kementerian kesehatan

JAMINANKESEHATANNASIONAL

PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN UNTUK DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)

KEMENTERIAN KESEHATAN

PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)Disampaikan pada

Rapat Koordinasi Teknis Dit. Bina Obat Publik & Perbekalan KesehatanBandung 27 Agustus 2014

JAMINANKESEHATANNASIONAL 2

KEMENKES

SISTEMATIKA

1.PENDAHULUAN

2.DASAR HUKUM PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN

4. PERAN DINKES KAB/KOTA, FKTP

5. PENUTUP

3.PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN



1. PENDAHULUAN


LATAR BELAKANG (1)KEMENKES

4

IURAN NON PBI (PEKERJA DAN

PEMBERI KERJA)

IURAN PBI APBNIURAN PBI APBD BIAYA

PELAYANAN KES

BIAYA OPERASIONAL

BIAYA CADANGAN

ALOKASI DANA JKN

BPJS KES FASKES

BIAYA PELAYANAN

KES

PENDANAAN JKN

JASPEL

DUKUNGAN OPERASIONAL

YANKES


LATAR BELAKANG (2)KEMENKES

5

Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Bab V. Manfaat Jaminan Kesehatan Pasal 22) :Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:

1.Administrasi pelayanan;2.Pelayanan promotif dan preventif;3.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;4.Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;5.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;6.Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;7.Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan8.Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

No. 3, 4, 7, 8 (Jaspel); No. 5, 6 (Obat, BHP, Alkes); No. 1 & 2 (Operasional Pelay kes lainnya)



2. DASAR HUKUM PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN


DASAR HUKUM (1)KEMENKES

7

BPJS KES

PEMBAYARAN

FASKES TK. PERTAMA

a) KAPITASIb) Non Kapitasi

FASKES TK. LANJUTANa) INA CBG’sb) Non CBG’s

Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013


DASAR HUKUM (2)KEMENKES

8

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI

JKN DI FKTP MILIK PEMDA

Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional

pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah


RUANG LINGKUP PENGATURAN (1)KEMENKES

9

PENGATURAN MENGENAI

PENGELOLAAN

PEMANFAATAN

DANA KAPITASI

FKTP MILIK PEMDA YG

BELUM MENERAPKAN

PPK BLUD



10


JKN DI FKTP MILIK PEMDA

PENGELOLAANVARIABEL DATA

1. BPJS Kes Bayar langsung Dana Kapitasi JKN ke FKTP Milik Pemda pada Bendahara Kapitasi JKN dan dana tersebut dianggap sebagai penerimaan

2. Penetapan Bendahara dan Rekening Kapitasi JKN di FKTP milik Pemda oleh Kepala Daerah. Rek Kapitasi JKN FKTP merupakan bagian dari Rek BUD

3. FKTP milik Pemda menyampaikan Rencana Penerimaan dan Belanja Dana Kapitasi JKN yang akan diusulkan dalam RKA-DPA SKPD Dinkes Kab/Kota

4. Pendapatan yang diterima tersebut digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP



11


JKN DI FKTP MILIK PEMDADana Kapitasi digunakan seluruhnya untuk:Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi

Jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan

Dukungan Biaya Operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya

KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR

DENGAN PERMENKES No. 19/ 2014

PEMANFAATAN



12



3. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN


PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (1)KEMENKES

14

PENETAPAN PEMANFAATAN DITETAPKAN SETIAP TAHUN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ATAS USULAN KEPALA SKPD DINKES

DANA KAPITASI JKN FKTP DIMANFAATKAN SELURUHNYA:BIAYA JASA PELAYANAN KES DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAY KES

Sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi

Selisih dari Kapitasi yang diterima dg Jaspel yang ditetapkan

Penetapan dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai

target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3



15

JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK JASATENAGA KESEHATAN & NON KESEHATAN YG MELAKUKAN PELAYANAN DI FKTP

Pasal 4

Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 150; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau

tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;

e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15

PEMBAGIAN JASPEL DITETAPKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKANa. JENIS KETENAGAAN DAN/ATAU JABATANb. KEHADIRAN



16

Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30

Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:

a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang

diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin

Ketidak hadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran

Pasa

l 4



17

Point Ketenagaan – (Jml Hari Tdk masuk kerja x

Point per hari Ketenagaan)

+(Jml hari kerja efektif –

Jml Hari Tdk masuk kerja) +

Variabel Daerah

JUMLAH POINT SELURUH KETENAGAANX

TOTAL JASPEL YG TELAH

DITETAPKAN

FORMULA PERHITUNGAN JASPEL (PERMENKES 28/2014)

