new laporan akuntabilitas kinerja satker (109003) dana … · 2020. 2. 27. · laporan...

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA SATKER (109003) DANA DEKONSENTRASI - 07

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

TAHUN 2019

Jalan RM. Nur Atmadibrata No.08 Telanaipura Telp. (0741) 62701, 63244, 62251, 62319 Fax. (0741) 61175, 62319

JAMBI

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T , yang

telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga dapat diselesaikan Laporan

Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan Provinsi

Jambi Tahun Anggaran 2019 sebagai pertanggungjawaban pelaksana Dekonsentrasi

Satker 109003 (07).

Laporan kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi

Jambi Tahun Anggaran 2019 menyajikan gambaran atau memberikan informasi

mengenai berbagai capaian kinerja sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang

tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Program Kefarmasian dan Alkes

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra)

Program Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Laporan kinerja ini juga merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan berbagai

program/kegiatan di Program Kefarmasian dan Alkes yang disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Menyadari bahwa Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Satker

109003 (07) Dinas Kesehatan provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 belum sepenuhnya

sesuai harapan. Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung

maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan

Alkes Satker 109003 (07) Dinas Kesehatan provinsi Jambi diucapkan terima kasih.

Disamping itu diharapkan juga bahwa Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah

satu acuan penting dalam penyusunan dan pengimplementasian dari Rencana Kerja,

Rencana Anggaran dan Rencana Strategis dimasa mendatang. Oleh karena itu sangat

diperlukan masukan-masukan positif untuk memacu peningkatan kinerja dalam

mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi alat

kesehatan di masa mendatang.

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Satker 109003

(07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 disusun

sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan rencana

strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Kementerian

Kesehatan. Pada dasarnya laporan ini menyajikan gambaran atau

memberikan informasi mengenai berbagai capaian kinerja sesuai dengan

sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis

(Renstra) Program Kefarmasian dan Alkes Kementerian Kesehatan RI

Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Program

Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2016-

2021. Laporan kinerja ini juga merupakan hasil konkrit dalam

pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi Farmasi dan Perbekalan

Kesehatan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Secara terinci Uraian Tugas dan Fungsi

Program Kefarmasian dan Alkes tertuang didalam Tugas dan Fungsi :

A. Seksi Kefarmasian pada paragraf 5 Pasal 40 yang berbunyi seksi

kefarmasian mempunyai ntugas membantu bidang dalam rangka

menyiapkan, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor

iii

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan

kefarmasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

40,seksi kefarmasian menyelenggarakan fungsi;

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional kefarmasian

meliputi; penggunaan obat rasional, manajemen klinikal

farmasi,analisa farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan,

obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika,

psikotropika, prekusor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku

sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya

kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,

pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan,

perizinan usaha kecil obat tradisional (UKOT), rekomendasi pedagang

besar farmasi(PBF).

2. Pelaksanaan kebijakan operasional kefarmasian melipiti; penggunaan

obat rasional, manajemen klinikal farmasi,analisa farmako ekonomi,

seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat tradisional

dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekusor farmasi,kemandirian

obat dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan

dalam rangka upaya kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan

pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan

kesehatan,perizinan usaha kecil obat tradisional (UKOT),rekomendasi

pedagang besar farmasi (PBF).

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan suvervisi kefarmasian meliputi;

penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisa

farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan,

obat tradisional dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekusor

farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi dan

pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan, pengendalian

harga dan pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin

dan perbekalan kesehatan, perizinan usaha kecil obat tradisional

(UKOT), rekomendasi pedagang besar farmasi (PBF).

iv

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kefarmasian

meliputi; penggunaan obat rasional, manajemen klinikal

farmasi,analisa farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan,

obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika,

psikotropika, prekusor farmasi,kemandirian obat dan bahan baku

sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya

kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,



besar farmasi(PBF).

5. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang

kefarmasian meliputi; penggunaan obat rasional, manajemen klinikal

farmasi,analisa farmako ekonomi, seleksi obat dan alat

kesehatan,obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika,

narkotika, psikotropika, prekusor farmasi, kemandirian obat dan

bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka

upaya kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,



besar farmasi (PBF).

6. Pelaksanaan bimbingan,pembinaan dan penilaian terhadap staf

dilingkungannya; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

B. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, koordiansi lintas program dan sektor

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Alat Kesehatan

dan PKRT.

v

Secara terinci Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi

Jambi paragraf Kelima pasal 43, Seksi Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional alat kesehatan

dan PKRT meliputi Penilaian Alkes dan PKRT, Produk perbekalan

kesehatan rumah tangga dan produk mandiri, Pembakuan dan

sertifikasi produksi dan didtibusi alkes dan PKRT, Pengawasan

Produk Alkes dan PKRT,

2. Pelaksanaan kebijakan operasional alat kesehatan dan PKRT

meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT, Produk PKRT dan produk

mandiri, Pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes

dan PKRT, Pengawasan produk alkes dan PKRT,

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi alat kesehatan dan

PKRT meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT, Produk PKRT dan produk

mandiri, Pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes

dan PKRT, Pengawasan produk alkes dan PKRT,

4. Pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan pelaporan alat kesehatan

dan PKRT meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT, Produk PKRT dan

produk mandiri, Pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi

alkes dan PKRT, Pengawasan produk alkes dan PKRT,

5. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang

alat kesehatan dan PKRT meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT,

Produk PKRT dan produk mandiri, Pembakuan dan sertifikasi

produksi dan distribusi alkes dan PKRT, Pengawasan produk alkes

dan PKRT,

6. Pelaksanaan bimbingan , pembinaan dan penilaian terhadap staf

dilingkungannya,dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

vi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, sasaran Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses kemandirian, dan

sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan tujuan yang akan dicapai

pada tahun 2019 adalah :

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas menjadi

90%.

2. Persentase Produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi

syarat sebesar 83%.

Dari indikator pencapaian kinerja tahun 2019 tersebut diatas, diperoleh

capaian yaitu sebagai berikut :

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas capaian

sebesar 99.33 %.

2. Persentase Produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi

syarat sebesar 100%.

Tercapainya indikator yang telah ditetapkan karena adanya

dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kebijakan dan

penanggung jawab program sehingga berbagai kendala dan hambatan

dalam pelaksanaannya dapat di minimalkan, namun untuk indikator

Persentase Produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

pada Tahun 2019 ini di anggarkan melalui dana APBD Provinsi,

diharapkan pada tahun-tahun berikutnya capaian dapat tetap memenuhi

target yang ditetapkan. Untuk itu perlu adanya evaluasi dan kerja keras

bersama dari seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang

optimal dan diperlukan penguatan terutama dalam perencanaan

penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan

alat kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

vii

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melalui dana

Dekonsentrasi didukung oleh anggaran DIPA tahun 2019 sebesar Rp.

1.340.674.000,- (Satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus

tujuh puluh empat ribu rupiah). Realisasi tahun anggaran 2019 sebesar

Rp.1.298.239.912,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta

dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah)

dengan persentase sebesar 96.83%.

viii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR…….…………………………………………………….. i IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………..…….. ii DAFTAR ISI……………………………………………………………………. viii DAFTAR TABEL………………………………………………………………… ix DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………….. x DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….. xi BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………

A. LATAR BELAKANG……………………………………………………. B. MAKSUD DAN TUJUAN……………………………………………….

C. ASPEK STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA

KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN……………………………..

