas Kementerian

Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp. 8.560.377.000

dengan realisasi sebesar Rp. 8.121.641.890 atau sebesar 94,87%. Hal ini

dikarenakan adanya efisiensi dalam perjalanan dinas, pembelian alat tulis

kantor dan fotokopi dan harga barang pada beberapa pengadaan melalui ULP

lebih rendah dibandingkan pagu anggaran. Rincian pagu anggaran dan

realisasi kegiatan program kesehatan masyarakat dijabarkan pada tabel 8.

45

Tabel 8. Realisasi Anggaran Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat Tahun 2019

No Kegiatan Pagu

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) Realisasi (%)

1 Pembinaan Gizi

Masyarakat

1 336 720 000 1.256.058.345 93,96

2 Pembinaan

Kesehatan Keluarga

1.051.416.000 955.664.975 90,89

3

.

Pembinaan Upaya

Kesehatan Kerja

dan Olahraga

544.929.000 532.259.920 97,67

4 Penyehatan

Lingkungan

686.776.000 670.934.135 97,69

5 Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

1.644.506.000 1.619.619.700 98,48

6 Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

pada Program

Pembinaan

Kesehatan

Masyarakat

512.724.000 432.679.850 84,38

Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

5.777.071.000 5.467.216.925 94,63

47

BAB IV

KESIMPULAN

1. Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari 28 Indikator

yaitu: persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan,

persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD), persentase

bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, Persentase bayi

baru lahir yang mendapat IMD, persentase remaja puteri yang mendapat

Tablet Tambah Darah (TTD), persentase kunjungan neonatal pertama (KN1),

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4),

Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk

peserta didik kelas 1, Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan

kesehatan remaja, Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan

kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10, Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil, Persentase Puskesmas yang melakukan

Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

(P4K), Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar,

Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI, Persentase fasiltas

pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar, Persentase Puskesmas

yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat

di wilayah kerjanya, Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM

(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Persentase Sarana air minum yang

dilakukan pengawasan, Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang

memenuhi syarat kesehatan, Persentase RS yang melakukan pengelolaan

limbah medis sesuai standar, Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

yang memenuhi syarat kesehatan, Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan tatanan kawasan sehat, Persentase realisasi kegiatan

administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Program Kesehatan Masyarakat

laporan kinerja program pembinaan kesehatan masyarakat

Documents