KETERANGAN:Point per hari ketenagaan = Point Ketenagaan/Jlh Hari kerja efektif dlm sebulanCONTOH;Point tenaga Medis = 150Jumlah Hari kerja efektif sebulan = 25Point per hari ketenagaan = 150/25 = 6



18

DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN:

a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; danb. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya

Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah

ALOKASI DANA KAPITASIALOKASI DANA KAPITASI



19

KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA:a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif lainnya

b. Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;

c. Operasional untuk Puskesmas keliling;

d. Bahan cetak atau alat tulis kantor;

e. administrasi keuangan dan sistem informasi

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



20

KEGIATAN BELANJAa. Upaya kesehatan perorangan berupa

kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya

Antl; Belanja Makan-Minum, Jasa Profesi NS, Fotocopy bahan, Service ringan alkes, Perjalanan

b. Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;

Antl; Perjalanan, Uang Harian

c. Operasional untuk Puskesmas keliling; Antl; BBM, Penggantian Oli, suku cadang kendaran Pusling

d. Bahan cetak atau alat tulis kantor;

e. administrasi keuangan dan sistem informasi

Antl; Perjalanan, Uang Harian, Software dan Hardware untuk SIM, Operasional SIM

KEGIATAN OPERASIONAL YANKES LAINNYA (Permenkes 28/2014)



3. PERAN DINKES KAB/KOTA & FKTP


PERAN & TUGAS (1)KEMENKES

22

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA (1)

1. Kepala SKPD Dinas Kesehatan mengusulkan bendahara JKN di FKTP melalui PPKD ke Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Bendahara JKN di FKTP

2. Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang dilaporkan FKTP dianggarkan oleh Dinas Kesehatan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan

3. Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan

4. Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah



23

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA (2) 5. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang dilaporkan

FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD

6. Berdasarkan SP3B FKTP tsb selanjutnya PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP

7. Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP

8. Dapat membantu FKTP dalam hal pengadaan Obat, BHP dan Alkes



24

FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA (FKTP) (1)1. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana

kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan

2. Kepala FKTP mengusulkan bendahara JKN di FKTP ke Kepala SKPD Dinas Kesehatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Bendahara JKN di FKTP

3. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka Rekening Dana Kapitasi JKN untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

4. Kepala FKTP menyampaikan Rekening Dana Kapitasi JKN ke BPJS Kesehatan

5. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP



25

FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA (FKTP) (2)6. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja

kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab

7. Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN

8. Kepala FKTP melakukan pengawasan pada Bendahara Kapitasi JKN dalam hal pembukuan, pengeluaran dan pertanggungjawaban


PENUTUPKEMENKES

26

1. Dana JKN yang diterima seluruhnya dimanfaatkan untuk; (a) Jasa Pelayanan Kesehatan (tenaga kesehatan dan non kesehatan) dan (b) Operasional Pelayanan Kesehatan.

2. Bendahara Kapitasi JKN dan Rekening Kapitasi JKN di setiap FKTP ditetapkan Oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Kes.

3. Pemanfaatan besaran Dana Kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP, ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahunnya

4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi FKTP harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntable

5. Akhir Tahun 2014, FKTP & Dinkes Kab/Kota sudah harus mempersiapkan & membuat perencanaan RKA 2015 (Permendagri No. 37/2014)



TERIMA KASIH

Untuk Indonesia yang lebih sehat



ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTPKEMENKES

28

BPJS KES

1 5432 1211109876

1. PERPRES 32/20142. PERMENKES 19/20143. SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ4. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA

NON KAPITASIUU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 27/2013, PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA

KAPITASIKAPITASI

TH. 2014

UU No.17/2003, PP No. 58/2005PERMENDAGRI No. 13/2006PERMENDAGRI No. 27/2013PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA


ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTPKEMENKES

29

BPJS KES

1 5432 1211109876

1. PERPRES 32/2014, 2. PERMENKES 19/20142. SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ 3. PERMENDAGRI No. 37/20144. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA

NON KAPITASIUU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 37/2014, PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA

KAPITASI

TH. 2015


PENGELOLAAN & PEMANFAATAN DI FKTLKEMENKES

30

BPJS KES

BLUD BLUD BLM PPK BLUD PNBP

MANLAK JKN (PERMENKES No. 28/2014)

PENGELOLAAN & PEMANFAATAN

PEMANFAATAN:JASPEL 30%-50%

OPERASIONAL PELAY

kementerian kesehatan

Documents