D. STRUKTUR ORGANISASI……………………………………………….

E. SISTEMATIKA……………………………………………………………..

BAB II PERENCANAAN KINERJA…………………………………………….. A. RENCANA STRATEGIS………………………………………………….

B. PERJANJIAN KINERJA….……………………………………………….

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………….. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI…………………………………….

1. PENGUKURAN KINERJA………………………………………….…

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA……………………………..

B. REALISASI ANGGARAN.……………………………………………….

BAB IV PENUTUP………………….……………………………………………..

1 1 1

2 4 5 7 7

16 19 19 19 20 43 47

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Tahun 2015-2019 .............................................................

9

Tabel 2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan ....................................................................................

9

Tabel 3. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan ...........................................................................................

10

Tabel 4. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase

Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2019 ................

11

Tabel 5.

Tabel 6.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk

Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi

Syarat Tahun 2019 ………………………………………………...

Capaian indicator kinerja program kefarmasian dan alat

kesehatan Tahun 2019 …………………………………………….

14

19

Tabel 7. Target, Realisasi Indikator Persentase Penggunaan Obat

Rasional di Puskesmas Tahun 2019 ..................................................

20

Tabel 8.

Tabel 9.

Capaian kegiatan sosialisasi, evaluasi pelaksanaan Gema

Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung

Germas di Kabupaten/Kota/Provinsi ...................................................

Pemanfaatan DAK Sub Bidang Yanfar Tahun 2019 ...........................

24

37

Tabel 10.

Tabel 11.

Tabel 12.

Data Pemanfaatan DAK Fisik capaian Kabupaten/Kota .....................

Data Pemanfaatan DAK Non Fisik capaian Kabupaten/Kota….

Rincian Kegiatan, keluaran, jumlah dana dan realisasi Tahun

Anggaran 2019……………………………………………………...

37

39

43

x

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Puskesmas Di

11 Kab/Kota Tahun 2019 ..................................................................

11

Grafik 2. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase

Puskesmas dengan Capaian POR minimal 60 % ...............................

21

Grafik 3. Persentase capaian SIPNAP Tahun 2019 .......................................... 28

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019 .................................................................

4

Gambar 2.

Struktur Organisasi Seksi Alkes dan Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2017 ..........

5

Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6.

Dokumentasi pelaksanaan sampling Alkes dan PKRT……..... Perjanjian Kenerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 .................................................................................... Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembekalan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar …………………………………………………….. Dokumentasi pelaksanaan kegiiatan sosialisasi, evaluasi pelaksanaan Gema Cermat dan Optimalisasi AoC dalam mendukung Germas di Kab/Kota/Provinsi…….........................

14

18

23

25 Gambar 7. Gambar 8. Gambar 9.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penerapan E-Logistik di Instalasi farmasi Kab/Kota/Prov .......................................................... Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Workshop E-Monev Katalog dan SIPNAP untuk unit layanan ………………………… Dokumentasi pelaksanaan kegiatan distribusi obat program dan vaksin Tahun 2019 …………………………………………….

26

28

29

Gambar 10. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana prodis kefarmasian ………………………………………………………….

30 Gambar 11. Dokumentasi kegiatan monitoring perizinan prodis

kefarmasian……………………………………………………………

35 Gambar 12. Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional di Lampung

Tahun 2019……………………………………………………………

36 Gambar 13. Dokumentasi kegiatan reviu DAK sub bidang pelayanan

kefarmasian dan reviu pemutakhiran data ………………………..

38 Gambar 14. Dokumentasi kegiatan edukasi gerakan masyarakat terhadap

penggunaan Alkes dan PKRT yang benar ………………………..

39 Gambar 15. Dokumentasi kegiatan Inspeksi sarana produksi Alkes dan

PKRT dan penyalur PAK ……………………………………………

41 Gambar 16. Dokumentasi kegiatan meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan Inspeksi sarana, Surveilance produk dan pengendalian perizinan sarana………………………………. 42

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Kefarmasian dan Alkes di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dibagi menjadi seksi Kefarmasian dan

Seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang

secara terinci Uraian Tugas dan Fungsi tertuang sebagai berikut :

Seksi Kefarmasian pada paragraf 5 Pasal 40 yang berbunyi seksi

kefarmasian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka




kefarmasian. Sedangkan Seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, koordiansi lintas program dan sektor

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Alat Kesehatan dan

PKRT.

Rincian dari uraian tugas dan fungsi kedua Seksi tersebut telah

disebutkan pada ikhtisar eksekutif, sehinga meskipun dengan seksi yang

berbeda namun diharapkan cakupan kedua seksi tersebut dalam

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat mewakili laporan Kinerja

Akuntabilitas Satker 109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan

Provinsi Jambi Satker 109003 (07) merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Program

Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi atas penggunaan

2

anggaran. Pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur

atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja.

C. ASPEK STRATEGIS SEKSI KEFARMASIAN DAN SEKSI ALAT

KESEHATAN & PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

(PKRT)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Disebutkan bahwa tugas dan

fungsi Seksi Kefarmasian pada paragraf 5 Pasal 40 yang berbunyi seksi

kefarmasian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka




kefarmasian. Sedangkan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT) mempunyai tugas membantu bidang dalam

rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordiansi lintas program

dan sektor serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Alat

Kesehatan dan PKRT.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program di Seksi

Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan & PKRT yang telah

terangkum dalam program kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan

Provinsi Jambi tahun 2019 ditentukan oleh bagaimana

mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam lingkungan yang

kondusif dan meminimalkan hambatan dan kendala yang ada.

Hambatan yang ada menjadi bahan perbaikan dan koreksi bagi Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

tahun 2018 untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan

datang. Berikut adalah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan

kegiatan dan program tahun 2019 sebagai berikut :

3

1. Masih kurangnya kualifikasi dan kurangnya tenaga untuk

melaksanakan kegiatan teknis dan administratif. Di tingkat provinsi

(Dinkes Provinsi Jambi), jumlah dan kualifikasi tenaga teknis

kefarmasian masih kurang. Pada tahun 2019 pada seksi Kefarmasian

terdapat 1 (satu) orang magister kesehatan, 1 (satu) orang magister

Kefarmasian, 4 (empat) orang tenaga Apoteker, sarjana farmasi 2

orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat 5 (lima) orang, Diploma Tiga

Kefarmasian 3 (tiga) Orang, serta Sekolah Menengah Umum 1 (satu)

orang dan pada seksi Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) terdapat 1 (satu) orang magister kesehatan, 1 (satu)

orang sarjana hukum dan 3 (tiga) orang diploma III farmasi untuk

menjalankan kegiatan baik sumber dana APBD maupun APBN.

Sementara di tingkat kab/kota sumber daya kefarmasian juga masih

menjadi kendala dalam pelaksanaan program kefarmasian dan Alat

Kesehatan, akibatnya kegiatan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga

non kefarmasian.

2. Pencapaian persentase indikator kinerja program sebagaian besar

masih mengacu pelaporan kegiatan program, sehingga

validitasnya belum dapat terukur pasti. Masih rendahnya komitmen

dan kerjasama dalam membangun sinergis lintas program dan lintas

sector, untuk mendukung tercapainya program kefarmasian

3. Adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan

sehingga menyebabkan silpa (Pengembalian dana ke Negara

karena penyesuaian anggaran dengan kebutuhan kegiatan) yang

mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi keuangan pada

sebagian pelaksanaan kegiatan

4. Belum terselenggaranya manajemen data dan informasi hasil

pelaksanaaan kegiatan pencapaian indikator kinerja yang

terintegrasi sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan

dengan maksimal.

4

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan Untuk menjalankan Tugas

Pokok dan Fungsi Organisasi yang telah terpisah antara Seksi Kefarmasian

dan Seksi Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi di

bantu oleh Penanggungjawab kegiatan. Selengkapnya Struktur Organisasi

Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT) sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian Tahun 2019

Gambar 1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian Dinkes Prov Jambi Tahun 2019

PROGRAM TATA KELOLA OBAT

1. Eni Rahmini,S.Si,Apt,MKM 2. Drs. Rusdil A, Apt 3. Sri Martini,AM.Far 4. Nuraini Hrp,SKM 5. A.Fatah,AM.Far 6. Mutiara Vani,S.Farm. Apt 7. Beti Yunita,AM.Far

PROGRAM PRODIS KEFARMASIAN

1. Hj. Putri Rumbia B,

SKM 2. Sugiarti,SKM 3. Yeyen

Andriani,DEP, SKM

PROGRAM PELAYANAN

KEFARMASIAN

1. Restu Restalita, S.Farm

2. Erma Widyastuti , S.Farm, Apt

3. Dian Prima Kurniati,S.Si,Apt

KEPALA SEKSI KEFARMASIAN Abdul Somad, SPd.MKes

SEKRETARIAT

1. Sri Hati Sembiring

2. Rahmi

Hidayati,S.Farm

3. Denny Trifolario,SKM

4. Marwan Tony, SKM

5

2. Struktur Organisasi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Gambar 2. Struktur Organisasi Seksi Alkes dan PKRT Dinkes Prov. Jambi tahun 2019

E. SISTEMATIKA

Sistematika laporan kinerja Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Tahun 2019 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.

Kasie Alat Kesehatan dan PKRT

Syahrial,SKM.M.Kes

Penngawasan Alkes dan PKRT 1. RTS, Siti Habsah,Amf 2. Helmi, Am.Far

Penilaian Alkes dan PKRT 1. Shandra Eka Putri,SH 2. Alona Siska Putri,AMF

6

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Jambi didasarkan kepada 2 Kebijakan yaitu Kebijakan

Kementerian Kesehatan (perpanjangan tangan pemerintah pusat) seperti

yang tertuang di dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

dan melaksanakaan kebijakan Gubernur Provinsi Jambi (sebagai daerah

otonom) melalui Dinas Kesehatan provinsi yang tertuang dalam Kebijakan

RPJMD 2016-2020 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Jambi 2016-2020. Antara kedua kebijakan dan program tersebut saling

berhubungan dan mendukung satu sama lain. Penyusunan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Jambi salah satunya bersumber dari kebijakan yang

tertuang dalam Renstra Kemenkes, sehingga program dan kegiatan yang

ada mendukung pencapaian program kementerian kesehatan termasuk di

dalamnya Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Program kefarmasian

dan Alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sesuai dengan

Tupoksi dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang berada di bawah

Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

indikator sasaran yang ingin dicapai adalah persentase ketersediaan obat

dan vaksin sebesar 90% di tahun 2019. Untuk mencapai sasaran

tersebut, maka dilakukan kegiatan yang meliputi peningkatan

ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar,

peningkatan mutu dan keamanan alat kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), peningkatan penggunaan obat

rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas, peningkatan

produksi mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian, Dalam upaya

peningkatan program tersebut diperlukan dukungan manajemen dalam

pelaksanaan tugas teknis pada program kefarmasian dan alat kesehatan.

8

Untuk menghadapi tantangan tersebut, telah dicanangkan Strategi

Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,

dimana ada 4 tujuan yang ingin dicapai, namun untuk Seksi Kefarmasian

dan Seksi Alkes PKRT baru bisa mencapai dua tujuan meliputi :

1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah:

a. Menyusun regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku

obat dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi

obat dan obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi

percepatan kemandirian nasional.

b. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi

di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

c. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan

strategis.

d. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat

rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta

sistem monev.

2. Terjaminnya produk alat kesehatan & PKRT yang memenuhi syarat di

peredaran.

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah:

a. Menyusun regulasi penguatan kelembagaan dan sistem

pengawasan pre dan post market alat kesehatan serta PKRT

b. Menyusun regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan

industri alat kesehatan dalam negeri

c. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi

di bidang kefarmasian dan alat kesehatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah

9

meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sasaran Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja

beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Target

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

77% 80% 83% 86% 90%

Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

75% 77% 79% 81% 83%

Cara perhitungan indikator kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Indikator Kinerja Cara Perhitungan


Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) puskesmas x 100%

Jumlah (n) Puskesmas yang Melapor x jumlah total item obat indikator


Jumlah sampel alkes dan PKRT yang diuji dan memenuhi syarat x 100%

Jumlah sampel alkes dan PKRT yang di uji

10

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan Sasaran

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Kondisi yang dicapai:

Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

tahun 2018 sebesar 84%, kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 86%, dengan capaian sebesar 97.67%. menurunnya capaian

pada indikator ini disebabkan Instalasi farmasi Kota Sungai Penuh yang

tidak mencapai target disebabkan kegagalan dalam pengadaan atau

pengadaan tidak sesuai dengan peruntukan terhadap FKTP tingkat satu,

akibatnya banyak terjadi kekosongan obat di Puskesmas. ini merupakan

salah satu masalah atau hambatan yang seharusnya dapat dicegah oleh

penanggung jawab program melalui monitoring serta sosialisasi yang

terus menerus kepada petugas Kabupaten/Kota untuk mengetahui sejauh

mana pencapaian dari indikator ketersediaan obat dan vaksin di

wilayahnya. Untuk itu Seksi Kefarmasian sebagai perpanjangan tangan

dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

11

berharap buku yang telah disosialisasikan yaitu “Petunjuk Teknis

Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019” dapat diimplementasikan

oleh Kab/Kota sebagai pedoman dalam melaksanakan pengumpulan,

perhitungan dan pelaporan data indikator kinerja.

Tabel 4

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2019

Indikator Kinerja Target 2019

Realisasi 2019

Capaian 2019


90% 99.33% >100%

Grafik 1

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Puskesmas di 11 Kabupaten/Kota Tahun 2019

12

Dari hasil grafik di atas diketahui bahwa persentase ketersediaan obat dan

vaksin tertinggi pada tahun 2019 hampir disemua Kab/Kota melebihi target

bahkan mencapai 100%.

Permasalahan:

Tapi tetap saja pelaksanaan kegiatan pengumpulan data indikator persentase

ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2019 menghadapi beberapa

permasalahan sebagai berikut:

a. Laporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya tidak

lengkap dan tidak tepat waktu seperti yang telah dituangkan di dalam buku

Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat

Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 yang

sudah disosialisasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota.

b. Belum terintegrasinya pengadaan obat di Kab/Kota, perencanaan tidak

melibatkan instalasi farmasi.

c. Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi Farmasi.

d. Kurangnya koordinasi antara Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Usul Pemecahan Masalah:

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas

antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di Instalasi

Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola obat secara

berkesinambungan.

c. Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk perencanaan, pengadaan antara

bagian perencanaan dan Instalasi Farmasi.

d. Pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin dari unit pelayanan ke instansi

penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dan Provinsi) sesuai format dan tepat waktu.

13

2. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran

yang memenuhi syarat


Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah salah satu langkah yang

ditempuh dalam rangka pembinaan, pengendalian,dan pengawasan

terhadap keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan dan PKRT

yang telah memiliki izin edar. Pengambilan sampel alat kesehatan dan

PKRT dilaksanakan di Kab/Kota. Seluruh sampel diuji di laboratorium

yang terakreditasi atau yang ditunjuk. Total sampel yang diuji dan

telah diperoleh hasil uji pada tahun 2018 adalah 31 sampel terdiri

dari :

1. 15 Sampel Alkes yang di uji, 14 sampel memenuhi syarat (93.33%)

dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (6.67%).

2. 16 Sampel PKRT yang di uji, 16 sampel memenuhi syarat (100%).

Pengambilan sampel alat kesehatan dilakukan berdasarkan Pedoman

Teknis Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Alat Kesehatan. Kriteria

sampel alat kesehatan dan PKRT yang diuji sebagai berikut:

Kriteria umum:

a. Ketersediaan laboratorium uji dan metode pengujiannya.

b. Kajian resiko dari sampel yang akan diambil.

c. Ketersediaan standar yang digunakan dalam metode analisis.

d. Produk yang banyak dipakai oleh masyarakat luas.

e. Produk yang banyak beredar dan memiliki dampak yang cukup luas

pada masyarakat.

f. Produk yang berdasarkan data tahun sebelumnya yang tidak

memenuhi syarat (TMS).

Kriteria khusus:

a. Produk alat kesehatan kelas satu.

b. Produk alat kesehatan steril.

c. Produk PKRT.

d. Produk yang diduga tercemar dan dapat menimbulkan dampak

yang tidak diinginkan.

14

Gambar 3.

Dokumentasi KegiatanSampling Alkes Dan PKRT Tahun 2019

Tabel 5.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2019


Realisasi 2019

Capaian 2019


83% 100% >100%

Sampling Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah kegiatan proaktif, kegiatan ini

merupakan salah satu upaya strategi peningkatan pengawasan post-market

dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keamanan,

mutu, manfaat dan kinerja alat kesehatan dan PKRT yang beredar di wilayah

NKRI dan telah memiliki izin edar. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk menjamin

alat kesehatan dan PKRT yang beredar di wilayah NKRI memenuhi persyaratan

15

mutu dan manfaat dan mendukung pencapaian indikator ketiga Direktorat Bina

Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yaitu persentase produk alat kesehatan

dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamaanan, mutu dan

manfaat. Output dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya data dan informasi

alat kesehatan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Permasalahan:

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian

indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan PKRT di

peredaran yang memenuhi syarat, yaitu:

a. Terbatasnya petugas untuk pelaksanaan kegiatan sampling ini.

b. Beberapa dari Alkes atau PKRT yang beredar tidak ada atau tidak jelas

nomor batchnya

c. Sulitnya mencari sampel dengan nomor batch yang sama sesuai jumlah

sampel yang disyaratkan oleh laboratorium

d. Lamanya waktu pengujian sampel di laboratorium.

e. Terbatasnya sarana penyalur alat kesehatan yang ada di wilayah Provinsi

Jambi.

f. Masih kurangnya lab uji produk Alkes dan PKRT yang sudah

terakreditasi.


Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam

pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan

PKRT yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Meningkatkan peran dan tanggung jawab sarana pemegang izin edar

terhadap pengawasan internal produk yang diedarkannya dengan cara

mewajibkan melakukan sampling secara berkala dan melaporkan hasil uji

produknya ke Kementerian Kesehatan RI.

b. Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor terus menerus agar meningkatkan

kemampuan laboratorium untuk pengujian sampel alkes dan/atau PKRT.

16

c. Melakukan monitoring terhadap implementasi e-watch alkes, sehingga

laporan atas KTD (Kejadian tidak Diinginkan) dari alat kesehatan dapat

ditindaklanjuti.

d. Perlu diberlakukan persyaratan SNI sebagai salah satu syarat dalam

pendaftaran alkes dan PKRT tertentu sehingga laboratorium dapat

meningkatkan kapasitas pengujian.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Direktorat

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

18

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi

Tahun Anggaran 2019

19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes

dan PKRT Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

penetapan Kinerja dengan realisasinya, tingkat capaian kinerja kedua

seksi pada Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja

Realisasi Kinerja

1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Fasyankes yang mampu dalammelaksanakan pelayanankefarmasian sesuai standar

40 Faskes 40 Faskes

2. Peningkatan Tata Kelola Obat Publikdan Perbekkes

Dinkes Prov/Kab/Kota ygmelaksanakan Program tataKelola Obat Publik danPerbekkes.

1 Prov 1 Prov

3. Peningkatan Produksi dan DistribusiKefarmasian

Sarana produksi dan distribusisediaan farmasi danpengamanan pangan yang dibina

32 sarana 32 Sarana

4. Dukungan Manajemen dan tugaslainnya

Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasiterhadap manajemen danpelaksanaan tugas teknislainnya.

1 Provinsi 1 Provinsi

5. Peningkatan Penilaian Alkes danPKRT

Tenaga Kesehatan dan Masy.Di Prov/Kab/Kota yg terpaparttg penggunaan Alakes danPKRT yang tepat guna.

22 Orang 22 Orang

6. Peningkatan Pengawasan Alkes danPKRT

Produk dan sarana DistribusiAlkes serta PKRT yang di Uji

26 Produk 26 Produk

20

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian.

Indikator Kinerja Program adalah Fasyankes yang mempu dalam

melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.

Kegiatan dalam Program terdiri dari :

a. Pembekalan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan

Pelayanan Kefarmasian sesuai standar dan Penggunaan Obat

Rasional.


Indikator Penggunaan Obat Rasional berada dibawah tanggung jawab

Direktorat Pelayanan Kefarmasian dan di Provinsi dibawah tanggung

jawab program pelayanan kefarmasian. Pada tahun 2019 target

Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas sebesar 40% untuk realisasi

di tahun 2019 sebesar 77% dengan persentase capaian lebih dari

100%.

Tabel 7 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penggunaan

Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2019


Realisasi 2019

Capaian 2019

Persentase Kab/Kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di Puskesmas

40% 77% >100%

21

Adanya perubahan juknis mengenai perhitungan capaian POR di

Puskesmas pada tahun 2019 ini, telah dicapai dengan baik oleh

Kota Jambi dimana Persentase Puskesmas dengan capaian POR

minimal 60% adalah sebesar 100% artinya dari 20 Puskesmas yang

ada di Kota Jambi sebanyak 20 Puskesmas sudah POR, dan untuk

Kabupaten/Kota lainnya sudah melebihi 60%. meskipun jika dilihat

langsung ke peresepan masih banyak yang belum rasional ini

dikarenakan masih banyaknya penggunaan antibiotik pada kasus

ISPA non Pneumoni dan Diare non Spesifik serta masih adanya poli

farmasi untuk ke-3 indikator POR. Data keseluruhan

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.

Persentase Puskesmas dengan Capaian POR Minimal 60% Tahun 2019

Indikator Penggunaan Obat Rasional merupakan indikator

majemuk/komposit yang terdiri dari komponen indikator 20%

Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non Pneumonia, indikator 8%

Penggunaan Antibiotik pada Diare Non Spesifik, 1% Penggunaan

22

Injeksi pada Myalgia dan Rerata 2,6 item Jumlah Resep per Lembar

Resep kemudian dihitung dengan menggunakan rumus dan

dibandingkan dengan target capaian per tahun.

Perhitungan capaian indikator Penggunaan Obat Rasional

berdasarkan rekapitulasi data capaian Penggunaan Obat Rasional

secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi yang kemudian

dilaporkan ke Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Bina

Pelayanan Kefarmasian setiap tiga bulan.

Permasalahan:

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian

indikator kinerja kegiatan persentase penggunaan obat rasional di

puskesmas, yaitu:

a. Terbatasnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam

penganggaran program yang terkait dengan peningkatan POR,

sehingga Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum dapat

menindaklanjuti program peningkatan POR dan pemberdayaan

masyarakat di tingkat daerah secara optimal.

b. Kurangnya koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah

sehingga pelaksanaan Promosi Penggunaan Obat Rasional dan

Pemberdayaan Masyarakat belum optimal.

c. Terbatasnya sebaran media promosi kepada masyarakat

sehingga sasaran masyarakat yang menerima informasi tentang

Penggunaan Obar Rasional masih terbatas.

d. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja lain

yang terkait dalam pelaksanaan program POR sehingga program

POR belum terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain.


Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam

pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase penggunaan obat

rasional di puskesmas sebagai berikut:

23

a. Perlu dorongan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan

advokasi secara intensif kepada Pemerintah Daerah agar adapat

mendukung penganggaran program yang terkait dengan

peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat di tingkat

daerah.

b. Perlu dilakukan koordinasi baik di tingkat Pusat maupun daerah

secara kontiniu agar pelaksanaan Promosi Penggunaan Obat

Rasional dan Pemberdayaan Masyarakat dapat optimal.

c. Perlu peningkatan sebaran media promosi kepada wilayah yang

lebih luas sehingga sasaran masyarakat yang menerima

informasi tentang Penggunaan Obat Rasional dapat ditingkatkan.

d. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja

lain yang terkait dengan program POR sehingga program POR

dapat terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain.

Gambar 5. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pembekalan tenaga

kefarmasian dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai

standar dan Penggunaan Obat Rasional

24

No CapaianTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

APBDAPBN PUSAT

APBD DEKON APBD DEKONAPBN PUSAT

1 Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah tersosialisasi

11 Kab/Kota

1 Kab/Kota 2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

2 Jumlah Kab/Kota pencanangan Gema Cermat

1 Kab/Kota 2 Kab/Kota

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

3 Jumlah kab/kota yang sudah melaksanakan

1 Kab/Kota

- 6 kab/kota 2 kab/kota

4 Jumlah AoC GeMa CerMat - 20 orang 23 orang 14 orang 133 orang 14 orang 28 orang

5 Jumlah peserta masyarakat dan stake holder

175 orang 200 orang 1066 orang

300 orang 2245 orang 150 orang 573

orang

Capaian Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Gema Cermat TK. Prov. Jambi 2016 – 2018

b. Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan

Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di

Kabupaten Kota Provinsi.

Hasil Kegiatan :

1. Tersosialisasinya penggunaan obat secara benar pada

masyarakat dalam rangka Gerakan Masyarakat Cerdas

Menggunakan Obat (GeMa CerMat) sehingga dapat

meningkatkan penggunaan obat rasional pada masyarakat.

2. Terlaksananya GeMa CerMat di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota melibatkan lintas sektor dan masyarakat.

Tabel 8. Capaian Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Gema Cermat

Provinsi Jambi

Data Capaian Indikator Keberhasilan pada Gema Cermat

• Indikator cakupan wilayah yang telah melaksanakan kegiatan

GeMa CerMat di Provinsi Jambi sudah mencapai 8 Kab/Kota

dari target 11 Kab/Kota

• Indikator cakupan tenaga kesehatan yang telah mengikuti

pembekalan AoC GeMa CerMat 40.35% dari target 575 orang

25

• Indikator cakupan masyarakat yang telah mengikuti edukasi

melalui gema cermat sebesar 32.57% dari target 14.457 orang

(data kader puskesmas th. 2017)

Gambar 6. Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan

Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten

Tebo

2. Program Peningkatan Tata Kelola Obat Publik

Indikator Kinerja Program adalah Dinas Kesehatan Provinsi

dan Kab/Kab yang melaksanakan Program Tata Kelola Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan.


a. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam pengelolaan vaksin

dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi

Provinsi/Kab/Kota.

Kondisi yang dicapai :

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM Instalasi

Farmasi Kab/Kota dalam menggunakan aplikasi E- Logistik serta

meningkatnya pengetahuan SDM dalam mengelola vaksin.

26

Pada Tahun 2019 penerapan E-Logistik di Provinsi Jambi

mencapai 18% dari target 30% Kab/Kota yang telah menerapkan

system E-Logistik sampai kepada :

1. Tahap Integrasi Data ada 2 Kab/Kota yaitu : Kab. Bungo dan

Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Tahap LPLPO/Distribusi ada 2 Kab. yaitu: Kab. Batang Hari

dan Kab. Muaro Jambi.

3. Tahap input data penerimaan 6 Kab yaitu : Kab. Kerinci, Kab.

Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung

Timur dan Kota Jambi.

4. Tahap Instalasi Aplikasi 1 Kota yaitu Kota Sungai Penuh.

Gambar 7. Dokuemntasi pelaksanaan Kegiatan Meningkatkan

Kapasitas SDM dalam pengelolaan vaksin dan Penerapan E-

Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota.

b. Workshop E-Monev katalog dalam mendukung

perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk

unit layanan.


27

Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di

Puskesmas tahun 2019 sebesar 99.33%, lebih dari target yang

telah ditetapkan yaitu sebesar 90%, dengan capaian sebesar

>100%. ini merupakan peningkatan yang harus dapat

dipertahankan oleh penanggung jawab program melalui

monitoring serta sosialisasi yang terus menerus kepada petugas

Kabupaten/Kota untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari

indikator ketersediaan obat dan vaksin di wilayahnya. Untuk itu

Seksi Kefarmasian sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat

Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berharap buku

yang telah disosialisasikan yaitu “Petunjuk Teknis Pemantauan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019” dapat

diimplementasikan oleh Kab/Kota sebagai pedoman dalam

melaksanakan pengumpulan, perhitungan dan pelaporan data

indikator kinerja.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan perencanaan kebutuhan obat

dan SIPNAP untuk unit layanan adalah diperolehnya data

Rencana Kebutuhaan Obat tahun 2020 di Provinsi Jambi baik di

Fasyankes Pemerintah maupun swasta serta terevaluasinya

pelaporan SIPNAP di Unit Layanan Kabupaten Muaro Jambi,

Tanjab Timur dan Tanjab Barat.

28

Grafik. Persentase capaian SIPNAP Tahun 2019

Gambar 8. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Workshop E-Monev

katalog dalam mendukung perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan

SIPNAP untuk unit layanan.

29

c. Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan kembali

Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi farmasi.

Hasil yang ingin dicapai

Tersedianya Obat Program dan Vaksin di Fasilitas pelayanan

kesehatan di 11 Kab/Kota. untuk menjamin pengeluaran dan

pengiriman obat- obatan dari Instalasi Farmasi Provinsi ke unit-

unit pelayanan kesehatan agar tetap terjamin mutu dan kualitas

serta tepat jenis dan jumlahnya. Sehingga diharapkan terjaminnya

kecukupan dan terpeliharanya penggunaan obat di unit pelayanan

kesehatan dan terlaksananya pemerataan kecukupan obat sesuai

kebutuhan pelayanan dan program kesehatan.

Gambar 9. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendistribusian obat

program dan vaksin ke-11 Kab/Kota

3. Program Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Indikator kinerja Program adalah Sarana Produksi dan

Distribusi sediaan farmasi dan pengamanan pangan yang

dibina.

30


a. Peningkatan Kemampuan SDM dalam melakukan

monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi

kefarmasian

Hasil yang ingin dicapai

Meningkatnya kemampuan SDM Dinas Kesehatan dan DPM-PTSP

Kab/Kota/Prov dalam melaksanakan pembinaan terhadap

perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian.

Gambar 10. Dokumentasi kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM

dalam melakukan monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi

kefarmasian

b. Monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi

kefarmasian.

Hasil Kegiatan :

Dari hasil Monitoring ke sarana PBF,IKOS dan UKOT dapat

diketahui sebagai berikut :

a. Pedagang Besar Farmasi (PBF)

1. Izin Sarana Kefarmasian.

31

- Semua sarana PBF (30 sarana) telah memiliki izin sesuai

dengan Permenkes RI no. No.1148/Menkes/PER/VI/2011

tentang Pedagang Besar Farmasi.

- Ada Sebanyak 2 sarana PBF hampir habis masa berlaku

izinnya

a. PBF Sapta Sari Tama Juni 2019

b.PBF Sigra Duta Mei 2019.

2. Sertifikat CDOB dari BPOM atau Rekomendasi pemenuhan

Aspek CDOB sbb:

- 9 sarana PBF Telah memiliki Sertifikat CDOB

- 18 Sarana PBF masih dalam proses Sertifikasi

- 2 Sarana PBF telah buat Akun

- 3 sarana PBF Belum mengajukan sertifikasi (PBF Baru)

3. Kelengkapan Administratif.

- Sebanyak 23 Sarana PBF telah memiliki Izin pengakuan

cabang dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu

Satu Pintu (PTSP)

- Sebanyak 6 Sarana PBF telah memiliki Izin PBF PBF dari

Kementerian Kesehatan RI

4. Apoteker penanggung jawab memiliki Ijazah

Apoteker,STRA Apoteker,SIPA Apoteker dan Surat

Perjanjian Kerja APJ dan Pemilik Sarana

- Ada 5 (lima) APJ PBF yang belum memiliki SIPA

(PBF.Bintang Duo Bersaudaro, Sigra Dutal

Medical,Kebayoran Pharma,PPI dan Sumber Sarana Bagas)

5. Gudang tempat penyimpanan sedian farmasi

- Layuot gudang sesuai dengan Izin yang diberikan

6. Daftar Pustaka

- Tersedia Buku standar Farmakope edisi 5 tahun 2014

- Tersedia Permenkes RI No.1148/Menkes/PER/VI/2011

tentang Pedagang Besar Farmasi

- Tersedia Permenkes No.34 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

No.1148/Menkes/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar

Farmasi

32

- Tersedia Permenkes No.30 tahun 2017 tentang

perubahan kedua atas Permenkes No.

1148/Menkes/PER/VI/2011

7. Kartu stok, faktur, surat pesanan bagi PBF

- Semua PBF telah memiliki Kartu Stok,faktur dan surat

pesanan dan tidak ada Barang illegar yang didistribusikan

8. JOB description

- Setiap personel/bagian telah memahami job description

masing –masing

9. Alur proses perolehan sediaan farmasi dan distribusi

- Alur Perolehan sediaan farmasi di PBF telah sesuai

dengan pedoman Teknis CDOB dan petunjuk pelaksanaan

CDOB

10. Pelaporan

Pelaporan Obat melalui E-Report PBF dilakukan oleh

semua PBF secara on Line dan hasilnya telah Akurat,valid

dan benar.

11. Data Upstram Supplier

Sumber perolehan obat di dapat dari Industri Farmasi, PBF

lain

12.Data Downstream Supplier

Pendistribusian sediaan farmasi di distribusikan ke PBF,

Apotek,Toko Obat berizin, Klinik Berizin, Puskesmas,

Instalasi farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi

Kab/Kota).

13. Kelengkapran Prasarana

PBF Wida Jaya Merangin

1. Belum ada papan nama PBF

2. Penggantian Apoteker sementara tidak dilaporkan ke

Dinkes Provinsi

3. Belum memiliki Id laporan PBF dan tidak

Mengirimkan laporan E-Report PBF.

4. Penyimpanan Obat masih bergabung dg Alkes

5. Masih ada PBF belum memiliki NIB

6. Plang nama PBF didalam gedung (PBF Bintang Duo

Bersaudarao)

33

7. Masih ada PBF yg belum memiliki jalur Evakuasi

8. Masih Terdapat adanya selisih Obat, antara faktur

dan kartu stok

9. Masih Ada obat yang diletakkkan dilantai

b. Industri Kosmetik

Jumlah sarana yang di kunjungi satu sarana industri

kosmetika PT. New Asia Pharm

1. Kebersihan dan kerapihan di luar maupun di dalam pabrik mulai dari ruang produksi,packing dan gudang produksi harus lebih di tingkatkan.

2. Peralatan pada ruang produksi harus terus dibersihkan setiap sebelum dan sesudah melaksanakan aktifitas di produksi di pabrik dan secara berkala melakukan kalibrasi alat yang di gunakan pada ruang produksi.

3. Dokumentasi dan pencatatan harus lengkap, tersusun rapid an sitematik serta mencakup seluruh bacth/bets.

4. Memperhatikan kesehatan karyawan terutama menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan pada saat bekerja di dalam pabrik.

5. Memperhatikan waktu jatuh tempo tanggal izin industri kosmetik.

6. Izin berakhir pada bulan Mei 2019 dan sekarang dalam proses perpanjangan izin industry dengan terlebih dahulu up date data pada aplikasi e-lisecing dan di lanjutkan ke proses perpanjangan izin melalui web kemenkes sesuai dengan permenkes 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan kefarmasian yabg terintegrasi dengan OSS.

c. Industri Obat Tradisional (UKOT)

Jumlah sarana yang di kunjungi dua sarana Usaha kecil obat tradasional UD. Angso Duo dan Usaha kecil Obat tradisional PT. New Asia Pharm.

1. Kebersihan dan kerapihan di luar maupun di dalam pabrik mulai dari ruang produksi,packing dan gudang produksi harus lebih di tingkatkan.

2. Peralatan pada ruang produksi harus terus dibersihkan setiap sebelum dan sesudah

34

melaksanakan aktifitas di produksi di pabrik dan secara berkala melakukan kalibrasi alat yang di gunakan pada ruang produksi.

3. Dokumentasi dan pencatatan harus lengkap, tersusun rapih dan sitematik serta mencakup seluruh bacth/bets.

4. Memperhatikan kesehatan karyawan terutama menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan pada saat bekerja di dalam pabrik.

5. Diharapkan izin edar registrasi obat tradisional segera di tindak lanjuti

d. Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP)

1. Jumlah sarana yang di kunjungi sepuluh sarana terdiri dari dua sarana di kabupaten Bungo dan Merangin, dan delapan sarana ada di kota Jambi. Dari hasil kunjungan lapangan tersebut di dapakan hasil sebagai berikut:

2. Masih ada beberapa IRTP yang belum melaksanakan OSS

3. Masih banyak IRTP yang belum melaksanakan proses dokumentasi baik alur,SOP,dan cara produksi

4. Masih banyak IRTP yang belum mengikuti peraturan pelabelan sesuai PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

5. Belum ada pengendalian proses yang dilakukan oleh IRTP

6. Sistem pengawasan belum berjalan dengan tidak adanya tenaga penanggung jawab di setiap IRTP.

7. Tempat penyimpanan bahan baku belum memiliki

ruang yang khusus dan menggunakan valet sesuai dengan tata cara penyimpangan

8. Sistem penarikan produk sudah berjalan dengan baik.

9. Masih banyak pelaku usaha IRTP belum memahami cara produksi pangan yang baik.

10. Pemeliharaan sarana sanitasi dan hygiaene sanitasi karyawan masih kurang di perhatikan oleh pelaku usaha IRTP.

11. Pelaku usaha IRTP belum masih banyak yang belum melaksanakan kesehatan hygiene sanitasi karyawan.

35

Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Monitoring perizinan sarana

produksi dan distribusi kefarmasian.

4. Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Indikator Kinerja adalah Layanan perencanaan, konsolidasi

dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya.

Kegiatan terdiri dari :

a. Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Hasil yang ingin dicapai :

Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan tahun 2019 diperoleh kesimpulan adalah terwujudnya

jaminan akses terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan

mendorong paradigma sehat, dalam pembangunan kesehatan

menuju Universal Health Coverage (UHC) diwujudkan melalui:

1. Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan vaksin

yang berkualitas;

2. Berperan dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif dalam penanggulangan penyakit tidak menular;

36

3. Melakukan pelayanan kefarmasian yang bermutu, dan

melakukan langkah-langkah spesifik untuk memperkuat

pengendalian resistensi antimikroba;

4. Peningkatan daya saing industri dan kepedulian penggunaan

sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;

5. Peningkatan mutu pelayanan publik di bidang sediaan farmasi

dan alat kesehatan; serta

6. Penguatan SDM dalam pengawasan alat kesehatan dan PKRT

di daerah.

Gambar 12. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi

Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 di

Provinsi Lampung

b. Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub

Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran

Data Kefarmasian dan Alkes


37

Nama Kabupaten/KotaDAK SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN (DAK FISIK)

ALOKASI Tahun 2019 Realisasi 2019 TRIWULAN III (%)

Provinsi Jambi 259.919.000 208.004.000 80.03

Kab.Batanghari 2.674.817.000 616.310.462 23.04

Kab.Ma.Jambi 2.178.176.000 161.785.550 7.43

Kab.Sarolangun 1.621.049.000 709.928.000 43.79

Kab.Merangin 5.301.546.000 3.026.474.644 57.09

Kab.Tebo 3.251.824.000 266.628.690 8.20

Kab.Bungo 4.136.868.000 1.002.677.548 24.24

Kab.Tanjung Jabung Barat 4.469.949.000 1.421.027.957 31.79

Kab.Tanjung Jabung Timur 1.681.936.000 119.642.156 7.11

Kab.Kerinci 2.883.051.000 1.014.962.541 35.20

Kota Sungai Penuh 1.039.964.000 268.016.000 25.77

Kota Jambi 2.866.214.000 691.756.450 24.13

TOTAL 32.365.331.000 9.507.213.998 29.37

Diperolehnya data capaian realisasi DAK sampai dengan triwulan

ketiga tahun 2019 dari Instalasi Kab/Kota serta terupdatenya data

sarana kefarmasian dan Alkes sampai dengan triwulan ketiga

tahun 2019 dari Kab/Kota.

Tabel 9. Pemanfaatan DAK Tahun 2019

PEMANFAATAN DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian di Provinsi Jambi Tahun 2019 NO. PEMANFAATAN ANGGARAN REALISASI 1. DAK Fisik Rp.

32.365.331.000,- Rp. 9.507.213.998,- (29,37%)

2. DAK Non Fisik Rp. 1.941.577,- Rp. 610.511.760,0 (31,44%)

Tabel 10. Data Alokasi DAK FISIK Pelayanan Kefarmasian di Provinsi Jambi tahun Anggaran 2019

38

Nama Kabupaten/KotaDAK SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN (DAK NON FISIK)

ALOKASI Tahun 2019 Realisasi 2019 TRIWULAN III (%)

Provinsi Jambi 0 0 0

Kab.Batanghari 149.092.000 43.392.400 29.10

Kab.Ma.Jambi 159.681.000 30.523.400 19.12

Kab.Sarolangun 236.310.000 84.482.000 35.75

Kab.Merangin 240.202.000 30.600.000 12.74

Kab.Tebo 120.000.000 78.622.633 65.52

Kab.Bungo 173.686.000 113.900.600 65.58

Kab.Tanjung Jabung Barat 202.003.000 70.148.300 34.73

Kab.Tanjung Jabung Timur 195.845.000 73.400.000 37.48

Kab.Kerinci 292.196.000 45.868.427 15.70

Kota Sungai Penuh 103.512.000 5.250.000 5.07

Kota Jambi 69.050.000 5.250.0000 5.07

TOTAL 1.941.577.000 610.511.760 31.44

Tabel 11. Data Alokasi DAK NON FISIK Pelayanan Kefarmasian di Provinsi Jambi tahun ANGGARAN 2019

Gambar 13. Dokumentasi Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus

(DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran

Data Kefarmasian dan Alkes

39

5. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan


Indikator kinerja adalah Tenaga Kesehatan dan Masyarakat

di Prov/Kab/Kota yang terpapar tentang Penggunaan Alat

Kesehatan dan PKRT yang tepat Guna.

Kegiatannya terdiri dari :

a. Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat terhadap

penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang benar.

Hasil yang dicapai :

Teredukasinya masyarakat terhadap penggunaan Alat Kesehatan dan

PKRT yang Benar serta terlaksananya Gerakan Masyarakat terhadap

penggunaan Alat Kesehatan Yang Benar di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota melibatkan lintas sektor dan masyarakat.

Gambar 14. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Melaksanakan

Edukasi Gerakan Masyarakat terhadap penggunaan Alat Kesehatan

dan PKRT yang benar

40

6. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan


Kegiatannya terdiri dari :

a. Melaksanakan inspeksi sarana Produksi Alkes dan PKRT

sarana penyalur Alat Kesehatan.

Hasil yang dicapai :

Hasil dari kegiatan Inspeksi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT,

dan sarana penyalur alat kesehatan dilakukan analisis dan Evaluasi oleh

tim Inspeksi untuk melihat gambaran kondisi Sarana PAK dan PKRT

kesesuaiannya dengan prinsip perizinan Penyalur Alat Kesehatan atau

PKRT dan Penerapan CDAKB dan CPPKRT, maka dapat disimpul kan

sebagai berikut:

1. Dari 16 Penyalur Alat Kesehatan (PAK) PUSAT di hasil kan Sebagai

berikut:

Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) Mayor ada 6 Perusahaan

Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) Minor ada 4 Perusahaan

Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Memenuhi Syarat

(MS) ada 6 Perusahaan

Ø 1 Perusahaan dalam proses penutupan atau pecabutan IPAK

2. Dari 15 Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) di hasil kan sebagai

berikut:

Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) Mayor ada 2 Perusahaan

Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) Minor ada 6 Perusahaan

Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Memenuhi

Syarat (MS) ada 6 Perusahaan

3. Dari 3 Sarana PKRT dihasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Mayor ada

2 Perusahaan

41

Gambar 15. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Inspeksi sarana

Produksi Alkes dan PKRT sarana penyalur Alat Kesehatan.

b. Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan

inspeksi sarana, surveillance produk dan pengendalian

perizinan sarana


Pertemuan Meningkatkan Kemampuan SDM Dalam Melakukan Inspeksi

Sarana, Survailance Produk Dan Pengendalian Perizinan Sarana berjalan

lancar. Dengan pertemuan ini Peserta memahami bagaimana

Pengawasan Alkes dan PKRT, baik dalam melakukan Inspeksi sarana,

Tata Cara Sampling Alkes dan PKRT dan Proses Perizinan sarana dan

dengan pertemuan ini dapat meningkatkan kemampuan SDM yang

kompeten di Kab/Kota dan dapat mengoptimalkan peran petugas dalam

pembinaan dan pengawasan Alkes dan PKRT di wilyah masing-masing.

Dengan kesepakatan :

1. Diharapkan Dinkes Kab/Kota dapat melaksanakan kegiatan

Pembinaan dan Pengawasan terhadap sarana Produksi dan

Distribusi Alkes dan PKRT di wilayah kerja masing-masing sesuai

peraturan Perundang-Undangan.

42

2. Kab/Kota diharapkan dapat melakukan Survailance Produk Alkes dan

PKRT yang beredar diwilayah kerja masing-masing dan

melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi.

3. Dinkes Kab/Kota akan mengusulkan Anggaran pada APBD Kab/Kota

masing-masing untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga diwilayah kerja masing-masing

Gambar 16. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Meningkatkan

kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana, SUrveilance

produk dan pengendalian perizinan

43

B. REALISASI ANGGARAN

Rincian Kegiatan, keluaran, jumlah dana, dan realisasi anggaran tahun 2019

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Dana Dekonsentrasi TA 2019.

Tabel 12

Rincian Kegiatan, Keluaran, Jumalah Dana dan Realisasi Tahun Anggaran 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN DANA (Rp) REALISASI KEUANGAN

KEUANGAN (Rp) %

PROGRAM

KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1

Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standard an Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

Dihasilkannya Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

76.712.000 76.666.000 99.94%

2

Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) di Kab/Kota

Sosialisasi Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) di Kab/Kota


62.241.000 59.531.000 95.65%

Evaluasi Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) di Kab/Kota


58.343.000 57.734.500 98.96%

3

Mengimplementasikan E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota

Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan program tata kelola obat publik dan perbekkes

71.745.000 71.349.600

99.45%

44

4

Melaksanakan pendampingan Implementasi E-Monev Katalog dalam mendukung perencanaan kebutuhan obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan


142.271.000 141.089.760

99.17%

6

Membiayai pendistribusian dan pengemasan kembali obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi

Biaya operasional Instalasi Farmasi Provinsi


50.000.000 49.935.650 99.87%

Biaya Distribusi obat program dan vaksin

145.249.000

144.384.000

99.40%

7

Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian

Meningkatnya kapasitas SDM Dinkes Kab/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PIRT, UKOT,UMOT, dan PBF.

126.870.000

124.286.278

97.96%

8

Monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian

Meningkatnya kapasitas SDM Dinkes Kab/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PBF.

24.520.000 22.250.000 90.74%

9

Melaksanakan rapat koordinasi nasional program kefarmasian dan alat kesehatan

Tersusunnya persamaan persepsi antara pusat dan daerah tentang arah program Ditjen Binfar dan Alkes sehingga akselerasi program farmalkes dapat mendukung PIS

48.232.000 48.229.000 99.99%

45

10

Melaksanakan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang pelayanan kefarmasian dan reviu pemutakhiran data kefarmasian dan Alkes.

Terlaksananya Reviu dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes

88.916.000 88.295.200 99.30%

11

Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi program kefarmasian dan alat kesehatan

Terlaksananya kegiatan kefarmasian dan Alat kesehatan.

243.953.000 221.806.524 90.92%

12

Melaksanakan edukasi Gerakan Masyarakat terhadap penggunaan Alkes dan PKRT yang benar

Tenaga kesehatan dan masyarakat di Prov/Kab/Kota yang terpapar tentang penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang tepat guna.

56.923.000 50.243.500 88.27%

13 Melaksanakan Inspeksi sarana produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan

Diperolehnya sarana produksi alkes dan PKRT yang memenuhi syarat

35.194.000 33.686.500 95.72%

14

Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan Inspeksi sarana, Surveilance produk dan pengendalian perizinan sarana

Produk dan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan serta PKRT yang di Uji

109.505.000 108.752.400 99.31%

TOTAL Rp.1.340.674.000 Rp. 1.289.239.912 96.83%

46

Persentase capaian anggaran dengan dana Dekonsentrasi pada tahun

2019 diketahui sebesar 96.83% dengan jumlah alokasi sebesar

1.340.674.000,- (Satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus

tujuh puluh empat ribu rupiah). Realisasi tahun anggaran 2019 sebesar

Rp.1.298.239.912,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta

dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah)

dengan persentase sebesar 96.83%. Belum maksimalnya realisasi pada

tahun ini dikarenakan ketidaksesuaian perencanaan dengan pelaksanaan

kegiatan, sehingga pada beberapa kegiatan terdapat silpa

(Pengembalian kepada negara). Namun Indikator Kinerja utama program

kefarmasian dan alkes yg didukung oleh 8 indikator kinerja kegiatan

(IKK) dari 8 IKK tersebut sudah terlaksana dengan baik dan tepat waktu

yang dapat dilihat dari target dan sasaran setiap kegiatan khususnya

yang tercantum dalam menu kegiatan yang bersifat wajib dan pilihan

yang diturunkan dari kebijakan hasil Rakontek Ditjen Binfar dan

kewenangan menurut PP nomor 23 tahun 2014.

47

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Jambi Satker

109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Tahun 2019 disusun sebagai

wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis

yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Satker

109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang pelaksanaannya oleh Seksi

Kefarmasian dan Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam

dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah cukup berhasil

melaksanakan keseluruhan Program serta telah merealisasikan beberapa

target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan

kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga

pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih

efektif dan efisien. Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Jambi Satker 109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi diharapkan dapat

dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja bagi yang membutuhkan dalam

penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang

diperlukan.

new laporan akuntabilitas kinerja satker (109003) dana … · 2020. 2. 27. · laporan...

Documents